HasilRapt kmma DPRD Tanggal21Juli 2008
PEMERII{TAH KOTA DUMAI PEMTURAN DAEMHKOTADUMAI J2 TAHUN2OOB NOMOR TENTANG IZIN USAHAPETERNAKAN DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA WAUKOTADUMAI,
Menimbang
:4.
bahwa dalam rangka melaksanakanpengaturan terhadap peroranganatau badan hukum yang mengelolausa peternakan maka perlu diberi izin untuk melaksanakansuatu usaha peternakan;
b. bahwasektorusahapetemakan merupakansalahsatu factor
penunjangyang pentingdan perlu diselenggarakan dengan teftib dan teratursehingga dapatdiperoleh ternakdan pangan asalhewanyangbaikdansehat; pertimbangan bahwaberdasarkan sebagaimana tersebutpada perlu huruf a dan b dipandang menetapkanizin usaha peternakan dengansuatuPeraturan Daerah;
Mengingat
nomor 6 Tahun 7%7 tentang KetentuanUndang-Undang ketentuanPokokPetemakan Hewan(Lembar:an dan Kesehatan NegaraRepublikIndonesiaTahun 1967Nomorl0,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor282a); Nomor23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun1992Nomor100, Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor3495); Nomor 16 Tahun t992 tentang Karantina 3 . Undang-Undang Hewan, Ikan dan Tumbuhan(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun t992 Nomor 256, TambahanLembaran Indonesia NegaraRepublik Nomor3487); Nomor7 Tahun 1996 tentang Pangan 4. Undang-Undang (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1996Nomor99, NegaraRepublik Tambahan Lembaran Indonesia Nomor3656); Nomor 18 Tahun L997 Tentang Pajak Undang-Undang Daerah dan RetribusiDaerah (LembaranNegara Republik Indonesia tahun1997Nomor4L,Tambahan Lembaran NeEara Republik IndonesiaNomor 3685) telahdi ubahdenganundang-undang sebagaimana Nomor34 Tahun 2000 (LembaranNegaraTahun 2000 Nomor 20, Tambahan NegaraNomor4019); Lembaran Nomor8 Tahun 1999TentangPerlindungan Undang-Undang ( NegaraRepublik Konsumen Lembaran Tahun1999 Indonesia Nomo333, TambahanlembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor3Bt7);
: 1.
Nomor10 Tahun2004tentangPembentukan Undang-Undang (LembaranNegaraRepublik PeraturanPerundang-undangan Negara Lembaran Tahun2004Nomor53, Tambahan Indonesia Nomor5489); Indonesia Republik B. Undang- UndangNomor32 Tahun2004tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2AO4 Nomor125,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia kaliterakhir, telahdiubahbeberapa Nomor4p'37)sebagaimana Nomor tZ Tahun 2008 tentang dengan Undang-Undang Nomor32 Tahun2004 Atas Undang-Undang kedua Perubahan Daerah(LembaranNegaraRepublik tenbng Pemerintahan Negara Lembaran Tahun2008Nomor59, Tambahan Indonesia Nomor4844); Indonesia Republik Nomor33 tahun 2004tentangPerimbangan 9. Undang-Undang Daerah Pusatdan Pemerintah KeuanganAntara Pemerintah t26' Nomor Tahun2004 Indonesia (Lembaran NegaraRepublik Nomor4438); Indonesia NegaraRepublik Lembaran Tambahan 7.
10. Peraturan PemerintahNomor 15 Tahun t977 tentang dan Pengobatan Penolakan,Pencegahan,Pemberantasan (Lembaran L977 Nomor20 Tahun Negara PenyakitHewan Negara Nomor3101); Lembaran Tambahan Nomor16 Tahun 1977tentangUsaha 11. PeraturanPemerintah Peternakan(LembaranNegara Tahun t977 Nomor 2A Nomor3101); Negara Lembaran Tambahan Nomor22Tahun1983tentangKesehatan Pemerintah 12. Peraturan Vateriner(LembaranNegaraRepublikIndonesia Masyarakat NegaraRepublik Lembaran Tahun1983Nomor28, Tambahan Nomor3253); Indonesia 13. Peraturan PemerintahNomor 7 Tahun 1987 Tentang PenyerahanSebagianUrusan PemerintahDalam Bidang KesehatanKepada Daerah (LembaranNegara Republik Negara Lembaran Tahun1987Nomor9, Tambahan Indonesia Nomorfia7); Indonesia Republik L4. PeraturanPresidenRepublikIndonesiaNomor1 Tahun2007 dan Penyebarluasan Pengundangan, tentang Pengesahan, Perundang-undangan; Peraturan 15. PeraturanDaerahKotaDumaiNomor14 tahun 2005tentang OrganisasiTata Kerja Dinas Peternakan,Perikanan,dan KotaDumai. Kelautan Bersama DenganPersetujuan DAEMHKOTADUMAI RAI(YAT PERWAKII.AN DEWAN dan DUMAT. WALIKOTA MEMUTUSIGN: PETERNAKAN IZINUSAHA TENTANG DAERAH : PEMTURAN Menetapkan
BAB1 KETENTUAN UMUM Pasal1 Daerahini yangdimaksuddengan: DalamPeraturan 1. DaerahadalahKotaDumai. KotaDumai. 2. Pemerintah daerahadalahpemerintah 3 . WalikotaadalahWalikotaDumai. 4. DewanPerwakilanRakyatDaerahadalahDewanPerwakilanRakyat DaerahKotaDumai.
menangani Bidang DinasteknisadalahInstitusiyang berwenang HewandanPeternakan. Kesehatan Kehewanan, Bidang KepalaDinasadalahKepalaInstitusiyang menangani 6. HewanDanPeternakan. Kehewanan,Kesehatan baik oleh adalahsuatuusahayang dijalankan 7. UsahaPeternakan pada perorangan ataubadanusahasecarateraturdanterusmenerus yang suatutempatdanjangkawaktutertentuuntuktujuankomersil ternak dan menggemukkan meliputi kegiatanmembudidayakan lain kegiatan menyimpan,inengolah, ternak, termasukantara bahanasal hewan mengawetkan dan mengangkut mendinginkan, danhasilbahanasalhewan. yangmelakukan kegiatan adalahperusahaan Peternakan B. Perusahaan usaha peternakanyang dilakukanoleh Warga Negararepublik Indonesia atauUsahaBadanHukumIndonesia. IUPIadalahizintertulisyang ataudisingkat 9. Izin UsahaPeternakan hak Walikota atauPejabatyangditunjukyangmemberikan diberikan peternakan. usaha dalammelaksanakan hewan, atau pengiriman 10. Lalu Lintasadalahaktivitaspemindahan ternak,bahanasalhewandan hasilbahanasalhewandari dan ke propinsike wilayahkabupaten/kota, suatuwilayahkabupaten/kota, propinsi maupun antarnegara. lainnya B. Hewanadalahsemuabinatangatau satwa yang seluruhatau beradadi daratdan/ataudi udarabaik darisiklushidupnya sebagian yangdi habitatalam. yangdipelihara maupun diperuntukkan satwaliaryangproduknya hewan selain 9. Ternakadalah pangan,bahanbakuindustri,jasa-jasa penghasil dan atau sebagai peftanian. yang ikutannya terkaitdengan hasil-hasil 10. Bahanasalhewanadalahprodukdari hewandanatauternakyang untuk keperluanmanusiasepertidaging,susudan dimanfaatkan telur. 11. Hasilbahanasal hewanadalahprodukdari hewanyang telah pengolahan. dilakukan t2. Dokterhewanadalahmerekayang dididikdan berijazahdokter Indonesia. Republik hewanyangdiakuiolehPemerintah yang bertanggung hewan adalahdokter 13. Dokterhewanberwenang jawab terhadapseluruhfungsi bidang kesehatanhewan,yang meliputi pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan penyakithewan,pengesahan pemberantasan diagnosa,pembinaan veterinerdan pengawasan obat hewandi kesehatanmasyarakat KotaDumai. wilayah 14. Petugasyang berwenangadalah pejabat pemerintahbagian fungsipeternakan hewanpadaDinasyang membidangi kesehatan hewanselaindokterhewan. dankesehatan 5.
Hewanadalahsuratyangmenerangkan Kesehatan 15. SuratKeterangan olehdokter ataudikeluarkan statuskesehatlnhewanyangdiberikan setelahdilakukanuji atau hewanatau petugasyang berwenang hewantersebut' kesehatan pemeriksaan terhadap BABII DANTU]UAN MAKSUD Pasal2 adalah: pemberian IzinUsahaPeternakan Maksud pengaturan,qengrtibfan operasional, pedoman dan landasan 1. Sebagai langkahdantindakan menyeragamkan mengamankan, administrasi, Izin mengeluarkan dalam hukum, sertamemberijaminanlkepastian UsahaPeternakan. dan 2. Memudahkankegiatan pengamatandini, pemberantasan hewan. wabahpenyakit pengendalian Pasal 3 adalah: IzinUsahaPeternakan Tujuanpemberian -Meningkatkanpelayanan kepada masyarakatserta mencegah 1. lainnya terjadinyapenularanpenyakitdan gangguankesehatannya pemeliharaan ternak. penampungan dan akibatd'arikegiatan dandistribusi tentangproduksi informasi dan data Z. Untukmendapatkan produkPeternakan. BABIII PETERNAKAN DANJENISUSAHA USAHA WILAYAH Pasal4 kebijakan denganmemperhatikan dapatdilaksanakan UsahaPeternakan budayalokaldanmasyarakat' TataRuangdaerahdanmemperhatikan Pasal5 terdiriatas: UsahaPeternakan Ternak; danPenggemukan a. UsahaPembudidayaan asalHewandan Bahan Hewan, Peredaran b. UsahaPenyimpanan, AsalHewan; HasilBahan Ternak; c. UsahaPemotongan bahanasalhewan' d. UsahaPengolahan dalamayat(1) hurufb dimaksud sebagaimana 2. Usahapeternakan : kegiatan Pasalini meliPutijenis Ternak; a. Penampungan Lintasternak; b. Perdagangan/Lalu TelurdanSusu; Daging, c. Penjualan kulit,bulu,tanduk,tulang. d. Penjualan
1.
3.
dimaksuddalamayat(1) hurufd sebagaimana Usahapeternakan kegiatan: Pasalini meliPutijenis daging; a. Pengolahan Telur; b. Pengolahan Susu; c. Pengolahan kulit,bulu,tandukdan tulang. d. Pengolahan
BABIV IZIN USAHAPETERNAKAN Pasal6 terdiriatas : Izin usahaPeternakan 1. Izin usaha: Ternak; dan Penggemukan a. Budidaya ternak; b. Penampungan bahandan hasilbahanasalternak; dan c. Penyimpanan peredaran bahandan hasilbahanasalhewan. d. Pengolahan 2. Izin LaluLintas: a. HewanatauTernak; b. Bahandan HasilBahanasalHewan. Pasal7 di wilayahKotaDumaihanyabolehdiberikan Izin usahaPeternakan kepada: Indonesia. wargaNegaraRepublik 1. Perorangan 2. BadanhukumIndonesia. PasalB (1) (2)
(3) (4)
(5)
Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakanusaha harusmemilikiizindariWalikota. Peternakan dimaksudayat (1) Pasalini' izin sebagaimana Untukmendapatkan permohonan izin kepadaWalikotamelaluiDinas harusmengajukan Teknis. Setiap permohonanizin akan diadakanpeninjauanoleh Pejabat atautim yangditunjuk. dimaksudpada ayat (2) Untuk mendapatkanizin sebagaimana : pemohonharusmencantumkan a. Izin lingkungan; b. Jenisusahadan kaPasitas; di maksudayat (1), (2), (3) Ketentuanlebih lanjut sebagaimana Walikota. dan (4) di tetapkandenganPeraturan BAB V JENISUSAHADANMASABERLAKU Pasal9
(1)
(2)
(3) (4)
dimaksudpadaPasal4 sebagaimana Izin UsahaPeternakan jenis/bidang usahayang masing-masing diberikanmenurut untukjangkawaktu1 tahun. masing-masing dilakukan, Setelahjangkawaktuyangditetapkanhabis,makaizinusahadapat pemegang ataspermintaan untukdiperpanjang dipertimbangkan izinyangbersangkutan. izinbaruapabilausahanya izindiwajibkanmengajukan Pemegang diperluas. IUPIyangdiberikanberlakuuntuk1(satu)jenisataulebihdari bidangusahaPeternakan.
(s)
laindaritiap-tiapjenisataubidang danketentuan Persyaratan lebihlanjutolehWalikota. ditetapkan usahapeternakan BABVI DANLARANGAN KEWAJIBAN Pasal10
(1)
izindiwajibkan: Pemegang menjalankanusahanya a. dengan nyata dan sungguh-sungguh yang telahdisetujuiWalikota; sesuaidenganrencana segalaketentuandibidang dan melaksanakan b. memperhatikan pemberantasan dan pengobatan peternakan, pencegahan, penyakit hewan dan Kesmavetsefta ketentuan peraturan
lainYangberlaku; perundangan lingkungan. ataupencemaran kerusakan terjadinya c. mencegah d. menjagaketertiban,kebersihan,kesehatandan keindahan temPatusahanYa; lingkungan ataupejabatyangditunjukapabila kepadaWalikota e. melaporkan temPatusahanYa; adaperubahan dibidang f. Mematuhi setiap ketentuan perundang-undangan usahadan tenagakerja.
(2)
izindilarang: Pemegang a. memperluasatau memindahtangankanusahanyatanpa izin Walikota; tanpaizindariWalikota; kepemilikannya b. mengalihkan usahalainyangditetapkandalamizin. c. menjalankan BABVII IZIN USAHAPETERNAKAN BERAKHIRNYA Pasal11
(1)
(2)
(3)
berakhirkarena: Izin UsahaPeternakan a. jangkawaktuyangdiberikantelahberakhir; b. diserahkankembalioleh pemegangizin kepadayang benruenang sebelumjangkawaktudiberikanberakhir; : disebabkan c. dicabutoleholehyangberwenang waktu3 (tiga) nyata dalam 1. tidak melakukanusahanyasecara bulansetelahIUPIdikeluarkan,
ketentuan seftamelakukan izintidakmentaati 2. Pemegang yang perundangan berlaku. peraturan dalamayat(1) huruf(c) dimaksud izinsebagaimana Pencabutan izin secaratertuliskepadapemegang Pasalini diberitahukan alasan-alasannya. denganmenyebutkan dalamayat(1) Pasalini dimaksud izinsebagaimana Pencabutan pemegang izin. kepada denganperingatan didahului BABVIII PEMBINMN Pasal12
asalhewandanhasilbahan peredaran hewan,bahan dibidang Pembinaan olehWalikota' asalhewandilaksanakan
BAB IX PENGAWASAN Pasal13 oleh Walikotamelalui pengawasanKetentuandaerah ini dilaksanakan fepila Dinas sesuai bidang tugas berdasarkanperaturan perundangundanganyangberlaku. BAB X PENYIDIKAN KETENTUAN Pasal14 oleh penyidikanterhadappelanggaranPeraturanDaerahini dilaksanakan penyidikumum dan atau penyidikpegawainegerisipil PemerintahKota Dumai: 1. PenyidikPegawaiNegeri Sipil dilingkunganPemerintahDaerah berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Daerahini. pelanggaran dalamPeraturan 2. Penyidik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang: a. menerimalaporan atau pengaduandari sesegrangmengenal Paerah; Peraturan adanyatindakpidanaataspelanggaran kejadian; pemeriksaan ditempat pertama dan tindakan b. melakukan c. menyuruh berhenti seseorangdan memaksadan memeriksa tandaPengenaldiri tersangka; penyitaanbendaatausurat; d. melakukan sidikjari dan memotretseseorang; e. mengambil f. memanggiloranguntukdidengardan diperiksasebagaitersangka atau saksi; dengan ahli yang diperlukandalamhubungannya g. mendatangkan pemeriksaan Perkara; penghentianpenyidikansetelahmendapatpetunjuk h. mengadakan dari PenyidikPOLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan haltersebutkepada melaluiPenyidikmemberitahukan selanjutnya ataukeluarganya; PenuntutUmum,Tersangka menurut hukum yang akan lain i. mengadakan tindakan dipertanggungjawabkan. 3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang dan/ataupenahanan. melakukanpenangkapan BABXI SANKSI Pasal15 (1) Setiaporangatau BadanUsahayang telah memilikiizin melakukan pelanggaran sesuaidenganPasal8 ayat (4), Pasal10 ayat (1), dan itu akanditutupdan dicabutizinnya. (2), makaUsahaPeternakan (2) Ketidakpatuhanterhadap PasalB ayat (4) dapat mengakibatkan pencabutan suratizinpengusahaan.
BABXII PIDANA KETENTUAN Pasal16 (1) Setiaporang danlatau badan hukum yang melanggarketentuan pada pasal 10 ayat (1) dan (2) diancampidanadenganpidana kurunganpalinglama3 (tiga) bulanatau dendapalingbanyakRp. (limapuluhjuta rupiah). 50.000.000,(2) Tindak Pidana sebagaimanadimaksudayat(1) pasal ini adalah pelanggaran. BABXIII PENUTUP KETENTUAN Pasal17 Hal-halyang belumcukupdiatur dalamperaturandaerahini sepanjang akan di atur lebih lanjut dengan menyangkutteknis pelaksanaanya PeraturanWalikota. Pasal18 Peraturan daerahini mulaiberlakupadatanggaldi undangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan peraturandaerahini denganpenempatan pengundangan dalamLembaran DaerahKotaDumai. Ditetapkan di Dumai padatanggal il
/wnurorA DUMAI,
/\k
/ n.zur6 di Dumai Di undangkan 12 padatanggal September SEKREIARISDAEMH K
h ouunrTP
1/ H. WANFAUZIEFFENDI Pembina Utama Muda NIP.010055541 DAEMH KOTA DUMAITAHUN2OO8NOMORAA SERI 8 LEMBARAN
