PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN BERDASARKAN UU NO.4 TAHUN 1992 TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (STUDI KASUS DIKOTA MATARAM) 2010

ISSN No. 1978-3787

Media Bina Ilmiah57

PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN BERDASARKAN UU NO.4 TAHUN 1992 TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (STUDI KASUS DIKOTA MATARAM) 2010 Oleh: Rinda Philona Dosen pada Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

Abstract:Structuring the settlement area which consist of the repair, renovation,expansion,maintenance in mataram in the area is one which must be considered. Settlement are part of the environtment, in which the implementation should be based on its spatial arrangement. In the town of mataram about the arrangement of sattlement located in the slums and backlog home. Therefore, the formulation of the problem of synchronization of the statute, heeinafter implementation of the 1992 implementation of the act no.4 in Mataram and juridicalbsolution structing of settlement area in the city of Mataram. This study uses empirical methods of normative research, by statute approach, conceptual approach and casus approach. In accordance with the research method, the discussion in terms of synchronizing the orinciple of compatibility between the type and substance, there is alignment and synchronization. Further implementation, a problem in the slums and the backlog of homes. Local government conducted a juridical solution to the city of Mataram on structuring of settlement area is the formation RP4D and some settings set by local government Mataram. Keywords : Restructuring of settlememt area, the synchronization. PENDAHULUAN Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yanv menyebutkan bahwa : "permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan". Hak atas perumahan dan permukiman diindonesia tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang menyebutkan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati atau menikmati dan atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Berdasarkan pasal dapat dilihat bahwa memiliki rumah yang layak dalam suatu permukiman yang baik dan lingkungan yang sehat,

aman,serasi dan teratur adalah hak bagi warga negara, yang mana dapat dilakukan dengan cara membangun sendiri, sewa menyewa ,membeli secara tunai maupun angsuran ataupun hibah yang sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, khususnya kawasan perkotaan harus senantiasa memperhatikan penataan ruang yang berlaku dikota yang bersangkutan. Sehingga terdapat sinkronisasi atau kesesuaian antara pembangunan perumahan dan permukiman dengan penataan ruang. Banyaknya pembangunan permukiman yang ada, berpengaruh pada jaringan jalan untuk mobilitas manusia dan angkutan barang yang terbatas dan tidak seimbang dengan komunitas masyarakat yang menggunakannya pada suatu tempat, sehingga berpengaruh pada penataan ruangnya. Hal ini terlihat pada daerah kota

_____________________________________ http://www.lpsdimataram.com

Volume 8, No. 5, Agugstus 2014

58 Media Bina Ilmiah

Mataram yang harus dilakukan penanganan intensif. Selain daripada itu berbicara masalah perumahan dan permukiman dikota mataram ini yang menjadi masalah adalah masih banyak terdapatnya Backlog rumah. Backlog merupakan selisih antara jumlah rumah yang ada dan jumlah keluarga yang terdaftar (dengan anggapan 1 KK persatu rumah). Hal ini harus mendapat perhatian bagai Pemerintah Daerah Kota Mataram. Selain dari pada itu, pengaturannya mengenai perumahan dan permukiman di kota Mataram, Pemda kota Mataram belum dapat membuat suatu Peraturan Daerah yang mengatur masalah perumahan dan permukiman secara khusus. Bagaimanakah implementasi penataan kawasan permukiman diwilayah kota Mataram berdasarkan UU No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman? Solusi yuridis apakah yang dilakukan oleh Pemda Kota Mataram dalam pelaksanaan penataan kawasan permukimann dikota Mataram? Tujuan penelitian mengenai penataan kawasan permukiman berdasarkan UU No.4 Tahun 1992 yaitu : Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisis serta menemukan jawaban implementasi penataan kawasan permukiman diwilayah kota Mataram berdasarkan UU No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisis serta menemukan jawaban tentang solusi yuridis yang dilakukan oleh Pemda Kota Mataram dalam pelaksanaan penataan kawasan permukiman di Kota Mataram. METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang dipergunakan adalah hukum normatif dan empiris, yang mengkaji bahan-bahan hukum sekaligus efektifitasnya dilapangan (law in action). Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, selain itu dipergunakan pendekatan konseptual yaitu mengkaji pandangan para ahli yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Selanjutnya pendekatan yang dipergunakan adalah : pendekatan kasus yaitu : pendekatan yang mengkaji kasus-kasus yang _____________________________________________ Volume 8, No. 5, Agustus 2014

ISSN No. 1978-3787

terjadi dalam kehidupan masyarakat sekitar yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum : bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer : bahan hukum yang bersifat mengikat yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yaitu : UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,UU No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, PP No.80bTahun 1999 mengenai kawasn siap bangun dan lingkungan yang berdiri sendiri, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah, Peraturan Daerah Kota Mataram No.3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di kota Mataram, Peraturan Walikota Mataram No.25./Pert/2006 tentang Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Mataram, Peraturan Walikota Mataram No.11/Pert/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Pendirian Bangunan, Keputusan Walikota Mataram No.92/III/2007, tentang penetapan lokasi kelurahan kumuh dan lokasi pentahapan prioritas penanganan kawasan kumuh di kota Mataram. Bahan hukum sekunder : bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer,karena itu bahan hukum ini diprroleh dari buku-buku, makalah, jurnal yqng ditulis oleh para ahli yang terkait dengan masalah penelitian.Tekhnik pengumpulan data dan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara : studi dokumentasi dengan menggunakan alat bantu kartubkutipan berdasarkan pengarang/penulis maupun tema atau pokok masalah. Sedangkan untuk pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu pengumpulan data primer yaitu dilakukan dengan melakakukan wawancara dengan informan dan respinden, dan yang kedua yaitu : pengumpulan data seku der yang dilakukan dengan mengkaji data sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Analisis bahan hukum dan data dilakukan dengan analisis diskriptif untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Bahan hukum dianalisis dengan pemaparan secara sistematis dan runtut dengan tekhnik data dalam http://www.lpsdimataram.com

ISSN No. 1978-3787

jenis penelitian normatif dimukai dari identifikasi masalah, yang kemudian dideskripsikan, disistemasikan dan disinkronisasikan dengan seluruh ketentuan hukum-hukum positif. PEMBAHASAN a.

Implementasi penataan kawasan permukiman diwilayah kota Mataram berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

Dalam hal penataan kawasan kumuh dikota mataram diperlukan penanganan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman melalui upaya yang terencana, terpadu dan berkesinambungan antara sektor dan instansi terkait. Penetapan lokasi kawasan yang terindikasi sebagai kawasan kumuh, diprioritaskan pada kawasan yang memiliki tingkat kerawanan sosial, ekonomi, serta sarana prasarana yang tinggi. Oleh karena itu pemerintah kota mataram menetapkan keputusan walikota mataram no.92/III/2007 tentang Penetapan Lokasi Kelurahan Kumuh dan Lokasi Pentahapan Prioritas Penanganan Kawasan kumuh di Kota Mataram. Selain daripada itu, masalah perumahan dan permukiman dikota Mataram terkait dengan Backlog rumah. Backlog rumah adalah selisih anatara jumlah rumah yang ada dan jumlah keluarga yang terdaftar ( dengan anggapan 1 KK persatu rumah ) Dalam UU No.4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, lingkup dari penagturan UU tersebut adalah : terwujudnya penataan permukiman yang meliputi, kegiatan pembangunan baru, perbaikan, peremajaan, perluasan, pemeliharaan dan pemanfaatannya. Berdasarkan hal rersebut, kegiatan penataan permukiman dikota mataram adalah : 1.

Sarana dan prasarana perumahan dan permukiman. Sesuai pasal 7 UU No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman , dalam membangun suatu rumah atau perumahan mempunyai kewajiban : mengikuti persyaratan tekhnis, ekologis dan administratif serta melakukan pemantauan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Media Bina Ilmiah59

Berdasarkan pasal diatas pelaksanaan dikota mataram unttuk layanan sarana dan prasarana yang terdiri dari : a). Jalan. Berkaitan dengan jalan, kota mataram banyak melakukan pembangunan disegala bidang, terutama kawasan permukiman. Hal ini berpengaruh terhadap prasarana jalan yang terbatas tidak sebanding dengan para pengguna jalan. b). Air bersih. Sebagian besar warga kota Mataram menggunakan air PDAM. Jumlah rumah tangga yang ada dikota mataram sebanyak 59.124, yang telqh terlayani air PDAM sebesar 45.701 rumah tangga, dan sisanya 13.423 rumah tangga memanfaatkan air tanah dangkal dengan pembuatan sumur sumur gali sebagai sumber air untuk kebutuhan air bersih sehari-hari (sumber : Mataram dalam angka) c). Aliran drainase. Kota mataram memiliki 4 buah sungai yang merupakan drainase utama untuk mengalirkan air hujan yang berasal dari kawasan perumahan dan permukiman. Keempat sungai itu adalah : sungai midang, sungai jangkok, sungai ancar dan shngai brenyok. d). Sanitasi. Ketersediaan sanitasi lingkungan permukiman mempengaruhi kualitas lingkungan yang ada. Berdasarkan data dari dinas kesehatan kota mataram yang melakukan survey terhadap kondisi sarana ksehatan di beberapa KK yang tersebar terhadap kkndisi sarana kesehatan di beberapa KK yang tersebar ditiap kelurahan yang dipantau melalui pelayanan puskesmas masing masing wilayah kota mataram. e). Persampahan. Kota mataram masalah sampah dan upaya penanganannya telah diupayakan melalui suatu konsep bahwa masalah sampah ini mrnjadi tanggung jawa bersama antara pemerintah dengan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pembagian peran dan tanggung jawab bersama. Selain prasarana yang harus dipenuhi, terdapat juga sarana sebagai fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya dikota mataram antara lain : fasilitas




pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perdagangan, fasilitas peribadatan, dan fasikitas RTH dan makam. 2.

Mekanisme penataan perumahan dan permukiman. Sesuai dengan Pasal 7 UU No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman bahwa dalam membangun rumah atau perumahan harus melaksanakan persyaratan administratif yaitu : perizinan. a). Izin lokasi. Izin yang menunjukkan peruntukkan tanah serta memberikan informasi mengenai garis sempadan jalan terhadapbbangunan dan pagar bangunan. b). IMB Reguler. Izin mendiriksn bangunan yang diwajibkan dan diperuntukkan bagi perseorangan atau badan hukumnterhadap kegiatan membangun diseluruh wilyah administratif kota mataram untuk semua klasifikasi bangunan dengan biaya retribusi sesuai dengan ketentuan yang ada ditambah dengan biaya retribusi galian c. c). IMB Pemutihan. Izin mendirikan bangunan yang diberikan bagi perseorangan atau badan hukum terhadap bangunan-bangunan diseluruh wilayah administratif kota mataram. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengembang PT Varindo Lombok Inti, masalah perizinan ini telah dilakukan dikota mataram dan tidak mengalami kendala, hal lain yang penting adalah permohonan izin dilakukan dengan menjalin hubungan yang baik dengan pihak yang berwenang yang mengurus masalah perizinan. Selain daripada itu masalah pelaksanaaan perumahan dan permukiman ini perlu dilaksanakan suatu pengendalian dan pengawasan terhadap epmanfaatan ruang wilayah. 3.

Kawasan Siap Bangun. Sesuai dengan Pasal 19 UU No.4 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa dalam mewujudkan suatu kawasan permukiman, Pemda dapat menetapkan satu atau lebih dari kawasan permukiman menurut rencana tata ruang perkotaan dan bukan perkotaan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Kawasan Siap Bangun (Kasiba). Berdasrkan _____________________________________________ Volume 8, No. 5, Agustus 2014

ISSN No. 1978-3787

pelaksanaan kasiba dikota mataram merupakan rencana rinci yang diagendakan oleh Pemda Kota Mataram. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf bidang fisik Dinas Bappeda kota Mataram Bapak L Baramantio,G,ST.,MT menyatakan bahwa hal ini belum sepenuhnya dapat terlaksana dikota mataram, namun telah dirumuskan dalam rencana tata ruang wilayah kota mataram tahun 2006-2026, termuat dalam rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman yang dilakukan dengan sistem kasiba. 4.

Peningkatan Kualitas Permukiman. Kota mataram kegiatan peningkatan kualitas permukiman antara lain : a). Peremajaan kota, merupakan kegiatan untuk memperbaiki daerah kota tersebut. Peremajaan kota mataram sebagian besar dilakukan didaerah Ampenan mengingat kota ini dukunya menjadi salah satu pusat ekonomi, pelabuhan regional dan memiliki daya tarik wisata pantai. Salah satunya adalah relokasi permukiman padat dan kumuh disepanjang pantai kampung bugis. b). Pembangunan kembali kota. Dikota mataram pengembangan baru kota dilakukan diwilayah timur, meliputi kelurahan sayang-sayang, selagalas, bertais, mandalika, dan turida yang dilakukan pembangunan baru lengkap dengan ketersediaan sarana dan prasarananya dengan konsep pengembangan kota baru yang memiliki daya tarik tersendiri bagi perkembangan wilayah kota. 5.

Penataan permukiman kumuh. Di kota mataram pada daerah kumuh dilakukan urban renewal dan revitalisasi sehingga tercapai kualitas lingkungan yang baik, baik dengan pendekatan land consolidation (konsolidasi lahan) dan land sharing (sharing lahan). Program perbaikan kawasan kumuh dikota mataram dilakukan oleh pemda dengan : bantuan tekhnis perbaikan perumahan dan permukiman kumuh atau permukiman tidak layak huni, bantuan bangunan dan dana untuk perbaikan. Kriteria perumahan tidak layak huni berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Jefry Bachtiar,ST ( Kepala Bidang http://www.lpsdimataram.com

ISSN No. 1978-3787

Perumahan Dinas PU Kota Mataram ) yaitu: atap yang membahayakan bagi orang yang tinggal, dinding yang tidak aman dari segi kesehatan maupun keamanan, lantai yang tidak aman dari segi kesehatan, dan sanitasi. Berdasarkan hasil peninjauan terhadap kawasan kumuh dikota mataram, yang dilakukan di 3 lingkungan kelurahan, dapat dilihat keadaan masyarakat pada kawasan kumuh yzng meskipun sudah ada penanganan dari Pemerintah Daerah Kota Mataram, tapi belum tersentuh secara keseluruhan, karena masih banyak terdapat masyarakat yang belum merasakan bantuan dari Pemda Kota Mataram hal ini menurut penuturan Bapak H.Jefri Bahtiar,ST selaku Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum kota Mataram, salah satu faktor penyebabnya adalah : banyak terdapat perbedaan data dari masing masing dinas setempat yang mana pada Dinas Kependudukan dan Dinas Sosial data tentang jumlah dari kawasan kumuh berbeda sehingga Bidang Perumahan Dinas PU Kota Mataram yang baru terbentuk pada tahun 2009 mengalami kesulitan dalam pendataan. Selain daripada itu terjadi masalah penataan kawasan permukiman berupa Backlog rumah yang merupakan selisih antara jumlah rumah yang ada dan jumalh keluarga yang terdaftar. Dalam hal ini Pemerintah elah membuat suatu terobosan yaitu : pembangunan rumah susun guna membantu masyarakat yang belum memiliki rumah. b.

Solusi Yuridis Yang Dilakukan Pemda Dalam Pelaksanaan Penataan Perumahan Dan Permukiman Di Kota Mataram.

1.

Penyusunan RP4D (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah) RP4D merupakan arahan utama yang memuat pengaturan menyeluruh terhadap perencanaan dan pemrograman secara terpadu berbagai kegiatan lintas sektoral dan stakeholders. Program terpadu tersebut mencakup pula program penegembangan kawasan (permukiman kumuh, pemugaran, permukiman kembali,permukiman baru) yang selaras dengan RTRW. RP4D ini sebagai pedoman perencanaan, pemrograman, pembangunan dan

Media Bina Ilmiah61

pengendalian pembangunan jangka menengah dan atau jangka panjang yang harus diupayakan dapat melembaga didaerah. Implementasinya perlu dikukuhkan melalui Peraturan Daerah, yang mana realisasinya harus dipantau dan dikendalikan dari waktu kewaktu, serta dikelola dengan tata pemerintahan yang baik dan melibatkan secara sinergi kemitraan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 2.

Pengaturan Penataan Permukiman Dikota Mataram a) Peraturan Walikota Mataram No.25 /Pert/2006 tentang Arahan Pemanfaatan Ruang Wikayah Kota Mataram Dalam pelaksanaannya secara yuridis masalah perumahan dan permukiman ini diatur dalam Oeraturan Daerah No.23 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah. Akan tetapi dalam pasal 8 Perda No.23 Tahun 1995 ini menyatakan bahwa : jangka waktu rencana umum tata ruang wilayah adalah 10 tahun terhitung dari tahun ( 1994/19952004/2005). Oleh karena itu trebentukalh Peraturan Walikota Mataram No.25 /Pert/2006 tentang Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Mataram. Hal ini dilakukan oleh Pemda Kota Mataram guna mengisi kekosongan hukum dalam pengaturan pemanfaatab ruang sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Mataram. b) Peraturan Walikota Mataram No.11/Pert/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Pendirian Bangunan. Dengan dibentuknya Peraturan Walikota ini secara operasionalnya guna sebagai petunjuk pelaksana dalam pengawasan dan penertiban pendirian bangunan. Dalam peraturan walikota ini diztur dalam hal pengawasan dan penertiban bangunan. c) Keputusan Walikota Mataram No92/III/2007 tentang Penetapan LokSi Kelurahan Kumuh dan Lokasi Pentahapan Prioritas Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Mataram. Dalam rangka penataan kawasan kumuh dikota mataram, maka diperlukan adanya penanganan dan




ISSN No. 1978-3787

pengingkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman, melalui upaya yang terencana, terpadu dan berkesinambungan antara sektor dan instansi terkait. Sesuai dengan isi dari Keputusan Walikota tersebut, dijelaskan mengenI kecamatankecamatan yang termasuk dalam kategori kondisi permukiman kumuh sedang dan permukiman kumuh. Kecamatan-kecamatan yang ada yaitu : ampenan, mataram dan cakranegara.

Peraturan Walikota No.25/Pert/2006 tentang Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Mataram, Peraturan Walikota Mataram No.11 /Pert/2006 tentang Petunjuk Pelkasanaan Pengawasan dan Pnertiban Pendirian Bangunan, dan Keputusan Walikota Mataram No.92/III/2007 tentang Rencana Tata Ruang Kota Mataram, tentanv penetapan lokasi kelurahan kumuh dan lokasi pentahapan prioritas penanganan kawasa kumuh dikota mataram.

PENUTUP a.

Simpulan Berdasarkan uraian demi uraian tersebut diatas, kita dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan denga rumusan masalah, yaitu : 1. Implementasi penataan kawasan perumahan dan permukiman berdasarkan UU No.4 Tahun 1992 di kota Mataram, pelaksanaannya : dalam hal perbaikan, kota mataram telah melaksanakan program perbaikan pada kawasa kumuh permukiman, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat terealisasi secara sepenuhnya, mengingat masih banyak warga masayarakat yang belum terbantu. Sedangkan dalam hal perluasan, kota Mataram memprogramkan dalam bentuk Kasiba dan Lasiba yang merupakan agenda rencana pembangunan kawasan permukiman kota mataram. Dalam hal peremajaan, kota mataram sudah dapat dilakukan yang pelaksanaannya sebagian besar dikecamatan ampenan sebagai kota tua dan pantai yang memiliki daya tarik wisata. Selain daripada itu yang menjadi permasalahan sampai saat ini yaitu masalah permukiman kumub dan Backlog. 2. Solusi yuridis dalam penataan kawasan permukiman dikota mataram berupa terbentuknya RP4D ( Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah).RP4D merupakan penjabaran dari rencana tata ruang. RP4D merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah yang terletak dibawah Peraturan Presiden. Selain daripada itu, dalam pelaksanaan penataan kawasan permukiman dibentuk berbagai peraturan berupa : _____________________________________________ Volume 8, No. 5, Agustus 2014

b.

Saran Berkaitan dengan judul, rumusan masalah dan kesimpulan, maka ada beberapa saran konstruktif yang sangat perlu untuk disampaikan atau direkomendasikan yaitu : 1. Pelaksanaan penataan kawasan permukiman dikota mataram perlu diperhatikan dalam hal perbaikan dan peremajaan yaitu : permukiman kumuh, harus teddata lagi dalam hal jumlah permukiman kumuh, dilakukan dengan sistem data yang terkomputerisasi untum setiap jenis data yang terkait dengan penataan kawasan permukiman pada setiap instansi. 2. Perlu dibentuknya Peraturan Daerah yang khusus mengatur mssalah perumahan dan permukiman dikota mataram, agar dalam pelaksanaan penataan kawasa permukimanmendapatkan dasar hukum yang jelas dan mengatur secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA Atang Ranuwiharja R, Hukum Tata Usaha Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Transito,Bandung,1989. Balai

Pustaka,Kamus Besar Bahasa Indonesia,Depdikbud,Jakarta,cet.II,1989

Bagong

Suryanto, Pembangunan Kota Sengketa Tanah, Prisma,1996

Bappeda

Kota Mataram, Mataram Angka,Katalog BPS,2009. http://www.lpsdimataram.com

dan

Dalam

ISSN No. 1978-3787

Media Bina Ilmiah63

Perumahan dan Permukiman Juniarso Ridwan dan Avhmad Sodik, Hukum Tata Ruang, Nuansa, Bandung,2008? Mochtar

Kusuma Atmaja, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung, 1975

Petter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Media Prenada, Jakarta,2005 Suparno Sastra M dan Endy Marlina, Perencanaan dan Pengembangan Perumahan, Andy Yogyakarta, Yogyakarta, 2006. Direktur Jendral Penataan Ruang Dep.Kimpraswil, Abstrak Makalah, Sinkronisasi Penataan Ruang dengan Pembangunan Perumahan dan Permukiman, Bandung, 2002, www.penataanruang.net/taru/makalah/pa per-wartawan Info

Humas NTB,www.bumigora.com/index.php.pili h=new&mod, 1 September 2009

Kirmanto

D, Pembangunan Perumahan dan Permukiman yang Berwawasan Lingkungan Strategis dalam Pencegahan Banjir di Perkotaan, 2002,Bumikusiji.Blogspot.com

Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaam Lingkungan Hidup PP No.80 Tahun 1999 mengenai Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan yang Berdiri Sendiri Keputusan Menteti Permukiman dan Prasarana Wilayah No.327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang Peraturan Daerah No.23 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Peraturan Walikota Mataram No.25/Pert/2006 tentang Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Mataram.

Suryaningsih, Tinjauan Terhadap Pengembangan Wilayah Perumahan dan Permukiman dalam Rangka Pembangunan Betkelanjutan, Bumikusiji.Blogspot.com//Pembangunan -Permukiman.html,Malang,2008. Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemetintahan Daerah

Undang-Undang

No.4

Tahun

1992

tentang



PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN BERDASARKAN UU NO.4 TAHUN 1992 TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (STUDI KASUS DIKOTA MATARAM) 2010

Recommend Documents