PEMERINTAH KABUPATEN BELU
SEKRETARIAT DAERAH Jln El Tari No.
-{e,-
ATAMBUA
1
85711Telp.(0389)2t002
KEPUTUSAN KETUA KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PEN\'E}IATAN LINGKUNGANI (POKJA AMPL)
NOMOR:1TAHUN2013 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEMITRAAN (PAKEM) PAMSIMAS KABUPATEN BELU
II
KETUA KELOIUPOK KERJA AIR MINUn/i DAN PEI\IYEHATAN LINGKUNGAN (POKJA AMPL) KABUPATEN BELU
Menimbang
:
a. Bahwa POKJA
AMPL adalah kelompok kerja lintas SKPD yang
salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi, pengendalian dan pemantapan pelaksanaan pembangunan air
minum dan sanitasi, sehingga Kelompok Kerja (POKJA) dapat berupa POKJA AMPL, POzuA lainnya yang selama
ini
sudah
ada serta memiliki penugasan, tanggung jawab dan unsurunsurnya memenuhi kriteria POzuA di atas; b.
Bahwa berdasarkan surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang penetapan Kabupaten/Kota sasaran program
II
tahun 2013 dinyatakan bahwa POKJA AMPL Kabupaten/I(ota bertanggung jawab melakukan proses seleksi
PAMSIMAS
desa sasaran program PAMSIMAS; c.
bahwa Pokja AMPL Kabupaten/Ifuta agar dapat segera membentuk unsur Panitia Kemitraan (PAKEM) didalam POKJA yang merupakan gabungan perwakilan SKPD anggota
POKJA dan perwakilan masyarakat sipil yang berkompoten (POKJA plas). Dalam rangka optimalisasi pembentukan dan pelaksanaan tugas, perlu menetapkan PAKEM dalam surat keputusan;
7
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B dan huruf C perlu ditetapkan dengan keputusan ketua POKJA ALPL Kabupaten Belu
Mengingat
:1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
1958 l.{omor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 69
Daerah-daerah Tingkat
Tingkat
Tahun 1958 tentang Pembentukan
II Dalam Wilayah Daerah-daerah
I Bali, Nusa Tenggara Batat dan Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor t22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. Undang-undang Nomor 32
Tahun 2AO4, tentang Pemerintahan
Daerah (LI.IRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4437); 4. Undang-undang Nomor 4
Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 3496); 5.
lJndang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4
Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 6. Undang-undang Nomor 32
Tahun
2OO4
tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48aa);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun
2OO7
tentang Penata Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7
Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan
Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); L0.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
ll.Undang-undang Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas
Air dan Pengendalian Pencemaran Air
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nonnor 4161); l-2.Undang-undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan
Sistem Penyediaan
Air Minum (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lemharan Negara
Republik Indonesia Nomor 4490);
lS.IJndang-undang Nomor 38 Tahun 2AO7 tentang Pembagian
Ijrusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan
daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7
Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);
l4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRTA/U2006 tentang Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
lS.Peraturan Menteri Pekerjaan lJmum Nomor
18/PRT/N,Ii?AO?
tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Air Minum; 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
L7.Peraturan Menteri Pekerjaan lJmum Nomor 01iPRTi1W2009
tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
lS.Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor
6 Tahun 2011
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2011 Nomor. 60);
l9.Peraturan Daerah Kabupaten BELU Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 06
Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten BELU (Lembaran Daerah Kabupaten BELU Tahun 2OlI Nomor. 77);
20.Peraturan Daerah Kabupaten BELU Nomor 1 Tahun 2013
Tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten BELU;
2l.Keputusan Bupati BELU Nomor 49 Tahun 2013, tentang Pembentukan kelompok Kerja
Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan/Sanitasi (POKJA AMPUSanitasi) Kabupaten BELU;
MEMUTUSI{AN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA POKJA AMPL KABUPATEN BELU TENTANG PEMBENTUKAI{ PAMTIA KEMITRAAN (PAKEM) PAMSIMAS
PERTAMA
II I(ABUPATEN BELU
: Membentuk Panitia Kemitraan (PAKEIO PAMSIMAS
Kabupaten BeIu dengan komposisi
II
di
4 orang dari unsur
Pemerintahan Daerah dan 5 orang non Pemerintah Daerah dan
susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I
yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
Uraian Tugas dan kewajiban PAKEM sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada ketua kelompok kerja AMPL Kabupaten Belu dan secara umum bertugas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran
II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KETIGA
Apabila terjadi mutasi/alih tugas diantara unsur Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah dimaksud diktum PERTAMA
tidak ditentukan lain oleh ketua POKJA AMPL Kabupaten Belu) maka penggantinya secara otomatis mengantikan tugas tersebut terhitung sejak serah terima (sepanjang
iugasijabatan.
KEEMPAT
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan
ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Belu dan Sumber Dana Lain yang sah.
KELIMA
Keputusan
ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Ditetapkan di Atambua Pada tanggal 1 Oktober 2013 SEKRETARIS DAERAH, SELAKU KETUA POKJA AMPL ATEN BELU
UTAMA MADYA 231 199003 1 086
Lampiran
I
:
KEPUTUSAN KETUA POKJA AMPL KAB. BELU
Nomor : :
TANGGAL
1TAHUN2013 1Oktober2013
SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KEMITRAAN (PAKEM) PAMSIMAS KABUPATEN BELU
Ketua
Milicheor R. Abanit Asa, S.Sos (Staf Bappeda Kab. Belu)
il. Wakil Keiua :
Fidensius Bau Lesu, ST (KaSi Air Minum, Dinas PU & Perumahan Kab. BeIu)
nI.
Anggota
1.
Anna Tiwu, BSc (Unsur Wanita)
2. Narsi Narus, ST. (Staf Bidang Promosi dan Penyehatan
Lingkungan, Dinas Kesehatan Kab. Beiu) 3. Luis. (Staf Bidang Sosia1 Budaya, BPMPD Kab. Belu) 4. Stefania Dos Santos, S.Kep.Ns (AKPER Atambua) 5. Petrus Yosep Beyleto (Yayasan Fajar Rukun Sejahtera,
Atambua) 6. Theodorus Deboer Ngongo (Jnsur Pemerhati Lingkungan) 7. Marselus Seran (Unsur PemudailVlahasiswa)
b
SEKRETARIS DAERAH, ITUA POKJA A]iIPL PATEN BELUS
UTAMA MADYA 231 199003 1 086
II
Lampiran
II :
KEPUTUSAN KETUA POKJA AMPL KAB. BELU Nomor : 1 TAHUN 2013 TANGGAL : 1Oktober2013
TUGAS POKOK PANITIA KEMITRAAN (PAKEM) PAMSIMAS KABUPATEN BELU 1)
Membantu Pokja AIVIPL dalam mensosialisasikan PAMSIMAS
II
II kepada Desa
dan Kecamatan 2)
Melakukan seleksi dan verifikasi proposal Desa;
3)
Menyusun daftar pendek {short Jist ) Desa sasaran PAMSIMAS
II berdasarkan
hasil seieksi dan verifikasi proposal desa dan menyampaikan kepada ketua pokja AMPL; 4)
Meiakukan koordinasi dengan DPMU antara lain dalam hal
-
Sinkronisasi rencana kerja tahunan (annual work plan) Evaluasi RKM Evaluasi dan pelaporan kemajuan kegiatan dan pelaksanaan keuangan pelaksanaan PAMSiMAS
-
:
II
Memfasilitasi penyelesaian/penanganan pengaduan masyarakat sehubungan dengan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PAMSIIVIA.S
5)
Merekomendasikan perubahan kebijakan terkait perbaikan pengelolaan PAMSIMAS
6)
II;
II
kepada ketua Pokja AMPL;
Menyusun laporan evaluasi triwulan kemajuan kegiatan dan keuangan pelaksanaan PAMSIMAS
II kepada ketua Pokja AMPL;
7) Membantu Pokja AMPL dalam pembinaan penylenggaraan PAMSIMAS
II, baik
dalam tahap perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.
SEKRETARIS DAERAH, A POKJA AMPL
UTAMA MADYA 231 199003 1 086
