PEDOMAN TEKNIS PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP)

PEDOMAN TEKNIS

PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP)

Bab 1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan

Buku Pedoman Teknis P2KP pada dasarnya merupakan penjabaran dari Buku Pedoman Umum P2KP, khususnya dalam hal menguraikan bagaimana langkah demi langkah kegiatan P2KP dilaksanakan serta hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kelancaran kegiatan P2KP di lapangan. Dalam Buku Pedoman Teknis P2KP diuraikan secara lebih detail peran-peran stakeholders P2KP, yakni pemerintah, konsultan dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sebagai tambahan, dalam buku pedoman teknis P2KP, peranan sosialisasi juga diperluas dan diperkuat mencakup secara luas kegiatan bidang periklanan dan kehumasan di berbagai media sosialisasi. Lebih lanjut, kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas juga diberi porsi yang besar dalam P2KP. Penyempurnaan Buku Pedoman Teknis P2KP tersebut juga mencakup substansi dan format-format isian yang lebih menitikberatkan pada aspek "dinamika proses dalam rangka menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat" dari setiap langkah kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar semua stakeholders P2KP dapat memahami substansi proses pemberdayaan dan penyadaran masyarakat dalam melaksanakan suatu langkah kegiatan di P2KP, dan tidak terjebak pada tindakan yang semata-mata berorientasi pada prosedur formal atau yang penting kegiatan terlaksana. Melalui berbagai penyempurnaan dalam Buku Pedoman Teknis P2KP tersebut diharapkan agar semua stakeholders P2KP memiliki komitmen, landasan berpikir, bertindak serta orientasi pelaksanaan operasional yang sama.

Buku Pedoman Teknis P2KP ditulis dengan tujuan sebagai berikut : • Agar tujuan akhir proyek P2KP tercapai dengan tepat dan benar dalam kerangka waktu yang telah ditetapkan • Agar menjadi pedoman/acuan/rujukan bagi semua pihak yang bergiat dalam melaksanakan maupun memonitoring P2KP secara langsung. • Agar semua pelaku dan stakeholders P2KP berorientasi pada dinamika proses dan kesadaran kritis masyarakat dalam menjalankan langkah demi langkah P2KP.

1.3 Sistematika Buku Pedoman Teknis P2KP Buku Pedoman Teknis P2KP ini terdiri dari 6 bab, sebagai berikut: Bab I: Pendahuluan; berisi uraian singkat mengenai latar belakang, tujuan dan sistematika dari Buku Pedoman Teknis ini. Bab II: Persiapan Proyek P2KP; berisi uraian penyiapan pengorganisasian pelaksanaan P2KP, sosialisasi, pelatihan, dan hubungan antara daur/siklus proyek P2KP dengan kegiatan pengembangan kapasitas pelaku P2KP. Pada uraian pengorganisasian pelaksanaan P2KP dijelaskan tata peran antar pelaku P2KP, sehingga diharapkan dapat memperjelas peran serta hubungan kerja dari setiap pelaku P2KP dalam kaitannya dengan siklus proyek atau rangkaian kegiatan P2KP secara

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

1

menyeluruh. Selain itu, juga digambarkan tentang strategi penanganan sosialisasi dan pelatihan dalam pelaksanaan P2KP, terutama kontribusi kedua strategi dimaksud pada siklus proyek P2KP. Melalui gambaran dari aspek-aspek yang diperlukan guna menunjang siklus proyek P2KP diharapkan akan dapat mendorong kejelasan arah dan optimalisasi proses maupun hasil yang dicapai pada setiap tahapan kegiatan P2KP. Bab III: Pelaksanaan P2KP; berisi gambaran umum penanganan P2KP, termasuk diagram alir penanganan P2KP, dan pelaksanaan rincian tahapan demi tahapan kegiatan dari masing-masing komponen proyek P2KP. Bab ini secara detail menjabarkan langkah pelaksanaan P2KP sebagaimana secara umum telah dijelaskan pada Bab IV Buku Pedoman Umum P2KP. Meskipun demikian, tidak semua tahapan kegiatan akan diuraikan dengan detail pada buku pedoman teknis ini. Hanya tahapan kegiatan-kegiatan utama komponen proyek pemberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintah daerah serta bantuan langsung masyarakat (BLM) yang akan diuraikan secara detail. Kegiatan dimaksud adalah kegiatan yang secara substansi akan berpengaruh pada kualitas proses dan hasil yang dicapai serta berpengaruh pada tumbuh tidaknya kesadaran kritis serta keberdayaan masyarakat. Sedangkan kegiatan-kegiatan lainnya merupakan kegiatan penunjang dari kegiatan-kegiatan utama kedua komponen tersebut. Pada uraian dari setiap tahapan kegiatan kedua komponen dimaksud akan dijelaskan pengertian, ketentuan dasar, tujuan, penanggungjawab, waktu pelaksanaan, keluaran, indikator kinerja, serta langkahlangkah dari kegiatan tersebut. Termasuk format-format yang perlu diisi untuk hasil tiap tahapan kegiatan. Bab IV: Pengelolaan pinjaman bergulir oleh UPK-BKM; berisi gambaran umum mengenai bagaimana prinsip standar

2

Pedoman Teknis

pengelolaan pinjaman bergulir oleh UPKBKM. Kegiatan pinjaman bergulir itu sendiri hanya merupakan salah satu pilihan dari keputusan masyarakat melalui PJM dan rencana tahunan Pronangkis. Oleh karena itu, uraian mengenai pengelolaan pinjaman bergulir hanya diperuntukkan bagi masyarakat kelurahan yang telah memutuskan sebagian dana BLM dimanfaatkan sebagai pinjaman bergulir. Substansi uraian pinjaman bergulir dalam Bab ini adalah dalam konteks proses pembelajaran masyarakat agar mampu secara optimal mengelola kegiatan pinjaman bergulirnya sehingga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat miskin serta berkelanjutan. Bab V: Sistem Informasi Manajemen P2KP berbasis website; berisi penjelasan singkat tentang membangun sistem monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan P2KP melalui sistem informasi manajemen P2KP berbasis website. Pada bab ini diuraikan latar belakang, tujuan, sasaran, strategi pengembangan SIM dan prinsip pengelolaan dana serta pengelolaan informasi dalam P2KP. Bab VI: Strategi Terminasi Proyek (exit strategy); berisi penjelasan umum tentang proses penanganan proyek P2KP menje-lang dan setelah berakhirnya masa proyek. Exit strategy pada dasarnya merupakan proses yang melekat dalam siklus proyek secara keseluruhan, sehingga perlu diperhatikan sejak tahap awal pelaksanaan P2KP. Pada kurun waktu tertentu menjelang berakhirnya proyek perlu disusun strategi khusus untuk mengevaluasi dan membangun kesiapan pasca proyek dengan memperhatikan indikator-indikator keberlanjutan P2KP. Uraian mengenai exit strategy antara lain menjelaskan tentang dasar pemikiran, pengertian, tujuan, persoalan-persoalan penting, indikator keberlanjutan P2KP, dan fase penyiapan terminasi.

Bab 2. Persiapan Proyek P2KP

2.1 Pengorganisasian Pelaksanaan P2KP P2KP merupakan proyek pemerintah yang berupaya memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat, untuk membangun "gerakan kemitraan" dalam menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dituntut adanya pembagian peran yang jelas antar pelaku P2KP, baik yang langsung tergabung dalam organisasi proyek maupun pihak-pihak yang terlibat.

Kejelasan tata peran dari pelaku-pelaku P2KP tersebut sangat penting dalam upaya membangun hubungan kerja yang integral dan komplementer agar tercapai misi utama P2KP, yakni memberdayakan masyarakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan, yang didukung oleh pemerintah daerah serta kelompok peduli setempat. Gambaran umum mengenai peran dan hubungan kerja antar pelaku-pelaku P2KP dapat dilihat pada Tabel 2.1 Matriks Tata Peran Antar Pelaku P2KP.


3

4

A

TAHAP PERSIAPAN

1

Lokakarya P2KP bagi Intern Ditjen Perkim Dept.Kimpraswil

2

Lokakarya orientasi P2KP Tingkat pusat.

3

Pencanangan pelaksanaan P2KP

4

Training P2KP bagi KMP dan Training bagi tim pelatih KMP

5

Training P2KP bagi seluruh KMW

6

Lokakarya orientasi P2KP Tingkat nasional

7

Lokakarya orientasi P2KP Tingkat Propinsi

8

Lokakarya orientasi P2KP di tiap kab/kota

9

Lokakarya orientasi P2KP Tingkat Kecamatan

B

TAHAP PELAKSANAAN

B.1

Pengembangan Masyarakat dan Kapasitas Pem. Daerah

10

Rembug warga kelurahan untuk Kesiapan Melaksanakan P2KP

11

Pelatihan Kader Masyarakat

12

FGD Refleksi Kemiskinan

13

Pemasyarakatan awal P2KP dan hasil refleksi kemiskinan ke seluruh lapisan masyarakat

14

Pemilihan utusan warga sbg calon peserta pelatihan pemetaan swadaya

15

Pelatihan dasar pemetaan swadaya dan perencanaan Partisipatif

16

Pemetaan Swadaya

17

Serangkaian FGD merumuskan kebutuhan Organisasi masyarakat warga sebagai pengendali pelaksanaan P2KP di kelurahannya Pedoman Teknis

Masyarakat

KSM

UPK

BKM

Kader Masyarakat

Lurah/Kades

Tim Fasilitator

Camat/PJOK

KPKN

Dinas Kota/Kab.

Forum BKM

Komite PAKET

PJOK PAKET

Bappeda Kota

Dinas/Inst. Propinsi

Bappeda Propinsi

KMW

Tim Pelatih P2KP

KMP

Tim Persiapan P2KP

PMU/Proyek

Tim Inter Departemen

KEGIATAN

Konsultan Evaluasi

NO

Depkimpraswil

Tabel 2.1 Matriks Tata Peran Antar Pelaku P2KP

18

Serangkaian rembug warga mengukuhkan/membentuk BKM

19

Pelatihan perencanaan partisipatif

20

Perencanaan Partisipatif menyusun PJM dan Rencana aksi Pronangkis Masyarakat

21

Penyebarluasan PJM dan Rencana Aksi Pronangkis

22

Pelatihan untuk BKM dan UP

23

Pembentukan KSM atau pemanfaatan kelompok yang ada

24

Konsultasi usulan PJM Pronangkis lain untuk keterpaduan

25

Pelatihan dinas-dinas kota/kab

B.2

Penyediaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat

26

Pengajuan pencairan dana BLM tahap I (20%) ke PJOK & SPPB

27

Pencairan BLM tahap I untuk kegiatan kolektif oleh BKM

28

Penyusunan usulan kegiatan oleh KSM sesuai hasil PJM dan rencana tahunan Pronangkis

29

Analisa kelayakan usulan KSM

30

Proses prioritasi usulan yang layak melalui Rapat Prioritas Usulan oleh BKM

31

Verifikasi kinerja kelembagaan, kegiatan, dan keuangan oleh KMW

32

Pengajuan pencairan BLM Tahap II dan tahap III ( 50% dan 30%)

33

Pencairan dana BLM tahap II atau III ke rekening BKM

34

Pencairan dana ke KSM-KSM

35

Pemanfaatan dana oleh KSM sesuai usulan


Masyarakat

KSM

UPK

BKM

Kader Masyarakat

Lurah/Kades

Tim Fasilitator

Camat/PJOK

KPKN

Dinas Kota/Kab.

Forum BKM

Komite PAKET

PJOK PAKET

Bappeda Kota


Bappeda Propinsi

KMW

Tim Pelatih P2KP

KMP

Tim Persiapan P2KP

PMU/Proyek


KEGIATAN

Konsultan Evaluasi

NO

Depkimpraswil

Lanjutan Tabel 2.1 Matriks Tata Peran Antar Pelaku P2KP

5

B.3

Penyediaan Dana Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

36

Pembentukan Forum BKM

37

Diseminasi PAKET & kriteria peserta ke seluruh lokasi P2KP

38

Seleksi kota partisipan PAKET

39

FGD Refleksi kemiskinan kota

40

Pembentukan Komite PAKET

41

Pemasyarakatan PAKET ke seluruh wilayah lokasi PAKET

42

Pembentukan Kelompok Kemitraan oleh BKM dan dinas

43

Penyusunan proposal bersama oleh BKM dan dinas terkait

44

Penilaian kelayakan oleh KMW

45

Prioritasi Proposal dan Persetujuan Pendanaan oleh Komite PAKET

46

Pencairan dana PAKET ke rekening panitia kemitraan

47

Penyiapan detail desain teknis (bila diperlukan)

48

Kerjasama pelaksanaan kegiatan sesuai usulan yang disetujui

6

Pedoman Teknis

Masyarakat

KSM

UPK

BKM

Kader Masyarakat

Lurah/Kades

Tim Fasilitator

Camat/PJOK

KPKN

Dinas Kota/Kab.

Forum BKM

Komite PAKET

PJOK PAKET

Bappeda Kota


Bappeda Propinsi

KMW

Tim Pelatih P2KP

KMP

Tim Persiapan P2KP

PMU/Proyek


KEGIATAN

Konsultan Evaluasi

NO

Depkimpraswil


C

TAHAP BERKELANJUTAN/ MENERUS ATAU BERKALA

49

Monitoring

50

Evaluasi

51

Penanganan Pengaduan & Konflik

52

Inventarisasi Best Practice

53

Exit Strategy dan Penyiapan Tahap Terminasi

54

Sosialisasi P2KP secara Intensif & Meluas

55

Pelatihan

56

Penguatan Forum dan Organisasi Masyarakat

Masyarakat

KSM

UPK

BKM

Kader Masyarakat

Lurah/Kades

Tim Fasilitator

Camat/PJOK

KPKN

Dinas Kota/Kab.

Forum BKM

Komite PAKET

PJOK PAKET

Bappeda Kota


Bappeda Propinsi

KMW

Tim Pelatih P2KP

KMP

Tim Persiapan P2KP

PMU/Proyek


KEGIATAN

Konsultan Evaluasi

NO

Depkimpraswil


Keterangan = Penyelenggara/Pelaksana = Pendamping/Fasilitator = Partisipan/Peserta = Pembiayaan


7

2.2 Sosialisasi Penyempitan makna sosialisasi dan diseminasi informasi yang dititikberatkan hanya pada tahap awal pelaksanaan P2KP akan dapat mengakibatkan kurang utuhnya pemahaman mengenai P2KP di kalangan pelaku dan masyarakat, yang pada gilirannya akan memudarkan makna serta tujuan P2KP itu sendiri. Pada sisi lain, proyek P2KP yang memiliki cakupan sangat luas, baik wilayah maupun kelompok sasaran, menuntut peran kunci strategi sosialisasi pada keseluruhan pelaksanaan proyek P2KP yang akan melibatkan berbagai stakeholders. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan suatu konsep sosialisasi menyeluruh yang mengikuti jalannya daur proyek sejak tahap persiapan, pelaksanaan, penyiapan terminasi dan bahkan setelah proyek P2KP berakhir. Untuk menjamin hal tersebut, maka kegiatan sosialisasi dalam proyek P2KP ini harus dilakukan secara terencana dan terpadu. Mulai dari tujuan yang hendak dicapai, siapa saja khalayak yang akan menjadi sasaran sosialisasi, pesan (message) yang hendak disampaikan, materi per kelompok khalayak, teknis penyampaian, media yang digunakan, dan siapa pelakunya (komunikatornya). Hanya dengan model sosialisasi yang utuh tersebut yang akan menjamin terwujudnya penyamaan persepsi serta tumbuhnya motivasi masyarakat sesuai dengan yang diharapkan P2KP.

2.2.3 Tujuan •

• •

•

•

•

2.2.4 Pelaksana •

•

2.2.1 Ruang Lingkup Ruang lingkup sosialisasi P2KP mencakup kegiatan periklanan dan kehumasan. Kegiatan periklanan sebagian dilakukan secara terpusat, sedangkan kegiatan kehumasan dilakukan dengan dekonsentrasi (pembagian kerja) ke daerah. Untuk menilai keberhasilan sosialisasi tersebut, maka diadakan evaluasi hasil sosialisasi.

2.2.2. Sasaran •

•

8

Kelompok sasaran tidak langsung (umum) dari program sosialisasi ditujukan ke seluruh masyarakat luas yang bukan penerima manfaat P2KP tetapi dianggap perlu mengetahui keberadaan program ini, terutama dalam hal penanggulangan kemiskinan. Kelompok sasaran langsung dari program sosialisasi ini ditujukan kepada masyarakat penerima manfaat P2KP. Pedoman Teknis

Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk: Meningkatkan kesadaran kritis (awareness) pentingnya penanggulangan kemiskinan secara mandiri dan terorganisasi; Menyebarluaskan informasi mengenai P2KP secara umum; Menanamkan pengetahuan yang cukup kepada masyarakat sasaran langsung mengenai P2KP dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek tersebut; Menyebarluaskan langkah-langkah P2KP kepada masyarakat sasaran langsung sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; Menanamkan prinsip-prinsip serta nilai-nilai P2KP sebagai bagian integral yang harus terus dilestarikan; dan Menjaga transparansi dan membangun kontrol sosial yang melekat pada keseluruhan P2KP serta program-progam lain yang sejenis.

•

Secara prinsip, semua stakeholder P2KP (konsultan, pemerintah dan masyarakat) didorong untuk turut terlibat aktif dalam pelaksanaan sosialisasi P2KP; Pekerjaan sosialisasi dilakukan oleh KMP, seluruh KMW, Fasilitator Kelurahan, kader masyarakat dan diupayakan agar dapat mendorong keterlibatan pemerintah daerah serta dan kelompok peduli setempat. Dalam kerjanya, KMP merekrut Konsultan/Tenaga Ahli Sosialisasi di tingkat pusat maupun regional, sedangkan KMW merekrut Tenaga Ahli Sosialisasi setempat. Tenaga Ahli Sosialisasi di tingkat pusat diharapkan setidaknya terdiri atas tenaga ahli periklanan dan produksi materi sosialisasi serta tenaga ahli kehumasan. Fungsi konsultan sosialisasi di KMW adalah untuk mempermudah pembagian kerja dan dapat menangkap lebih seksama apresiasi dari wilayah yang bersangkutan, termasuk dapat mengalihbahasakan materi-materi yang bersifat lokal.

2.2.5 Strategi Kegiatan sosialisasi P2KP ini akan dilakukan dengan menempuh dua jalur secara terpadu, yaitu melalui jalur periklanan dan melalui jalur-jalur kehumasan atau pendekatan secara langsung ke masyarakat. Strategi dua jalur ini akan difokuskan pada tiga tahapan, yaitu:

a) Tahap Persiapan Pada tahap persiapan dilakukan beberapa kegiatan yang pada prinsipnya berupaya mengembangkan wacana diskusi penanggulangan kemiskinan, setidaknya menyiapkan kondisi kognitif para stakeholder P2KP, sehingga pada saat peluncuran sudah ada kesiapan kognitif yang memadai. Kegiatan yang dilaksanakan pada saat persiapan ini adalah : 1. Penawaran berita (news pitching) ke pihak media massa 2. Sebaran berita (Press release) dengan tema: “Aksi pemerintah dalam penanganan kemiskinan terpadu”

b) Tahap Peluncuran Pada tahap peluncuran dilakukan beberapa kegiatan yang prinsipnya berupaya menarik perhatian seluruh masyarakat mengenai adanya kegiatan P2KP untuk mengatasi persoalan kemiskinan secara terpadu. Hasil yang diharapkan pada tahap peluncuran ini adalah: • Terbangunnya perhatian dan kepedulian semua pihak dari lapisan masyarakat akan pentingnya penanggulangan kemiskinan terpadu. • Dikenalnya tanda-tanda (signage) dan ikon P2KP serta motto: "Bersama Membangun Kemandirian" • Inisiasi dan internalisasi kepedulian kontrol sosial terhadap P2KP, sehingga mendorong terbentuknya "iklim anti-korupsi" dalam pelaksanaan proyek P2KP. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap peluncuran ini adalah: • Konferensi Pers di tingkat pusat, bisa dipilih di Jakarta atau di suatu kota yang memiliki masalah kemiskinan yang relevan dengan kepentingan nilai berita. • Sebaran berita mengenai peluncuran/launching P2KP

•

Sebaran ikon, poster, booklet, Komik dan lainlainnya tentang "Membangun Kemandirian" serta "Kontrol Sosial"

c) Tahap Implementasi Pada tahap implementasi kegiatan sosialisasi disesuaikan dengan pelaksanaan tiga komponen P2KP, yaitu: • Pengembangan masyarakat dan kapasitas pemerintah daerah • Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) • Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) Kegiatan sosialisasi harus berfungsi penuh dalam penyebarluasan informasi mengenai kegiatan yang tercakup dalam kedua komponen tersebut, serta juga terus menanamkan konsep pengawasan (monitoring) dari masyarakat kepada seluruh pelaku yang terlibat langsung dalam proyek, seperti pemerintah daerah, konsultan pelaksana proyek serta masyarakat yang menerima bantuan langsung dari proyek. Selain itu sosialisasi juga harus menanamkan prinsip-prinsip yang menjamin keberlanjutan dari program penanggulangan kemiskinan secara mandiri, sehingga setelah masa proyek berakhir, program di tingkat masyarakat dan pemerintah daerah dapat terus berlanjut. Seperti telah diurai terdahulu, pelaksanaan sosialisasi ini akan menempuh dua jalur yaitu periklanan dan kehumasan. Kedua jalur tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masingmasing. Kombinasi yang baik dari kedua jalur tersebut sebagai pendekatan sosialisasi diharapkan akan mencapai suatu dampak yang sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun demikian, kreatifitas, inovasi dan inisiatif para pelaku merupakan hal yang sangat menunjang pelaksanaan sosialisasi ini, karena ketiga hal tersebut akan sangat mendorong tercapainya dampak yang diharapkan terjadi sebagai hasil dari sosialisasi ini. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan proyek sesuai dengan dampak yang diharapkan maka sebagai bagian yang integral dalam program sosialisasi ini juga dibuat program evaluasi. Evaluasi akan dibagi dalam tiga tahapan, yaitu : • Pre-test, dilakukan sebelum program sosialisasi dilaksanakan, yaitu untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman publik sasaran mengenai program penganggulangan kemiskinan,


9

•

•

prinsip-prinsip serta nilai-nilai P2KP yang akan menjadi bagian dari sosialisasi. Post-test 1, dilakukan setelah 4-6 bulan program sosialisasi dijalankan, setidaknya setelah penayangan materi iklan yang pertama untuk mengukur tingkat pengetahuan serta pemahaman yang terjadi sehingga dapat menjadi masukan bagi kelanjutan program sosialisasi. Post-test 2, dilakukan setelah pelaksanaan P2KP selesai, setidaknya setelah seluruh program sosialisasi selesai dijalankan, yaitu untuk mengukur tingkat keberhasilan sosialisasi sesuai dengan dampak yang diharapkan.

2.2.6. Teknik-Teknik Sosialisasi Seluruh kegiatan sosialisasi harus mendukung setiap tahapan yang terjadi di setiap daerah dan harus menyentuh pula berbagai publik sasaran yang dibutuhkan dalam mendukung tahapan siklus P2KP tersebut. Karena sangat mungkin terjadi ketidaksamaan jadwal pelaksanaan, maka pada setiap wilayah kabupaten -- yang menjadi wilayah kerja tim fasilitator kelurahan -- dapat dibuat rencana kerja sosialisasi yang berbeda-beda dari segi waktu maupun strategi penggunaan media. Kerjasama antara koordinator sosialisasi dengan fasilitator kelurahan sangat diperlukan untuk penyusunan rencana kerja bersama. Berikut ini akan dibahas satu persatu karakteristik, kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk saluran/media komunikasi yang dapat digunakan pada sosialisasi P2KP ini.

Iklan Layanan Masyarakat di Televisi Iklan layanan masyarakat merupakan media yang berfungsi untuk menciptakan perhatian (awareness). Penayangan iklan melalui televisi dapat membantu menyentuh publik di wilayah yang relatif luas. Masyarakat hingga di wilayah terpencil umumnya gemar menonton televisi terutama pada segmen acara hiburan. Pada sosialisasi P2KP iklan layanan masyarakat di televisi dibutuhkan untuk mendukung proses yang terjadi dilapangan. Sehingga publik sasaran P2KP yang sedang diterpa oleh bentuk-bentuk informasi lainnya dapat lebih mempercayai dan lebih mudah menerima informasi yang diterimanya. Secara teoritis, semakin sering seseorang mendapat terpaan informasi, maka semakin kuat 10

Pedoman Teknis

dukungannya terhadap informasi tersebut. Karena semakin banyak sumber informasi yang relatif dipercaya yang membicarakan suatu topik tertentu (dalam hal ini P2KP). Di tingkat kelurahan, fasilitator juga dapat memanfaatkan iklan ini sebagai alat bantu memberikan penjelasan ke masyarakat, sehingga masyarakat juga ikut menyadari bahwa yang mereka lakukan sebetulnya merupakan bagian dari kegiatan nasional untuk menanggulangi kemiskinan secara mandiri. Hal ini penting untuk ditanamkan karena akan memunculkan rasa senasib dan sepenanggungan sehingga akan mendorong tumbuhnya gerakan nasional penanggulangan kemiskinan mandiri. Untuk mencapai jumlah eksposure (penayangan) yang cukup sehingga khalayak saaran dapat tahu (aware) keberadaan pogram ini digunakan metode GRP (Gross Rating Point). Metode GRP ini mengumpulkan jumlah rating pemirsa (sesuai dengan karakteristik masyarakat sasaran) dari acara-acara yang dipasangi iklan. Jumlah GRP yang dianggap cukup dalam 1 bulan masa penayangan adalah 1000 GRP, namum GRP yang dianggap ideal adalah 1500.

Iklan Layanan Masyarakat di Surat Kabar Masyarakat daerah, termasuk pejabat pemerintahan lokal serta kelompok strategis umumnya lebih membaca koran daerah daripada koran nasional. Namun pejabat pengambil keputusan di daerah umumnya lebih menyukai menonton berita di televisi dan membaca surat kabar nasional seperti Kompas. Penayangan melalui surat kabar diperlukan karena ada beberapa kelompok publik sasaran yang tidak bisa dijangkau oleh bentuk media lainnya, karena mereka jarang memirsa televisi, jumlah mereka tidak terlalu banyak tapi tersebar di berbagai tempat. Disarankan agar iklan layanan masyarakat di surat kabar ini diimbangi atau dibarengi juga dengan pemuatan artikel-artikel mengenai P2KP yang dihasilkan dari news pitching. Jumlah penayangan di surat kabar tidak perlu sering, karena fungsi iklan di surat kabar tidak seefektif di televisi. Cukup 2-3 kali penayangan iklan di surat kabar nasional dan 3-4 kali penayangan di surat kabar daerah.

Lokakarya Orientasi (workshop) Lokakarya merupakan media efektif untuk memperkenalkan suatu hal baru di kalangan publik sasaran, khususnya kalangan pemerintahan yang relatif sibuk dengan urusannya masing-masing. Materi workshop harus dibuat sedemikian rupa sehingga audiens tidak hanya duduk pasif mendengarkan melainkan harus ikut berinteraksi dengan materi yang dibawakan. Karena pada P2KP 2 ini peran pemerintah harus aktif dalam ikut menciptakan suasana yang kondusif di wilayah sasaran, maka akan sangat baik jika peran tersebut dimainkan dalam suatu bentuk role playing pada saat lokakarya berlangsung. Hasil yang diharapkan dari lokakarya ini adalah terbangunnya pengertian dan dukungan kolektif dari peserta terhadap kegiatan P2KP serta keberlanjutannya. Namun hal yang sangat penting dan membedakan lokakarya dari kegiatan komunikasi lainnya adalah karena pada saat lokakarya semua pihak yang membuat kebijakan umum ada di tempat tersebut. Hal ini sangat menunjang terjadinya kesepakatan atau komitmen bersama sehingga akan mendukung proses P2KP.

Penawaran berita (news pitching) Bentuk berita atau tulisan feature memiliki dampak yang jauh lebih baik dibandingkan dengan bentuk iklan atau promosi melalui media massa lainnya. Publik cenderung lebih mempercayai tulisan/feature di media daripada iklannya. Untuk bisa mempengaruhi editor media sehingga secara sukarela menyediakan halaman atau kolom untuk diisi oleh materi P2KP maka perlu dilakukan pendekatan yang kontinyu terhadap tim editor atau redaksi dari media-media yang kita harapkan. Pendekatan ini disebut sebagai penawaran berita (news pitching), karena intinya memang berusaha menawarkan agenda berita kepada media. Proses news pitching ini sebaiknya dilakukan dengan upaya untuk membangun kerjasama yang ideal dengan media massa. Namun bisa juga diiringi dengan proses pemasangan iklan layanan masyarakat P2KP di media yang bersangkutan. Bentuknya aktualnya dapat berupa mengunjungi kantor redaksi media massa untuk memberi penjelasan mengenai pelaksanaan P2KP, dan menawarkan berita seputar P2KP atau pengkondisian untuk masuknya P2KP di suatu daerah.

Pengkondisian dimulai dengan menurunkan tulisantulisan tentang kemiskinan dan model dukungan pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan. Konsultan Sosialisasi harus menyiapkan berbagai data dan tulisan yang berhubungan atau menunjang yang dapat digali dari berbagai nara sumber.

Konferensi Pers Konferensi adalah kegiatan yang dapat menjadi rutinitas pada setiap event-event tertentu yang cukup layak untuk diangkat menjadi suatu line berita. Bahkan akan sangat baik jika suatu event direncanakan sedemikian rupa misalnya dengan mengundang tokoh tertentu, sehingga punya nilai yang cukup untuk diangkat menjadi line berita. Fungsi utama dari kegiatan ini setidaknya ada tiga, yaitu: • Memberikan kesan bahwa kegiatan P2KP selalu dinamis dan positif, dan dikelola dengan baik • Memberikan impresi adanya perkembangan dari P2KP baik secara nasional maupun secara lokal di wilayah tempat konferensi pers dilaksanakan. • Membangun jaringan dengan media massa. Kegiatan ini dapat dilakukan di setiap wilayah P2KP, terutama di tingkat propinsi dan juga harus dilaksanakan di tingkat nasional. Secara teknis bentuk konferensi pers adalah berupa mengundang wartawan untuk diberi penjelasan secara terbuka, tepat dan proporsional mengenai topik yang dianggap penting untuk disebarluaskan secara langsung kepada para wartawan media cetak dan elektronik. Hal yang umum dilakukan dalam konperensi pers adalah: • Memberikan penjelasan secara terbuka, tepat dan proporsional mengenai beberapa topik yang dianggap penting disebarluaskan kepada para wartawan media cetak dan elektronik • Mengakomodasi kepentingan media massa untuk melakukan konfirmasi atas berbagai masalah yang dianggap penting. • Membangun kepercayaan kalangan media massa bahwa pengelolaan P2KP memiliki keinginan untuk bekerjasama dan melayani kebutuhan mereka akan sumber-sumber informasi yang otoritatif dan terpercaya. • Memperkecil kemungkinan salah tafsir dan salah paham dari kalangan media massa sehingga informasi yang keliru atau distorsi dikemudian hari sedapat mungkin dihindari. Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

11

•

Memberikan informasi yang cepat dan tepat kepada para pengelola media massa mengenai perkembangan dan kemajuan penyelenggaraan P2KP atau informasi relevan lainnya yang dianggap perlu diketahui masyarakat luas. • Memberikan tanggapan secara cepat dan akurat berkaitan dengan berita dan sajian informasi media yang dianggap tidak benar, tidak tepat dan tidak proporsional Untuk menampung semua informasi yang melatarbelakangi seluruh kebgiatan, maka pada saat konperensi pers juga dibutuhkan semacam press release dan jika dianggap perlu juga seluruh background information mengenai P2KP.

Press Release (Sebaran Berita) Press release merupakan metode yang lebih praktis dibandingkan konperensi pers, namun fungsinya lebih khas dibandingkan konperensi pers. Dalam kaitan P2KP, press release dapat mengkomunikasikan berbagai hal yang terjadi dalam pelaksanaan P2KP yang menjadi hak masyarakat (khususnya masyarakat penerima manfaat atau yang berhubungan secara langsung maupun tidak dengan pelaksanaan proyek), baik berupa kemajuan, hambatan, maupun hal-hal lain yang layak untuk dipublikasikan. Fungsi khas dari sebaran berita setidaknya adalah: • Menyebarkan secara cepat kondisi atau peristiwa yang bersangkutan dengan P2KP • Memberikan informasi yang kontinyu mengenai perkembangan P2KP terutama bagi konsumsi media lokal • Menumbuhkan kesan yang dinamis dan selalu tumbuh terhadap P2KP • Mendukung tumbuhnya awarenes • Menumbuhkan transparansi dari keseluruhan proyek Kegiatan ini dapat dilakukan di setiap wilayah P2KP, terutama di tingkat propinsi dan juga harus dilaksanakan di tingkat nasional. Sesuai dengan kondisi aktual maka masalah pemuatan isi sebaran berita amat bergantung pada media bersangkutan, karena menyangkut nilai, isi, dan ruang (kolom) yang tersedia di media bersangkutan. Namun, sekurang-kurangnya, dengan pengiriman press release, tanggung jawab pengelola/ pelaksana proyek mengkomunikasikan kemajuan, 12

Pedoman Teknis

hambatan, atau hal lain yang dipublikasikan tersebut sudah dilakukan.

Media Monitoring Merupakan kegiatan pengumpulan arsip berita dari media cetak di seluruh Indonesia mengenai kemiskinan secara umum dan P2KP, sehingga dapat dilakukan pengkajian atas opini publik serta feed back dari masyarakat. Media yang dipantau terutama media cetak nasional dan media lokal diwilayah lokasi P2KP. Kegiatan ini merupakan kegiatan pelengkap dari seluruh kegiatan yang bersangkutan dengan media massa. Sebaiknya seluruh daerah dan tingkat nasional ikut menjalankan proses media monitoring. Hasil dari media monitoring di setiap wilayahnya dapat dikumpulkan secara periodik (sebulan sekali) ke tingkat manajemen pusat. Konsultan sosialisasi dapat segera melakukan analisa atas berbagai arsip yang ada dan dapat menentukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dilakukan untuk keseluruhan wilayah, atau dapat juga menangani segenap kasus yang ada secara lebih dini. Media monitoring ini juga dapat mengurangi kemungkinan konflik atau dapat menjadi suatu input sehingga dapat direncanakan tindakan preventif terhadap suatu masalah.

Sarasehan Kelompok Strategis Sarasehan ini berupa pertemuan informal antara kelompok strategis di tingkat kabupaten dan kecamatan untuk memberi pemahaman atas pelaksanaan P2KP. Tujuannya adalah agar kelompok ini dapat memberi dukungan dan dapat memberi masukan yang berguna bagi perkembangan dan pelaksanaan proyek serta upaya-upaya dalam menanggulangi kemiskinan serta program P2KP. Pelaksanaan Sarasehan harus dilakukan secara informal untuk melepaskan jarak antara masingmasing pelaku sehingga kelak kegiatan ini dapat dilakukan oleh mereka secara mandiri. Bentuk acara ini akan sangat berbeda dengan lokakarya karena setiap peserta yang diundang akan menjadi wakil dari segenap unsur di masyarakat. Dialog yang terjadi juga diharapkan menghasilkan suatu kesepakatankesepakatan bersama, dimana setiap orang adalah sejajar satu dengan yang lainnya. Kegiatan ini dilakukan ditingkat kelurahan, kecamatan hingga kabupaten dan propinsi. Di masing-

masing tingkat kegiatan ini diharapkan dapat membawa dampak berupa terciptanya hubungan yang khusus dan istimewa antar berbagai unsur masyarakat tersebut.

Event Event yang dimaksud dalam pedoman ini adalah penyelenggaraan aktivitas yang tidak langsung berhubungan dengan aktivitas komunikasi, namun dipandang efektif untuk menyisipkan pesan untuk mengajak keterlibatan berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek. Event yang dapat diselengarakan dengan berbagai variannya adalah seperti infotainment, acara keagamaan dan atau sport event. Bentuk aktualnya dapat berupa penyelenggaraan kegiatan secara mandiri atau hanya ikut menjadi sponsor bagi kegiatan yang berlangsung. Pada event yang telah ada dapat dipasang berbagai bentuk media seperti poster atau spanduk P2KP. Acara berikut ini dapat dilakukan ditingkat kelurahan atau kecamatan (dimana kelurahan yang dicakup berdekatan satu sama lain): • Infotainment menyelenggarakan acara-acara kesenian yang digemari khalayak yang menjadi sasaran sosialisasi, misalnya pertunjukan wayang, reog, musik dangdut, dll • Sport event menyelenggarakan acara-acara olah raga yang melibatkan khalayak sasaran yang menjadi sasaran sosialisasi, misalnya sepak bola antar warga berhadiah kambing, tarik tambang, bola volley, panjat pinang, dll. • Tabligh Akbar atau acara keagamaan lainnya dengan mengundang da'i yang dikenal dan disegani masyarakat untuk menyelipkan juga pesan-pesan moral dan dukungan terhadap program P2KP sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan. Manfaat dari event ini adalah untuk menghimpun dan menjangkau lebih banyak warga kelurahan atau kecamatan sehingga dapat diampaikan materi mengenai P2KP secara lebih efektif. Masih banyak warga masyarakat di wilayah sasaran P2KP yang sulit dijangkau oleh media elektronik atau media cetak, sehingga perlu pendekatan melalui event-event ini. Pemilihan event harus sangat hati-hati karena menghindari pemborosan dan keluarnya biaya-biaya yang tidak perlu.

Talkshow Radio (siaran langsung di lokal dan atau secara nasional) Talk show di radio ini secara aktualnya berupa ruang diskusi di radio yang dihadiri oleh kelompok penerima manfaat (KSM) atau stakeholder yang berkaitan dengan P2KP yang melakukan tanya-jawab secara terbuka. Manfaat dari talk show ini adalah untuk menyebarluaskan berbagai persoalan teknis dan cara pemecahannya sesuai dengan siklus P2KP yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu talk show melalui radio ini dapat dilaksanakan sesering mungkin, atau setiap ada suatu tahapan P2KP yang perlu disebarkan keseluruh masyarakat. Talkshow ini dapat berupa talk show di radio lokal dengan peserta lokal, maupun juga dapat sebuah talk show yang direkam untuk konsumsi nasional dan disiarkan secara lokal keseluruh daerah. Misalnya talk show antara pelaku P2KP dengan seorang anggota DPR atau dengan menteri dapat disiarkan secara nasional di stasiun-stasiun radio lokal. Keunggulan talkshow ini adalah pertanyaan dan jawaban yang diberikan dapat diketahui secara langsung dan menjangkau khalayak yang lebih luas dalam waktu bersamaan, sehingga hambatanhambatan dalam pelaksanaan P2KP di tingkat kabupaten atau propinsi dapat dikurangi. Selain itu, dibukanya ruang diskusi melalui radio akan lebih membangkitkan kegairahan penerima manfaat untuk mengetahui lebih jauh tentang P2KP. Pelaksanaan talk show di radio ini sebagian besar merupakan tugas dari KMW. Tim Sosialisasi di KMP dapat juga membuat beberapa talk show radio yang direkam secara terpusat untuk disiarkan di wilayah sasaran P2KP.

Pemanfaatan Website Media website sangat berguna karena wilayah kerja P2KP yang relatif luas dan berada di daerah yang relatif jauh dari manajemen pusat. Dengan bantuan website dapat diciptakan sebuah mekanisme komunikasi dan penyimpanan data (archive) yang dapat di akses dari berbagai tempat di seluruh Indonesia, setidaknya di kota besar. Website P2KP harus dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menyimpan informasi-informasi umum yang kelak akan banyak dicari oleh berbagai stakeholder's seperti media massa, akademisi, dan juga dapat membantu bagi fasilitator di lapangan.


13

Menjadi tugas seluruh pelaksana P2KP untuk menyebarluaskan keberadaan website ini. Melalui website, sebuah informasi dapat disebarkan dan di perbaharui keseluruh pelosok dalam waktu yang sangat singkat. Pekerjaan website ini berkoordinasi dengan bagian MIS dari P2KP, konsultan sosialisasi berkontribusi dalam bentuk updating release, content lainnya yang berhubungan dengan sosialisasi. Website ini karena sifatnya yang online, maka memiliki kemungkinan untuk dibuka dan dipelajari oleh negara-negara donor.

Focus Group Discussion Focus Group Disscussion atau FGD merupakan suatu kegiatan diskusi yang bertujuan untuk menggali opini pesertanya mengenai suatu hal. FGD sebagai bagian dari kegiatan sosialisasi dilakukan dalam rangka menghimpun informasi dari para stakeholder mengenai sesuatu kegiatan yang telah berlangsung. Dengan demikian pihak konsultan P2KP dapat menyusun rencana sosialisasi yang lebih baik pada tahapan berikut dari siklus P2KP. Pada kegiatan ini juga dapat sekaligus didiskusikan kemungkinan kontribusi aktif dari para stake holder mengenai suatu kegiatan yang direncanakan akan berlangsung. Dengan demikian akan timbul pengertian bersama seta dukungan kolektif. FGD dapat dilakukan sebanyak 2 - 3 kali dalam setahun, dengan mengajak keterlibatan berbagai publik sasaran. Jika dilakukan dengan mengundang pihak-pihak termasuk pemerintah daerah atau pejabat kelurahan atau kecamatan secara sejajar, maka kegiatan ini dapat juga menghasilkan manfaat yang lebih besar dan membiasakan adanya diskusi yang interaktif antara berbagai pihak yang menjadi stake holder lokal P2KP. Metode pelaksanaan FGD adalah sama dengan FGD yang dibahas dalam panduan teknis, hanya saja pada FGD sosialisasi, materi yang dibahas lebih pada seputar penerimaan informasi sebagai hasil dari sosialisasi. Sehingga secara dini dapat diketahui tingkat awareness dari publik sasaran. Pelaksana FGD ini adalah Tim Fasilitator dan BKM. Tema FGD disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Budget yang digunakan juga diusahakan seminim mungkin dengan mengajak partisipasi dari BKM atau forum BKM.

14

Pedoman Teknis

Silaturahmi Warga Sillaturahmi warga adalah hal yang harus paling sering dilaksanakan di tingkat kelurahan atau tingkat kelompok masyarakat. Silaturahnmi ini sesuai dengan sifatnya, maka harus dilakukan secara sangat informal, mengundang berbagai publik sasaran yang sangat terkait dengan proses P2KP hingga di kelompok terkecil. Manfaat dari silaturahmi adalah terjalinnya hubungan yang lebih harmonis antara warga yang akan terlibat atau sudah terlibat dengan P2KP dengan aparat kelurahan atau kecamatan serta para kader masyarakat dan konsultan yang mendampingi mereka dalam pelaksanaan proyek P2KP. Silaturahmi merupakan program rutin dari fasilitator bekerjasama dengan kader masyarakat. Penggunaan biaya ditekan seminim mungkin dan dianjurkan untuk merangsang inisiatif dari BKM atau foorum BKM demi memperlancar kegiatan mereka sendiri.

Lokakarya penggunaan website Lokakarya khusus penggunaan website merupakan kegiatan yang dianjurkan untuk dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penyebaran perilaku pencarian informasi yang relatif murah dan dapat menjangkau ke seluruh dunia. Jika di lokasi P2KP sudah terjangkau oleh internet, maka kegiatan ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat setidaknya para kader masyarakat yang menjadi bagian dari P2KP. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan teknologi informasi yang akan sangat berguna di masa depan ini. Sesuai dengan prinsip dari internet sendiri, bahwa teknologi ini memungkin seseorang secara relatif murah menjangkau berbagai pihak di banyak tempat di seluruh dunia dalam waktu yang cepat. Banyak pihak termasuk pemerintah Indonesia percaya bahwa teknologi internet akan menjadi kebutuhan mutlak bagi pembangunan bangsa. Lokakarya ini dilakukan di tingkat kabupaten/kota dengan pesertanya berasal dari berbagai pelaku aktif P2KP seperti Fasilitator Kelurahan, Kader Komunitas dan atau pejabat pemerintah daerah yang aktif mendukung P2KP. Kegiatan ini menjadi tanggung jawab KMW dengan meminta bantuan fasilitator kelurahan untuk mendapatkan peserta yang memang sesuai dengan tujuan lokakarya ini.

Kunjungan jurnalis ke Daerah Proyek (Media Site Visit) Kegiatan ini berupa mengajak wartawan dari berbagai media untuk berkunjung ke lapangan agar mereka dapat mengetahui dan memberi penilaian secara proporsional atas pelaksanaan P2KP. Wartawan yang diundang adalah: • Wartawan dari media Nasional di Jakarta (atau perwakilan mereka di daerah) • Wartawan dari media lokal untuk mengunjungi lokasi proyek di propinsi mereka atau propinsi tetangga mereka sebagai perbandingan hasil. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar para jurnalis lebih memahami dan menyelami kegiatan P2KP serta manfaat yang dicapai oleh masyarakat. Walaupun belum tentu kegiatan yang dikunjungi merupakan best practises tapi para jurnalis justru diajak untuk ikut menyelami kesulitan-kesulitan dan hambatan yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi. Diharapkan sebagai hasil dari kunjungan tersebut, para jurnalis dapat menuliskan berita atau feature yang favorable bagi kegiatan P2KP ini, dimana mereka secara langsung melihat dan merasakan secara langsung proses yang terjadi di lapangan. Kegiatan ini dilakukan oleh KMW berkoordinasi dengan fasilitator kelurahan di wilayah yang akan di ekspos dalam kegiatan ini. Wilayah yang diekspos bukan melulu wilayah yang dapat menjadi contoh baik, tapi juga wilayah yang memiliki berbagai hambatan untuk berkembang, sehingga dapat menjadi bahan pelajaran bagi semua orang.

Poster Poster sebagai suatu bentuk dari media cetak bertujuan untuk mengisi berbagai kemungkinan dimana masyarakat sasaran belum terjangkau oleh berbagai media lainnya. Berbagai manfaat dari penyebaran poster ini adalah: • Dapat menjangkau wilayah yang lebih terpencil • Dapat menjadi media pengukuhan kembali dari bentuk media sosialisasi lainnya. • Dapat menjadi pengingat (reminder) akan berlangsungnya suatu tahapan P2KP. Poster ini berbentuk selembar kertas dengan ukuran yang cukup besar (setengah atau satu halaman koran) yang berisi informasi awal kepada khalayak yang jelas-jelas menjadi sasaran program. Pemasangannya dilakukan di tempat-tempat strategis di kelurahan yang menjadi tempat

pelaksanaan P2KP untuk menjamin penyampaian maksimum dan penyimakan khalayak dari jumlah poster yang terbatas. Isinya cukup berupa slogan atau pesan pendek yang mudah diingat. Poster dibuat dengan pesan yang disesuaikan perkembangan dan tahapan proyek di lapangan. Ada 10 (sepuluh) macam poster yang telah dibuat desainnya pada saat persiapan P2KP-II ini. Setiap poster tersebut memiliki pesan yang berbeda dengan kegunaan dan waktu penyebaran yang berbeda pula. KMP selaku pengelola sosialisasi secara nasional dapat membuat poster tambahan untuk melengkapi yang sudah ada. Pesan dari poster yang sudah ada juga dapat disesuaikan atau diterjemahkan ke bahasa daerah sehingga lebih mudah diterima di masyarakat. Sesuai dengan publik sasaran yang ingin dicapai oleh poster tersebut, maka poster dapat ditempel di lokasi-lokasi strategis di kantor Kelurahan, kantor Kecamatan, sekolah-sekolah, tempat kumpul warga atau kantor BKM, lokasi-lokasi kegiatan masyarakat (lapangan olah raga, stadion), di dalam bis angkutan umum (bekerjasama dengan supir yang bersangkutan), dan semua tempat yang memungkinkan. Sebaiknya pada satu tempat dapat dipasang 2 atau lebih poster yang sama. Untuk memenuhi keseluruh tempat yang memungkinkan maka disarankan untuk memproduksi sekurangnya 50 lembar poster (tiap macamnya) untuk setiap kelurahan yang dipasang di wilayah kelurahan sasaran serta sekurangnya 10 lembar di kantor kecamatan serta di berbagai kantor atau lembaga yang strategis. Pemasangan di tempattempat ini penting karena dari poster tersebut diharapkan sebagian unsur masyarakat hingga di tingkat kecamatan dapat membacanya. Produksi poster ini dikoordinasikan oleh KMP dan diusahakan proses produksinya dapat dilakukan ke masing-masing KMW. Proses produksi yang terdesentralisasi ini dapat meringkas biaya pengiriman ke seluruh wilayah sasaran, dan juga setiap KMW berkesempatan untuk merubah bahasa atau menambah pesan-pesan khusus yang khas sesuai dengan wilayah mereka masing-masing.

Buku Saku P2KP Buku juga merupakan bentuk media cetak yang praktis dan dapat berisi lebih banyak informasi. Buku ini dapat berupa panduan ringkas P2KP atau panduan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

15

khusus untuk masing-masing pelaku P2KP. Walaupun tidak banyak orang di wilayah P2KP yang senang membaca buku, namun kehadiran buku sangat diperlukan sebagai bahan acuan atau referensi yang padat informasi. Diusahakan untuk buku yang dibuat dapat berisi teks dan gambar ilustrasi yang sesuai dengan isi buku yang diterbitkan. Bentuk buku harus berisi informasi ringkas dan padat dengan bahasan yang mudah dicerna dan didukung visualisasi gambar. Isi yang disajikan mencakup mekanisme, tahapan proyek, dan pelestarian dana proyek. Buku ini berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat yang menjadi sasaran langsung proyek. Buku ini disebarkan melalui kegiatan pelatihan, silaturahmi warga atau pada saat pertemuan rutin di tingkat masyarakat penerima bantuan. Selain dari Buku Saku Informasi Ringkas P2KP, Tim Sosialisasi di KMP dapat membuat berbagai buku lainnya untuk melancarkan proses sosialisasi ke berbagai publik sasaran yang ingin dijangkau, sehingga pelaksanaan P2KP dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Produksi Buku Saku ini diperkirakan sekurangnya 15.000 buku untuk dibagikan ke seluruh publik sasaran yang telah disebutkan diatas.

News Letter (Buletin) Buletin P2KP merupakan suatu media informasi yang diharapkan berguna khususnya untuk para fasilitator dan kader masyarakat. Rubrikasi dalam buletin dibuat sedemikian rupa hingga mudah dicerna oleh para fasilitaor dan kader masyarakat yang terlibat P2KP ini. Nama buletin ini bisa apa saja hanya saja materi/ isinya lebih dikhususkan pada pengembangan fasilitator dan kader masyarakat. Manfaat dari buletin ini diantaranya adalah: • Menjadi sarana komunikasi dan belajar para fasilitator dan kader masyarakat di daerahnya dan didaerah lainnya. • Menjadi alat pertukaran informasi atau tips yang bermanfaat bagi pelaksanaan P2KP di lapangan. • Menjadi media yang mendukung proses transparansi dari pusat hingga ke daerah. • Merupakan ekstensi dari program training yang dilakukan bagi fasilitator dan kader masyarakat. Berbentuk majalah 8-16 halaman yang terbit berkala (2 bulan satu kali), isinya berupa perkembangan informasi proyek yang disajikan 16

Pedoman Teknis

dengan bahasa populer dan ringkas yang didukung pula tampilan foto (gambar). Dicetak sebanyak 7500 eksemplar perbulannya.

Kalender Mengingat rentang waktu pelaksanaan proyek yang cukup panjang (3 tahun), kalender merupakan alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan secara bertingkat sesuai perkembangan proyek. Misalnya dalam kurun waktu tiga bulan, dalam satu lembaran dapat diinformasikan mengenai prosedur pembentukan KSM hingga di lembar terakhir diinformasikan mengenai kelestarian program. Keuntungan dari kalender ini akan selalu dipasang hingga masa waktunya habis, tiap hari dilihat, dan dalam jangka waktu tertentu selalu diganti dengan lembaran baru yang ada di belakangnya. Publik sasaran dari kalender ini terutama adalah konsultan di KMW, fasilitator kelurahan serta kader masyarakat, diperkirakan akan diproduksi sekurangnya 7500 set kalender. Tujuan utama dari kalender ini adalah agar seluruh pelaksana P2KP di lapangan memiliki semacam panduan waktu bersama dari setiap tahapan pekerjaan mereka. Dengan demikian proses yang berlangsung di masyarakat, secara nasional terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Desain dan produksi kalender ini dapat dibuat oleh KMP dengan memperhitungkan waktu dari siklus dan rencana kegiatan di lapangan.

Spanduk Spanduk bertujuan untuk mengisi berbagaii kemungkinan dimana masyarakat sasaran belum terjangkau oleh berbagai media lainnya. Beberapa manfaat dari penyebaran spanduk ini adalah: • Dapat menjangkau wilayah yang lebih terpencil • Dapat menjadi media pengukuhan kembali dari bentuk media sosialisasi lainnya. • Dapat menjadi pengingat (reminder) akan berlangsungnya suatu tahapan P2KP. • Jika dipasang di lokasi yang sering dilalui banyak orang akan cukup bermanfaat dalam meningkatkan awareness masyarakat terhadap P2KP. Media ini berbentuk lembaran kain berukuran kurang lebih 1 x 6 meter yang berisi informasi kepada khalayak yang jelas-jelas menjadi sasaran program. Pemasangannya dilakukan di tempat-tempat strategis

di kelurahan yang menjadi tempat pelaksanaan P2KP untuk menjamin penyampaian maksimum dan penyimakan khalayak dari jumlah spanduk yang terbatas. Produksi spanduk ini diserahkan ke masingmasing KMW dan proses penyebarannya dititipkan melalui fasilitator kelurahan dan atau kader masyarakat di BKM-BKM. Spanduk dapat dipasang di tempat-tempat strategis di kelurahan sasaran, jumlah per kelurahan adalah 2-3 spanduk di wilayah kelurahan dan 1 spanduk di seputar kantor kecamatan. Sesuai dengan jumlah kelurahan dan kecamatan sasaran maka dibutuhkan sekurangnya 6000 spanduk satu kali produksi dengan sekurangnya 8 macam desain/pesan yang jadwal pemasangannya sesuai dengan siklus P2KP.

Brosur P2KP Untuk menjadi materi informasi yang paling ringkas, bagi lebih banyak publik sasaran maka perlu dibuat suatu brosur yang berisi tentang konsep P2KP. Brosur ini ditujukan ke seluruh publik sasaran yang diberikan pada setiap kesempatan. Diperkirakan akan diproduksi sekurangnya 30.000 lembar brosur sesuai dengan desain yang telah dibuat tim persiapan P2KP-II. Brosur tersebut harus tersedia di kantor-kantor penyelenggara proyek (KMP, KMW, dsb) dan berbagai kantor pemerintah di daerah yang menjadi saaran P2KP

fasilitator hingga seluruh masyarakat yang langsung terlibat dapat lebih mudah memberikan penjelasan ke kahalayak sasaran. Dari berbagai bentuk media dan metode yang disebutkan masih sangat terbuka kemungkinan untuk dilakukannya cara-cara lainnya dengan tujuan yang lebih baik. Asumsi pemanfaat media yang digunakan dalam panduan ini adalah: • Fasilitator Kelurahan ada sekitar 1000 orang • Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah sasaran sebanyak 2.227

2.2.7 Penelitian Evaluasi Untuk dapat menentukan apakah suatu kegiatan sosialisasi mencapai tujuan yang diharapkan, maka perlu dilakukan penelitian evaluasi Desain penelitian yang digunakan dalam evaluasi adalah pre-test dan post-test design yang bertujuan untuk mengukur dampak nyata aktivitas sosialisasi yang dijalankan. Evaluasi ini akan dilakukan pada tiap tahapan (session), yaitu sebelum dan sesudah tahapan (session) kegiatan sosialisasi.

2.2.8. Indikator Keberhasilan Sosialisasi Indikator keberhasilan program sosialisasi dapat dilihat pada Tabel 2.2 Indikator Keberhasilan Sosialisasi.

Gambar Peraga/ Flip Chart (untuk Fasilitator Kelurahan) Perangkat peraga yang dapat dimanfaatkan fasilitator kelurahan untuk memudahkan tugasnya dalam mendiseminasikan tiap tahapan proyek kepada kelompok sasaran. Alat peraga ini dapat berupa lembar-lembar kain atau bahan parasut yang mudah digulung, ringan dan tahan air (mudah kering jika basah). Berisi gambar-gambar serta penjelasan mengenai P2KP dalam bahasa yang sederhana. Peragaan dengan flip chart ini bisa dilakukan pada sosialisasi awal dan pada setiap tahapan agar membuat ingatan masyarakat dapat lebih baik terhadap P2KP. Sebaiknya materi flipchart dibuat secara terpusat sebanyak 7500 set dan dibagikan pada saat pelatihan, dimulai dari pelatihan untuk para TOT hingga pelatihan fasilitator dan pelatihan kader masyarakat di berbagai daerah. Materi flip chart ini akan dibawa terus oleh

2.3. Pelatihan Disamping proses sosialisasi, para pelaku P2KP juga harus dipersiapkan melalui pelatihan-pelatihan. Agar pelatihan ini pada gilirannya mampu menghasilkan pelaku-pelaku yang efektif, maka seluruh pelatihan yang dirancang untuk P2KP harus mampu menyentuh unsur manusianya sebagai sasaran perubahan. Model pelatihan yang diterapkan diharapkan pula mampu mentransformasi nilai-nilai kemanusiaan sebagai basis perubahan prilaku kolektif.

2.3.1 Tujuan Dengan demikian tujuan pelatihan dalam P2KP adalah : • Agar peserta memiliki pemahaman, kesadaran


17

Tabel 2.2 Indikator Keberhasilan Sosialisasi No.

TUJUAN SOSIALISASI

HASIL YANG DIHARAPKANB

1

Tumbuhnya awareness pentingnya penanggulangan kemiskinan secara mandiri

Meningkatnya awareness sebanyak 30% dari hasil pre-test

2

Diketahuinya informasi mengenai P2KP secara umum

Setidaknya 75% warga masyarakat dan pejabat pemerintahan mengetahui P2KP serta motto dan ikonnya

Adanya pengetahuan P2KP yang cukup di masyarakat sasaran langsung dan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek tersebut.

Setidaknya 50% warga masyarakat dan pejabat pemerintahan mengetahui P2KP serta hasil-hasilnya dan munculnya minat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan sejenis yang dilaksanakan di masyarakat setelah program berakhir.

4

Mengertinya masyarakat sasaran langsung mengenai langkahlangkah P2KP sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Setidaknya 50% masyarakat di lokasi sasaran mengetahui langkah-langkah P2KP sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

5

Tersebarnya prinsip-prinsip serta nilai-nilai P2KP sebagai bagian integral yang harus terus dilestarikan.

Meningkatnya awareness sebanyak 30% dari hasil pre-test

6

Tumbuhnya kesadaran akan pentingnya transparansi dan kontrol sosial yang melekat pada keseluruhan P2KP serta programprogam lain yang sejenis.

Setidaknya 50% masyarakat di lokasi sasaran menyadari pentingnya transparansi dan pengawasan dalam kegiatan P2KP yang sudah berjalan dan yang secara terus menerus akan dilakukan masyarakat.

3

•

dan keyakinan yang baik bahwa perubahanperubahan mendasar terhadap sistem sosial, ekonomi, maupun kepemerintahan dimulai dengan perubahan perilaku individu-individunya. Agar peserta pelatihan termotivasi sehingga mau dan mampu menerapkan serta mengembangkan pendekatan Values Based Training Program (VBTP) sebagai basis transformasi kapasitas yang menjadi tugas utamanya kepada orang-orang sekitar lingkungan kerjanya maupun kepada kelompok masyarakat yang didampinginya.

2.3.2 Metode Pelatihan dan Proses Belajar Seluruh kegiatan pelatihan akan mengambil model "Values Based Training", yaitu model pelatihan yang metode penyampaiannya didasarkan pada upaya transformasi nilai-nilai utama (kemanusiaan) yang bersifat universal dan diyakini sebagai inti bagi terjadinya perubahan perilaku / sikap dari seseorang. 18

Pedoman Teknis

Model ini berangkat dari pemikiran bahwa seseorang sebagai sebuah individu diyakini merupakan komponen dasar terjadinya perubahan perilaku kolektif di masyarakat. Dengan demikian, maka metode dan proses belajarpun dipilih, sebagai berikut: Metode pelatihan, dilakukan dengan suatu proses pendidikan orang dewasa (andragogi), di mana peserta dan fasilitator pelatihan (trainer) merupakan mitra/rekan belajar yang secara partisipatif bersamasama menggali pengalaman-pengalaman secara terstruktur yang kemudian disintesiskan bersama untuk mendapatkan nilai-nilai baru yang ingin diterapkan. Proses belajar, sejalan dengan metode yang dipilih, maka proses pembelajaran pun dilakukan melalui diskusi kelompok terarah (focus group discusion), tukar pengalaman (sharing), bermain peran (roleplay), metaplan, praktik lapangan, maupun tuto-

rial. Pada akhir setiap sesi para peserta akan diberi pencerahan yang disampaikan oleh fasilitator pelatihan, maupun narasumber ahli.

BAGAN 2.1 METODE PENDIDIKAN ORANG DEWASA

2.3.3 Pendekatan Pelatihan Pendekatan pelatihan yang diterapkan dalam rangka mencapai tujuan terjadinya "Perubahan Prilaku Kolektif" dari berbagai pihak (stakeholders) dalam berinteraksi di masyarakat, terutama dalam menanggulangi persoalan kemiskinan yang ada, dengan dilandasi komitmen yang kuat terhadap nilainilai kemanusiaan pada dasarnya dapat diuraikan melalui bagan 2.2.Pendekatan Pelatihan P2KP. Prosesnya dimulai dengan memotivasi peserta untuk mau melakukan perubahan perilaku masingmasing berdasarkan nilai-nilai yang diyakini atau dipercaya akan lebih baik, menjamin situasi perubahan yang diharapkan. Dengan nilai-nilai yang dikembangkan didalam sistem kepribadiannya tersebut, diharapkan akan terjadi kebiasaankebiasaan baru bermasyarakat yang kemudian melembaga dan disepakati sebagai acuan dalam berinteraksi. Inilah yang kelak menjadi 'Sistem Sosial' yang baru.

PENGGALIAN PENGALAMAN PESERTA

ANALISIS PENGALAMAN

APLIKASI NILAI/PRINSIP BARU

SINTESA NILAI/PRINSIP BARU

2.2.4 Strategi Dasar Pelatihan pada semua tataran dalam P2KP sesungguhnya dilakukan di dalam kerangka membangun gerakan masyarakat, melalui perubahan perilaku kolektif dalam penanggulangan kemiskinan, yang strategi dasarnya dilakukan dengan cara : • Membangun kesadaran kritis semua pihak (masyarakat dan perangkat pemerintah) bahwa sesungguhnya setiap orang mampu dan berdaya untuk melakukan perubahan-perubahan penting dalam menanggulangi kemiskinan, yang dimulai dari dirinya sendiri.

BAGAN 2.2 PENDEKATAN PELATIHAN P2KP

SISTEM SOSIAL (Disepakati sebagai acuan dalam berinteraksi)

Proses pelembagaan di masyarakat

Kebiasaan baru bermasyarakat

Nilai-nilai dan Prinsip-prinsip Kemanusiaan

Motivasi menuju Situasi yang lebih baik

SITUASI PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN

Situasi yang dipercaya lebih baik

Norma, Nilai, Aturan main

SISTEM KEPRIBADIAN (Perilaku Positif)

MEMBANGUN INSTITUSI MASYARAKAT Terjadinya Perubahan Perilaku Kolektif


19

BAGAN 2.3 RANGKAIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS DI P2KP

•

Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga yang ada di sekitar masyarakat miskin menjadi jaringan kelompok-kelompok peduli yang berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. •

2.2.5 Strategi Operasional Secara operasional pelatihan akan dilakukan dengan; (a) pembelajaran secara tatap muka melalui kegiatan lokakarya orientasi dan pelatihan-pelatihan, (b) pembelajaran mandiri atau tanpa tatap muka, (c) Pembentukan tim pelatih inti. a) Pembelajaran secara tatap muka diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan: • Lokakarya Orientasi P2KP untuk berbagai 20

Pedoman Teknis

pihak yang terlibat, terutama untuk sasaran peserta yang termasuk kategori kelompok strategis lini atas, seperti: para aparat pemerintah di tingkat pusat/nasional, propinsi, maupun kabupaten/kota, perguruan tinggi, LSM, dan kalangan media massa. Pelatihan-pelatihan untuk para pelaku (penyelenggara) P2KP, terutama untuk sasaran peserta yang termasuk kategori kelompok strategis penyelenggara langsung, seperti: KMP, KMW, Fasilitator, PJOK, Kader Masyarakat, BKM, UPK, UPPK, dan KSM. Pelatihan-pelatihan untuk para pelaku (kelompok penyelenggara) P2KP akan dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu : • Pelatihan Dasar (pra-tugas); pelatihan ini diberikan kepada peserta (kelompok

penyelenggara) sebelum melaksanakan tugastugasnya agar memahami betul lingkup tugas dan tanggung jawabnya, menguasai mekanisme kerjanya, dan memiliki kemampuan teknis maupun manajemen sederhana untuk menjalankan tugas-tugasnya. • Pelatihan Lanjutan (semasa tugas); pelatihan ini diberikan kepada peserta (kelompok penyelenggara) semasa kerjanya sebagai pelatihan lanjutan untuk peningkatan kemampuan teknis memfasilitasi kegiatan dan melakukan kegiatan pengembangan masyarakat. b) Pembelajaran Mandiri (tanpa tatap muka) Diselenggarakan melalui penyediaan berbagai buku panduan/petunjuk praktis yang dapat dipakai berbagai pihak sebagai media 'belajar mandiri'; mulai dari kelompok strategis lini atas, pelaku langsung, masyarakat luas, kelompok masyarakat sasaran, kelompok peduli, dsb. c) Pembentukan Tim Pelatih Inti. Untuk mencapai sasaran strategi pelatihan P2KP maka akan dibentuk Tim Pelatih Inti. PMU/Pimpro menunjuk KMP untuk bertanggung jawab melakukan identifikasi kebutuhan pelatih inti

sekaligus melakukan seleksi atau rekrutmen. Pelatih inti atau master of training dapat direkrut dari unsur KMW maupun pihak-pihak lainnya yang mempunyai kompetensi sebagai pelatih, termasuk dari pemerintah, perguruan tinggi, LSM atau unsur lainnya yang mempunyai pengalaman cukup di bidang pelatihan pemberdayaan masyarakat. Tim Pelatih inti ini setelah direkrut akan mendapatkan pelatihan (training of trainers), selanjutnya akan memberikan pelatihan-pelatihan pra-tugas kepada fasilitator kelurahan dan tenaga ahli lainnya dari konsultan menejemen wilayah (KMW). Kebutuhan tim pelatih inti adalah sekitar 52 orang. Penempatan tugas anggota Tim Pelatih Inti (TPI) ini nantinya dapat ditempatkan sebagai tenaga pelatih dari KMP yang ada di Kantor Wilayah atau tenaga pelatih KMW, sedangkan yang berasal dari unsur luar menjadi pelatih secara paruh waktu. Bila dibutuhkan, untuk melengkapi kebutuhan pelatih, KMW juga dapat merekrut tenaga tim pelatih inti di tingkat KMW.

2.4 Daftar Kegiatan Pengembangan Kapasitas - P2KP Daftar kegiatan dengan ancar-ancar waktu kapan dilakukan dan durasi yang dibutuhkan dapat dilihat pada tabel 2.3.Daftar Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku P2KP.


21

Tabel 2.3 Daftar Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku P2KP

Waktu

Kegiatan Pengembangan Kapasitas

Peserta

1

Bulan 1 tahap persiapan

Lokakarya Orientasi Pusat (LOP) - tentang P2KP

40 orang (Sekr P2KP, Staf Proyek & Tim KMP)

1x di Jakarta

1 hari

PMU

2


Lokakarya Orientasi Pusat (LOP) - Staf Ditjen Perkim sebagai Executing Agency P2KP

30 peserta, eselon 3 dan 4 serta staf fungsional Ditjen Perkim

1x di Jakarta

1 hari

PMU

3


Lokakarya Orientasi Nasional (LON)

60 (Staf Dirjen Perkim, Gubernur, Bappeda Prop & DPRD Prop )

1x di Jakarta

1 hari

PMU

4


Pelatihan Siklus Proyek

25 Staf Proyek & Tim KMP

1x di Jakarta

3 hari

PMU


Pelatihan Siklus Proyek

75 Staf KMW

1x di Jakarta

3 hari

KMP

5


Training of Trainer (TOT) untuk staf proyek, KMP, KMW, atau peserta tertentu yang dilatih menjadi Tim Pelatih Inti.

30 Pelatih (Tim Pelatih Inti)

1x di Jakarta

6 hari

PMU dibantu Tim Pers. P2KP

6


Pelatihan Dasar (Basic training)

Fasilitator

1x di Propinsi

3 minggu

KMW atau Training Provider

Pelatihan Lanjutan

30 - 100 peserta (Walikota, Bappeda, 2 orang Anggota DPRD)

1x di Propinsi

2 minggu

Waktu yang tepat akan ditetapkan kemudian

No.

Lamanya

Penyelenggara

7


Lokakarya Orientasi Propinsi (LO-Prop)

50 peserta dari stakeholders Lokal

1x di Propinsi

1 hari

Bappeda Propinsi

8


Diskusi Kelompok Strategis, yang diprioritaskan untuk Lokakarya Orientasi Daerah (LOD)

50 Peserta. Staf Pemda, Dinas, Camat & Pjok

1x di Kota / Kabupaten

1 hari

KMW

9


Lokakarya Orientasi Daerah (Kota / Kabupaten)

Lurah / Kades / Tokoh2 Masyarakat


1 hari

Bappeda Kota / Kabupaten

10


Lokakarya Orientasi Kecamatan (LOKec)

30 orang, Staf dari Dinas/Instansi di Kota / Kabupaten

1x di Kecamatan

1 hari

Camat

Pelatihan Dasar untuk Dinas/Instansi di Kota / Kabupaten

200 orang


3 hari

Bappeda Kota / Kabupaten. Pelaksana: KMW atau Training Provider

11

12

Bulan 1 fasilitator mobilisasi

Rembug Warga & Event Sosial untuk Diseminasi

40 orang

1x di Kelurahan

1 hari

KMW / Tim Fasilitator

13


Pemilihan Kader Masyarakat

Kader Masyarakat

5x di lingkup RW per Kelurahan

5 hari


14


Pelatihan Dasar

Kader Masyarakat

1x di tiap Kecamatan

3 hari


5 hari

Waktu akan ditetapkan kemudian oleh Kader Masyarakat

Pelatihan Lanjutan

22

Frekuensi/ Tempat

Pedoman Teknis

Lanjutan Tabel 2.3 Daftar Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku P2KP

No.

Waktu


Peserta

15


Pelatihan Praktek untuk FGD

Kader Masyarakat

1x di Kelurahan

½ hari


16


Pelatihan Praktek untuk Informasi dan komunikasi/Infokom

Kader Masyarakat

1x di Kecamatan

1 hari


17


Pelatihan Praktek untuk Perencanaan Partisipatif

Kader Masyarakat

1x di Kecamatan

1 hari


18

Idem dan setiap 3 bulan

FGD untuk masalahmasalah strategis dan berbagi pengalaman

Kader Masyarakat

setiap 3 Bulan di Kecamatan

1 hari


19


FGD untuk Refleksi Kemiskinan

40 orang

1x di Lingkup RW

1 hari


20


Rembug Warga untuk memilih anggota Tim Survey Swadaya

200 orang

1x di Tingkat Kelurahan

1 hari

Tim Fasilitator

21


Pelatihan Praktek tentang Metode Survey Swadaya

Tim Survey Swadaya

1x di kelurahan

1 hari

Tim Fasilitator

22


Pemetaan Swadaya (Community Self Survey)

1x di Kelurahan

5 hari

Tim Fasilitator

Bulan 4-5 fasilitator mobilisasi

FGD Pembentukan Kelembagaan Masyarakat (BKM)

1x di tiap RW

1 hari

Tim Fasilitator


Rembug Warga untuk mendiskusikan hasil pemetaan dan P2KP

200 orang

1x di Kelurahan

2 hari


Pembentukan BKM dan pemilihan pemimpin masyarakat/anggota BKM

200 orang


Pelatihan Dasar

3 peserta per BKM

23

24

25

26

FGD tentang masalah strategis, termasuk perencanaan partisipatif

Frekuensi/ Tempat

40 orang

Tim Fasilitator

1x di Kelurahan


Anggota BKM, Anggota KSM


Bulan 11/ 12 setelah fasilitator mobilisasi

2 hari

1 x di Kota/Kab.

1 hari

1x di Kecamatan

KMW

3 hari


1 hari


1x di Kota/Kab.

5 hari


1x di Kota/Kab.

5 hari


1x di kecamatan

2 hari

KMW

setiap 2 bulan

1 hari

Tim Fasilitator

1x di Kota/Kab.

3 hari

KMW

Anggota BKM

Pelatihan Dasar Pinjaman Bergulir

Pelatihan Dasar

Anggota KSM

Pelatihan Praktek di Kelompok (KSM)

29

1x di Kota/Kab, tiap 3 Bulan di Kelurahan

Tim Fasilitator

Pelatihan Lanjutan untuk Manajemen Pengelolaan Keuangan dan sistem Akuntansi 28

1 hari Tim Fasilitator

2 peserta per UPK 27

Pelatihan untuk Evaluasi Partisipatif

Penyelenggara

Masyarakat Luas

Pelatihan Lanjutan

Pelatihan Pengenalan untuk Pinjaman bergulir

Lamanya

Independent monitor and evaluator


23

Lanjutan Tabel 2.3 Daftar Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku P2KP

24

No.

Waktu


Peserta

Frekuensi/ Tempat

Lamanya

30


Pelatihan Kewirausahaan

Keluarga miskin & Anggota KSM

1x di Kelurahan

2 hari

Tim Fasilitator

31


Pelatihan Praktek (coaching) tentang Cara Menyusun Proposal

Anggota KSM

1x di Kelurahan

1 hari

Tim Fasilitator

32

Bulan 8-9 setelah fasilitator mobilisasi

Lokakarya tentang Peran dan Fungsi Forum atau Asosiasi BKM di tingkat Kota

Anggota BKM dan Stakeholders


2 hari

KMW

33


Pelatihan tentang mengelola jaringan Kerja

Anggota Forum BKM


2 hari

KMW

34

Bulan 10-11 setelah fasilitator mobilisasi

Pelatihan PAKET untuk Pemda dan stakeholders di kota sasaran P2KP

Staf Pemda dan Stakeholders kota sasaran P2KP


1 hari

KMW

35


Pelatihan tentang PAKET (konsep & mekanisme)

Tim Inti dari Pemda dan Komite PAKET


1 hari

KMW

36

Bulan 13 setelah fasilitator mobilisasi

Pelatihan tentang Perencanaan Partisipatif

Staf dan dinas/ instansi Pemda


3 hari

KMW

37

Mulai bulan 10 setelah fasilitator mobilisasi & berkelanjutan tiap 3/6 bln sekali

Diskusi (review) di tingkat kota/kab tentang kemajuan P2KP dengan strategic stakeholders

Lokal stakeholders


1 hari

KMW

38

Tentatif sesuai kebutuhan

Pelatihan Lanjutan sesuai kebutuhan; 3 paket untuk masing-masing (diluar pelatihan yang telah ditetapkan sebelumnya)

BKM, UPK, KSM, Kader Masyarakat & Fasilitator

1x per paket di Kecamatan / Kota/Kab

3 hari per paket pelatihan

KMW

39


Pelatihan mengelola dan resolusi konflik

Tim inti Pemda, & BKM

2 x di Kota / Kabupaten

1 hari

KMW

40


Pelatihan mengelola dan resolusi konflik

Fasilitator & Kader Masyarakat

1 x per kota / kabupaten

1 hari

KMW

Pedoman Teknis

Penyelenggara

2.5 Hubungan antara Daur Proyek P2KP dengan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku P2KP (Pelatihan dan Sosialisasi) Hubungan antara daur kegiatan proyek dan proses kegiatan pengembangan kapasitas pelaku P2KP dapat dilihat secara lengkap pada tabel 2.4.Matriks Hubungan antara Daur Proyek dan Pengembangan Kapasitas Pelaku. Tabel 2.4 Matriks Hubungan antara Daur Proyek dan Pengembangan Kapasitas Pelaku

NO.

DAUR PROYEK

ESTIMASI WAKTU

DUKUNGAN PELAKSANAANKEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PELATIHAN

CATATAN

SOSIALISASI

A. Persiapan Proyek P2KP oleh Pemerintah 1

Penyamaan Persepsi Tingkat Executing Agency/ Pelaksana Proyek

Des 2002 Mei 2003

1. Lokakarya P2KP bagi Intern Ditjen Perkim Dept. Kimpraswil 2. Lokakarya orientasi P2KP tingkat Pusat bagi PMU, Tim Koord. P2KP pusat & proyek

Tanggungjawab executing agency dengan penyiapan materi & fasilitator oleh Konsultan

2

Pencanangan (launching) pelaksanaan P2KP

Juni 2003

1. Penawaran berita (news pitching) mengenai peluncuran 2. Website mulai online

Persiapan P2KP PMU melaksanakan penawaran berita, website dan peluncuran

3

Rekruitmen/ Pengadaan, Training dan Mobilisasi Konsultan(KMP & KMW )

Jan - Maret 2003

1. Training siklus proyek P2KP bagi KMP 2. Training siklus proyek P2KP bagi seluruh KMW 3. Training siklus proyek P2KP bagi Tim pelatih inti

1. Penyebarluasan melalui media massa untuk pengadaan dan informasi mobilisasi. 2. Pemantauan media dimulai 3. Memilih advertising agency 4. Riset pre-test mengenai pengetahuan stakeholders di 13 kota dan memilih biro riset yang akan melakukan riset evaluasi

• PMU/Pimpro tanggungjawab pengadaan KMP & KMW • Booklet, Panduan Umum, folder, buku saku dicetak • Konsultan persiapan P2KP memfasilitasi modul & proses training • Tim Pelatih inti direkrut KMP dan akan menangani pelatihan dasar & kepemimpinan

4

Penyiapan & penyamaan persepsi P2KP bagi stakeholders di tingkat nasional, propinsi, kota dan kecamatan

Juli - Agustus 2003

1. Pelatihan Dasar (kepemimpinan, sosialisasi, siklus proyek, dokumentasi dan TOT), 2. Pelatihan lanjutan mengenai - Kepemimpinan - Manajemen organisasi nonprofit - Perencanaan Partisipatif - Community Development

1. Radio Talk Show mengenai peranan strategis pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan 2. Lokakarya Orientasi P2KP Tingkat Nasional 3. Lokakarya orientasi P2KP Tingkat Prop. 4. Lokakarya Orientasi P2KP Tingkat Kota/ Kab. 5. Lokakarya Orientasi P2KP Tingkat Kec. 6. Pers release rekrutmen fasilitator P2KP & informasi proyek di media lokal & nasional 7. Sebelum lokakarya tingkat kecamatan, diadakan silaturahmi informal seluruh stakeholders kecamatan.

• Pengadaan serta pelatihan fasilitator dibawah kontrak KMW, yang dibantu Tenaga Pelatih Inti • Lokakarya tanggungjawab pemerintah di masing-masing tataran, dengan difasilitasi oleh Konsultan • Booklet, Panduan Umum, Folder dibagikan ke peserta • Fasilitator sudah mobilisasi sebelum lokakarya kecamatan


25

Lanjutan Tabel 2.4 Matriks Hubungan antara Daur Proyek dan Pengembangan Kapasitas Pelaku

NO.

DAUR PROYEK

ESTIMASI WAKTU


CATATAN

SOSIALISASI

B. Pelaksanaan Kegiatan Pokok Komponen Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah 1

Rembug Warga Kesiapan Masyarakat Kelurahan dan Pengusulan Kader Masyarakat

Bulan ke-1 Fasilitator dimobilisasi dilapangan

Setelah rembug warga kesiapan masyarakat, maka kader-kader masyarakat yang diusulkan & disetujui KMW mengikuti: Pelatihan Dasar sertaPelatihan lanjutan bagi Kader Masyarakat:KepemimpinanManajemen organisasi non-profitPrencanaan PartisipatifCommunity Development

Sebelum, pada saat dan setelah rembug warga, dilakukan kegiatan: 1. Pre-recorded radio talk show mengenai bagaimana fasilitator bekerja sama dengan masyarakat 2. Iklan Layanan Masyarakat, radio, TV & koran: MENANGGULANGI KEMISKINAN SECARA MANDIRI 3. Orientasi & pemasaran sosial (silaturrahmi informal stakeholders tingkat kelurahan) 4. Fasilitator mengenalkan P2KP ke stakeholder kelurahan 5. Post-test 1: kesadaran stakeholders tingkat kelurahan

• Kalendar 2 tahun didistribusikan ke fasilitator/ KMW· Penyebarluasan booklet, komik: "Menangani masalah dan membuat rencana bersama"· Spanduk tentang susbtansi/isi P2KP dalam bahasa daerah · Pelatihan kader masyarakat difasilitasi KMW, Tim Fasilitator & tim pelatih inti · Peningkatan target 20% dari hasil pretest

2

Focused Group Discussion (FGD) Refleksi Kemiskinan

Bulan ke-2 fasilitator dimobilisasi di lapangan & berlangsung berkala yang dikoordinir kader & BKM

1. Pelatihan praktek FGD utk Kader Masyarakat sebelum pelaksanaan FGD refleksi kemiskinan 2. Pelatihan praktek untuk informasi dan komunikasi (Infokom) 3. FGD masalah strategis & berbagi pengalaman (3 bln sekali)

1. FGD mengenai isyu-isyu kemiskinan dengan masyarakat kelurahan di berbagai tingkatan (RT, RW, dusun, desa/ kelurahan) 2. Pemasyarakatan awal dan pemasaran sosial hasil-hasil FGD refleksi kemiskinan dan P2KP ke seluruh masyarakat

· Praktek Lapangan pelatihan dilakukan Fasilitator Senior di tingkat Kelurahan · Adlips di radio lokal sebelum & selama kegiatan selalu beriringan dengan langkah-langkah proyek

3

Pemetaan Kemiskinan Secara Swadaya (Community Self Survey)

Bulan ke-3 fasilitator dimobilisasi di lapangan & berlangsung rutin/berkala dikoordinir BKM serta kader

Pelatihan Praktis Pemetaan Swadaya (participatory assessment) bagi tim pemetaan swadaya dan kader masyarakat

1. Talk show di radio lokal dengan pemuka pendapat atau kader masyarakat mengenai peran & pentingnya penilaian partisipatif 2. Iklan Layanan Masyarakat Radio : BAHU MEMBAHU MENANGGULANGI KEMISKINAN

· Praktek Lapangan Pelatihan diselenggarakan oleh Fasilitator Senior di tingkat Kelurahan · Petunjuk teknis & format pelatihan dibagikan ke peserta

4

Memampukan atau Membentuk Baru Organisasi Masyarakat Warga sebagai Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Bulan ke-4 sampai ke-5 fasilitator dimobilisasi di lapangan & pemilihan pengurus serta anggota BKM berlangsung tiap tahun

Setelah terbentuk BKM, mengikuti Pelatihan Dasar untuk BKM dan Pelatihan lanjutan mengenai :KepemimpinanManajemen organisasi non-profitPerencanaan Partisipatif

1. Serangkaian FGD merumuskan kebutuhan Organisasi Masyarakat warga pelaksana P2KP 2. FGD Kepemimpinan Masyarakat berbasis nilai kemanusiaan 3. Serangkaian rembug warga mengukuhkan atau membentuk BKM

· Penyebarluasan Poster & Buklet: INSTITUSI MASYARAKAT· Penyebarluasan booklet, komik dan poster tentang: "Mengapa dan Bagaimana BKM dibentuk serta dikelola" · Pelatihan lanjutan waktu ditentukan kemudian Buku Pegangan BKM dan UPK dibagikan

26

Pedoman Teknis


NO.

DAUR PROYEK

ESTIMASI WAKTU


CATATAN

SOSIALISASI

B. Pelaksanaan Kegiatan Pokok Komponen Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah 5

Perencanaan Partisipatif Untuk Menyusun PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis

Bulan ke-6 sampai ke-7 fasilitator dimobilisasi di lapangan & berlangsung berkala/rutin dikoordinir oleh BKM serta kader

1. Pelatihan Praktis (coaching) Perencanaan Partisipatif yang diikuti oleh BKM, kader dan tim pemetaan 2. Pelatihan pengenalan kredit mikro 3. Pengelola UPK mengikuti: - Pelatihan Dasar kredit mikro - Pelatihan lanjutan tentang manajemen organisasi dan sistem akuntansi 4. Pelatihan dasar siklus proyek P2KP bagi aparat pemda, termasuk dinas/ instansi setempat

1. Rembug-rembug warga tingkat RT, RW, dusun dan kelurahan untuk menyusun Pronangkis. 2. Lokakarya perencanaan partisipatif tingkat kecamatan untuk keterpaduan Pronangkis 3. Penyebarluasan PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis Masyarakat ke seluruh masyarakat, pemerintah dan kelompok peduli lokal 4. Konsultansi Pronangkis dengan pemerintah daerah, termasuk dinas/ instansi setempat untuk memadukan program masyarakat dengan program pemerintah

• Praktek Lapangan Pelatihan di selenggarakan oleh Fasilitator Senior di tingkat Kelurahan • Penyebaran komik, booklet dan poster mengenai "Mengapa dan Bagaimana dan untuk apa Pronangkis disusun masyarakat" • Adlips & Talk show Pronangkis serta program Pemda berbasis kebutuhan mayarakat

6

Pemampuan dan/atau Pembentukan Kelompok-Kelompok Masyarakat (KSMKSM)

Proses awal "dirintis" setelah pemetaan swadaya, yaitu teridentifikasinya masyarakat sasaran.Secara formal dilakukan di Bulan ke-8 setelah fasilitator mobilisasi di lapangan & berlangsung berkelanjutan dikoordinir BKM & kader Masyarakat

1. Pelatihan praktek (coaching) tentang dinamika kelompok bagi BKM & kader 2. Pelatihan Dasar dan Praktek Pelatihan dalam kelompok bagi pengurus dan anggota KSM

1. FGD Dinamika Kelompok di tingkat kelompok masyarakat sasaran dan lainnya. 2. FGD tentang kebutuhan dari peminjam (KSM), manfaat dan kerugian serta persyaratan dan kondisi

• Adlips mengenai KSM • Buku Pegangan KSM dibagikan


27


NO.

DAUR PROYEK

ESTIMASI WAKTU


CATATAN

SOSIALISASI

C. Pelaksanaan Kegiatan Pokok Komponen Dana BLM 1

Pencairan Dana BLM Tahap I sebesar 20% untuk kegiatan kolektif

Bulan ke-7 sampai ke8 setelah fasilitator dimobilisasi di lapangan

1. Adlips di Radio Lokal mengenai bagaimana komunitas membangun kampungnya 2. Press release informasi pencairan dana BLM ke BKM & ajakan pemantauan penggunaan dana maupun kegiatannya

2

Proses penyusunan usulan kegiatan oleh KSM sesuai hasil PJM dan rencana tahunan Pronangkis

Proses awal "dirintis" 1. Pelatihan Praktis setelah Pronangkis (coaching) dapat disusun, yaitu tentang teridentifikasinya bagaimana cara prioritas kegiatan membuat secara formal proposal yang dilakukan mulai bulan baik bagi ke-8 setelah fasilitator pengurus dan mobilisasi & beranggota KSM. langsung kontinyu 2. Pelatihan dasar dikoordinir BKM & Entrepreneurship kader bagi keluarga miskin dan anggota KSM

1. Pre-recorded Radio Talk Show tentang bagaimana KSM menyusun proposal kegiatan sesuai PJM dan rencana tahunan Pronangkis 2. Lokakarya: Menggunakan internet dan mencari informasi untuk kab/kota yang memiliki akses internet

Hand book, Komik & Kalender, disebarkan

3

Analisa kelayakan usulan KSM oleh UPK, baik kelayakan keuangan, teknis, dan lingkungan

Mulai Bulan ke-10 atau 11 setelah fasilitator mobilisasi di lapangan & berlangsung berkelanjutan oleh UPK difasilitasi BKM & kader

1. Verifikasi UPK dengan anggotaanggota KSM untuk menggali informasi detail dan obyektif dari anggota/ masyarakat tentang usulan yang diajukan 2. Penyebarluasan Usulan/ Sub proyek KSM yang dinilai layak oleh UPK

Tim Fasilitator mendampingi UPK dalam proses coaching penilaian kelayakan proposal

4

Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan KSM oleh Rapat Anggota BKM

Mulai Bulan ke-11 atau 12 setelah fasilitator mobilisasi di lapangan & berlangsung berkelanjutan oleh BKM difasilitasi kader

1. Penyebarluasan hasil rapat prioritas BKM, termasuk KSMKSM yang diprioritaskan usulannya ke seluruh lapisan masyarakat dan pihak terkait lainnya 2. Adlips Radio di Lokal mengenai bagaimana masyarakat memantau dana serta kegiatan P2KP dikampung dan kelurahannya

5

Penyaluran Dana BLM ke KSMKSM dan/atau masyarakat sasaran melalui BKM

Mulai Bulan ke-11 atau 12 setelah fasilitator mobilisasi di lapangan & berlangsung berkelanjutan oleh UPK/ BKM dengan difasilitasi oleh kader

1. Adlips, Iklan Layanan Pelatihan metode Masyarakat, dan lain-lain monitoring dan tentang sudah disalurkannya evaluasi Partisipatif dana BLM ke rekening masingbagi kelompok masing BKM pemantau 2. Penyebarluasan daftar KSM independen dan masyarakat penerima dana, sifat bantuan (hibah/ pinjam), jenis kegiatan, alamat dan lain-lain oleh BKM/UPK 3. Adlips Radio di Lokal mengenai bagaimana masyarakat memantau dana serta kegiatan P2KP di wilayahnya

6

Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan oleh Masyarakat dengan memanfaatkan akses dana BLM P2KP

Mulai Bulan ke-12 setelah fasilitator mobilisasi di lapangan & berlangsung berkelanjutan oleh KSM/ UPK/ BKM

28

Pedoman Teknis

Pelatihan Praktis (coaching) tentang bagaimana cara menilai kelayakan proposal sesuai standard bagi pengelola UPK dan pengurus BKM.

1. Press release kemajuan proyek ke media lokal 2. Kunjungan lokasi bagi wartawan 3. Penyebarluasan perkembangan kegiatan ke seluruh masyarakat 4. Penyebarluasan poster dan spanduk tentang transparansi, akuntabilitas dan kemandirian

Pelatihan oleh KMW untuk tingkat kota


NO.

DAUR PROYEK

ESTIMASI WAKTU


CATATAN

SOSIALISASI

D. Pelaksanaan Kegiatan Pokok Komponen Dana PAKET 1

Pembangunan Forum antar BKM

Rintisan dapat dimulai pada bulan keenam setelah fasilitator dimobilisasi atau setelah semua BKM terbentuk

Pelatihan tentang mengelola jaringan Kerja bagi anggota Forum BKM

1. Lokakarya tentang Peran dan Fungsi Forum antar BKM di tingkat Kota/ Kab. 2. Penyebarluasan hasil rapat pembentukan Forum antar BKM maupun keputusan-keputusan Rapat forum antar BKM

Buku Pegangan Pelaku Forum antar BKM dibagikan

2

Seleksi dan Penetapan Kota/ Kabupaten peserta atau partisipan PAKET

Dapat dimulai pada bulan ke 10 s/d ke 11 setelah fasilitator dimobilisasi

Pelatihan tentang visi, misi, tujuan dan substansi PAKET untuk Pemda dan stakeholders di lokasi kota sasaran P2KP

1. Diseminasi PAKET dan kriterianya ke pemda dan stakeholder lokasi sasaran P2KP 2. Press release mengenai PAKET di media nasional & lokal 3. Penyebarluasan kota/kab. terpilih sebagai lokasi PAKET di TV dan media lokal

Keputusan penetapan lokasi PAKET oleh PMU dan Tim Koordinasi P2KP nasional yang difasilitasi KMP

3

Pembentukan Komite PAKET di kota peserta PAKET

Dapat dimulai pada bulan ke 12 setelah fasilitator dimobilisasi

Pelatihan tentang PAKET (konsep & mekanisme) bagi tim inti Pemda dan Komite PAKET

1. FGD di tingkat kota mengenai kemiskinan 2. Radio Talk Show dengan kelompok strategis mengenai peran komite PAKET 3. Adlips Radio mengenai alokasi PAKET, ketentuan dan persyaratan untuk dapat mengakses alokasi dana PAKET di kota tersebut

• FGD tingkat kota membahas hasil FGD refleksi kemiskinan tingkat kelurahan dan merumuskan hasil FGD kemiskinan di tingkat kota/kab. • Penyebaran booklet, komik dan poster: "Mengapa dan Bagaimana Komite PAKET dibentuk dan bekerja" ke kelompok strategis

4

Pengajuan & Persetujuan Usulan/Sub proyek PAKET


1. Pelatihan tentang 1. Pemasaran sosial PAKET di seluruh masyarakat kelurahan Perencanaan dan dinas/instansi di kota Partisipatif (Bepeserta PAKET kerja Bersama Masyarakat) bagi 2. Lokakarya Perencanaan partisipatif antara dinas dan tim inti Pemda masyarakat (BKM) dan Komite 3. Radio Talk show mengenai PAKET bekerja bersama dengan 2. Pelatihan Pengumasyarakat atan Kelompok Kemitraan ttg dinamika kelompok, pemberdayaan, & teknis kegiatan

• Pelatihan difasilitasi oleh KMW • Talk show dapat juga mengenai bagaimana pemda sebaiknya memfasilitasi inisiatif warga dan PAKET

5

Pencairan dana PAKET ke rekening bersama (Panitia Kemitraan BKM dan Dinas terkait)

Dapat dimulai pada bulan ke 15 atau 16 setelah fasilitator dimobilisasi

1. Publikasi melalui radio dan media lokal mengenai proposal yang disetujui PAKET 2. Penyebarluasan informasi ttg dana PAKET telah disalurkan

Bobot materi adlips informasi siapa penerima dana, jumlah dana, jenis, lokasi kegiatan, pelaksana dll

6

Kerjasama & Kemitraan BKM dengan Dinas dalam Pelaksanaan Kegiatan PAKET sesuai usulan yang disetujui Komite PAKET


1. Publikasi melalui radio dan media lokal tentang perkembangan dan hasil pelaksanaan kegiatan PAKET oleh masing-masing Panitia Kemitraan 2. Kunjungan lokasi PAKET bagi wartawan dari berbagai media 3. Penyebarluasan poster, spanduk, dll tentang pentingnya kemitraan masyarakat, pemerintah dan kelompok peduli dalam penanggulangan kemiskinan

Bobot materi dipioritaskan pada: • Membangun dan melembagakan kesetaraan yang mutualisme dalam kerjasama antara BKM dengan dinas • Memotivasi warga memantau dana & kegiatan PAKET & prinsip transparansi serta akuntabilitas


29


NO.

DAUR PROYEK

ESTIMASI WAKTU


CATATAN

SOSIALISASI

E. Pelaksanaan Kegiatan Berkala dan/atau Berkesinambungan 1

Monitoring dan Evaluasi

Berkelanjutan dan berkesinambungan

2

Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Konflik

3

4

1. Pelatihan mengenai Pemantauan dan evaluasi partisipatif bagi pemantau independen 2. Pelatihan Praktek untuk Infokom

1. Diskusi tingkat kota/kab mengenai kemajuan penanggulangan kemiskinan, yang berhubungan dengan P2KP, antar stakeholder lokal 2. Penyebaran booklet komik dan poster tentang "Memantau Kemajuan Kampung Kita"

Berkala sesuai kebutuhan

Pelatihan mengenai Pengelolaan dan Resolusi konflik bagi pelakupelaku lokal oleh KMW

1. Penyebarluasan mekanisme dan ketentuan pengaduan serta penyelesaian konflik secara bertingkat, mulai tingkat paling bawah. 2. Penyebarluasan proses dan hasil-hasil penanganan pengaduan dan penyelesaian konflik yang telah dicapai

Pelatihan dilakukan untuk tataran tim inti Pemda, BKM serta untuk tataran Fasilitator dan kader masyarakat

Sosialisasi terus berjalan secara intensif dan berkesinambungan

Berkesinambungan

Pelatihan praktis penguatan strategi sosialisasi bagi fasilitator, kader dan BKM

1. Public Service Advertisement Radio : "MENGGALANG GERAKAN BERSAMA UNTUK KEMANDIRIAN DAN KEBERLANJUTAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN" 2. Penyebarluasan modul, panduan, poster, spanduk, buletin dan lain-lain ke seluruh lapisan. 3. Mengintensifkan FGD dan rembug-rembug warga serta silaturahmi pelaku-pelaku lokal untuk menumbuhkan kesadaran kritis dan perubahan perilaku

Berbagai strategi dan media sosialisasi dioptimalkan sesuai kebutuhan dinamika lapangan dan tujuan kegiatan

Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat (BKM, UPK dan KSM)

Berkala

1. Pelatihan Lanjutan sesuai kebutuhan; 3 paket untuk masing-masing (diluar pelatihan yang telah ditetapkan sebelumnya) 2. Pelatihan mengenai manajemen jaringan bagi Forum BKM dan serta Pemda dan kelompok peduli

1. FGD-FGD dan rembug/ pertemuan rutin BKM, KSM serta UPK difasilitasi kader/ fasilitator 2. Iklan Layanan Masyarakat TV & koran : "MENGGALANG JARINGAN INSTITUSI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH YANG PRODUKTIF" 3. Periodik (setiap 6 bulan) FGD mengenai isyu-isyu strategis

Riset post-test 2: Pengetahuan stakeholders dari propinsi hingga ke kelurahan

Keterangan: PMU : Project Management Unit

KMP

: Konsultan Manajemen Pusat

KMW : Konsultan Manajemen Wilayah

KE

: Konsultan Evaluasi

KSM

: Kelompok Swadaya Masyarakat

TPI

: Tim Pelatih Inti

PSA

: Public Service Advertisement

Adlips : Radio news/announcement

FGD

: Focussed Group Discussion

BKM

: Badan Keswadayaan Masyarakat

UPK

: Unit Pengelola Keuangan

ILM

: Iklan Layanan Masyarakat

30

Pedoman Teknis

Bab 3. Pelaksanaan P2KP

3.1 Gambaran Umum Penanganan P2KP Proses penanganan P2KP diawali dengan serangkaian kegiatan orientasi pemahaman substansi P2KP kepada pihak pelaksana P2KP mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kelurahan, baik pemerintah, konsultan maupun fasilitator. Hal ini dimaksudkan agar semua komponen pelaku maupun pihak yang terkait dapat terlebih dahulu memahami secara utuh dan memiliki persepsi yang sama mengenai visi, misi, tujuan, strategi, prinsip dan nilai serta mekanisme pelaksanaan P2KP, sebelum proyek P2KP benar-benar direalisasikan di lapangan atau di masyarakat. Setelah para pelaksana P2KP memahami dan memiliki persepsi yang sama, maka pada tahap berikutnya ialah proses penyiapan masyarakat dan pemerintah daerah agar mampu berperan dalam P2KP, melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan atau pengembangan masyarakat (community empowerment) dan pengembangan kapasitas pemerintah daerah (local government capacity building) di lokasi sasaran P2KP. Proses ini dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kesadaran kritis dan kesiapan masyarakat untuk mampu menggalang berbagai potensi, termasuk manfaatkan akses P2KP, khususnya dana BLM, sebagai penunjang terhadap upaya mereka untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. Setelah tumbuh kesadaran kritis dan kesiapan masyarakat terhadap substansi P2KP, maka tahap berikutnya adalah pengorganisasian masyarakat untuk menggalang kekuatan dan membangun lembaga dalam rangka menanggulangi kemiskinan secara sistematik dan terorganisasi dengan

memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada, termasuk Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Masyarakat dalam hal ini diharapkan telah memahami posisi strategis BLM P2KP sebagai peluang/akses bagi upaya-upaya masyarakat untuk memperbaiki kesejahteraan mereka, dan tidak dipandang sebagai bantuan cuma-cuma atau belas kasihan (charity). Oleh karena itu, diharapkan melalui serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan BLM P2KP ini, masyarakat dapat memahami bahwa Dana BLM P2KP bukan merupakan hak yang harus diterima secara otomatis oleh masyarakat, tetapi hanya merupakan pelengkap dari tanggungjawab dan kewajiban masyarakat itu sendiri dalam upaya menanggulangi kemiskinan di sekitarnya. Untuk itu diharapkan tumbuh adanya ikhtiar sungguh-sungguh dari masyarakat untuk memperkuat dan memanfaatkan segenap potensi yang ada melalui proses pengorganisasian yang mengakar sebelum masyarakat memanfaatkan BLM P2KP, agar pada akhirnya dapat memacu tumbuh berkembangnya keswadayaan dan kemandirian masyarakat dalam upaya menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. Disadari bahwa upaya membangun keswadayaan dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan melalui proses pemberdayaan masyarakat maupun akses dana BLM tidak akan efektif dan optimal apabila tidak didukung oleh pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Dalam konteks itulah, perlu didorong upaya-upaya yang berkaitan dengan pelembagaan kemitraan sinergis antara gerakan kemandirian masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam penanggulangan kemiskinan, melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

31

penguatan peran dan fungsi forum BKM serta penyediaan Dana Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) untuk kota terseleksi. Forum BKM bersama pemerintah daerah diharapkan dapat merintis dan mewujudkan "gerakan kemitraan" dalam penanggulangan kemiskinan, dengan cara memberi peluang bagi kebutuhan masyarakat (demand driven) dapat diakomodasi dalam kebijakan dan pembangunan daerah, sekaligus juga mendorong agar program dan kebijakan pemerintah daerah (supply driven) dapat lebih berbasis pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat (pendekatan pembangunan partisipatif). Khusus untuk kota-kota terseleksi, upaya pelembagaan kemitraan stakeholders lokal tersebut juga didukung dengan stimulan penyediaan komponen bantuan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET). Sehingga P2KP benar-benar akan mampu menjadi kepedulian semua stakeholders lokal secara sinergis, baik masyarakat, pemerintah daerah maupun kelompok peduli setempat.

3.2 Diagram Alir Penanganan Kegiatan P2KP Untuk lebih mendukung tercapainya misi dan tujuan P2KP sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam penanganan P2KP selain tahapan-tahapan kegiatan yang dapat dilakukan secara berurutan, juga didukung dengan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berkala dan/atau berkesinambungan selama masa proyek P2KP, antara lain; pendampingan, monitoring, evaluasi, sosialisasi, pelatihan, penguatan forum dan organisasi masyarakat, penanganan pengaduan dan manajemen

32

Pedoman Teknis

konflik, inventarisasi best practice, serta terminasi. Kegiatan-kegiatan pada P2KP yang dilaksanakan berurutan tidak berarti mutlak harus dilakukan sepenuhnya, melainkan juga secara fleksibel dapat disesuaikan atas dasar situasi dan kondisi lokal yang ada, atas sepengetahuan KMW. Meskipun demikian, penyesuaian kegiatan tersebut (baik penambahan, pengurangan dan lain-lain) tidak boleh bertentangan dengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan, prinsip dan nilai P2KP. Dalam wujud diagram, tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan P2KP di atas, baik yang bersifat berurutan atau sekuensial maupun berkala dan/atau berkesinambungan, dapat dilihat pada Bagan 3.1. Daur Proyek Kegiatan P2KP. Kegiatan-kegiatan yang diuraikan dalam hal ini hanya kegiatan-kegiatan pokok P2KP, terutama kegiatan pokok dari setiap komponen proyek P2KP, yakni: komponen pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah, komponen dana BLM serta komponen dana PAKET. Masing-masing kegiatan pokok dimaksud akan diuraikan lebih detail dalam Bab III Buku Pedoman Teknis ini. Terkecuali kegiatan pokok komponen PAKET yang dapat dilihat pada Buku Pedoman Khusus mengenai PAKET. Sedangkan Kegiatan-kegiatan yang lebih terinci, termasuk kegiatan penunjang maupun kegiatan pelatihan dan sosialisasi, dapat dilihat pada Buku Pedoman Umum P2KP maupun pada uraian mengenai Strategi Sosialisasi dan Pelatihan yang telah dijelaskan pada Bab II Buku Pedoman Teknis ini. Demikian pula halnya dengan pengelolaan pinjaman bergulir dapat dilihat secara utuh pada Buku Pedoman Khusus Pengelolaan Pinjaman Bergulir oleh UPKBKM.

BAGAN 3.1 DAUR PROYEK KEGIATAN P2KP

Terminasi

Penyiapan

Penyebaran Best Practice

Penanganan Pengaduan

Evaluasi

Monitoring

Pendampingan

Persiapan dan Penyamaan Persepsi P2KP di tingkat Penyelenggara: Ditjen Perkim Kimpraswil, PMU, Staf proyek, Tim Pengarah/Pelaksana & Pokja Inter Dept.

Tahap Persiapan Proyek P2KP

Pelatihan

Sosialisasi

Dukungan Kegiatan Berkala dan/atau Berkesinambungan Pada Daur Proyek P2KP

Pencanangan/ Launching Pelaksanaan P2KP

Rekruitment, Orientasi P2KP dan Mobilisasi KMP, KMW, serta Fasilitator dll

Pelaksanaan Komponen Pemberdayaan Masyarakat

Penyiapan dan Penyamaan Persepsi P2KP bagi stakeholders di tingkat Nasional, Propinsi, Kota/Kabupaten dan Kecamatan

Rembug Warga Kesiapan Masyarakat Kelurahan dan Pengusulan Kader Masyarakat

Focussed Group Discussion (FGD) Refleksi Kemiskinan

Pemetaan Kemiskinan Secara Swadaya

PEMBENTUKAN ORGANISASI MASYARAKAT WARGA Pengukuhan Lembaga Masyarakat yang ada sebagai BKM, atau Pembentukan baru Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Perencanaan Partisipatif Menyusun PJM dan Rencana Tahunan PRONANGKIS

Pembentukan Kelompok-Kelompok Masyarakat (Pemampuan atau Pembentukan KSM-KSM)

Pemrosesan Pencairan BLM Tahap I: 20%

Masyarakat Siap Memanfaatkan BLM


33

34

Pedoman Teknis

Pelaksanaan Komponen Dana PAKET

BKM-BKM Pembentukan Forum antar BKM secara Organik, Demokratis dan Partisipatif Seleksi dan Penetapan Kota/Kabupaten Peserta/Partisipan PAKET P2KP Pembentukan Komite PAKET di kota/Kabupaten peserta PAKET Rekomendasi KMW untuk pelaksanaan PAKET pada tahun berikutnya LIKUIDASI YA

Pengajuan Usulan/Sub Proyek Kegiatan PAKET oleh Panitia Kemitraan Prioritas Usulan/Sub Proyek Kegiatan PAKET oleh Komite PAKET

Penilaian kelayakan usulan PAKET oleh KMW

TIDAK

Verifikasi kinerja PAKET tahun berjalan oleh KMW

Pencairan dana PAKET ke rekening bersama (BKM dan Dinas pengusul) Kerjasama dan Kemitraan BKM dengan Dinas dalam Pelaksanaan Kegiatan PAKET sesuai usulan yang disetujui Tumbuh “Gerakan Kemitraan” Masyarakat, Pemerintah dan Kelompok Peduli dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Secara Mandiri dan

3.3 Pelaksanaan Komponen Pengembangan Masyarakat dan Kapasitas Pemerintah Daerah Pelaksanaan komponen pengembangan masyarakat dan kapasitas pemerintah daerah ini pada dasarnya mencakup beberapa kegiatan utama sebagai berikut : • Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) • Refleksi Kemiskinan (RK) • Pemetaan Swadaya (PS) • Pengorganisasian Masyarakat (Pembentukan BKM) • Perencanaan Partisipatif (PP) • Pengorganisasian Kelompok (Pembentukan KSM) • Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Ketujuh kegiatan utama tersebut secara rinci diuraikan berikut ini.

3.3.1 Rembug Kesiapan Masyarakat a) Pengertian Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) adalah serangkaian rembug/rapat warga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perangkat kelurahan/ desa bekerjasama dengan Tim Fasilitator mulai di tingkat RT atau RW sampai dengan tingkat kelurahan/ desa, dengan mengundang semua warga kelurahan secara terbuka. Rembug warga ini pada dasarnya merupakan perwujudan dari proses partisipatif dalam rangka membangun kesepakatan masyarakat di calon lokasi kelurahan sasaran untuk: menetapkan kesiapan atau ketidaksiapan warga melaksanakan P2KP yang menjadi niat masyarakat itu sendiri dan memilih para calon Kader Masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar keputusan tentang kesiapan masyarakat di kelurahan sasaran tidak hanya ditetapkan oleh perangkat kelurahan atau tokoh-tokoh masyarakat, namun melibatkan representasi sebagian besar masyarakat, khususnya


35

masyarakat miskin dan kelompok masyarakat tertinggal lainnya.

b) Ketentuan Dasar •

•

•

•

•

•

Proses membangun kesiapan masyarakat dilakukan melalui serangkaian rembug-rembug warga di calon kelurahan sasaran, mulai dari tingkat masyarakat akar rumput hingga tingkat kelurahan yang difasilitasi oleh Tim Fasilitator. Sebelum rembug warga dilaksanakan, Tim Fasilitator harus terlebih dahulu melakukan persiapan sosial dengan mengadakan pendekatan ke para pelaku kunci di kelurahan yang bersangkutan yang diperkirakan dapat membantu keberhasilan rembug warga tersebut. Pada saat pelaksanaan rembug-rembug warga tersebut, Fasilitator harus menyampaikan penjelasan tentang prinsip, substansi, serta ketentuan P2KP kepada masyarakat, sehingga keputusan yang ditetapkan masyarakat didasarkan pada pemahaman P2KP yang memadai. Fasilitator juga wajib memfasilitasi masyarakat setempat untuk menetapkan kriteria dan melakukan pemilihan relawan-relawan yang akan diusulkan menjadi kader masyarakat. Dalam memfasilitasi masyarakat menetapkan kriteria dan memilih kader masyarakat maka Fasilitator harus mampu menekankan kriteria yang menjadi perwujudan dari sifat baik manusia. Di tingkat kelurahan rembug warga sudah harus memutuskan kesiapan atau ketidaksiapan untuk berpartisipasi aktif dalam P2KP. Apabila masyarakat tidak siap, maka Fasilitator (cq. KMW) sesegera mungkin melaporkan ke PMU P2KP untuk membatalkan kelurahan/desa bersangkutan sebagai lokasi sasaran P2KP. Sedangkan bila masyarakat menyatakan kesiapannya, maka warga masyarakat melalui Lurah/Kades masing-masing menyampaikan : * Surat Pernyataan kesiapan untuk berpartisipasi aktif dalam proyek P2KP * Surat Pengusulan calon kader masyarakat yang telah dipilih sebanyak 3-5 orang, yang diharapkan bahwa sepertiga dari jumlah tersebut adalah wanita. * Surat Permohonan bantuan teknis kepada KMW.

c) Tujuan Secara umum, tujuan diadakannya proses persiapan masyarakat adalah untuk menciptakan kondisi dimana masyarakat sadar perlunya proyek ini, sehingga dapat membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan serta berkelanjutan. Selain itu diharapkan pula melalui rembug warga ini akan meningkatkan pemahaman peran dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku P2KP, baik ditataran pemerintah, konsultan dan masyarakat di tingkat kelurahan.

•

•

•

•

•

Adapun secara rinci tujuan tersebut adalah: Internalisasi substansi P2KP sejak dini kepada masyarakat bahwa dalam pelaksanaan P2KP akan senantiasa bertumpu pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan masyarakat sendiri secara demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel; Menumbuhkan "Rasa Memiliki" ( Sense of Ownership), karena Masyarakat memutuskan sendiri secara sadar untuk terlibat dalam pelaksanaan P2KP; Mencegah adanya pihak-pihak tertentu yang "mengklaim" paling berjasa atas ditetapkannya Desa/Kelurahan tertentu sebagai lokasi sasaran P2KP; Terpilihnya kader-kader masyarakat yang berasal dari relawan-relawan terbaik dari kelurahan bersangkutan yang dipilih langsung oleh masyarakat. Masyarakat paham dan bersedia memenuhi proses, ketentuan, prinsip dan nilai P2KP.

Proses pelibatan masyarakat sejak tahap awal pelaksanaan P2KP sangat penting agar tumbuh tanggungjawab dan rasa memiliki (sense of ownership) masyarakat terhadap P2KP, sehingga masyarakat akan benar-benar konsisten menegakkan misi, visi, tujuan, prinsip-prinsip dan nilai P2KP dalam pelaksanaan P2KP di kemudian hari. Oleh karena itu, diharapkan agar dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak semata-mata berorientasi formalitas, melainkan harus difokuskan pada "pendekatan proses", dengan melibatkan dan membuka kesempatan masyarakat, terutama kelompok masyarakat rentan (masyarakat termiskin, jompo dan lain-lain), untuk terlibat aktif mengambil keputusan mengenai penawaran P2KP ini.

36

Pedoman Teknis

d) Penanggung Jawab Penanggung jawab proses penyiapan masyarakat dalam P2KP adalah Tim Fasilitator.

melaksanakan P2KP dan pemilihan kader masyarakat; Jumlah masyarakat miskin dan wanita yang hadir serta turut mengambil keputusan dalam pernyataan kesiapan warga berpartisipasi aktif melaksanakan P2KP dan pemilihan kader-kader masyarakat; Kelengkapan dan ketepatan antara isian kondisi wilayah dan masyarakat sasaran dengan kenyataan di lapangan; Tanggapan KMW dan Bappeda untuk menjawab permohonan bantuan teknis dari warga tidak melebihi jangka waktu satu minggu setelah surat tersebut diajukan; Proses pemilihan kader masyarakat dilakukan secara langsung, tanpa kampanye atau pencalonan, dan didasarkan pada kriteria yang ditetapkan masyarakat dengan berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan.

•

e) Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan proses penyiapan masyarakat dalam P2KP adalah pada bulan pertama pelaksanaan P2KP di Kelurahan Sasaran atau setelah fasilitator dimobilisasi di lokasi sasaran.

•

f) Keluaran

•

•

• • •

Pernyataan kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada pelaksanaan P2KP di wilayah kelurahannya dan permohonan bantuan teknis yang ditulis pada Format RKM-1; Daftar nama hasil pemilihan dan usulan kader masyarakat ditulis pada Format RKM-2; Data/profil wilayah ditulis pada Format RKM-3; dan Keputusan KMW serta Tim Koordinasi Kota/Kab terhadap pernyataan kesiapan dan Permohonan bantuan teknis ditulis di Format RKM-4.

g) Indikator Kinerja •

Jumlah warga masyarakat yang terlibat dalam serangkaian pertemuan warga untuk mengambil keputusan mengenai kesiapan masyarakat

•

h)

Langkah-Langkah

Proses membangun kesiapan warga dan pemilihan kader masyarakat dapat dilihat pada Tabel 3.1 Langkah-langkah Pelaksanaan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM).


37

38

Pedoman Teknis

Memberi bahan KMW untuk melakukan sosialisasi

Memadukan persepsi program sejenis dan langkah pelaksanaan

• Mendapatkan profil kelurahan/ desa yang mutakhir • Pengisian RKM-3 sebagai laporan.

Memadukan persepsi & kesepakatan distribusi peran & langkah pelaksanaan.

• Mencapai kesepakatan masyarakat siap/tidak untuk terlibat aktif di P2KP dengan segala konsekuensinya • Pemilihan & penetapan calon Kader Masyarakat • Pengisian format RKM 1 & 2

Mendapatkan masukan dari masyarakat yang tidak dapat menghadiri rembug

Lokakarya orientasi P2KP di tingkat kecamatan

Penggalian & pemutakhiran data profil kelurahan sasaran dengan data terbaru, baik dari BKKBN, BPS maupun kantor lurah bersangkutan.

Sosialisasi P2KP tingkat kelurahan/desa bagi RT, RW/ dusun, tokoh masyarakat, warga dll.

Rembug warga secara berjenjang dari tingkat RT s.d. tingkat kelurahan

Penyebarluasan/ pengumuman hasil perhitungan suara, berikut nama-nama calon Kader Masyarakat terpilih di tempat strategis.

2

3

4

5

6

TUJUAN

Penyerahan buku pedoman, poster dan folder ke KMW

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN

1

NO.

Perangkat kelurahan/ desa, Ketua RT, RW, Kadus, tokoh masyarakat, pemeduli

Perangkat kelurahan/ desa, Ketua RT, RW, Kadus, tokoh masyarakat & pemeduli

Tim Fasilitator

Lurah/Kades

Lurah/Kades

Perangkat kelurahan/ desa, Ketua RT, RW, Kadus, tokoh masyarakat & pemeduli

Lurah/kades, tokoh masyarakat, pemeduli

Camat

Perangkat Kelurahan

Semua KMW

PESERTA

KMP P2KP

PELAKSANA

Papan pengumuman di tempat-tempat yang strategis

Balai Kampung, Rumah Warga, dan Balai Desa/ Kantor Kelurahan setempat

Kantor kelurahan

Kantor BKKBN & BPS setempat, kantor kelurahan, serta wawancara dengan masyarakat

Kantor kecamatan

Kantor PMU

TEMPAT

• Kriteria kader • Daftar nama kader dengan jumlah suara

Setelah rembug warga tingkat kelurahan. Beri waktu 3 hari bagi masyarakat untuk memberi masukan

Paling lambat pekan ke-2 setelah fasilitator di kelurahan. Seluruh rembug warga kelurahan di kecamatan yang sama dilakukan maksimal selama 15 hari.

Sebelum pelaksanaan, sebaiknya Tim Fasilitator mengadakan forum silaturahmi stakeholder tingkat kelurahan

• Konsep P2KP & rencana pelaksanaannya • Rencana rinci penjadwalan kegiatan wawancara & dialog dengan KK miskin, observasi lapangan, serta rembug-rembug warga • Kriteria kader masyarakat • Gender & peran perempuan dalam pembangunan masyarakat (1/3 dari calon Kader Masyarakat sebaiknya perempuan)

Setelah lokakarya orientasi tingkat kecamatan dilaksanakan & sebaiknya sebelum sosialisasi tingkat kelurahan/desa.

Setelah Lokakarya tingkat Kab./Kota

Setelah KMW-KMW Mobilisasi di SWK-nya

KERANGKA WAKTU

• Data administrasi kelurahan/desa; jumlah RT, RW, Dusun, dan sebagainya • Data penduduk; jml penduduk, jml penduduk miskin menurut BKKBN (pra-KS & KS-1), penerima zakatfitrah dari mesjid setempat, penganggur, perempuan, dsb • Data kesiapan masyarakat, dukungan perangkat pemerintah dan masyarakat, budaya partisipasi, dsb • Data keterlibatan dalam program sejenis yang ada • Data kondisi lingkungan, prasarana, perumahan, dsb.(Bahan-bahan ini bagus untuk sosialisasi tkt kelurahan)

• Konsep dasar & rencana kerja P2KP • Distribusi peran antar pelaku • Program sejenis yang sedang/akan dilaksanakan

• Materi-materi sosialisasi P2KP

SUBSTANSI

Tabel 3.1 Langkah-langkah Pelaksanaan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM)


39

• Menyatakan kesiapan masyarakat untuk terlibat aktif dlm P2KP • Mengajukan permintaan bantuan teknik ke KMW

• Menanggapi sikap masyarakat terhadap P2KP • Pengisian Format RKM-4

Informasi perkembangan proyek

Format RKM-1 telah terisi lengkap dan benar diserahkan ke KMW bersama-sama dengan Format RKM-2 dan Format RKM-3, dengan seluruh lampiran yang dibutuhkan bila ada

Berdasarkan Format RKM-1 hingga Format RKM-3, KMW & Bappeda melakukan koordinasi guna memutuskan permohonan dari masyarakat. Hasil keputusan pertemuan dituangkan dalam format RKM-4

Kirimkan salinan keputusan KMW dan Tim Koordinasi Kota/Bappeda (Format RKM4) yang telah dibuat dan ditandatangani kepada PMU, dan salinannya kepada Tim Koordinasi Propinsi, Lurah/ Kades, PJOK, dan diumumkan kepada masyarakat.

Kader-kader masyarakat terpilih mengikuti pelatihan dasar dan lanjutan tentang P2KP di masing-masing kecamatan.

7

8

9

10

Penyiapan kader terampil

TUJUAN


NO.

Tim Fasilitator setempat Para calon Kader Masyarakat se kecamatan

Kantor atau tempat yang representatif di kecamatan tsb

• Substansi P2KP • Teknik-teknik pendampingan masyarakat

• Bantuan Teknis untuk kelurahan sasaran • Daftar Kader-kader Masyarakat P2KP

Koordinator Kota/ Kab.dari KMW

Kantor Bappeda

KMW

RKM-1 Pernyataan kesiapan masyarakat RKM-2 Daftar nama calon Kader Masyarakat RKM-3 Profil Kelurahan/Desa

SUBSTANSI

Rencana tindak proses pendampingan ke masyarakat

Kantor Koordinator Kota/ Kab KMW

TEMPAT

Perangkat desa/ kelurahan, warga masy di tkt RT, RW/ Dusun

PESERTA

Bappeda Kota/Kab.

Lurah/Kades

PELAKSANA

Lanjutan tabel 3.1 Langkah-langkah Pelaksanaan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM)

Dilaksanakan sekitar pekan terakhir bulan ke-1, selama sekitar 8 atau 10 hari

Maksimal 1 hari setelah langkah 9 atau rapat KMW dengan Bappeda setempat.

Maksimal 3 hari setelah semua formatformat RKM diterima KMW

Maksimal 1 hari setelah langkah 6

KERANGKA WAKTU

Format RKM-1 PERNYATAAN KESIAPAN WARGA DAN PERMOHONAN BANTUAN TEKNIS P2KP

Nomor

: …………………………. - Desa/Kelurahan - Kecamatan - Kota/Kabupaten - SWK

: : : :

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami : Nama Jabatan

: ..............……………………...................... : Kepala Kelurahan ………………….…........ Kecamatan …………….................………. Kota/Kabupaten ..........…………………….

Setelah bermusyawarah dengan warga masyarakat, perwakilan warga RT, RW, tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, serta terutama masyarakat Pra-KS/KS1 di wilayah kami untuk membahas hasilhasil dari rembug warga di tingkat masyarakat, maka dengan ini kami bersepakat menyatakan kesiapan warga masyarakat kelurahan untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan P2KP. Kesiapan kami sekaligus juga kesediaan untuk memenuhi dan melaksanakan secara konsisten seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam P2KP, terutama dengan melibatkan masyarakat miskin, pengusulan relawan sebagai kader masyarakat P2KP, serta mendukung proses tumbuhnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Sehubungan hal tersebut, agar dalam pelaksanaan P2KP di kelurahan kami sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, maka dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan teknis untuk membantu mempelancar kegiatan P2KP di Kelurahan kami. Sebagai kelengkapan dari Kesiapan dan Pengajuan kami, bersama ini disertakan beberapa lampiran yang dibutuhkan. Demikian, surat pernyataan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya. ..........……………………. , ……………. 20...…

Saksi : 1. ……………………….. 2. ……………………….. 3. ……………………….. 4. ……………………….. 5. ……………………….. 6. ………………………..

Yang Menyatakan (Wakil Masyarakat Pra KS/KS1) Kepala Kelurahan, (Wakil warga BPD/Dekel/LPM/dll) (Wakil warga RT atau RW) (Wakil warga RT atau RW) .....……………….......... (Wakil warga RT atau RW) (dst sesuai jumlah RT atau RW di kelurahan bersangkutan)

*) Format ini hanya contoh, terutama untuk masyarakat yang telah menyatakan kesiapannya.

40

Pedoman Teknis

Format RKM-2 HASIL PEMILIHAN DAN USULAN KADER MASYARAKAT P2KP

- Desa/Kelurahan - Kecamatan - Kota/Kabupaten

: : :

Pada jam/hari …………… tanggal .........../bulan ................../tahun ……… bertempat di ……………………… telah dilakukan pertemuan tingkat Kelurahan untuk membahas kesiapan masyarakat dan pemilihan Calon Kader Masyarakat Program P2KP yang dihadiri oleh …...orang. Adapun hasil dari rekapitulasi perhitungan suara sesuai urutan peraihan jumlah suara adalah sebagai berikut:

No.

Nama

Saksi : 1. ……………………….. 2. ……………………….. 3. ……………………….. 4. ……………………….. 5. ……………………….. 6. ………………………..

Jumlah Suara

Alamat

L/P

Pendidikan

Usia

Pekerjaan

Yang Menyatakan (Wakil Masyarakat Pra KS/KS1) Kepala Kelurahan, (Wakil warga BPD/Dekel/LPM/dll) (Wakil warga RT atau RW) (Wakil warga RT atau RW) .....……………….......... (Wakil warga RT atau RW) (dst sesuai jumlah RT atau RW) Diketahui oleh,

..................................... Fasilitator

*) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat berkoordinasi dengan KMW


41

Format RKM-3 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ULANG KONDISI DAN PROFIL KELURAHAN SASARAN

Nomor

: .......................... (diisi oleh Tim Fasilitator) -

Desa/Kelurahan Kecamatan Kota/Kabupaten SWK

: : : :

……………………… ……………………… ……………………… ………………………

Hasil pemeriksaan ulang dan masukan masyarakat mengenai pernyataan kesiapan yang dilakukan oleh masyarakat dan perangkat kelurahan pada tanggal .........../bulan ................../tahun ……… , maka bersama ini disampaikan pertimbangan berupa data dan kondisi desa/kelurahan sasaran dengan nama di atas sebagai berikut. A. Statistik Data yang diperiksa No.

Data yang diperiksa PODES 2000 (P2KP)

1

Jumlah penduduk

2

Jumlah penduduk wanita

3

Jumlah penganggur

4

Jumlah keluarga Pra KS dan KS 1

5

Jumlah keluarga sejahtera (non Pra/KS-1)

6

Jumlah RT

7

Jumlah RW

8

Jumlah Dusun

BKKBN Tahun ……..

Kel. Tahun ……..

Ya, Pernah Terlibat..

Tidak Terlibat

B. Keterlibatan sebagai Lokasi Sasaran Program Lain

No.

Program

1

Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

2

Program penanggulangan kemiskinan lainnya yang bersumber dari dana Pemerintah Daerah (Sebutkan)

3

42

Lainnya …............. (sebutkan)

Pedoman Teknis

Ya, Sedang Terlibat

C. Data Mengenai Kesiapan Masyarakat No.

1 2 3 4 5

Kondisi

Siap

Belum Siap

Masalah (sebutkan lokasi & data lainnya)

Potensi (sebutkan lokasi & data lainnya)

Kesiapan Masyarakat sebagai Pelaku Utama pelaksanaan P2KP Dukungan Aparat Desa/Kelurahan dan Tokoh Masyarakat terhadap peran aktif masyarakat , terutama masyarakat miskin Kesiapan Masyarakat Mengembangkan Keswadayaan dan Kemandiriannya Kesiapan Masyarakat dan Aparat Desa/ Kelurahan Menumbuhkembangkan Proses Pembangunan Partisipatif Kesiapan Masyarakat untuk melaksanakan P2KP sesuai dengan proses , ketentuan , prinsip , dan nilai P2KP

D. Data Mengenai Kondisi Lingkungan dan Permukiman No.

Prasarana dan Sarana

1.

Jalan Desa/Kelurahan

2.

Saluran Air Kotor

3.

Saluran Air Hujan

4.

Pengadaan Air Bersih

5.

Jembatan

6.

Perumahan

7.

Lainnya

Kondisi (sebutkan lokasi & data lainnya)

Berdasarkan hasil pemeriksaan ulang ini dan masukan-masukan dari masyarakat serta perangkat desa/ kelurahan, maka diusulkan agar desa/kelurahan sasaran yang telah diperiksa ini (beri tanda silang pada salah satu pernyataan): • Tetap dijadikan desa/kelurahan penerima bantuan P2KP, karena memang memenuhi kriteria sebagai lokasi sasaran P2KP dan masyarakat menyatakan kesiapannya • Tetap dijadikan desa/kelurahan penerima bantuan P2KP, dengan catatan dilakukan proses pemilihan ulang kader-kader masyarakat agar sesuai dengan ketentuan P2KP. • Dibatalkan statusnya sebagai desa/kelurahan penerima bantuan karena masyarakat tidak siap untuk melaksanakan P2KP. Demikian masukan untuk bahan pertimbangan dalam memutuskan penerimaan atau penolakan atas surat permohonan yang disampaikan oleh masyarakat melalui Kepala Desa/Lurah bersangkutan. Tanggal ..............., bulan .............., tahun ...........

.......................................................... Tim Fasilitator *) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat berkoordinasi dengan KMW


43

Format RKM-4 BERITA ACARA PEMBAHASAN KMW DAN TIM KOORDINASI

Berikut ini adalah berita acara Rapat KMW dan Tim Koordinasi Kota/Kabupaten untuk pembahasan Surat permohonan dan pengajuan Usulan: No. Surat Permohonan Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten SWK Tanggal Pembahasan

: : : : : :

........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................

Berdasarkan Surat Pernyataan Kesiapan warga masyarakat, Permohonan bantuan teknis serta pengusulan kader-kader masyarakat yang disampaikan oleh Masyarakat beserta perangkat kelurahan/ desa, maka KMW ........................................................... dan Tim Koordinasi Kota/Kabupaten ....................................................... telah melakukan rapat pembahasan pada tanggal ............... dan memutuskan: (pilih salah satu) • Menerima permohonan dan usulan yang tercantum di atas dengan pertimbangan: .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. • Menolak permohonan dan usulan yang tercantum di atas dengan pertimbangan: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Demikian keputusan ini kami buat dengan sesungguh-sungguhnya. Tanggal ................................................

................................................

...........................................................

Pimpinan KMW

Ketua Tim Koordinasi Kota/Kab.


44

Pedoman Teknis

3.3.2 Refleksi Kemiskinan a) Pengertian Refleksi Kemiskinan adalah suatu bentuk pendalaman mengenai suatu topik dengan melibatkan mental, rasa dan karsa secara terstruktur untuk membangun kesadaran kritis peserta refleksi (masyarakat) mengenai kemiskinan dan kaitannya dengan pola perilaku dan pola pikir sehari-hari masyarakat setempat. Kesadaran kritis ini penting sebelum akhirnya masyarakat menyepakati bagaimana sebaiknya P2KP dilaksanakan, serta menyepakati bagaimana mendorong keterlibatan masyarakat miskin dan termiskin bersama komponen masyarakat lainnya dalam memanfaatkan akses peluang yang ada di P2KP untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang akan mereka lakukan. Refleksi kemiskinan ini dapat dilakukan dengan metoda DKT atau DPT atau kombinasi keduanya. Refleksi Kemiskinan ini pada hakekatnya juga merupakan upaya untuk melakukan penjajagan sekaligus mengidentifikasi perkara-perkara (issue) kemiskinan di lokasi kelurahan sasaran berdasarkan persepsi dan aspirasi dari masyarakat, khususnya masyarakat miskin setempat. FGD Refleksi kemiskinan ini pada hakekatnya mengandung dua sisi; sisi pertama berorientasi pada upaya mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam merumuskan karakteristik dan persoalan kemiskinan yang dihadapinya, dan sisi kedua sebagai proses pembelajaran masyarakat untuk mampu menganalisis faktor-faktor penyebab kemiskinannya serta peluang mengakses potensi untuk menanggulangi kemiskinan melalui P2KP. Refleksi kemiskinan sekaligus juga sebagai orientasi awal bagi masyarakat untuk memahami bahwa P2KP bertumpu pada kondisi karakteristik kemiskinan di masing-masing wilayah sasaran. Hal ini mutlak perlu dilakukan mengingat seringkali terjadi berbagai proyek kemiskinan yang dilaksanakan tidak mampu menyentuh langsung lapisan kelompok masyarakat akar rumput, yakni masyarakat miskin dan termiskin (kelompok masyarakat rentan) yang pada dasarnya disebabkan oleh model pendekatan struktural dan formalitas, yang berasumsi bahwa tokoh-tokoh masyarakat formal dinilai telah merepresentasikan aspirasi, kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin. Akibatnya akses informasi, keterlibatan dan kemanfaatan program-

program kemiskinan tersebut lebih banyak didominasi oleh sekelompok kecil masyarakat di kelurahan tersebut. Pada sisi lain, seringkali juga terjadi adanya proyek kemiskinan yang hanya menjadi kegiatan masyarakat miskin itu sendiri, tanpa atau kurangnya dukungan dari potensi segenap komponen masyarakat lainnya. Kedua kondisi demikian mengindikasikan masih lemahnya gerakan masyarakat untuk bersamasama menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. Berdasarkan pengalaman tersebut maka P2KP menekankan perlunya Refleksi Kemiskinan sebelum kegiatan-kegiatan lainnya. b) Ketentuan Dasar • Harus dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat dari berbagai lapisan sosial dan ekonomi, dari rakyat jelata sampai dengan tokoh secara berkelompok melalui suatu diskusi kelompok terarah (focus group discussion) • Mengingat ini adalah suatu hasil refleksi masingmasing warga, maka dalam pelaksanaan Refleksi Kemiskinan ini harus mampu menerima berbagai pendapat yang berbeda. Artinya perbedaan jangan diartikan bertentangan tetapi justeru saling melengkapi • Sebaiknya dimulai dengan kelompok-kelompok yang lebih homogen baru kemudian hasil kelompok homogen dibawa dalam kelompok yang lebih heterogen • Harus ada yang memandu agar tidak menyimpang. • Pemandu harus sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan kritis untuk membawa diskusi kelompok kearah yang ingin dicapai (Untuk memahami lebih detail harap lihat Buku Petunjuk Teknis Pelaksana Fasilitator atau Buku Petunjuk Teknis Pelaksana Kader Masyarakat) c) Tujuan Tujuan Refleksi Kemiskinan adalah: • Masyarakat mampu merumuskan tipologi dan karakteristik kemiskinan yang ada di wilayahnya; • Masyarakat mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan sesuai dengan karakteristik kemiskinan yang ada di wilayahnya; • Membuka akses bagi masyarakat miskin dan termiskin di kelurahan sasaran untuk terlibat dalam pelaksanaan P2KP sejak tahap awal; • Mewujudkan "rasa memiliki" masyarakat miskin


45

•

•

•

dan "kepedulian" masyarakat lainnya terhadap upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, termasuk P2KP; Mengidentifikasi aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat miskin, mengenai bagaimana sebaiknya P2KP dilaksanakan di kelurahannya; Tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa upaya penanggulangan kemiskinan harus dimulai dari diri sendiri melalui perubahan mental dan perilaku serta kerja keras; dan Internalisasi kesadaran bahwa masyarakat berdaya dan mandiri adalah kunci utama penanggulangan kemiskinan.

d) Penanggung Jawab Penanggung jawab kegiatan Refleksi Kemiskinan adalah Kader Masyarakat, yang difasilitasi oleh Tim Fasilitator. e) Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan kegiatan FGD Refleksi Kemiskinan dalam P2KP adalah pada bulan ke-2 setelah fasilitator dimobilisasi untuk melaksanakan P2KP di Kelurahan Sasaran. f) Keluaran • Persepsi mengenai kemiskinan menurut versi masyarakat setempat • Tipologi kemiskinan berdasarkan persepsi masyarakat terpetakan

46

Pedoman Teknis

• • •

Akar kemiskinan sesuai dengan tipologi kemiskinan yang dirumuskan Hasil-hasil diskusi masyarakat berdasarkan bahan diskusi untuk Refleksi Kemiskinan Format RK-1 mengenai hasil refleksi kemiskinan kelurahan setempat

g) Indikator Kinerja • Jumlah serangkaian FDG Refleksi kemiskinan yang dilakukan; • Persentase keterlibatan masyarakat, utamanya masyarakat miskin dan termiskin, dalam serangkaian FGD Refleksi kemiskinan; • Persentase penduduk, terutama masyarakat miskin dan termiskin, yang terlibat dalam FGD refleksi Kemiskinan tingkat kelurahan; • Kelengkapan dan Ketepatan pengisian Hasil FGD Refleksi kemiskinan yang ditulis pada Format RK1; dan • Persentase Masyarakat yang mampu mengungkapkan aspirasinya mengenai upaya penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan P2KP. h) Langkah-Langkah Langkah-langkah kegiatan Refleksi Kemiskinan dapat dilihat pada Tabel 3.2 Langkah-Langkah Pelaksanaan FGD Refleksi Kemiskinan.


47

TUJUAN

• Diperoleh data keluarga miskin yang benar-benar akurat pada saat itu • Diperoleh gambaran umum peserta FGD refleksi kemiskinan

Memperkuat kapasitas kader-kader masyarakat agar mampu menerapkan teknik-teknik FGD, khususnya Refleksi kemiskinan, informasi serta komunikasi

• Teridentifikasi persepsi dan aspirasi masyarakat miskin tentang kemiskinan dan proyek kemiskinan yang pernah ada • Tumbuhnya kesadaran kritis untuk memanfaatkan P2KP sebagai sarana dan momentum warga untuk bersama menanggulangi masalah kemiskinannya

• Mencapai kesepakatan untuk memprioritaskan masyarakat miskin, sesuai kriteria yang disepakati • Kesepakatan bagaimana P2KP akan dilaksanakan • Pengisian Format RK-1

• Mendapat masukan dari masyarakat setempat • Sebagai bahan penyusunan perencanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat


Pemutakhiran data-data keluarga miskin di lokasi sasaran melalui rechecking kepada masyarakat secara langsung, terutama warga Pra KS & KS1.

Pelatihan praktek FGD dan pelatihan praktek tentang Informasi serta komunikasi bagi kader-kader masyarakat setempat

Selenggarakan serangkaian pertemuan khusus dengan Keluarga Pra KS dan KS 1 yang terdata dan lakukan FGD Refleksi kemiskinan.

Dilaksanakan FGD refleksi Kemiskinan tingkat kelurahan untuk membahas seluruh hasil FGD refleksi kemiskinan tingkat masyarakat (RT atau RW).

Hasil rumusan tingkat kelurahan disebarluaskan kepada masyarakat setempat serta kepada berbagai pihak terkait, khususnya perangkat kelurahan setempat.

NO.

1

2

3

4

5

Kader-kader Masyarakat dibantu oleh perangkat kelurahan

Fasilitator dan Perangkat Kelurahan

Kader-kader Masyarakat didampingi Fasilitator

KMW dan Tim Fasilitator

Tim Fasilitator dan Kader Masyarakat

PELAKSANA

Masyarakat di lokasi sasaran

Masyarakat, Kader Masyarakat, dan komponen masyarakat lainnya

Masyarakat, khususnya warga Pra KS dan KS1 yang telah terdata

Kader-kader masyarakat

Masyarakat, khususnya warga Pra KS dan KS1

PESERTA

Kelurahan sasaran

Kantor atau balai pertemuan kelurahan

Seluruh RT atau RW di kelurahan sasaran

Di masingmasing kelurahan

Kelurahan sasaran

TEMPAT

Diharapkan 1 atau 2 hari setelah pelaksanaan FGD kelurahan

Minggu ke-2 hingga ke-3 pada bulan yang sama

• Kriteria miskin menurut persepsi peserta FGD • Penyebab terjadinya kemiskinan (di kelurahan peserta) • Keterlibatan masyarakat miskin pada proyek kemiskinan yang pernah ada sebelumnya (ungkapkan bentuk keterlibatan dan uraian alasan bila tidak terlibat) • Kemanfaatan proyek kemiskinan sebelumnya menurut aspirasi masyarakat miskin (uraikan manfaatnya dan uraikan alasan bila tidak bermanfaat) • Bagaimana sebaiknya Program P2KP dilaksanakan, agar dapat melibatkan dan bermanfaat bagi masyarakat miskin dan masyarakat termiskin setempat

• Transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan kriteria masyarakat miskin yang disepakati serta kesepakatan dasar bagaimana sebaiknya P2KP akan dilaksanakan • Karakteristik dan profil kemiskinan serta kesepakatan-kesepakatan menjadi bahan dalam menyusun Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis)

Awal bulan ke-2 setelah fasilitator dimobilisasi dan sebelum FGD refleksi kemiskinan dilaksanakan

• Strategi, pedoman, dan teknik-teknik FGD umumnya, serta FGD refleksi kemiskinan khususnya. • Tujuan, strategi, metode dan teknik komunikasi serta informasi

Maksimal 3 hari setelah seluruh FGD Refleksi Kemiskinan tingkat RT atau RW dilakukan

Bersamaan dengan langkah kesiapan masyarakat

• Data-data akurat kelompok masyarakat rentan (miskin dan termiskin, jompo dan lain-lain) di lokasi sasaran sebagai calon peserta utama FGD refleksi kemiskinan • Kesiapan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat rentan untuk mengikuti jadwal FGD refleksi kemiskinan

• Karaketeristik serta kriteria kemiskinan • Bentuk-bentuk dan rencana keterlibatan aktif serta kemanfaatan P2KP bagi masyarakat miskin setempat. • Kesepakatan-kesepakatan lain yang akan menjadi landasan pelaksanaan P2KP di kelurahan bersangkutan.

KERANGKA WAKTU

SUBSTANSI

Tabel 3.2 Langkah-Langkah Pelaksanaan FGD Refleksi Kemiskinan

Format RK-1 HASIL FGD REFLEKSI KEMISKINAN

-


: : : :

……………………… ……………………… ……………………… ………………………

Berikut ini adalah hasil FGD Refleksi Kemiskinan yang diselenggarakan oleh masyarakat serta perangkat kelurahan pada hari …………… tanggal ……… bulan ........……tahun ………....... pukul ………… bertempat di………… yang dihadiri oleh ………… peserta (terlampir).

No.

Uraian tentang kemiskinan

Uraian profil kemiskinan setempat menurut masyarakat (penyebab, ciri, dll)

Penilaian Masyarakat Terhadap Program Kemiskinan sebelumnya Keterlibatan masyarakat miskin

Kemanfaatan bagi masyarakat miskin

Aspirasi dan Harapan Masyarakat terhadap Pelaksanaan P2KP di Kelurahannya Kriteria masyarakat miskin

Keterlibatan masyarakat miskin

Kemanfaatan bagi masyarakat miskin

Demikian hasil FGD Refleksi kemiskinan ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dan landasan utama dalam pelaksanaan P2KP di wilayah kami.

Saksi : 1. ……………………….. 2. ……………………….. 3. ……………………….. 4. ……………………….. 5. ……………………….. 6. ……………………….. 7. ………………………..

Yang Menyatakan (Wakil Masyarakat Pra KS/KS1) Kepala Kelurahan, (Wakil Perangkat Kelurahan/Desa) (Wakil BPD/Dekel/LPM/dll) (Kader Masyarakat) (Wakil warga RT atau RW) .....……………….......... (Wakil warga RT atau RW) (dst sesuai jumlah RT atau RW) Diketahui oleh,

..................................... Fasilitator

*) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat serta perlu dilengkapi uraian deskriptif.

48

Pedoman Teknis

3.3.3 Pemetaan Swadaya (PS) a) Pengertian Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang pernah ada sering berupaya untuk menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Sayangnya, sebagian besar pada pelaksanaannya terjebak dengan pendekatan formalitas partisipasi, dimana rancangan dan proses kegiatan yang dikembangkan di masyarakat lebih banyak direncanakan serta diarahkan pihak luar atau setidaktidaknya lebih didominasi elite-elite masyarakat setempat. Pendekatan partisipasi formal seperti itu seringkali terlampau diwarnai oleh persepsi pihak luar, sehingga hasilnya seringkali tidak relevan dengan karakteristik masyarakat dan nilai terapannya menjadi sangat kurang. Dengan sendirinya, rancangan program seperti demikian tidak menyentuh kebutuhankebutuhan yang sesungguhnya dirasakan masyarakat. Selain itu, juga tidak mendukung adanya proses pembelajaran masyarakat dalam pengkajian masalah dan kebutuhan, perencanaan serta pengorganisasian. Artinya, prakarsa selalu datang dari "luar" dan keterampilannya pun tetap dimiliki oleh "orang luar", sehingga kurang menjamin keberlanjutan serta kelestarian program tersebut. Wajar apabila kemudian dukungan masyarakat terhadap program seperti itu akan semu atau bahkan relatif minim dan partisipasi mereka pun pada umumnya didominasi oleh elite-elite lokal. Oleh karena itu, pada pelaksanaan P2KP akan dikembangkan pendekatan yang lebih memungkinkan masyarakat dapat dilibatkan secara berarti dalam keseluruhan proses/daur program, yaitu dari mulai kajian masalah/kebutuhan, perencanaan. pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi program. Pendekatan yang dimaksud disebut dengan penilaian kebutuhan masyarakat, melalui Pemetaan Swadaya. Jadi "pemetaan swadaya" adalah proses partisipatif yang dilakukan masyarakat untuk menilai serta merumuskan sendiri berbagai persoalan yang dihadapinya dan potensi yang dimiliki sehingga tumbuh kebutuhan nyata (riil) untuk menanggulangi berbagai persoalan tersebut utamanya kemiskinan, dengan berbasis pada kekayaan informasi kualitatif yang bersifat lokal, seperti persepsi dan pengetahuan tradisional masyarakat setempat. Intinya, masyarakat didorong untuk mampu mengidentifikasi "kebutuhan nyata ", dan bukan hanya sekedar "daftar keinginan" mereka. Pemetaan Swadaya dalam P2KP ditempatkan sebagai alat untuk mendorong 'perubahan sosial/ transformasi sosial' agar masyarakat lebih mampu untuk menganalisis keadaannya sendiri (tidak terjebak hanya pada "daftar keinginan"), kemudian memikirkan

apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaannya serta mengembangkan potensi dan keterampilan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Tegasnya, Pemetaan Swadaya berorientasi pada perubahan perilaku masyarakat agar lebih kuat dan mandiri serta mengerti hak-hak dan kewajiban mereka. Arah perubahan perilaku masyarakat dalam P2KP juga bermakna 'pembebasan diri' bagi masyarakat untuk mampu mengaktualisasikan dirinya dalam pemecahan-pemecahan masalah di sekelilingnya, atau Partisipasi Mandiri. Melalui partisipasi mandiri, akan memungkinkan masyarakat menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam, dengan cara memotivasi dan menggerakkan mereka untuk menggenggam kehidupan dan harapan mereka ditangannya sendiri. b) Ketentuan Dasar Agar pelaksanaan Pemetaan Swadaya benarbenar dapat dilakukan oleh masyarakat sehingga terjadi proses pembebasan maka pada prinsipnya Pemetaan Swadaya harus dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ; • Bersifat praktis artinya mudah dilakukan atau mengandung unsur-unsur pekerjaan yang sudah biasa dilakukan • Sederhana atau tidak rumit (complicated) dan bertele-tele • Rancangan dan proses pelaksanaannya mengunakan banyak visualisasi yang mudah ditangkap • Dilaksanakan di tingkat komunitas yang menghadapi persoalan yang sama seprti misalnya di tingkat kampung/kelurahan dengan saranasarana seadanya, dengan harapan bahwa masyarakat dapat memahaminya dan pada akhirnya dapat melakukan sendiri dengan dukungan "pihak luar" yang minimal. • Keterlibatan masyarakat dalam Pemetaan Swadaya dimaksudkan untuk memungkinkan permasalahan yang dikaji didasarkan sudut pandang masyarakat sendiri, sehingga alternatif pemecahan masalahnya akan mempertimbangkan potensi, sumberdaya serta kepentingankepentingan lokal. • Pendekatan Pemetaan Swadaya seperti di atas diharapkan lebih menjamin kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat dan terutama memungkinkan pengalihan/transfer ketrampilan pemetaan, analisa serta perencanaan kepada masyarakat. Artinya, masyarakat mampu menjadi pelaku pengembangan alternatif pemecahan masalah dan bukan sekedar konsumen pemecahan masalah yang dikembangkan oleh pihak luar. Sehingga ketergantungan masyarakat


49

kepada pihak "luar" dalam prakarsa dan pengambilan keputusan serta perumusan program, secara bertahap bisa dikurangi. c) Tujuan Pemetaan Swadaya Pada prinsipnya tujuan utama dari Pemetaan Swadaya atau penjajagan kebutuhan nyata oleh masyarakat adalah memfasilitasi masyarakat untuk belajar agar mampu membudayakan perilaku kemandirian dan bertumpu pada potensi diri dalam menangapi berbagai persoalan termasuk dalam menanggulangi kemiskinan. Secara khusus, tujuan dari Pemetaan Swadaya adalah : • Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kondisi dan persoalan yang mereka hadapi • Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menemukan akar persoalan dari perkara yang dihadapi dan potensi yang dimiliki serta merumuskan kebutuhan nyata mereka; • Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merumuskan dan mempertimbangkan pemilihan alternatif-alternatif pemecahan yang dianggap paling dapat menjawab persoalan masyarakat, sesuai sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia yang dimiliki; • Mendorong masyarakat merumuskan rencana penanggulangan kemiskinan dari, untuk dan oleh masyarakat dan pemanfaatan efektif P2KP berdasarkan prioritas persoalan, potensi dan kebutuhan nyata yang ada; dan • Mendorong terwujudnya gerakan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. d) Penanggung Jawab Penanggungjawab pelaksanaan pemetaan swadaya untuk pertama kalinya dalam masa proyek P2KP adalah Kader Masyarakat bersama-sama dengan Tim Pemetaan Swadaya, yang difasilitasi oleh Tim Fasilitator. Anggota-anggota tim pemetaan swadaya dipilih langsung oleh masyarakat, agar pemetaan swadaya dapat melibatkan segenap lapisan masyarakat dan juga sebagai upaya pengkondisian masyarakat untuk proses pembentukan BKM, melalui pemetaan potensi-potensi relawan yang ada di wilayahnya. Penanggung jawab pelaksanaan Pemetaan Swadaya untuk tahap atau tahun-tahun berikutnya adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang difasilitasi oleh kader-kader masyarakat, agar agenda Pemetaan Swadaya menjadi kegiatan mandiri masyarakat dan bisa dilaksanakan secara rutin setelah P2KP berakhir. Oleh karena itu, untuk tahap berikutnya, Tim Pemetaan swadaya dilegitimasi melalui Surat Keputusan Rapat Anggota BKM dan ditembuskan ke Kepala Kelurahan serta diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. 50

Pedoman Teknis

e) Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan Pemetaan Swadaya untuk tahap pertama dilakukan pada saat pelaksanaan P2KP di kelurahan sasaran, yakni sekitar bulan ketiga setelah fasilitator dimobilisasi di lapangan. Artinya, Pemetaan Swadaya P2KP dilakukan masyarakat setelah proses kegiatan FGD refleksi kemiskinan. Selanjutnya Pemetaan Swadaya minimal dilakukan satu tahun sekali oleh BKM bersama masyarakat sebagai langkah awal sebelum proses perencanaan kegiatan masyarakat untuk tahun berikutnya. Sesuai kesepakatan masyarakat, BKM dapat melaksanakan Pemetaan Swadaya lebih dari satu kali dalam satu tahun, baik untuk kepentingan memonitoring maupun mengevaluasi kegiatan. f) Keluaran • Peta dan profil keluarga miskin (untuk menetapkan kriteria dan daftar keluarga miskin penerima P2KP) • Peta dan profil potensi SDM yang dipercaya dan "relawan" (untuk menetapkan kriteria serta daftar masyarakat yang dinilai dipercaya, ikhlas, dan memiliki komitmen tinggi dalam pengabdian masyarakat) • Peta dan profil persoalan dan potensi setempat (sosial, ekonomi, lingkungan termasuk prasarana, sarana dan perumahan) • Peta dan profil lembaga yang ada (potensi dan kendalanya) untuk menangani P2KP. • Peta dan profil "kebutuhan nyata masyarakat" dalam penanggulangan kemiskinan g) Indikator Kinerja • Jumlah anggota Tim Pemetaan Swadaya yang aktif • Jumlah wanita serta masyarakat miskin yang menjadi anggota Tim Pemetaan Swadaya • Jumlah masyarakat yang terlibat dalam proses pemetaan swadaya dan atau pembahasan hasil pemetaan • Ketepatan hasil Pemetaan Swadaya • Jumlah masyarakat miskin, wanita dan kelompok rentan lainnya yang aktif menyuarakan aspirasi dan memberikan masukan dalam pemetaan swadaya • Pelatihan Pemetaan Swadaya dilaksanakan secara tepat oleh KMW dan diikuti oleh minimal 90% anggota Tim Pemetaan Swadaya dan Kader Masyarakat h) Langkah-langkah Pelaksanaan Pemetaan Swadaya Langkah-langkah kegiatan Pemetaan Swadaya dapat dilihat pada Tabel 3.3 Pedoman Langkahlangkah Pelaksanaan Pemetaan Swadaya.


51

Masyarakat & perangkat Kelurahan

Tim Pemetaan swadaya dan kader masyarakat

Orientasi tujuan tidak pada formalitas penerapan teknik pemetaan, tapi pada upaya menumbuhkan keberanian masyarakat agar dapat mengungkapkan pendapat dan aspirasinya atas isu serta informasi yang dibutuhkan.

• Data-data informal yang digali Kader dan dari masyarakat dibahas Pengurus RT/ bersama dengan komponen RW setempat masyarakat lainnya di RT atau RW • Menyepakati Hasil Pemetaan Swadaya Tingkat RT atau RW

• Mendorong masyarakat merumuskan rencana penanggulangan kemiskinan melalui P2KP berdasarkan prioritas persoalan, potensi dan kebutuhan rill yang ada, • Pengisian Format PS-2 sampai dengan Format PS-5

• Memberi kesempatan ke TPS, Lurah, masyarakat untuk masukan dan Kader dan saran. Masyarakat • Dilakukan penyempurnaan bila ada masukan masyarakat yang dapat diakomodasi serta disepakati bersama.

Penggalian informasi oleh TPS melalui kunjungan individu ke warga, pertemuan informal, arisan atau rembug warga di lokasi-lokasi terbuka dan non formal. Fasilitator dan Kader Masyarakat mendampingi TPS untuk menerapkan teknik-teknik sesuai kebutuhan (bila dengan PRA, dapat memakai teknik pemetaan, diagram ven, transect, dll).

Adakan rembug warga di tingkat RT atau RW dengan mengundang seluruh warga yang terlibat dalam pemetaan swadaya maupun masyarakat luas lainnya di RT atau RW

Adakan rembug warga yang mengundang semua wakil RT/RW, TPS, tokoh masyarakat, perangkat lurah/desa untuk melakukan FGD membahas hasil-hasil pemetaan swadaya dari RT/RW

Hasil rumusan pemetaan kemiskinan tingkat kelurahan disebarluaskan ke masyarakat setempat serta kepada pihak-pihak terkait lainnya.

3

4

5

6

TPS = Tim Pemetaan Swadaya

TPS & perangkat Kelurahan

Masyarakat, pengurus RT/ RW, Kader, Tim Pemetaan swadaya,


Masyarakat (TPS dan kader) memahami serta siap melaksanakan teknik-teknik pemetaan swadaya

Pelatihan praktek pemetaan swadaya oleh KMW/Tim fasilitator.

2

Masyarakat & perangkat Kelurahan

Masyarakat

TPS dan kader masyarakat

Masyarakat

Tim Fasilitator dan Kader Masyarakat

• TPS beranggotakan dari seluruh lokasi RT/RW yang ada di kelurahan • TPS dipilih langsung warga

Lakukan pemilihan utusan-utusan dari setiap RT atau RW yang akan menjadi anggota TPS. Hasil pemilihan direkap di tingkat kelurahan untuk ditetapkan di rembug warga.

1

PESERTA

PELAKSANA

TUJUAN

NO.


Kelurahan sasaran

Balai desa atau tempat lainya yang disepakati masyarakat

RT atau RW di kelurahan sasaran

Kelurahan sasaran

Kelurahan sasaran atau kantor KMW

Seluruh RT atau RW di Kelurahan sasaran

TEMPAT

KERANGKA WAKTU Setelah FGD Refleksi Kemiskinan masyarakat

Dilaksanakan selama 1 hari pada bulan ke-3

Dilaksanakan pada minggu ke-1 s/d ke-2 pada bulan ke-3 setelah fasilitator dimobilisasi, atau maksimal 3 hari setelah pelatihan pemetaan swadaya

Paling lambat 3 hari setelah langkah ke3, yakni penggalian informasi secara langsung bersama masyarakat telah terlaksana Maksimal 3 hari setelah seluruh proses Pemetaan Swadaya di tingkat RT/ RW dilakukan

Minggu ke-4 Bulan ke-3 setelah fasilitator dimobilisasi, atau maksimal 1-2 hari setelah Rembug warga tingkat kelurahan membahas hasilhasil pemetaan swadaya

SUBSTANSI

• Kriteria Utusan dan Anggota TPS • Daftar Nama Anggota TPS • Komposisi jenis kelamin dan asal utusan (RT atau RW) • Pengisian Format PS-1. • Konsep dasar dan teknik pemetaan swadaya • Penyepakatan jadwal, pembagian tugas dan teknis pelaksanaan pemetaan swadaya. • Rencana teknis dan jadwal diinformasikan ke masyarakat, minimal 3 hari sebelumnya. Informasi yang digali dari masyarakat secara langsung adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel PMPD-4 Matriks Pemetaan Swadaya

a. b. c. d.

Peta & Profil Kemiskinan Peta & Profil Relawan dan SDM Peta dan Profil Masalah serta Potensi Ekonomi Peta dan Profil Masalah serta Potensi Lingkungan dan Permukiman e. Peta & Profil Kelembagaan Masyarakat f . Peta & Profil Kebutuhan Masyarakat a. Peta dan profil masalah serta potensi masyarakat kelurahan b. Prioritas kebutuhan riil masyarakat kelurahan

a. Format PS-2: Peta dan Profil Keluarga Miskin b. Format PS-3: Peta & Profil Relawan dan SDM c. Format PS-4: Peta dan Profil Masalah serta Potensi Wilayah d. Format PS-5: Prioritas Masalah, Potensi dan Kebutuhan Masyarakat e. Rumusan hasil pemetaan swadaya dipahami masyarakat untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Program penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis)

Tabel 3.3 Pedoman Langkah-Langkah Pelaksanaan Pemetaan Swadaya (PS)

Tabel 3.4 Matriks Pemetaan Swadaya (PS) NO.

KARAKTERISTIK INFORMASI

URAIAN

1

Peta dan Profil Keluarga Miskin

a. Kantung-kantung kemiskinan di tiap dusun dan di tingkat kelurahan b. Karakteristik kemiskinan (penyebab kemiskinan) c. Profil rumah tangga miskin (pola pendapatan dan pola belanja, asalusul) d. Demografi masyarakat miskin (jumlah KK miskin, usia, pendidikan, gender, dll) e. Keterlibatan dan/atau penerima manfaat dalam program-program kemiskinan sebelumnya

Peta dan Profil Potensi Relawan dan Sumber Daya Manusia

a. Orang-orang yang dipercaya serta dianggap paling jujur oleh masyarakat b. Figur-figur relawan, ikhlas (tanpa pamrih) dan memiliki kepedulian serta empati tinggi terhadap perbaikan nasib masyarakat miskin c. Pemuda dan perempuan yang aktif serta memiliki komitmen ke masyarakat tertinggal d. Figur-figur pemimpin formal dan pemimpin informal masyarakat e. Berpotensi Keahlian f . Berkemampuan ekonomi dan lain-lain

3

Peta dan Profil Masalah serta Potensi Ekonomi Masyarakat

a. Akses Usaha (pengusaha, pabrik, lokasi, bahan baju, pemasaran dan lain-lain) b. Akses modal c. Kelembagaan ekonomi dan keuangan, dll

4

Peta dan Profil Masalah serta Potensi Lingkungan Permukiman

a. Prasarana dan Sarana Dasar b. Perumahan

Peta dan Profil Masalah serta Potensi Sosial dan Budaya

a. Gizi dan kesehatan b. Nilai-nilai lokal c. Masalah sosial

6

Peta dan Profil Kelembagaan Setempat

a. Organisasi Masyarakat, pemuda, perempuan ,dll b. Organisasi sosial dan keagamaan c. Organisasi kepemerintahan lokal d. Norma-norma lokal (tradisi, kebiasaan, kepercayaan ,dll)

7

Peta dan Profil Kebutuhan Masyarakat

a. Prioritas Masalah Mendesak ditangani b. Peluang-peluang yang ada

2

5

52

Pedoman Teknis

Format PS-1 PEMBENTUKAN TIM PEMETAAN SWADAYA

-


: : : :

……………………… ……………………… ……………………… ………………………

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan peserta dalam Pertemuan Pembentukan Tim Pemetaan Swadaya , maka bersama ini ditetapkan pembentukan Tim Pemetaan Swadaya untuk Kelurahan ……………………… pada hari/tanggal ………… pukul ……… dengan daftar anggota sebagai berikut: No.

Nama

Identitas

Alamat L/P

Usia

Pekerjaan

Jumlah Jabatan

Suara

*) Bentuk dan tampilan tabel dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

Rapat pembentukan Tim Pemetaan Swadaya juga telah membahas dan mengesahkan keputusankeputusan sebagai berikut: 1. ....................................................................................................................................... 2. ....................................................................................................................................... 3. ....................................................................................................................................... 4. ....................................................................................................................................... 5. ....................................................................................................................................... Beserta berita acara ini juga dilampirkan risalah/notulensi pertemuan, daftar hadir peserta pertemuan, dan lampiran lain yang diperlukan. Demikian berita acara ini dibuat bagi pihak-pihak yang berkepentingan Tanggal .........................................

......................................... Fasilitator

......................................... Wakil Aparat Kelurahan

..................................... Pimpinan Pertemuan



53

Format PS-2 PETA DAN PROFIL KELUARGA MISKIN

-


: : : :

……………………… ……………………… ……………………… ………………………

Berikut ini adalah Peta dan Profil Keluarga Miskin berdasarkan Pembahasan hasil Pemetaan Swadaya yang diselenggarakan oleh masyarakat, Tim Pemetaan Swadaya serta Perangkat Kelurahan pada hari……………. tanggal ……….. pukul …… bertempat di ……………. yang dihadiri oleh ……………. peserta (terlampir).

No.

Nama-nama Keluarga Pra KS dan KS1

Lokasi Tempat Tinggal (Dusun)

Profil dan Karaketeristik Keluarga Pra KS dan KS1 Jumlah tanggungan keluarga

Pekerjaan Kepala RT & Pendamping

Pendidikan

Kondisi Rumah Tinggal

Keterlibatan & penerima manfaat program sejenis sebelumnya

*) Bentuk dan tampilan tabel disesuaikan dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan peta & uraian deskriptif

Demikian Peta dan Profil Keluarga Miskin ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pelaksanaan P2KP di kelurahan/desa kami, khususnya bagi sasaran utama P2KP, proses perencanaan program kemiskinan (Pronangkis), pembentukan KSM dan lain-lainnya. Saksi : 1. ……………………….. 2. ……………………….. 3. ……………………….. 4. ……………………….. 5. ……………………….. 6. ………………………..

(Tim Pemetaan Swadaya) (Kader Masyarakat) (Wakil BPD/Dekel/LPM/dll) (Wakil Masyarakat Pra KS/KS1) (Wakil warga RT atau RW) (dst sesuai jumlah RT atau RW)

Diketahui oleh,

.....……………….......... Kepala Kelurahan,

..................................... Fasilitator


54

Pedoman Teknis

Format PS-3 PETA DAN PROFIL RELAWAN SERTA SUMBER DAYA MANUSIA

-


: : : :

……………………… ……………………… ……………………… ………………………

Berikut ini adalah Peta dan Profil Relawan serta Potensi Sumber Daya Manusia berdasarkan Pembahasan hasil Pemetaan Swadaya yang diselenggarakan oleh masyarakat, Tim Pemetaan Swadaya dan perangkat kelurahan pada hari……………. tanggal ……….. pukul …… bertempat di ……………. yang dihadiri oleh ……………. peserta (terlampir).

No.

Nama-nama Relawan dan Potensi Sumber Daya Manusia


Profil dan Karaketeristik Relawan serta Sumber Daya Manusia Figur-figur yang dapat dipercaya, jujur & ikhlas

Tokoh-tokoh Figur-figur formal masyarakat pemuda dan (perangkat, perempuan yang lembaga dll) aktif serta mobilitas tinggi

Tokoh-tokoh informal masyarakat

Figur-figur berkemampuan ekonomi atau berkeahlian


Demikian Peta dan Profil Relawan serta Potensi Sumber Daya Manusia ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pelaksanaan P2KP di kelurahan kami, khususnya bagi proses pemilihan anggota BKM, pengelola UPK dan pemilihan pengurus serta anggota KSM. Saksi : 1. ……………………….. 2. ……………………….. 3. ……………………….. 4. ……………………….. 5. ……………………….. 6. ………………………..

(Wakil Kader Masyarakat) (Tim Pemetaan Swadaya) (Wakil Masyarakat Pra KS/KS1) (Wakil BPD/Dekel/LPM/dll) (Wakil warga RT atau RW) (dst sesuai jumlah RT atau RW)

Diketahui oleh,


..................................... Fasilitator



55

Format PS-4 PETA DAN PROFIL MASALAH SERTA POTENSI WILAYAH

-


: : : :

……………………… ……………………… ……………………… ………………………

Berikut ini adalah Peta dan Profil Masalah serta Potensi Wilayah berdasarkan Pembahasan hasil Pemetaan Swadaya yang diselenggarakan oleh masyarakat, Tim Pemetaan Swadaya dan perangkat kelurahan pada hari……………. tanggal ……….. pukul …… bertempat di ……………. yang dihadiri oleh ……………. peserta (terlampir).

No.

Prioritas Uraian Potensi dan Masalah Wilayah


Profil dan Karaketeristik Potensi dan Masalah Prasarana dan sarana dasar permukiman serta perumahan

Akses usaha, akses modal dan lembaga ekonomi/ keuangan

Kesehatan, pendidikan dan sosial

Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat


Demikian Peta dan Profil Masalah serta Potensi Wilayah ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pelaksanaan P2KP di kelurahan kami, khususnya bagi proses penyusunan rencana program penanggulangan kemiskinan (Pronangkis) maupun dalam proses pengusulan kegiatan P2KP. Yang Menyatakan: 1. ……………………….. 2. ……………………….. 2. ……………………….. 3. ……………………….. 4. ……………………….. 5. ……………………….. 6. ………………………..

(Wakil Masyarakat PraKS/KS1) (Kader Masyarakat) (Tim Pemetaan Swadaya) (Wakil Masyarakat Pra KS/KS1) (Wakil BPD/Dekel/LPM/dll) (Wakil warga RT atau RW) (dst sesuai jumlah RT atau RW)

Diketahui oleh,


..................................... Fasilitator *) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat berkoordinasi dengan KMW

56

Pedoman Teknis

Format PS-5 PRIORITAS MASALAH, POTENSI DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT

-


: : : :

……………………… ……………………… ……………………… ………………………

Berdasarkan kesepakatan peserta dalam diskusi mengenai pembahasan hasil pemetaan swadaya di tingkat kelurahan pada pada hari……………. tanggal ……….. pukul …… maka bersama ini ditetapkan dan disahkan daftar prioritas masalah, potensi dan kebutuhan masyarakat sebagai berikut:

No.

Lokasi (RT/RW/ Dusun)

Jenis kebutuhan (permukiman, perumahan, ekonomi, sosial, kesehatan dll)

Uraian Prioritas Masyarakat

Masalah

Kebutuhan

Potensi

Jangkauan keterlibatan & kemanfaatan bagi masyarakat miskin


Beserta daftar prioritas Masalah, Potensi dan Kebutuhan masyarakat ini juga dilampirkan risalah/ notulensi pertemuan, daftar hadir peserta pertemuan, Peta Kemiskinan serta Profil wilayah yang dirumuskan masyarakat dan lampiran lainnya. Demikian Daftar Prioritas ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pelaksanaan P2KP di kelurahan kami, khususnya bagi proses penyusunan rencana program penanggulangan kemiskinan (Pronangkis), pengusulan kegiatan P2KP dan kegiatan lainnya. Tanggal ………………………..

……………………….. Fasilitator

……………………….. Wakil Tim Pemetaan Swadaya

.……….……………….. Pimpinan Pertemuan

……………………….. Perwakilan Peserta


.……….……………….. Kepala Lurah/Desa



57

3.3.4 Pengorganisasian Masyarakat dan Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat a) Pengertian Pengorganisasian Masyarakat merupakan proses partisipatif warga masyarakat kelurahan sasaran untuk memilih dan memutuskan sendiri perlu tidaknya berorganisasi untuk menangani persoalan kemiskinan secara sistematik di kelurahan mereka. Bila masyarakat menganggap perlu berorganisasi agar dapat bertindak secara terorganisasi dan sistematik maka masyarakat kelurahan tersebut dapat membentuk organisasi masyarakat warga, baik dalam bentuk paguyuban atau perhimpunan dan memutuskan lembaga pimpinan kolektif yang akan memimpin organisasi masyarakat warga tersebut yang bertindak atas nama organisasi masyarakat warga tersebut terhadap pihak-pihak di dalam dan di luar komunitas tersebut. Dalam kasus P2KP lembaga pimpinan kolektif ini secara generik diberi nama BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). b) Ketentuan dasar Bila masyarakat menganggap perlu membangun organisasi sebagai wadah perjuangan, maka masyarakat dapat membentuk organisasi masyarakat warga. Ciri utama organisasi masyarakat warga adalah : • Adanya kesetaraan dimana komunitas terbentuk sebagai himpunan warga yang setara di suatu kelurahan • Tiap anggota atau warga berhimpun secara proaktif, yaitu telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum bertindak, karena adanya ikatan kesamaan (common bond), seperti kepentingan, persoalan, tujuan, dsb. • Tiap anggota atau warga berhimpun secara suka rela dan bukan karena terpaksa atau adanya paksaan • Membangun semangat saling percaya • Bekerja sama dalam kemitraan • Secara damai memperjuangkan berbagai hal termasuk dalam hal ini menanggulangi kemiskinan • Selalu bersikap menghargai keragaman dan hak azasi manusia sebagai dasar membangun sinergi • Menjunjung nilai-nilai demokrasi dalam setiap keputusan yang diambil dan secara intensif melakukan musyawarah • Selalu mempertahankan otonomi atau kemerdekaan dari berbagai pengaruh kepentingan. • Mampu bekerja secara mandiri Posisi organisasi masyarakat warga : • Di luar institusi pemerintah • Di luar institusi militer • Di luar institusi agama 58

Pedoman Teknis

• •

Di luar institusi pekerjaan atau usaha Di luar institusi keluarga Untuk memimpin organisasi masyarakat warga tersebut maka dibentuklah lembaga pimpinan kolektif terdiri dari 11 s/d 17 orang anggota yang dalam hal ini secara generik diberi nama BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Anggota BKM ini dipilih secara rahasia, tanpa calon dan tanpa kampanye (secara rinci pemilihan anggota BKM lihat Buku Pegangan Pelaku BKM). Sebagai lembaga pimpinan kolektif masyarakat, BKM hanya dapat dibangun dan dibubarkan atas kesepakatan serta keputusan dari segenap lapisan warga masyarakat di Kelurahan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar BKM benar-benar dimiliki oleh masyarakat, dan tidak dimiliki oleh sekelompok orang atau sekelompok unsur/ perwakilan masyarakat atau bahkan pihak-pihak di luar masyarakat. Kepada BKM tersebut, selanjutnya dipercaya mengendalikan pengelolaan dana abadi P2KP dan dana-dana lain yang dipercayakan kepada mereka secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dana tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, yang diputuskan oleh masyarakat sendiri melalui rembug warga, baik dalam bentuk pinjaman bergulir maupun stimulan atas keswadayaan masyarakat (hibah) untuk kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Keberadaan BKM ini merupakan prasyarat bagi pelaksanaan P2KP di kelurahan sasaran. Kedudukan serta hubungan BKM dengan perangkat kelurahan dan organisasi masyarakat formal lainnya di tingkat kelurahan tidak bersifat struktural formal, melainkan hubungan yang bersifat koordinatif, fungsional dan komplementer atau saling melengkapi serta mendukung satu sama lain. c) Tujuan • Masyarakat sadar perlunya berorganisasi dalam menanggulangi kemiskinan yang bersifat multi dimensi yang menjadi musuh bersama • Masyarakat memahami dan mampu merumuskan kriteria, dan karakteristik organisasi masyarakat warga yang benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat • Masyarakat mampu memilih pemimpin masyarakat secara rahasia, tanpa pencalonan dan kampanye untuk duduk sebagai anggota BKM; • Lembaga pimpinan kolektif (BKM) organisasi masyarakat warga terbentuk • Keberlanjutan (sustainability) P2KP di tingkat masyarakat, baik dari segi kelembagaan, kegiatan kegiatan, maupun dana terjadi.

d) Penanggung jawab Penanggung jawab pengorganisasian masyarakat adalah Tim Fasilitator e) Waktu pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan pengorganisasian masyarakat di kelurahan sasaran adalah langkah awal proses penyadaran masyarakat terhadap eksistensi dan kondisi mereka sehingga tumbuh niat untuk bangkit dan secara terorganisasi menangulangi kemiskinan di kelurahan masing-masing. Pembentukan BKM hanya dapat dilakukan masyarakat setelah diselesaikannya kegiatan pemetaan swadaya di kelurahan bersangkutan. Proses pemilihan dan penyegaran kembali anggota BKM sekurang-kurangnya dilaksanakan satu tahun sekali. f) Keluaran • Masyarakat terorganisasi dan sepakat tentang bentuk organisasi masyarakat warga • Organisasi masyarakat warga terbentuk dan disepakati oleh warga, baik yang merupakan hasil membangun organisasi baru atau revitalisasi organisasi yang ada. • Lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga (BKM) terbentuk dengan susunan anggotanya sesuai Pedoman P2KP. • AD/ART BKM telah dibahas dan disepakati

• •

masyarakat secara partisipatif. Legalisasi organisasi masyarakat warga (pencatatan ke notaris) Format BKM-1 hingga Format BKM-6 dan lampirannya

g) Indikator Kinerja • Jumlah penduduk kelurahan yang memilih anggota BKM dalam proses pemilihan tingkat akhir (tingkat kelurahan) • Jumlah penduduk yang terlibat dalam pertemuanpertemuan FGD Institusi Masyarakat, pembahasan AD/ART dan pemilihan anggota BKM sejak tingkat RT atau RW hingga di tingkat kelurahan • Jumlah organisasi masyarakat warga terbentuk dan yang telah dilegalisasi dalam bentuk paguyuban atau perhimpunan atau perkumpulan • Ketepatan dan kesesuaian pengisian Format BKM-1 hingga Format BKM-6 • Jumlah wanita dan warga miskin yang menjadi anggota BKM; h) Langkah-langkah pengorganisasian masyarakat Langkah-langkah pengorganisasian masyarakat dapat dilihat pada Tabel 3.5 Langkah-langkah Pengorganisasian Masyarakat dan Pembentukan BKM.


59

60

Pedoman Teknis

4

3

2

1

NO.

Apabila keputusan masyarakat adalah membentuk baru BKM, maka adakan pertemuan bersama seluruh wakil-wakil masyarakat dari RT/RW, kader, Tim Pemetaan Swadaya, tokoh masyarakat dan perangkat kelurahan setempat untuk menyusun panitia pembentukan BKM, menetapkan jadwal serta mekanisme pembentukan BKM

Lakukan pendekatan kepada para tokoh masyarakat, baik formal (misalnya : Lurah, ketua BPD, Kepala Dusun, RT/RW), maupun informal (seperti: pemuka agama, pemuda, tokoh wanita, masyarakat Pra KS/KS1, guru, dermawan).

Proses pengamatan dan penilaian bersama terhadap keberadaan lembaga-lembaga yang ada (LKMD, BPD, LPM, LSM dll). Berdasarkan pengamatan dan penilaian tersebut, Selanjutnya Warga masyarakat kelurahan memutuskan untuk memampukan & memperkuat organisasi yang ada atau membentuk organisasi baru dengan memilih pimpinan kolektif sebagai "BKM".

Dilakukan serangkaian FGD Institusi Masyarakat, dengan melibatkan masyarakat luas, untuk merumuskan karakteristik dan ciri organisasi masyarakat warga yang benar-benar mampu memperjuangkan suara, kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin.


Kader masyarakat difasilitasi oleh Tim Fasilitator

Fasilitator dan dibantu Kader Masyarakat

Warga menyepakati: • Panitia pembentukan BKM, jumlah wakil utusan untuk masing-masing RT/RW dalam rapat pembentukan BKM di tingkat kelurahan • Mekanisme pemilihan wakil utusan apakah dimulai dari tingkat RT atau RW atau langsung di tingkat kelurahan. • Jadwal kegiatan rembug masyarakat di tiap RT atau RW guna memilih wakil utusan masing-masing, pembahasan draft AD/ART BKM, dll.

Kader masyarakat difasilitasi oleh Tim Fasilitator

Fasilitator dan Kader Masy.

Kadern Masyarakat difasilitasi oleh Tim Fasilitator

PELAKSANA

• Perangkat pemerintah dan tokoh masyarakat formal paham substansi "BKM" dan mendukung aspirasi serta keputusan warga tentang pembentukan atau pemampuan kelembagaan masyarakat • Menyepakati rencana jadwal "pembentukan BKM" atau "pemampuan lembaga yang ada" sesuai keputusan warga.

• Pengisian Format BKM-1A dan Format BKM-1B, sebagai sarana proses penilaian lembaga-lembaga yang ada oleh masyarakat setempat. • Pengisian Format BKM-2 untuk keputusan warga tentang pemampuan atau pemilihan pimpinan kolektif organisasi baru sebagai BKM

• Masyarakat memahami substansi organisasi masyarakat warga, termasuk karakteristik, ciri dan kriterianya

TUJUAN

Masyarakat dan perangkat kelurahan

Perangkat kelurahan dan tokoh-tokoh masyarakat

Masyarakat

Masyarakat

PESERTA

Rumah warga, sekolah, lapangan, masjid dan tempat lain yang netral

Ruang pertemuan yang memadai dan netral di kelurahan itu.

Balai Kelurahan atau tempat lain

Seluruh lokasi kelurahan sasaran


TEMPAT

1. Penjelasan pentingnya BKM dalam hal sbb: a. Merupakan wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat mereka b. Wadah memperjuangkan kepentingan warga miskin c. Pengelolaan keberlanjutan P2KP d. Sebagai prasyarat tersalurnya dana bantuan P2KP e. Kebersamaan2. Penjelasan prinsip dan mekanisme pembentukan BKM

• Hakekat organisasi masyarakat warga • Makna strategis keberadaan BKM dalam P2KP. • Penjelasan aspirasi masyarakat pada hasil pemetaan swadaya mengenai kelembagaan masyarakat • Rencana Tindak “pembentukan bkm” atau “pemampuan lembaga yang ada sebagai bkm”, sesuai keputusan masyarakat.

• Ciri-ciri, sifat dan kriteria lembaga yang sesuai dengan BKM, khususnya yang berkaitan dengan: keluasan penerimaan masyarakat (akseptable), apakah bertumpu pada masyarakat atau tidak, pengambilan keputusan kolektif, transparan, demokratis, akuntabilitas, partisipatif dan penilaian berfungsi atau tidaknya lembaga itu. • Lembaga yang memenuhi persyaratan di atas dapat difungsikan sebagai BKM. Sebaliknya bila tidak, perlu dibentuk lembaga baru atau memilih lembaga lain yang ada

• Bentuk organisasi masyarakat yang benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat • Kriteria organisasi masyarakat yang dibutuhkan masyarakat dan cocok untuk menangani P2KP (inklusif, partisipatif, akuntabel, aspiratif & mengakar)

SUBSTANSI

Tabel 3.5 Langkah-Langkah Pengorganisasian Masyarakat dan Pembentukan BKM

Minggu ke-4 bulan ke-4

Akhir minggu ke-3 bulan ke-4 setelah fasilitator dimobilisasi

Bersamaan dgn FGD Institusi Masyarakat. Kaji profil kelembagaan dari hasil Pemetaan Swadaya bersama masyarakat

Minggu ke 1-3 bulan ke-4 setelah fasilitator dimobilisasi atau setelah pelaksanaan P2KP di kelurahan tersebut.

KERANGKA WAKTU


61

6

5

NO.

• Kesepakatan kriteria anggota BKM • Pemilihan dan penetapan anggota BKM (Format BKM-3) • Penetapan AD/ART BKM. • Pembentukan Nama BKM • Pengesahan pengurus harian BKM & pengelola UPK oleh Rapat Anggota BKM • Hasil rapat pembentukan dituangkan dalam Format BKM-4 dan Lampiran Format BKM-4 serta diserahkan ke fasilitator

• Kesepakatan kriteria wakil utusan dari masing-masing RT/RW • Pemilihan dan penetapan wakil utusan dari masingmasing RT/RW • Aspirasi dan masukan terhadap draft AD/ART BKM.

Masyarakat di tingkat RT atau RW mengadakan pertemuan dengan melibatkan segenap komponen masyarakat untuk memilih wakil utusan mereka dalam rapat pembentukan BKM di tingkat kelurahan. Peserta pertemuan tingkat RT atau RW tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan luas bagi keterlibatan perempuan dan masyarakat miskin.

Selanjutnya, lakukan Rapat Pembentukan BKM di tingkat kelurahan dengan dihadiri seluruh wakil-wakil utusan dari RT atau RW yang terpilih, yang sekaligus sebagai peserta Rapat. Jumlah peserta Rapat pembentukan dan pemilihan anggota BKM di tingkat kelurahan minimal sebesar 2% dari jumlah penduduk dewasa di kelurahan tersebut.

TUJUAN


BKM, kader masyarakat & Panitia pembentukan BKM

Fasilitator dan dibantu Kader Masyarakat

PELAKSANA

Lanjutan Tabel 3.5 Langkah-Langkah Pengorganisasian Masyarakat dan Pembentukan BKM

Wakil-wakil utusan dari RT/ RW yang terpilih. Kehadiran pihakpihak lain di luar wakil utusan tersebut pada Rapat Pembentukan BKM hanya sebagai peninjau dan mereka tak punya hak suara

Masyarakat, perangkat RT atau RW dan Panitia PembentukanBKM

PESERTA

Rumah warga, sekolah, masjid dan tempat lain yang netral

TEMPAT

Minggu ke-3 bulan ke-5, setelah proses pemilihan wakil utusan rapat pembentukan BKM di semua RT atau RW telah terlaksana

Minggu ke-1 s/d minggu ke-2 bulan ke-5 setelah rapat penetapan jadwal dan mekanisme pemilihan di atas

• FGD/diskusi reflektif tentang Kriteria Pemimpin yang dibutuhkan masyarakat. • Sepakati kriteria wakil utusan yang akan dipilihnya dengan berpedoman pada nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan. Ingatkan bahwa nilai-nilai tersebut dapat dimiliki baik oleh laki-laki maupun perempuan, tua atau muda, kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak dll .• Gunakan hasil pemetaan swadaya berupa Peta dan Profil Relawan serta SDM dari RT atau RW bersangkutan sebagai bahan referensi masyarakat .• Secara rahasia, masyarakat menuliskan 5-7 nama orang yang dinilai paling memenuhi kriteria yang disepakati. • Lakukan perhitungan suara dan tetapkan daftar suara terbanyak hingga mencapai kuota jumlah wakil utusan dari RT atau RW bersangkutan. Hasil pemilihan diserahkan ke Panitia pemilihan dan kader masyarakat. • Perlu diingat, Proses pemilihan dilakukan secara langsung, rahasia, tertulis, jujur dan partisipatif. Tanpa ada proses pencalonan atau kampanye dan rekayasa dari siapapun. • Pembahasan Draft AD/ART BKM • Membahas kriteria anggota BKM berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan. Gunakan Peta, Profil Relawan, SDM, maupun kriteria yang dirumuskan di RT/RW sebagai referensi. • Pemilihan anggota-anggota BKM dilakukan secara langsung, rahasia, tertulis, jujur dan partisipatif. Tanpa ada pencalonan diri ataupun kampanye dan rekayasa dari pihak manapun. • Hanya wakil-wakil utusan RT atau RW yang telah dipilih masyarakat yang memiliki hak suara Dalam hal ini peserta rapat menuliskan beberapa nama yang dipilihnya (dianjurkan 5-7 nama) yang dianggap memenuhi kriteria yang disepakati bersama. • Nama-nama yang memperoleh suara terbanyak hingga mencapai jumlah anggota BKM yang disepakati, ditetapkan sebagai anggota BKM di kelurahan bersangkutan. Jumlah anggota BKM harus ganjil untuk memudahkan pengambilan keputusan.

KERANGKA WAKTU

SUBSTANSI

62

Pedoman Teknis

• Memberi masyarakat kelurahan menyampaikan saran dan masukan terhadap keputusan tersebut. • Menyempurnakan hasil-hasil Rapat pembentukan BKM, berdasarkan masukan dan saran masyarakat yang diterima

• Keanggotaan, struktur, organisasi, peran dan fungsi lembaga yang ada dapat memenuhi kriteria sebagai BKM P2KP

• Penilaian BKM dengan saran Model Penilaian Format BKM5A dan Format BKM-5B • Hasil penilaian dituangkan di Format BKM-6.

Dalam hal masyarakat setempat memutuskan untuk memfungsikan dan memampukan lembaga yang telah ada sebagai BKM, fasilitator serta kader masyarakat akan memfasilitasi masyarakat untuk menempuh langkah 5 hingga langkah 7 di atas, dengan fokus pada restrukturisasi keanggotaan, kelembagaan dan organisasi agar sesuai dengan kriteria BKM dalam P2KP

Untuk menilai BKM yang terbentuk apakah mempunyai potensi untuk berkembang atau tidak, lakukan penilaian setelah BKM terbentuk dan secara rutin setiap 3 bulan sekali

8

9

TUJUAN

Penyebarluasan hasil-hasil keputusan rapat pembentukan BKM kepada seluruh lapisan masyarakat dan pihak terkait lainnya


7

NO.

Fasilitator dan Kader

Fasilitator dan Kader

BKM, kader masyarakat dan Panitia pembentukan BKM

PELAKSANA

Lanjutan Tabel 3.5 Langkah-Langkah Pengorganisasian Masyarakat dan Pembentukan BKM

Masyarakat

Masyarakat

Masyarakat

PESERTA

Kelurahan sasaran


Kelurahan sasaran

TEMPAT

• Kinerja BKM • Kinerja Anggota BKM • Kinerja UPK dan Pengelolanya, dll

• Apakah anggota-anggota dari lembaga tersebut telah dipilih melalui proses yang demokratis, partisipatif, akuntabel dan inklusif ataukah harus dipilih ulang sesuai ketentuan P2KP • Apakah struktur lembaga tersebut harus direvisi serta dimodifikasi • Apakah AD/ART lembaga tersebut telah memenuhi ciri dan karakteristik organisasi masyarakat warga dalam P2KP, dll

• Daftar Nama Anggota BKM terpilih • Daftar Nama Pengurus Harian BKM dan UPK • AD/ART BKM

• Hasil perhitungan suara pemilihan anggota BKM tkt Kelurahan dituangkan dalam Format BKM-3. • Anggota-anggota BKM kemudian mengadakan Rapat Anggota untuk Pemilihan Pengurus BKM dan Pengelola UPK, dengan ketentuan dan mekanisme yang sama; langsung, rahasia, tanpa pencalonan dan kampanye • Khusus untuk pengelola UPK, selain dapat dipercaya, juga harus orang yang profesional atau setidaknya dianggap mampu mengelola keuangan dan pembukuan. • Hasil pemilihan disampaikan ke seluruh peserta Rapat Pembentukan BKM pada saat itu pula.

SUBSTANSI

Setelah BKM terbentuk dan seterusnya secara rutin selama tiga bulan sekali

Pada saat masyarakat memutuskan untuk memampukan lembaga yang ada sebagai BKM

Minggu ke-4, maksimal 3 hari setelah rapat pembentukan BKM.

KERANGKA WAKTU

Format BKM-1A REKAPITULASI PENILAIAN KELAYAKAN LEMBAGA MASYARAKAT LOKAL YANG ADA

No

Sumber Nilai

1

Tokoh Masyarakat

2

Anggota Masyarakat

3

Fasilitator

Nilai Akhir

Total Nilai Nilai Akhir 2 *)

*) Rumus penghitungannya adalah "nilai akhir 2 = total nilai/3"

Format BKM-1B PENILAIAN KELAYAKAN LEMBAGA MASYARAKAT LOKAL YANG ADA

Derajat Pencapaian Kriteria

No.

Aspek yang Dinilai

Kriteria

1

Proses Pembentukan

Proses pembentukan ditentukan oleh warga secara partisipatif dan demokratik berdasarkan kebutuhan warga.

2

Tujuan lembaga

Tujuan dirumuskan serta disepakati bersama oleh warga masyarakat.sebelum pembentukan lembaga

3

Legitimasi dan prospek keberlanjutan (Sustainability)

Legitimasi oleh warga masyarakat. Legalisasi hanya bersifat mengukuhan terhadap kesepakatan warga. Lembaga hanya dapat dibubarkan oleh warga yang tergabungan dalam himpunan warga, dan tidak oleh peraturan atau surat keputusan pemerintah maupun pihak lainnya.

4

Pola kepemimpinan

Bersifat pimpinan kolektif dan dipilih langsung oleh masyarakat.

5

Kriteria pemimpin

Perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan

6

Pola pengambilan keputusan

Keputusan diambil secara kolektif atas dasar musyawarah atau suara terbanyak, bila menyangkut kepentingan orang banyak maka dilakukan secara partisipatif dengen melibatkan semua pihak yang terkait.

7

Posisi lembaga

Di luar lembaga pemerintah, militer, agama, pekerjaan dan keluarga

Jumlah Nilai Akhir 1 *) *) Rumus penghitungan nilai akhir 1 adalah "jumlah total / 7 "


63

Penjelasan pengisian penilaian kelayakan lembaga masyarakat lokal yang ada Format BKM-1A dan Format BKM-1B adalah alat untuk menilai apakah lembaga lokal yang telah ada layak menjalankan peran dan fungsi sebagai BKM dalam P2KP. Langkah-langkah pengisian Format BKM-1A dan Format BKM-1B adalah: 1. Tentukan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan dalam penilaian ini : a. Tokoh masyarakat b. Anggota masyarakat/anggota kelompok Diskusi Terarah warga masyarakat c. Fasilitator (Setiap sumber dapat terdiri atas beberapa orang)

2. Penilaian dari sumber individual dilakukan dengan menggunakan metode wawancara individual; sedangkan penilaian dari sumber kelompok (warga masyarakat) dilakukan dengan menggunakan teknik diskusi kelompok terarah (focussed group discussion). 3. Diskusikan sebagaimana yang tercantum dalam Format BKM-1B. Petunjuk penilaiannya adalah : a. 1 = buruk sekali : sangat bertolak belakang dengan kriteria yang diharapkan b. 2 = buruk : masih jauh dari kriteria yang diharapkan c. 3 = cukup : hanya sebagian yang memenuhi kriteria yang diharapkan d. 4 = baik : hampir memenuhi atau mendekati kriteria yang diharapkan e. 5 = baik sekali : sepenuhnya memenuhi kriteria yang diharapkan 4. Perhatikan, hanya ada 1 nilai untuk setiap aspek yang dinilai. 5. Jumlahkan seluruh nilai yang diperoleh dari 7 aspek tadi dan masukkan angka jumlah ini ke dalam kolom jumlah. Selanjutnya, bagi angka jumlah ini dengan 7, lalu masukkan hasilnya ke kolom Nilai Akhir 1. 6. Masukkan Nilai Akhir 1 dari masing-masing sumber penilaian (ada 3 sumber penilaian; lihat Langkah 1 diatas), ke dalam Format BKM-1A. 7. Nilai Akhir 2 diperoleh dari Total Nilai dari tiap sumber informasi dibagi tiga. 8. Lembaga yang memenuhi kriteria sebagaimana tertera dalam Format BKM 1B dan dapat menjalankan peran BKM adalah lembaga yang memiliki Nilai Akhir 2 minimal 3.

64

Pedoman Teknis

Format BKM-2 BERITA ACARA PENILAIAN LEMBAGA MASYARAKAT LOKAL YANG ADA

-


: : : :

……………………… ……………………… ……………………… ………………………

Berdasarkan hasil penilaian bersama, untuk kepentingan pembentukan BKM di Kelurahan ................, ditetapkan bahwa *) : 1) Lembaga yang bernama ……………………… ……………………… ……………………… dinyatakan layak dan dapat difungsikan sebagai BKM P2KP terhitung mulai saat ditandatanganinya Berita Acara ini. Pengaturan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penambahan peran dan fungsi BKM, restrukturisasi ataupun penyesuaian lainnya pada lembaga ini merupakan tanggung jawab bersama antara pengurus lembaga, calon-calon anggota BKM, perangkat kelurahan, wakil atau utusan masyarakat RT/RW dan Kader Masyarakat, dengan difasilitasi oleh Fasilitator/KMW. atau 2) Lembaga-lembaga yang ada di Desa/kelurahan tidak dapat difungsikan sebagai BKM P2KP. Karena itu, perlu dibentuk lembaga baru untuk keperluan pembentukan BKM ini. *) Pilih salah satu Tanggal ………………………..

……………………….. Ketua Lembaga

……………………….. Kader Masyarakat

.……….……………….. KMW

……………………….. Masyarakat

……………………….. Team Fasilitator Kecamatan

.……….……………….. Masyarakat

Catatan : Ketua Lembaga ikut menandatangani bila pilihan yang ada adalah butir 1.



65

Format BKM-3 HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN ANGGOTA BKM

-


: : : :

……………………… ……………………… ……………………… ………………………

DAFTAR PERAIH SUARA TERBANYAK PEMILIHAN CALON ANGGOTA BKM PERIODE TAHUN ..............................

No

Nama

Perolehan Jumlah Suara

Alamat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dst

*) Bentuk dan tampilan tabel disesuaikan dengan kebutuhan serta perlu dilengkapi dengan uraian deskriptif

Tanggal ………………………..


……………………….. Panitia Pembentukan BKM




.……….……………….. Perwakilan Peserta

*) Jumlah anggota BKM harus ganjil, disarankan minimal 11 orang dan maksimal 17 orang.


66

Pedoman Teknis

Format BKM-4 BERITA ACARA PEMBENTUKAN BKM

-


: : : :

……………………… ……………………… ……………………… ………………………

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan Rapat Pembentukan BKM yang dihadiri oleh……... orang, bersama ini ditetapkan pembentukan BKM ..........................................., pada hari .................. tanggal .................... pukul ......................... Rapat pembentukan BKM juga telah membahas dan mengesahkan keputusan-keputusan sebagai berikut: 1. Daftar Nama Anggota BKM untuk masa jabatan tahun ......................... 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKM ............................ 3. Manajer Unit Pengelola Keuangan (UPK) untuk masa jabatan tahun ............ s.d. ............ Beserta berita acara ini juga dilampirkan risalah/notulensi pertemuan, daftar hadir peserta pertemuan, Daftar peraihan suara untuk anggota BKM dan Pengelola UPK. Demikian berita acara ini dibuat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Tanggal ………………………..






.……….……………….. Perwakilan Peserta

*) Bentuk dan tampilan format disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing


67

Lampiran Format BKM-4 DAFTAR PENGELOLA UPK

-


: : : :

……………………… ……………………… ……………………… ………………………

DAFTAR PENGELOLA UPK DESA/KELURAHAN ........................................... PERIODE TAHUN ........................................ Uraian

Nama

Jabatan

Alamat

Jenis Kelamin

Pekerjaan

Pengelola UPK

Tanggal ………………………..



.……….……………….. Pimpinan Rapat Anggota

……………………….. Peserta Rapat

……………………….. Peserta Rapat

.……….……………….. Peserta Rapat


68

Pedoman Teknis

Format BKM-5 A REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA BKM

No 1 2 3 4

Sumber Nilai

Nilai Akhir

Unsur Tokoh Masyarakat Unsur Anggota Masyarakat Miskin (KSM) Unsur BKM Unsur Aparat Kelurahan Total Nilai Akhir A Nilai Akhir B*)

*) Nilai Akhir B = Total Nilai Akhir A dibagi 4


69

Format BKM-5 B EVALUASI KINERJA BKM

Nama BKM Kelurahan/Desa Kecamatan Kab./Kota

No.

Aspek yang Dinilai

: : : :

................................. ................................. ................................. .................................

Kinerja yang Diharapkan

Diisi oleh Tanggal


: (Unsur Penilai) : __________

Bobot

0 s/d 5

1

Demokrasi

• Keputusan BKM diambil melalui Rapat anggota BKM, dimana tiap anggota BKM mempunyai suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan. (3) • Dalam setiap kegiatan, maupun kebijakan dan keputusan yang dilakukan, tidak terdapat pembedaan terhadap suku, agama, kelompok maupun pria/ wanita. (2)

15

2

Partisipasi

• Proses pembentukan dan pemilihan anggota BKM melibatkan seluruh warga/ elemen masyarakat kelurahan. (2) • Masyarakat merasa puas dan terwakili dengan anggota BKM yang terpilih. (1) • Terdapat kontrol masyarakat terhadap hasil dan mekanisme kerja BKM. (1) • Masyarakat dan KSM aktif berkonsultasi dengan para anggota/pengurus BKM, baik dalam hal penyiapan proposal pengembangan usaha KSM maupun kegiatan lainnya. (1)

10

3

Transparansi

• Secara rutin dan berlanjut BKM mengumumkan laporan kegiatan BKM yang berupa a.l. daftar nama KSM dan jumlah dana yang diterima KSM, jumlah pinjaman berikut status pembayaran cicilan pinjaman; daftar nama KSM untuk PSD, jenis sarana yang dibangun, termasuk besarnya pendanaan; aset BKM dan akumulasi besarnya perolehan bunga yang diperoleh dan overhead cost BKM; di 5 (lima) tempat terbuka dan strategis di wilayah Kelurahan. (2) • Terdapat unit pengaduan dan penyelesaian konflik di BKM, yang secara rutin memantau dan menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan. (1) • Upaya sosialisasi yang terus berlanjut kepada seluruh warga tentang fungsi dan mekanisme kerja BKM, sehingga terdapat pemahaman warga kelurahan dan kontrol masyarakat tentang fungsi dan mekanisme kerja BKM. (1) • Sebagian besar warga kelurahan sasaran mengetahui keberadaan, mengenalanggota/ pengurus, serta paham fungsi dan mekanisme kerja BKM. (1)

Nilai

Permasalahan dan Saran

20

*) Nilai Akhir A = Jumlah nilai dari masing-masing aspek yang dinilai Nilai dari masing-masing Aspek Yang Dinilai = Angka Derajat Pencapaian Kinerja (1 - 5) dibagi 5 dikalikan bobot aspek yang dinilai

70

Pedoman Teknis

lanjutan evaluasi kinerja BKM

No. 4

5

6

7

Aspek yang Dinilai Akuntabilitas

Desentralisasi

Keadilan

Kesederhanaan & Kesukarelaan



Bobot

0 s/d 5

• Ada pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik, ditunjukkan dengan adanya sistem pembukuan dan pelaporan UPK tentang administrasi dan keuangan BKM, yang baik dan memenuhi prinsip akuntansi.(0,5) • Melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) bersama warga masyarakat. (1) • BKM secara sukarela mengauditkan diri atas pertanggungjawabannya dalam pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan P2KP kepada Akuntan Publik, atau pihak lain yang mempunyai kompetensi secara substansial dengan pengesahan oleh Akuntan Publik. (1) • BKM mempunyai bentuk kelembagaan dan keorganisasian yang diatur dalam AD/ART BKM yang secara optimal akan mampu mengakomodasikan visi dan misi P2KP sebagai lembaga komunitas yang secara berkelanjutan akan menyelesaikan berbagai persoalan kemiskinan masyarakat. (0,5) • BKM memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam konteks: penyiapan calon penerima bantuan/ kelompok sasaran; pembentukan KSM; penyiapan usulan KSM; pembinaan KSM dan usahanya. (0,5) • Warga kelurahan sasaran merasa puas terhadap kinerja BKM, serta merasa yakin bahwa BKM dapat terus berlanjut sebagai organisasi masyarakat warga yang berorientasi pada pemecahan persoalan kemiskinan masyarakat di kelurahan tersebut. (0,5) • BKM bertanggungjawab kepada rembug warga masyarakat tingkat kelurahan (1) • Fungsi BKM lebih sebagai forum pengambil keputusan dan kebijakan melalui musyawarah anggota, dan sebagai pelaksana dilakukan oleh UPK atau Unit Pelaksana lainnya yang dibentuk. (3) • BKM sebagai lembaga komunitas yang dibentuk oleh dan untuk kepentingan masyarakat, dapat bertindak independen untuk kepentingan orang miskin di wilayah kelurahan tersebut. (2) • Dalam pengambilan keputusan BKM, prioritas lebih ditujukan untuk usulan kegiatan KSM yang lebih bermanfaat bagi kelompok miskin.(3) • Masyarakat/warga merasa bahwa dalam pengambilan keputusannya BKM telah bertindak obyektif dan tidak pilih kasih.(2) • Dalam menjalankan operasionalnya, dirasakan oleh warga bahwa anggota BKM berlaku sederhana. Hal ini dapat dilihat antara lain melalui jumlah penggunaan dana BOP yang wajar untuk biaya operasionalnya BKM.(1) • Anggota BKM bekerja atas dasar sukarela, dalam arti tidak bermotivasi menjadi anggota BKM agar mendapatkan penghasilan.(4) Nilai Akhir A*)

Nilai

Permasalahan dan Saran

20

10

15

10

100


71

Penjelasan Pengisian Evaluasi Kelayakan BKM Format BKM-5 A dan Format BKM-5 B adalah alat untuk menilai apakah BKM dalam melaksanakan fungsi dan mekanisme kerjanya sudah sesuai dengan harapan atau masih perlu dilakukan perbaikan. Adapun langkah-langkah pengisian Format BKM-5 dan lampirannya, adalah: 1. Tentukan dan/atau bentuklah sumber-sumber informasi yang dibutuhkan dalam penilaian, misal: (a) Unsur Tokoh Masyarakat (termasuk didalamnya RT, RW), (b) Unsur anggota masyarakat miskin yang belum atau sudah mendapat bantuan P2KP, (c) Unsur rembug warga, dan (d) Unsur aparat kelurahan. 2. Penilaian dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat melalui diskusi kelompok terarah (FGD) oleh anggota masing-masing unsur, dengan difasilitasi oleh faskel. 3. Diskusikan dan tentukan derajat pencapaian kinerja masing-masing aspek yang dinilai sebagaimana yang tercantum dalam Format BKM-5 B. Petunjuk penilaiannya adalah: •

1 = buruk

: sangat bertolak belakang dengan kinerja yang diharapkan

•

2 = kurang

: masih jauh dari kinerja yang diharapkan

•

3 = cukup

: telah menjurus pada kinerja yang diharapkan

•

4 = baik

: mendekati/ hampir sesuai dengan kinerja yang diharapkan

•

5 = baik sekali

: sesuai dengan kinerja yang diharapkan

4. Untuk menghindari bias penilaian karena adanya dominasi salah seorang, atau ada rasa sungkan untuk berbeda pendapat dalam menetapkan derajat pencapaian kinerja BKM, disarankan agar masing-masing anggota unsur penilai melakukan penilaian dan kemudian dengan difasilitasi faskel dilakukan rata-rata penilaian, yang merupakan konsolidasi hasil penilaian unsur penilai. 5. Perhatikan, hanya ada 1 nilai untuk setiap aspek yang dinilai. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan pencapaian BKM sampai saat ini terhadap beberapa poin yang terdapat dalam kolom "kinerja yang diharapkan" sesuai dengan masing-masing "aspek yang dinilai" dan dilakukan penggabungan dalam kolom "derajat pencapaian kinerja" dengan penilaian antara 1 - 5, sebagaimana poin 3. 6. Tentukan nilai dari setiap aspek yang dinilai, dengan rumus = derajat pencapaian kinerja (1 - 5) dibagai 5 (lima) dikali bobot dari masing-masing aspek yang dinilai. 7. Jumlahkan seluruh nilai yang diperoleh dari 7 aspek yang dinilai, dan masukkan angka jumlah ini kedalam kolom Nilai Akhir A. 8. Masukkan Nilai Akhir A dari masing-masing unsur penilai (ada 4 unsur penilai; lihat langkah 1 diatas), kedalam Format BKM-5 A 9. Nilai Akhir B, (yang merupakan nilai rata-rata dari hasil penilaian masing-masing unsur penilai) diperoleh dari Total Nilai Akhir A dibagi 4. 10. Hasil evaluasi kinerja BKM, dapat dikelompokkan dalam kategori: a. BKM yang mempunyai Nilai Akhir B < 60 masuk dalam kategori "Kurang" dan perlu pembinaan yang intensif (khusus); b. BKM dengan Nilai Ahir B antara 60 - 80 masuk dalam kategori "Cukup" tapi masih membutuhkan pembinaan rutin; c. BKM dengan nilai akhir B > 80, masuk dalam kategori "Baik" dan perlu dijaga kinerjanya melalui pembinaan yang sifatnya konsultatif. 11. Hasil penilaian langsung dikonfirmasikan ke BKM yang bersangkutan, perangkat kelurahan dan masyarakat setempat sebagai masukan bagi proses pembinaan selanjutnya guna mencapai kemandirian BKM dan hasilnya dicatat dalam berita acara Format BKM 6. 12. Penilaian dilakukan per 3 (tiga) bulan sekali, sampai dengan masa penugasan KMW/Faskel selesai, dan selanjutnya dilakukan secara mandiri oleh masyarakat difasilitasi kader masyarakat.

72

Pedoman Teknis

Format BKM-6 BERITA ACARA HASIL PENILAIAN KINERJA BKM

-


: : : :

……………………… ……………………… ……………………… ………………………

Berdasarkan pengamatan, penilaian, dan pembahasan bersama antara perangkat desa/kelurahan, tokoh masyarakat serta masyarakat mengenai hasil kerja BKM selama periode 3 bulan pertama/3 bulan kedua/3 bulan berjalan sebelumnya**). Disepakati bahwa: **) •

BKM yang terbentuk telah berjalan sebagaimana diharapkan dan karena itu, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan P2KP.

• •

BKM yang terbentuk tidak optimal berfungsi dan karena itu, perlu diperbaiki kinerjanya. BKM yang terbentuk tidak dapat difungsikan untuk kepentingan P2KP. **) Pilih salah satu Untuk itu akan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan P2KP.

Tanggal ………………………..

……………………….. KMW

……………………….. Perwakilan Rembug warga

.……….……………….. Fasilitator

..............……….……………….. Perwakilan Masyarakat Miskin Tembusan kepada: PJOK ....................................... *) Bentuk dan tampilan format dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan uraian deskriptif.


73

3.3.5 Perencanaan Partisipatif (PP) a) Pengertian Perencanaan Partisipatif adalah suatu tata cara perencanaan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder). Dalam praktek, perencanaan partisipatif ini merupakan serangkaian kegiatan pertemuan atau rembug warga yang intensif yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghasilkan rencana pembangunan. Untuk P2KP ini berarti rencana penanggulangan kemiskinan atau program penangulangan kemiskinan (Pronangkis) atau juga sering disebut "community development plan" berdasarkan hasil Pemetaan Swadaya, yakni penilaian kebutuhan dan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Perencanaan Partisipatif (Participatory Planning) ini dilakukan sebagai alat pembelajaran masyarakat agar lebih mampu dalam menganalisis keadaan sendiri, mengidentifikasi potensi, merumuskan kebutuhan nyatanya, dan menyepakati rencana kegiatan untuk memperbaiki kondisi mereka. b) Ketentuan Dasar Perencanaan partisipatif ini merupakan satu rangkaian dengan pemetaan swadaya sehingga dalam melakukan perencanaan partisipatif harus juga memperhitungkan/ memperhatikan hal-hal sebagai berikut : • Melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pihakpihak yang terkait dan berkepentingan • Mengakomodasi berbagai kepentingan dan agenda yang berbeda. • Mengakomodasi keterbatasan tiap unsur masyarakat dan perbedaan komitmen • Menetapkan visi dan misi kelurahan/desa sebagai kesatuan arah dan alat pemersatu berbagai kepentingan dan agenda • Ditetapkan batasan/cakupan kerja perencanaan yang realistis • Tetap menjaga momentum agar partisipasi masyarakat dapat tetap digalang • Fleksibel dalam tata cara pelaksanaan • Menghargai budaya dan kearifan setempat • Berangkat dari potensi masyarakat sendiri (keswadayaan) • Menggunakan sumberdaya luar secara bijaksana dan hemat, termasuk dalam pemanfaatan tenaga ahli dan dana • Dapat dibangun kelompok inti yang menjadi motor perencanaan itu sendiri terdiri dari Kader Masyarakat dan Tim Pemetaan Swadaya • Dilakukan secara dinamis dan interaktif melalui serangkaian lokakarya dan kerja kelompok inti. Semua hal tersebut dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai P2KP, yaitu dapat dipercaya, ikhlas, kejujuran, keadilan, kesetaraan, kebersamaan dalam keberagaman 74

Pedoman Teknis

Apapun jenis klasifikasi kegiatan yang diusulkan masyarakat, harus senantiasa diiringi dengan kontribusi keswadayaan masyarakat, sebagai wujud komitmen mereka untuk membangun pondasi kemandiriannya.

Dengan demikian, masyarakat di kelurahan sasaran dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan P2KP maupun penanggulangan kemiskinan, tidak sekedar didasarkan pada "daftar keinginan" sekelompok atau pihak tertentu, melainkan benarbenar berbasis kebutuhan nyata seluruh lapisan masyarakat serta dengan strategi jelas dan terarah. c) Tujuan Perencanaan partisipatif ini memiliki tujuan ganda sebagai berikut: • Masyarakat bersama-sama belajar merumuskan dan memutuskan langkah-langkah pembangunan yang perlu dilakukan untuk membangun komunitas mereka dan khususnya menanggulangi kemiskinan yang masih dialami oleh sebagian besar warga (pemberdayaan). • Menghasilkan suatu rencana pembangunan yang komprehensif yang merupakan hasil kesepakatan bersama d) Penanggungjawab Penanggungjawab pelaksanaan perencanaan partisipatif untuk menyusun Pronangkis adalah BKM dengan dibantu oleh Kader Masyarakat dan Tim Pemetaan Swadaya serta difasilitasi oleh Tim Fasilitator. e) Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan perencanaan partisipatif hanya dapat dilakukan setelah ada hasil dari Pemetaan Swadaya dan BKM di kelurahan yang bersangkutan telah terbentuk. Selanjutnya, evaluasi dan penyempurnaan serta penyusunan rencana tahunan melalui perencanaan partisipatif sekurang-kurangnya dilaksanakan satu tahun sekali. f) Keluaran Keluaran yang diharapkan dari proses perencanaan partisipatif adalah : • Visi dan misi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah masing-masing • Program jangka menengah penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis) untuk 3 tahun • Rencana tahunan penangulangan kemiskinan (Renta Pronangkis) untuk tahun pertama g) Langkah-langkah Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan perencanaan partisipatif dapat dilihat pada Tabel 3.6 Langkah-langkah Kegiatan Perencanaan Partisipatif.


75

• Penguatan kapasitas kader dan BKM. • Kader dan BKM menguasai teknik-teknik perencanaan partisipatif

• Masyarakat RT atau RW menyepakati Pronangkis setempat berdasarkan hasil pemetaan swadaya di RT atau RW-nya • Masyarakat RT atau RW setempat dapat menyepakati gagasan atau aspirasi dan usulan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang akan diusulkan untuk dibahas pada lokakarya perencanaan Pronangkis tingkat kelurahan.

Aspirasi dan usulan Kader masyarakat dapat dipelajari oleh Masyarakat BKM dan perangkat kelurahan dan TPS

Sebelum pelaksanaan perencanaan partisipatif, kader-kader masyarakat dan BKM mengikuti serangkaian pelatihan dasar dalam hal: • Pelatihan dasar (siklus P2KP) • Manajemen dan Organisasi nonprofit (institusi masyarakat) • Perencanaan Partisipatif

Rembug-rembug warga di tiap RT atau RW untuk membahas dan menyepakati visi, misi dan gagasan-gagasan serta aspirasi yang akan disampaikan pada lokakarya perencanaan tingkat kelurahan. Pada rembug warga tersebut diharapkan peran serta dan keterlibatan optimal dari perempuan serta kelompok masyarakat rentan setempat.

Seluruh hasil rembug-rembug warga tingkat RT atau RW direkap oleh kader masyarakat dan Tim Pemetaan Swadaya untuk selanjutnya diserahkan ke BKM dengan tembusan ke Lurah.

2

3

4

BKM dan kader masyarakat, difasilitasi Tim fasilitator

KMW dan Training Provider

BKM dan kader

• Menginventarisasi gagasangagasan yang diaspirasikan masyarakat sebagai respon terhadap hasil prioritas masalah, kebutuhan dan potensi yang telah disepakati tersebut.

Ketua RT/RW dan warga masyarakat sasaran di tingkat RT/ RW, telah menerima hasil pemetaan swadaya dari BKM, berupa daftar prioritas masalah, potensi dan kebutuhan masyarakat tingkat Desa/Kelurahan.

1

PELAKSANA

TUJUAN

NO.


BKM dan perangkat kelurahan

Ketua RT/ RW, Tim Pemetaan Swadaya, dan masyarakat

Anggota BKM dan Kader Masyarakat

Masyarakat

PESERTA

Kantor BKM dan kantor kelurahan

Rumah, sekretariat, masjid, sekolah dan sarana pertemuan lainnya di RT atau RW bersangkutan

Tempat pelatihan yang representatif


TEMPAT

Minggu ke-1 bulan ke-6 setelah fasilitator dimobilisasi atau dilakukan setelah BKM terbentuk

Hasil dari pemetaan swadaya sudah dapat diterima sejak bulan ke-4, hingga bisa paralel sampai akhir bulan ke-5

KERANGKA WAKTU

• Daftar usulan kegiatan dan aspirasi lainnya dari seluruh RT atau RW yang ada di kelurahan tersebut

Akhir dari Minggu ke-3 bulan ke-6

• Visi dan misi masyarakat kelurahan secara Minggu ke-2 hingga keumum dan kaitannya dengan kemiskinan• 3 bulan ke-6 Gagasan kegiatan yang dapat ditangani masyarakat setempat (RT/RW) secara swadaya. • Gagasan kegiatan warga yang diusulkan untuk dibahas pada lokakarya perencanaan Pronangkis tingkat Kelurahan • Penetapan utusan warga setempat sebagai calon utusan peserta lokakarya perencanaan tingkat kelurahan (Jumlah masing-masing utusan RT/ RW ditetapkan Rapat Anggota BKM, dengan mempertimbangkan proporsi keterlibatan masyarakat rentan) • BKM pada saat yang bersamaan mengadakan koordinasi dengan pihak kelurahan untuk persiapan kegiatan lokakarya perencanaan Pronangkis tingkat Kelurahan

• Konsep dasar dan siklus proyek P2KP • Institusi Masyarakat • Prinsip, Metode dan Teknik-teknik Perencanaan partisipatif

• Penyebarluasan Daftar prioritas Masalah, Potensi dan Kebutuhan Masyarakat berdasarkan hasil pemetaan swadaya tingkat kelurahan

SUBSTANSI

Tabel 3.6 Langkah-Langkah Kegiatan Perencanaan Partisipatif

76

Pedoman Teknis

PELAKSANA

BKM dan • Menetapkan keputusan akhir perangkat revisi Pronangkis tingkat kelurahan kelurahan. • Hasil final disebarluaskan kepada masyarakat dan diajukan ke tingkat kecamatan untuk program lintas kelurahan.

Rembug tingkat kelurahan membahas umpan-balik, pengaduan maupun kritik masyarakat terhadap Pronangkis kelurahan.

Pelaksanaan Lokakarya Perencanaan Pronangkis tingkat kecamatan

8

9

• Koordinasi, integrasi dan keterpaduan usulan kegiatan lintas kelurahan • Keterpaduan pronangkis dengan program pemerintah kecamatan

• Semua pihak paham dan Peduli pada Pronangkis yang telah disepakati bersama • Adanya masukan dan penyempurnaan dari masyarakat setempat

Penyebarluasan Pronangkis kelurahan ke seluruh lapisan masyarakat untuk mendapat umpan balik. Hasil Pronangkis juga disampaikan ke Forum BKM dan PJOK untuk dibahas di lokakarya kecamatan

7

PJOK & Tim Fasilitator

BKM, kader dan Tim Pemetaan dibantu perangkat pemerintah setempat

BKM dan perangkat kelurahan

• Pronangkis disusun bersama melibatkan semua komponen masyarakat dan perangkat pemerintah • PJM Pronangkis dituangkan format PP-1 • Rencana tahunan Pronangkis kelurahan tersebut dituangkan format PP-2, • Sedangkan usulan kegiatan Pronangkis lintas wilayah kelurahan dituangkan dalam bentuk format PP-3

Pelaksanaan Lokakarya Perencanaan Pronangkis Kelurahan membahas berbagai masukan-masukan perencanaan kegiatan yang diusulkan masyarakat tiap wilayah RT/W

6

BKM dan Masyarakat dapat terlebih dulu mempelajari bahan yang akan di- kader serta bahas di lokakarya perencanaan tim pemetaan tingkat kelurahan

TUJUAN

BKM bersama kader dan TPS menyebarluaskan undangan lokakarya perencanaan dan rekap hasil rembug warga ke seluruh calon peserta, perangkat kelurahan, RT/ RW, dan tokoh masyarakat yang dilibatkan.


5

NO.

Lanjutan Tabel 3.6 Langkah-Langkah Kegiatan Perencanaan Partisipatif

Kelurahan sasaran

Di kantor kecamatan atau tempat lain yang disepakati

Kader, BKM, BPD/LKMD, lurah, aparat/ instansi kecamatan, utusan masyarakat kelurahan

Kelurahan sasaran di seluruh tempat strategis

Tempat yang disepakati oleh masyarakat

Kelurahan sasaran

TEMPAT

Masyarakat

Masyarakat

Kader, anggota BKM, BPD/ LKMD, ketua RT/ RW, Tim Pemetaan Swadaya, dan utusan masyarakat dari tiap-tiap RT/RW.

Masyarakat, perangkat RT atau RW dan perangkat kelurahan

PESERTA

KERANGKA WAKTU

Lokakarya perencanaan Pronangkis tingkat kecamatan minimal dilaksanakan 2 hari membahas: • Hari ke-1: presentasi masing-masing usulan kelurahan dan diskusi kelompok untuk keterpaduan usulan lintas wilayah. • Hari ke-2: Pleno dan kesepakatan (a) PJM Pronangkis tingkat kecamatan (b) Rencana Tindak Pronangkis tingkat kecamatan

• Keputusan BKM dan peserta rapat terhadap usulan-usulan, saran, masukan dan aspirasi masyarakat terhadap pronangkis yang telah disepakati sebelumnya

• Penyebarluasan format PP-1 s.d. PP-3 • Penyiapan Lokakarya Perencanaan Pronangkis tingkat Kecamatan untuk membahas jadwal, agenda, peserta dan teknis pelaksanaan lainnya.

Lokakarya Lokakarya perencanaan Pronangkis minimal dilaksanakan selama 2 hari, yakni: Hari ke-1: presentasi masing-masing usulan masyarakat, menyepakati masalah utama dan memformulasikannya dalam kesepakatan: o Visi dan Misi Masyarakat kelurahan o Peta/profil kemiskinan dan tata ruang kelurahan o PJM Pronangkis (3 tahun) Hari ke-2: Berdasarkan PJM Pronangkis, dibahas dan disepakati rencana tahunan Pronangkis sbb: o Rencana tahunan Pronangkis tingkat kelurahan (termasuk komposisi alokasi dana stimulan dan pinjaman bergulir). o Usulan kegiatan Pronangkis lintas kelurahan (termasuk usulan PAKET, APBD dan lainnya).



Minggu ke-1 bulan ke-7 maksimal 3 hari setelah lokakarya perencanaan tingkat kelurahan


• Jadwal dan agenda acara lokakarya perencanaan Awal minggu ke-4 tingkat kelurahan bulan ke-6 • Daftar usulan kegiatan dan aspirasi dari seluruh RT atau RW yang ada • Daftar peserta atau utusan dari masing-masing RT/RW

SUBSTANSI


77

TUJUAN

Diperoleh masukan dari berbagai pihak terhadap Pronangkis Kecamatan yang telah disepakati

• Anggota-anggota BKM prinsip dasar pengelolaan pinjaman bergulir • UPK memiliki kapasitas yang memadai untuk mampu mengelola pinjaman bergulir dan keuangan

• Perangkat pemerintah memahami P2KP dan dapat mendukung keterpaduan Pronangkis dengan program pemerintah setempat


Penyebarluasan hasil lokakarya perencanaan partisipatif tingkat kecamatan kepada masyarakat, kelompok peduli, dinas/instansi, Komite PAKET, perangkat pemerintah dan lain-lain.

Penguatan kapasitas BKM di bidang pinjaman bergulir melalui pelatihan pengenalan pinjaman bergulir dan Penyiapan serta Penguatan kapasitas UPK untuk mengelola keuangan dan pinjaman bergulir.

Pelatihan Dasar siklus proyek P2KP bagi Pemerintah Daerah, termasuk Dinas/Instansi Kota/Kabupaten

NO.

10

11

12

Lanjutan Tabel 3.6 Langkah-Langkah Kegiatan Perencanaan Partisipatif

KMW dan Bappeda setempat

KMW dan Training Provider

PJOK, Forum BKM dan Tim Fasilitator

PELAKSANA

Dinas-dinas dan instansi, DPRD, Bappeda dan perangkat pemerintah lainnya

Pengurus dan Anggota BKM serta Pengelola UPK

Masyarakat dan perangkat pemerintah terkait

PESERTA

Kantor walikota/ bupati atau tempat lain yang representatif

Kantor KMW atau tempat lain yang representatif

Kota/Kab. lokasi P2KP

TEMPAT

• Konsep Dasar dan Siklus proyek P2KP • Kemitraan sinergi antara program masyarakat (Pronangkis) dengan program pemerintah

• Dasar-dasar pinjaman bergulir bagi pengelola BKM • Dasar-dasar pinjaman bergulir, Manajemen Pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi bagi pengelola UPK

Penyampaian Daftar Kegiatan terpadu Pronangkis dengan program pemerintah kecamatan setempat

SUBSTANSI

Segera setelah hasil lokakarya Pronangkis disebarluaskan



KERANGKA WAKTU

Format PP-1 USULAN PJM PRONANGKIS (3 TAHUN) TINGKAT KELURAHAN

-

Nama BKM Desa/Kelurahan Kecamatan Kota/Kabupaten SWK

: : : : :

……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………

Berdasarkan hasil pembahasan usulan-usulan yang telah dibahas masyarakat dari seluruh RT/RW dan musyawarah warga masyarakat dengan mempertimbangkan daftar prioritas masalah, potensi dan kebutuhan yang telah kami susun serta usulan tata ruang wilayah kami, maka bersama ini disepakati Rencana Program Jangka Menengah (3 tahun) periode tahun……......... s.d. ……… dalam Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) sebagai berikut: Permasalahan

(Berdasarkan Hasil Pemetaan Swadaya, lihat format-format PS)

Tujuan Pembangunan (Periode 3 Tahun)

78

Pedoman Teknis

Indikasi Kegiatan *) No.

Urutan Prioritas Kegiatan

Lokasi

Estimasi Tahun Volume PelakKegiatan sanaan

Perkiraan Biaya (Rp.) Pemda

Swadaya

P2KP

Hasil yang Diharapkan Total

Dampak Kegiatan

Penerima Manfaat

*) Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan

Tanggal ………………………..


……………………….. BKM

.……….……………….. Kader Masyarakat

……………………….. Kepala Desa/Lurah

*) Bentuk dan tampilan format dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan uraian deskriptif.


79

Format PP-2 RENCANA TAHUNAN PRONANGKIS TINGKAT KELURAHAN

-

Nama BKM Desa/Kelurahan Kecamatan Kota/Kabupaten SWK

: : : : :

……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………

Berdasarkan hasil pembahasan usulan-usulan yang telah dibahas masyarakat dari seluruh RT/RW dan musyawarah masyarakat dengan mempertimbangkan daftar prioritas masalah, potensi dan kebutuhan yang telah kami susun, usulan tata ruang wilayah kami serta PJM Pronangkis tahun……....... s.d. .........…….., bersama ini disepakati Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) periode tahun………….. di Kelurahan …………..………….. Dalam Rencana tahunan Pronangkis ini, diusulkan beberapa rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara swadaya, rencana kegiatan yang memerlukan bantuan dari P2KP, serta rencana kegiatan yang memerlukan koordinasi dan dukungan dari pihak pemerintah daerah: 1. Rencana Kegiatan Swadaya No.

Usulan Kegiatan

Volume

Lokasi

Waktu

Perkiraan Biaya (Rp.) Swadaya

BLM

Jumlah Orang Total

Tenaga Kerja

Penerima Manfaat

2. Rencana Kegiatan yang Perlu Dukungan BLM P2KP No.

Usulan Kegiatan

Volume

Lokasi

Waktu


80

Pedoman Teknis

BLM

Jumlah Orang Total

Tenaga Kerja

Penerima Manfaat

Lanjutan Format PP-2

3. Rencana Kegiatan yang Perlu Dukungan Paket P2KP No.

Usulan Kegiatan

Volume

Lokasi

Waktu


BLM

Jumlah Orang Total

Tenaga Kerja

Penerima Manfaat

4. Rencana Kegiatan yang Perlu Dukungan APBD No.

Usulan Kegiatan

Volume

Lokasi

Waktu


BLM

Jumlah Orang Total

Tenaga Kerja

Penerima Manfaat

*) Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan

Tanggal ………………………..


……………………….. BKM

.……….……………….. Kader Masyarakat




81

Format PP-3 USULAN KEGIATAN PRONANGKIS LINTAS WILAYAH KELURAHAN

- Jenis Kegiatan - Desa/Kelurahan - Kecamatan - Kota/Kabupaten - SWK

: : : : :

Prasarana-Sarana Dasar/Sosial/…...............*) ……………………… ……………………… ……………………… ………………………

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan masyarakat kelurahan ………………….. bersama dengan masyarakat kelurahan ………………….. dengan mempertimbangkan daftar prioritas masalah, potensi dan kebutuhan yang telah disusun masing-masing, maka bersama ini diusulkan beberapa jenis kegiatan yang perlu dilaksanakan melalui koordinasi tingkat kecamatan dan/atau kota/kabupaten, mengingat dampak, volume dan lokasi proyek tersebut meliputi ………………….. (tulis jumlah) kelurahan, yakni: 1) Kelurahan ………………………………………………. 2) Kelurahan ………………………………………………. 3) Kelurahan ………………………………………………. 4) Kelurahan ………………………………………………. dst. Adapun kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut a. Rencana Kegiatan Lintas Wilayah yang Perlu Dukungan Bantuan PAKET P2KP No.

82

Usulan Kegiatan

Pedoman Teknis

Volume

Usulan Dinas Terkait

Lokasi

Perkiraan Biaya (Rp.) Dinas

Swadaya

PAKET

Jumlah Orang Total

Tenaga Kerja

Penerima Manfaat

Lanjutan Format PP-3

b. Rencana Kegiatan Lintas Wilayah yang Diusulkan Melalui APBD (Rakorbang) No.

Usulan Kegiatan

Volume

Kelurahan Terkait

Waktu


APBD

Jumlah Orang Total

Tenaga Kerja

Penerima Manfaat

Tanggal ………………………..


……………………….. BKM


.……….……………….. BKM




83

3.3.6 Pengorganisasian kelompok (KSM) a) Pengertian Pengorganisasian kelompok pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan untuk membangun kelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang dilakukan oleh warga masyarakat dan di fasilitasi oleh Fasilitator. KSM atau kelompok swadaya masyarakat dapat dibangun atas dasar berbagai ikatan pemersatu antara lain sebagai berikut: kesamaan tujuan, kesamaan kegiatan/usaha, kesamaan domisili, niat pembelajaran yang sama, dsb yang pada dasarnya mengarah kepada efisiensi, efektivitas serta mendorong tumbuh dan berkembangnya kapital sosial. Dengan demikian maka keanggotaan KSM pada dasarnya adalah bersifat sukarela yang didorong oleh adanya ikatan pemersatu tersebut diatas. Dalam kaitan P2KP, KSM didefinisikan secara lebih spesifik sebagai sekumpulan warga di kelurahan sasaran yang memenuhi kriteria sebagai warga miskin yang ditetapkan masyarakat sendiri, dimana mereka mempunyai minat serta tujuan untuk mengatasi berbagai persoalan yang sama, baik yang menyangkut rumah dan lingkungan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, atau persoalan sosial yang lain maupun pengembangan usaha atau modal bagi para anggota dan KSM. KSM tersebut dapat saja merupakan kelompok masyarakat yang "sudah ada" (existing groups) dan atau kelompok-kelompok yang "dibangun baru" dalam rangka pelaksanaan P2KP, yang dapat memenuhi syarat-syarat sebagai kelompok masyarakat sebagaimana ditetapkan P2KP. Falsafah dasar yang perlu diperhatikan tatkala membangun KSM adalah bahwa Warga miskin bukanlah the have not melainkan the have little. Artinya warga miskin itu bukannya tidak mempunyai apa-apa sama sekali. Mereka mempunyai "sesuatu" (motivasi, modal, pengalaman dan lain-lain) tetapi belum optimal. Oleh karenanya, kalau mereka dihimpun dalam kelompok atau KSM dan difasilitasi, maka mereka akan mempunyai kemampuan untuk mengatasi persoalan mereka yang paling utama, yang berkaitan dengan peningkatan kehidupan dan penghidupan mereka. Lebih lanjut beberapa pertimbangan digunakannya pendekatan bertumpu pada kelompok ialah : • Dalam kelompok, warga masyarakat diharapkan dapat lebih dinamis dalam mengembangkan 84

Pedoman Teknis

kegiatan dan nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan, misalnya; kejujuran, keikhlasan, dapat dipercaya, pengorbanan, kebersamaan, menjalin kesatuan, gotong royong, solidaritas antar sesama, dan sebagainya; • Proses pemberdayaan (empowerment) dapat berjalan lebih efektif dan efisien; • Terjadi proses pembelajaran; saling asah-saling asuh antar sesama warga atau anggota; • Terjadi konsolidasi kekuatan bersama baik antar yang lemah maupun antar yang kuat dan lemah di dalam suatu kelompok masyarakat (konsep sapu lidi); dan • Kelompok dapat berfungsi untuk mengembangkan dan melembagakan tanggung renteng, membangun jaminan karakter antaranggota, wadah proses belajar/ interaksi antar anggota, menggerakkan keswadayaan dan modal, meningkatkan dan menertibkan angsuran pinjaman, menguatkan dan mengembangkan usaha anggota dan banyak lagi fungsi serta manfaat lainnya. Dengan demikian bentuk-bentuk KSM yang dapat dibangun antara lain adalah: • Kelompok patungan usaha, dimana tiap anggota kelompok patungan modal untuk bersama-sama mengembangkan satu usaha milik bersama. Contoh 5 orang patungan untuk mendirikan perusahaan pande besi, warung makan, dll, yang dikelola bersama. • Kelompok usaha bersama, dimana tiap anggota kelompok memiliki usaha masing-masing yang sama. Contoh sama-sama pengusaha tempe bergabung menjadi 1 KSM, yang dengan berkelompok dapat membeli bahan baku dalam jumlah besar dengan harga lebih murah (whole sale) dan dapat memasarkan produknya ke super market yang menuntut jumlah pasokan yang cukup besar, dan lain-lain. • Kelompok usaha terkait, dimana tiap anggota memiliki usaha masing-masing yang saling terkait. Contoh antara pengusaha jamu gendong dengan pedagang rempah-rempah, antara warung dengan pengusaha makanan kecil, dan lain-lain. • Kelompok serba usaha, dimana tiap anggota kelompok memiliki usaha masing-masing yang berbeda satu terhadap lainnya. Contoh pedagang sayur, pedagang buah, pedagang perabot rumah tangga, warung kebutuhan hidup sehari-hari, dan

•

lain-lain., yang menganggap perlu bergabung karena ada ikatan pemersatu seperti : (i) tinggal dalam satu RT/RW, (ii) dengan bergabung ada keuntungan yang diperoleh bersama misalnya meningkatkan posisi tawar, mudah mengakses sumber daya di luar kelompok seperti dana, informasi, bimbingan teknik, dan lain-lain. Kelompok sosial, dimana tiap anggota tidak semata-mata ingin mengembangkan usaha tetapi juga meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dengan saling membantu, saling belajar, membangun pelayanan prasarana yang dibutuhkan bersama, dan lain-lain. •

b) Ketentuan Dasar • Ikatan pemersatu terbentuknya suatu KSM tidak perlu tunggal tetapi dapat saja majemuk dan dapat bersifat ekonomi, sosial, teritorial, atau kombinasi ketiganya. • Proses Pembentukan KSM hendaknya benarbenar memperhatikan kaidah-kaidah pendekatan dari bawah dan pertumbuhan secara alamiah atau organik, tanpa banyak dipengaruhi iming-iming yang membentuk motivasi yang berorientasi hanya untuk memperoleh "dana bantuan P2KP". • Pembentukan KSM-KSM bukan hanya sekedar formalitas, tetapi lebih merupakan himpunan antar pribadi yang saling berinteraksi dan memiliki keterikatan atau kesaling-bergantungan dan yang berakar pada kepentingan dan kebutuhan bersama. • Dasar pembentukan KSM dalam P2KP adalah kesadaran dan kebutuhan warga untuk berkelompok, sehingga "dinamika proses" pembentukan KSM sangatlah penting karena melalui dinamika proses tersebut akan terbangun kesadaran kritis masyarakat mengenai mengapa, untuk apa dan bagaimana berkelompok serta terbangun kesepakatan-kesepakatan dalam kelompok tersebut. • Pemahaman serta kesadaran kritis mengenai hakekat berkelompok dan kerelaan warga untuk menjadi anggota KSM merupakan pondasi untuk terbangunnya KSM tangguh dan mandiri, selain tentu saja aspek keswadayaan tiap anggotanya. • Proses pembentukan KSM sebaiknya diawali dengan FGD Dinamika Kelompok, sebagai proses penumbuhan kesadaran kritis masyarakat untuk berkelompok dan orientasi masyarakat, BKM,

•

Kader Masyarakat maupun Fasilitator dalam proses Pembentukan KSM ini tidak untuk membentuk KSM sebanyak-banyaknya, melainkan didasarkan pada kebutuhan nyata dan kesiapan masyarakat sendiri. Akan lebih baik bila pada tahap awal difokuskan hanya dengan membentuk beberapa KSM dari kelompok masyarakat yang telah siap dan didampingi secara intensif hingga mandiri. KSM-KSM mandiri inilah yang kemudian menjadi contoh yang baik (Best Practice) untuk direplikasikan atau dijadikan tolok ukur bagi masyarakat lainnya yang ingin membentuk KSM. Dalam prakteknya, KSM ini dapat saja merupakan kelompok warga yang sudah terbentuk sebelum P2KP atau kelompok-kelompok yang dibentuk baru sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Meskipun demikian, tidak setiap kumpulan orang atau kelompok dapat disebut sebagai KSM. Sekumpulan orang dapat disebut Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam P2KP, bila memenuhi beberapa kriteria berikut : • Memiliki tujuan, kepentingan dan cita-cita yang sama yang disepakati anggota; • Saling mengenal dan memiliki ikatan pemersatu satu sama lain; • Bersifat terbuka, mengakar, bertumpu pada anggota dan pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif; • Memiliki pembagian kerja antar anggota, yaitu pembagian kewenangan, fungsi, peranan dan tugas yang jelas diantara anggota meskipun secara sederhana; • Memiliki aturan kelompok yang disepakati dan ditaati oleh para anggotanya baik tertulis maupun belum/tidak tertulis; dan • Terdapat kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk mencapai tujuan.

c) Tujuan Tujuan kegiatan Pembentukan KSM adalah: • Mendorong tumbuh dan berkembangnya kapital sosial • Mendorong warga masyarakat untuk dapat lebih dinamis dalam mengembangkan kegiatan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan; • Mendorong proses pemberdayaan berjalan lebih efektif dan efisien;


85

• •

•

Mendukung terjadinya proses saling asah-saling asuh antar sesama anggota; Terjadi konsolidasi kekuatan bersama baik antar yang lemah maupun antar yang kuat dan lemah di dalam suatu KSM (konsep sapu lidi); dan Mengembangkan dan melembagakan tanggung renteng, membangun jaminan karakter antar anggota, wadah proses belajar/interaksi antar anggota, menggerakkan keswadayaan dan modal, meningkatkan dan menertibkan angsuran pinjaman, menguatkan dan mengembangkan usaha anggota dll.

d) Penanggung Jawab Penanggung jawab pelaksanaan Pembentukan KSM-KSM adalah BKM dan difasilitasi oleh Kader Masyarakat serta Fasilitator. e) Waktu Pelaksanaan Secara formal, pembentukan KSM pada masa proyek P2KP di kelurahan sasaran "dimulai" sekitar bulan ketujuh atau kedelapan pelaksanaan P2KP di kelurahan itu. Artinya, pembentukan KSM dilakukan masyarakat setelah pelaksanaan kegiatan perencanaan partisipatif di kelurahan bersangkutan. Meskipun demikian, internalisasi gagasan dan proses pembangunan kesadaran kritis di masyarakat mengenai hakekat berkelompok sebenarnya dapat dimulai sejak selesainya proses kegiatan pemetaan swadaya (bulan keempat). Selanjutnya proses Pembentukan KSM-KSM

86

Pedoman Teknis

berlangsung berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil pemetaan swadaya dan perencanaan partisipatif. Proses Pembentukan KSM-KSM ini difasilitasi oleh BKM dan kader-kader masyarakat. f) Keluaran Keluaran yang diharapkan dari keseluruhan proses Pembentukan KSM adalah: • Daftar KSM dan kegiatan utamanya • Daftar anggota dan pengurus tiap KSM • Kesepakatan-kesepakatan aturan main tiap KSM secara tertulis (AD/ART dll) g) Indikator Kinerja • Persentase peserta Pronangkis atau anggotaanggota KSM yang ditetapkan atas dasar peta kemiskinan dari proses pemetaan swadaya • Persentase KSM-KSM yang dibentuk atas dasar daftar PJM dan Rencana tahunan Pronangkis • Terbentuknya KSM dengan jumlah dan variasi kegiatan yang relatif cukup • Persentase KK miskin dan wanita yang menjadi aktivis KSM-KSM • Persentase kehadiran calon anggota pada serangkaian pertemuan dalam proses Pembentukan KSM. h) Langkah-langkah Langkah-langkah dapat dilihat pada Tabel 3.7 Langkah-langkah Kegiatan Pembentukan KSM.


87

TUJUAN

Kejelasan kelompok sasaran P2KP setempat jelas dan Masyarakat merintis diskusi pengorganisasian kelompok berdasarkan kelompok sasaran

• Masyarakat paham prioritas kegiatan dan kelompok sasaran dalam Pronangkis yang telah disepakati. • Pembentukan KSM dan jenis kegiatan berlandaskan Pronangkis yang telah disepakati tersebut

• Proses pembentukan KSM diawali dengan serangkaian proses membangun kesepakatan satu sama lain dari anggota-anggotanya. • Masyarakat paham, sadar dan peduli pada peran strategis KSM sebagai institusi lokal, untuk memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan bersama.

KSM dibentuk secara langsung oleh warga melalui proses yang sesuai dengan P2KP dan Tuangkan hasilnya dalam Format KSM-1

Hasil-hasil pemetaan swadaya telah diterima, dipahami dan didiskusikan oleh masyarakat.

Masyarakat menerima, mempelajari, memahami dan mendiskusikan apresiasi terhadap hasil PJM maupun Rencana Tahunan Pronangkis untuk bahan gagasan membangun KSM.

Adakan pertemuan warga untuk FGD tentang "Dinamika Kelompok"! Diskusikan intensif mengapa, untuk apa dan bagaimana serta peran strategis berkelompok!

Warga/calon-calon anggota KSM mengadakan serangkaian pertemuan masing-masing untuk membahas aturan, kepentingan dan kesepakatan bersama untuk membentuk KSM. Kader-kader masyarakat dapat memfasilitasi pertemuan tersebut.

1

2

3

4

NO.


Calon-calon anggota KSM

Kader dan BKM difasilitasi oleh Tim Fasilitator.

Kader masyarakat difasilitasi oleh Tim Fasilitator,

Kader masyarakat

PELAKSANA

Warga masyarakat

Masyarakat

Masyarakat

Masyarakat

PESERTA

Rumah warga

Rumah warga

Kelurahan sasaran

Kelurahan sasaran

TEMPAT

• Kesamaan kepentingan dan kebutuhan dari anggota-anggota KSM • Aturan-aturan dasar KSM • Jenis Kegiatan KSM • Kriteria anggota KSM

• Internalisasikan bahwa berkelompok bukan hanya untuk memperoleh bantuan dana P2KP, tetapi terutama untuk menggalang potensi serta kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka bersama. • Jelaskan dan internalisasikan kriteria kelompok sasaran yang ditetapkan P2KP maupun oleh masyarakat sendiri. Warga atau calon-calon anggota KSM diminta memenuhi kriteria tersebut sebelum pertemuan pembentukan KSM.

Fasilitator, kader dan BKM menekankan bahwa dalam proses pembentukan KSM harus didasarkan pada PJM dan rencana tahunan Pronangkis serta didasarkan inisiatif masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh kader masyarakat.

Isu kritis mengenai bagaimana masyarakat miskin, masyarakat rentan (jompo, yatim piatu dll), serta pengangguran dapat terlibat dan menerima manfaat dari pelaksanaan P2KP di wilayahnya, senantiasa harus terus menerus diinternalisasikan ke masyarakat.

SUBSTANSI

Tabel 3.7 Pedoman Langkah-langkah Pembentukan KSM

Mulai minggu ke-1 bulan ke-8 hingga berlangsung terus menerus sesuai kebutuhan masyarakat

Dilakukan setelah warga memahami PJM dan rencana Pronangkis atau dapat dimulai dilakukan setelah pemetaan swadaya, yang kemudian dikaji dan direview berdasarkan hasil perencanaan partisipatif.

Setelah diterima dan dibahasnya hasil kesepakatan PJM dan rencana tahunan Pronangkis atau pada akhir Bulan ke-7 pelaksanaan P2KP di kelurahan

Setelah hasil pemetaan swadaya disebarluaskan ke masyarakat, yakni mulai awal bulan keempat

KERANGKA WAKTU

88

Pedoman Teknis Kelurahan sasaran

Pengurus dan anggota KSM yang proses pembentukannya telah dinilai layak

Penguatan kapasitan bagi pengelola KSM-KSM yang telah dinilai layak, agar KSM tersebut mampu menjalankan peran dan fungsinya sebagai institusi masyarakat lokal.

Pelatihan dasar tentang P2KP dan pelatihan lanjutan tentang institusi masyarakat bagi KSM-KSM yang telah dinilai layak.

6

KMW dan tim fasilitator

Kelurahan sasaran

Masyarakat, BKM dan fasilitator

• KSM dibentuk sesuai proses BKM yang ditetapkan P2KP, dan dituangkan hasilnya dalam Format KSM-2A dan Format KSM-2B. • Masyarakat memberikan masukan, saran dan pendapat terhadap KSM yang baru dibentuk tersebut.

TEMPAT

Penilaian Kelayakan Proses Pembentukan KSM

PESERTA

5

PELAKSANA


NO.

TUJUAN

Lanjutan Tabel 3.7 Pedoman Langkah-langkah Pembentukan KSM

• • • •

Konsep dasar Kelompok dan institusi lokal Dinamika Kelompok Manajemen dan Organisasi Kelompok Dan lain-lain

• Hasil kesepakatan pembentukan KSM diajukan ke BKM • BKM bersama Fasilitator menilai kelayakan proses pembentukan KSM tersebut • BKM menyebarluaskan Format KSM-1 di tempattempat strategis untuk memberi kesempatan masyarakat menyampaikan saran, kritik dan masukannya • Fasilitator, kader dan BKM mengadakan pertemuan dengan calon KSM yang dihadiri oleh seluruh calon anggotanya, untuk menilai kelayakan proses pembentukan KSM tersebut • Bila KSM tersebut dinilai layak, dilanjutkan dengan proses pembentukan KSM, yakni penyempurnaan Format KSM-1. Bila dinilai belum layak, minta pada warga tersebut untuk melengkapi apa-apa yang belum memenuhi kriteria.

SUBSTANSI

Setelah KSM dinilai layak dan sebelum KSM mengajukan usulan kegiatan untuk memperoleh dana bantuan BLM

Setelah warga membentuk KSM melalui serangkaian pertemuan antar calon anggota KSM-nya dan setelah diperoleh kepastian tak ada masyarakat yang berkeberatan terhadap KSM dan calon anggota yang telah diumumkan sebelumnya.

KERANGKA WAKTU

Format KSM-1 BERITA ACARA PEMBENTUKAN KSM

Kota/Kabupaten Kecamatan Desa/Kelurahan BKM Nama KSM Kegiatan Utama KSM

: : : : : :

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ....……………………………………... Alamat Sekretariat : ………………………………………… ………………………………………… Nomor Rekening KSM : ………………………………………… Jumlah Anggota : Total ………… , L ……… , P..……..

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam pertemuan warga yang diselenggarakan pada hari ……………, tanggal …………. tahun ………… bertempat di ………………………….. dan dihadiri oleh …………. peserta, ditetapkan pembentukan KSM ……………..……………………….. dengan nama-nama di bawah ini adalah warga yang menjadi Anggota dan Pengurus KSM dimaksud.

No.

Nama Anggota Dinilai

Jabatan/ Posisi

Alamat

Pekerjaan/ Usaha

Tanda Tangan

Pembentukan KSM .......................... telah didasarkan pada hasil pemetaan swadaya, PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis serta telah melalui proses pembahasan dan kesepakatan yang kami capai dalam berbagai pertemuan yang telah diselenggarakan sebelumnya. Apabila pernyataan kami ini dikemudian hari terbukti tidak benar, maka kami bersedia dan sanggup menerima serta melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan Pedoman P2KP maupun BKM. Beserta Berita acara ini, kami lampirkan pula aturan-aturan dasar KSM yang telah disepakati dan ditetapkan bersama oleh seluruh anggota KSM. Tanggal ............................................ Yang menyatakan, 1. .................................................... 2 .................................................... 3. Dst sesuai jumlah anggota

Diketahui oleh,

............................... Kader Masyarakat

........................... Koordinator BKM

*) Bentuk dan tampilan format disesuaikan dengan kebutuhan


89

Format KSM-2A REKAPITULASI PENILAIAN KELAYAKAN PEMBENTUKAN KSM

No 1 2 3

Sumber Nilai

Nilai Akhir

Tokoh Masyarakat Anggota Masyarakat Fasilitator

Total Nilai Akhir 2*) *) Rumus penghitungannya adalah "nilai akhir 2 = total nilai/3"

90

Pedoman Teknis

Format KSM-2B ACUAN PENILAIAN KELAYAKAN PEMBENTUKAN KSM

Kota/Kabupaten Kecamatan Desa/Kelurahan BKM Nama KSM Kegiatan Utama KSM

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ....……………………………………… Alamat Sekretariat : ………………………………………… Nomor Rekening KSM : ………………………………………… Jumlah Anggota : Total ………… , L ……… , P..……..

No.

Aspek yang Dinilai

: : : : : :



1

1

Proses Pembentukan

Dari 'bawah' atas dasar kesamaan kepentingan anggotaanggotanya. Pembentukan diawali dengan FGD Dinamika Kelompok dan dilanjutkan dengan serangkaian rembug untuk membangun kesepakatan bersama. Inisiatif sepenuhnya muncul dari anggota-anggota KSM bersangkutan.

2

Tujuan dan Kegiatan KSM

Dirumuskan secara spesifik dan jelas serta disepakati anggotaanggotanya. KSM harus memiliki ikatan pemersatu yang kuat misalnya : jenis kegiatan, jenis usaha, masalah, tempat usaha, tempat tinggal, minat yang sama dll.

3

Kesesuaian dengan Hasil Pemetaan Swadaya dan PJM serta Rencana Tahunan Pronangkis

KSM dibentuk di lokasi atau melibatkan masyarakat yang diprioritaskan dalam hasil Pemetaan Swadaya dan Pronangkis. Tujuan dan Kegiatan utama KSM sejalan dengan hasil Pemetaan Swadaya dan Pronangkis

4

Pertemuan Rutin KSM

Pertemuan rutin dapat juga digunakan sebagai forum pengambilan keputusan di KSM. Pertemuan rutin diselenggarakan minimal satu bulan sekali. Pertemuan rutin dihadiri sekurang-kurangnya 75% dari anggotaanggota KSM bersangkutan

5

Keanggotaan KSM

Didasarkan pada kerelaan & inklusif (terbuka). Setidaknya 2/3 anggota adalah warga miskin dan wanita sesuai hasil pemetaan swadaya. Keanggotaan aktif.

6

Keswadayaan

Memobilisasi simpanan anggota sesuai dengan ketentuan yang disetujui bersama, termasuk mendorong keswadayaan anggota.

7

Aturan-aturan KSM

Berdasarkan pembahasan dan kesepakatan bersama oleh anggotaanggotanya dan sebaiknya tertulis. Dalam hal KSM Pinjaman Bergulir, anggota KSM telah memahami dan menyetujui prinsip tanggung renteng dan bersedia menuangkan dalam akte kesepakatan secara tertulis.

2

3


4

5

91

No.

Aspek yang Dinilai



1

8

Administrasi KSM

KSM memiliki rekening di Bank atas nama KSM yang ditandatangani setidaknya oleh tiga orang yang disepakati/dipercaya oleh seluruh anggota KSM memiliki pembukuan sederhana yang dipahami oleh anggotanya (buku rapat, daftar anggota, daftar simpanan anggota, pinjaman anggota, angsuran pinjaman, dll)

9

Tranparansi dan Akuntabilitas

KSM harus terbuka pada pemeriksaan dan monitoring dari anggotanya dan audit independen.

10

Sifat Organisasi KSM

Mengakar pada anggota, independen, otonom, partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabilitas.

2

3

4

5

*) Rumus penghitungan nilai akhir 1 adalah "jumlah total / 10"

Pembentukan KSM dinilai layak sesuai dengan ketentuan P2KP dan dapat ditindaklanjuti dengan proses kegiatan selanjutnya. Tanggal ...................................... Diketahui oleh,

.............................................. Fasilitator/Kader masyarakat

............................................ BKM

*) Bentuk dan tampilan format disesuaikan dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan uraian deskriptif .

92

Pedoman Teknis

Penjelasan Pengisian Penilaian Kelayakan Pembentukan KSM Format KSM-2A dan Fomat KSM-2B adalah alat untuk menilai apakah Kelompok yang ada dan/atau Kelompok yang baru dibentuk layak menjalankan peran dan fungsi sebagai KSM dalam P2KP. Langkah-langkah pengisian Format KSM-2A dan Format KSM-2B adalah: 1. Tentukan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan dalam penilaian ini : a. Tokoh masyarakat b. Anggota masyarakat/anggota kelompok Diskusi Terarah warga masyarakat c. Kader-Kader Masyarakat (Setiap sumber informasi dapat terdiri dari beberapa orang) 2. Penilaian dari sumber individual dilakukan dengan menggunakan metode wawancara individual; sedangkan penilaian dari sumber kelompok (warga masyarakat) dilakukan dengan menggunakan teknik diskusi kelompok terarah (focussed group discussion). 3. Diskusikan sebagaimana yang tercantum dalam Format KSM-2B. Petunjuk penilaiannya adalah : 1 = buruk sekali : sangat bertolak belakang dengan kinerja yang diharapkan 2 = buruk : masih jauh dari kinerja yang diharapkan 3 = cukup : telah menjurus pada kinerja yang diharapkan 4 = baik : hampir persis atau mendekati kinerja yang diharapkan 5 = baik sekali : persis sama dengan kinerja yang diharapkan 4. Perhatikan, hanya ada 1 nilai untuk setiap aspek yang dinilai. 5. Jumlahkan seluruh nilai yang diperoleh dari 10 aspek tadi dan masukkan angka jumlah ini ke dalam kolom jumlah.Selanjutnya, bagi angka jumlah ini dengan 10 dan masukkan hasilnya ke dalam kolom Nilai Akhir 1. 6. Masukkan Nilai Akhir 1 dari masing-masing sumber penilaian (ada 3 sumber penilaian; lihat Langkah 1 diatas), ke dalam Format KSM-2A. 7. Nilai Akhir 2 diperoleh dari Total Nilai dibagi tiga. 9. Kelompok yang memenuhi ciri-ciri dan dapat menjalankan peran KSM dalam P2KP adalah kelompok yang memiliki Nilai Akhir 2 : minimal 3.


93

3.3.7 Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah a) Pengertian Proses tumbuhnya partisipasi dan kemandirian masyarakat akan lebih optimal apabila didukung oleh kapasitas pemerintah daerah yang mampu menjalankan peran serta fungsinya sebagai regulator, enabler dan fasilitator. Oleh karena itu, pada prinsipnya yang dimaksud dengan pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam konteks P2KP adalah penguatan peran-peran pemerintah daerah dalam mendukung tumbuhberkembangnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang dihadapinya. Dalam P2KP II peran-peran pemerintah daerah tersebut dicoba untuk dirumuskan secara eksplisit, sehingga diharapkan akan dapat membuat P2KP seolah-olah berkerja sebagai bagian dari mekanisme kerja pemerintah daerah. b) Ketentuan Dasar Secara umum, partisipasi dan peran aktif pemerintah yang diharapkan dalam pelaksanaan P2KP adalah: (a) menumbuhkan iklim mendukung bagi upaya pemberdayaan masyarakat. khususnya masyarakat miskin, dan (b) "melembagakan" mekanisme yang menjamin terwujudnya komunikasi, koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Perangkat pemerintah khususnya pemerintah daerah didorong untuk mampu "mengalihkan peran" dari pelaksana menjadi pemampu, dari peran birokrasi menjadi fasilitator atau pendamping warga, dan selalu beorientasi pada pengembangan masyarakat dengan mengedepankan prakarsa masyarakat. Secara khusus perangkat pemerintah dituntut untuk mampu berperan sebagai katalis pembangunan dalam rangka mendorong terjadinya proses transformasi dan bukan transplantasi. c) Tujuan • Menumbuhkan keselarasan, keterpaduan, koordinasi dan kerjasama secara sinergis antara masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. • Menjaga komitmen semua stakeholder di tingkat daerah untuk konsisten pada penegakan dan penerapan visi, misi, serta nilai-nilai dasar yang 94

Pedoman Teknis

•

dikandung P2KP; Menumbuhkembangkan proses pembangunan partisipatif serta berbasis kebutuhan riil masyarakat.

d) Tanggung Jawab Penanggung jawab pengembangan kapasitas pemerintah daerah pada dasarnya adalah pemerintah daerah itu sendiri, dan bila diperlukan dapat didukung oleh KMW. e) Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah daerah dimulai sejak tahap awal pelaksanaan proyek P2KP di wilayah bersangkutan hingga berakhirnya proyek P2KP. f) Keluaran • Kesepakatan mekanisme koordinasi melalui pertemuan rutin antara pemerintah daerah, KMW dan BKM-BKM • Kesepakatan kerjasama pengelolaan kegiatan P2KP (misalnya; lokakarya, monitoring, training, dll), baik dalam bentuk sharing pendanaan, pekerjaan dan lainnya. • Kesiapan pemerintah daerah pada exit strategy P2KP di wilayahnya g) Indikator Kinerja • Jumlah pertemuan koordinasi antara pemerintah daerah, KMW dan BKM-BKM; • Jumlah kegiatan yang dikelola melalui kerjasama antara Pemda dengan KMW maupun Pemda dengan BKM-BKM • Adanya action plan exit strategy P2KP dari Pemerintah Daerah yang disusun melalui proses yang partisipatif, demokratis dan akuntabel. h) Langkah-Langkah Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Langkah-langkah pengembangan kapasitas pemerintah daerah sebenarnya melekat pada keseluruhan kegiatan P2KP. Secara umum beberapa kegiatan pengembangan kapasitas pemerintah daerah yang diharapkan dapat dilakukan dalam pelaksanaan P2KP, antara lain adalah sebagai berikut: • Melaksanakan kegiatan pelatihan tentang siklus proyek P2KP, perencanaan partisipatif, program PAKET dan lain-lainnya kepada seluruh dinas-

•

•

•

•

•

•

•

dinas serta intansi terkait di lingkungan pemerintah daerah setempat. Mendorong kerjasama antara KMW dan pemerintah daerah dalam pengelolaan kegiatan P2KP secara bersama, baik dalam bentuk sharing pendanaan maupun aktivitas. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan bersama, misalnya: sosialisasi, lokakarya, monitoring maupun pelatihan-pelatihan dan lain-lainnya. Mendorong Pemda untuk dapat mengorganisasikan dinas-dinas setempat untuk menjalin kemitraan sinergis dengan masyarakat, melalui BKM, serta kelompok peduli dalam rangka keterpaduan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan; Mendorong Pemda bertindak sebagai fasilitator, dinamisator dan pendukung untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan P2KP pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya; Bertindak sebagai dinamisator proses pembangunan partisipatif yang dilakukan melalui pelaksanaan P2KP pada umumnya, maupun pelaksanaan komponen PAKET P2KP secara khusus; Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin; Memfasilitasi permasalahan, pengaduan dan konflik yang timbul dalam pelaksanaan P2KP dengan menyiapkan sarana dan pranata yang dibutuhkan, berkoordinasi dengan KMW; Memfasilitasi fase terminasi maupun exit strategy, agar masyarakat mampu mandiri dan berkelanjutan dalam pengelolaan kelembagaan, kegiatan, dan dana berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan serta nilai-nilai kemasyarakatan (nilai dan prinsip P2KP).

3.4 Pelaksanaan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat Kelurahan Pelaksanaan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat Kelurahan ini pada dasarnya mencakup beberapa kegiatan utama sebagai berikut: • Penyusunan dan Pengajuan Usulan Kegiatan BLM • Penilaian Kelayakan Usulan Kegiatan • Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan • Penyaluran Dana BLM

•

Pendampingan dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Kelima kegiatan utama tersebut secara rinci diuraikan di bawah ini:

3.4.1 Penyusunan dan Pengajuan Usulan Kegiatan a) Pengertian Yang dimaksud dengan "penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan KSM dan Panitia, yang dibentuk oleh BKM, dalam rangka memperoleh akses dana BLM P2KP. Usulan kegiatan tersebut disiapkan dan disusun sendiri oleh KSM sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya masing-masing atau oleh Panitia yang telah ditetapkan BKM untuk menangani kegiatan khusus yang bersifat untuk kepentingan umum/publik. Penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan ini akan difasilitasi oleh Kader Masyarakat dan Fasilitator. b) Ketentuan Dasar • Usulan kegiatan dalam P2KP bersifat open menu, artinya masyarakat diberikan kesempatan untuk menetapkan sendiri prioritas pembangunan mereka dalam menangulangi kemiskinan. Meskipun demikian, usulan kegiatan yang diajukan harus senantiasa berlandaskan pada: 1) Peta Kemiskinan dari hasil pemetaan swadaya, 2) PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis di kelurahan setempat sebagai hasil dari perencanaan partisipatif, serta 3) tidak termasuk daftar negatif (negatif list), yakni kegiatan yang dilarang untuk diusulkan dalam P2KP sebagaimana telah dijelaskan pada Buku Pedoman Umum P2KP. • Penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dalam P2KP harus dilakukan oleh masyarakat sendiri sebagai pelaku utama melalui KSM atau Panitia. Pihak-pihak lainnya berperan memfasilitasi KSM atau Panitia untuk memperkuat kapasitas peran masyarakat tersebut. • Di tingkat masyarakat, Kader Masyarakat dan Tim Fasilitator akan berperan untuk memfasilitasi keluarga miskin - anggota KSM - dalam menilai kebutuhan nyatanya dan selanjutnya merumuskan dan mengajukan usulan. • Di tingkat KSM semua usulan anggota dibahas,


95

disempurnakan dan disepakati bersama. Musyawarah penyepakatan usulan di tingkat KSM difasilitasi Kader Masyarakat dibantu oleh Tim Fasilitator. Peran strategis Kader Masyarakat dan Tim Fasilitator tidak dimaksudkan untuk membuatkan/ mengerjakan pembuatan usulan masyarakat, tetapi lebih pada proses pendampingan agar terjadi proses pembelajaran sehingga kelak warga masyarakat yang tergabung dalam KSM mampu menyusun usulan yang realistis, layak, rasional dan didasarkan atas kebutuhan nyata dan potensi setempat.

usulan kegiatan KSM-KSM untuk tahap pertama selama masa proyek P2KP adalah pada awal bulan ke-8 atau setelah masyarakat kelurahan sasaran menetapkan PJM dan rencana tahunan Pronangkis. Sedangkan untuk tahap-tahap berikutnya dilakukan secara berkesinambungan dan terjadwal sesuai keputusan Rapat Anggota BKM, dengan tetap mengacu pada Pronangkis maupun kapasitas keuangan yang ada.

c) Tujuan • Memberikan pedoman bagi fasilitator, kader masyarakat, KSM, dan masyarakat dalam penyiapan usulan kegiatan yang akan diajukan ke BKM/UPK untuk mendapatkan bantuan dana BLM P2KP; dan • Masyarakat dan KSM mampu menyusun usulan kegiatan yang berpedoman pada hasil pemetaan swadaya serta Pronangkis, baik untuk kegiatan usaha (kredit), pembangunan sarana-prasarana, kesehatan, pendidikan, santunan dan lainnya.

g) Indikator Kinerja • Jumlah proposal pinjaman bergulir yang diajukan ke BKM/UPK • Persentase keluarga miskin (Pra KS/KS1) dalam KSM pinjaman bergulir/persentase KK miskin kelurahan • Jumlah dana yang tersedia (outstanding loan) dari persentase BLM yang dialokasikan untuk pinjaman bergulir. • Jumlah proposal non-pinjaman bergulir yang disetujui dan telah dilaksanakan • Persentase KK miskin (Pra KS dan KS1) di antara penerima manfaat langsung dari penyediaan kegiatan non-pinjaman bergulir/persentase KK miskin kelurahan

•

d) Penanggungjawab Penanggungjawab proses penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan adalah KSM serta UPK/ BKM difasilitasi oleh kader-kader masyarakat dan fasilitator. e) Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan proses penyusunan dan pengajuan

f) Keluaran • Proposal Usulan Kegiatan KSM • Format Usulan KSM.

h) Langkah-Langkah Langkah-langkah pelaksanaan dapat dilihat pada Tabel 3.8 Langkah-langkah Penyusunan dan Pengajuan Usulan Kegiatan.

KSM-KSM yang telah terbentuk atau yang telah ada tidak secara otomatis dapat mengajukan usulan kegiatan untuk memperoleh bantuan dana BLM P2KP, sebelum KSM-KSM tersebut mampu menunjukkan potensi kemandirian dan keswadayaan serta konsisten menerapkan prinsip dan nilai-nilai P2KP. Dalam hal ini, KMW akan melakukan penilaian kinerja KSM bersangkutan sebelum KSM tersebut mengajukan usulan ke BKM. Hal ini sebagai proses pembelajaran masyarakat bahwa KSM adalah wadah bagi mereka untuk bersama-sama mengatasi persoalan penanggulangan kemiskinan yang dihadapi atas dasar potensi sumber daya yang mereka miliki. Selain itu, masyarakat harus paham bahwa KSM-KSM tidak sematamata persyaratan formal untuk secara mudah dan murah dalam memperoleh bantuan P2KP.

96

Pedoman Teknis


97

Menyiapkan dan mendorong masyarakat untuk memberi akses dan peluang seluas mungkin bagi masyarakat miskin, perempuan dan kelompok rentan lainnya untuk terlibat, menerima manfaat maupun mengelola kegiatan P2KP di wilayahnya.

Usulan yang diajukan masyarakat dan warga miskin benar-benar merupakan "kebutuhan" masyarakat yang realistis dan mendesak, bukan sekedar usulan atau "keinginan" semata.

Penyepakatan usulan kegiatan KSM yang akan diajukan ke BKM

Pendampingan Keluarga Miskin dan Kelompok Masyarakat Rentan/ Marjinal:

Masyarakat Mengajukan Usulan Kegiatan kepada KSM

Musyawarah KSM membahas usulan-usulan kegiatan dari anggotanya

3

4

5

Masyarakat

Pengurus dan anggota KSM,

KSM

KSM difasilitasi oleh kader masyarakat

Masyarakat miskin dan anggota KSM

Masyarakat miskin dan anggota KSM

KMW/Tim Menyiapkan dan Meningkatkan Fasilitator kapasitas masyarakat miskin serta anggota KSM dalam bidang kewirausahaan dan teknik penyusunan proposal kegiatan sederhana

Pelatihan Kewirausahaan dan Pelatihan Praktek tentang Cara Penyusunan Proposal Kegiatan Bagi Masyarakat Miskin dan Anggota KSM

2

Kader-kader masyarakat difasilitasi oleh fasilitator

Masyarakat

BKM dan Mendorong masyarakat agar Kader dalam mengajukan usulan Masyarakat kegiatan untuk bantuan P2KP senantiasa berpedoman pada peta kemiskinan dan Pronangkis kelurahan bersangkutan.

Penyebarluasan Hasil Pemetaan Swadaya (CSS) dan Pronangkis

PESERTA

1

PELAKSANA

TUJUAN

NO.


Sekretariat KSM atau rumah warga atau tempat lainnya

Di rumah warga, lapangan, masjid, pasar, sawah, dll.

Di rumah warga, lapangan, masjid, pasar, sawah, dll.

Di lokasi yang dapat disepakati warga

Di seluruh wilayah kelurahan sasaran

TEMPAT

AMT (Achievement Motivation Training) Dasar-Dasar Kewirausahaan Kemitraan Usaha Tehnik Penyusunan Proposal Sederhana

• Presentasi dan pembahasan seluruh usulanusulan yang disampaikan warga/anggota KSM • Musyawarah menentukan apakah Usulan KSM yang diajukan adalah dikelola bersama oleh KSM atau beberapa kegiatan sesuai jumlah anggota.

• Berdasarkan gagasan serta refleksi kebutuhan dan kemampuan yang ada, warga miskin mengajukan usulan kegiatannya kepada KSM dimana ia menjadi anggota. • Fasilitasi format dan isi usulan dari masyarakat atau anggota kepada KSM yang menjamin tingkat realitas dan kewajaran usulan-usulan tersebut.

• Fokus pendampingan dititikberatkan agar gagasan-gagasan masyarakat miskin didasarkan refleksi kondisi kebutuhan dan kemampuannya. Misalnya melalui analisis ERT (ekonomi rumah tangga), tingkat kesehatan, pendidikan dan mawas diri lingkungan, dan lainnya • Mendorong aspirasi masyarakat miskin dapat tergali dalam mengembangkan gagasangagasan guna memperbaiki kesejahteraan mereka sendiri.

• • • •

Diseminasi dan pemasyarakatan Hasil pemetaan swadaya dan PJM serta rencana tahunan Pronangkis yang telah disepakati masyarakat, kepada seluruh masyarakat di kelurahan.

SUBSTANSI

Tabel 3.8 Lamgkah-Langkah Penyusunan dan Pengajuan Usulan Kegiatan KSM

Sekitar minggu ke-3 hingga ke-4 bulan ke-9. Tahap selanjutnya sesuai kebutuhan

Sekitar minggu ke-2 bulan ke-9.Selanjutnya akan berlangsung terus menerus sesuai kebutuhan

Untuk tahap awal sekitar minggu ke-2 bulan ke-8, dan minimal selama 1 bulan. Tahap selanjutnya berlangsung berkesinambungan sesuai kebutuhan

Untuk tahap awal sekitar minggu ke-2 bulan ke-8, dan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

Segera setelah Pronangkis disetujui warga & BKM menerima dana BLM Tahap I, atau sekitar awal bulan ke-8.

KERANGKA WAKTU

98

Pedoman Teknis Pengurus KSM dan BKM

• Usulan kegiatan KSM yang telah dirumuskan dan ditandatangani oleh seluruh anggotanya diajukan oleh pengurus KSM ke BKM. • Lampirkan pula proposal dengan Format Usulan-1

Pengajuan Usulan Kegiatan KSM ke BKM

7

Pengurus KSM

Pengurus dan Pengurus dan Anggota KSM, anggota KSM, difasilitasi oleh kader masyarakat dan fasilitator

PESERTA

Tiap KSM menyiapkan sebuah usulan kegiatan yang telah dibahas, disepakati serta ditandatangani oleh seluruh anggotanya.

PELAKSANA

TUJUAN

Penyusunan Usulan Kegiatan KSM


6

NO.

Lanjutan Tabel 3.8 Lamgkah-Langkah Penyusunan dan Pengajuan Usulan Kegiatan KSM

Sekretariat BKM

Sekretariat KSM atau rumah warga dan tempat lain yang disepakati

TEMPAT

BKM memberikan bukti penerimaan usulan kegiatan KSM tersebut serta menginformasikan agar pengurus dan anggota KSM dapat bersiapsiap untuk dianalisa kelayakan usulannya oleh UPK, maksimal 2 (dua) minggu setelah usulan KSM. diterima oleh BKM.

• Makna fasilitasi/pendampingan berarti bahwa pembuat usulan ialah masyarakat sendiri (KSM), bukan kader dan fasilitator atau pihak lainnya • Usulan memuat uraian tentang kegiatan yang diusulkan dan keterkaitan dengan Pronangkis, total biaya, jumlah yang dibiayai sendiri, kontribusi material, tenaga dan lainnya, penerima manfaat, pengelola, rencana pengoperasian dan pemeliharaan, serta kesesuaian dengan berbagai ketentuan yang ada maupun dampak lingkungan, dan lain-lain. • Khusus usulan yang bersifat pinjaman, maka ditambahkan pula jumlah kredit, jadwal pendanaan dan pengembalian dana serta besar jasa/bunga yang dibebankan ke anggota KSM.

SUBSTANSI

Sekitar minggu ke-3 bulan ke-10.Tahap selanjutnya berlangsung terus menerus (berkesinambungan) sesuai kebutuhan

Sekitar minggu ke-1 hingga minggu ke-2 bulan ke-10.Untuk tahap selanjutnya berlangsung terus menerus (berkesinambungan) sesuai kebutuhan

KERANGKA WAKTU

Lampiran Pedoman Pelaksanaan BLM-1 RANGKUMAN PENYUSUNAN PROPOSAL KEGIATAN KSM/PANITIA

1. PROPOSAL/USULAN KEGIATAN - STIMULANS/HIBAH Secara umum, kerangka proposal kegiatan dalam rangka mendapatkan dana BLM P2KP, yang bersifat stimulan atau hibah (Pembangunan Prasarana, Pelatihan, Kesehatan, Santunan dll), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal dibawah ini: a. Halaman Depan 1. Nama KSM/Panitia 2. Judul Proposal/Usulan 3. Dusun/Kelurahan/Kabupaten/Kota, Bulan, dan Tahun b. Halaman Proposal 1. Judul 2. KSM Pengusul 3. Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota 4. Sifat Program 5. Waktu Pelaksanaan 6. Anggaran Biaya

: : : : : :

c. Kerangka Usulan • Latar Belakang Dalam latar belakang berisi uraian singkat tentang diskripsi kegiatan/program yang hendak dilakukan, masalahmasalah/kendala-kendala yang dihadapi masyarakat miskin, peran strategis pihak pengusul serta programprogram strategis yang hendak dilakukan. Dijelaskan secara detail pentingnya usulan kegiatan ini dilakukan dalam menunjang upaya-upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat setempat, dengan mengacu pada hasil pemetaan swadaya dan PJM serta rencana tahunan Pronangkis yang ada. • Rumusan Masalah Berisi tentang popok-pokok masalah yang dirumuskan dan hendak dipecahkan oleh masyarakat berdasarkan hasil pemetaan swadaya, dengan program bantuan BLM P2KP. • Tujuan Tujuan : menggambarkan tujuan yang hendak dicapai melalui program yang diusulkan, termasuk keterkaitan dengan PJM dan rencana tahunan Pronangkis. • Ruang Lingkup Kegiatan Didalam ruang lingkup kegiatan hendaknya dapat mencerminkan secara jelas kegiatan dan tahap-tahap kegiatan yang hendak dilakukan. Seperti membangun kesepakatan, perencanaan bersama, keterlibatan anggota dan masyarakat sekitar lokasi KSM, pengorganisasian, evaluasi hingga pengelolaan dan pemeliharaan hasil-hasil kegiatan, termasuk pengembangan tindak lanjut oleh masyarakat sendiri. • Metode Pelaksanaan Untuk melaksanakan kegiatan dalam usulan proposal, tentu diperlukan metode dalam pelaksanaannya. Sebutkan dan sedikit uraikan metode yang digunakan itu secara komprehensif. Seperti diperlukan metode pemetaan partisipatif, pilihan padat karya, dan lain-lain. • Organisasi Pelaksanaan Menyangkut profil dari KSM atau panitia pelaksana dan personil yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, serta kesepakatan pembagian tugas dan mekanisme kerja dalam KSM/Panitia.


99

• Sarana dan Prasarana Penunjang Sarana dan prasarana apa yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan itu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dituju. • Tata Cara Pengadaan Dijelaskan pada bagian ini jenis-jenis pengadaan yang diperlukan dan disertai tata cara pengadaannya. Dibuat serinci mungkin hingga jelas bagaimana cara melaksanakannya. • Rencana Penanganan Dampak Kegiatan Dijelaskan pada bagian ini berbagai rencana penanganan dampak kegiatan, baik menyangkut dampak lingkungan, pembebasan lahan dan pemukiman kembali, maupun pada budaya dan penduduk asli. Dibuat serinci mungkin hingga jelas bagaimana cara melaksanakannya, kesepakatan dengan pihak-pihak yang terkena dampak, termasuk konsekuensi pembiayaannya. • Jadwal Pelaksanaan Dalam jadwal pelaksanaan hendaknya dapat menggambarkan secara spesifik tahap-tahap kegiatan dan waktu pelaksanaannya. Akan lebih baik kalau dibuatkan time schedule yang jelas dan menyangkut keseluruhan kegiatan sesuai tahapannya. • Anggaran Biaya yang diperlukan Menggambarkan perkiraan dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam penganggaran ini hendaknya dapat memberikan gambaran secara bertahap kebutuhan dana yang diperlukan (Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, Tahap pelaporan). Termasuk yang terpenting adalah komposisi sumber dana serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan. Diajukan oleh KSM/Panitia : …………………………… Alamat : …………………………… ………… , ……….. , 200… Ketua

Sekretaris

Bendahara KSM

……………………………

……………………………

……………………………

Catatan • Panduan proposal ini dapat disempurnakan sesuai kebutuhan dan sesuai proses pembelajaran masyarakat dalam menyusun proposal kegiatan.

2. PROPOSAL/USULAN KEGIATAN - PINJAMAN BERGULIR Kerangka proposal kegiatan kredit mikro dari KSM dalam rangka mendapatkan dana BLM P2KP, yang bersifat pinjaman atau dana bergulir (usaha kecil, usaha bersama dll), termasuk contoh format-formatnya, dapat dilihat pada Buku Pedoman Khusus Pengelolaan Pinjaman Bergulir.

100

Pedoman Teknis

Format Usulan-1 PROPOSAL/USULAN KSM - UNTUK KEGIATAN YANG BERSIFAT STIMULAN/HIBAH

Kota/Kabupaten Kecamatan Desa/Kelurahan Nama BKM Nama KSM Jenis Kegiatan Jumlah Anggota

: ………………………………………… : ………………………………………… : ………………………………………… : ………………………………………… : ………………………………………… : ………………………………………… : Total ………… , L ……… , P ..……..

A. Daftar Anggota KSM/Panitia No.

Nama

L/P

Usia

Pekerjaan

Jumlah Tanggungan

Alamat

B. Usulan Kegiatan 1) Uraian Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan

: …………………………………………………………………………………….

Volume Kegiatan

: …………………………………………………………………………………….

Alasan Kegiatan

: ……………………………………………………………………………………. ..…..………………………………………………………………………………. .…..………………………………………………………………………………. .…..……………………………………………………………………………….

Lokasi Kegiatan

:…………………………………………………………………………………….

Jumlah Penerima Manfaat : ………………… Orang Jangkauan Pelayanan

: …………………………………… (RT/RW/Dusun/Kelurahan)

Metode Konstruksi

: [ ] Gotong royong

Status Tanah

:…………………………………………………………………………………….

[ ] Semi Gotong Royong [ ] Dikontrakkan

Patokan Penunda Kegiatan :….....………………………………………………………………………………


101

2) Pembiayaan Kegiatan

Komponen Pembiayaan

Unit

Sumber Pendanaan (Rp)

Biaya Unit

Jumlah

Swadaya

BLM P2KP

1.1 Upah Tenaga 1.2 Bahan dan Material 1.3 Peralatan 1.4 Bantuan Teknis 1.5 dan seterusnya Total

3) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tanggal Mulai ................................. Tanggal Penyelesaian ................................. 4) Team Pelaksana Kegiatan Team penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Nama 1 ................................................................. Posisi ................................... 2 ................................................................. Posisi ................................... 3 ................................................................. Posisi ................................... 5) Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kegiatan …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. 6) Rencana Pengadaan (Procurement Plan) Item-Item Untuk Pengadaan

No.

Prosedur

(Barang, Pekerjaan, atau Tenaga Ahli/Trampil)

7) Rencana Pengoperasian dan Pemeliharaan No.

102

Kegiatan

Pedoman Teknis

Frekuensi

Penanggungjawab

Biaya

Sumber Dana

C. Penilaian terhadap Daftar Kegiatan Terlarang (Negatif List) Apakah usulan kegiatan-usulan kegiatan termasuk dalam salah satu kegiatan yang dilarang dibiayai oleh dana P2KP? No.

Butir (Item)

Ya

1

Pembangunan dan rehabilitasi rumah-rumah ibadah

2

Pembangunan dan rehabilitasi kantor BKM

3

Pembangunan dan rehabilitasi kantor atau gedung Pemerintah

4

Produk-produk yang merugikan bagi lingkungan hidup, seperti: pestisida; tembakau atau produk yang terkait; secara substansial merusak lapisan ozon, bahan-bahan material dari asbes, kegiatan produksi cairan atau gas yang mempengaruhi atau mencapai tingkat emisi yang berbahaya; kegiatan yang memakai, memproduksi, menyimpan atau mengangkut bahan-bahan dan buangan limbah yang sangat berbahaya; penyimpanan atau kegiatan di area yang dilindungi; atau usulan perikanan yang tidak sesuai dengan standard yang ditetapkan Dinas Perikanan

5

Kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, seperti: perdagangan senjata, perjudian serta kegiatan yang melanggar norma-norma agama dan sosial; jual beli obat-obatan terlarang; kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan pengadaan, pembebasan lahan dan pemukiman kembali, perlindungan dampak lingkungan dan penduduk serta nilai-nilai lokal setempat

6

Deposito atau upaya pemupukan bunga dari Bank yang bertentangan dengan ketentuan P2KP

7

Kegiatan politik praktis, seperti: kampanye, sumbangan kepada kegiatan dan lembaga partai politik serta Pemilu

8

Kegiatan-kegiatan yang dinilai tidak sesuai dengan Visi, Misi, Prinsip dan NilaiNilai serta Ketentuan P2KP

Tidak

D. Pengelolaan Dampak 1. Apakah ada dampak negatif terhadap lingkungan? Ada Tidak Jika "Ada", uraikan ................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... Rencana Penanganan dampak negatif lingkungan ............................................................................................ .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... 2. Apakah ada dampak kegiatan yang berkaitan dengan pembebasan lahan penduduk? Tidak Ada Jika "Ada", uraikan hal-hal berikut di bawah ini: • Tanah milik siapa? ........................................................................................................................................... • Apakah Pemilik sudah diajak bermusyawarah?........................................................................................... • Apa rencana kompensasi yang disepakati? ................................................................................................


103

•

Siapa yang akan membiayai biaya kompensasi tersebut? ................................................................................................................................................................................ Apakah ada dampak kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan penduduk dan/atau pemukiman kembali penduduk? Ada Tidak Jika "Ada", uraikan hal-hal berikut di bawah ini: Berapa orang yang terkena dampak? .............................................................................................................. (Sertakan nama-nama dan alamatnya) Apa rencana kompensasi yang disepakati? .................................................................................................. Siapa yang akan membiayai biaya kompensasi tersebut?...........................................................................

• • •

3. Apakah ada dampak negatif terhadap sosial-budaya-adat istiadat setempat? Ada Tidak Jika "Ada", uraikan ................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Rencana Penanganan dampak ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... 4. Apakah ada dampak negatif terhadap penduduk asli setempat? Tidak Ada Jika "Ada", uraikan ................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Rencana Penanganan dampak ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Demikian usulan kegiatan ini kami buat dengan sesungguh-sungguhnya. Tanggal ………......…. , 200…

Nama

No.

Posisi

1 2 3 4 dst.

Tanda Tangan

Ketua Anggota Anggota Anggota dst.

Diketahui oleh,

.................................................... Fasilitator

104

Pedoman Teknis

.................................................... Kader Masyarakat

Catatan

Persyaratan tambahan untuk usulan kegiatan atau pembangunan/perbaikan prasarana: Syarat 1 - Usulan Kegiatan harus disertai lampiran berikut ini: 1.

Sketsa lokasi rencana kegiatan

2.

Desain Teknis (DAED/Detailed Architectural and Engineering Design)

Syarat 2 - Tugas KSM/Panitia (selanjutnya disebut dengan istilah KSM) 1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui oleh KMW 2. Menyediakan pengelola setempat (ketua tim, mandor, tenaga administrasi) dan membayarnya sesuai kebutuhan (Sesuai Buku Pedoman P2KP) Syarat 3 - Pekerjaan-pekerjaan dimaksud tidak dapat dikontrakkan tanpa persetujuan KMW. Dalam hal KMW menyetujui pekerjaan tersebut dikontrakkan, maka Tata cara pengadaan / pengelola mengikuti ketentuan P2KP. Syarat 4 - Penyimpangan KSM dapat dinilai lalai jika melakukan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, atau tidak memperhatikan peringatan Fasilitator/KMW. Terhadap penyimpangan ini, KMW harus memberikan peringatan tertulis kepada KSM/BKM dimaksud dan mengirimkan salinannya kepada PJOK dan lurah. Jika 15 hari setelah peringatan diterima KSM/Pimpinan BKM tetap tidak melakukan tindakan koreksi, maka Fasilitator dapat meminta Rapat Anggota BKM untuk membahas masalah ini. Syarat 5 - Sanksi Berkaitan dengan kelalaian diatas, pencairan dana kepada KSM/ BKM dimaksud harus ditunda sampai kelalaian dimaksud diperbaiki dan diterima oleh KMW sesuai dengan kesepakatan kerja yang ada, atau tambahannya, jika ada. Syarat 6 - Pembayaran atas pekerjaan-pekerjaan di atas harus didasarkan atas jumlah/volume tugas yang telah diselesaikan, sebagaimana disertifikasi oleh KMW sesuai dengan kesepakatan kerja yang ada, atau tambahannya, jika ada. Syarat 7 - Pelaporan oleh KSM

*)

1.

Catatan Harian

2.

Laporan Mingguan kemajuan kegiatan dan Keuangan

3.

Laporan bulanan kemajuan pekerjaan kumulatif dan Keuangan

4.

Laporan Akhir kegiatan dan Keuangan

Format ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat berkoordinasi dengan KMW dan perlu diuraikan secara deskriptif usulan kegiatannya seperti dijelaskan pada Lampiran Pedoman Pelaksanaan BLM -1: Panduan Penyusunan Proposal KSM.


105

3.4.2 Penilaian Usulan Kegiatan a) Pengertian Penilaian usulan kegiatan baik dari KSM maupun Panitia ialah serangkaian kegiatan profesional yang dilakukan Unit Pengelola Keuangan-BKM (UPK-BKM) dalam menilai kelayakan teknis, finansial/keuangan, sosial dan lingkungan dari proposal-proposal atau usulan kegiatan yang diajukan KSM/Panitia ke BKM untuk mendapatkan akses dana BLM. Peran KMW dan Tim Fasilitator adalah menjaga agar proses penilaian kelayakan proposal/usulan kegiatan yang dilakukan oleh UPK telah memenuhi standard profesional dan memenuhi ketentuan serta prinsip dan nilai-nilai didalam P2KP. b) Ketentuan Dasar • Usulan/proposal kegiatan yang diajukan oleh KSM/ Panitia ke BKM sebelum dibahas dan disepakati prioritas pendanaannya oleh BKM, wajib dievaluasi terlebih dahulu oleh UPK. • Evaluasi mencakup: kelayakan teknis, finansial, sosial dan lingkungan. Kegiatan ini sepenuhnya merupakan kegiatan UPK yang harus dilakukan secara profesional. Oleh karena itu, KMW terlebih dahulu memberikan pelatihan dan penguatan kapasitas UPK agar mampu menilai kelayakan proposal sesuai standar profesional yang diinginkan P2KP • Penilaian kelayakan oleh UPK diharapkan dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) pekan setelah proposal KSM diserahkan ke BKM. Dengan demikian, BKM harus sesegera mungkin menyerahkan proposal KSM yang telah diterimanya kepada UPK. • Dalam melaksanakan penilaian kelayakan proposal, UPK selain menganalisis proposal dari segi teknis, finansial/keuangan dan lingkungan juga melakukan klarifikasi proposal dengan mengadakan diskusi langsung dengan seluruh anggota KSM yang mengusulkan kegiatan. Klarifikasi ini sangat penting untuk lebih memperjelas kebutuhan dan aspirasi dari anggota KSM dan juga mengamati langsung keberadaan ataupun kredibilitas dari pengusul (kelayakan sosial). • Proses penilaian kelayakan proposal harus merupakan salah satu proses pembelajaran masyarakat untuk mampu menyusun usulan kegiatan yang memenuhi standar kelayakan. 106

Pedoman Teknis

•

•

Sehingga diupayakan agar masyarakat miskin diberi kesempatan memperbaiki usulan bila dianggap usulan mereka masih kurang memadai. Terkecuali apabila UPK menilai bahwa kredibilitas pihak pengusul kegiatan (kelayakan sosial) diragukan dan cenderung menyalahgunakan dana BLM P2KP. Hasil penilaian kelayakan proposal oleh UPK akan diverifikasi terlebih dahulu oleh KMW. Verifikasi KMW terutama dititikberatkan pada aspek-aspek: - Apakah penilaian kelayakan telah dilakukan sesuai standard profesional, - Apakah kelayakan usulan sudah sesuai dengan prinsip serta nilai-nilai P2KP, dan - Apakah usulan telah memenuhi ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa, pembebasan lahan dan permukiman kembali, dampak lingkungan dan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya lokal serta perlindungan penduduk terasing. Dalam melaksanakan verifikasi, KMW wajib melibatkan BKM dan Kader Masyarakat sebagai proses pembelajaran agar setelah masa proyek P2KP berakhir, verifikasi ini selanjutnya dapat dilaksanakan oleh masyarakat sendiri.

c) Tujuan • Untuk mendapatkan usulan-usulan kegiatan yang baik dan layak secara teknis, lingkungan dan keuangan, sehingga pada pelaksanaannya nanti dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat pengusul maupun UPK/BKM, serta tidak menimbulkan dampak-dampak yang tidak diinginkan • Untuk memampukan masyarakat dalam menyusun usulan/proposal kegiatan yang layak, memampukan UPK dalam melakukan analisa kelayakan proposal/usulan sesuai dengan standard profesional, dan memampukan BKM serta kader masyarakat untuk konsisten menjaga perlindungan terhadap kemungkinan dampakdampak yang tidak diinginkan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan masyarakat (safeguard). d) Penanggungjawab Penanggungjawab proses penilaian kelayakan usulan kegiatan adalah BKM yang dilaksanakan oleh UPK dengan difasilitasi oleh KMW/Tim fasilitator.

e) Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan proses penilaian kelayakan usulan/ proposal kegiatan KSM pada tahap awal selama masa proyek P2KP adalah pada awal bulan ke-11 dan/atau setelah masyarakat di kelurahan sasaran mengajukan usulan-usulan kegiatannya ke BKM beradasarkan peta kemiskinan dan Pronangkis. Untuk tahap-tahap berikutnya dilakukan secara berkesinambungan dan terjadwal sesuai dengan Pronangkis yang telah disepakati masyarakat. f) Keluaran • Dokumen Usulan kepada BKM tentang layak atau tidaknya usulan/proposal kegiatan KSM dan perlu tidaknya perbaikan; • Rekomendasi KMW berdasarkan verifikasi KMW tentang kesesuaian proses dan hasil penilaian kelayakan yang dilakukan UPK dengan ketentuan P2KP dan standar profesional analisa kelayakan proposal; dan • Format Penilaian 1 s.d. 4 yang telah diisi secara benar sebagai bahan untuk Rapat prioritas pendanaannya dalam Rapat Anggota BKM.

g) Indikator Kinerja • Proses konsultasi antara UPK dengan KSM (masyarakat pengusul kegiatan) dalam proses penilaian kelayakan proposal (jumlah rapat, tingkat keterlibatan masyarakat, terutama wanita dan warga miskin, kualitas masukan anggota, dan lainlain.) • Persentase hasil penilaian kelayakan proposal oleh UPK yang sesuai dengan ketentuan P2KP dan standar profesional berdasarkan hasil verifikasi KMW. • Ketepatan waktu antara penyerahan proposal, penilaian kelayakan oleh UPK hingga verifikasi KMW • Kesesuaian usulan kegiatan KSM dengan Peta Kemiskinan dan Pronangkis h) Langkah-Langkah Langkah-langkah pelaksanaan proses penilaian kelayakan usulan/proposal kegiatan KSM adalah sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.9 Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kelayakan Usulan Kegiatan KSM.


107

108

Pedoman Teknis

Meningkatkan kemampuan pengelola UPK dalam menganalisis kelayakan proposal kegiatan KSM

Mendapat masukan dan saran profesional dari UPK mengenai kelayakan teknis dari proposal/ usulan yang masuk ke BKM

Diperoleh gambaran umum dari masing-masing usulan kegiatan sebagai bahan untuk dichek kembali kepada pihak pengusul

Gunakan momentum verifikasi ini sebagai suatu proses pembelajaran masyarakat tentang cara menyusun usulan kegiatan yang sesuai kebutuhan, kemampuan, dan kelayakannya

Laporan analisis kelayakan setiap usulan kegiatan dan rekapitulasi usulan yang layak (Format Penilaian 1 dan 2)

BKM menyerahkan proposal/usulan kegiatan KSM-KSM ke UPK guna dinilai kelayakannya. Penyerahan proposal BKM ke UPK pada tahap pertama untuk memanfaatkan pencairan dana BLM tahap II adalah pada awal bulan ke-11 setelah pelaksanaan P2KP dimulai di kelurahan tersebut. Selanjutnya penyerahan proposal dilakukan secara terjadwal oleh BKM.

UPK memeriksa dan menganalisis data-data yang tercantum dalam usulan kegiatan KSM, khususnya kelayakan teknis, keuangan dan lingkungan.

UPK melakukan verifikasi proposal/usulan dengan mengadakan pertemuan bersama pengurus dan seluruh anggota KSM pengusul.

UPK menetapkan hasil penilaian kelayakan dalam 3 kategori, yakni: layak, perlu perbaikan, atau tidak layak. Hasil ini disampaikan ke BKM sebagai rekomendasi

2

3

4

5

TUJUAN

KMW dan Tim Fasilitator melakukan proses pendampingan intensif kepada pengelola UPK, yang didukung oleh training praktek khusus mengenai pengetahuan dan ketrampilan analisisi kelayakan proposal.


1

NO.

UPK

UPK difasilitasi Kader-kader masyarakat dan Fasilitator

UPK

BKM


PELAKSANA

UPK dan BKM

KSM dan Anggotanya

Staf UPK

UPK

Pengelola UPK

PESERTA

Sekretariat BKM/ UPK

Di rumah warga, sekretariat KSM atau tempat lain yang disepakati.

Sekretariat BKM/ UPK

Sekretariat BKM


TEMPAT

• Daftar Usulan yang layak • Daftar usulan yang perlu perbaikan • Daftar usulan yang tidak layak

• Recheck data-data usulan KSM dan masingmasing anggota KSM bila ada, interview usulan dengan seluruh anggota KSM, dan gali informasi seoptimal mungkin mengenai jenis kegiatan, kemampuan keuangan, kredibilitas anggota dan pengurus KSM serta informasi lainnya • Adakan observasi langsung ke tempat kegiatan yang diusulkan dan/atau tempat usaha untuk usulan pinjaman bergulir. • Bila dirasa perlu, minta pertemuan ulang untuk lebih melengkapi dan meyakinkan informasi yang dibutuhkan.

• Aspek Teknis usulan kegiatan • Aspek Keuangan usulan kegiatan • Aspek Lingkungan usulan kegiatan

• Daftar proposal/usulan kegiatan yang masuk ke BKM • Tanda terima penyerahan proposal dari BKM ke UPK untuk dinilai kelayakannya

Konsep dan Prinsip Penilaian Kelayakan Usulan Kegiatan/Proposal

SUBSTANSI

Tabel 3.9 Pedoman Pelaksanaan Penilaian Usulan Kegiatan KSM

Hari ke-12 sampai hari ke-15 setelah usulan/ proposal diterima UPK.

Hari ke-4 sampai hari ke-11 setelah usulan/ proposal diterima UPK.

Maksimal 3 (tiga) hari setelah usulan/ proposal KSM diterima dari BKM

Maksimal 3 (tiga) hari setelah usulan/ proposal KSM itu diterima BKM

Segera setelah UPK terbentuk

KERANGKA WAKTU


109

TUJUAN

• Proses penilaian kelayakan oleh UPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan P2KP, sebagaimana hasil verifikasi dan rekomendasi KMW. • Proposal kegiatan yg telah dinilai layak oleh UPK, telah sesuai dengan Pronangkis, kelompok sasaran dan ketentuan pengaman (safeguard), sebagaimana hasil verifikasi BKM. Tuangkan hasilnya dalam Format Penilaian ke 3 dan 4. • Transparansi dan akuntabilitas dalam proses penilaian kelayakan usulan kegiatan

Keputusan akhir tentang usulan/proposal KSM-KSM yang dinilai layak dan dapat disampaikan ke BKM untuk ikut dalam penentuan rapat prioritas usulan kegiatan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam proses dan hasil penilaian kelayakan usulan kegiatan untuk memperoleh masukan dari pihak yang tidak terlibat langsung dengan proses penilaian kelayakan usulan kegiatan

BKM memverifikasi hasil penilaian kelayakan UPK dan menyerahkannya ke KMW untuk meminta rekomendasi, juga diumumkan secara terbuka kepada KSM pengusul masyarakat.KSMKSM dapat memperbaiki usulannya bila hasil kelayakan meminta itu. Sedangkan KSM dan masyarakat yang berkeberatan terhadap hasil penilaian kelayakan UPK dapat mengajukan keberatan dan meminta klarifikasi dengan UPK dan BKM. Beri waktu 3 (tiga) hari bagi KSM dan warga menyampaikan aspirasinya terhadap hasil penilaian kelayakan tersebut.

Adakan pertemuan antara KSMKSM pengusul, UPK, BKM dan KMW untuk membahas dan memutuskan hasil akhir verifikasi penilaian usulan kegiatan.

Penyebarluasan hasil final kelayakan usulan/ proposal kegiatan KSM kepada masyarakat, anggota-anggota BKM, perangkat pemerintah setempat, PJOK dan KMW.

6

7

8

NO.


Lanjutan Tabel 3-9 Pedoman Pelaksanaan Penilaian Usulan Kegiatan KSM

BKM

BKM dan KMW

KMW dan BKM

PELAKSANA

Masyarakat dan perangkat pemerintah setempat

KSM, UPK, masyarakat

BKM, UPK, KSM dan masyarakat

PESERTA


Sekretariat BKM

Kantor KMW, Sekretariat BKM, dan di seluruh wilayah kelurahan sasaran

TEMPAT

KERANGKA WAKTU Hari ke-16 hingga hari ke-23, setelah usulan/ proposal diterima UPK.

Hari ke-24, setelah usulan/proposal diterima UPK.

Hari ke-25, setelah usulan/proposal diterima UPK.

SUBSTANSI

• KMW lebih memverifikasi proses penilaian kelayakan oleh UPK apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai P2KP. Sedangkan verifikasi hasil penilaian kelayakan usulan lebih difokuskan pada standar profesional analisis kelayakan proposal dan pemenuhan ketentuan mengenai pengadaan, dampak lingkungan, pembebasan lahan dan permukiman kembali serta perlindungan adat, budaya dan penduduk asli. • BKM memverifikasi apakah anggota-anggota KSM yang dinilai layak tercatat sebagai kelompok masyarakat yang diprioritaskan (peta kemiskinan), sesuai dengan Pronangkis dan menilai usulan-usulan tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan pemeriksaan pengaman (safeguard), misalnya perlindungan penduduk asli, lingkungan, pengadaan dll

• Hasil perbaikan usulan/proposal dari KSM yang harus memperbaiki usulannya • Masukan keberatan dari KSM pengusul maupun dari masyarakat luas terhadap hasil penilaian kelayakan usulan oleh UPK • Penyampaian rekomendasi KMW kepada BKM berdasarkan hasil verifikasi KMW terhadap hasil dan proses penilaian kelayakan usulan oleh UPK

• Daftar Nama KSM, alamat, jenis kegiatan dan daftar nama anggota-anggotanya berikut data pribadi dari masing-masing anggota • Jumlah usulan biaya kegiatan • Hasil kelayakan oleh UPK dan verifikasi dari BKM serta KMW • Rencana jadwal Rapat prioritas usulan kegiatan

Format Penilaian-1 HASIL PENILAIAN KELAYAKAN USULAN KEGIATAN KSM

Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten SWK

: : : :

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………

Tanggal No.

Nama Pengusul

Judul Usulan

Terima

Selesai

Penilaian Kelayakan Keuangan

Teknis

Rekomendasi

Lingkungan

Layak

Revisi

Tidak Layak

…..…………… ,……..……… 20 …. Tenaga UPK yang menilai 1 ........................................................... 2 ...........................................................

Diketahui oleh, Koord. BKM

Rekomendasi/Verifikasi KMW

...........................................................

...........................................................

Tanggal ............................................

Tanggal ............................................

*) Format ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat berkoordinasi dengan KMW dan perlu uraian deskriptif .

110

Pedoman Teknis

Format Penilaian-2 REKAPITULASI DAFTAR USULAN KEGIATAN KSM YANG LAYAK


No.

Nama KSM

Jenis/Judul Usulan

: : : :

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………

Nilai Usulan Kegiatan (Rp)

Dana BLM P2KP (Rp)

Dana Swadaya KSM (Rp)

Alamat KSM

Jumlah Anggota L

P

…..…………… ,……..……… 20 …. Diketahui oleh, Wakil KSM

1………………………… 2…………………………

Koordinator BKM

…………………………

Penilai Kelayakan, UPK

………………………… Rekomendasi/Verifikasi KMW:

3………………………… 4………………………… 5…………………………

…………………………



111

Format Penilaian-3 HASIL VERIFIKASI BKM TERHADAP PENILAIAN KELAYAKAN USULAN KEGIATAN

Propinsi SWK Kota/Kabupaten Kecamatan Kelurahan/ Desa

: : : : :

………………………………... ………………………………... ………………………………... ………………………………... ………………………………...

Tanggal No.

Nama Pengusul

Judul Usulan

Terima dari UPK

Selesai proses verifikasi

Verifikasi Penilaian Kelayakan Kelompok Sasaran

Pemeriksaan Pengaman (Safeguard)

Kesesuaian dengan Pronangkis

Rekomendasi BKM Sesuai

Revisi

…..…………… ,……..……… 20 …. Anggota-Anggota BKM yang Memverifikasi 1 ……………………………………………… 2 ……………………………………………… 3……………………………………………… Diketahui oleh, Koordinator BKM

Rekomendasi/Verifikasi KMW

………………………………... Tanggal ..................

………………………………... Tanggal ......................


112

Pedoman Teknis

Format Penilaian-4 PEMERIKSAAN PENGAMAN (SAFE GUARD)

1. Apakah ada dampak negatif terhadap lingkungan? Ada Tidak ika "Ada", uraikan ……………………………………………………………………………...................... ……………………………………………………………………………………………………..................... ……………………………………………………………………………………………………..................... Rencana Penanganan dampak negatif lingkungan ………………………………………….................... …………………………………………………………………………………………………….................... …………………………………………………………………………………………………….................... …………………………………………………………………………………………………….................... 2. Apakah ada dampak kegiatan yang berkaitan dengan pembebasan lahan penduduk? Ada Tidak Jika "Ada", uraikan hal-hal berikut di bawah ini: • Tanah milik siapa? ....………………………………………………………………….................. • Apakah Pemilik sudah diajak bermusyawarah?……………………………………..…................. • Apa rencana kompensasi yang disepakati? ………………………………………….................... • Siapa yang akan membiayai biaya kompensasi tersebut? ………………………….................... Apakah ada dampak kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan penduduk dan/atau pemukiman kembali penduduk? Ada Tidak Jika "Ada", uraikan hal-hal berikut di bawah ini: • Berapa orang yang terkena dampak? ……………………………………………………................ (Sertakan nama-nama dan alamatnya) • Apa rencana kompensasi yang disepakati? ……………………………………………................. • Siapa yang akan membiayai biaya kompensasi tersebut? ……………………………................

3. Apakah ada dampak negatif terhadap sosio-budaya-adat istiadat setempat? Ada Tidak Jika "Ada", uraikan ……………………………………………………………………………..................... ……………………………………………………………………………………………………..................... …………………………………………………………………………………………………….....................

4. Apakah ada dampak negatif terhadap penduduk asli setempat? Ada Tidak Jika "Ada", uraikan ……………………………………………………………………………..................... ……………………………………………………………………………………………………..................... ……………………………………………………………………………………………………..................... Rencana Penanganan dampak …………………. ……………………………………………..................... ……………………………………………………………………………………………………...................... ……………………………………………………………………………………………………...................... ……………………………………………………………………………………………………......................


113

5. Bagaimana rencana prosedur Pengadaan (Procurement Plan)? No.

Item-Item Untuk Pengadaan

Prosedur

(Barang, Pekerjaan atau Tenaga Ahli/Trampil)

1 2 3 4 dst.

6. Bagaimana rencana pengoperasian dan pemeliharaan? No.

Kegiatan

Frekuensi

Penanggung jawab

Biaya

Sumber Dana

Demikian verifikasi dan pemeriksaan pengaman dari usulan-usulan kegiatan yang ada, dan kami buat dengan sesungguh-sungguhnya. Tanggal ……………………, ……………., 200…

Nama

No.

Posisi

Tanda Tangan

Ketua Anggota Anggota Anggota dst.

1 2 3 4 dst.

Diketahui oleh,

.................................................... KMW

114

Pedoman Teknis

................................................... Fasilitator/Kader Masyarakat

3.4.3 Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan a) Pengertian Usulan/Proposal dari KSM/panitia yang telah dinilai layak oleh UPK dan diverifikasi oleh KMW tidak secara otomatis memperoleh dana BLM P2KP tetapi masih harus disesuaikan dengan ketersediaan dana di UPK. Oleh sebab itu, BKM harus mengadakan Rapat Anggota untuk menyusun prioritas dari usulanusulan KSM/ Panitia yang telah dinilai layak, sehingga usulan yang mendapat prioritas tinggilah yang akan didahulukan mendapatkan dana dari UPK. Sebaliknya, usulan KSM yang prioritasnya rendah, akan memperoleh bantuan untuk waktu atau tahap berikutnya. Dengan demikian penetapan prioritas usulan kegiatan KSM/Panitia oleh BKM merupakan kegiatan tindak lanjut penilaian kelayakan usulan kegiatan, yakni kegiatan BKM untuk mengevaluasi dan menetapkan urutan kegiatan yang akan mendapat bantuan dana dari UPK sesuai dengan ketersediaan dana. Peran KMW dan Tim Fasilitator adalah menjaga agar proses penetapan prioritas proposal/usulan kegiatan yang dilakukan BKM benar-benar telah memenuhi ketentuan dan prinsip serta nilai-nilai P2KP b) Ketentuan Dasar • Untuk pertama kalinya, rapat prioritas oleh BKM dilakukan setelah BKM menerima minimal lima usulan KSM/Panitia yang telah dinilai layak oleh UPK dan telah diverifikasi KMW. Selanjutnya, rapat penetapan prioritas usulan dilakukan secara terjadwal oleh BKM dengan mengacu pada hasil Pronangkis. • Rapat penetapan prioritasi usulan-usulan KSM/ Panitia ini wajib dihadiri oleh seluruh anggota BKM dan bersifat terbuka untuk umum, dimana para pengusul juga harus diundang. Rencana rapat ini harus diumumkan di tempat-tempat strategis sekurang-kurangnya 1 (satu) pekan sebelumnya. • Pada rapat penetapan prioritas tersebut, KSM/ Panitia pengusul dapat memberikan penjelasan dan seluruh warga kelurahan dapat berpartisipasi dalam membahas presentasi usulan-usulan KSM. • P2KP tidak menetapkan suatu sistem

•

•

•

•

•

pembobotan atau penilaian tertentu untuk menyusun prioritas usulan. Sistem evaluasi untuk menetapkan prioritas usulan diserahkan sepenuhnya pada kebijakan dan kesepakatan dalam Rapat Anggota BKM, dengan berpedoman pada hasil pemetaan kemiskinan dan PJM serta Rencana tahunan Pronangkis setempat. Berdasarkan hasil masukan dan pembahasan persentasi KSM/Panitia pengusul serta sistem evaluasi yang telah ditetapkan bersama, BKM kemudian mengadakan musyawarah mufakat, atau bila diperlukan dengan pemungutan suara, untuk menyusun peringkat prioritas usulan KSM/ Panitia tersebut. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, maka setiap wakil masyarakat yang menjadi anggota BKM memiliki satu suara dan pemungutan suara dilakukan secara terbuka (disaksikan masyarakat/ publik). Hanya usulan yang baik yang akan disetujui sampai batas nilai dana yang tersedia. Sedangkan usulan yang belum dapat didanai saat itu akan dikompetisikan pada rapat prioritas berikutnya. Usulan kegiatan yang disetujui harus diumumkan di masing-masing RT/RW terkait serta ditempelkan di papan pengumuman yang dapat dilihat seluruh warga. Salah satunya ditempatkan di kantor kelurahan, disertai nama pimpinan dan anggota KSM. Rapat penetapan prioritas ini harus dilakukan, baik untuk memanfaatkan dana BLM maupun dana perguliran BLM yang dikelola UPK.

c) Tujuan • Masyarakat mampu menetapkan prioritas kegiatan yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan yang ada, dengan berpedoman pada kesepakatan yang dibangun sebelumnya, yakni Peta Kemiskinan dan PJM serta Renta Pronangkis di kelurahan setempat; • Membudayakan dan melembagakan proses pengambilan keputusan oleh masyarakat sendiri secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel; • Pembelajaran bagi masyarakat untuk mampu


115

•

mengatasi berbagai kepentingan yang ada dengan berlandaskan kesepakatan yang diprioritaskan bersama; dan Menghindarkan munculnya perorangan atau kelompok tertentu yang "mengklaim" paling berjasa dalam persetujuan pendanaan kegiatan BLM P2KP.

d) Penanggungjawab Penanggungjawab pelaksanaan rapat prioritas usulan kegiatan KSM adalah BKM, dengan difasilitasi oleh kader masyarakat dan fasilitator. e) Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan rapat penetapan prioritas usulan/proposal kegiatan KSM/Panitia pada tahap awal selama masa proyek P2KP dapat terjadi pada saat akan memanfaatkan penyerapan BLM tahap I yaitu diperkirakan pada bulan ke-7atau 8 setelah pelaksanaan P2KP di kelurahan bersangkutan, atau pada saat akan memanfaatkan penyerapan BLM tahap II dengan ketentuan seperti di atas. Untuk tahap-tahap berikutnya, pelaksanaan rapat penetapan prioritas usulan/ proposal kegiatan KSM/ panitia dilakukan secara berkesinambungan dan

116

Pedoman Teknis

terjadwal sesuai dengan PJM dan Renta Pronangkis yang telah disepakati masyarakat. f) Keluaran • Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan (BAPPUK) oleh BKM g) Indikator Kinerja • Jumlah dan persentase keterlibatan masyarakat (anggota BKM, KSM, perangkat kelurahan, wanita dan masyarakat miskin) dalam proses pengambilan keputusan rapat prioritas usulan kegiatan KSM; • Penerapan prinsip-prinsip dan nilai-nilai P2KP dalam proses pengambilan keputusan prioritas usulan kegiatan KSM; serta • Kesesuaian usulan/proposal kegiatan KSM yang diprioritaskan dengan hasil peta kemiskinan dan PJM serta rencana tahunan Pronangkis masyarakat setempat. h) Langkah-langkah Langkah-langkah pelaksanaan proses penilaian kelayakan usulan/proposal kegiatan KSM adalah sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.10 Pelaksanaan Rapat Prioritas Usulan kegiatan KSM oleh BKM


117

Pelaksanaan Rapat Anggota BKM untuk Prioritas usulan kegiatan KSM diawali dengan presentasi dari masing-masing KSM pengusul.

3

Setelah itu, rapat prioritas Usulan dilanjutkan dengan Menyepakati dasar-dasar pertimbangan atau tolok ukur untuk menetapkan prioritas usulan/proposal KSM.

Rencana Rapat Anggota BKM untuk Prioritas Usulan kegiatan KSM harus diinformasikan minimal 1 minggu sebelumnya.

2

4

BKM segera menyiapkan pelaksanaan Rapat Anggota BKM lengkap untuk memprioritas usulanusulan KSM


1

NO.

Agar penentuan prioritas didasarkan tolok ukur dan pertimbangan yang jelas serta disepakati bersama.

Pengusul dapat menjelaskan secara detail argumen dan tujuan dari kegiatan yang diusulkannya

Semua pihak yang terlibat langsung ataupun masyarakat luas mengetahui rencana pelaksanaan rapat prioritas usulan kegiatan BKM

Persiapan teknis dan administrasi rapat prioritas BKM

TUJUAN

Pimpinan rapat prioritas BKM

BKM

BKM

BKM

PELAKSANA

Peserta rapat prioritas BKM

Seluruh anggota BKM, UPK, KSM pengusul, PJOK, KMW, kelurahan, masyarakat.

Staf sekretariat BKM dan kader masyarakat

Staf sekretariat BKM

PESERTA

Kantor BKM atau tempat netral lain yang representatif


Kantor BKM

Kantor BKM

TEMPAT

Minggu terakhir bulan ke-11 setelah pelaksanaan P2KP di kelurahan setempat

Minggu ke-1 bulan ke12, setelah pelaksanaan P2KP di kelurahan setempat

Melalui surat undangan, papan informasi (di pasar, kantor kelurahan, tempat ibadah, atau papan pengumuman lainnya) • Jadwal rapat prioritas, tempat dan waktu • Daftar usulan-usulan kegiatan yang akan dibahas • Hak dan kewajiban dalam rapat prioritas, dll

Masing-masing KSM yang usulannya telah dinilai layak untuk mempresentasikan dan menjelaskan usulan kegiatannya ke seluruh peserta rapat prioritas. Anggota BKM dan peserta dapat menanyakan kepada KSM yang bersangkutan untuk mengklarifikasi dan memberikan saran, masukan serta pandangan.


Minggu terakhir bulan ke-11 setelah pelaksanaan P2KP di kelurahan setempat

Pengadministrasian dan penggandaan usulan/ proposal kegiatan KSM yang telah dinilai layak oleh UPK, lolos verifikasi KMW, dan lolos dari keberatan masyarakat terhadap usulan tersebut.

Tolok ukur atau dasar pertimbangan yaitu: a. Usulan kegiatan KSM yang berpedoman dan selaras dengan peta kemiskinan serta Pronangkis setempat, lebih diprioritaskan; b. Usulan kegiatan KSM yang mempunyai proporsi dana swadaya masyarakat/anggota yang lebih besar, lebih diprioritaskan; c. Usulan kegiatan KSM yang lebih banyak melibatkan masyarakat miskin, wanita dan penganggur, lebih diprioritaskan; d. Usulan kegiatan KSM yang anggotanya terdiri dari banyak masyarakat yang belum pernah menerima manfaat P2KP atau program sejenis lainnya, lebih diprioritaskan; e. Tanggal penyerahan usulan kegiatan KSM yang sudah dinilai layak UPK ke BKM. Masyarakat dapat menambahkan tolok ukur dan pertimbangan lainnya sesuai kesepakatan bersama.

KERANGKA WAKTU

SUBSTANSI

Tabel 3.10 Pelaksanaan Rapat Prioritas Usulan kegiatan KSM oleh BKM

118

Pedoman Teknis

Diperoleh daftar usulan yang dapat didanai dengan kapasitas dana BLM yang ada di UPK/ BKM pada saat itu, dengan proses pengambilan keputusan yang demokratis, partisipatif dan transparan serta akuntabel

Hasil Rapat prioritas usulan kegiatan dituangkan dalam bentuk Format Prioritas-1

Keputusan akhir Prioritas Usulan Kegiatan KSM, baik dengan mempertahankan BAPPUK yang ada maupun revisinya bila ada.

Administrasi pencairan dana BLM ke KSM dapat segera diproses oleh UPK

Transparansi dan akuntabilitas perkembangan kegiatan serta dana P2KP oleh BKM dan UPK, sekaligus sebagai sarana membangun kontrol sosial

Rapat anggota BKM menetapkan Prioritas usulan Kegiatan KSM dan menuangkan hasil rapat prioritas tersebut dalam Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan KSM (BAPPUK).BKM menyebarluaskan BAPPUK ke KSM-KSM terkait, perangkat pemerintah setempat, KMW, PJOK dan masyarakat luas dengan penempelan BAPPUK di tempattempat yang strategis.

BKM mengadakan rapat anggota untuk membahas tanggapan, masukan dan keberatan masyarakat terhadap KSM-KSM yang telah diprioritaskan usulan kegiatannya oleh BKM.

Pengurus BKM mengirimkan BAPPUK ke UPK untuk ditindaklanjuti pemrosesan pencairan dana BLM.

BKM wajib memberi informasi secara berkala kepada KSM-KSM dan juga masyarakat luas melalui papan-papan informasi, pertemuan, surat, dll mengenai jumlah saldo dana BLM yang ada di UPK dalam kurun waktu tertentu.

6

7

8

9

TUJUAN

Umumkan alokasi dana BLM yang tersedia dan jumlah usulan kegiatan yang dapat disetujui dengan kondisi dan kemampuan dana yang ada. Lakukan pengambilan keputusan rapat prioritas dari seluruh usulan/ proposal kegiatan KSM yang telah dinilai layak baik melalui musyawarah mufakat ataupun pemungutan suara (voting).


5

NO.

Lanjutan Tabel 3.10 Pelaksanaan Rapat Prioritas Usulan kegiatan KSM oleh BKM

UPK dan stafnya

BKM, UPK, KMW, KSM dan masyarakat yang berkeberatan

BKM bersama UPK dan kader masyarakat

Anggota BKM yang hadir dalam rapat prioritas

PESERTA

BKM dan UPK Masyarakat

BKM

BKM

BKM

Pimpinan Sidang rapat prioritas

PELAKSANA

Kantor BKM

Kantor BKM atau tempat netral lain

Kantor BKM atau tempat netral lain



TEMPAT


Satu hari setelah rapat prioritas dengan memberi waktu sekitar 7 (tujuh) hari bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan dan keberatan terhadap usulan KSM yang telah diprioritaskan

Minggu ke-2 buln ke12, setelah fasilitator dimobilisasi

Minggu ke-2 bulan ke12 setelah fasilitator dimobilisasi

Berkala setelah BKM mulai menerima dana BLM P2KP

• Daftar KSM/usulan prioritas, jumlah dana, nama anggota, jenis kegiatan, dll • Pengumuman BAPPUK juga dengan informasi bahwa masyarakat dapat memberikan masukan dan keberatan terhadap usulan kegiatan KSM tertentu yang telah diprioritaskan.

• Fokuskan pembahasan pada alasan keberatan dan argumen-argumennya • Beri kesempatan KSM anggotanya membela diri • Putuskan apakah keberatan tersebut diterima atau ditolak

• Data-data dan dokumentasi KSM yang layak • Kelengkapan persyaratan administratif • Draft Akad Bantuan atau akad kredit antara BKM dengan KSM/pengusul

• Data-data bantuan/pinjaman yang digunakan • Data-data penerima manfaat bantuan/pinjaman • Data-data pengembalian angsuran dan namanama penunggak • Kondisi keuangan UPK, BKM, KSM, dll

KERANGKA WAKTU

• Tetapkan bahwa usulan kegiatan KSM yang akan ditetapkan adalah KSM-KSM yang urutan prioritasnya memenuhi sampai alokasi dana BLM yang tersedia. Sedangkan bagi KSM yang belum memenuhi urutan prioritas kegiatan, akan dikompetisikan secara sehat pada rapat prioritas usulan kegiatan periode berikutnya atau diambil kebijakan lain oleh Rapat Anggota • Mekanisme pengambilan keputusan apapun harus tetap berpedoman pada dasar pertimbangan prioritas kegiatan pada langkah 5 di atas.

SUBSTANSI

Format Prioritas-1 BERITA ACARA PENETAPAN PRIORITAS USULAN KEGIATAN KSM (BAPPUK)

Nama BKM Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten SWK

: : : : :

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………

Sesuai hasil kesepakatan Rapat Prioritas Usulan Kegiatan KSM yang telah dilakukan pada Rapat Anggota BKM, tanggal ……………… bertempat di ……………… maka dari daftar usulan kegiatan KSM yang layak dinilai oleh UPK dan direkomendasi KMW, serta disesuaikan dengan alokasi dana BLM yang tersedia, telah dipilih melalui forum pengambilan keputusan tertinggi BKM, sejumlah usulan kegiatan KSM dalam tabel dibawah, untuk dilaksanakan dengan seluruh ketentuan P2KP. No.

Nama KSM

Jenis Usulan Kegiatan

Lokasi dan Volume

Nilai Usulan Kegiatan (Rp)

BLM P2KP (Rp)

Dana Swadaya KSM (Rp)

Demikian kesepakatan ini diambil untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab dan kesadaran penuh. ………………. ,…………………200…….. Pihak-pihak yang membuat kesepakatan, Wakil KSM, 1 ...................................... 2 ...................................... 3 ...................................... 4...................................... 5 Dan seterusnya

Anggota BKM, 1 ...................................... 2 ......................................

Pernyataan KMW

Kami telah memverifikasi sesuai kewenangan, dan menyatakan bahwa proses serta hasil dari penilaian usulan-usulan KSM di atas yang dilakukan oleh UPK telah memenuhi ketentuan, prinsip dan nilai-nilai P2KP.

Diketahui oleh, Kepala Kelurahan/Desa

.......................................... Catatan: Berita Acara ini (BAPPUK) merupakan lampiran persyaratan untuk pencairan Dana BLM P2KP tahap II dan tahap III.

........................................................ Nama jelas, tanda tangan, dan cap KMW

*) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW, dan berpedoman pada SE-DJA Depkeu


119

3.4.4 Petunjuk Penyaluran Dana BLM a) Pengertian Penyaluran dana BLM adalah seluruh proses dan prosedur administrasi penyaluran dana BLM P2KP dari pemerintah ke masyarakat melalui BKM, maupun dari BKM/UPK ke KSM-KSM serta masyarakat. Peran KMW/Tim Fasilitator adalah menjaga agar proses dan penyaluran dana BLM sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan P2KP maupun agar dana BLM tersebut tepat sasaran serta dimanfaatkan sesuai usulan kegiatan yang disetujui BKM. Prinsip utama dalam proses penyaluran dan pencairan dana BLM dari BKM/UPK ke KSM dan masyarakat, yakni bahwa dana BLM hanya dapat disalurkan apabila KSM/masyarakat telah dapat menunjukkan komitment, kesiapan dan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya untuk dapat mengakses dana BLM yang dikelola oleh UPK/BKM, hanya dapat dilakukan apabila KSM/masyarakat telah melakukan serangkaian kegiatan penguatan kapasitas (capacity building), serta mengajukan usulan/proposal kegiatan dan usulan mereka telah dinilai layak oleh UPK serta disetujui prioritas pendanaannya oleh BKM. b) Ketentuan Dasar • Pelaku yang mewakili pemerintah untuk melakukan pengendalian di tingkat akhir adalah PJOK dan dari pihak masyarakat diwakili oleh BKM • Hanya masyarakat kelurahan yang telah menunjukkan komitment, kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan, yang dapat mengajukan proses penyaluran dan pencairan dana BLM P2KP. • Proses penyaluran dan pencairan dana BLM P2KP dari pemerintah yang diwakili oleh PJOK secara langsung ke masyarakat yang diwakili oleh BKM, dapat dilaksanakan bila masyarakat telah memenuhi semua persyaratan administrasi yang ditentukan dan menunjukkan rencana yang jelas penggunaan dana BLM untuk penanggulangan kemiskinan yang diwujudkan dalam bentuk PJM dan Renta Pronangkis, usulan KSM/Panitia.

120

Pedoman Teknis

•

•

•

•

•

Pencairan Tahap I sebesar 20% dari pagu BLM hanya dapat dilakukan ke rekening BKM apabila BKM telah menyerahkan PJM dan Renta Pronangkis yang disepakati masyarakat kelurahan dimana BKM tersebut berlokasi, serta bersama PJOK menandatangani Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) berikut lampirannya. Kesepakatan PJM dan Renta Pronangkis serta penandatanganan SPPB tersebut pada hakekatnya menunjukan kesiapan, kesediaan dan komitmen masyarakat untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan P2KP. Pencairan Tahap II sebesar 50% dari pagu BLM hanya dapat dilaksanakan apabila: - BKM telah menyerahkan hasil evaluasi KMW terhadap kinerja kegiatan dan kinerja penggunaan dana BLM yang diterima sebelumnya - Sudah ada usulan layak yang telah diverifikasi oleh KMW dan diusulkan dalam BAPPUK (Berita Acara Penetapan Prioritas Kegiatan) serta memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya. Pencairan Tahap III sebesar 30% dari pagu BLM hanya dapat dilaksanakan apabila : - BKM telah menyerahkan hasil evaluasi KMW terhadap: (i) kinerja kegiatan dan penggunaan dana BLM yang diterima sebelumnya dan (ii) kemungkinan/potensi keberlanjutan BKM memimpin penanggulangan kemiskinan di kelurahan bersangkutan - Sudah ada usulan layak yang telah diverifikasi oleh KMW dan diusulkan dalam BAPPUK (Berita Acara Penetapan Prioritas Kegiatan) serta memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya. Untuk pencairan dari BKM ke KSM atau masyarakat hanya dapat dilakukan bila KSM atau masyarakat tersebut telah memenuhi semua persyaratan dalam pengajuan usulan dan masuk dalam skala prioritas yang telah ditetapkan (lihat bagian 3.4.2. Penilaian Usulan Kegiatan dan 3.4.3. Penetapan Usulan Kegiatan). Mekanisme penyaluran dan pencairan dana BLM P2KP harus merupakan proses pembelajaran untuk semua stakeholders (masyarakat, perangkat pemerintah, konsultan, dll) tentang prosedur, mekanisme dan ketentuan adminitrasi penyaluran bantuan dari pemerintah dan sekaligus

juga proses pembelajaran untuk senantiasa transparan dan akuntabel dalam mengelola dana bantuan pemerintah atau dana-dana publik. c) Tujuan • Mendorong transparansi dan akuntabilitas masyarakat, pemerintah dan konsultan dalam menerima, mengelola dan menyalurkan dana BLM P2KP; • Memperjelas dan mempermudah proses penyaluran dana BLM P2KP kepada berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan P2KP; dan • Membudayakan dan melembagakan proses pengambilan keputusan oleh masyarakat sendiri secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel. d) Penanggung jawab Penanggung jawab pelaksanaan penyaluran dana BLM P2KP dari pemerintah ke masyarakat adalah PJOK. Sedangkan penanggung jawab penyaluran, pengelolaan atau perguliran BLM adalah BKM, yang secara operasional didelegasikan ke UPK. e) Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan penyaluran dana BLM dari pemerintah ke masyarakat (BKM) dilakukan secara bertahap, yang diawali (tahap ke-1) pada saat BKM menyerahkan PJM dan Renta Pronangkis serta menandatangani SPPB bersama PJOK, yakni sekitar pertengahan bulan ke-7 (tujuh) setelah pelaksanaan P2KP dimulai di kelurahan itu.

Sementara penyaluran , pengelolaan atau perguliran BLM dari UPK/BKM ke KSM-KSM didasarkan pada jadwal yang ditetapkan dalam PJM dan Renta Pronangkis, maupun keputusan Rapat Anggota BKM. Diperkirakan dapat dimulai pada pertengahan bulan ke-11 (sebelas) setelah pelaksanaan P2KP dimulai di kelurahan dimaksud, yaitu untuk memproses pencairan dana BLM Tahap II. f) Keluaran • Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) ditanda tangani PJOK dan BKM • Dana BLM diterima di rekening BKM • Masyarakat dan KSM/Panitia menerima dana untuk penanggulangan kemiskinan g) Indikator Kinerja • Kecepatan dan ketepatan proses serta prosedur pencairan BLM dari pemerintah ke BKM maupun dari UPK/BKM ke KSM/masyarakat • Kesesuaian pengisian format-format administrasi pencairan dan penyaluran dana BLM P2KP • Proses dan prosedur pencairan serta penyaluran dana BLM P2KP dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. h) Langkah-langkah Langkah-langkah pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana dari pemerintah ke masyarakat (BKM), atau dari BKM ke KSM/masyarakat dapat dilihat pada Bagan 3.2 Pencairan dan Penyaluran BLM Kelurahan dan Bagan 3.3 Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana BLM oleh BKM/UPK.


121

Bagan 3.2 Penyaluran dan Pencairan Dana BLM Kelurahan

DLN PMU PJOK BKM CDP BI KSM

122

: : : : : : :

Direktorat Luar Negeri, Depkeu Project Management Unit Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat Community Development Plan (PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis) Bank Indonesia (Central Bank) Kelompok Swadaya Masyarakat

Pedoman Teknis

Penjelasan Bagan 3.2 1. Dit. DLN mengajukan pengisian dana awal (initial deposit) kepada Bank Dunia selaku lembaga donor. 2. Bank Dunia mentransfer Dana untuk pembiayaan P2KP ke Rekening Khusus BI 3. BI Kantor Pusat mentransfer dana ke BI atau Bank pemerintah di tempat tersebut (kab/kota). 4. BKM mengajukan permohonan pencairan dana BLM kepada PJOK, dengan ketentuan: a. BKM menyerahkan Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) yang disepakati masyarakat dan telah diverifikasi KMW. Selanjutnya PJOK dan BKM menandatangani Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) untuk pencairan BLM Tahap I (20%); b. BKM menyerahkan hasil evaluasi KMW terhadap perkembangan dan pencapaian kinerja kegiatan serta dana tahap sebelumnya, untuk pencairan BLM tahap II (50%); c. BKM menyerahkan hasil evaluasi kelayakan KMW terhadap kinerja potensi keberlanjutan kegiatan, dana dan kelembagaan masyarakat, untuk pencairan BLM tahap III (30%). 5. PJOK mengajukan SPPB serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada KPKN. KPKN setempat meneliti SPP tersebut menyangkut pagu dana yang dapat dicairkan, yang harus sesuai dengan yang tercantum pada lembar anggaran yang berlaku, dan mencocokkan contoh tandatangan yang bersangkutan. Pengajuan SPP oleh PJOK ke KPKN harus dilampiri : a. SPPB; (Format SPPB BLM-1 dan Lampirannya) b. Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana (BAPPD); (Format SPPB BLM-4) c. Kuitansi antara PJOK dan BKM; dan d. Verifikasi KMW tentang Pencapaian Kinerja dana, kelembagaan serta kegiatan sebelumnya, untuk pencairan BLM Tahap II; dan verifikasi KMW mengenai Kinerja potensi keberlanjutan kegiatan, dana serta kelembagaan, untuk pencairan BLM tahap III. Keduanya dilengkapi dengan Format SPPB-BLM3 dan Format SPPB BLM-4. 6. KPKN menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengirimkannya ke kantor BI setempat untuk melakukan pemindahbukuan dan mengirimkan tembusan Surat Perintah Membayar lembar ke-4 kepada Dit. DLN. 7. Kantor BI setempat memproses transfer dana ke bank yang dipilih BKM. 8. BKM menerima informasi transfer dana dari bank pilihan BKM. Rekening BKM harus atas nama lembaga (BKM) dan ditandatangani sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang, yakni wakil dari BKM serta UPK. 9. KSM menyusun usulan kegiatan berdasarkan hasil Pronangkis dengan difasilitasi oleh kader masyarakat dan fasilitator. Usulan kegiatan diajukan ke BKM yang diteruskan ke UPK untuk diberikan penilaian kelayakan teknis, lingkungan dan finansial. Hasil penilaian kelayakan UPK diajukan BKM ke KMW untuk mendapat rekomendasi dan verifikasi 10. KMW memberikan rekomendasi dan verikasi atas hasil analisa kelayakan usulan kegiatan KSM yang ditetapkan UPK dan mengadakan koordinasi dengan BKM. a. BKM melakukan Rapat Anggota untuk menyusun urutan prioritas terhadap usulan-usulan kegiatan yang sudah diverifikasi oleh KMW dan membuat laporan dalam format Prioritas-1 (BAPPUK). b. BKM mencairkan dana BLM ke KSM/masyarakat melalui rekening Bank pilihan KSM, yang sekurangkurangnya ditandatangani oleh 3 (tiga) orang, yakni wakil dari pengurus dan anggota KSM. BKM menyampaikan BAPPUK ke lurah, RT/RW dan Dusun, KSM-KSM yang ada, KMW, PJOK dan mengumumkannya secara terbuka kepada masyarakat setempat. 11. Dit. DLN mengajukan pengisian kembali (replenishment) dana di rekening khusus kepada Bank Dunia selaku penyedia dana untuk pelaksanaan P2KP berdasarkan informasi SPM lembar ke 4.


123

Bagan 3.3 Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana BLM Oleh BKM/UPK

124

Pedoman Teknis

Format SPPB BLM-1 SURAT PERJANJIAN PENYALURAN BANTUAN (SPPB)


:………………………………………… :………………………………………… :………………………………………… :…………………………………………

Berdasarkan DIPP (Daftar Isian Pembiayaan Pembangunan) Nomor:_____________ /____________ /200__ Tanggal __________________ Kami yang bertanda tangan di bawah ini : A.

Nama :……………………………….. Jabatan : Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) P2KP Kecamatan …………………… Kabupaten/Kota …………………. Propinsi…………………… Berdasarkan keputusan Bupati/Walikota ………………………….. Nomor …………………… Bertindak atas nama Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek (Pimpro) P2KP Pusat, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

B.

Nama :………………………………. Jabatan : Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)…………………. Desa/Kelurahan ……………………………… Kecamatan ………………………………. Kabupaten/Kota……………….………………. Propinsi ……………….……………… berdasarkan musyawarah masyarakat kelurahan dan disahkan Notaris No. ………………… ....… tanggal …………… alamat ……………….……………………………………………. Bertindak atas nama Masyarakat Kelurahan………………………, selanjutnya disebut Pihak Kedua

MENYATAKAN 1. Bahwa pihak pertama telah meminta pihak kedua untuk bertanggungjawab dalam menerima, menyalurkan serta mengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Proyek Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan (P2KP) dari Pemerintah Indonesia ke masyarakat kelurahan ………………………….. 2. Pihak kedua menyatakan bahwa dana BLM P2KP yang diterima dan dikelolanya hanya akan disalurkan serta dimanfaatkan bagi kepentingan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin di kelurahan ………………………… 3. Pihak kedua akan menyalurkan dana BLM P2KP kepada masyarakat melalui kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau panitia setempat. KSM/panitia akan menerima BLM P2KP melalui proses seleksi yang ditetapkan oleh BKM sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam P2KP. KSM/panitia akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan yang diajukan dan memenuhi seluruh persyaratan umum perjanjian, sebagaimana terlampir dalam SPPB ini. 4. Kedua belah pihak setuju bahwa pemanfaatan dan pengelolaan dana BLM P2KP bagi kepentingan masyarakat miskin dimaksud butir 2 dan 3 di atas, akan dilaksanakan oleh pihak kedua sesuai dengan Perencanaan Jangka Menengah dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM dan Renta Pronangkis) yang disusun serta disepakati masyarakat kelurahan setempat dan telah diverifikasi oleh KMW, dengan pendanaan sebagai berikut:


125

Pembiayaan Kegiatan

Volume

Lokasi

Swadaya Masyarakat

Bantuan P2KP

Sumber Lainnya

Total

Uraian Usulan Santunan dan Sosial: Pembangunan Prasarana: Usulan Kegiatan Pinjaman Bergulir: Uraian Usulan Kegiatan Lainnya

5. Pihak kedua menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis serta proposal/usulan kegiatan KSM atau panitia, telah dilengkapi dengan rencana pengelolaan dampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli, pembebasan lahan dan penampungan serta sosial budaya dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat setempat. 6. Pihak Pertama akan membayarkan dana BLM P2KP kepada pihak kedua dengan tahapan penyaluran dana adalah sebagai berikut: Pembayaran Tahap I (20%) Rp Pembayaran Tahap II (50%) Rp Pembayaran Tahap III (30%) Rp _________________________ Jumlah Total dana Bantuan P2KP

Rp

Catatan: - Pembayaran Tahap I (20%) dilakukan setelah SPPB ini ditandatangani - Pembayaran Tahap II (50%) dilakukan, apabila: • Sekurang-kurangnya 95% dana tahap I telah dimanfaatkan, • Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan sebelumnya telah diverifikasi KMW dan PJOK, • Telah disetujui Proposal kegiatan KSM/Panitia untuk penyerapan dana tahap II, dan telah direkomendasi KMW untuk memperoleh pembayaran Tahap II Pembayaran tahap II dilakukan sekurang-kurangnya 4 bulan setelah penandatanganan SPPB ini; - Pembayaran Tahap III (30%) dilakukan apabila pihak kedua telah mampu menunjukkan potensi keberlanjutan dana, kelembagaan dan kegiatannya, dengan indikator menunjukkan kesanggupan pengoperasian, pemeliharaan dan pelestarian kegiatan-kegiatan hibah dengan baik, serta telah mampu mengelola kegiatan-kegiatan pinjaman bergulir, berdasarkan hasil verifikasi dan rekomendasi oleh KMW serta pihak kedua telah melakukan audit independen dan menyampaikan hasilnya ke masyarakat. Pembayaran tahap III dilakukan minimal 6 bulan setelah pembayaran dana BLM tahap II. 7. Bantuan dana BLM P2KP sudah termasuk biaya operasional dan pengendalian BKM sebesar 2% dari total pagu dana BLM bagi BKM yang mendapatkan total alokasi dana BLM sebesar Rp 500 juta, 3% dari total pagu dana BLM bagi BKM yang mendapatkan total alokasi dana BLM sebesar Rp 250 juta dan 5% dari total pagu dana BLM bagi BKM yang mendapatkan total alokasi dana BLM sebesar Rp 100 juta. Biaya operasional dan pengendalian BKM tersebut dihitung dari setiap usulan kegiatan KSM/Panitia yang disetujui, hanya selama proses penyerapan BLM. 8. Keseluruhan proses pembayaran dana bantuan P2KP kepada pihak kedua harus diselesaikan selambatlambatnya pada tanggal ………………………. (tanggal closing date P2KP 2).

126

Pedoman Teknis

9. Dana bantuan P2KP tidak dapat dicairkan setelah melampaui batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam butir 8 perjanjian ini. 10. Dana Bantuan P2KP disalurkan melalui rekening Bank pihak kedua, sebagai berikut Rekening atas nama :……………………………………………………………… Nama bank :……………………………………………………………… Alamat bank :……………………………………………………………… Nomor Rekening :……………………………………………………………… 11. Pihak kedua bersedia mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku di P2KP, sebagaimana disebutkan dalam Buku-Buku Pedoman P2KP maupun ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek P2KP Pusat, serta memenuhi persyaratan umum perjanjian (terlampir). 12. Kedua belah pihak setuju bahwa dokumen-dokumen terlampir berikut ini sah sebagai bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) ini dan memiliki ketentuan yang mengikat: a. b. c. d.

Persyaratan Umum Perjanjian Penyaluran Bantuan Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyalurkan Bantuan Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Bantuan

13. Tanggung jawab Pihak Kedua serta pihak-pihak terkait lainnya harus sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam SPPB serta Persyaratan Umum Perjanjian sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan ini 14. Apabila terdapat penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan serta lampirannya oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama berhak untuk mengambil sanksi yang diperlukan maupun tindakan hukum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam persayaratan umum surat perjanjian ini (lampiran 1 SPPB). 15. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak setelah Pihak Kedua menyerahkan hasil verifikasi KMW terhadap PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis yang disepakati masyarakat. Demikian Surat Perjanjian Penyaluran (SPPB) P2KP ini disepakati dan ditandatangani di ………………… pada hari………………… tanggal ………………………….. atas nama masing-masing.

……………………, 20….. Pihak Pertama Penanggung Jawab Operasional Kegiatan

Pihak Kedua, Koordinator BKM

…………………………………………………

…………………………………………

*

SPPB, salah satunya dilengkapi dengan materai Rp 6,000, lampiran SPPB dan berikut lampirannya dibuat 5 (lima) rangkap untuk dokumen penagihan ke KPKN.

*

Format ini beserta lampirannya hanya contoh dan dapat disesuaikan dengan mengacu pada Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Departemen Keuangan.


127

Lampiran 1 Format SPPB BLM-1 PERSYARATAN UMUM PERJANJIAN PENYALURAN BANTUAN Lampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SPPB dan memiliki ketentuan yang mengikat.

A. Definisi Kecuali apabila di dalam konteks kalimatnya mengharuskan diartikan lain, istilah yang digunakan dalam Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan ini diartikan sebagai berikut: 1. "Hukum yang berlaku" berarti hukum dan segala perangkatnya yang ditetapkan dan dinyatakan berlaku di Pemerintah Indonesia; 2. "SPPB" berarti Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan P2KP yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan umum terlampir, bersama-sama dengan seluruh dokumen yang tercantum pada butir 12 Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan P2KP yang ditandatangani; 3. "Persyaratan Umum" berarti persyaratan umum pada SPPB ini; 4. "Pemerintah" berarti Pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini Pemimpin Proyek (Pimpro) P2KP Pusat; 5. "Pihak Pertama" berarti Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) P2KP di tingkat kecamatan, yang bertindak atas nama Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek (Pimpro) P2KP Pusat; 6. "Pihak Kedua" berarti Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)…………………, yang bertindak atas nama Masyarakat Kelurahan……………………… Kecamatan…………………… Kabupaten/ Kota ………………. Propinsi………………, 7. "Pihak Ketiga" berarti setiap orang ataupun badan hukum, lembaga atau lainnya, selain Pemerintah, Pemimpin Proyek P2KP pusat, PJOK, Konsultan, BKM, KSM dan Masyarakat kelurahan……………………

B . Tanggungjawab 1. Tanggungjawab BKM: (a) Menjamin bahwa. anggota KSM/Panitia adalah masyarakat miskin dan masyarakat yang berhak mendapat bantuan P2KP, berdasarkan peta kemiskinan yang disusun melalui proses pemetaan swadaya yang dilakukan masyarakat sendiri; (b) Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang diajukan, dinilai kelayakan oleh UPK dan kemudian disetujui BKM adalah merupakan kegiatan yang didasarkan dari hasil pemetaan swadaya dan perencanaan partisipatif (baik PJM maupun rencana tahunan Pronangkis) yang telah disusun dan disepakati sebelumnya oleh masyarakat. (c) Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang disetujui telah dipilih dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan dalam Buku-Buku Pedoman P2KP maupun kriteria tambahan yang ditetapkan Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP Pusat; (d) Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan KSM/panitia telah dinyatakan layak oleh UPK dan hasil penilaian kelayakan tersebut telah direkomendasi serta ditandatangani oleh KMW; (e) Menjamin jumlah kebutuhan dana seluruh usulan kegiatan, ditambah alokasi dana untuk biaya operasional dan pengendalian BKM, tidak melebihi alokasi dana Desa/Kelurahan; (f) Menjamin bahwa dana yang akan disalurkan ke masyarakat oleh KSM-KSM/panitia adalah sesuai dengan usulan yang telah diajukannya. Dalam hal terdapat perubahan dari rencana usulan semula, harus dibuat berita acara pertemuan KSM/Panitia bersangkutan yang selanjutnya dibahas dan disahkan oleh Rapat Anggota BKM serta diverifikasi oleh KMW; (g) Mengundang pemeriksa keuangan independen untuk memeriksa laporan keuangan BKM, minimal satu kali satu tahun dengan biaya BKM. Selain itu, BKM juga akan terbuka terhadap pemeriksa keuangan yang ditunjuk oleh BPKP atau instansi pemeriksa lainnya. (h) Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana oleh BKM, maka BKM wajib mengembalikan dana yang dimaksud. (i) BKM wajib menyimpan catatan dan bukti-bukti pengeluaran terkait dengan P2KP selama jangka waktu 5 tahun.

128

Pedoman Teknis

(j) Menyerahkan laporan kemajuan setiap bulan ke PJOK dan KMW; Selain itu memberikan kesempatan juga kepada instansi pemerintah, dan perwakilan donor untuk mendapatkan salinan laporan dimaksud dan salinansalinan laporan lainnya, serta mengadakan peninjauan lapangan. Pada akhir pekerjaan, BKM berkewajiban menyerahkan laporan akhir penyelesaian pekerjaan kepada PJOK dan KMW. (k) Menjamin bahwa dalam proses pengajuan usulan, penilaian kelayakan, persetujuan usulan, hingga pelaksanaan kegiatan maupun pemeliharaan kegiatan senantiasa didasarkan pada penerapan prinsip dan nilai P2KP secara konsisten oleh segenap pelaku di tingkat masyarakat, KSM/Panitia, UPK dan BKM. (l) Menjamin bahwa pelaksanaan usulan-usulan kegiatan, terutama pembangunan atau rehabilitasi prasarana lingkungan dan permukiman, didasarkan pada pedoman pengadaan, pedoman pembebasan lahan dan penampungan serta pedoman lingkungan sebagaimana diatur Panduan P2KP dan/atau peraturan perundangan yang berlaku. (m) Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang akan dilaksanakan dari bantuan dana BLM P2KP adalah bukan kegiatan yang termasuk dalam daftar kegiatan yang dilarang di P2KP (negatif list). (n) Menjamin bahwa pelaksanaan usulan kegiatan didasarkan padat karya atau dengan cara lain yang membuka peluang kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat miskin dan penganggur di lokasi kegiatan. 2. Tanggung jawab KSM/Panitia (a) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan, pedoman lingkungan dan pedoman pembebasan lahan dan penampungan (jika diperlukan, dilampirkan di perjanjian ini). (b) Menjamin bahwa dalam keseluruhan pelaksanaan kegiatan di KSM/panitia, sejak tahap penyusunan usulan kegiatan hingga pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatan, senantiasa didasarkan pada prinsip dan nilai serta ketentuan P2KP. (c) Menyediakan kontribusi swadaya, uang dan natura atau lainnya, dalam jumlah dan waktu sesuai yang tercantum pada usulan. (d) Menjamin pengelolaan dan pelestarian hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan secara bertanggungjawab, transparan dan akuntabel. (e) Menyerahkan laporan kemajuan setiap bulan ke UPK-BKM dan Fasilitator; Selain itu memberikan kesempatan juga kepada PJOK, KMW, Kelurahan dan lainnya untuk mendapatkan salinan laporan dimaksud dan salinansalinan laporan lainnya, serta mengadakan peninjauan lapangan. Pada akhir pekerjaan, KSM/Panitia berkewajiban menyerahkan laporan akhir penyelesaian pekerjaan kepada UPK-BKM. (f) Menjamin keterbukaan terhadap pemeriksaan keuangan yang ditentukan oleh BPKP, maupun pemeriksa keuangan independen yang diundang oleh BKM. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana, seperti untuk keperluan di luar rencana (konsumtif, dipinjamkan kembali dll), maka KSM/ panitia penanggungjawabnya wajib mengembalikan dana dimaksud, sejumlah perhitungan penyimpangan yang telah terjadi. KSM/Panitia wajib menyimpan catatan dan bukti-bukti pengeluaran berkaitan dengan P2KP selama jangka waktu 3 tahun. Namun demikian, KSM/Panitia diperkenankan untuk tidak melaksanakan kegiatan setelah dana diterima, jika: (1) Terjadi force majeure, yaitu suatu kejadian yang mengganggu atau merusak pekerjaan di luar kemampuan pengendalian KSM/Panitia. Dalam keadaan demikian, KSM/Panitia wajib melaporkan kepada BKM untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Anggota BKM. Selanjutnya BKM melaporkan kepada KMW dalam batas waktu 7 hari setelah Rapat Anggota BKM dimaksud dan keputusan harus diambil KMW dalam batas waktu 14 hari; (2) Terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sebaiknya kegiatan itu dibatalkan. Dalam keadaan demikian, maka keputusan dimaksud harus dilaporkan kepada KMW dalam batas waktu 7 hari dan keputusan diambil dalam batas waktu 14 hari; Untuk berbagai kasus di atas, pencairan dana selanjutnya akan ditinjau kembali. Peninjauan kembali pencairan dana dapat juga terjadi jika KSM/Panitia melalaikan kewajiban dan/atau kegiatannya. Dalam keadaan demikian, maka KMW harus mempelajari dan menentukan langkah-langkah selanjutnya; uang yang telah diterima mungkin harus dikembalikan segera oleh KSM/Panitia, jika BKM memutuskan demikian.


129

3. Tanggung jawab KMW (a) Memfasilitasi penyiapan usulan kegiatan oleh masyarakat dalam hal ketepatan sasaran, kesesuaian dengan prinsip dan nilai P2KP, serta pembelajaran masyarakat untuk membuat usulan kegiatan berdasarkan kebutuhan dan kemampuannya, khususnya melalui analisis Ekonomi Rumah Tangga (ERT) maupun Detailed Engineering Design (DED) dan lainnya. (b) Memfasilitasi penguatan kapasitas UPK untuk mampu memberikan pertimbangan profesional (teknis, keuangan, dan lingkungan) terhadap usulan-usulan yang diajukan KSM/Panitia. (c) Menilai dan memberikan rekomendasi terhadap proses dan hasil penilaian kelayakan oleh UPK apakah telah memenuhi kesesuaian dengan prinsip dan nilai P2KP serta standar penilaian kelayakan proposal/usulan kegiatan; (d) Mengawasi dan memfasilitasi proses prioritas dan persetujuan usulan kegiatan yang dilakukan oleh BKM. (e) Membantu BKM dan PJOK dalam memproses administrasi pencairan dana. (f) Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan (g) Melaksanakan pengecekan keabsahan pengeluaran BKM dan KSM-KSM/panitia serta menandatangani dokumen pembayaran. (h) Menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat yang mungkin terjadi antara KSM, BKM dan fasilitator berdasarkan bukti-bukti faktual dan perjanjian yang ada. (i) Mengadakan penyesuaian biaya bila terjadi perubahan dalam rincian awal pekerjaan, dan perubahan ini dibenarkan oleh KMW. Perubahan spesifikasi pekerjaan ini harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan. (j) Senantiasa menjaga konsistensi penerapan prinsip dan asas P2KP oleh masyarakat, KSM/Panitia, UPK dan BKM dalam keseluruhan proses kegiatan P2KP di wilayah itu. (k) Menjamin bahwa kegiatan yang disetujui telah memenuhi Pedoman Pembebasan Lahan dan Penampungan, dan Rencana Pengelolaan Lingkungan, jika ada, atau persyaratan teknis lainnya, sebagai prasyarat pencairan dana. Setiap UKL/ UPL yang diperlukan harus dimasyarakatkan, dan musyawarah bersama masyarakat setempat akan dilaksanakan dan dicatat. Kemajuan pembayaran juga tergantung pada pelaksanaan RKL, jika ada. (l) Bersama dengan PJOK BLM, melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kinerja BKM maupun pencapaian hasil keseluruhan kegiatan KSM/Panitia sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan rekomendasi pembayaran dana tahap berikutnya. (m) Memfasilitasi BKM sedemikian rupa sehingga menjamin BKM memiliki kemampuan untuk berkelanjutan (sustainability) dan mandiri.

C. Sanksi 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Ketentuan Teknis P2KP (a) Definisi Penyimpangan Ketentuan Teknis P2KP (1) Dimaksud dengan penyimpangan ketentuan teknis P2KP adalah tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak kedua yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Buku-Buku Pedoman P2KP, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek P2KP, serta ketentuan-ketentuan yang diatur di SPPB ini beserta lampirannya. (2) Termasuk penyimpangan ketentuan teknis P2KP dalam hal ini, antara lain ialah: ketidaksesuaian terhadap prinsip dan nilai P2KP, ketidaksesuaian dengan tujuan dan sasaran P2KP, ketidakmampuan mengelola dana pinjaman bergulir sesuai dengan prinsip standar, dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya, dengan indikatorindikator antara lain: • Terdapat indikasi bahwa prinsip dan nilai P2KP tidak dapat dilaksanakan oleh pihak pertama secara taat asas dan konsisten; dan/atau • Pelaksanaan kegiatan oleh pihak pertama tidak melibatkan dan/atau tidak bermanfaat bagi kepentingan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin; dan/atau • Tidak terdapat atau dipilih kader-kader masyarakat di kelurahan tersebut setelah 4 (empat) bulan Tim fasilitator bertugas di lokasi sasaran tersebut; dan/atau • BKM tidak terbentuk dan/atau kinerjanya tidak efektif setelah satu tahun pelaksanaan P2KP di kelurahan tersebut; dan/atau

130

Pedoman Teknis

• • • •

Pencapaian kemajuan dan perkembangan proyek P2KP tidak memuaskan dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan proyek; dan/atau Diketemukan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang dan keputusan dalam penggunaan dana bantuan P2KP; dan/atau Tidak terdapat indikasi potensi keberlanjutan (sustainability) program/kegiatan, dana dan kelembagaan di kelurahan tersebut; dan/atau Terdapat indikasi bahwa pihak kedua mengabaikan tanggungjawab dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam SPPB ini beserta lampirannya

(b) Sanksi Selama Masa Proyek P2KP (1) Sanksi Penghentian Bantuan Yang Bersifat Sementara i. Apabila berdasarkan penilaian KMW dan PJOK, pihak kedua dinilai melakukan penyimpangan ketentuan teknis P2KP, maka pihak pertama berhak menghentikan bantuan untuk sementara waktu sampai batas yang ditetapkan oleh pihak pertama. ii. Selama penghentian bantuan sementara waktu tersebut, pihak kedua diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya hingga telah dapat memenuhi ketentuan teknis P2KP, sebagaimana ditetapkan pada Buku-Buku Pedoman P2KP, SPPB beserta lampirannya dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan Pemerintah Indonesia. iii. Selama penghentian bantuan sementara waktu tersebut, pihak pertama berhak menunjuk pihak tertentu untuk melakukan pemeriksaan, pendampingan masyarakat, maupun langkah-langkah lainnya yang dianggap perlu agar ketentuan teknis P2KP dapat dilaksanakan dengan baik oleh pihak pertama. iv. Termasuk kategori sanksi penghentian yang bersifat sementara ini adalah penundaan atau penghentian sementara pelaksanaan kegiatan P2KP oleh pihak kedua, penundaan atau penghentian sementara pembayaran dana BLM tahap berikutnya dan tindakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. (2) Sanksi Penghentian Bantuan Yang Bersifat Tetap/Permanen i. Dalam hal setelah diberi kesempatan untuk memenuhi ketentuan teknis P2KP, dengan difasilitasi oleh KMW ataupun bentuk bantuan teknis lainnya yang diberikan oleh pihak pertama, ternyata pihak kedua dinilai masih tidak mampu memenuhi ketentuan teknis yang berlaku di P2KP sampai batas waktu yang ditetapkan, maka pihak pertama berhak menghentikan bantuan P2KP secara tetap/permanen di wilayah tersebut. ii. Melalui penghentian bantuan P2KP yang bersifat tetap/permanen, maka pihak pertama berhak untuk menghentikan bantuan teknis maupun bantuan dana BLM tahap berikutnya. Hal ini berarti bahwa pihak kedua tidak diperkenankan lagi diikutsertakan dalam pelaksanaan P2KP. (3) Sanksi Penghentian Kegiatan Pinjaman Bergulir yang Tidak Potensial Sustainable i. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP Pusat, berhak untuk menghentikan sementara waktu pengelolaan kegiatan pinjaman bergulir oleh pihak kedua, apabila pihak kedua dinilai tidak mampu menunjukkan kinerja yang memadai dan/atau tidak terdapat potensi keberlanjutan (sustainability) pengelolaan dana pinjaman bergulir tersebut. ii. Dalam hal setelah diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya, dengan difasilitasi oleh KMW, ternyata pihak kedua dinilai masih tidak mampu menunjukkan kinerja pengelolaan dana pinjaman bergulir sebagaimana yang diharapkan, maka Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP Pusat, berhak melaksanakan ketentuan penghentian kegiatan pengelolaan pinjaman bergulir dimaksud, dengan cara dana bantuan yang telah diterima pihak kedua (bersama dengan dana bantuan tahap berikutnya) hanya dapat digunakan bagi usulan kegiatan pembangunan prasarana lingkungan permukiman yang menunjang langsung upaya penanggulangan kemiskinan di kelurahan tersebut. iii. Usulan kegiatan prasarana dimaksud harus diusulkan secara partisipatif, transparan dan akuntabel atas dasar kesepakatan masyarakat, melalui serangkaian rembug warga masyarakat di kelurahan tersebut, dengan berpedoman pada PJM Pronangkis. Usulan kegiatan prasarana dimaksud harus terlebih dahulu disetujui oleh KMW.


131

(c) Sanksi Pasca Proyek P2KP (1) Sanksi Pengambilalihan Sementara dan Tindakan Korektif i. Apabila setelah berakhirnya masa proyek P2KP hingga batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan hukum yang berlaku, pihak kedua dinilai melakukan penyimpangan ketentuan teknis P2KP, maka Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek P2KP Pusat, berhak menunjuk pihak tertentu untuk mengambil alih permasalahan yang berwewenang melakukan tindakan-tindakan korektif yang diperlukan. ii. Termasuk dalam kategori tindakan-tindakan korektif yang dapat dilakukan antara lain adalah restrukturisasi BKM, pembekuan kegiatan P2KP di wilayah bersangkutan dan tindakan-tindakan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia (2) Sanksi Pengembalian Aset P2KP Ke Kas Negara i. Apabila pengambilalihan sementara dan tindakan korektif yang dilakukan Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP, ternyata tidak dapat mendorong pihak kedua untuk mampu melaksanakan ketentuan teknis P2KP, maka Pimpro P2KP Pusat berhak untuk menarik kembali aset-aset P2KP yang dikelola pihak kedua untuk dikembalikan atau disetor kepada kas negara. ii. Aset-aset P2KP yang dapat ditarik kembali untuk dikembalikan atau disetor ke kas negara adalah dana BLM, inventaris, dan aset-aset dalam bentuk lainnya. iii. Pihak pertama akan menarik kembali aset-aset P2KP untuk dikembalikan atau disetor ke kas negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku 2. Sanksi Terhadap Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP: (a) Definisi Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP (1) Dimaksud dengan penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP adalah penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan P2KP yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam P2KP, ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek P2KP, serta ketentuanketentuan yang diatur di SPPB ini beserta lampirannya. (2) Termasuk penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP dalam hal ini, antara lain ialah: • Dana Bantuan P2KP digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan fiktif; dan/atau • Dilakukan potongan dana Bantuan P2KP yang disalurkan kepada KSM/Panitia atau masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan P2KP; dan/atau • Menggelapkan atau Melarikan Dana Bantuan (BLM) P2KP; dan/atau • Penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau • Bentuk-bentuk penyalahgunaan dana bantuan (BLM) P2KP lainnya. (b) Sanksi Selama Proyek P2KP (1) Sanksi Penghentian Sementara Bantuan P2KP dan Audit Khusus i. Apabila terdapat indikasi bahwa pihak kedua melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan dana bantuan P2KP, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP Pusat berhak melakukan penghentian kegiatan dan bantuan P2KP untuk sementara waktu di wilayah bersangkutan. ii. Selama masa penghentian bantuan sementara tersebut Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP, berhak menunjuk auditor independen untuk melakukan audit khusus kepada pihak kedua. (2) Sanksi Penghentian Bantuan P2KP dan Tindakan Hukum i. Apabila berdasarkan hasil audit khusus tersebut menunjukkan secara nyata adanya penyimpangan atau penyalahgunaan dana bantuan P2KP, maka Pihak pertama menghentikan kegiatan dan bantuan P2KP secara tetap . ii. Pihak Pertama berhak untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. iii. Pihak Kedua berkewajiban untuk mengembalikan dana bantuan P2KP kepada Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP Pusat, untuk selanjutnya disetor ke kas negara, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

132

Pedoman Teknis

(c) Sanksi Pasca Proyek P2KP (1) Sanksi Tindakan Hukum Terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dana bantuan P2KP yang dilakukan pihak kedua pada periode setelah berakhirnya proyek P2KP, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP Pusat, berhak melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 2) Sanksi Pengembalian Aset Bantuan P2KP ke Kas Negara Pihak Pertama berhak untuk menuntut proses sita jaminan maupun meminta penarikan kembali dana bantuan dan aset P2KP yang diterima serta dikelola oleh pihak kedua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

D. Keadaan Memaksa (Force Majeure) 1. Definisi: (a) Untuk keperluan SPPB ini, "Keadaan Memaksa" (Force Majeure) berarti sebagai suatu kejadian yang tidak dapat dihindari dan diluar kemampuan salah satu pihak, yang menyebabkan salah satu pihak tersebut tidak mungkin melaksanakan tanggungjawabnya, atau tidak dapat melaksanakan tugasnya; Keadaan seperti itu termasuk, tapi tidak terbatas pada perang, huru-hara, epidemi, gempa bumi, badai, banjir atau akibat dari kondisi alam lainnya, pemogokan masal (kecuali apabila dalam hal pemogokan, larangan bekerja atau gangguan industri tersebut, Kedua belah pihak atau salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya “Keadaan Memaksa”), penyitaan atau tindakan lain oleh pemerintah. (b) Keadaan memaksa tidak termasuk (i) kejadian yang disebabkan oleh kelalaian atau tindakan disengaja dari salah satu pihak. (ii) kejadian dimana salah satu pihak dapat menduga hal-hal sebagai berikut: (A) Pada saat itu sudah bisa mempertimbangkan konsekuensi dari adanya SPPB, (B) menghindari atau mengatasi kendala dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam proyek. 2. Tidak Merupakan Pelanggaran atas SPPB Kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya yang diatur dalam SPPB ini, tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran atau ingkar janji, jika kegagalan tersebut karena suatu "Keadaan Memaksa", dengan ketentuan bahwa pihak yang terkena kejadian tersebut telah melakukan segala tindakan pencegahan yang wajar dan melakukan upaya alternatif yang dapat dipertanggungjawabkan, semua itu dilakukan dengan tujuan melaksanakan ketentuan dan syarat SPPB. 3. Langkah-langkah yang Harus Diambil a. Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus secepatnya melakukan segala tindakan yang dapat mengatasi halangan tersebut agar dapat memenuhi kewajiban SPPB dengan sekecil mungkin keterlambatan. b. Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus memberitahukan secepatnya kepada Pihak lainnya selambatlambatnya empat belas (14) hari sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut, menyampaikan fakta dan menjelaskan sifat dari kejadian tersebut, demikian pula secepat mungkin memberitahukan jika keadaan telah normal kembali. c. Kedua belah Pihak harus melakukan segala tindakan yang wajar agar Konsekuensi dari kejadian Keadaan Memaksa tersebut menjadi sekecil mungkin. 5. Konsultasi Selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari, dari terjadinya keadaan memaksa yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut, Para Pihak harus saling berkonsultasi untuk memperoleh kesepakatan mengenai tindakan tepat apa yang harus dilakukan dalam keadaan itu.


133

E. Berlaku Jujur, Adil, Transparan dan Akuntabel Para Pihak yang terikat dalam SPPB ini harus berlaku jujur, menghormati hak-hak pihak lain, transparan, akuntabel serta harus menjalankan semua keputusan-keputusan yang telah disepakati untuk merealisasikan SPPB ini.

F. Penyelesaian Perselisihan 1. Penyelesaian Secara Musyawarah Para Pihak yang kan mencari jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul, atau perselisihan yang berhubungan dengan pasal-pasal dalam SPPB ini atau perselisihan yang timbul karena penafsiran atas SPPB ini . 2. Penyelesaian Sesuai Ketentuan Hukum yang Berlaku Jika ada perselisihan yang timbul diantara para pihak dalam SPPB ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh satu pihak dari pihak yang lain, permintaan penyelesaian masalah dapat dimintakan oleh salah satu pihak untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

134

Pedoman Teknis

Format SPPB BLM-2 PEMBERITAHUAN PEMBATALAN BANTUAN KELURAHAN


:………………………………………… :………………………………………… :………………………………………… :…………………………………………

Kepada Yth. Sdr. Anggota BKM ……………………………………….. Sdr. Pengurus dan Anggota KSM-KSM di Kelurahan ……………………………………….. Masyarakat Kelurahan ……………………………………….. di Tempat Perihal: Pemberitahuan Pembatalan Bantuan Kelurahan

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan: 1. Buku Pedoman P2KP dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku 2. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB), yang mengatur antara lain tentang penyerahan hak dan otorisasi kepada KMW serta PJOK untuk membatalkan bantuan sebagian atau seluruh dana, serta penjelasan tentang hal-hal yang dapat membatalkan penyaluran bantuan tahap berikutnya tersebut; Maka, berdasarkan hasil penelitian dan penilaian kami, dana BLM P2KP dimaksud dengan terpaksa harus dihentikan dan seluruh sisa dana yang ada di BKM harus dikembalikan ke Kas Negara, karena; a. Tidak terdapat atau dipilih kader-kader masyarakat di kelurahan tersebut setelah 6 (enam) bulan fasilitator bertugas di kelurahan tersebut;dan/atau b. BKM tidak terbentuk dan/atau kinerjanya tidak efektif setelah satu tahun pelaksanaan P2KP di kelurahan tersebut; c. Pencapaian kemajuan dan perkembangan proyek P2KP tidak memuaskan dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan proyek; d. Ditemukan indikasi adanya penyalahgunaan dalam penggunaan dana bantuan P2KP; e. Terdapat indikasi bahwa visi, misi, tujuan, prinsip dan nilai P2KP tidak mungkin dapat dilaksanakan secara taat asas dan konsisten; Demikian pemberitahuan ini disampaikan, untuk dilaksanakan sebagamana mestinya. ........................., ....................... 200 ... PJOK Kecamatan ..................................... Kota/Kab ............................ Propinsi .......................

Team Leader KMW....................... SWK ...............................................

..............................................

..............................................

Tembusan disampaikan kepada Yth. 1. Kepala Desa/Kelurahan .............................................. 2. Ketua Tim Koordinasi Kota/Kab ................................. 3. PMU P2KP *) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW, dan berpedoman pada SE-DJA Depkeu


135

Format SPPB BLM 3 SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYALURKAN BANTUAN SESUAI USULAN


:………………………………………… :………………………………………… :………………………………………… :…………………………………………

Pada hari ini…………….. tanggal…….bulan…………..tahun………, kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama Alamat Jabatan

: ………………………………. : ………………………………. : Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat ……………………… di kelurahan tersebut di atas, sesuai dengan musyawarah warga masyarakat tanggal…………. dan disyahkan Notaris No:……….tanggal………………… dengan ini menyatakan:

1. Penerimaan Dana BLM P2KP sampai saat ini : Rp ……………………….. 2. Jumlah dana yang telah dimanfaatkan dan/atau : Rp ……………………….. Disalurkan ke KSM-KSM 3. Saldo dana BKM : Rp ………………………. (1-2) 4. Jumlah pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan : Rp ...…………………….. 5. Sisa dana yang belum dipertanggungjawabkan : Rp ………………………. (2-4) 6. Kesanggupan BKM untuk menyalurkan dana BLM P2KP tahap II/III *) sebesar Rp ………………… dan saldo dana BKM pada butir 3 di atas sesuai dengan ketentuan P2KP. 7. Dana BLM dimaksud akan dimanfaatkan sesuai dengan usulan yang disetujui dalam Rapat Prioritas BKM; 8. Perubahan realisasi penggunaan dana BLM yang telah diterima hanya apabila telah diusulkan dan disetujui dalam Rapat Anggota BKM serta diverifikasi oleh KMW dan PJOK, 9. BKM akan mengembalikan seluruh dana P2KP yang telah diterimanya apabila diketemukan indikasi bahwa terjadi penyalahgunaan dana dan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan P2KP dan/atau terdapat indikasi tidak mungkin ketentuan, prinsip dan nilai P2KP dapat dilaksanakan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh rasa tanggungjawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Pernyataan, Badan Keswadayaan Masyarakat

Pernyataan KMW, Kami telah meneliti Surat Pernyataan di atas dan dengan ini menyatakan turut bertanggung jawab atas kebenaran isinya

.............................................. Koordinator .................................................................. TL/Koordinator Kota/.................. (Nama jelas, tanda tangan, dan cap KMW)

*) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW, dan berpedoman pada SE-DJA Depkeu

136

Pedoman Teknis

Format SPPB BLM-2 PEMBERITAHUAN PEMBATALAN BANTUAN KELURAHAN


:………………………………………… :………………………………………… :………………………………………… :…………………………………………

Pada hari ini…………tanggal……bulan………tahun……, kami yang bertandatangan dibawah ini: 1.

Nama : ……………………………….. Jabatan : Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) P2KP di kecamatan tersebut di atas, berdasarkan keputusan Bupati/Walikota .........…………… Nomor ……, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2.

Nama : ………………………………. Jabatan : Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)………………. ………. di Kelurahan tersebut di atas, Berdasarkan musyawarah warga masyarakat dan disahkan Notaris No. ………………………., tanggal …………… Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian dan menyatakan bahwa: (1) KSM-KSM di Desa/Kelurahan dimaksud telah siap melaksanakan kegiatan yang diusulkan dan disetujui oleh BKM, dengan bantuan P2KP (2) BKM berhak menerima pencairan dana tahap ...dan telah memenuhi persyaratan berikut: *) Ya 1. 2. 3.

Tidak

KSM-KSM yang dinilai berhasil melaksanakan kegiatan yang disetujui BKM, jumlahnya setengah atau lebih BKM telah melakukan pemeriksaan keuangan oleh auditor independent periode tahunan dan hasilnya dinyatakan baik Persyaratan pencairan tahap I: • BKM telah diaktanotariskan (Perkumpulan/Paguyuban) dan memiliki rekening bank atas nama BKM dengan spesimen tandatangan minimal 3 (dua) orang, yakni Pengurus dan anggota BKM serta UPK. • BKM telah menyerahkan PJM serta rencana tahunan Pronangkis yang disepakati masyarakat kelurahan, serta telah diverifikasi oleh KMW; • Telah menandatangani SPPB dan administrasi lainnya

4.

Persyaratan pencairan tahap II: • Kinerja pengelolaan kegiatan dan dana P2KP sebelumnya menunjukkan hasil yang memuaskan, sebagaimana hasil verifikasi KMW • Pemanfaatan dana tahap I adalah 95% atau lebih • Usulan/proposal kegiatan KSM untuk BLM tahap II telah dinilai layak oleh UPK dan telah diverifikasi oleh KMW serta telah disetujui prioritas pendanaan usulan kegiatannya oleh Rapat Anggota BKM; • BKM, UPK dan KSM atau masyarakat telah menerapkan prinsip serta asas P2KP secara taat asas dan konsisten

5.

Persyaratan pencairan tahap III: • Kinerja pengelolaan kegiatan dan dana P2KP tahap sebelumnya telah menunjukkan hasil yang memuaskan, sebagaimana hasil verifikasi KMW • Kinerja potensi keberlanjutan kelembagaan, kegiatan dan dana P2KP sebelumnya menunjukkan hasil yang memuaskan, sebagaimana hasil verifikasi KMW • Telah melaksanakan audit independen dan menyebarluaskan hasilnya pada masyarakat dan pihakpihak terkait lainnya; • Pemanfaatan dana tahap I & II adalah 95% atau lebih • Usulan/proposal kegiatan KSM untuk BLM tahap III telah dinilai layak oleh UPK dan telah diverifikasi oleh KMW serta telah disetujui prioritas pendanaan usulan kegiatannya oleh Rapat Anggota BKM; • BKM, UPK dan KSM atau masyarakat telah menerapkan prinsip serta asas P2KP secara taat asas dan konsisten

*) Persyaratan dinilai terpenuhi jika BKM menjawab "ya" untuk setiap syarat di atas.


137

(3) Rekapitulasi penarikan/penggunaan dana: Uraian

Jumlah

1

Total bantuan yang disetujui (a)

Rp

2

Penarikan sampai dengan tahap lalu (b)

Rp

3

Dana yang telah dipergunakan (c)

Rp

4

Sisa dana yang belum dipergunakan (b-c)

Rp

5

Penarikan tahap ini (d)

Rp

6

Sisa bantuan yang belum ditarik (a-b-d)

Rp

No.

Dengan disepakatinya pencairan dana tahap ini, maka BKM bertanggungjawab untuk menyalurkannya kepada KSM-KSM di Desa/Kelurahan dimaksud sesuai dengan persyaratan, jadwal dan sasaran yang telah disepakati. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama Penanggung Jawab Operasional Kegiatan

Pihak Kedua, BKM

..............................................

.............................................. Koordinator

Pernyataan KMW, Kami telah meneliti Surat Pernyataan di atas dan bertanggung jawab atas kebenaran isinya, serta menyanggupi untuk turut mengawasi pelaksanaannya

TL/Koord.Kota/TA…… Nama jelas, tanda tangan, dan cap KMW

Catatan : Format ini merupakan bagian dari lampiran yang harus dilengkapi untuk pencairan Dana BLM tahap II dan tahap III.

138

Pedoman Teknis

3.4.5 Pendampingan dan Pengawasan Pelaksanaan Usulan Kegiatan a) Pengertian Pelaksanaan usulan kegiatan adalah serangkaian langkah-langkah praktis untuk melaksanakan usulan kegiatan yang telah mendapat alokasi dana BLM. Pendampingan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para pendamping masyarakat dalam rangka memampukan masyarakat (KSM/ Panitia) dan mencegah terjadinya penyimpangan oleh sebab kelemahan manusia. Sedang orientasi pengawasan pelaksanaan kegiatan BLM adalah menjaga agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan maupun dana BLM yang dikelola masyarakat adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan P2KP dapat dimanfaatkan sesuai usulan kegiatan yang disetujui BKM, serta dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan kegiatan. b) Ketentuan Dasar • Pada dasarnya seluruh pekerjaan pelaksanaan dari usulan kegiatan adalah menjadi tanggung jawab KSM/Panitia pengusul dan harus dilaksanakan bersama-sama sebagai wujud nyata dari partisipasi praktis masyarakat. Dalam hal ada sebagian pekerjaan yang harus dilakukan secara khusus, maka baru dapat dipertimbangkan untuk melibatkan pihak ketiga. • Pelibatan pihak ketiga dapat dalam bentuk pengadaan tenaga terampil/ahli, pengadaan barang atau pengadaan jasa pelaksana • Dalam hal KSM/panitia melaksanakan pengadaan tenaga terampil atau pengadaan barang atau jasa pelaksana pekerjaan mengikuti ketentuan pada Lampiran 5 Pedoman Umum P2KP • Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping masyarakat dan pelaku P2KP di lapangan (spt: KMW, Tim Fasilitator, Kader Masyarakat dan PJOK) mutlak diperlukan untuk memampukan dan sekaligus memantau pelaksanaan kegiatan masyarakat yang didanai oleh BLM agar dikelola secara efesien, efektif serta sesuai ketentuan P2KP. • Pendampingan intensif dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan dana BLM, dimaksudkan juga untuk menghindari kesan yang keliru bahwa konsentrasi pendampingan masyarakat hanya berorientasi pada upaya untuk menyerap dana bantuan P2KP. • Harus selalu diupayakan agar semua pelaku P2KP di lapangan (KMW, Tim Fasilitator, PJOK, Kader Masyarakat, BKM, UPK, KSM dan masyarakat itu sendiri) menyadari arti pendampingan intensif kepada masyarakat dalam melaksanakan usulan kegiatannya sebagai upaya menguatan dan

• •

pencegahan dari berbagai kelemahan sosial. Pendampingan tidak boleh mengambil alih pengambilan keputusan dan tanggung jawab Pendampingan harus mampu memberikan berbagai opsi dengan segala konsekwensinya

c) Tujuan • Mendorong bertumbuh dan kembangnya perilaku dan sikap tanggung jawab masyarakat terhadap kepercayaan yang telah diterimanya; • Mencegah munculnya penyimpangan dan penyalahgunaan dana maupun kegiatan serta mengupayakan agar dapat secara cepat dilakukan tindakan perbaikan terhadap penyim-pangan yang terlanjur terjadi; dan • Proses pembelajaran masyarakat untuk memampukan peran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan. d) Penanggungjawab

• Dalam konteks proyek P2KP, penanggung jawab pendampingan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan BLM adalah KMW/fasilitator serta dari unsur pemerintah adalah PJOK.Sedang di tingkat masyarakat, kader bersama UPK dan BKM diharapkan secara bertahap mampu berperan dalam pendampingan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dana BLM oleh masyarakat. e) Waktu Pelaksanaan

• Pendampingan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan BLM mulai dilakukan sejak telah diterimanya dana BLM oleh masyarakat (pada saat penyaluran dana BLM tahap I) dan selanjutnya dilakukan secara berkesinambungan. f) Keluaran • Format-format Pengadaan, Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali bagi usulan kegiatan yang melakukan hal-hal tersebut telah diisi dan dievaluasi • Format yang berkaitan dengan informasi laporan realisasi kegiatan telah diisi dan dievaluasi g) Indikator Kinerja • Kesesuaian kegiatan yang direalisasi dengan usulan yang disetujui BKM, baik rincian kegiatan, volume, sasaran, waktu, dana dan lain-lainnya • Proses dan prosedur pengadaan, pembebasan lahan serta permukiman dan lain-lainnya sesuai dengan ketentuan dalam lampiran Pedoman Umum P2KP. • Jaminan pengoperasian, pemeliharaan dan pelestarian hasil-hasil kegiatan h) Langkah-langkah

• Langkah-langkah kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.11 Langkah-langkah Pendampingan dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan BLM. Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

139

140

Pedoman Teknis

Pengumuman secara terbuka informasi tentang telah diterimanya dana BLM oleh BKM. BKM selanjutnya menginformasikan secara terbuka jumlah dana yang ada, jumlah dana yang disalurkan ke KSM-KSM (berikut nama KSM, alamat, jenis kegiatan, rencana kegiatan dan penanggung jawab serta anggotaanggota KSM) dan rencana perguliran dana.

Pada saat penyaluran dana BLM dari BKM ke KSM maupun dari KSM ke anggotanya, kader serta BKM menginternalisasikan agar anggota serta KSM dalam melaksanakan kegiatan harus sesuai dengan usulannya dan berpedoman pada ketentuan P2KP.

Rechecking dan diskusikan ulang dengan KSM-KSM, terutama KSM pembangunan prasarana atau usaha yang beresiko akan berdampak tertentu, apakah dalam pelaksanaan usulan kegiatannya akan berkaitan dengan Pengadaan atau pemeriksaan pengamanan (safeguard)

Lakukan pendampingan intensif pada setiap KSM atau panitia dalam melaksanakan kegiatannya dengan mengadakan dialog serta peninjauan langsung ke lokasilokasi kegiatan KSM tersebut.

2

3

4


1

NO.

Untuk menjamin bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan P2KP serta bermanfaat optimal bagi upaya penanggulangan kemiskinan, maupun mencegah adanya kemungkinan penyimpangan/ penyalahgunaan dana, wewenang dan kegiatan.

Mendorong BKM & KSM untuk melaksanakan ketentuan pengadaan dan pemeriksaan pengaman (safeguard) sesuai ketentuan P2KP. Sebagai alat bantu, minta BKM dan KSM menggunakan contoh Format Kegiatan BLM-1 sampai 6.

Mendorong tanggungjawab moral penerima manfaat untuk dapat mengelola dan memanfaatkan dana P2KP yang diterimanya secara baik dan tepat.

Mendorong transparansi, akuntabilitas dan kepedulian warga masyarakat untuk melakukan pemantauan serta kontrol sosial pada kegiatan maupun keuangan P2KP di wilayahnya

TUJUAN

Kader dan BKM difasilitasi oleh fasilitator



Kader dan BKM

PELAKSANA

KSM-KSM atau Panitia Pengusul Kegiatan dan masyarakat

KSM-KSM atau Panitia Pengusul Kegiatan

KSM dan masyarakat penerima manfaat

Masyarakat

PESERTA

Rumah warga, tempat usaha, lokasi kegiatan

Kantor BKM, sekretariat KSM atau rumah warga dan tempat lainnya

Kantor BKM dan sekretariat KSM atau rumah warga

Di seluruh kelurahan sasaran

TEMPAT

Pekerjaan fisik Pasokan dan/atau pembebasan lahan Pemukiman kembali Dampak Lingkungan Perlindungan terhadap adat dan penduduk asli

• Perkembangan kemajuan kegiatan atau usaha. • Pengelolaan dan penggunaan dana kegiatan. • Bandingkan pelaksanaan atau realisasi kegiatan dengan prinsip dan nilai P2KP

• • • • •

• Internalisasikan pula bahwa masyarakat lain di kelurahan tersebut akan melakukan pengawasan terhadap dana serta kegiatan yang mereka lakukan. • Selain itu, KMW dan pemerintah pun akan memantau masyarakat sebagai bahan untuk rekomendasi apakah P2KP dapat dilanjutkan atau tidak di kelurahan bersangkutan.

• Fasilitator dan kader secara intensif mengajak masyarakat untuk bersama-sama memonitor dan mengawasi pengelolaan dana maupun kegiatan oleh KSM-KSM, UPK dan BKM. • Sebarluaskan poster, leaflet, spanduk tentang "Masyarakat Berhak Memantau dan Mengawasi Dana serta kegiatan BLM"

SUBSTANSI

Tabel 3.11 Langkah-Langkah Pendampingan dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan BLM

Selama pelaksanaan kegiatan oleh KSM atau panitia

Sebelum usulan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh BKM, KSM atau anggotanya

Pada saat penandatanganan penyaluran dana BLM ke BKM dan/ atau ke KSM

Dilaksanakan segera setelah dana BLM disalurkan ke masyarakat dan terus menerus dilakukan secara berkesinambungan

KERANGKA WAKTU


141

TUJUAN

• Transparansi dan akuntabilitas perkembangan kemajuan kegiatan dari masingmasing kegiatan kepada masyarakat. • Mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana dan kegiatan serta menantisipasi untuk secepatnya dilakukan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan

Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan dituangkan dalam Format Kegiatan BLM-7.

Meminta KSM untuk membuat laporan berkala dan rutin untuk disampaikan ke UPK/BKM, kader dan PJOK. Bahas laporan-laporan KSM dalam pertemuan BKM/UPK dengan seluruh KSM, yang difasilitasi kader dan fasilitator.

KSM-KSM atau panitia yang telah mampu menyelesaikan seluruh kegiatannya harus membuat laporan akhir secara lengkap kepada BKM. Oleh BKM, laporan tersebut diumumkan secara terbuka dan disampai-kan kepada pihak-pihak terkait, yakni PJOK, KMW dan pemerintah kelurahan.

5

6

NO.

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PESERTA

UPK/BKM difasilitasi kader dan fasilitator KSM-KSM dan panitia

KSM-KSM dan KSM dan UPK/BKM masyarakat difasilitasi kelurahan kader dan fasilitator

PELAKSANA

Lanjutan Tabel 3.11 Langkah-Langkah Pendampingan dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan BLM

Kantor atau sekretariat BKM/UPK

Kelurahan sasaran

TEMPAT

KERANGKA WAKTU Selama pelaksanaan kegiatan oleh KSM atau panitia

Setelah KSM menyelesaikan seluruh kegiatan

SUBSTANSI

• Bandingkan laporan hasil kerja KSM dengan rencana kerja pada usulan yang diajukan KSM tersebut. Apabila diketemukan penyimpangan kegiatan, tetapkan sanksi sesuai Pedoman umum P2KP maupun yang ditetapkan masyarakat. • Dalam hal KSM mengusulkan adanya revisi/ penyesuaian kegiatan, maka pelaksanaan kegiatan yang direvisi itu hanya dapat dilakukan setelah disetujui Rapat Anggota BKM. • Umumkan secara terbuka kepada seluruh warga masyarakat mengenai perkembangan, kemajuan dan masalah yang ditemukan pada pelaksanaan kegiatan KSM-KSM maupun BKM.

• Untuk KSM yang melaksanakan kegiatan pembangunan prasarana harus disertai penyerahan hasil kegiatan kepada masyarakat penerima manfaat dan rencana pengoperasian serta pemeliharaan prasarana dimaksud. • Pertanggungjawaban hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, kegiatan, manfaat, hasil yang dicapai, dampak pada penanggulangan kemiskinan, dll.

Format Kegiatan BLM-1 KETENTUAN UMUM DOKUMEN JASA PENGADAAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN *)

*) Format ini hanya contoh dan bila dikehendaki dapat dipakai oleh masyarakat yang memutuskan untuk

melaksanakan mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan bagian dari pekerjaannya I. Undangan Pengelolaan Pekerjaan I.1 Pekerjaan : ................................................................................. I.2 Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan : ................................................................................. Tanggal ........................... No ........................... I.3 Prosedur __________________________________________________________________________________________________________ Kegiatan

Lokasi

Tanggal

Waktu Catatan

______________________________________________________________________________________________________ a. Mengambil dokumen pekerjaan

BKM

Cuma-cuma

b. Penjelasan pekerjaan

BKM

Peninjauan Lap.

c. Penyerahan Penawaran

BKM

Materai cukup

d. Evaluasi/Negosiasi

BKM

e. Penetapan

BKM

f.

BKM

Penandatanganan kesepakatan

Materai cukup

__________________________________________________________________________________________________

II. Ketentuan-Ketentuan untuk Penawar 2.1

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Dalam hal Pengelolaan bagian pekerjaan masyarakat yang ditawarkan. Pengelola dipilih sesudah mengevaluasi 3 (tiga) penawaran dari 3 (tiga) pemilik perusahaan yang berbeda untuk mendapatkan harga terendah. Formulir Penawaran terlampir Formulir Kontrak terlampir Lampiran pada Penawaran terdiri dari: Jadwal Kegiatan dan Harga Masa kontrak: Maksimal 6 (enam) bulan dari ditandatanganinya perjanjian kerjasama Jenis kontrak: Harga satuan atau lump sum, tanpa kompensasi berupa eskalasi Pembayaran sesuai dengan kemajuan pekerjaan (termijn)

III. Ketentuan Umum Pelaksanaan Perjanjian 3.1 Kewajiban Panitia/KSM 1) Mengawasi pelaksanaan proyek 2) Menyiapkan dokumen pembayaran bagi pekerjaan yang telah dilaksanakan 3) Menerima pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan

142

3.2

Kewajiban Pengelola/Pemasok 1) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak 2) Menyediakan bahan-bahan, peralatan dan pelaksana tenaga buruh dipilih dari anggota KSM dan warga kelurahan yang bersedia dan mampu bekerja mengikuti ketentuan yang berlaku.

3.3

Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat diproses menjadi perjanjian, tanpa ada persetujuan KMW

Pedoman Teknis

3.4 Pengelola/pemasok harus mematuhi peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada, dan menghormati kebiasaan/budaya setempat. 3.5 Force Majeure adalah suatu kejadian di luar kekuasaan Pengelola Pekerjaan yang merusak dan mengganggu pekerjaan. Kejadian seperti itu harus dilaporkan kepada Panitia/KSM dan fasilitator dalam kurun waktu tujuh (7) hari. KMW atas masukan Fasilitator memberikan rekomendasi kepada Panitia/KSM untuk menyetujui atau tidak menyetujui risiko biaya yang diakibatkan oleh kejadian itu, dan bila diperlukan menyiapkan adendum perjanjian. 3.6 Perbedaan-perbedaan pendapat yang mungkin terjadi antara Pengelola/Pemasok dan Panitia/KSM harus dibawa ke fasilitator secepatnya untuk dibicarakan. Penyelesaian tentang perbedaan-perbedaan seperti itu harus diputuskan oleh KMW berdasarkan bukti-bukti faktual dan Perjanjian. Kalau hal ini menyebabkan adanya perubahan terhadap uraian dan syarat-syarat kerja yang telah disepakati sebelumnya, maka setelah dipertimbangkan oleh konsultan, dapat disiapkan addendum kontrak. 3.7 Penyimpangan oleh pengelola/pemasok Pengelola/pemasok akan dinyatakan melanggar ketentuan apabila tidak mengikuti pasal 3.2 atau 3.4 atau tidak mengindahkan peringatan-peringatan dari Panitia/KSM dan fasilitator. BKM dan/atau KMW akan menerbitkan teguran tertulis kepada pengelola/pemasok terhadap penyimpangan. 3.8 Sanksi-sanksi 1) Dalam hal terjadi kelalaian dan atau penyimpangan dilakukan oleh pengelola/pemasok yang tercantum dalam pasal 3.7, pembayaran-pembayaran kepada Pengelola/Pemasok akan ditangguhkan sampai penyimpangan diperbaiki, dan dapat diterima oleh Panitia/KSM berdasarkan Kontrak. 2) Apabila selama 7 hari setelah menerima peringatan seperti yang tercantum dalam pasal 3.7 Pengelola/ Pemasok tidak ada usaha memperbaiki penyimpangan, maka Panitia/KSM dapat memutuskan kontraknya dan menunjuk pihak ketiga untuk meneruskan pekerjaan itu. 3.9 Pembayaran-pembayaran pekerjaan harus berdasarkan kemajuan pekerjaan dan telah disetujui oleh BKM dan KMW berdasarkan Kontrak atau, kalau ada, addendum. 3.10 Laporan oleh Pengelola/Pemasok 1) Catatan mingguan tenaga pelaksana; 2) Catatan mingguan peralatan; 3) Catatan mingguan kemajuan pekerjaan; 4) Laporan bulanan kemajuan secara keseluruhan.

*) Bentuk Format dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW.


143

Format Kegiatan BLM-2 PENAWARAN UNTUK PENGELOLAAN SUBPEKERJAAN

*) Format ini hanya contoh dan bila dikehendaki dapat dipakai oleh masyarakat yang memutuskan untuk melaksanakan mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan bagian dari pekerjaannya.

Penawaran atas Undangan Pengelolaan Pekerjaan Nomor : ...........................................

Kepada : Panitia/KSM-BKM ………………………… Alamat : .................…………………………………….

1. Setelah mempelajari Dokumen Pekerjaan, yang terdiri atas Undangan Pengelolaan Pekerjaan,, Penjelasan Pekerjaan, Syarat-syarat Umum dan Pedoman Teknis dalam Buku Pedoman P2KP, yang berkaitan dengan pekerjaan di bawah ini: (Penjelasan tentang Pekerjaan) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… maka saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan penawaran pengelolaan pekerjaan dimaksud dengan nilai sebesar Rp …………..…………….. (terbilang .…………………………………………………………………………………………………………)

2. Sebagai kelengkapan penawaran ini terlampir kami sampaikan rincian rencana pelaksanaan pekerjaan. 3. Saya/kami akan memulai pekerjaan pada tanggal penandatanganan perjanjian dan akan menyelesaikan dan menyerahkannya dalam waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian. 3. Penawaran ini berlaku untuk satu bulan terhitung sejak tanggal penawaran. Tanggal Nama Pemasok Alamat

: ................………………………………………………………………………………… : ................………………………………………………………………………………… : .................…………………………………………………………………………………

Tanda tangan Pemasok

………………………………………………

*) Bentuk format dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW

144

Pedoman Teknis

Format Kegiatan BLM 3 PERJANJIAN KERJASAMA UNTUK PEKERJAAN PEMASOK/PENGELOLA

*) Format ini hanya contoh dan bila dikehendaki dapat dipakai oleh masyarakat yang memutuskan untuk melaksanakan mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan bagian dari pekerjaannya.

Perjanjian Pelaksanaan No............................... Tanggal ............................... di Kota/Kabupaten............................... Kecamatan ............................... Desa/Kelurahan ............................... Nomor : ..................../........... /200.... Tanggal : ............................................ Lokasi : ............................................. A. Kami, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : .............................................................. Jabatan : Ketua KSM/Panitia ...............................................Kelurahan.......................................... Alamat : .............................................................. Selanjutnya dinyatakan sebagai Pihak Pertama Bertindak untuk dan atas nama kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) .............................................................. sebagai pemberi tugas, dengan surat penugasan tanggal ........................... No. ................................... 2. Nama : .............................................................. (Pemasok/pengelola) Jabatan : ............................................................... (Direktur) Alamat : ................................................................. Selanjutnya dinyatakan sebagai Pihak Kedua B. Kedua pihak setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagai hasil dari Penawaran Pengelolaan Pekerjaan: a. Jenis Pekerjaan ............................................................................................................................ b. Lokasi ............................................................................................................................ c. Penjelasan ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ d. Nilai perjanjian Rp ....................................... (terbilang ............................................................................................................................ ............) e. Lama pelaksanaan .................................. hari kalender terhitung dari hari ditandatanganinya perjanjian, tanpa masa untuk Jaminan Pemeliharaan. f. Pembayaran : Uang muka sampai jumlah 20 % untuk dua bulan pertama. Pembayaran selanjutnya dilakukan setiap dua minggu sesuai dengan kemajuan pelaksanaan di lapangan. g. Syarat-syarat pelaksanaan: Seperti tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian. h. Surat Perjanjian ini dilengkapi dengan lampiran-lampiran (1) Peta Lokasi, (2) Gambar Detail Desain, (3) Jadwal Pelaksanaan, (4) Rencana pengadaan barang dan tenaga i. Lain-lain : - 5 salinan Perjanjian, 1 salinan bermaterai untuk KPKN - Salinan Perjanjian harus dikirimkan kepada Manajer Proyek Panitia/KSM.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Diketahui oleh,

.................................. Pemasok/Pengelola

.................................. Ketua Panitia/KSM

.................................. KMW

*) Bentuk format dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW


145

Format Kegiatan BLM 4 DAFTAR CALON PEKERJA

No.


:………………………………………… :………………………………………… :………………………………………… :…………………………………………

Nama Pekerjaan Lokasi Pemberi Kerja

:………………………………………… :………………………………………… :…………………………………………

Nama

Umur

Alamat

Jenis Kelamin (L/P)

...................., .............., 200 ...

.............................................. Pengelola/Pemasok

*) Bentuk format dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW.

146

Pedoman Teknis

Status

Tanda Tangan

Format Kegiatan BLM 5 DAFTAR HADIR DAN TANDA TERIMA INSENTIF PEKERJA *)

*) untuk Pekerjaan Sistem Harian

Desa/Kelurahan :………………………. Kota/Kabupaten :………………………

Kecamatan SWK

Jenis Proyek Lokasi Proyek Tanggal Kerja

Insentif untuk 1 HOK Pekerja 1 HOK Tukang 1 HOK Kepala Kelompok

No.

:………………………. :………………………. :……………………….

Nama

P/T/K

Jumlah HOK untuk: P =

:………………………. :……………………….

Hari Orang Kerja (HOK) Menurut Tanggal

T=

: ……………. : ……………. : …………….

Jumlah HOK

Besar Insentif (Rp)

Tanda Tangan

K=

Disetujui oleh,

Diketahui oleh,

.................................................... Ketua Panitia

.................................................... BKM

*) Bentuk format dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW.


147

Format Kegiatan BLM 6 PERNYATAAN KESEPAKATAN PEMBEBASAN LAHAN DAN ASET


:………………………. :………………………. :……………………… :……………………….

Yang bertandatangan di bawah ini, ketua Kelompok Swadaya Masyarakat ……………………… yang usulan kegiatannya telah disetujui Rapat Prioritas BKM di Kelurahan sebagaimana dimaksud di atas bersama dengan orang-orang yang terkena dampak proyek/usulan kegiatan KSM dimaksud, dengan ini secara bersama-sama menyatakan bahwa: 1. Kami menyepakati bersama kompensasi dalam pembebasan lahan dan asset yang ditimbulkan dari akibat pelaksanaan usulan kegiatan…………………………. oleh KSM dimaksud yang telah disetujui dalam Rapat Prioritas BKM dan diajukan ke PJOK, 2. KSM-KSM akan mengembalikan seluruh dana P2KP yang telah diterimanya apabila diketemukan indikasi bahwa terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan kesepakatan ini. 3. Besaran rekapitulasi ganti rugi atau kompensasi dari pembebasan lahan dan/atau asset dimaksud adalah sebagaimana tercantum pada surat kesepakatan di bawah ini.

Rekapitulasi Ganti Rugi Jumlah Aset yang Terkena

Besarnya Ganti Rugi

Perjanjian yang Dicapai

a. Lahan pertanian (m2) b. Lahan lain: - luas yang terkena (m2) - rumah/bangunan yang dibongkar (unit/m2) c. Aset yang terkena proyek a. Tanda tangan pihak yang terkena dan kepala desa/lurah b. Catatan mengenai keluhan-keluhan yang disampaikan oleh orang yang terkena proyek c. Peta yang menunjukkan lokasi yang terkena proyek

Demikian kesepakatan ini kami buat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan,

Pihak yang terkena dampak 1. ……………………………. 2. ……………………………. 3. ……………………………. 4. ……………………………. 5. Dan seterusnya.

Diketahui oleh,

KSM/Panitia ……….……………

. …………………………….

*) Format ini untuk jenis kegiatan yang membutuhkan pembebasan lahan dan aset. Bentuk format dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW

148

Pedoman Teknis

BKM ……………………..

…………………………….

Format Kegiatan BLM 7 SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN


:………………………. :………………………. :……………………… :……………………….

Yang bertandatangan di bawah ini, ketua Badan Keswadayaan Masyarakat dan Panitia/Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat *) ………………………… di Kelurahan sebagaimana dimaksud di atas, dengan ini secara bersama-sama menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan …………………… oleh Panitia/Kelompok Swadaya Masyarakat*) ……………………… telah mencapai kemajuan 100%. Dengan selesainya pelaksanaan kegiatan tersebut, maka tanggungjawab "pengoperasian dan pemeliharaan prasarana berada di tangan masyarakat dan ketua BKM" / "Pengembangan usaha dan perguliran dana berada di tangan UPK dan Kelompok Swadaya Masyarakat yang bersangkutan" *).

Yang membuat pernyataan, Panitia/KSM ....................................

Badan Keswadayaan Masyarakat

...................................................... Ketua/Penanggungjawab

...................................................... Koordinator

Pernyataan KMW, Kami telah meneliti Surat Pernyataan di atas dan dengan ini menyatakan turut bertanggung jawab atas kebenaran isinya.

TL/Koordinator Kota/TA .................. Nama jelas, tanda tangan, dan cap KMW

*) Coret yang tidak perlu

Catatan Format ini merupakan bagian dari lampiran yang harus dilengkapi untuk pencairan Dana BLM tahap II dan tahap III, diisi sesuai jumlah KSM atau panitia prasarana yang telah menerima dana BLM P2KP tahap sebelumnya.


149

3.5 Pelaksanaan Komponen Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) Pelaksanaan komponen PAKET ini pada dasarnya mencakup beberapa kegiatan utama sebagai berikut: 1) Forum Komunikasi Antar BKM 2) Seleksi Kota/Kabupaten Partisipan PAKET 3) Pembentukan Komite PAKET 4) Mekanisme Pengajuan dan Persetujuan Usulan PAKET 5) Penyaluran Dana PAKET 6) Pendampingan dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan PAKET Uraian ketentuan umum serta uraian detail mengenai Keenam kegiatan utama PAKET dapat dilihat pada Buku Pedoman Khusus Pelaksanaan PAKET.

150

Pedoman Teknis

Bab 4. Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir oleh UPK-BKM

4.1 Latar Belakang Pada P2KP II, dana BLM (Bantuan Langsung ke Masyarakat) ditempatkan sebagai dana stimulan atau pelengkap dari prakarsa dan keswadayaan masyarakat untuk menanggulangi masalah kemiskinan di wilayahnya. Oleh karena itu, diharapkan agar dana BLM dapat dikelola secara bijak bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin setempat, sesuai kebutuhan nyata masyarakat yang diidentifikasi, disepakati serta diputuskan oleh masyarakat sendiri yang dituangkan melalui Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis). Mengingat posisi strategis dana BLM tersebut, diharapkan agar pengelolaannya oleh masyarakat benar-benar berorientasi kemanfaatan sebesarbesarnya bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin tersebut. Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan P2KP, dana BLM dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan apa pun selama berkaitan langsung dengan upaya perbaikan masyarakat miskin atau bersifat "open menu" selama tidak melanggar ketentuan "Daftar kegiatan Terlarang/Negatif List P2KP", sebagaimana telah diuraikan dalam Buku Pedoman Umum P2KP. Dengan demikian, P2KP II tidak mendorong masyarakat untuk memilih dan mengutamakan kegiatan tertentu atau sebaliknya membatasi kegiatan tertentu. Pilihan kegiatan ditetapkan oleh masyarakat sendiri, melalui proses yang melibatkan masyarakat banyak, transparan, rasional, akuntabel, dan berorientasi pada sasaran utama yang dituju P2KP, yakni perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin. Salah satu pilihan masyarakat yang mungkin muncul

adalah kehendak untuk memanfaatkan dana BLM sebagai pinjaman bergulir untuk kepentingan produktif. Berkaitan dengan pelaksanaan pinjaman bergulir dalam P2KP harus diposisikan sebagai suatu proses pembelajaran masyarakat, terutama masyarakat miskin. Hal ini berarti bahwa pada satu sisi masyarakat diajak untuk mengenal dan belajar tentang prinsip-prinsip pengelolaan dana pinjaman bergulir, sehingga pinjaman tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan produktif (langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan peminjam). Akan tetapi, pada sisi lain penerapan prinsip-prinsip pengelolaan pinjaman bergulir tidak boleh menutup peluang atau kesempatan bagi masyarakat miskin untuk memanfaatkan akses BLM dengan berbagai persyaratan dan kriteria yang tidak mungkin dipenuhi oleh masyarakat miskin. Mengingat pentingnya proses pembelajaran pengelolaan dana pinjaman bergulir dalam pelaksanaan P2KP, maka perlu dikembangkan suatu strategi pengelolaan pinjaman bergulir agar tepat sasaran, efektif, dan efesien serta berkelanjutan. Strategi ini sangat penting terutama untuk mengantisipasi kondisi Apabila masyarakat, melalui PJM dan Rencana tahunan Pronangkis, menghendaki serta memutuskan bahwa sebagian dana BLM akan dimanfaatkan untuk pembelajaran masyarakat dalam pengelolaan pinjaman bergulir untuk kepentingan produktif melalui penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta pengembangan usaha-usaha kecil yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat miskin.


151

4.2. Kegiatan Pinjaman Bergulir sebagai Salah Satu Pilihan Masyarakat P2KP menitikberatkan pada upaya penguatan BKM sebagai organisasi masyarakat yang mampu berperan sebagai penggerak utama upaya penanggulangan kemiskinan di lingkup kelurahan berdasar pada kebutuhan nyata masyarakat. Untuk menjalankan peran dan fungsinya, BKM bersama masyarakat setempat akan menyusun PJM dan rencana tahunan Pronangkis (Program Penanggulangan Kemiskinan) yang didasarkan pada hasil pemetaan kemiskinan secara swadaya. Dalam Pronangkis yang bersifat "open menu" tersebut, diuraikan berbagai rencana strategis maupun rencana tindak yang akan dilaksanakan oleh masyarakat setempat dalam menanggulangi kemiskinan di lingkup kelurahannya. Salah satu kemungkinan kegiatan strategis yang akan diputuskan masyarakat adalah bahwa sebagian alokasi dana BLM akan dimanfaatkan untuk pelayanan pinjaman bergulir bagi pembelajaran masyarakat dalam penciptaan peluang usaha, kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin, serta kegiatankegiatan produktif lainnya. Dengan demikian, program pinjaman bergulir merupakan salah satu opsi/pilihan dari berbagai alternatif kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan yang diputuskan masyarakat secara transparan, akuntabel dan demokratis. APABILA pilihan pinjaman bergulir tersebut telah menjadi keputusan masyarakat, maka berhasil tidaknya program pinjaman bergulir akan sangat tergantung pada kemampuan UPK-BKM dalam mengelola pinjaman bergulir disatu pihak, serta kemampuan pengguna pinjaman, yang dalam hal ini KSM dan anggota, dalam merencanakan serta memanfaatkan pinjaman di lain pihak. Hal ini berarti, UPK-BKM sebagai pengelola sedapat mungkin dapat mengikuti sistem pengelolaan pinjaman bergulir yang standar sebagaimana diuraikan dalam pedoman teknis ini, disamping pedoman khusus pengelolaan pinjaman bergulir oleh UPK-BKM yang akan disusun secara tersendiri.

4.3. Tujuan, Strategi dan Prinsip a) Tujuan Sebagai salah satu pilihan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, tujuan program 152

Pedoman Teknis

pinjaman bergulir dalam P2KP dapat dirumuskan: 1. Mendorong proses pembelajaran masyarakat miskin dalam menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, maupun kegiatan yang bersifat produktif lainnya; 2. Meningkatkan jangkauan pelayanan terhadap masyarakat miskin yang tidak memliki penghasilan dan/atau relatif berpendapatan sangat rendah yang merupakan kelompok sasaran utama P2KP; 3. Membuka akses bagi usaha kecil dan para pengusaha kecil yang selama ini tidak mendapatkan akses dan belum terjangkau oleh pelayanan lembaga keuangan formal yang sudah ada, sebagai upaya untuk menciptakan peluang kesempatan kerja bagi masyarakat miskin setempat; 4. Memberikan kontribusi terhadap tujuan umum P2KP yakni membantu upaya penanggulangan kemiskinan, melalui kegiatan pinjaman bergulir. 5. Mengurangi kesenjangan antara sisi penawaran (supply side) yang terbatas dengan sisi permintaan (demand side) yang masih belum dapat dilayani secara keseluruhan, khususnya oleh lembaga keuangan formal;

b) Strategi Guna mencapai tujuan tersebut di atas, akan dikembangkan strategi berikut: 1. Menguji kelayakan BKM/UPK, KSM maupun anggota dengan menggunakan instrumen kriteria kelayakan yang sudah dipersiapkan sebelum memulai program pinjaman bergulir di suatu kelurahan sasaran. 2. Memberikan pelatihan pendahuluan bagi BKM sebelum pinjaman bergulir dimulai. 3. Memberikan pelatihan dasar pengelolaan pinjaman bergulir bagi semua calon manajer dan staf pengelola UPK sebelum kegiatan pinjaman bergulir dimulai serta pelatihan lanjutan bagi manajer UPK/ staf yang menunjukkan kinerja pengelolaan pinjaman bergulir yang baik untuk dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai program kredit mikro. 4. Memberikan pendampingan dan konsultasi dalam rangka memperkuat kemampuan pengelolaan pinjaman bergulir kepada BKM/UPK oleh KMP, KMW maupun konsultan dari luar yang

mempunyai kemampuan memadai. 5. Mengembangkan sistem monitoring dan pengawasan pengelolaan pinjaman bergulir sebagai upaya melakukan perbaikan terus menerus. 6. Mendorong terjadinya pelatihan di tingkat kelompok pemanfaat pinjaman baik pelatihan dasar sebelum kelompok menerima pinjaman maupun pelatihan yang bersifat teknis pembelajaran dan pengembangan usaha. 7. Memfasilitasi akses BKM/UPK terhadap sumberdaya luar yang ada, baik menyangkut dukungan keuangan maupun bantuan teknis khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan pinjaman bergulir. c) Prinsip-prinsip c.1. Pengaturan dan Pengelolaan Beberapa pengaturan serta pengelolaan pinjaman bergulir yang perlu mendapat perhatian dari BKM/UPK adalah: • Dana BLM yang dialokasikan untuk kegiatan pinjaman bergulir adalah milik masyarakat kelurahan sasaran dan bukan milik perorangan; • Tujuan dipilihnya kegiatan pinjaman bergulir adalah dalam rangka membantu program penanggulangan kemiskinan dan oleh karenanya harus menjangkau warga masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran utama P2KP; • Pengelolaan pinjaman bergulir berorientasi kepada proses pembelajaran untuk penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, serta kegiatankegiatan produktif lainnya; • Pengelolaan pinjaman bergulir dipisahkan antara BKM sebagai representasi dari warga masyarakat yang adalah pemilik modal dan mempunyai wewenang dalam tataran pengawasan dan penentu kebijakan dasar/umum serta UPK sebagai pengelola kegiatan pinjaman bergulir yang dalam batas-batas tertentu diberikan kewenangan operasional namun tetap bertanggungjawab langsung kepada BKM; • Prosedur serta keputusan pemberian pinjaman harus mengikuti prosedur pemberian pinjaman bergulir yang standar dan ditangani oleh pengelola pinjaman bergulir; • Manajer pinjaman bergulir harus orang yang mempunyai kemampuan dan telah memperoleh

•

•

sertifikat dari pelatihan dasar yang diadakan oleh P2KP; Pengelola pinjaman bergulir mempunyai sistempembukuan yang standar serta sistempelaporan keuangan yang memadai; Pengelola pinjaman bergulir mendapat pengawasan baik oleh BKM maupun fasilitator dan konsultan pelaksana (KMW) atau pihak yang ditunjuk proyek.

c.2. Pelayanan dan Pengelolaan pinjaman. Dalam hal memberikan pelayanan pinjaman serta pengelolaan pinjaman, BKM/UPK harus memperhatikan hal-hal berikut: • Pelayanan pinjaman hanya untuk calon peminjam yang sesuai kriteria kelompok sasaran P2KP yakni masyarakat miskin yang akan memulai suatu usaha yang layak dan menguntungkan serta belum pernah mendapat pelayanan pinjaman dari lembaga keuangan lainnya atau warga masyarakat non miskin yang benar-benar menjamin akan mampu menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin di wilayahnya; • Calon kelompok peminjam harus diberi pelatihan serta pendampingan sehingga mereka menyadari arti dan fungsi pinjaman, memahami prosedur dan mekanisme pengajuan pinjaman, mengerti tentang kriteria kelayakan, serta memahami fungsinya dalam menyusun perencanaan usaha serta mampu menganalisa rencana usaha tersebut; • Kelompok peminjam setuju untuk menerapkan sistemtanggung renteng secara tertulis yang ditandatangani oleh semua anggota; • Pelayanan pinjaman diberikan secara bertahap, berdasar pada catatan prestasi, dimulai dari jumlah yang kecil pada awalnya, meningkat pada tahap berikutnya sesuai kinerjanya; • Peminjam dengan catatan prestasi yang bagus dapat mendapatkan pelayanan pinjaman secara terus menerus; • Jumlah pinjaman harus sesuai kebutuhan akan modal dan sesuai dengan tingkat kemampuan pengembalian (mempertimbangkasn aspek cash flow); • Tidak ada pinjaman untuk tujuan lain, kecuali untuk kegiatan yang bersifat produktif dalam rangka menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan bagi masyarakat


153

•

•

•

miskin di kelurahan setempat, serta perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin; Bunga pinjaman sedapat mungkin "berorientasi" pada tingkat suku bunga pasar dalam arti: dapat menutup biaya operasional, biaya resiko kredit macet, memelihara nilai modal awal, serta tingkat keuntungan tertentu (tentang cara bagaimana menghitung suku bunga yang berorientasi pasar lihat pada panduan khusus pengelolaan pinjaman bergulir). Dikembangkan suatu sistem dana tanggung renteng yang merupakan bagian dari komponen suku bunga. BKM/UPK tidak diperkenankan mengelola tabungan dari KSM dan/atau anggotanya, kecuali pada pasca proyek di mana BKM/UPK telah siap untuk menjadi LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang memadai. Namun upaya mobilisasi tabungan KSM/anggota harus tetap dimotivasi dan di tingkatkan oleh BKM/UPK sejak awal dan diarahkan untuk disetorkan ke bank terdekat sesuai pilihan KSM/anggota.

4.4. Kelompok Sasaran Kelompok sasaran P2KP adalah masyarakat miskin di wilayah kelurahan sasaran yang kriterianya ditentukan sendiri oleh masyarakat setempat. Hal tersebut membuat ruang yang cukup fleksibel bagi masyarakat sendiri untuk berpartisipasi dalam menentukan siapa yang mereka maksudkan sebagai masyarakat miskin tersebut. Selanjutnya sejalan dengan kebijakan diatas, kelompok sasaran untuk program pinjaman bergulir adalah rumah tangga atau keluarga miskin yang: • Akan memulai usaha baru; • Sudah mempunyai usaha kecil yang layak dikembangkan dan memberikan kontribusi secara langsung bagi penciptaan peluang usaha serta kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin di wilayahnya; • Kebutuhan modal pinjaman untuk tahap pertama tidak lebih dari Rp. 500,000,- , sedangkan selanjutnya maksimal sebesar Rp 2.000.000,-. Pinjaman di atas nilai maksimum tidak dapat dilayani oleh UPK-BKM, melainkan didorong untuk memperoleh akses ke sumber/lembaga keuangan formal di sekitarnya;

154

Pedoman Teknis

•

Memiliki motivasi dan tanggungjawab tinggi untuk mengembalikan pinjamannya. • Tidak mempunyai akses atau belum terjangkau pelayanan lembaga keuangan. Langkah-langkah untuk mencapai kelompok sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 1. Identifikasi rumah tangga miskin oleh masyarakat melalui pemetaan kemiskinan; 2. Identifikasi rumah tangga miskin yang sesuai dengan kelompok sasaran; 3. Identifikasi calon anggota KSM (sesuai dengan kelompok sasaran P2KP) dalam rangka pembentukan KSM baru. Tahapan ini paralel dengan sosialisasi program pinjaman bergulir tentang gambaran pelaksanaan program pinjaman bergulir: sasarannya, pendekatannya, kriteria kelayakan kelompok, fungsi kelompok, proses pemilihan anggota dll. Informasi diberikan baik kepada calon anggota KSM baru maupun anggota KSM yang sudah ada (existing); 4. Menyeleksi KSM-KSM (baru dan existing) dengan menggunakan instrumen kriteria kelayakan KSM (lihat instrumen kriteria kelayakan KSM); 5. Menghindari memberikan pelayanan pinjaman kepada KSM yang tidak memenuhi kriteria kelayakan. Hanya KSM yang memenuhi kriteria kelayakan yang dilayani. KSM yang belum memenuhi kriteria diberikan pendampingan oleh fasilitator, kader dan BKM/UPK agar dapat memenuhi kriteria; 6. Mengembangkan kebijakan pemberian pinjaman (pinjaman bergulir) yang berpihak kepada kelompok sasaran utama P2KP, masyarakat miskin, seperti: • Ketat dengan kriteria kelayakan kelompok sasaran utama P2KP (warga miskin); • Maksimum pinjaman untuk pertama kali tidak lebih dari Rp. 500.000,- per anggota dan dapat meningkat tahap demi tahap sesuai dengan catatan prestasi-nya dan maksimum pinjaman untuk tahap-tahap berikutnya tidak lebih dari Rp 2 juta; • Maksimum jangka waktu pinjaman 12 bulan, tetapi bisa kurang dari itu tergantung jenis usaha maupun putaran usahanya; • Paling tidak angsuran pokok dan bunga dibayar setiap bulan, tetapi bisa lebih sering tergantung jenis usaha maupun putaran usahanya; dan

•

Tingkat bunga berorientasi bunga pasar, artinya wajar tanpa subsidi sehingga dapat menutup biaya operasi, resiko kredit, memelihara nilai modal awal dan tingkat keuntungan tertentu.

4.5. Kriteria Kelayakan. Sebelum kegiatan pinjaman bergulir dalam kelurahan yang bersangkutan dimulai, harus dilakukan pengujian kelayakan, baik untuk BKM/UPK, maupun untuk KSM/anggota dengan menggunakan instrumen kriteria kelayakan yang sudah disiapkan. Hanya apabila para pelaku tersebut telah memenuhi kriteria kelayakan sebagaimana diharapkan, kegiatan pinjaman bergulir dapat dimulai. KMW bertanggung jawab tentang terpenuhinya kriteria kelayakan BKM/ UPK. Sedangkan kriteria kelayakan kelompok maupun anggota menjadi tanggung jawab fasilitator dan kader masyarakat. Kriteria kelayakan tersebut adalah sebagai berikut: a) Kriteria kelayakan BKM/UPK Sebelum program pinjaman bergulir dimulai, BKM/ UPK harus memenuhi kriteria kelayakan sebagai berikut: • Identifikasi awal mengenai kebutuhan pinjaman bergulir telah dilakukan dan tercermin dalam Pronangkis; • Keputusan untuk melakukan program pinjaman bergulir diambil secara demokratis dan transparan yang didukung oleh warga masyarakat; • Pengurus BKM telah mengikuti pelatihan pendahuluan mengenai konsepi pengelolaan pinjaman bergulir yang diselenggarakan oleh proyek; • Pengurus BKM telah merekrut manajer UPK sebagai calon pengelola pinjaman bergulir dengan pengalaman yang memadai; • Manajer dan staf UPK telah mengikuti pelatihan dasar pengelolaan pinjaman bergulir yang diadakan oleh proyek dan mendapat sertifikat; • Pemisahan fungsi antara BKM dan UPK telah dipahami oleh kedua belah pihak: BKM merupakan representasi warga masyarakat adalah sebagai pemilik modal dan bertugas mengawasi serta membuat kebijakan umum sesuai visi, misi dan prinsip P2KP. Sedangkan UPK sebagai pengelola pinjaman bergulir mempunyai tugas merumuskan

kebijakan operasional sesuai prinsip-prinsip pengelolaan pinjaman bergulir yang sehat dan bertanggung jawab ke BKM; b) Kriteria kelayakan KSM/Pengguna kredit KSM/anggota sebagai pemanfaat pinjaman harus memenuhi kriteria kelayakan. Hanya KSM dan anggota yang memenuhi kriteria kelayakan yang dapat dilayani oleh BKM/UPK. Dengan kata lain, KSM/anggota yang tidak atau belum memenuhi kriteria kelayakan tidak dapat dilayani dan harus ada pendampingan terlebih dahulu sampai KSM tersebut memenuhi kriteria kelayakan. 1. Kriteria kelayakan KSM • KSM dibentuk hanya untuk tujuan penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin; • KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggotaanggotanya secara sukarela, demokratis, partisipatif, akuntabel, transparan dan kesetaraan; • Paling tidak 2/3 anggota KSM termasuk kategori keluarga miskin sesuai kriteria yang ditetapkan sendiri oleh BKM/Masyarakat. • Pengurus KSM dipilih secara demokratis dan berfungsi secara aktif • Semua anggota menyetujui aturan-aturan KSM yang disepakati bersama. • Ada jadwal pertemuan teratur guna menyusun rencana kegiatan serta memonitor pelaksanaannya • Mempunyai ikatan pemersatu yang kuat antar anggota. • Mempunyai administrasi/pencatatan keuangan sederhana yang memadai sesuai kebutuhan • Semua anggota KSM menyetujui sistem tanggung renteng dan dituangkan secara tertulis. 2. Kriteria kelayakan anggota KSM • Termasuk dalam katagori keluarga miskin sesuai dengan kriteria yang dikembangkan dan disepakati sendiri oleh masyarakat; • Memenuhi kriteria kategori kelompok sasaran program pinjaman bergulir P2KP; • Dapat dipercaya dan dapat bekerjasama dengan anggota yang lain. • Sanggup menabung secara teratur sesuai kemampuannya, dimana tabungan akan diteruskan ke bank terdekat, atas nama KSM


155

•

•

•

•

maupun pribadi. Hadir dan berpartisipasi dalam pertemuan anggotaanggota KSM guna mencermati rencana ekonomi rumah tangga, peluang usaha mikro dan kebutuhan akan kredit guna mengembangkan usahanya. Memiliki motivasi untuk berusaha dan bekerja atau dapat pula memiliki usaha dan bermaksud mendorong penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja maupun peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin di sekitarnya; Memerlukan tambahan modal untuk pengembangan usaha/ekonomi rumah tangganya yang besarnya untuk tahap I tidak lebih dari Rp. 500.000,- dan maksimal tidak lebih dari Rp 2 juta untuk tahap-tahap berikutnya; dan Dalam 3 tahun terakhir belum pernah mendapat pelayanan dari lembaga keuangan yang ada.

4.6. Pendampingan Pendampingan atau konsultasi merupakan elemen penting dalam upaya memperkuat kemampuan pengelolaan pinjaman bergulir. Strategi pendampingan ini perlu diberikan baik kepada BKM, UPK, maupun kepada kelompok pemanfaat pinjaman. a) Untuk BKM/UPK Pendampingan untuk BKM maupun UPK dilakukan oleh berbagai pihak: 1. KMW khususnya tim pinjaman bergulir dibantu oleh Fasilitator dalam hal: • Menjaga proses agar sesuai dengan tujuan, strategi dan prinsip pengelolaan pinjaman bergulir; • Mendorong proses pembelajaran bagi masyarakat miskin dalam hal penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan mereka serta kegiatan produktif lainnya; • Mendorong proses pembelajaran bagi pengelola pinjaman bergulir agar dana BLM dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin; • Memberikan konsultasi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh BKM/UPK dalam proses pelaksanaan pinjaman bergulir. • Melakukan polling resources terhadap sumber daya yang ada baik individu maupun lembaga yang mempunyai kemampuan serta kepedulian terhadap pengembangan keuangan mikro dan

156

Pedoman Teknis

pinjaman bergulir. • Memfasilitasi terbukanya akses bagi BKM/UPK terhadap sumber pelayanan dari luar tersebut di atas. • Melakukan monitoring terus menerus terhadap kinerja BKM/UPK dalam pengelolaan pinjaman bergulir. 2. External konsultan yang ditetapkan oleh KMW yang membantu dalam hal: (bisa individu atau lembaga setempat yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pemeriksaan tingkat kesehatan lembaga keuangan mikro) • Melakukan pemeriksaan serta analisis terhadap tingkat kesehatan UPK dengan memakai instrumen yang sudah ditetapkan setiap 3 bulan sekali. • Memberikan rekomendasi terhadap tindak lanjut hasil analisis tingkat kesehatan UPK kepada KMW. • Pada 6 bulan menjelang masa proyek berakhir, external konsultan memberikan analisis dan rekomendasi menyeluruh terhadap kondisi UPK dalam satu wilayah kerja KMW. Rekomendasi tersebut merupakan "second opinion" bagi KMW untuk menentukan UPK yang potensial, berkinerja baik, bisa lestari dan dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi LKM sesuai ketentuan yang berlaku, serta UPK yang kinerjanya kurang baik, sulit berkembang secara berkelanjutan dan oleh karenanya perlu di tentukan langkah serta tindakan yang tepat sebelum proyek berakhir. b) Untuk KSM. Konsultasi serta pendampingan kelompok penerima pinjaman dilakukan oleh: 1. Kader masyarakat, Fasilitator, UPK dengan dukungan KMW, untuk: • Menjaga agar KSM yang dilayani selalu memenuhi kriteria kelayakan. • Menghadiri pertemuan anggota yang diselenggarakan oleh kelompok maupun pertemuan antar kelompok yang ada. • Membantu menyusun proposal, pengembangan usaha maupun Ekonomi Rumah Tangga anggota. • Mengembangkan berbagai sikap positip dalam berkelompok (komunikasi, kerjasama, disiplin, tanggung renteng dll). • Membantu serta memfasilitasi KSM/anggota dalam hal memerlukan bantuan teknik usaha. • Mendorong agar fungsi kelompok dalam

memperlancar pengelolaan pinjaman bergulir berjalan. 2. Lembaga external (LSM, Perguruan Tinggi, Pengusaha, Perbankan, Dinas dll) yang digalang oleh KMW atau BKM/UPK yang mempunyai kepedulian terhadap pengembangan kelompok swadaya, usaha mikro dan pinjaman bergulir): • Memberikan pelatihan maupun bantuan teknis kepada KSM/anggota sesuai kebutuhannya. • Memberikan pelayanan pemasaran bagi produk yang dihasilkan oleh kelompok/ anggota. • Memberikan pelayanan finansial yang terintegrasi dengan pelayanan UPK. • Memberikan kesempatan magang bagi kelompok/anggota di perusahaan, dan lain-lain.

4.7. Proses Pelaksanaan Proses pelaksanaan program pinjaman bergulir

dibagi dalam tiga phase yakni: (a) Phase persiapan, (b) Phase pelaksanaan itu sendiri dan (c) Phase terminasi. Di bawah diuraikan kegiatan strategis yang perlu dilakukan pada setiap phase. a) Phase Persiapan. Phase persiapan pada dasarnya menyiapkan para pelaku terkait agar memahami konsep pelaksanaan program pinjaman bergulir dalam P2KP. Tahap persiapan ini tidak berdiri sendiri melainkan paralel dan terintegrasi dengan langkah-langkah persiapan yang dilakukan oleh proyek. Berbagai hal strategis yang perlu mendapat perhatian diuraikan pada tabel 4.1.Proses Kegiatan Phase Persiapan. b) Phase pelaksanaan Phase pelaksanaan pinjaman bergulir dapat dimulai setelah berbagai langkah strategis dalam phase persiapan dilakukan. Berbagai kegiatan strategis yang perlu dilakukan diuraikan pada tabel 4.2. Proses Kegiatan Phase Pelaksanaan

Tabel 4.1 Proses Kegiatan Phase Persiapan KEGIATAN

PELAKU

HASIL YANG DIHARAPKAN

1

Penyampaian konsep pelaksanaan pinjaman bergulir dalam berbagai lokakarya/orientasi, baik di tingkat nasional, propinsi, kab/kota, maupun kecamatan/kelurahan.

KMP dan KMW

Kesamaan persepsi/ pemahaman dari para pelaku dalam konsep program pinjaman bergulir

2

Tim pinjaman bergulir baik di tingkat KMP maupun KMW telah ada dan siap menjalankan tugasnya.

PIMPRO

Tersedia tenaga ahli yang kompeten untuk pinjaman bergulir.

3

Identifikasi kebutuhan pinjaman bergulir yang tercermin dalam CDP/ Pronangkis

BKM

Diketahui ada / tidak adanya kebutuhan pinjaman bergulir di satu kelurahan

4

Pengujian kelayakan untuk BKM/UPK, kelompok, anggota

KMW, Kader, Fasilitator, UPK

BKM/UPK, KSM-KSM, anggota memenuhi kriteria kelayakan.

5

Pelatihan orientasi program pinjaman bergulir untuk pengurus BKM

KMW

BKM siap melaksanakan program pinjaman bergulir

6

Pelatihan dasar pengelolaan pinjaman bergulir bagi calon manajer UPK dan staf

KMW

UPK siap melaksanakan program pinjaman bergulir

7

Pelatihan dasar kelompok swadaya bagi kelompok calon penerima kredit.

BKM, Fasilitator, Kader.

KSM siap berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan program pinjaman bergulir.

NO


157

Tabel 4.2 Proses Kegiatan Phase Pelaksanaan KEGIATAN

PELAKU


8

Bimbingan anggota-anggota KSM dalam mengindentifikasi dan mengembangkan rencana usaha/Ekonomi Rumah Tangga, kebutuhan modal pinjaman, kemampuan kembali membayar, kesanggupan melaksanakan prinsip tanggung renteng dll

UPK, Fasilitator, Kader

Setiap KSM mempunyai rencana usaha yang berbasis pada rencana usaha anggota.

9

Bimbingan penyusunan proposal berdasar rencana di atas

UPK, Fasilitator, Kader

Setiap kelompok dapat menyusun proposal yang realistis.

10

Memotivasi dan memobilisasi tabungan anggota sesuai kemampuan dan menempatkannya di bank terdekat

Kelompok

Anggota KSM termotivasi memupuk tabungan berdasar kemampuannya.

11

Analisa kelayakan proposal KSM oleh UPK yang berbasis pada karakter, kelayakan usaha, dan kemampuan membayar, sebelum diteruskan ke BKM untuk dikaji prioritasnya sesuai pronangkis

UPK

Proposal yang akan diserahkan kepada BKM untuk diprioritaskan telah disaring UPK sesuai prinsip pinjaman bergulir.

12

Penyaluran pinjaman ke KSM (bagi yang lolos) dengan surat perjanjian kredit

UPK, KSM

Ada pengadministrasian kredit.

13

Melakukan monitoring dan supervisi pemanfaatan pinjaman

UPK, Fasilitator, Kader, KSM

Pemanfaatan pinjaman oleh anggotaanggota KSM dapat terpantau.

14

Melakukan akuntansi sesuai sistemakuntansi pinjaman bergulir

UPK

Laporan keuangan secara rutin.

15

Supervisi pasif berdasar laporan keuangan UPK

KMW, Eksternal konsultan

Perkembangan keuangan UPK terpantau.

16

Kunjungan konsultasi sebulan sekali ke UPK

Tim pinjaman bergulir KMW/KMP

Membantu memecahkan masalah yang ada.

17

Pemeriksaan langsung setiap 3 bulan sekali untuk menentukan tingkat kesehatan UPK

External konsultan

Laporan analisis tingkat kesehatan UPK dan rekomendasi tindak lanjut untuk KMW.

18

Melakukan monitoring pelaksanaan pinjaman bergulir di wilayahnya berdasar SIM yang ada.

SIM KMW

Terjadi update data pinjaman bergulir setiap bulan.

19

Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan pinjaman bergulir di wilayahnya setiap bulan dan triwulan untuk KMP

Tim pinjaman bergulir KMW

Laporan setiap region tersedia.

20

Menganalisis laporan KMW dan memberikan umpan balik serta dukungan

KMP

Laporan menjadi alat manajemen.

21

Melakukan monitoring program pinjaman bergulir secara nasional berdasar SIM yang ada

KMP

Data secara nasional selalu update.

22

Melakukan pertemuan 3 bulan sekali dengan KMW dan external konsultan untuk membahas issu-issu strategis

KMP

Proses perbaikan lebih terkonsep.

23

Menyusun laporan bulanan maupun triwulan mengenai pelaksanaan pinjaman bergulir secara nasional untuk PMU/Proyek

KMP

Laporan secara nasional tersedia.

24

Membuat kebijakan yang dianggap perlu guna mendukung pelaksanaan pinjaman bergulir

PMU/Proyek

Ada kebijakan yang mendukung (bila perlu).

NO

158

Pedoman Teknis

c) Phase terminasi Phase terminasi bukan berarti baru dilakukan menjelang proyek berakhir, melainkan sudah merupakan satu strategi yang inheren dalam setiap langkah mulai dari phase persiapan, pelaksanaan dan

menjelang akhir sebuah proyek. Namun memang ada langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada menjelang akhir proyek agar dapat lebih menunjang kelestarian kegiatan meskipun proyek telah berakhir:

Tabel 4.3 Proses Kegiatan Phase Terminasi KEGIATAN

PELAKU


25

Mengembangkan jaringan kerjasama dengan sumberdaya luar baik LSM, perguruan tinggi, individu, pengusaha, perbankan, dinas dll yang mempunyai kemampuan dan kepedulian dalam pengembangan usaha mikro, keuangan mikro dan pinjaman bergulir

KMW

Ada "polling resources"

26

Membantu akses BKM/UPK, KSM/anggota terhadap berbagai sumber daya luar di atas sesuai kebutuhan.

KMW

Terjadi kerjasama antara BKM/UPK, KSM/anggota dengan sumberdaya yang ada.

27

Memperkuat asosiasi/forum antar BKM atau UPK atau KSM

KMW, BKM, UPK, Kelompok

Terdapat berbagai asosiasi/forum sesuai kebutuhan.

28

Melakukan evaluasi akhir tingkat kesehatan UPK.

KMW dan External konsultan

Diketahui UPK yang potensial untuk berkembang lebih lanjut dan yang tidak.

29

Menyiapkan rekomendasi bentuk bantuan teknis lebih lanjut bagi UPK yang potensial.

KMW, External konsultan, KMP.

Ada konsep bantuan teknis lebih lanjut bagi UPK potensial.

30

Menyiapkan rekomendasi bentuk tindakan yang harus dilakukan oleh proyek terhadap UPK yang tidak potensial untuk berkembang

KMW, External konsultan, KMP

Ada rekomendasi untuk UPK yang tidak potensial.

31

Mendorong secara bertahap UPK potensial dapat membayar sendiri biaya konsultasi dan supervisi paska proyek.

KMW, BKM/UPK

Ada kemandirian financial.

NO


159

4.8. Monitoring dan Indikator Keberhasilan Monitoring proyek secara umum bertujuan untuk mengukur kinerja proyek berdasar pada tujuan proyek yang telah dirumuskan, input, aktivitas serta output. Sedangkan monitoring program pinjaman bergulir bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan pinjaman bergulir dari UPK kepada nasabah sehingga tujuan program pinjaman bergulir tercapai. Monitoring serta evaluasi pinjaman bergulir didasarkan pada kerangka logis (logical framework) yang telah dirumuskan dan terdiri dari 29 indikator keberhasilan yang akan digunakan untuk menguji apakah tujuan serta 5 output dari strategi pendukung telah tercapai. Adapun monitoring kinerja UPK akan didasarkan pada sistempembukuan yang standar, pengelolaan kredit dan nasabah, serta sistempemeriksaan UPK. Informasi yang akan didapat dari pelaporan tersebut antara lain: informasi pengenai transaksi pinjaman, kualitas kredit, serta tingkat kesehatan UPK. Khusus untuk pemeriksaan tingkat kesehatan UPK, KMW dapat bekerjasama dengan konsultan/lembaga external yang mempunyai kompetensi di bidang itu. a) Monitoring dan evaluasi kinerja pinjaman bergulir secara umum. Monitoring kinerja pinjaman bergulir secara umum didasarkan pada kerangka logis yang terdiri dari satu tujuan umum, satu tujuan pinjaman bergulir, 5 (lima) output/hasil pinjaman bergulir dan 29 indikator kinerja sebagaimana tertera dalam Tabel 4.4.Kerangka Logis Strategi Pengembangan Pinjaman Bergulir b) Indikator Tingkat kesehatan UPK Indikator tingkat kesehatan UPK akan dilihat dari 6 variabel yaitu: • Rasio resiko saldo kredit • Rasio kecukupan cadangan resiko kredit • Rasio laba dibanding rata-rata aktiva produktif perbulan • Rasio biaya dibanding pendapatan operasional • Rasio saldo kredit dibanding dengan total aktiva • Rasio aktiva bersih dianding dengan modal awal. Secara lebih rinci, uraian mengenai indikator tingkat kesehatan UPK beserta sisteminformasi keuangan pinjaman bergulir dan sisteminformasi pengelolaan kredit akan diuraikan secara tersendiri dalam panduan khusus Pengelolaan Pinjaman bergulir mengenai "Sistem Akuntansi UPK". 160

Pedoman Teknis

4.9. Skema Pinjaman Bergulir a) Bunga Pinjaman Pada prinsipnya bunga pinjaman dalam rangka program pinjaman bergulir P2KP adalah menganut tingkat suku bunga yang berorientasi pada pasar. Itu berarti pinjaman bergulir akan bermain dengan bunga wajar dan tidak disubsidi. Hal ini dimaksudkan agar baik pengelola maupun peminjam tidak mempunyai anggapan bahwa kredit ini merupakan pinjaman cumacuma yang tidak perlu dikembalikan. Dengan berorientasi pasar, dimaksudkan suku bunga yang diberlakukan dapat menutup biaya pengelolaan pinjaman bergulir yang berupa antara lain: biaya dana (bila ada), biaya operasional, biaya inflasi, biaya cadangan kredit bermasalah, serta tingkat keuntungan yang diharapkan guna terus memupuk modal sendiri. Dengan demikian, di kemudian hari, penentuan tingkat bunga dari satu UPK dengan lainnya kemungkinan bisa saja berbeda tergantung berbagai komponen yang disebutkan di atas, serta kompetisi dengan lembaga keuangan mikro setempat. Untuk keperluan tersebut kepada setiap UPK harus diberikan teknik atau cara perhitungan bunga pinjaman sehingga mereka dapat melakukannya sendiri dan kemuadian mengkomunikasikannya kepada kelompok nasabah sehingga terjadi saling pengertian dan pemahaman bersama mengenai tingkat suku bunga. Untuk memudahkan UPK yang baru akan mulai beroperasi dan kemungkinan belum mempunyai kemampuan untuk menentukan tingkat suku bunga, di bawah ini dikemukakan suatu contoh cara perhitungan suku bunga yang berorientasi kepada pasar. Namun sekali lagi kepada mereka tetap harus diberikan penjelasan khusus mengenai hal tersebut, baik lewat pelatihan maupun pendampingan langsung di lapangan. Contoh perhitungan bunga yang berorientasi pasar (hanya contoh dimana pelaksaannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah di mana UPK beroperasi) • • • • • • •

Biaya dana (cost of fund) Biaya operasional Biaya inflasi Resiko kredit macet (risk of bad debt) Tingkat keuntungan yang diharapkan Jaminan Dana Depresiasi

0% 8% 8% 5% 3% 5% 5% ___ + 33%

Tabel 4.4 Kerangka Logis Strategi Pengembangan Pinjaman Bergulir HIRARKI TUJUAN

INDIKATOR KINERJA

SUMBER INFORMASI

Tujuan umum: Keadaan ekonomi dari masyarakat golongan miskin telah meningkat.

1. Meningkatnya omzet usaha, pendapatan, dan modal sendiri bagi warga miskin kelompok sasaran proyek. 2. Meningkatnya aset, pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, bagi warga miskin kelompok sasaran proyek.

Studi dampak

Tujuan pinjaman bergulir: UPK telah meningkatkan jangkauan pelayanannya kepada kelompok masyarakat miskin dengan pola pelayanan kredit yang hati-hati serta pola pengelolaan pinjaman bergulir yang memadai.

3. Paling tidak 2/3 dari peminjam tahap pertama tidak terjangkau pelayanan lembaga keuangan yang ada dalam 3 tahun terakhir. 4. Paling tidak 2/3 peminjam tahap pertama berasal dari rumah tangga miskin yang mempunyai pendapatan setara dengan nilai/ harga 1000 kg beras dihitung dengan harga lokal perkapita pertahun. 5. Tingkat keuntungan dari penggunaan dana pinjaman lebih tinggi daripada angsuran pinjaman dan bunganya 6. Rata-rata tingkat pengembalian pinjaman setelah jatuh tempo lebih dari 90% 7. Lebih dari 80% dari jumlah UPK memiliki tunggakan pokok kredit lebih dari 1 kali angsuran kurang dari 10% terhadap posisi kreditnya.

Proposal pinjaman

8. Tim ahli pinjaman bergulir baik di tingkat nasional (KMP) maupun di tingkat regional (KMW) telah ada dan aktif. 9. Rancangan pelatihan, konsultasi dan sisteminformasi pinjaman bergulir telah disiapkan. 10. Semua pelaku proyek telah menerima informasi yang benar dan lengkap mengenai strategi pinjaman bergulir dan mendapatkan pelatihan/ pembekalan sesuai fungsi masing-masing. 11. Rencana pelaksanaan dan anggaran pengembangan pinjaman bergulir telah tersedia. 12. External konsultan baik individu maupun lembaga sebagai penyedia jasa layanan konsultasi dan pemeriksaan tingkat kesehatan UPK telah tersedia

Laporan dan studi lapangan

Output/hasil 2 : BKM/UPK memenuhi kriteria kelayakan dan telah disiapkan untuk mengelola dana BLM sebagai modal awal kegiatan pinjaman bergulir.

13. BKM dan masyarakat telah mendapatkan informasi yang lengkap dan benar tentang strategi pelaksanaan pinjaman bergulir. 14. BKM/UPK telah memenuhi kriteria kelayakan sebelum memulai aktivitas pinjaman bergulir 15. BKM setuju memenuhi/ mentaati aturan proyek dan dapat menerima konsultan/pengawas dari luar.

Dokumen uji kriteria kelayakan BKM. Surat tertulis dari BKM

BKM baru memulai aktivitas program pinjaman bergulir setelah dinilai memenuhi kriteria kelayakan.

Output/hasil 3 : Kelompok calon penerima pinjaman dan anggotanya telah memenuhi kriteria kelayakan dan telah disiapkan untuk memanfaatkan pinjaman secara benar.

16. Kelompok/anggota telah memperoleh penjelasan yang lengkap tentang pengembangan pinjaman bergulir. 17. Kelompok penerima kredit dan anggotanya telah memenuhi kriteria kelayakan sebelum menerima pinjaman. 18. Kelompok telah mengikuti pelatihan dasar sebelum menerima pinjaman.

Laporan SIM

Kegiatan kelompok berkesinambungan sesuai tahapan dan fungsinya.

Output/hasil 1 : Dukungan pendampingan bagi UPK untuk pengelolaan pinjaman bergulir telah disiapkan.

ASUMSI PENTING

Studi dampak

Proposal pinjaman

Studi lapangan Laporan dan studi lapangan

• Penggunaan pinjaman sesuai dengan rencana usaha untuk meningkatkan / mengembangkan usahanya. • Peminjam dgn catatan prestasi baik mendapat pelayanan secara terus menerus • Kondisi ekonomi makro dan kebijakan mendukung

Laporan SIM Laporan SIM

Laporan SIM Laporan SIM Laporan SIM

Dokumen kriteria kelayakan KSM/anggota. Laporan SIM & pelatihan.


161

Lanjutan Tabel 4.4 Kerangka Logis Strategi Pengembangan Pinjaman Bergulir

HIRARKI HIRARKI TUJUAN TUJUAN

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA

SUMBER SUMBER INFORMASI INFORMASI

ASUMSI PENTING ASUMSI PENTING

Output/hasil 4: Kemampuan UPK dalam mengelola program pinjaman bergulir telah dikembangkan

19. Skema pinjaman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan kelompok sasaran. 20. Besarnya persetujuan jumlah pinjaman serta syarat-syaratnya mencerminkan atau sesuai dengan kebutuhan kredit, jenis pemanfaatan serta kemampuan membayar kembali kredit 21. Peminjam dengan catatan prestasi bagus akan mendapat pelayanan terus menerus. 22. Staf UPK mempunyai relasi yang baik, akrab dan mendalam dengan peminjam serta mengetahui pemanfaatan pinjaman. 23. Kualitas portpolio pinjaman meningkat dan dapat dipertahankan. 24. Pendapatan dari bunga meningkat dari waktu ke waktu sehingga dapat menutupi biaya pengelolaan yang ada.

Laporan & studi lapangan Laporan & studi lapangan Laporan & studi lapangan

UPK memenuhi ketetapan proyek serta menuruti rekomendasi lembaga konsultan / pengawas.

25. UPK telah diberikan konsultasi dan pendampingan tentang bagaimana meningkatkan kinerjanya lewat kunjungan rutin oleh KMW maupun external konsultan 26. UPK menyampaikan laporan keuangan bulanan secara rutin kepada KMW maupun kepada lembaga konsultan/pengawas dari luar yang ditunjuk. 27. UPK telah diklasifikasikan sesuai tingkat kesehatan berdasar laporan keuangan bulanan (pasif) maupun kunjungan pengawasan langsung setiap triwulan (aktif) 28. Konsultan luar telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan /pengawasan kinerja UPK secara tepat waktu kepada KMW. 29. Hasil konsultasi dan pengawasan UPK telah di analisis oleh Tim pinjaman bergulir KMW/ KMP serta dilaporkan kepada semua stakeholder yang berkepentingan dalam bentuk laporan bulanan maupun tribulan sebagai dasar perbaikan.

Laporan SIM

Output/hasil 5: Sistem informasi dan pengawasan UPK berfungsi dengan baik

162

Pedoman Teknis

Laporan & studi lapangan Laporan & studi lapangan Laporan & studi lapangan

Laporan SIM

Laporan SIM

Laporan SIM

Laporan SIM

Dalam kasus sebagaimana digambarkan di atas, suku bunga yang ditetapkan oleh UPK adalah 1,5%/ tetap perbulan atau equivalent dengan 2,77%/ menurun perbulan atau 33% efektif pertahun. Komponen dana tanggung renteng akan dikembalikan ke kelompok sebagai insentif apabila kelompok tersebut membayar tepat waktu. Dengan demikian, dari contoh tersebut sebetulnya bunga yang dinikmati oleh UPK hanya 28% efektif pertahun. b) Provisi dan administrasi Misalnya provisi dan administrasi sebesar 1% dari total pinjaman yang disetujui dan dibayar dimuka sekaligus. c) Jangka waktu pinjaman Karena sifat pemanfaatan pinjaman dalam P2KP adalah untuk modal kerja jangka pendek, maka ditetapkan jangka waktu pinjaman maksimal adalah 12 bulan dan apabila memungkinkan untuk lebih pendek akan lebih baik tergantung jenis usaha serta putaran usahanya. Jenis usaha perdagangan, warung, kaki lima, home industri dan lain-lain yang putaran usahanya

setiap hari atau minggu, dapat mengambil jangka waktu lebih pendek 1- 3 bulan. Sebaliknya jenis usaha seperti: penggemukan ternak, ayam petelor, mebel, usaha sayuran dan lain-lain yang putarannya memerlukan waktu 2-3 bulan, jangka waktunya harus lebih panjang dengan maksimum 12 bulan. d) Cara angsuran Cara mengangsur ditentukan oleh selain jenis dan putaran usaha, juga oleh sistem bunga yang digunakan, tetap atau menurun. Jenis usaha dengan putaran cepat seperti harian atau mingguan sebagaimana disebutkan di atas, sebaiknya mengangsur dengan cara harian, mingguan, atau paling tidak bulanan. Sebaliknya jenis usaha dengan putaran lebih lambat seperti 2 atau 3 bulanan, angsuran pokok pinjaman bisa tigabulanan atau empatbulanan tetapi bunga harus dibayar setiap bulan. Menyangkut sistem bunga yang dipakai, apabila yang dipakai bunga tetap, maka cara angsuran harus rutin setiap minggu/bulan dan terdiri dari pokok + bunga yang besarnya tetap/sama dan biasanya sudah tercantum dalam tabel. Sebaliknya, bilamana yang dipakai adalah bunga menurun, cara angsuran


163

dimungkinkan untuk angsuran pokok dibayar setiap lebih dari 1 bulan (dua bulanan, triwulan atau lebih) tetapi bunga harus tetap dibayar setiap bulan.

•

e) Masa tenggang Karena sifat pinjamannya yang jangka pendek, sebaiknya untuk sementara tidak perlu diberikan masa tenggang terlebih dahulu. Namun kalaupun dengan berbagai alasan yang masuk akal dari sisi nasabah mereka memerlukan masa tenggang, dapat diberikan berkisar 1-2 bulan. Selama masa tenggang angsuran pokok belum perlu dibayar namun bunga harus tetap dibayar.

• •

f) Jaminan Dalam pinjaman bergulir, jaminan fisik tidak diutamakan. untuk itu, untuk menggantikannya perlu dikembangkan jaminan alternatif berupa:

164

Pedoman Teknis

•

Kriteria kelayakan kelompok dalam arti kelompok yang memenuhi kriteria kelayakan paling tidak cukup solid dan anggotanya telah bersepakat mengenai resiko pinjaman yang akan terjadi. Dana tanggung renteng Tabungan yang dimotivasikan oleh UPK dan dimobilisasi sendiri oleh kelompok dan ditempatkan di bank terdekat sesuai pilihan kelompok. Tabungan ini juga dapat dieksekusi oleh UPK apabila terdapat tunggakan angsuran dari kelompok dengan melalui prosedur perbankan yang biasa. Mekanisme pengamanan pinjaman yang dikembangkan oleh kelompok secara internal kalau ada anggota yang wanprestasi, kelompok atau ketua mempunyai wewenang untuk menetapkan sanksi —termasuk menjual barang milik pribadi yang bersangkutan, bila diperlukan.

Bab 5. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN P2KP BERBASIS WEBSITE

5.1. Pendahuluan Sistem Informasi Manajemen (SIM) P2KP merupakan salah satu alat yang sangat strategis untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan proyek. SIM juga diharapkan mampu menyajikan informasi yang akurat sebagai dasar bagi pengambilan kebijakan dan keputusan stakeholders P2KP dalam rangka perbaikan atau tindakan korektif secara cepat dan peningkatan kinerja proyek. Agar SIM dapat berdaya guna perlu adanya dukungan manajemen pelaksanaan pengoperasian SIM, sumber daya manusia yang memadai, tersedianya aplikasi dan infrastruktur yang dibutuhkan selama pengoperasian SIM. Dengan tersedianya jaringan internet yang fasilitas service providernya mulai menjangkau ke seluruh pelosok, maka komunikasi data dalam SIM akan dapat berjalan secara on line sehingga data atau informasi yang disajikan oleh SIM akan selalu up to date. Sehingga pelaku-pelaku P2KP, termasuk BKM dan masyarakat, diharapkan dapat melaksanakan SIM berbasis komputer secara tepat dan mudah.

•

•

pelaksanaan kegiatan; Sebagai salah satu sarana penyebarluasan pelaksanaan kegiatan P2KP, baik kepada stakeholder P2KP maupun pihak-pihak terkait lainnya, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas (gambar C-4); dan Terbentuk database kegiatan P2KP yang lengkap dan terkini (up to date) untuk menganalisis pelaksanaan kegiatan P2KP dan pembuatan laporan tepat waktu.

5.3. Sasaran Sasaran pelaksanaan SIM P2KP adalah untuk mendapatkan informasi proses pelaksanaan serta kemajuan kegiatan P2KP, yang berkaitan dengan: • Pelaksanaan pengembangan masyarakat; • Pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan masyarakat (BLM dan PAKET) • Permasalahan yang timbul di lapangan

5.4. Strategi Pengembangan SIM 5.2. Tujuan •

Mendorong agar mekanisme monitoring pelaksanaan kegiatan P2KP oleh para pelaku (KMP, KMW, Fasilitator, BKM dll) dapat terlaksana dengan baik, sesuai ketentuan pedoman P2KP dan efektif serta tepat waktu, sehingga dapat digunakan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan pihak stakeholder proyek sesuai tingkatannya, untuk meningkatkan kinerja

Strategi dan rencana pengembangan sistim informasi manajemen adalah untuk mendukung pengendalian pelaksanaan P2KP, yang pada implementasinya akan merupakan alat strategis untuk memonitor pelaksanaan kegiatan P2KP. Pengembangan sistim informasi P2KP dan pengendalian pengelolaan SIM P2KP merupakan tanggung jawab KMP, sebagai salah satu bagian dari tugas pokoknya, yakni monitoring. Berdasarkan tahapan kegiatan pelaksanaan


165

proyek P2KP pengembangan SIM P2KP dapat dikelompokan kedalam lima subsystem sebagai berikut : • Monitoring pemberdayaan masyarakat • Pelaksanaan kegiatan komponen dana BLM dan dana PAKET • Monitoring pengelolaan keuangan P2KP/Replenishment • Pengelolaan pengaduan masyarakat • Sistem Peringatan dini (alert system)

5.5. Prinsip Pengelolaan Data dan Pengelolaan Informasi Didalam implementasi sistim informasi manajemen dilaksanakan secara bertingkat disetiap level pelaku/konsultan, agar dapat memenuhi kebutuhan sesuai tingkatannya dalam pembuatan laporan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian pada tingkat yang terbawah akan memiliki data yang rinci sedang tingkat yang teratas dapat

memiliki informasi yang akurat untuk dilaporkan kepada para pelaku ditingkat pusat (Diagram Hubungan Pengelolaan Data dan Pengambilan Keputusan (gambar 1)). Data pengembangan kelembagaan BKM, UPK dan KSM, Ormas, Orsospol, aparat pemerintah, individu pelaku utama P2KP atau sumber-sumber lainnya. Sumber data ini dihimpun secara rutin oleh tim fasilitator atas dasar perkembangan yang terjadi pada lingkup BKM, guna peremajaan/update data. Data dari tim fasilitator direkam di Subtim Leader KMW dan diverifikasi kebenaran datanya, setelah lengkap dan benar data diserahkan ke KMW untuk diolah ditingkat KMW dan informasi ringkasan dilaporkan ke KMP dan seterusnya, hingga merupakan informasi akurat untuk diserahkan ke PMU/Proyek sebagai bahan pengambilan keputusan para pelaku di tingkat pusat, serta untuk pelayanan data dan informasi kepada masyarakat. (Mekanisme Pengumpulan dan Pengolahan data (gambar 2)).

Semua data dihimpun secara rutin oleh tim fasilitator atas dasar perkembangan yang terjadi pada lingkup BKM, guna peremajaan/update data

166

Pedoman Teknis

Diagram 5.1 Hubungan Pengelolaan Data dan Pengambilan Keputusan


167

168

Pedoman Teknis

Atas dasar perkembangan yang terjadi pada lingkup BKM, maka untuk peremajaan (update) data, fasilitator melakukan pengumpulan data.

Oleh fasilitator data dialihkan kedalam format yang sudah disediakan sesuai aturan yang ada dalam manual kemudian dientri ke dalam komputer lalu format-format data data manual tersebut diserahkan kepada Koordinator kota

Setelah direkam kedalam komputer, Koordinator Kota melakukan verifikasi kesesuaian data dari setiap faskel melalui data yang kasuk ke komputer. a. Data yang tidak valid wajib diperbaiki oleh faskel b. Data yang valid direkam kedalam komputer sebagai data SIM

SIM KMW melakukan penggabungan data laporan perkembangan BKM, KSM dan masyarakat untuk dibuat laporan rekapitulasi, analisis data dan hasilnya diserahkan kepada RM

Informasi yang diterima dari KMW diintegrasikan oleh RM, dikompilasi, diserahkan kepada KMP, dikompilasi dan informasinya didistribusikan kepada para pelaku di tingkat pusat.

Pemanfaatan informasi yang berbasis SIM untuk mendukung pengambilan keputusan, serta untuk pelayanan data dan informasi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

KSM, BKM

Keputusan

Masyarakat

Keputusan

Data

Data

Tim Fasilitator

Ya

Keputusan

Data SIM

Valid ?

Verifikasi

Koordinator Kota

Pengambilan Keputusan

Arsip

Analisis & Monitoring

Data SIM

KMW

RM


Analisis & Monitoring

Data SIM & Informasi

Mekanisme Pengumpulan dan Pengolahan Data

Sumber Data

BKM

Diagram 5.2.


Informasi Akurat

Data SIM & Informasi

KMP


Pelaku di Tingkat Pusat

Diagram 5.3 Disain SIM P2KP: Database Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM)


169

Diagram 5.4 Proses Pengolahan Data Laporan Keuangan P2KP dan Replenishment

170

Pedoman Teknis

Diagram 5.5 Sistem Peringatan Dini (Alert System )


171

Pedoman Teknis P2KP II

Bab VI Strategi Terminasi Proyek (Exit Strategy)

BAB VI STRATEGI TERMINASI PROYEK (Exit Strategy) 6.1.

Dasar Pemikiran Pendampingan yang diberikan KMW ataupun fasilitator kepada masyarakat serta stakeholders lokal hanya akan berlangsung selama 24 bulan. Selama dua tahun proses pendampingan, KMW serta fasilitator harus berupaya membantu masyarakat dan stakeholders lokal melaksanakan berbagai kegiatan P2KP. Selama itu pula para pendamping harus berupaya untuk melakukan penanaman dan pelembagaan visi, misi, prinsip serta nilai-nilai dasar P2KP melalui kader masyarakat setempat maupun berbagai kelembagaan lokal yang dibentuk dalam P2KP, seperti BKM, UPK, KSM, serta Forum BKM yang bersifat ad-hoc. Melalui kader masyarakat serta berbagai kelembagaan lokal pula, usaha-usaha penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat menjadi suatu gerakan dari, oleh dan untuk masyarakat, yang didukung oleh pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Salah satu tolok ukur keberhasilan proyek P2KP adalah apabila proses pendampingan selesai, usaha-usaha penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat sendiri yang bersendikan visi, misi, prinsip serta nilai P2KP tetap berjalan. Sebaliknya, apabila semua kegiatan penanggulangan kemiskinan ikut berhenti seiring dengan selesainya proyek serta selesainya proses pendampingan, dapat dikatakan bahwa P2KP telah gagal untuk memberdayakan masyarakat dan stakeholdes lokal itu sendiri. Dengan demikian, strategi pelestarian kegiatan menjadi sangat penting untuk terus senantiasa tercermin secara melekat/inheren pada semua langkah pentahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan P2KP, sejak tahap awal hingga tahap akhir P2KP.

6.2. Pengertian Exit strategy bermakna utama pada upaya menjamin kelestarisan dan keberlanjutan program, keuangan dan kelembagaan P2KP dengan berorientasi pada penyiapan kemandirian masyarakat sejak tahap awal proyek hingga berakhirnya proyek P2KP. Fase terminasi sebagai bagian integral dari exit strategy adalah tahapan akhir dari rangkaian proses pendampingan yang dilakukan konsultan (KMW) bersama Fasilitator. Pada fase terminasi, KMW beserta Fasilitatornya mulai memasuki masa persiapan akhir menjelang waktu selesainya tugas pendampingan.

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

VI-

1



6.3. Tujuan Tujuan penyiapan Exit Strategy dalam P2KP adalah memastikan bahwa program P2KP akan terus berlangsung sebagai suatu proses pembangunan berkelanjutan, yang mengakar dan menjadi sebuah gerakan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan di wilayahnya, setelah masa proyek P2KP berakhir. Proses Pembangunan Berkelanjutan, “Sustainable Development”, adalah suatu proses pembangunan yang berlangsung terus-menerus, berasal atas prakarsa atau inisiatif masyarakatnya karena adanya dorongan atau motivasi perubahan menuju situasi yang lebih baik dan lebih baik lagi, untuk kesejahteraan sekarang dan pertimbangan kemakmuran bagi geneasi yang akan datang.

6.4. Persoalan-persoalan Penting Pelestarian P2KP Sebagai bagian integral proyek, maka exit strategy bermakna bahwa semua aktivitas pendampingan, sejak tahap awal hingga menjelang berakhirnya proyek P2KP, akan selalu berorientasi untuk lebih menjamin pelestarian/sustainability P2KP. Oleh karena itu, beberapa isu kritis dan persoalan penting pelestarian P2KP harus senantiasa diperhatikan selama proses pendampingan pelaksanaan P2KP secara menyeluruh. Isu kritis dan persoalan penting pelestarian P2KP tersebut, adalah sebagai berikut: a) Pendekatan Partisipatif. Partisipasi aktif masyarakat dapat terwujud apabila semua lapisan masyarakat diberikan kesempatan untuk ambil bagian sesuai dengan kemampuan masingmasing. Akibat dari peran serta masyarakat, maka mereka akan merasa memiliki program tersebut, dan pada gilirannya mereka akan berusaha mempertahankan dan bahkan memperbaiki kinerja dari program tersebut. Perlu diingatkan bahwa salah satu prinsip P2KP adalah prinsip partisipasi. Oleh karenanya prinsip ini harus tercermin dalam setiap langkah pentahapan yang dilakukan konsultan dalam proses pendampingan pada masyarakat, baik proses sosialisasi, pembentukan kelembagaan, perencanaan, pelaksanaan sampai proses penilaian kinerja kelembagaan lokal tersebut. b) Berorientasi pada Pembangunan Kesadaran Kritis Masyarakat Perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dan mandiri dalam menyelesaikan masalah-masalah dihadapinya, tidak akan mungkin terwujud apabila pelaksanaan kegiatan-kegiatan P2KP hanya dilakukan dengan pendekatan formalitas dan instan. Perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas tersebut hanya dapat dilakukan apabila senantiasa diawali dengan proses penyadaran masyarakat mengenai substansi kegiatan tersebut. Sehingga masyarakat benar-benar memahami apa, mengapa, untuk apa dan bagaimana kegiatan tersebut dilakukan. c) Integrasi dan Sinkronisasi dengan Proyek/Kegiatan lain. Proyek P2KP bukan merupakan proyek yang eksklusif, namun harus melakukan integrasi atau setidak-tidaknya sinkronisasi dengan program-program lain, baik itu proyek dengan visi dan misi sejenis yang dilakukan oleh pihak lain maupun program-program yang dilakukan oleh Pemerintah daerah. Dalam rangka integrasi dan sinkronisasi ini, keberadaan Forum BKM menjadi cukup strategis. Dengan demikian diharapkan pendamping-pendamping atau konsultan pelaksana dapat

VI - 2




mengambil inisiatif yang konkrit agar forum BKM dapat dibentuk secara organik dan berfungsi secara optimal.

d) Pelibatan Pemerintah Daerah sejak Awal. Tidak dilibatkannya secara tegas unsur pemerintah lokal dalam pelaksanaan P2KP akan menyebabkan Pemerintah lokal merasa kurang mempunyai peranan dalam P2KP, sehingga bersikap agak skeptis terhadap keberlanjutan proyek setelah masa pendampingan konsultan selesai. Mereka merasa semuanya ditangani oleh konsultan padahal, tidaklah demikian semangat dan substansi dari P2KP. Pada pelaksanaan P2KP saat ini, Pemerintah Daerah sebagai pemilik wilayah perlu lebih dilibatkan secara lebih nyata tanpa harus melakukan intervensi yang tidak perlu. Konsultan pelaksana perlu melakukan identifikasi peran-peran yang dapat dilakukan oleh Pemerintah tingkat Kelurahan hingga Kabupaten/Kota. e) Membuka Akses/Hubungan dengan Sumberdaya Setempat sejak Awal. Pada pelaksanaan P2KP tahap I, dapat dikatakan identifikasi serta bangunan akses ke sumber daya setempat dilakukan cukup terlambat. Pada pelaksanaan P2KP selanjutnya identifikasi serta pembukaan jaringan ini harus dimulai sejak awal. Karena ternyata cukup banyak lembaga, instansi, asosiasi, perusahaan, yang dapat dijajagi serta dikembangkan kemungkinan kerjasamanya dengan kelembagaan lokal yang dibangun oleh P2KP. Berbagai sumber daya tersebut bergerak diberbagai bidang seperti: pelayanan keuangan, pelatihan, pengembangan usaha mikro, promosi, pemasaran, peningkatan kualitas produk, kemitraan dan lainnya. f) Transformasi Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap. Dalam prosesnya selama masa mendampingi masyarakat, harus terjadi proses transformasi baik itu menyangkut pengetahuan, ketrampilan serta sikap dari pelaku umumnya dan para konsultan khususnya, kepada masyarakat umumnya dan kepada kelembagaan lokal pada khususnya. Dengan proses transformasi maka kecakapan masyarakat hal meningkat, pengetahuan bertambah, Nilai-nilai tertanamkan dan terhayati, sehingga diharapkan dapat terefleksikan dalam tindakan nyata. Dengan demikian, setelah pendamping pergi, roda kegiatan tetap berjalan karena masyarakat telah siap untuk mengambil alih semua peran dan fungsi konsultan.

6.5.

Indikator Keberlanjutan P2KP Beberapa hal yang merupakan indikator (tanda-tanda) keberlanjutan dari P2KP ialah: a) Terjadinya perubahan prilaku secara kolektif dari semua pihak (stakeholders) yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip P2KP. Pelaksanaan komponen pemberdayaan atau pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong terjadinya perubahan perilaku secara kolektif dari semua pelaku pembangunan lokal (local stakeholders), yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip P2KP. Adapun indikator keberlanjutan dari perubahan perilaku secara kolektif tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:


VI-

3


• • •

•

•

•


Penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab parsial, baik pemerintah saja atau masyarakat saja. Peran pemerintah bergeser dari service provide menjadi “fasilitator warga”nya. Tumbuhnya paradigma pembangunan lokal yang bertumpu pada potensi serta kemandirian yang dimilikinya sendiri, dan mengurangi mental ketergantungan pada pihak luar (mental meminta bantuan). Perencanaan partisipatif menjadi pola yang berlaku dan melembaga di masyarakat setempat, dimana proyek yang dilaksanakan memiliki ciri : Lebih mengutamakan kebutuhan nyata dan strategis yang tumbuh berdasarkan prakarsa atau inisiatif masyarakat (Community Driven). Lebih mengutamakan pemecahan masalah yang bottom up daripada pengambilan keputusan yang top down. Lebih mengedepankan model pendekatan pembangunan partisipatif, dimulai dari pelembagaan proses penyusunan rencana program oleh masyarakat (participatory planning). Kader-kader masyarakat mampu berperan memfasilitasi masyarakat dan mampu menjadi penggerak dinamika masyarakat setempat dalam rangka mengokohkan kemandirian serta keberlanjutan kelembagaan, keuangan dan program penanggulangan kemiskinan diwilayahnya. Kelembagaan masyarakat yang terbentuk dalam P2KP (BKM, KSM, dan Forum BKM) mampu berperan menjadi wadah perjuangan aspirasi dan suara masyarakat miskin serta mampu menjadi motor penggerak dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai kemanusiaan serta nilai-nilai kemasyarakatan.

Keberadaan serta kinerja kader masyarakat maupun kelembagaan masyarakat tersebut sangat strategis dan vital dalam pelaksanaan P2KP, sehingga dapat mempengaruhi keberlanjutan atau penghentian pelaksanaan P2KP di wilayah tersebut selama masa proyek P2KP. Pemerintah dapat saja membatalkan pelaksanaan P2KP bila di wilayah tersebut tidak terdapat kader masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang ditetapkan P2KP. Selain itu, Pemerintah setidak-tidaknya dapat menangguhkan dan/atau membatalkan pembayaran alokasi bantuan dana P2KP di wilayah itu, apabila kinerja kader-kader masyarakat serta kelembagaan masyarakat yang ada tidak sesuai dengan prinsip, nilai dan ketentuan P2KP.

b) Terjadinya suatu gerakan di masyarakat berdasarkan “kebersamaan” untuk menanggulangi persoalan kemiskinan di wilayahnya. Pelaksanaan komponen Bantuan Langsung Masyarakat Kelurahan (BLM) diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kemampuan dan gerakan kebersamaan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip P2KP. Adapun indikator keberlanjutan dari gerakan kebersamaan masyarakat tersebut, antara lain adalah sebagai berikut: 1. Mendorong kegiatan aksi konkrit berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kebersamaan dalam penanggulangan kemiskinan. • Mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan kesadaran, terjadinya diseminasi informasi, dan mengembangkan pengetahuan luas mengenai best practices. • Menarik masyarakat (stakeholders) menjadi peduli orang miskin, atau peduli persoalan-persoalan kemiskinan di wilayahnya.

VI - 4



•


Mendorong masyarakat menjadi lebih lebih dinamis, berinisiatif, dan mampu meningkat keswadayaan serta kemandiriannya.

2. Mendorong terjadinya mobilisasi sumberdaya lokal baik berupa SDM, kelompok-kelompok peduli, penyertaan modal, penggalangan dana, bahkan melalui kontrol sosial untuk program-program penanggulangan kemiskinan. •

Terjadinya keberlanjutan pengelolaan keuangan melalui pinjaman bergulir, apabila masyarakat memutuskan dalam Pronangkis-nya bahwa sebagian dana BLM dimanfaatkan sebagai dana bergulir untuk program pinjaman bergulir. ‘Membantu memberikan berbagai opsi bentuk kelembagaan UPK untuk masa yang akan datang, hubungannya dengan BKM, dan membantu menghubungkan UPK dengan berbagai sumberdaya setempat yang ada, baik dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia maupun kerjasama financial.’

i.

Melakukan publikasi dan kampanye terhadap akuntabilitas publik dari lembaga BKM dan UPK nya. ‘Memastikan bahwa paling tidak 75% dari penduduk warga kelurahan tahu dan paham akan keberadaan P2KP di wilayahnya. Jumlah warga yang mengetahui serta memahami keberadaan P2KP akan sangat mempengaruhi fungsi kontrol masyarakat terhadap kelembagaan lokal yang ada seperti BKM, UPK maupun KSM. ‘Memperkuat Rembug warga masyarakat keluruhan dengan Mendorong masyarakat untuk memilih wakil-wakil utusannya berdasarkan kriteria yang ditetapkan bersama dan sesuai dengan prinsip serta nilai-nilai P2KP.’ ‘Mendorong 5 – 15 orang di luar struktur BKM yang peduli terhadap pelaksanaan P2KP di kelurahannya untuk secara sukarela membentuk “BKM wacht” atau pemerhati/pemantau P2KP.’

Keputusan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pinjaman bergulir, harus diimbangi dengan kemampuan mengelola kegiatan sesuai dengan kaidah-kaidah standar pinjaman bergulir yang ditetapkan P2KP. Hal ini dimaksudkan agar dana bergulir untuk pinjaman bergulir tersebut dapat terus berkembang, bukan sebaliknya malah semakin berkurang. Apabila terjadi kondisi dimana kegiatan pinjaman bergulir di suatu kelurahan dinilai tidak berkembang dengan benar dan berpotensi akan menyebabkan berkurangnya modal yang ada, maka Pemerintah berhak melikuidasi kegiatan pinjaman bergulir di kelurahan bersangkutan dan mengalihkannya pada kegiatan stimulan yang menyentuh langsung kebutuhan nyata masyarakat miskin setempat.

c) Terjadinya kemitraan sinergi antara pemerintah – masyarakat – kelompok peduli dalam berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Pelaksanaan kegiatan komponen Pemberdayaan Masyarakat juga diperluas dengan pembentukan dan penguatan Forum BKM sebagai salah satu upaya dalam rangka mendorong tumbuhnya kemitraan/sinergi antara pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli dalam berbagai kegiatan penanggulangan


VI-

5



kemiskinan di wilayahnya. Adapun indikator keberlanjutan dari kemitraan/sinergi stakeholders lokal tersebut, antara lain adalah sebagai berikut: 1. Melibatkan lebih banyak dan lebih luas berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders), terutama pemerintah setempat, kelompok-kelompok peduli (seperti; LSM, Perguruan Tinggi, dll) serta masyarakat setempat. • Tumbuhnya kerjasama dan kemitraan antar berbagai pihak yang berke-pentingan (stakeholders) dalam program penanggulangan kemiskinan, khususnya kemitraan antara BKM (organisasi masyarakat akar rumput) dan Dinas-dinas kota/kabupaten setempat. • Terintegrasinya P2KP dengan program / proyek lain, terutama yang berasal dari pendanaan pemerintah daerah (APBD) dalam rangka perkuatan program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. 2. Pelembagaan keterpaduan antara Pronangkis yang disusun masyarakat dengan Program dinas/instansi yang disusun melalui APBD setempat. 3. Pelibatan kelembagaan masyarakat (BKM, KSM dan forum BKM) dalam proses peyusunan program pemerintah daerah, melalui mekanisme Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang).

d) Terjadinya beberapa contoh yang baik (best practices) untuk menjadi model yang dapat direplikasi dan didiseminasikan kepada kelompok / warga lain. Contoh-contoh yang baik (best practice) diinventarisasi secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Kegiatan ini merupakan bagian dari sistem penghargaan dan sanksi dalam P2KP. Karena itu, P2KP akan memberikan insentif/reward tertentu bagi masyarakat yang mampu menunjukkan kinerja yang berprestasi.

e) Terjadinya suatu mekanisme “kontrol sosial” di masyarakat untuk terus memelihara dan mengembangkan P2KP. Kontrol sosial menjadi aspek penting dalam pelaksanaan P2KP, khususnya pada penerapan prinsip-prinsip P2KP. Kontrol sosial dibangun baik antar masyarakat, maupun masyarakat dengan stakeholders lainnya. Sehingga kontrol sosial dapat berkaitan dengan pelaksanaan P2KP maupun dengan peran dan program serta kebijakan pihak-pihak terkait yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum dan kepentingan masyarakat.

6.6.

Fase Penyiapan Terminasi 6.6.1. Pengertian Fase terminasi merupakan bagian dari exit strategy yang dapat dipahami sebagai suatu fase untuk mengkaji dan memperkuat pendampingan dalam rangka lebih menjamin agar indikator keberlanjutan P2KP dapat dicapai. Fase penyiapan terminasi dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan menjelang berakhirnya masa proyek P2KP.

VI - 6




6.6.2. Prinsip Dasar Fase Terminasi Beberapa prinsip dasar penyiapan terminasi yang perlu mendapatkan perhatian dari konsultan (khususnya KMW), yang rentang waktunya paling tidak 6 bulan menjelang berakhirnya masa pendampingan, meliputi : a. Memastikan bahwa kehandalan mekanisme, sistem operasi dan prosedur yang selama ini telah dijalankan P2KP dapat terus berlangsung di masyarakat. b. Menyiapkan orang-orang atau lembaga (melalui proses capacity building) yang ada di wilayah kerja KMW, sehingga mereka dapat memahami, mau berpartisipasi, dan mampu melestarikan maupun mengembangkan P2KP. c. Peran-peran yang selama ini dilakukan oleh KMW beserta fasilitator kelurahan selama pendampingan ke masyarakat maupun lembaga-lembaga masyarakat yang ada secara berangsur harus ditransformasikan ke pelaku-pelaku setempat. 6.6.3. Langkah-Langkah Penyiapan Fase Terminasi a) Evaluasi Partisipatif P2KP Di Tingkat Kelurahan 1. Prakondisi yang harus selesai dilakukan KMW & FK nya : • Telah selesai melakukan penilaian kinerja BKM dengan instrumen baku (di Panduan Umum P2KP), menganalisisnya, dan membuat tabulasinya, sehingga dapat diketahui berapa BKM yang telah berfungsi optimal, berapa BKM yang masih memerlukan pendampingan yang intensif, serta menyusun rancangan strategi pendampingan khusus dalam rangka meningkatkan kinerja BKM yang masih lemah sesuai dengan masalah yang dihadapi BKM. • Telah selesai mendorong BKM untuk melakukan audit diri oleh Kantor Akuntansi Publik (KAP), mentabulasi hasil serta menyusun rancangan strategi pendampingan sesuai dengan permasalahan yang ada. • Telah selesai melakukan penilaian kinerja KSM dengan instrumen yang ada, memetakan permasalahan serta memberikan pendampingan bersama dengan kader masyarakat dan UPK/BKM 2. Melakukan Lokakarya Refleksi di BKM (tingkat kelurahan) dengan mengundang KSM, Tokoh Masyarakat, perangkat kelurahan, dan lembagalembaga sosial masyarakat yang ada. Agendanya adalah : • •

•

Menelusuri kembali perjalanan P2KP sejak awal hingga saat terakhir ini. Melakukan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) bersama-sama peserta lokakarya secara partisipatif dan mendokumentasikan hasil-hasilnya. Menyusun perencanaan strategis (strategic plan) bagi pemeliharaan dan pengembangan P2KP di masyarakat, sekurang-kurangnya mencakup strategi-strategi: Penguatan kembali kelembagaan lokal Perluasan program oleh masyarakat, baik dari lingkup/bidang garapan mapun aktor yang terlibat (pemerintah lokal dan kelompok peduli)


VI-

7



Mobilisasi (polling) sumber daya lokal, baik dari segi permodalan (kapital) melalui penggalangan dana peduli kemiskinan, serta menghimpun relawan-relawan yang memiliki kepedulian dan/atau keahlian untuk membantu pemberdayaan masyarakat miskin.

b) Melakukan Penguatan Kembali Kelembagaan Lokal Penguatan kembali kelembagaan lokal dilakukan oleh KMW beserta fasilitator kelurahan berdasarkan hasil-hasil dan masukan dari lokakarya refleksi sebelumnya. Pokok-pokok perhatian diberikan KMW pada : •

•

• •

•

Memastikan bahwa BKM, UPK, KSM, dan Kader Masyarakat telah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengelola P2KP di kemudian hari tanpa pendampingan FK dan KMW. Memastikan bahwa proses perguliran atau pergantian pengurus organisasi (BKM/UPK/KSM dll) di kemudian hari tidak akan membawa dampak terhadap menurunnya kinerja pelayanan. Memastikan bahwa kehandalan mekanisme atau Sistem Operasi dan Prosedur pengelolaan P2KP di masyarakat sudah berjalan dengan baik. Menyusun strategi konsultasi dan pengaduan pasca terminasi, untuk mengantisipasi kemungkinan permasalahan yang timbul paska pendampingan dari KMW dan fasilitator kelurahan. Hal-hal yang dapat dikembangkan misalnya: klinik konsultasi melalui Kelompok Peduli (LSM, Perguruan Tinggi, Orang-orang Peduli, bahkan Lembaga ‘ex’ KMW tersebut). Menginformasikan dan mensosialisasikan mekanisme konsultasi serta pengaduan paska terminasi ke masyarakat, pemerintah dan pelaku lainnya

c) Perluasan Program Oleh Masyarakat P2KP dimaksudkan sebagai upaya mendorong seluruh komponen masyarakat agar peduli dan mampu menanggulangi persoalan kemiskinan di wilayahnya. Paska terminasi (paska proyek P2KP) diharapkan masyarakat mampu memperluas program-program penanggulangan kemiskinan atas prakarsa masyarakat sendiri. Dengan demikian P2KP ini nantinya menjadi program masyarakat yang terbuka. Untuk itu, dalam penyiapan fase terminasi ini diharapkan KMW dapat mendorong : • Keterlibatan lebih banyak dan lebih luas berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders), terutama pemerintah kelurahan, pemerintah kota/kabupaten dan kelompok-kelompok keahlian (Technical Service Organizations – TSOs) seperti; LSM, Perguruan Tinggi, Kelompokkelompok Masyarakat Peduli setempat. • Perluasan lingkup program atau bidang garapan, dengan menumbuhkan prakarsa masyarakat dan berbagai pihak untuk mengembangkan berbagai program atau kegiatan aksi konkrit berdasarkan nilai-nilai dan prinsipprinsip kebersamaan dalam penanggulangan kemiskinan. • Menumbuhkan kerjasama dengan donatur atau lembaga-lembaga/ organisasi setempat untuk mengembangkan program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya, antara lain seperti: Program pertanggungan biaya kesehatan untuk keluarga miskin Program beasiswa anak sekolah untuk keluarga miskin VI - 8




Program kredit perbaikan atau sewa rumah untuk keluarga miskin, dll d) Penggalangan (Polling) Sumber Daya Lokal Penanggulangan kemiskinan sesungguhnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab pemerintah atau masyarakat saja. Untuk itu semua komponen masyarakat perlu didorong menjadi lebih lebih dinamis, berinisiatif, dan mampu meningkat keswadayaan serta kemandiriannya. Dalam penyiapan fase terminasi, maka KMW perlu mendorong terjadinya mobilisasi sumberdaya lokal baik berupa SDM maupun mobilisasi sumberdaya kapital (modal). 1. Penggalangan sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan cara : • Menggalang kelompok-kelompok peduli (LSM, Organisasi Sosial setempat, Warga Peduli, dll) yang kelak dapat menyumbangkan waktu, pemikiran, dan tenaganya untuk kegiatan konsultasi/bantuan teknis berdasarkan kompetensi keahlian masing-masing. Hubungan kerjanya dikembangkan dengan basis relawan (volunteer). 2. Penggalangan sumberdaya kapital (modal) dapat dilakukan melalui: • Menggalang dana peduli, dari donatur, pengusaha atau perusahaan setempat, organisai sosial yang ada, bahkan dari sumbangan dana pemerintah daerah. • Melakukan kerjasama / kemitraan antara KSM yang ada dengan mitra usaha atau mitra kerja lainnya melalui upaya-upaya bantuan modal maupun penyertaan modal, • Memelihara terjadinya keberlanjutan (sustainability) pengelolaan keuangan melalui pinjaman bergulir dengan membantu menghubungkan UPK dengan berbagai sumberdaya setempat yang ada, baik dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia, pemupukan modal, maupun kerjasama pembiyaan. e) Mengintegrasikan P2KP dengan Program Lainnya Keterbatasan kapital dan lingkup program yang dapat didanai melalui P2KP menjadi pendorong untuk mengintegrasikan P2KP dengan program/proyek lain, terutama yang berasal dari pendanaan pemerintah daerah (APBD) dalam rangka perkuatan program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah : • Mempromosikan program-program penanggulangan kemiskinan yang direncanakan bersama masyarakat pada pihak-pihak lain (pemerintah dan non-pemerintah) untuk mendapat dukungan sponsor (pendanaan). • Mengkoordinasikan program-program masyarakat dengan program/proyek sejenis yang ada atau tengah berlangsung di wilayah setempat. • Menyalurkan usulan program/kegiatan yang tidak dapat didanai oleh swadaya masyarakat maupun P2KP kepada alternatif sumber-sumber pendanaan lainnya melalui mekanisme perencanaan bottom up yang ada seperti : Rakorbang UDKP (Unit Daerah Kerja Pembangunan) Kecamatan, atau Rakorbang Kota / Kabupaten.


VI-

9



f) Mengembangkan Media Informasi Warga Media informasi warga perlu dikembangkan dengan basis keswadayaan dan ditumbuhkan karena adanya kesadaran untuk terus membuka informasi dan menjalin komunikasi antar masyarakat sendiri. Beberapa alternatif bentuk media yang mungkin dikembangkan adalah: koran/buletin warga, papan pengumuman, atau majalah dinding. Media komunikasi warga yang dapat dikembangkan sifatnya sederhana namun memiliki efektifitas cukup baik untuk capaian tujuan berikut : •

Menarik perhatian masyarakat secara perorangan maupun lembaga (stakeholders) untuk menjadi lebih peduli orang miskin, atau lebih peduli persoalan-persoalan kemiskinan di wilayahnya. Memastikan bahwa paling tidak 75% dari penduduk warga kelurahan tahu dan paham akan keberadaan P2KP di wilayahnya. Jumlah warga yang mengetahui serta memahami keberadaan P2KP akan sangat mempengaruhi fungsi kontrol masyarakat terhadap kelembagaan lokal yang ada seperti BKM, UPK dan KSM.

•

•

Mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan kesadaran, terjadinya diseminasi informasi, dan mengembangkan pengetahuan luas mengenai best practices (Contoh-contoh yagn baik). Melakukan publikasi dan kampanye terhadap akuntabilitas publik dari lembaga masyarakat yang ada, terutama BKM dan UPK nya.

g) Mendorong Kontrol Sosial Warga Kontrol sosial warga perlu ditumbuhkan untuk menjaga konsistensi program pada upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya, memelihara kelangsungan P2KP, dan terus menerus terjadinya upaya-upaya perbaikan terhadap mekanisme atau sistem operasi/prosedur yang tengah dijalankan. Untuk mendorong kontrol sosial warga dapat dilakukan melalui: • Mendorong kontribusi dan keterlibatan banyak pihak dalam berbagai program/kegiatan P2KP, terutama yang berasal dari masyarakat setempat. • Mendorong beberapa orang di luar struktur BKM yang peduli terhadap pelaksanaan P2KP di kelurahannya untuk secara sukarela membentuk kelompok “P2KP watch” atau pemerhati/pemantau P2KP. • Mendorong terus terjadinya perluasan informasi kepada masyarakat luas melalui berbagai media. • Secara periodik melakukan evaluasi kinerja program yang diselenggarakan secara terbuka dan partisipatif dengan melibatkan banyak pihak (tidak hanya para pelaku P2KP saja).

h) Terus Mendorong Terjadinya Perubahan Prilaku Kolektif Pada akhirnya, semua pihak secara konsisten terus mendorong terjadinya perubahan-perubahan prilaku yang lebih berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, kejujuran dan keadilan, yang dimulai dari individuindividu, kelompok-kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga. Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah tersebut di atas dapat dilihat pada Bagan 6-1: Langkah-langkah penyiapan fase terminasi

VI - 10




Bagan 6-1: Langkah-Langkah Penyiapan Fase Terminasi

Evaluasi Partisipatif P2KP Tkt. Kelurahan (Refleksi) : SWOT ANALYSIS STRATEGIC PLANING

Perluasan Program oleh Masyarakat (Terbuka):

Polling Sumberdaya Lokal :

LINGKUP / Bidang garapan AKTOR – (Pemerintah Lokal & Kelompok Peduli )

MODAL – (Penggalangan Dana Peduli)

Integrasi P2KP dengan Program Lainnya

SDM – (Himpunan Relawan Warga)

Media Informasi Warga

Kontrol Sosial dari Warga (P2KP Watch)

Penguatan Kembali Kelembagaan Lokal (BKM/UPK) Kehandalan mekanisme & sistem prosedur Konsultasi & Pengaduan Peran dan fungsi serta tugas dan kewajiban Suksesi lancar

Nilai-Nilai dan Prinsip: Kejujuran dan Keadilan (akuntabilitas) Kebersamaan (Solidaritas) Contoh Baik (Best Practices) Demokratis, Partisipatif, dan Transparan

Terjadinya Perubahan Prilaku Kolektif “Gerakan Masyarakat” yang didasari nilai Kebersamaan - Pemerintah - Masyarakat - Kelompok Ahli

Untuk Penanggulangan Kemiskinan


VI-

11



6.6.4. Transformasi Peran Pendampingan KMW dan Fasilitator ke Masyarakat Pelestarian dan keberlanjutan P2KP dapat dicapai manakala setelah KMW dan fasilitator menyelesaikan pendampingannya, proses dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tetap berjalan lancar di wilayah tersebut. Dengan demikian, sangat penting bagi KMW dan fasilitator untuk mentransformasikan peran-peran pendampingannya kepada masyarakat, sehingga kelak masyarakat akan mampu mengelola sendiri kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan dimaksud. Gambaran mengenai transformasi peran pendampingan tersebut, dapat dilihat pada Tabel 6-1: Transformasi peran pendampingan di bawah ini. Tabel 6-1: Transformasi Peran Pendampingan Transformasi Peran Pendampingan KMW dan FK ke Masyarakat No 1

2

3

4

5

6

7

VI - 12

Peran KMW dan Fasilitator dimasa Pendampingan

Transformasi Peran Paska Pendampingan KMW dan Fasiltator

KMW melakukan peningkatan kapasitas Kader Masyarakat pada setiap Kelurahan sasaran dengan memberikan pelatihanpelatihan dan pendampingan.

• Kader masyarakat mendapat peningkatan kapasitasnya melalui pengalaman yang diperolehnya sendiri. • KMW dan Bappeda mendorong serta memfasilitasi Kader Masyarakat untuk ikut- dalam kesempatan pelatihanpelatihan yang ada dan diselenggarakan berbagai pihak. • Kelompok-kelompok peduli secara sukarela melatih atau memfasilitasi Kader untuk meningkatkan kemampuannya. Forum BKM mampu berjalan dengan keswada-yaannya atas partisipasi anggotanya dan mampu bermitra dengan pihak lain, baik pemerintah maupun non pemerintah. Sosialisasi kepada perangkat kelurahan/ desa dan masyarakat sasaran program dapat berlangsung terus menerus karena interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. Kelompok-kelompok peduli atau warga secara sukarela melatih atau memfasilitasi untuk meningkatkan kemampuan BKM maupun Unit-unitnya sehingga dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan perencanaan dan pengendalian program di wilayahnya. Tata kerja dan aturan main di antara para pelaku di lingkup kelembagaan masyarakat lokal (BKM – KSM) sudah dapat berjalan baik, sedangkan untuk penyempurnaanpenyempurnaan dapat dilakukan sendiri oleh mereka melalui rembug-rembug yang disepakati bersama. Peran Fasilitator mendorong partisipasi masyarakat, kemudian menjadi peran Kader masyarakat, termasuk pula dalam membimbing masyarakat tentang pengoperasian, pemeliharaan serta pembangunan prasarana lingkungan. Peran Fasilitator membimbing masyarakat di dalam mengembangkan usaha ekonomi kecil, diambil alih oleh Kader Masyarakat bersama kelompok atau masyarakat peduli yang ada di wilayahnya.

KMW memfasilitasi pembentukan Forum komunikasi antar BKM (Forum BKM)

KMW dan Fasilitator melaksanakan sosialisasi kepada perangkat kelurahan/desa dan masyarakat sasaran program. Memberikan bantuan teknik dan non-teknik kepada BKM maupun KSM dalam mengembangkan pelaksanaan peran dan fungsinya.

Membangun tata kerja dan aturan main di antara para pelaku di lingkup kelembagaan masyarakat lokal (BKM – KSM), termasuk di dalamnya tata cara pengambilan keputusan yang efektif dan sistem penanganan masalah maupun pengaduan. Fasilitator mendorong partisipasi masyarakat baik dalam pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, sosial ekonomi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, maupun dalam kegiatan pemeliharaannya. Fasilitator membimbing dalam mengembangkan kecil.

masya-rakat di usaha ekonomi




Transformasi Peran Pendampingan KMW dan FK ke Masyarakat No 8

9

10

11

Peran KMW dan Fasilitator dimasa Pendampingan

Transformasi Peran Paska Pendampingan KMW dan Fasiltator

Fasilitator mendorong partisipasi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja kelembagaan lokal (utamanya BKM – UPK) yang telah berhasil dibentuk sesuai dengan koridor P2KP.

Peran fasilitator mendorong partisipasi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja kelembagaan lokal (terutama BKM – UPK) menjadi tanggung jawab semua pihak, namun secara periodik BKM melakukan evaluasi bersama terhadap kinerja kelembagaannya.

Fasilitator melakukan koordinasi dan sosialisasi pada seluruh pihak terkait di wilayah kerja masing-masing, yaitu Pemerintah Daerah, LSM lokal, lembaga masyarakat dan masyarakat di lokasi sasaran. Fasilitator melakukan koordinasi dan konsultasi seluruh kegiatannya ke KMW. Fasilitator melakukan monitoring dan supervisi terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan P2KP dengan membuat laporan yang didasarkan pada data SIM sebagaimana sistem yang telah ada dan disempurnakan oleh KMP. KMW melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Senior Fasilitator, Fasilitator, BKM, UPK dan KSM. Kegiatan supervisi meliputi beberapa hal sebagai berikut : • Melakukan kunjungan secara berkala ke lokasi sasaran.

• Memberikan arahan dan bimbingan teknis kepada Senior Fasilitator, Fasilitator, BKM, UPK dan KSM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

12

13

14

15

16

KMW dan fasilitator menyebarluaskankan informasi P2KP kepada masyarakat.

Fasilitator memfasilitasi diskusi masyarakat tentang kebutuhan, potensi dan kendala yang ada serta membantu menyeleksi masalah-masalah utama serta mencari pemecahannya. Fasilitator mendorong perorangan dan keluarga miskin untuk membentuk KSM dalam rangka memanfaatkan bantuan P2KP.

Tugas fasilitator untuk melakukan koordinasi kepada berbagai pihak kemudian menjadi kewajiban dan tugas rutin pengurus BKM serta kader-kader masyarakat.

Menjadi tanggung jawab sekretaris BKM yang lebih didasarkan pada kebutuhan untuk terus mendokumentasikan dan mengadministrasikan dengan tertib semua perkembangan yang terjadi di wilayahnya sebagai bagian dari perangkat monitoring dan evaluasinya. • Peran KMW dalam melakukan supervisi ter-hadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Kader Komunitas, BKM, UPK dan KSM kemudian diambil alih oleh perangkat pemerintah daerah, tanpa bermaksud untuk melakukan intervensi. • Bappeda bersama aparat teknis kedinasan atau perangkat kecamatan melakukan kunjungan berkala ke lokasi sasaran, dan memberikan bimbingan teknis, sesuai kebutuhan, kepada Kader Masyarakat, BKM, UPK dan KSM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyebarluasan informasi mengenai P2KP dan segala kemajuannya kemudian lebih banyak diperankan oleh Media komunikasi warga yang dikembangkan secara swadaya. Kader Masyarakat bersama pengurus BKM maupun perangkat kelurahan akan lebih banyak memfasilitasi diskusi-diskusi atau rembug-rembug warga. Kader Masyarakat dan pengurus BKM akan lebih berperan dalam mendorong perorangan dan keluarga miskin untuk membentuk KSM dalam rangka berpartisipasi dalam P2KP. Kader dan kelompok peduli membantu KSM menyiapkan usulan kegiatan yang dipilih, termasuk juga membantu UPK/BKM menghimpun dan menyeleksi usulan KSM.

Fasilitator membantu KSM menyiapkan usulan berbagai kegiatan yang dipilih. Fasilitator membantu UPK/BKM dalam menghimpun dan menyeleksi usulan KSM. KMW dan Fasilitator menumbuhkan kader- Kelompok-kelompok peduli dan lembagakader masyarakat. lembaga yang ada, termasuk pemerintah daerah bertanggung jawab untuk dapat terus melahirkan kader-kader masyarakat baru di masyarakat.


VI-

13

PEDOMAN TEKNIS PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP)

Recommend Documents