MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS MENGENAI KERJASAMA DI BIDANG PENERANGAN
Dengan maksud mempererat dan
memperluas
kerjasama di
bidang
penerangan antara Republik Indonesia dengan Republik Demokrasi Rakyat Laos, Menteri Penerangan Republik Indonesia dan Menteri Penerangan dan Kebudayaan Republik Demokrasi Rakyat Laos telah mengadakan pembicaraan dalam suasana yang bersahabat dan ramah tamah dan telah mencapai suatu
Memorandum
Saling
Pengertian
sebagai berikut
Pasal 1 Kedua pihak sepakat untuk meningkatkan dan saling tukar menukar pengalaman di bidang penerangan, mencakup : a. Pertukaran kunjungan antara delegasi dan pejabat Departemen Penerangan kedua negara. b. Pertukaran inf ormas i mengenai
pembangunan
nasional
kedua
negara. c. Pertukaran informasi berkaitan dengan sistem infonnasi negara.
kedua
Pasal 2 Kedua negara sepakat akan pentingnya kerjasama di bidang latihan ~
dalam bidang media massa.
- 2 -
Pasal 3 Kedua
pihak
terbentuknya termasuk
pada prinsipnya sepakat Tata
Informasi
dan
untuk
berupaya
Komunikasi
pelaksanaan keputusan-keputusan
bagi
Dunia baru,
Konperensi
para
Menteri Penerangan Negara-negara Non-Blok (COMINAC) .
Pasal 4 Pengaturan
keuangan
bagi
pelaksanaan
Memorandum
Saling
bahan yang dipertukarkan tidak dikenakan
biaya,
Pengertian ini adalah sebagai berikut : a. Seluruh sedangkan
biaya
untuk pengiriman
bahan-bahan
tersebut
ditanggung pihak pengirim. b. Seluruh biaya yang timbul akibat perjalanan internasional para delegasi dan pejabat akan ditanggung pihak pengirim, sedangkan biaya akomodasi mereka dibebankan kepada
pihak
penerima.
Pasal 5 Kedua pihak pada prinsipnya sepakat untuk menciptakan suasana yang menguntungkan bagi badan-badan usaha di bidang penerangan dari
kedua negara untuk menjalin hubungan
kerjasama
lebih
lanjut, melalui Departemen Penerangan kedua negara.
Pasal 6 Kedua pihak
akan berusaha sebaik-baiknya untuk melaksanakan
ketetapan-ketetapan
Memorandum ini.
Suatu komite
pejabat-
pejabat senior dari Departemen Penerangan Republik Indonesia dan Kementerian Penerangan dan Kebudayaan
Repub~ik
Rakyat Laos akan dibentuk untuk membahas
dan
Demokrasi
menyelesaikan
mesalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan Memorandum ini.
- 3 -
Pasal 7 Apabila terdapat
perselisihan antara
kedua pihak yang timbul
dari penafsiran atau pelaksanaan Memorandum
Saling Pengertian
ini, akan diselesaikan melalui konsultasi atau perundingan. Pasal 8 a.
Memorandum
Saling
Pengertian
ini
mulai
berlaku
tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak,
sejak
dan
akan
ber l aku untuk dua tahun. b.
Memorandum Sal ing Pengertian
ini dapat
diakhiri
melalui
pernberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada
pihak
yang lainnya, satu tahun sebelum berakhir masa berlakunya. c. Bilamana
tidak
ada
satu
pihak
yang memberitahukan k e hendaknya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini, maka Memorandum ini akan
terus
berlaku
untuk
masa
dua tahun berikutnya. SEBAGAI BUKTI para penandatangan dikuasakan
oleh
Pemerintah
di
bawah
ini, yang telah
masing-masing
menandatangani
Memorandum Saling Pengertian ini . DIBUAT dalam duplikat di Vientiane pada hari ke delapan bulan Nopember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Laos dan Bahasa Inggris, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal
penafsiran-penaf siran
yang
berbeda
dari
Memorandum Saling Pengertian ini, maka naskah Bahasa
naskah Inggris
yang berlaku. UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS
Signed
Signed
H A R M 0 K 0
BOUNTENG VONGSAY
MENTER! PENERANGAN
ACTING MENTER! PENERANGAN DAN KEBUDAYAAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA CONCERNING THE COOPERATION IN THE FIELD OF INFORMATION
With the view to strengthening and expanding the cooperation in the field of information between the Republic of Indonesia and the Lao People's Democratic Republic, the Minister of Information of the Republic of Indonesia and the Minister of Information and Culture of the Lao People's Democratic Republic held talks in a friendly and cordial atmosphere and reached a memorandum of understanding as follows: ARTICLE I Both parties agreed to promote and to share experiences in the field of information through: a.
Exchange of visits between delegations and personnel of the Ministry of Information of both countries.
b.
Exchange of Information concerning the national development of both countries.
c.
Exchange of information regarding the information system of both countries. ARTICLE II
Both parties agreed on the importance of cooperation in the field of training in the mass media area. ARTICLE III Both parties agreed in principle to strive for the establishment of the New International Information and Communication Order including the implementation of the decisions of the conference of the Ministers of Information of the Non-Aligned Countries (COMINAC).
ARTICLE IV The financial arrangement for the implementation of the Memorandum of Understanding is as follows: a.
All materials to be exchanged shall be free of charge, Whereas the expenses for forwarding such materials shall be borne by the sending party.
b.
All expenses arising from the international travel of the delegations and personnel shall be borne by the sending party whereas their accommodation shall be borne by the receiving party.
ARTICLE V
The two parties agreed to create a favorable condition for enterprises and corporations in the field of information of the two countries to make contact for further cooperation through the Ministry of Information of both countries. ARTICLE VI Both parties shall do their best to carry out the terms of this memorandum. A bilateral committee of senior officials from the ministry of information of the Republic of Indonesia and the Ministry of Information and Culture of the Lao People's democratic Republic will be formed to work out the detail and to decide upon the further implementation of this memorandum. ARTICLE VII Any dispute between the two parties arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled by consultation or negotiation. ARTICLE VIII a.
This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of signature by both parties and remain in force for two years.
b.
This Memorandum of Understanding may be terminated by written
notification by either party to the other, one year prior to its termination. c.
If neither of the parties has notified its desire to terminate this Memorandum of Understanding, it will remain in force consecutively for a period of two years.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Memorandum of Understanding. DONE in duplicated at Vientiane this November day eight of one thousand nine hundred and ninety two in Indonesian, Lao and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of this Memorandum of Understanding the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
Signed
Bounteng VONGSAY ACTING MINISTER OF INFORMATION AND CULTURE
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Signed
HARMOKO MINISTER OF INFORMATION
