REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN KOREA WATER RESOURCES CORPORATION REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan Korea Water Resources Corporation ("K-water") (selanjutnya secara individu disebut sebagai "Pihak" dan secara kolektif disebut sebagai "Para Pihak"); Mempertimbangkan hubungan bilateral yang sangat baik antara kedua negara dan pentingnya pembangunan dan pengelolaan fasilitas infrastruktur sumber daya air untuk memberikan manfaat bagi rakyat dari kedua negara; Menyatakan keinginan untuk memperkuat hubungan yang ada antara kedua negara berdasarkan prinsip kesetaraan, timbal balik dan saling menguntungkan untuk kedua Pemerintah beserta rakyat dari kedua negara; Berbarap untuk mengembangkan teknologi yang efektif dan efisien untuk membangun dan mengelola potensi sumber daya air dan isu-isu terkait secara terpadu; Mengacu
pada Persetujuan mengenai Kerjasama
Ekonomi dan Teknik serta
Pengembangan Perdagangan antara Republik Indonesia dan Republik Korea yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 24 April 1971, dan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea mengenai Pembentukan Komite Bersama Untuk Kerjasama Ekonomi, Perdagangan dan Teknik yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2000; Sesuai dengan huk:um nasional, perundang-undangan serta prosedur yang berlaku di masing-masing negara "Para Pihak" tentang kerja sama teknis internasional;
Telah mencapai saling pengertian sebagai berikut:
Paragraf 1 Tujuan
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah: 1. Untuk membentuk hubtulgan kerja sama yang kokoh guna pengembangan teknologi yang efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan potensi sumber daya air dan isu-isu terkait secara terpadu demi tercapainya manfaat maksimum bagi rakyat kedua negara; 2. Untuk mendukung pembentukan dan pembangunan hubWlgan kerja sama antara sektor publik dan swasta dari negara masing-masing dalam bidang pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.
Paragraf 2 Ruang Lingkup Kerja Sama
Ruang lingkup kerja sama berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini akan, dengan berbasis pada pembangunan berkelanjutan, meliputi, namun tidak terbatas pada: a) Fasilitas infrastruktur sumber daya air termasuk bendungan, tenaga arr, pengendalian banjir, pengairan; b) Keamanan air termasuk penyediaan air bersih dan kualitas air; c) Teknik, pedoman, buku panduan, dan metode konstruksi sumber daya air; d) Informasi, fasilitas, dan sistem operasional untuk sumber daya air; e) Konservasi air terrnasuk iklim dan ekosistem air;
f) Tata pengelolaan air dan peningkatan kapasitas; g) Ruang lingkup lainnya yang disepakati oleh Para Pihak
Paragraf 3 Bentuk Kerja Sama Bentuk kerja sarna berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini akan meliputi, namun tidak terbatas pada: a) berbagi informasi tentang langkah-langkah strategis yang bertujuan menemukan solusi atas masalah infrastruktur sumber daya air demi keuntungan bersama; b) alih pengetahuan, keterampilan teknis, dan pengalaman melalui pertukaran tenaga profesional ke lembaga yang sesuai; c) pengembangan kelembagaan, peningkatan kapasitas, dan pelatihan; d) studi dan riset serta pengembangan teknik tentang isu dan ruang lingkup yang merupakan kepentingan bersama, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan bendungan, waduk, pengendalian banjir, restorasi sungai, rebabilitasi fasilitas sumber daya air, serta penyediaan air bersih; e) pertukaran tenaga ahli dan personil; f) pengaturan rapat, simposium ~ konferensi, dan lokakarya; g) pengenalan teknologi dan metodologi inovatif; h) proyek-proyek percontohan dlan studi kasus; i) kemitraan para operator; dan j) bentuk-bentuk kerja sama lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.
Paragraf 4 Pelaksaoaan 1.
Para Pihak akan berupaya untuk mendorong kontak dan kerja sama di antara lembagalembaga kedua negara demi mencapai .tujuan Memorandum Saling Pengertian ini dan mendukung basil kerja sama antarlembaga berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini.
2.
Para Pihak akan mengadakan rapat dan/atau forum pada waktu dan tempat yang disepakati oleh Para Pihak guna membahas metode kerja sama dan pertukaran informasi.
3.
Para Pihak akan membuat laporan tentang kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Memorandwn Saling Pengertian kepada Komite Bersama untuk Kerja Sama Ekonomi, Perdagangan, dan Teknik antara Republik Indonesia dan Republik Korea.
Paragraf S Biaya Masing-masing Pihak akan menanggung biaya administrasi masing-masing untuk pelaksanaan kerja sama yang ditentukan dalam Memorandum Saling Pengertian sesuai dengan kemampuan swnber keuangan yang tersedia untuk setiap kasus.
Paragraf 6 Hak Kekayaan Intelektual 1.
Setiap hak kekayaan intelektual, data, dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan riset yang diadakan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini akan dinegosiasikan kasus per kasus dan pemanfaatannya tunduk pada suatu perjanjian tersendiri antara Para Pihak.
2.
Inforrnasi ilmiah dan teknis yang tidak bersifat hak milik, yang berasal dari kegiatan kerja sama yang diadakan berdasarkan Memorandwn Saling Pengertian ini dapat· disediakan untuk umwn melalui jalur yang lazim dan sesuai dengan prosedur normal dan hukum yang berlaku di negara Para Pihak.
3.
Setiap teknologi atau peralatan yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini akan tetap menjadi milik Pihak tersebut. Namun, Pihak tersebut perlu menyatakan bukti kepemilikan sah penggunaan hak kekayaan intelektual apabila teknologi dan peralatan tersebut termasuk dalam paten, merek dagang, informasi rahasia tentang usaha, dan
bak eksklusif Iainnya (dalam istilah umum, hak kekayaan intelektual) dari pibak ketiga. Lebib lanjut, Pibak tersebut barns memberikan pertanggungjawaban atas setiap klaim yang diajukan oleh setiap pihak ketiga terhadap keabsahan penggunaan teknologi atau peralatan yang dibawa oleh Pibak tersebut di atas untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini. 4.
Apabila salah satu Pihak memerlukan kerja sarna dari pihak lain di luar wilayah Para Pibak untuk setiap perjanjian komersil, Pihak dimaksud perlu mengupayakan pemberian preferensi pertarna untl!.lk kerja sarna ini kepada Pihak yang lain berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini.
5.
Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan memengarubi hak dan/atau kewajiban berdasarkan k.lausa 1, 2, 3 dari Paragraf ini.
Paragraf7 Kerahasiaan 1.
Setiap Pihak harus berjanji untuk mematubi kerahasiaan dan rahasia dokumen, informasi, dan data lainnya yang diterima atau diberikan oleh Pihak yang lain selama jangka waktu Memorandum Saling Pengertian ini atau setiap perjanjian lainnya yang diadakan sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian ini.
2.
Apabila salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan oleh kegiatan kerja sama berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini kepada pihak ketiga, maka Pihak tersebut harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahuh1 dari Pibak yang lain sebelum melakukan pengungkapan apa pun.
3.
Para Pihak sepakat bahwa ketentuan Paragraf ini akan terus mengikat Para Pihak meskipun Memorandum Saling Pengertian ini selama 5 (lima) tahun.
4.
Ketentuan Paragraf ini tidak akan mengurangi peraturan dan perundangan yang berlaku dari Para Pihak.
Paragraf 8 Pembatasan Kegiatan Personil Setiap personi1 yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Memorandum Saling Pengertian ini akan menghormati kebebasan berpolitik, kedaulatan, dan integritas teritorial dari negara tuan rumah, dan akan menghindari kegiatan apa pun yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
Paragraf 9 Penangguhan Setiap Pihak berhak, karena alasan keamanan negara, kepentingan negara, ketertiban umum atau kesehatan publik, untuk menangguhkan sementara, baik seluruhnya atau pun sebagian, pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, yang penangguhannya akan berlaku segera setelah disampaikannya pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang lain.
Paragraf 10 Penyelesaian Sengketa Setiap perselisihan yang muncul di antara Para Pihak terkait dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan dan/atau penerapan dari setiap ketentuan dalam Memorandum Saling Pengertian ini atau sengketa yang timbul berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan/atau perundingan antara Para Pihak.
Paragraf 11 Perubahan Memorandum Saling Pengertian ini dapat dikaji ulang atau diubah setiap saat melalui kesepakatan tertulis dari Para Pihak. Revisi atau perubahan tersebut akan berlaku pada tanggal sebagaimana yang ditentukan o leh Para Pihak dan akan membentuk suatu kesatuan dengan Memorandum Saling Pengertian ini.
Paragraf 12 Mulai Berlaku, Jangka Waktu dan Pengakhiran
1.
Memorandum
Saling
Pengertian
ini
akan
mulai
berlaku
pada
tanggal
penandatanganannya dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal tersebut. 2.
Memorandum Saling Pengertian ini dapat diperpanjang melalui perjanjian tertulis dari Para Pihak.
3.
Setiap Pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang lain 60 ( enam puluh) hari sebelumnya untuk memberitahu maksud pengakhiran Memorandum Saling Pengertian tersebut.
4.
Kecuali disepakati lain oleh Para Pihak, pengakhiran atas Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian dari kegiatan-kegiatan bersama yang sedang dilakukan.
Paragraf 13 Sifat Tidak Mengikat
Memorandum Saling Pengertian ini dianggap tidak menimbulkan kewajiban yang mengikat atau dapat dipaksakan secara hukum untuk Pihak manapun. DEMIKIANLAH, pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah menandatangani
_Memorandum Saling Pengertian ini.
Dibuat dalam rangkap di Daegu, Korea Se/atan pada tanggal 14 Bulan April tahun dua
ribu lima belas (2015), dalam bahasa Indonesia, Korea, dan lnggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap naskah, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang akan berlaku.
Untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan
Untuk Korea Water Resources Corporation
Perumahan Rakyat Republik Indonesia
dari Republik. Korea
M. Basuki Hadimuljono
Gye woon, Choi
Menteri
CEO
ti';· J ·'
.... I~_,_...; r• "=''
REPUBLIK INDOllESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND KOREA WATER RESOURCES CORPORATION OF THE REPUBLIC OF KOREA CONCERNING COOPERATION IN THE AREA OF WATER RESOURCES MANAGEMENT
The Ministry of Public Works Housing of Indonesia and Korea Water Resources Corporation ("K-water") of Korea (hereinafter referred to individually as "the Party" and collectively as "the Parties");
Considering the excellent bilateral relationship between the two countries and the importance of development and management of water resources infrastructure facilities for the benefit of their peoples; Expressing the desire to strengthen the existing relationship between the two countries based on the principles of equity, reciprocity and mutual benefit for both governments and peoples of the two countries; Desiring to develop an effective and efficient technology for developing and managing water resources potentials and its related issues in an integrated way; Referring to the Agreement regarding Economic and Technical Cooperation and Trade Promotion between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea signed in Jakarta on April 24th, 1971, and the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea on the Establishment of the Joint Committee for Economic Trade and Technical
Cooperation signed in Jakarta on May 5 th, 2000; Pursuant to the Parties' respective national laws, regulations and procedures concerning international technical cooperation;
Have come to the following understandings:
Paragraph 1 Objectives
The objectives of this Memorandum of Understanding are:
1. To form a solid relationship of cooperation to develop effective and efficient technology for developing and managing water resources potentials and its related issues in an integrated way for the maximum benefit of their peoples.
2. To support the establishment and development of cooperative relations between the public and private sectors of their respective countries in the field of water resources development and management.
Paragraph 2 Areas of Cooperation
The areas of cooperation under this Memorandum of Understanding will, on the basis of sustainable development, include but are not limited to the following:
a) Water resources infrastructures facilities including dams, hydropower, flood control, irrigation; b) Water safety including water supply and water quality; c) Water resources techniques, guidelines, manuals and construction method; d) Water resources information facility and operation system; e) Water conservation including water climate and ecosystem;
f) Water governance and capacity building;
g) Other areas mutually agreed upon by the Parties.
Paragraph 3 Forms of Cooperation
The forms of cooperation under this Memorandum of Understanding will include but are not limited to the following:
a) sharing of information on strategic measures aimed at finding solutions to water resources infrastructure prroblem for their mutual benefit; b) transfer of knowledge, know-how and experiences through exchange of professionals to appropriate institutions; c) institutional development, capacity building and training; d) study and research and technical development on issues and areas of common interest including operation and
maintenance of dams and
reservoirs, flood control, river restoration, rehabilitation of water resources facilities and drinking water supply; e) exchange of experts and personnel; f) organization of meetings, symposia, conferences and workshops; g) introduction of innovative technologies and methodologies; h) pilot projects and case studies; i) operator partnerships; and
j) other forms of cooperation mutually agreed upon by the Parties.
Paragraph 4 Implementation
1. The Parties will make efforts to encourage the contacts and cooperation among organizations of both countries with an aim to attain the objectives of this Memorandum of Understanding and to support the outcomes of interorganizational cooperation under this Memorandum of Understanding.
2. The Parties will hold meetings and/or forums at a time and place mutually agreed upon by both Parties in order to discuss cooperation methods and to exchange information. 3. The Parties will report the activities implemented under this Memorandum of Understanding to the Joint Committee on Economic, Trade, and Technical Cooperation between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea.
Paragraph S Costs
Each Party will bear its own administrative costs for the implementation of cooperation specified in this Memorandum of Understanding within their available financial resources on a case by case basis.
Paragraph 6 Intellectual Property Rights
± Any intellectual property rights, data and information resulting from research activities conducted under this Memorandum of Understanding will be negotiated on a case-by-case basis and will be determined by agreements specific to each case. 2. Scientific and technical information of a non-proprietary nature derived from the
cooperation
activities
conducted
under
this
Memorandum
of
Understanding may be made available to the public through customary channels and in accordance with the normal procedures and law in force in the countries of the Parties. 3. Any technology or equipment brought by one of the Parties for the implementation of the cooperation activities under this Memorandum of Understanding will remain the property of that Party. However, that Party will prove that it holds the legitimate right to use the correspondent intellectual
property rights if the technology and equipment falls under the patent, trademark, confidential business information and other exclusive rights (in general term, intellectual property rights) of third party. Further, that Party shall be liable for any claim made by any third party on the legality of the use of technology or equipment which is brought in by aforementioned Party for the implementation of the cooperation activities under this Memorandum of Understanding. 4. Whenever either Party requires the cooperation of the other Party outside the territories of the Parties for any commercial undertaking, this Party shall endeavor to give preference of the cooperation to the other Party under this Memorandum of Understanding. 5. Termination of this Memorandum of Understanding will not affect the rights and/or obligations under 1, 2, 3 of this Paragraph.
Paragraph 7 Confidentiality
1. Each Party will undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received or supplied to the other Party during the term of this Memorandum of Understanding or any other agreements made pursuant to this Memorandum of Understanding. 2. If either Party wishes to disclose confidential data and/or information resulted from the cooperation activities under this Memorandum of Understanding to any third party, the disclosing Party must obtain prior written consent from the other Party before any disclosure can be made. 3. The Parties agree that the provision of this Paragraph will survive the termination of this Memorandum of Understanding for five years. 4. The provision of this Paragr aph will not prejudice the prevailing laws and regulations governing the Parties .
Paragraph 8 Limitation of Personnel Activit ies
All persons engaged in activities related to this Memorandum of Understanding will respect the political independence, sovereignty, and territorial integrity of the host country, and will avoid any activities inconsistent with the purposes and objectives of this Memorandum of Understanding.
Paragraph 9 Suspension
Either Party reserves the right for reasons of national security, national interest, public orde r or public hea lth to suspe nd temporarily, either in a whole or in part, the implementation of this Memorandum of Understanding which suspension will take into effect immediately after written notification has been r eceived by the other Party.
Paragraph 10 Settlement of Disputes
Any
difference
between
the
Parties
concerning
the
interpretatio n
and/or
implementation and/or application of any of the provisions of this Memorandum of Understanding o r any disput e arising under this Memorandum of Understanding will be settled am icably through m utual consultation and/or negotiation between the Parties.
Paragraph 11 Amendment
This Memorandum of Understanding may be revised or amended at any time by mutual written consent of t he Parties. Such revisions or amendments will enter into
force on such a date as may be determined by the Parties and will form an integral part of t his Memorandum of Understanding.
Paragraph 12 Entry into Force, Duration and Termination
1. This Memorandum of Understanding will come into effect on the date of execution and will remain in force for a period of three (3) years from that date. 2. This Memorandum of Understanding may be extended by written agreement of the Parties. 3. Either Party may terminate this Memorandum of Understanding by giving 60 (sixty) days' prior written notification to the other Party of its intention to terminate this Memorandum of Understanding. 4. In case there are on-going joint activities at the time t his Memorandum of Understanding is terminated, the Parties may choose to complete them by mutual agreement.
Paragraph 14 Non-binding Nature
This Memorandum of Understanding shall not be deemed to constitute any legally binding or enforceable obligations on the part of any Party.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed t his Memorandum of Understanding.
Done in duplicate in Daegu, South Korea on the 14 day of April in the year of two
thousand and fifteen (2015), in the Indonesian, Korean, and English languages, all texts being equally valid. In case of any divergence of interpretation of the texts, the English text will prevail.
For the Ministry of Public Works
For Korea Water Resources
and Housing of the Republic of
Corporation of the Republic of
Indonesia
Korea
By M . Basuki Hadimuljono
Gye woon, Choi
Minister
Chief Executive Officer
