PELAYANAN PUBLIK PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (ANALISIS HUKUM: PENINGKATAN KUALITAS SISTEM KUNJUNGAN DI LAPAS)

Pelayanan Publik pada Lembaga Pemasyarakatan (Analisa Hukum: Peningkatan Kualitas Sistem Kunjungan di Lapas)

PELAYANAN PUBLIK PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (ANALISIS HUKUM: PENINGKATAN KUALITAS SISTEM KUNJUNGAN DI LAPAS) Taufik H. Simatupang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Departemen Hukum dan HAM RI Jln. Raya Gandul Cinere, Jakarta Selatan [email protected]

ABSTRACT Either one bound up prisoner rights straightforward with public service is accept family visit, jurisdictional counselor, or another particular person. Each it unmitigated prisoner is social being that does ever have the will for associate and gets socialization with society / its community, particularly with indispensable person (family, jurisdictional counselor, associate, churchman, and other as it). Therefore, each prisoner as part of society (public) one that have problem with jurisdictional, regular shall get its rights rights as it were ruled by rule legislation which applies. One of belonging of prisoner and socializing protege terminological PP's rule Number 28 Years 2006 about changes on PP Number 32 Years 1999 about Requisite and Rights performing Procedures WBP IS accept family visits, jurisdictional counselor or person another particular. Right for this prisoner rights at other side constitutes to do bit for Lapas, as one of shaped ministering public of promoter institution state that its activity funded by APBN. Keywords: Public Service, Right For Prisoners, Law Analysis

Kepada Masyarakat menjadi pedoman bagi aparatur

Pendahuluan Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerin-

pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.

tahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah ada-

Kemudian Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

lah pelayanan publik. Peraturan perundang-un-

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dangan Indonesia telah memberikan landasan untuk

juga telah menginstruksikan kepada instansi peme-

penyelenggaraan pelayanan publik dengan men-

rintahan untuk menyampaikan laporan akuntabilitas

dasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang

kinerja kepada Presiden. Ketiga instrumen hukum

bersih dan baik (clean and good governance). Asas

tersebut merupakan pedoman pemerintah untuk

umum dimaksud adalah asas yang menjunjung ting-

memperbaiki kinerja lembaga terutama lembaga

gi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum

atau instansi pelayanan publik. Pelayanan publik

untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang

dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian: Pertama

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

pelayanan publik yang bersifat umum, yaitu yang

(KKN).

diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan Lebih lanjut Keputusan Menteri Penda-

pelayanan dan diberikan oleh instansi publik yang

yagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993

berwenang untuk itu. Kedua pelayanan publik yang

tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum

bersifat khusus yang timbul karena adanya suatu hu-

dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang

bungan hukum yang sifatnya khusus diantara

Perbaikan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintahan Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009

35


institusi publik tertentu dan publik/komunitas tertentu.

Dari fakta empiris diatas jelas menunjukkan betapa pelayanan publik tersebut tidak gratis,

Dalam hal pelayanan publik di lingkungan

terutama bagi sebagian masyarakat yang memiliki

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tentunya masuk

keluarga di Lapas. Mungkin ini hanya satu kasus

pada wilayah pelayanan publik yang bersifat khusus

dari sekian banyak kasus yang belum terungkap di

yang melibatkan publik tertentu. Meskipun bersifat

Lapas. Oleh karena itu perlu dilakukan pendalaman

khusus tentunya tidak mengurangi kualitas pela-

lebih lanjut melalui serangkaian kegiatan penelitian

yanan publik yang akan diberikan. Lapas sebagai

untuk menguji kebenaran fakta dimaksud. Tentu

sebuah institusi pembinaan bertujuan untuk men-

penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menginves-

jadikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Se-

tigasi tentang pungutan liar, tetapi lebih diarahkan

bagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU

kepada evaluasi terhadap mekanisme dan prosedur

Nomor 12 Tahun 1995, bahwa:

yang dilakukan selama ini dalam hal pelayanan ke-

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam

pada masyrakat/publik terutama pada masalah kun-

rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan

jungan maupun bezukan di Lapas. Hal ini dianggap

agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesa-

penting karena baik buruknya mekanisme dan pro-

lahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tin-

sedur kunjungan akan berpotensi terhadap terjadinya

dak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh

pungli atau tidak.

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

Membicarakan pelayanan publik secara

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar seba-

konseptual tidak bisa dilepaskan dari manajemen.

gai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Manajemen harus ditegakkan. Rencana atau pera-

Namun demikian, dalam hal pelayanan

turan sebagai produk manajemen, misalnya, harus

publik khususnya dalam hal kegiatan kunjungan/

ditaati oleh setiap orang atau masyarakat yang ber-

bezukan seringkali dikeluhkan masyarakat.

kaitan dengan rencana atau peraturan yang ber-

Karena setiap pintu dan ruang yang dilewati ber-

sangkutan. Setiap keputusan harus cukup kuat untuk

arti uang. Itulah yang terjadi di Lapas Cipinang

mengikat setiap orang yang terlibat, secara tegas

Jakarta, karena itu jangan coba-coba mengunjungi

atau dengan paksaan (kekuatan fisik). Setiap pera-

tahanan atau narapidana di Lapas Cipinang kalau

turan atau keputusan bersifat mengikat, dan oleh ka-

tidak bawa uang dalam jumlah yang cukup. Me-

rena itu orang tidak boleh berbuat menurut ke-

nurut penelusuran Kompas, untuk memasuki Lapas

hendak hatinya sendiri. Oleh karena itu manajemen

harus membayar Rp.3000,- untuk mendapatkan se-

memerlukan faktor lain, yaitu kekuasaan (power).

lembar kertas putih seukuran karcis parkir. Setelah

Karena kekuasaan itu dilancarkan dari belakang

loket pengunjung juga masih membayar Rp. 2000,-

meja (burreau), maka kekuasaan itu disebut juga

setelah menyerahkan identitas diri (KTP/SIM). Se-

birokrasi. (Talizidhuhu, 1989)

lanjutnya petugas menggeledah badan pengunjung dan kembali harus mengeluarkan uang Rp. 3000,-.

Sadar atau tidak sadar setiap warga negara selalu berhubungan dengan aktivitas birokrasi pemerintahan. Tiada henti orang harus berurusan

36

Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009


dengan birokrasi, sejak berada dalam kandungan

kaidah-kaidah normatif yang jelas atau tanpa me-

sampai meninggal dunia. Dalam setiap sendi

lihat contoh kasus empiris dalam praktik admi-

kehidupan kalau seseorang tinggal disebuah tempat

nistrasi negara. Ketidakpastian konsep dan ketidak-

dan melakukan interaksi sosial dengan orang lain

jelasan acuan itu acapkali mengakibatkan kekeliruan

serta merasakan hidup bernegara, keberadaan biro-

interpretasi, perbedaan persepsi atau kesalahpa-

krasi pemerintahan menjadi suatu conditio sine

haman diantara para akademisi maupun para

quanon yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan ia

praktisi.

akan selalu menentukan aktivitas mereka. Kenya-

Untuk membahas kepentingan umum da-

taan ini juga terjadi di Indonesia. (Wahyudi,

lam konteks etika kebijakan publik, kita harus mem-

Kumorotomo, 2005)

bahas etika individual maupun etika sosietal (so-

Dewasa ini masyarakat begitu peka dengan

cietal ethics). Etika individual menyangkut standar

istilah birokrasi. Hampir semua lapisan sosial ma-

perilaku profesional bagi birokrat atau admi-

syarakat mengenal sebutan birokrasi, terutama

nistrator. Sedangkan etika sosietal merujuk kepada

dikalangan terdidik. Sayangnya persepsi yang mun-

tujuan-tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat

cul ketika orang mendengar perkataan birokrasi

yang merupakan pedoman bagi arah kebijakan pu-

seringkali menyesatkan. Hal yang tergambar di-

blik. Pada tataran generalisasi yang tertinggi, kita

benak orang jika membicarakan birokrasi ialah uru-

dapat mengatakan bahwa keputusan-keputusan pu-

san-urusan menjengkelkan berkenaan dengan pe-

blik harus memaksimalkan manfaat dan memini-

ngisian formulir-formulir, proses perolehan izin

malkan biaya. Dalam tataran ini kepentingan umum

yang melalui banyak kantor secara berantai, aturan-

yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat,

aturan ketat yang mengharuskan seseorang me-

akan sangat tergantung dari bagaimana pendapat

lewati banyak sekat-sekat formalitas, dan seba-

dan persepsi masyarakat atas kualitas pelayanan

gainya. Barangkali kita memerlukan terminologi

publik yang mereka terima, termasuk dan tidak

baru untuk mengangkat citra tersebut atau men-

terbatas indikator-indikator yang mempengaruhi se-

dudukkan peristilahan pada proporsi sebenarnya.

perti: perilaku dan profesionalisme dari para pe-

Seperti telah diutarakan diatas, birokrasi sesung-

jabat/pegawai publik yang terlibat didalamnya.

guhnya dimaksudkan sebagai sarana bagi peme-

Pada tingkat generalisasi yang lebih rendah, ada

rintah yang berkuasa untuk melaksanakan pelaya-

beberapa subkriteria yang menyangkut manfaat dan

nan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat.

biaya sosietal. Diantaranya 3 (tiga) yang berasosiasi

Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan

dengan nilai-nilai politis dan disingkat dengan 3P,

publik, para pembuat keputusan tidak akan terlepas

yang terdiri dari public participation (partisipasi

dari kepentingan umum baik dalam pengertian nor-

masyarakat), predictibality (kepastian layanan), dan

matif maupun praktis. Namun, sayangnya pem-

procedural due process (keadilan prosedural).

bicaraan tentang kepentingan umum dalam ke-

Partisipasi masyarakat dapat dinilai dari keterlibatan

nyataan lebih banyak diungkapkan dengan retorika-

kelompok-kelompok kepentingan, dan segenap un-

retorika atau slogan-slogan tanpa merujuk kepada

sur-unsur

masyarakat


didalam

pengambilan 37


keputusan secara demokratis. Kepastian layanan

Metode penulisan ini adalah bersifat des-

berarti bahwa pengambilan keputusan dilaksanakan

kriptif/taksonomic

yang

bermaksud

untuk

berdasarkan kriteria yang objektif sehingga jika

menggambarkan kondisi riil di lapangan yang ter-

seseorang mendapat keputusan tertentu setelah

kait dengan pelayanan publik di Lapas. Sekaligus

memenuhi kriteria yang ditetapkan maka orang lain

klarifikasi secara terbatas atas fenomena faktual

pun akan memperoleh keputusan yang sama kalau

terkait buruknya sistem kegiatan kunjungan/bezukan

memang memenuhi kriteria tersebut. Sementara itu,

di Lapas.

keadilan prosedural berarti bahwa andaikata seorang

Teknik penarikan sampel yang dilakukan

warga negara mendapat perlakuan tidak adil, maka

dalam penelitian ini mengikuti hukum non pro-

dia berhak untuk mengetahui apa kesalahannya,

bability sampling dengan cara mengambil sampel

untuk mengetahui bukti-buktinya, untuk menga-

secara sengaja (purpossive judgment sampling) de-

jukan pembelaan, dan berhak memperoleh kesem-

ngan beberapa pertimbangan: Pertama Lapas dengan

patan untuk setidak-tidaknya mengajukan satu kali

jumlah WBP yang relatif besar. Kedua representasi

banding. Setiap orang hendaknya memperoleh ke-

keterwakilan wilayah barat, tengah dan timur

sempatan seperti itu secara sama.

Indonesia. Responden adalah Petugas lapas dan

Berdasarkan uraian pada latar belakang ma-

Pengunjung/keluarga WBP.

salah diatas, maka pokok permasalahan yang men-

Data yang diperoleh dalam penelitian ini

jadi objek penelitian adalah : ”Bagaimana prosedur

bersumber dari data sekunder dan data primer. Data

dan mekanisme sistem pelayanan publik terhadap

sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur se-

WBP (Narapidana) di Lapas”. Untuk memberikan

belum, pada saat dan sesudah penelitian dilakukan.

batasan dalam kegiatan penelitian ini, maka ruang

Data primer diperoleh melalui penyebaran daftar

lingkupnya akan dibatasi pada prosedur dan me-

pertanyaan (kuisioner) kepada petugas Lapas dan

kanisme sistem kunjungan narapidana. Hal ini di-

serangkaian wawancara (indepth study) kepada

anggap penting karena masalah kunjungan di Lapas

pengunjung/keluarga narapidana.

sering menjadi sorotan publik/masyarakat.

Penelitian ini lebih difokuskan kepada pen-

Kegiatan penelitian ini bermaksud untuk

dekatan kualitatif. Data kuantitatif yang diperoleh

menggambarkan kualitas pelayanan publik di La-

dari kuisioner akan diolah secara terbatas dengan

pas. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah un-

sistem tally untuk melihat tingkat kecenderungan

tuk

dari variabel-variabel yang terkait dengan objek

memberikan

suatu

solusi

dalam

rangka

perbaikan-perbaikan peningkatan pelayanan publik

penelitian.

di Lapas, khususnya yang menyangkut kualitas sistem kunjungan yang mengedepankan aspek pela-

Pembahasan

yanan publik yang sesuai dengan ketentuan pera-

Dalam Pembukaan UUD 1945 meng-

turan perundang-undangan dan ramah terhadap ma-

amanatkan bahwa tujuan didirikannya negara RI,

syarakat.

antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini

38



memiliki

makna

bahwa

negara

berkewajiban

yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta

memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui

bebas KKN. Penyelenggaraan negara dan peme-

suatu sistem pemerintahan yang mendukung ter-

rintahan yang baik hanya dapat dicapai dengan

wujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang

peningkatan mutu aparatur penyelenggara negara

prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan

dan pemerintahan dan penegakan asas-asas pemerin-

hak sipil setiap warga negara atas barang publik,

tahan umum yang baik.

jasa publik dan pelayanan administrasi. Patut

Dalam konsideran menimbang UU Nomor

disadari bahwa pelayanan publik saat ini masih be-

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ditegaskan

lum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diber-

secara eksplisit bahwa negara berkewajiban me-

bagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa

layani setiap warga negara dan penduduk untuk me-

dan bernegara. Kondisi ini disebabkan ketidak-

menuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam ke-

siapan untuk menanggapi terjadinya transformasi

rangka pelayanan publik yang merupakan amanat

nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai

UUD 1945. Sebagai sebuah kewajiban hal ini ten-

masalah pembangunan yang kompleks. Dilain

tunya harus dilaksanakan oleh negara, disisi lain

pihak, tatanan baru masyarakat Indonesia diha-

masyarakat berhak untuk menuntut pemenuhan

dapkan pada harapan dan tantangan global yang di-

kewajiban tersebut. Kewajiban memberikan pela-

picu oleh kemajuan dibidang ilmu pengetahuan,

yanan publik kepada masyarakat efektif mulai

informasi, komunikasi, transportasi, investasi dan

berlaku sejak diundangkannya UU Nomor 25 Tahun

perdagangan. Kondisi dan perubahan cepat yang

2009 yaitu sejak tanggal 18 Juli 2009. UU Nomor

diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam

secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus

Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa pelayanan pu-

menerus dan berkesinambungan dalam berbagai

blik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam

aspek pembangunan untuk membangun keperca-

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai de-

yaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pem-

ngan peraturan perundang-udangan bagi setiap war-

bangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi

ga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau

pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan

pelayanan administratif yang disediakan oleh pe-

acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi

nyelenggara pelayanan publik. Lebih lanjut dalam

manusia sebagaimana diamanatkan UUD 1945 da-

ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan

pat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh

penyelenggaraan pelayanan publik adalah setiap

pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita

institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga

tujuan nasional. Sebelum reformasi penyelenggaran

independen yang dibentuk berdasarkan undang-

negara dan pemerintahan diwarnai dengan praktek

undang untuk kepastian kegiatan pelayanan publik,

maladministrasi

KKN

dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata

sehingga mutlak diperlukan reformasi birokrasi pe-

untuk kegiatan pelayanan publik. Sedangkan yang

nyelenggara negara dan pemerintahan demi ter-

dimaksud dengan masyarakat, sebagaimana disebut-

wujudnya penyelenggaran negara dan pemerintahan

kan dalam ayat (6) adalah seluruh pihak, baik warga

antara

lain

terjadinya


39


negara maupun penduduk sebagai orang per-

Pemenuhan hak harus sebanding dengan ke-

orangan, kelompok, maupun badan hukum yang

wajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh

berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan

pemberi maupun penerima pelayanan;

publik, baik secara langsung maupun tidak lang-

5. Keprofesionalan;

sung. Untuk memberikan satu kesamaan persepsi

Penjelasan:

dari ukuran dan ruang lingkup dari pelayanan publik

Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi

yang dimaksud perlu ada suatu standar, dalam ayat

yang sesuai dengan bidang tugas;

(7) bahwa standar pelayanan adalah tolok ukur yang

6. Partisipatif;

dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan

Penjelasan:

pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam

sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada

penyelenggaraan pelayanan dengan memperha-

masyarakat dalam rangka pelayanan yang ber-

tikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan ma-

kualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Sa-

syarakat;

lah satu tujuan dikeluarkannya undang-undang ten-

7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

tang pelayanan publik adalah terwujudnya sistem

Penjelasan:

penyelenggaraan pelayanan publik yang layak se-

Setiap warga negara berhak memperoleh pela-

suai dengan asas-asas umum pemerintahan dan ko-

yanan yang adil;

orporasi yang baik. Dalam Pasal 4 ditegaskan bah-

8. Keterbukaan;

wa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

Penjelasan:

1. Kepentingan umum

Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah

Penjelasan:

mengakses dan memperoleh informasi menge-

Pemberian pelayanan tidak boleh mengu-

nai pelayanan yang diinginkan;

tamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan;

9. Akuntabilitas; Penjelasan:

2. Kepastian hukum

Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat

Penjelasan:

dipertanggungjawabkan sesuai dengan keten-

Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam

tuan peraturan perundang-undangan;

penyelenggaraan pelayanan;

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok

3. Kesamaan hak;

rentan;

Penjelasan:

Penjelasan:

Pemberian pelayanan tidak membedakan suku,

Pemberian kemudahan terhadap kelompok ren-

ras, agama, golongan, gender, dan status eko-

tan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan;

nomi;

11. Ketepatan waktu; dan

4. Keseimbangan hak dan kewajiban; Penjelasan:

Penjelasan: Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan;

40



12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan

Penjelasan:

yang layak;

Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat,

5. Menyampaikan keluhan;

mudah dan terjangkau;

6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

Hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat), harus memperlakukan setiap warga negaranya sama dihadapan hukum (equality before the law). Termasuk dan tidak terbatas hak-hak setiap warga negara sebagai manusia

7.

Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; 9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 10. Mendapatkan kesempatan berassimilasi terma-

yang merdeka untuk bebas berbicara dan ber-

suk cuti mengunjungi keluarga;

pendapat, hak untuk berorganisasi, hak untuk men-

11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;

dapatkan informasi dan lain sebagainya. Salah satu

12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

hak seorang warga negara yang dicabut karena ber-

13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan per-

status narapidana adalah kehilangan kemerde-

aturan perundang-undangan yang berlaku

kaannya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyara-

Ketentuan Sistem Kunjungan Menurut PP

katan bahwa narapidana adalah terpidana yang men-

Nomor 32 Tahun 1999

jalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Namun

Seorang narapidana yang hilang kemer-

demikian hak-hak lainya seperti hak untuk ber-

dekaannya karena menjalani masa pidana di Lapas

ibadah, mendapatkan layanan kesehatan, menda-

tentu akan membawa dampak baik secara pisik mau-

patkan pendidikan tetap harus diberikan oleh ne-

pun psikologis bagi dirinya. Secara psikologis nara-

gara. Oleh karenanya, setiap WBP sebagai bagian

pidana yang berada di Lapas akan merasa kehi-

dari masyarakat (publik) yang memiliki persoalan

angan waktu kebersamaan dengan keluarga yang

dengan hukum, tetap harus mendapatkan hak-

sebelumnya dia rasakan. Kondisi ini tentunya tidak

haknya sebagaimana diatur menurut peraturan per-

boleh dibiarkan karena bukan tidak mungkin akan

undang-undangan yang berlaku. Hak-hak narapi-

membuat si narapaidana tersebut akan terkena de-

dana dimaksud adalah sebagai berikut:

presi. Oleh karenanya setiap narapidana harus di-

1.

Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau

berikan waktu untuk tetap berhubungan secara ber-

kepercayaannya;

kala dengan dunia luar, terutama dengan pihak ang-

2.

Mendapat perawatan, baik perawatan maupun jasmani;

rohani

gota keluarganya. Hal ini merupakan hak dari setiap narapidana yang sedang menjalani masa pidananya

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

di Lapas.


41


Hak untuk menerima kunjungan dari keluarga,

Sedangkan untuk dan dalam rangka pe-

penasihat hukum atau orang tertentu lainnya ten-

ngamanan di Lapas, maka petugas wajib memas-

tunya harus diatur sedemikian rupa. Sehingga hak

tikan kegiatan kunjungan ini tidak ada motif/modus

narapidana untuk mendapatkan kunjungan yang

untuk melakukan tindak kejahatan lain, dengan cara

seharusnya bertujuan baik tidak disalahgunakan

melakukan penggeledahan terhadap badan dan

untuk tindak kejahatan lainnya, seperti memasukkan

barang bawaan si pengunjung. Hal ini sebagaimana

barang terlarang (narkotika/psikotropika) dan lain

yang disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) bahwa: Pe-

sebagainya. Pengaturan sistem kunjungan di Lapas

tugas pemasyarakatan yang bertugas ditempat

ini pada hakikatnya memiliki dua aspek. Pertama

kunjungan wajib: a. Memeriksa dan meneliti kete-

memberikan pelayanan yang terbaik kepada si

rangan identitas diri pengunjung dan b. Meng-

narapidana dan juga kenyamanan dan kejelasan bagi

geledah pengunjung dan memeriksa barang bawa-

si pengunjung itu sendiri. Aspek ini dapat diukur

annya. Ayat (2): Dalam hal ditemukan keterangan

dari indikator-indikator seperti tempat berkunjung

identitas palsu atau adanya barang bawaan yang

yang memadai dan kejelasan informasi waktu

dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan

berkunjung. Kedua keamanan bagi pihak Lapas itu

yang berlaku, maka pengunjung sebagaimana di-

sendiri. Artinya sistem kunjungan tidak dimanfaat-

maksud dalam ayat (1) untuk waktu selanjutnya di-

kan untuk melakukan tindak kejahatan yang lain.

larang dan tidak dibolehkan mengunjungi Nara-

Aspek ini dapat diukur dari ketelitian dari si petu-

pidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sedangkan

gas untuk memeriksa identitas pengunjung dan

dalam Pasal 32 mengatur tentang: Kunjungan orang-

penggeledahan badan dan barang bawaan si pe-

orang tertentu dimungkinkan bagi terpidana mati

ngunjung. Lebih lanjut sistem kunjungan di Lapas

yang permohonan grasinya ditolak.

diatur dalam beberapa pasal PP Nomor 32 Tahun 1999. Secara umum sistem kunjungan yang berlaku

Lokasi dan Responden Penelitian

di Lapas saat ini sekurang-kurangnya secara admi-

Penelitian ini dilaksanakan pada 6 (enam)

nistratif setiap pengunjung harus dicatat/diregistrasi

lokasi yaitu: DKI Jakarta (Lapas Khusus Narkotika),

sebelum menemui si narapidana. Kemudian ke-

Tangerang (Lapas Tangerang), Nanggroe Aceh

giatan kunjungan tersebut dilaksanakan dalam satu

Darussalam (Lapas Jantho) Sumatera Selatan (Lapas

ruangan khusus. Hal ini sebagaimana yang dise-

Kls I Palembang), Jawa Timur (Lapas Kls I

butkan dalam Pasal 30 ayat (1) bahwa: Setiap Nara-

Malang), Bali (Lapas Kls II Denpasar), Sulawesi

pidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak me-

Selatan (Lapas Kls I Makasar). Pemilihan lokasi ini

nerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum

didasarkan kepada beberapa pertimbangan yaitu:

atau orang tertentu lainnya. Ayat (2): Kunjungan

Pertama volume tingkat hunian Lapas yang cende-

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam

rung over kapasitas, sehingga diduga rentan penye-

buku daftar kunjungan. Ayat (3): Setiap Lapas wa-

lewengan dan penyalahgunaan wewenang terkait de-

jib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) rua-

ngan kualitas layanan publik kepada pengunjung/

ngan khusus untuk menerima kunjungan.

masyarakat. Kedua keterwakilan wilayah barat, jawa

42



dan timur Indonesia. Persebaran lokasi kegiatan pengkajian ini sebagaimana terlihat dalam tabel di

Lapas Kls I Makasar 14%

bawah ini: Tabel 1 Persebaran wilayah dan lokasi pengkajian No Wilayah Lokasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jawa Jawa Jawa Jawa Barat Barat TImur

DKI Jakarta Tangerang Jawa Timur Bali Nangroe Aceh Darussalam Sumatera Selatan Sulawesi Selatan

Sumber: Diolah dari data lapangan

Lapas Kusus Narkotika 14%

Lapas Kls I Palembang 14%

Lapas Tangerang 14%

Lapas Jantho 14% Lapas Kls II Denpasar 14%

Lapas Kls I Malang 16%

Gambar 1 Persebaran responden Petugas Lapas Sedangkan

pengunjung

yang

dijadikan

sampel sekaligus sumber data/responden yang Meskipun kegiatan penelitian ini berangkat dari asumsi (berdasarkan data sekunder) adanya dugaan penyelewengan publik di Lapas (khususnya dalam sistem kunjungan) berupa pungli, tetapi kon-

diwawancarai rata-rata 2 sampai dengan 3 orang tiap-tiap UPT yang diambil secara spontan (accidental sampling) pada saat petugas peneliti menyebarkan kuesioner kepada responden petugas Lapas.

sentrasi penelitian ini tidak untuk melakukan investigasi atas kebenaran tindakan pungli tersebut.

Prosedur dan Sistem Kunjungan di Lembaga Pe-

Penelitian ini lebih dititik beratkan kepada kegiatan

masyarakatan

untuk ”memotret” bagaimana prosedur dan meka-

Dalam rangka memberikan pelayanan prima

nisme sistem kunjungan di Lapas. Oleh karenanya

kepada para pengunjung (pembezuk) yang hendak

sumber data diperoleh secara berimbang, baik dari

mengunjungi keluarganya, maka prosedur dan

sisi petugas Lapas dan dari sisi pengunjung yang se-

bagaimana sistem

cara langsung merasakan bagaimana pelayanan sis-

sanakan menjadi persoalan yang penting. Berbicara

tem kunjungan di Lapas. Petugas Lapas yang di-

tentang prosedur layanan kunjungan tentunya ber-

jadikan sumber data/responden dalam kegiatan

bicara tentang begitu banyak aspek yang akan me-

kajian ini adalah para petugas Penjagaan Pintu Uta-

nentukan berhasil tidaknya suatu layanan. Keber-

ma (P2U) yang secara langsung bersinggungan de-

hasilan itu sendiri tentunya sangat tergantung pada

ngan pengunjung yang akan bertemu dengan

tingkat kepuasan masyarakat (pengunjung), yang

anggota keluarganya (narapidana). Untuk petugas

mungkin juga bersifat subjektif. Salah satu aspek

Lapas yang dijadikan responden dan sudah dita-

tersebut katakanlah misalnya soal waktu. Pemba-

bulasi datanya berjumlah 36 orang, dengan tingkat

tasan waktu berkunjung bisa berdampak positif tapi

persebaran sebagaimana terlihat dalam gambar

bisa juga berdampak negatif. Sebagai contoh

dibawah ini:

peristiwa yang nyaris menyulut kerusuhan pernah

kunjungan itu hendak dilak-

terjadi di Rutan Jantho, Aceh Besar. Insiden tersebut Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009

43


dipicu karena narapidana merasa tidak puas

(41,67%) menjawab 5 hari dalam seminggu dan 1

terhadap pembatasan waktu berkunjung, sehingga

orang responden (2,78%) tidak menjawab. Lebih

mereka mengamuk dan memporak-porandakan

lanjut untuk pertanyaan berapa lama waktu rata-rata

jendela serta pintu tengah Lapas tersebut.

kunjungan yang diberikan, didapatkan data yang

Untuk

mengukur

tentang

bagaimana

prosedur dan sistem kunjungan di Lapas, tim sudah

cukup bervariasi, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

melakukan serangkaian kajian secara mendalam dengan mencoba mengukur beberapa variabel dari prosedur dan sistem kunjungan dimaksud. No

Ketersediaan Informasi Dalam kegiatan pengkajian ini menyangkut bagaimana kuantitas dan kualitas ketersediaan informasi telah dilontarkan beberapa pertanyaan yang kiranya dapat memberikan jawaban. Dari 36 responden

petugas

Lapas,

semuanya

(100%)

menjawab bahwa didepan pintu Lapas sudah ada petunjuk papan pengumuman waktu berkunjung, sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini: Tabel 2 Ketersediaan papan pengumuman waktu berkunjung N=36 No Pendapat Frekuensi Prosentase 1. 2. 3.

Ada Tidak ada Tidak tahu

36 -

Jumlah 36 Sumber: Diolah dari data lapangan

100,00 100,00

1. 2. 3.

Tabel 3 Waktu rata-rata berkunjung N=36 Pendapat Frekuensi Prosentase 30 Menit 60 Menit Lebih dari 60 Menit

10 11 15


27,78 30,55 41,67

100,00

Dari persebaran data diatas tentunya tidak mudah untuk menyeragamkan lamanya waktu berkunjung. Hal ini dikarenakan masing-masing Lapas berbeda volume kunjungan dalam setiap harinya. Yang paling memungkinkan adalah memberikan waktu berkunjung sesuai situasi dan kondisi. Dalam pengertian bahwa pada saat jumlah pengunjung sedikit, maka waktu berkunjung diberikan lebih lama demikian pula sebaliknya.

Pencatatan Pengunjung Dalam Daftar Pengunjung Dalam rangka tertib administrasi dan me-

Dari persebaran data diatas menunjukkan

mastikan bahwa pengunjung memiliki hubungan ke-

bahwa semua Lapas relatif sudah memberikan in-

luarga dan kepentingan dengan narapaidana, maka

formasi sejak awal sebelum pengunjung memasuki

setiap pengunjung harus dicatat dalam buku daftar

Lapas. Untuk pertanyaan berapa hari dalam se-

kunjungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 PP

minggu waktu berkunjung, mayoritas responden

Nomor 32 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa

(22/55,55%) menjawab 6 hari artinya hanya hari

petugas pemasyarakatan yang bertugas di tempat

minggu saja libur. Sedangkan 15 responden

kunjungan wajib memeriksa dan meneliti ketera-

44



ngan identitas diri pengunjung. Dari data yang

Dari

persebaran

data

diatas,

dimasa

diperoleh, seluruh responden (36/100%) menjawab

mendatang perlu diupayakan satu tempat khusus

melakukan pencatatan/registrasi pengunjung. Hal-

untuk menggeledah pengunjung agar di pintu masuk

hal yang dicatat meliputi identitas pengunjung se-

tidak terlalu ramai yang menyulitkan dalam mela-

suai KTP, hubungan dengan narapidana dan hari

kukan pengawasan. Demikian juga halnya dengan

serta jam berkunjung. Sedangkan bagi pengunjung

pemeriksaan terhadap barang bawaan pengunjung.

yang tidak membawa identitas diri pada saat

Data yang didapatkan hampir mirip dengan jawaban

berkunjung, maka mayoritas responden menjawab

terhadap

tindakan yang diambil adalah tidak memperbo-

responden menjawab di pintu masuk tetapi sebagian

lehkan masuk atau meminta datang kembali dengan

lagi menjawab di ruangan khusus.

penggeledahan

pengunjung.

Sebagian

membawa identitas diri.

Dugaan Suap yang Dilakukan Pengunjung Penggeledahan Pengunjung dan Barang Ba-

Dalam setiap jasa pelayanan publik isu dugaan suap menjadi hal yang sering menjadi

waannya Dalam rangka pengamanan, sesuai dengan

sorotan masyarakat. Seperti ada tapi tiada karena

PP Nomor 32 Tahun 1999, terhadap setiap pe-

sulit untuk membuktikannya. Demikian juga halnya

ngunjung dilakukan penggeledahan. Hal ini untuk

dalam kegiatan kunjungan di Lapas. Hal ini patut

mengantisipasi kegiatan kunjungan dimanfaatkan

diduga sudah menjadi kesepakatan lisan si penyuap

untuk memasukkan barang-barang terlarang (nar-

dengan orang yang disuap untuk menyembunyi-

kotika, psikotropika dan lain-lain). Dari data yang

kannya. Menarik mencermati data yang diperoleh

diperoleh seluruh responden (36/100%) menjawab

dalam kajian ini bahwa mayoritas responden pe-

melakukan penggeledahan terhadap pengunjung

tugas menjawab pernah ada pengunjung yang

sebelum masuk ruang kunjungan. Namum demi-

mencoba memberikan uang dengan beragam motif.

kian, ketika ditanyakan dimana tempat penggele-

Mayoritas motif pengunjung mencoba memberikan

dahan dilakukan, masing-masing responden menja-

uang adalah pertama untuk melancarkan/ memu-

wab beragam, sebagaimana terlihat dalam tabel di

luskan pengunjung mengunjungi narapidana dan ke-

bawah ini:

dua sebagai ungkapan terima kasih karena sudah dilayani dengan baik oleh petugas. Jawaban res-

No 1. 2.

Tabel 4 Tempat penggeledahan pengunjung N=36 Pendapat Frekuensi Prosentase Pintu masuk Ruangan khusus

8 28


ponden tersebut dapat dilihat dalam tabel 5.

Persepsi Pengunjung atas Pelayanan Sistem

22,22 77,78

Kunjungan

100,00

telah melakukan wawancara secara mendalam ke-

Dalam kegiatan kajian ini petugas peneliti

pada responden (pengunjung) yang memiliki hubungan keluarga dan kepentingan dengan narapidana, Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009

45


yang diambil secara spontan pada saat petugas pe-

untuk memastikan pengunjung memiliki kepen-

neliti menyebarkan kuesioner kepada petugas La-

tingan dengan si narapidana. Setelah proses pen-

pas.

catatan pengunjung meninggalkan identitas diri (KTP) dan diberikan nomor urut kunjungan untuk

Tabel 5 Adakah pengunjung yang mencoba memberikan uang N=36 No Pendapat Frekuensi Prosentase 1. 2. 3.

Ada Tidak ada Tidak menjawab

28 7 1

kemudian antri menunggu giliran. Untuk mengantisipasi kegiatan kunjungan dimanfaatkan untuk memasukkan barang-barang terlarang (narkotika, psikotropika dan lain-lain),

77,78 19,44 2,78

maka sesuai ketentuan PP Nomor 32 Tahun 1999 kepada setiap pengunjung akan dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan barang bawaan. Dari hasil


100,00

wawancara mayoritas responden mengatakan tidak merasa terganggu dengan kebijakan tersebut. Tetapi

Menyangkut

bagaimana

kuantitas

dan

kualitas ketersediaan informasi waktu/hari berkunjung, menurut responden sudah ada di depan pintu Lapas. Sedangkan untuk lamanya waktu berkunjung tidak ada dalam papan pengumuman tetapi informasinya ada di ruangan kunjungan. Pada prinsipnya, menurut responden, waktu berkunjung hanya boleh dilakukan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak Lapas. Namun demikian responden dimungkinkan berkunjung diluar waktu berkunjung apabila ada keperluan yang dianggap mendesak seperti memberikan informasi anggota keluarga yang sakit, tentunya hal inipun atas seizin Kalapas. Dari analisa tim menyangkut pada hari apa saja dan kapan hari libur dalam satu minggunya tidak ada keseragaman antara satu Lapas dengan Lapas lainnya. Termasuk juga lamanya waktu berkunjung lebih bersifat situasional tergantung volume rata-rata kunjungan pada setiap harinya. Sedangkan aturan pencatatan setiap identitas pengunjung yang ditetapkan oleh Lapas, semua responden menjawab tidak merasa terganggu atas hal tersebut. Secara umum pencatatan ini bertujuan 46

dari data yang didapatkan ternyata tidak ada keseragaman tentang tempat penggeledahan dan pemeriksaan dimaksud, ada yang dilakukan di pintu masuk dan sebagian Lapas yang dilakukan pada satu ruangan khusus. Mencermati data yang diperoleh dalam kajian ini menyangkut adanya dugaan pungli dalam kegiatan

kunjungan/bezukan

di

Lapas,

Tim

kesulitan untuk menjustifikasi tentang kebenarannya. Dari data yang diperoleh dari responden pengunjung semuanya mengatakan tidak pernah ada petugas Lapas, baik langsung maupun tidak langsung, meminta uang dalam kegiatan kunjungan di Lapas. Hal ini sedikit bertolak belakang dengan data yang didapatkan dari responden petugas bahwa ada juga sebagian pengunjung -dengan inisiatif sendiriyang mencoba memberikan uang dengan berbagai motif dan alasan. Sebagian kecil responden hanya mengeluhkan tentang pengaturan jam dan lamanya waktu berkunjung. Dari data yang diperoleh ada juga responden yang mengeluhkan singkatnya waktu berkunjung. Terutama bagi pengunjung yang berada di luar kota, dimana harus menempuh waktu



perjalanan 5 sampai dengan 6 jam untuk sampai ke

2. Pengunjung duduk diruang tunggu mendengar-

Lapas. Sesampainya di Lapas mereka sudah ter-

kan panggilan melalui pengeras suara sesuai

lambat atau kalaupun masih memungkinkan untuk

nomor urut antrian.

berkunjung waktunya sudah terlalu sempit. Oleh

3. Setelah dipanggil, pengunjung berjalan dengan

karenanya perlu ada kebijakan sendiri dari pihak

tertib menunju pintu masuk portir, menyerahkan

Lapas untuk mengantisipasi hal tersebut, terutama

identitas diri dan satu lembar formulir kunju-

Lapas yang warga binaannya memiliki keluarga di

ngan kepada petugas portir.

tingkat kabupaten dan relatif jauh dari Lapas.

4. Sebelum memasuki area kunjungan, pengunjung akan digeledah oleh petugas dan diperiksa ba-

Sistem Layanan Kunjungan yang Diharap-

rang bawaannya serta diberi tanda/stempel pada

kan

lengan. Terciptanya suatu layanan kunjungan yang

5. Pengunjung memasuki area kunjungan dan

bebas dari tindakan-tindakan yang tidak terpuji

menyerahkan 2 (dua) formulir kunjungan kepa-

seperti pungli adalah merupakan harapan semua

da petugas kunjungan.

masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki

6. Pengunjung dan yang dikunjungi harus mentaati

keluarga (Narapidana) di Lapas. Hal ini juga me-

ketentuan tentang kunjungan, apabila melanggar

rupakan harapan Menteri Hukum dan HAM, Andi

akan dikenai sanksi.

Matalatta, SH,MH pada saat meresmikan program

7. Selesai kunjungan, pengunjung keluar mem-

layanan kunjungan bebas pungli. Program Layanan

bawa kertas kunjungan warna putih untuk ditu-

Bebas Pungli merupakan salah satu program

karkan dengan identitas diri di portir.

layanan kunjungan di Lapas dan Rutan yang akan

8. Tidak dipungut biaya, apabila terjadi penyim-

dilaksanakan oleh Lembaga-Lembaga Pemasyara-

pangan, catat identitas petugasnya dan laporkan

katan. Bahkan Menteri Hukum dan HAM berke-

melalui kotak pengaduan.

sempatan langsung memantau layanan kunjungan di Lapas Narkotika. Untuk dan dalam rangka men-

Hal-hal yang dikemukakan diatas meru-

ciptakan sistem layanan kunjungan yang diharapkan

pakan alur dan tata cara layanan kunjungan yang

tersebut, maka perlu satu alur dan tata cara layanan

masih bersifat umum. Artinya, tidak tertutup ke-

kunjungan di Lapas. Alur dan tata cara layanan

mungkinan bahwa banyak hal yang belum ter-

kunjungan ini diharapkan dapat menjadi prosedur

akomodir. Hal-hal lain yang tentunya tidak kalah

tetap (protap) secara umum dan diberlakukan pada

penting untuk diakomodir, dalam rangka mencip-

setiap Lapas dan Rutan dengan tetap memper-

takan satu protap layanan kunjungan yang baik,

hatikan situasi dan kondisi di lapangan. Tata cara la-

misalnya:

yanan kunjungan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mempersingkat birokrasi kunjungan terhadap

1. Pengunjung

mengambil

nomor

antri

dan

formulir serta menulis sendiri formulir kun-

narapidana dengan cara menetapkan waktu dan pos yang harus dilewati.

jungan sesuai petunjuk. Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009

47


2. Menghindari terjadinya pungutan liar dengan

Perilaku aparat dalam menyelenggarakan pelayanan

cara menetapkan petugas pengawas ditiap pos

publik harus mencerminkan sifat-sifat:

yang harus dilalui.

1. Adil dan tidak diskriminatif.

3. Keberadaan ruang kunjungan harus repre-

2. Peduli, teliti dan cermat.

sentatif sehingga memudahkan pengawasan ja-

3. Hormat, ramah dan tidak melecehkan.

lannya kunjungan.

4. Bersikap tegas.

4. Penampilan para petugas yang terlibat dalam

5. Bersikap independen.

penyelenggaraan kunjungan harus benar-benar

6. Tidak memberikan proses yang berbelit-belit.

baik.

7. Patuh pada perintah atasan yang sah.

5. Berikan kenyamanan bagi para pengunjung se-

8. Menjaga kehormatan institusi.

belum bertemu dengan yang dikunjungi. (tempat duduk, kipas angin, toilet, dsb) 6. Dimasa

mendatang

untuk

Kesimpulan menghindari

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan

penyelundupan barang-barang terlarang (narko-

terkait dengan bagaimana prosedur dan mekanisme

tika psikotropika, dll) kedalam Lapas melalui

sistem pelayanan publik terhadap Warga Binaan

barang bawaan, maka seyogianya pengunjung

Pemasayarakatan dapat menyimpulkan bahwa pro-

tidak perlu membawa barang-barang yang bisa

sedur dan mekanisme sistem pelayanan pulbik ter-

didapatkan di toko koperasi milik Lapas, seperti

hadap WBP (Narapidana) secara garis besar relatif

misalnya sabun mandi, pasta gigi, makanan dan

sudah memenuhi asas-asas pelayanan publik yang

minuman lainnya..

baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai data

7. Memasang alat pemantau elektronik (cctv).

yang ditemukan, seperti: ketersediaan informasi

8. Membuat kartu pengunjung.

waktu (hari dan jam berkunjung) yang dapat dilihat

9. Membuka kritik dan saran melaui sms

secara terbuka si pintu masuk Lapas/Rutan, perlakuan petugas terhadap pengunjung yang tidak dis-

Untuk menciptakan suatu pelayanan publik

kriminatif dan terlaksananya hak dan kewajiban

yang memenuhi rasa kepuasan masyarakat, tentunya

dalam penyelenggaraan layanan, baik pemberi la-

tidak hanya menciptakan suatu sistem aturan saja.

yanan dan penerima layanan.

Demikian juga halnya dengan kegiatan sistem kun-

Meskipun demikian prosedur dan me-

jungan di Lapas. Kegiatan kunjungan tidak cukup

kanisme sistem kunjungan di Lapas/Rutan dimasa

hanya dengan membuat alur dan tata cara layanan

mendatang masih perlu dilakukan pembenahan,

yang baik, yang dapat meminimalisir praktek-prak-

terutama menyangkut: Pertama keseragaman waktu

tek tidak terpuji (pungli, dsb). Tetapi juga ter-

berkunjung dalam seminggu dan pada hari apa libur,

gantung dari pihak yang melaksanakannya. Faktor

karena masing-masing Lapas berbeda-beda. Kedua

petugas Lapas yang akan melaksanakan sistem

jumlah pos pemeriksaan yang harus dilalui oleh

kunjungan ini sangat memegang peranan penting.

pengunjung juga berbeda. Hal ini dikarenakan prototipe bangunan masing-masing Lapas/Rutan ber-

48



beda-beda. Ketiga tempat dilaksanakannya kunjungan/bezukan, hal inipun perlu disepakati apakah

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 Tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum

perlu diseragamkan atau tidak. Karena ada Lapas yang kegiatan kunjungan dilaksanakan di ruangan khusus tetapi ada juga yang dilaksanakan ditempat terbuka. Sedangkan untuk menjawab ada atau tidaknya dugaan pungli di Lapas sebagaimana kekhawatiran awal, tim merasa kesulitan untuk menjawabnya secarat tegas; apakah ada atau tidak. Dari

Mohammad Aslam Sumhudi, “Komposisi Riset Disain”, Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, Jakarta, 1985 Stephen P. Robbins, “Teori Organisasi: Struktur, Desain Aplikasi, (Terjemahan Yusuf Udaya)”, Arcan, Jakarta, 1994 Taliziduhu Ndraha, “Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia”, Bina Aksara, Jakarta, 1989

data yang didapatkan dari responden petugas mengatakan bahwa ada pengunjung yang mencoba memberikan uang dengan motif untuk mendapatkan pelayanan atau sekedar ucapan terima kasih.

UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Wahyudi Kumorotomo, “Etika Adminsitrasi Negara”, RajaGrafindo, Jakarta, 2005.

Daftar Pustaka Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perbaikan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah


49

PELAYANAN PUBLIK PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (ANALISIS HUKUM: PENINGKATAN KUALITAS SISTEM KUNJUNGAN DI LAPAS)

Recommend Documents