LAPORAN AKHIR DESENTRALISASI/ PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
URGENSI SERTIFIKASI ASURANSI SYARIAH (TAKAFUL) DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH Tahun Ke 2 dari rencana 2 Tahun Ketua: Dr. Lastuti Abubakar, S.H.,M.H (0016096208) Anggota: C. Sukmadilaga, S.E.,MBA.,Ph.D (0001018003) Tri Handayani, S.H.,M.H (0002128103)
Sesuai dengan Keputusan a.n Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unpad Tentang Penetapan Pelaksanaan Penugasan Skema Unggulan Perguruan Tinggi Nomor: 19/UN6.R/PL/2014 tanggal 17 Januari 2014
UNIVERSITAS PADJADJARAN OKTOBER 2014
1
2
Ringkasan
Asuransi Syariah (Takaful ) merupakan salah satu institusi keuangan yang bertumpu pada prinsip tolong menolong (mutual cooperation) sebagai cara membagi risiko (risk sharing) diantara para partisipan. Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah harus patuh pada prinsip syariah (sharia compliance), yang melarang aktivitas bisnis berbasis bunga (riba), ketidakpastian (gharar) dan perjudian (maysir). Oleh karena itu, baik regulator maupun pelaku industri perlu memastikan bahwa mekanisme dan produk yang ditawarkan telah memenuhi prinsip syariah. salah satu cara untuk memastikan bahwa kelembagaan Takaful telah mematuhi prinsip syariah adalah melalui cara sertifikasi. Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian tahun ke-2 ini adalah urgensi standarisasi polis yang meliputi substansi, regulasi dan penegakan hukum sebagai salah satu unsur sertifkasi kelembagaan asuransi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan metode perbandingan hukum. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis dan data sekunder yang didukung dengan studi lapangan dianalisa secara yuridis kualitatif. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut : substansi yang harus dimasukkan ke dalam polis terdiri dari ketentuan pokok sebagai implementasi prinsip syariah antara lain dana tabarru’, akad tijarah yakni wakalah bil ujrah dan mudharabah ,kontribusi dan surplus underwriting, dan ketentuan tambahan yang memastikan prinsip transparansi yakni pemotongan biaya, beban biaya, penyelesaian sengketa dan terminologi. Selanjutnya OJK dan AASI merupakan institusi yang berperan dalam melakukan regulasi, pembinaan dan pengawasan untuk menjamin standar polis sebagai syarat bagi kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penegakan hukum dalam praktik asuransi syariah bersifat komprehensif, dilakukan secara berjenjang dengan menggunakan restorative justice approach. Kata Kunci: Asuransi Syariah (Takaful), Standarisasi Polis, dan Perlindungan Nasabah.
3
ABSTRACT Islamic Insurance (Takaful) is one of the financial institutions, which is based on the principle of mutual cooperation as a way of risk sharing among the participants. Contradiction with conventional insurance, Islamic insurance must comply with Sharia principles, which prohibits business activities based on interest (riba), uncertainty (gharar) and gambling (maysir). Therefore, both regulators and industry players need to ensure that the mechanisms and products offered have fulfilled sharia’ principles. One way to ensure that the institution complies with Islamic principles of Takaful is using certification. The main issues for the second year of this research is the urgency of standardization agreement that covers the substance, regulatory and law enforcement as one of the elements of the institutional certification Islamic Insurance. This study used a normative juridical approach that supported by the comparative law method. Our methodology using descriptive analytical research and secondary data which have analyze by qualitative juridical. This research had findings as follows: the substance that should be incorporated into policy consists of the principal provisions of the implementation of sharia principles tabarru’ fund, the contract tijarah such as wakalah bil ujrah and mudharaba, contribution and underwriting surplus, and additional point of agreement that ensure the principles of transparency such as cost reduction, expenses, dispute resolution and terminology. Furthermore, the FSA and AASI are institutions that play a role in regulating, guidance and supervision to ensure the standard of agreement as a requirement for compliance with Islamic Principles. Law enforcement in the practice of Islamic Insurance is comprehensive, conducted in phases by using the restorative justice approach. Keywords: Islamic Insurance (Takaful), Standards of Agreements and Customer Protection.
4
KATA PENGANTAR Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan perkenan Nya , tim peneliti dapat menyelesaikan penelitian degan judul “ Urgensi Sertifikasi Kelembagaan Asuransi Syariah ( Takaful) dalam Rangka Perlindungan Hukum Nasabah”. Penelitian ini tidak dapat kami selesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, yang tidak dapat kami sebutkan saru persatu. Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Padjadjaran atas kesempatan yang diberikan kepada Tim Peneliti untuk melakukan penelitian ini, Para Evaluator Penelitian yang telah memberikan masukan-masukan yang berharga untuk perbaikan penelitian.Tak lupa, terimakasih kami sampaikan kepada Direktur Institusi Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah, Bapak Moch. Muchlasin dan tim, yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi, menerima Tim Peneliti dalam mengumpulkan bahan , baik melalui wawancara maupun bahan-bahan yang diperlukan. Terimakasih kami sampaikan pula kepada Sekretaris Eksekuif- Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Bapak Ayim Ayatulloh, atas waktu yang disediakan bagi Tim , dan masukan –masukan yang berharga untuk melengkapi penelitian ini. Akhir kata, kami menyadari bahwa hasil penelitian ini masih memerlukan kajian-kajian lebih lanjut untuk memperoleh hasil yang optimal, namun besar harapan kami hasil penelitian ini bermanfaat bagi regulator dalam membuat kebijakan, bagi pelaku industri, dan bagi dunia pendidikan , khusunya bidang ekonomi syariah. Bandung, 29 Oktober 2014 Salaam, Tim Peneliti, Dr . Lastuti Abubakar,S.H.,M.H. Citra Sukmadilaga, S.E.,MBA., Ph.D Tri Handayanai, S.H.,M.H.
5
DAFTAR ISI Halaman Pengesahan
i
Ringkasan
ii
Prakata
iii
Daftar Isi
iv
Daftar Gambar
v
Daftar Lampiran
vi
BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang
1
1.2 Permasalahan Hukum
5
BAB II Tinjauan Pustaka 2.1 Polis Sebagai Dasar Hubungan Hukum Antara
6
Perusahaan Asuransi Syariah dan Peserta (Praktik dan Regulasi di Indonesia) 2.1.1 Kedudukan Polis Dalam Aktivitas Asuransi Syariah
9
2.1.2 Standarisasi Polis Sebagai Upaya untuk Memastikan
14
Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah (Sharia Compliance)
17
2.1.3 Pengaturan Standarisasi Polis Asuransi Syariah
22
2.1.4 Peran Regulator dan AASI dalam Program Standarisasi Polis
24
Asuransi Syariah 2.2 Polis Sebagai Dasar Hubungan Hukum Antara Perusahaan Asuransi Syariah dan Peserta (Praktik dan Regulasi Di Malaysia) 2.2.1 Kedudukan Polis dalam Aktivitas Takaful
36
2.2.2 Standarisasi Polis Sebagai Upaya untuk Memastikan
38
Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah (Sharia Compliance) 2.2.3 Sertifikasi dalam Aktivitas Takaful di Malaysia 2.2.4 Pengaturan Sertifikasi Terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai Penunjang Aktivitas Takaful 2.2.5 Peran Bank Negara Malaysia Sebagai Regulator dan
6
42
Malaysian Takaful Association dalam Sertifikasi Takaful BAB III Tujuan dan Manfaat Penelitian 3.1 Tujuan Penelitian
47
3.2 Luaran Dan Manfaat Penelitian
48
BAB IV Metode Penelitian 4.1 Spesifikasi Penelitian
50
4.2 Metode Pendekatan 4.3 Tahap Penelitian Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data BAB V Hasil dan Pembahasan 5.1 Substansi Yang Harus dimuat dalam Standar
52
kontrak/Akad Asuransi Untuk Menjamin Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah 5.1.1 Pemisahan Akad Tabarru’ dan Tijarah Dalam Polis 5.1.2 Pencantuman Kegunaan Dana Tabarru’ Bagi Peserta 5.2 Jenis Regulasi Yang Tepat untuk Memuat Kewajiban
63
Sertifikasi Bagi Perusahaan Asuransi Syariah Baik Di Level Management Maupun Agen Penjual 5.2.1 Peraturan OJK Tentang Kewajiban Sertifikasi Kelembagaan 5.2.2 Sertifikasi Agen Penjual Oleh AASI dan Lembaga 5.2.3 Akibat Hukum Tidak Memenuhi Sertifikasi 5.3 Model/ konsep Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Prinsip Syariah Oleh Perusahaan Asuransi Syariah 5.3.1 Pusat Pengaduan Nasabah Sebagai Langkah Hukum Perlindungan Bagi Nasabah Asuransi Syariah 5.3.2 Pengawasan Internal Penyelenggaraan Asuransi Syariah Oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) 5.3.3 Penegakan Hukum Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaan Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan 5.3.4 Penegakan Hukum Dan Penjatuhan Sanksi Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
7
66
BAB VI Kesimpulan Dan Saran 6.1 Kesimpulan
81
6.2 Saran
82
Daftar Pustaka
83
Lampiran
8
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Salah satu kendala yang dihadapi industri asuransi syariah di Indonesia dalam meningkatkan pangsa pasar adalah memberikan pemahaman tentang asuransi syariah. IKNB Syariah OJK mengakui sulitnya mengedukasi masyarakat terkait aktivitas asuransi syariah ini.1 Dalam praktik, salah satu hambatan adalah tidak adanya perbedaan cara penjualan produk asuransi syariah dengan konvensional. Di level terdepan, yakni agen penjual, pemahaman substansi asuransi syariah masih ditafsirkan tidak jauh berbeda dengan produk asuransi konvensional. Berdasarkan wawancara dengan beberapa agen asuransi syariah, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang prinsip dasar asuransi syariah menjadi kendala bagi agen untuk meyakinkan nasabah terhadap perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan satu upaya konkrit untuk memastikan bahwa para pelaku usaha asuransi syariah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang asuransi syariah dan produk yang ditawarkan. Sertifikasi kelembagaan asuransi syariah merupakan salah satu solusinya. Sertifikasi kelembagaan bagi perusahaan asuransi yang menawarkan produk syariah akan berdampak terhadap beberapa hal : a. Merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perlunya asuransi, khususnya asuransi syariah. b. Diharapkan
sertifikasi
dapat
meningkatkan
pertumbuhan
dan
mendorong penjualan produk asuransi syariah c. Upaya untuk mengantisipasi masuknya perusahaan asuransi syariah global yang menjangkau pasar Indonesia. 1 Hasil wawancara dengan Direktur IKNB Syariah OJK, Bapak Muklasin pada tanggal 23 Mei 2014.
9
d. Memenuhi standar global agar mampu berkompetisi tidak saja di tingkat nasional, namun dapat menjangkau pasar regional dan global. Berdasarkan hasil penelitian tahun pertama diperoleh hasil bahwa saat ini masih terdapat polis sebagai dasar hubungan hukum yang beragam bentuk dan isinya. AASI sebagai asosiasi baru menggagas adanya polis asuransi yang bersifat standar untuk memberikan kepastian dan jaminan kepada nasabah bahwa operasional takaful sudah patuh terhadap prinsip syariah. Namun demikian, polis yang sekarang digunakan oleh perusahaan asuransi syariah wajib berpedoman pada Fatwa DSN No : 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Beberapa hal yang harus diakomodasikan dalam polis adalah sebagai berikut : a. Kontrak (akad) tidak mengandung gharar (penipuan); maysir (judi); riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap); barang haram dan maksiat. b. Kontrak harus jelas menyebutkan akad tabarru untuk kontribusi dari nasabah selaku partisipan takaful, dan akad tijarah untuk pengelolaan dana tabarru. c.
Kontribusi yang diberikan oleh partisipansebagai dana tabarru yang akan dikelola oleh perusahaan takaful.
d. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan e. Cara dan waktu pembayaran kontribusi. f. Jenis akad tijarah dan/atau tabarru serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diperjanjikan. Dalam konteks sertifikasi, pedoman yang lebih rinci dalam pembuatan kontrak
(polis)
menjadi
urgen
untuk
menghindari
kesalahan
dalam
menerjemahkan prinsip syariah, khususnya untuk menghindari larangan dalam syariah. Oleh karena itu, kontrak standar seharusnya menjadi salah satu objek sertifikasi dalam operasional takaful di Indonesia. Berkenaan dengan polis standar ini, AASI sudah menggagas pedoman polis asuransi syariah, bekerjasama dengan DSN, OJK dan IIS dan saat ini sudah menjadi agenda di OJK untuk Asuransi syariah. Perbedaan mendasar antara asuransi konvensional dan syariah terletak
10
dari prinsip yang mendasari aktivitasnya, yakni harus terbebas dari unsur-unsur yang secara syariah dilarang termasuk dalam aktivitas ekonomi dilarang riba, maysir dan gharar.
Unsur- unsur ini harus dipastikan tidak terdapat dalam
aktivitas asuransi syariah baik dari kelembagan, produk maupun proses. Dengan kata lain , perusahaan asuransi syariah (takaful) harus menjamin bahwa perusahaan ,patuh pada pelaksanaan prinsip syariah ( sharia compliance). Calon nasabah atau nasabah berhak mendapat jaminan bahwa perusahaan menjalankan dan mengelola dana takaful sesuai dengan prinsip syariah. Kewajiban perusahaan takaful untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah secara legal dituangkan dalam kontrak (akad) yang merupakan dasar terjadinya hubungan hukum antara perusahaan takaful dengan nasabah. Secara khusus fatwa DSN no : 21/DSN-MUI/IX/2001
Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah mengatur
secara khusus akad antara perusahaan takaful dan nasabah yang sesuai dengan prinsip syariah , yaitu yang tidak mengandung gharar (penipuan/ketidakpastian); masyir (perjudian); riba ; zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. Selain secara substansi, akad antara perusahaan takaful dan nasabah harus memenuhi ketentuan di atas, hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan asuransi syariah adalah adanya pembedaan jenis akad yang harus dibuat atau disiapkan oleh perusahaan takaful. Berbeda dengan asuransi konvensional yang menjadikan sertifikat polish sebagai bukti telah dibuatnya perjanjian antara perusahaan asuransi dengan nasabah, yang mengatur kewajiban dan hak para pihak, maka dalam takaful wajib dibuat 2 akad untuk memenuhi unsur saling tolong menolong atau memastikan penerapan mprinsip mutual cooperation yang menghilangkan unsur gharar atau sesuatu yang tidak pasti ( uncertainty)
dalam asuransi
konvensional Larangan gharar (ketidakpastian/uncertainty) dalam praktik pengelolaan dana takaful dalam mekanisme takaful harus dimaknai secara baik dengan melihat mekanisme akad yang digunakan baik diantara para pastisipan maupun antara partisipan dan pengelola dana takaful. Penggunaan akad tabarru’ pada saat para partisipan mendonasikan dana untuk dimasukkan dalam dana takaful dipandang sebagai cara untuk meniadakan unsur gharar. Berdasarkan
11
akad tabarru’ para partisipan sebenarnya menanggung kerugian diantara mereka dengan menggunakan dana mereka sendiri berdasarkan prinsip saling menolong, saling bertanggung jawa dan saling melindungi. Prinsip mutual cooperation (kerjasama dalam kebajikan atau tolong menolong) dalam mekanisme takaful tidak dapat dilepaskan dari penggunaan akad tabarru pada saat partisipan mendonasikan sejumlah dana ke dalam dana takaful. Namun demkian, prinsip ini tidak menghalangi pengelola dana takaful atau perusahaan asuransi syariah untuk memperoleh keuntungan berdasarkan akad tijarah(komersial) dengan menggunakan model-model akad, antara lain akad wakalah dan mudharabah. Keuntungan yang diperoleh tetap patuh pada prinsip syariah yaitu tidak berasal dari riba, melainkan berasal dari aktivitas pengelolaan dan investasi dana takaful melalui fee based income dan profit sharing. Oleh karena itu, perusahaan takaful harus menggunakan akad yang berbeda dengan perjanjian yang dituangkan dalam sertifikat atau polish asuransi. berkaitan dengan akad yang digunakan, saat ini perusahaan asuransi syariah menggunakan 1 kontrak yang memuat dua akad, artinya hanya dibuat 1 kontrak sebagai dasar hubungan hukum yang memuat baik akad tabarru maupun akad tijarah (pengelolaan atau investasi). Hubungan hukum itu seharusnya dituangkan dalam polis standar sebagai perjanjian diantara perusahaan asuransi dan peserta. Sebagaimana layaknya pelaku usaha yang melayani nasabah dalam jumlah besar, perusahaan takaful lazim menggunakan standar kontrak sebagai dasar hubungan hukum antara perusahaan dengan nasabah. Regulasi yang ada . tidak menetapkan kontrak standar yang seragam diantara perusahaan asuransi, namun demikian Dewan Syariah Nasional memberikan pedoman dalam membuat perjanjian , khususnya substansi yang harus dimasukkan dalam perjanjian. Fatwa DSN No : 21 memberikan pedoman bahwa setidak-tidaknya klausul dalam akad antara perusahaan takaful dan nasabah harus memuat hal-hal sebagai berikut : 1. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan; 2. Cara dan waktu pembayaran premi; 3. Jenis akad tijarah dan/atau
akad tabarru serta syarat –syaratyang
disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.
12
Mengacu pada Fatwa DSN di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dimungkinkan bahwa dalam mekanisme takaful di buat dalam 1 akad yang memuat akad tijarah dan akad tabarru, atau dibuat dalam 2 akad yang terpisah, yakni akad tabarru dan akad tijarah. Pemilihan akad akan menentukan kedudukan para pihak dalam akad yang dibuat. Fatwa DSN memberikan pedoman terkait kedudukan para pihak yakni : a. dalam akad tijarah (mudharabah) perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis); b. dalam akad tabarru (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Standar kontrak
atau akad yang akan dibuat harus memperhatikan
ketentuan bahwa akad tijarah dapat diubah menjadi akad tabarru’ bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Namun demikian, akad tabarru’ tidak dapat diubah menjadi akad tijarah. Kontrak standar atau polis dari perusahaan asuransi syariah menjadi dasar bagi nasabah asuransi untuk memperjuangkan haknya. Oleh karena itu diperlukan polis yang bersifat standar untuk mengakomodasi kepentingan nasabah. 1.2.Identifikasi Masalah Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut : 1. Substansi apa yang harus dimuat dalam standar kontrak/akad asuransi untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah? 2. Jenis regulasi yang tepat untuk memuat kewajiban standarisasi polis dan sertifikasi bagi perusahaan asuransi syariah baik di level manajemen maupun agen penjual?
13
3. Model /konsep penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip syariah oleh perusahaan asuransi syariah?
14
