SUPLEMEN PEDOMAN E-KKP3K
Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan
1
DAFTAR ISI Bab 1 II III
Judul
Halaman
Pendahuluan Diagram Alir Penjelasan Diagram Alir
3 4 14
Kepustakaan Lampiran
16 ???
2
I. Pendahuluan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (selanjutnya disebut Pedoman Teknis E-KKP3K), disusun dengan dua tujuan utama, yaitu memberikan pedoman untuk (1) mengevaluasi efektivitas pengelolaan sebuah kawasan konservasi; dan (2) mengembangkan sebuah kawasan konservasi disesuaikan dengan konteks ekologi, sosial-ekonomi dan politik dimana kawasan tersebut didirikan, ketersediaan sumberdaya manusia dan kapasitas teknisnya, serta pendanaan. Oleh karenanya, dengan mengacu kepada Pedoman Teknis E-KKP3K, dapat dilakukan perencanaan bagi semua kegiatan yang perlu dilakukan agar arah pengembangan kawasan konservasi sesuai dengan tujuan pendiriannya sekaligus meningkatkan kinerja pengelolaan kawasan. Salah satu komponen mendasar yang harus dimiliki oleh sebuah Kawasan Konservasi adalah dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) yang akan memandu pengelola dalam mengembangkan strategi dan melaksanakan kegiatan pengelolaan, baik secara tahunan maupun dalam jangka-menengah (5 tahunan) dan jangka-panjang (20 tahun). Mengingat pentingnya dokumen RPZ ini, maka dipandang perlu untuk menyusun sebuah panduan yang dapat digunakan oleh pengelola untuk menyusun dokumen RPZ secara runtut dan sistematik. Panduan ini merupakan bagian dari satu seri panduan yang dikembangkan dalam konteks pengelolaan dan tata-kelola sebuah Kawasan Konservasi. Panduan lain yang termasuk dalam seri ini adalah (i) panduan untuk menginisiasi sebuah Kawasan Konservasi; dan (ii) panduan untuk menetapkan sebuah Kawasan Konservasi.
Tujuan Panduan Memberikan arahan kepada pengelola tentang langkah-langkah penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi sebuah kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (dengan mengacu kepada Pasal 30 dan 31, Bab V Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Peraturan Menteri KP Nomor 30 Tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan).
3
II. Diagram Alir Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Menurut Pasal 30 PerMenKP Nomor 30/2010, tahapan penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan jangka panjang dan jangka menengah serta zonasi kawasan konservasi perairan meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pembentukan kelompok kerja; Pengumpulan data dan informasi; Analisis; Penataan zonasi kawasan konservasi perairan; Penyusunan rancangan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah; Konsultasi publik pertama; Perumusan zonasi dan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan; Konsultasi publik kedua; dan Perumusan dokumen final.
Uraian dari masing-masing tahapan ini disampaikan pada diagram alir di bawah ini.
4
2. Pengumpulan data dan informasi
Ya
Apakah Kelompok Kerja sudah dibentuk?
Tidak
1. Pembentukan Kelompok Kerja penyusunan dokumen rencana pengelolaan jangka panjang dan menengah dan zonasi
MULAI!
Bentuk kelompok kerja yang keanggotaannya terdiri dari: a. kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola sebagai penanggung jawab; b. unit kerja dan instansi terkait; c. lembaga perguruan tinggi; d. lembaga swadaya masyarakat; e. kelompok masyarakat dan masyarakat adat; dan/atau f. dunia usaha. (ditambah dengan tenaga ahli)
Tugas dari Kelompok Kerja adalah: (a) menyusun rencana kerja yang meliputi jenis dan tahapan kegiatan, metode pengumpulan data dan analisis, tata waktu pelaksanaan, dan perencanaan anggaran; dan (b) mengumpulkan data dan informasi bio-ekologis, sosialbudaya, dan ekonomi.
5
3. Analisis data dan informasi
Ya
Apakah pengumpulan data & informasi sudah dilakukan?
2. Pengumpulan data dan informasi
Tidak
Kumpulkan data dan informasi yang meliputi: (1) data fisik, meliputi iklim, keadaan pantai dan perairan, oseanografi, dan potensi lainnya; (2) data bio-ekologis, meliputi tipe dan lokasi habitat yang bernilai tinggi dan karakteristiknya seperti keberagaman jenis, ukuran, tingkat kealamiahan, keunikan dan keterwakilan serta ketergantungan biota terhadap Kawasan Konservasi Perairan; (3) data sosial dan budaya, meliputi tipe, lokasi dan jumlah masyarakat pengguna, tingkat kemandirian masyarakat pengguna, dampak terhadap biota dan habitat, kegiatan lain yang merusak habitat dan sumber daya ikan, keberadaan dan potensi ancaman dari aktivitas di luar Kawasan dan di sekitar kawasan antar zona dalam kawasan, kearifan lokal serta adat istiadat; dan (4) data ekonomi, meliputi mata pencaharian masyarakat, nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, dan kemudahan mencapai kawasan.
6
4. Penataan zonasi kawasan konservasi perairan
Ya
Apakah analisis data & informasi sudah dilakukan?
3. Analisis data dan informasi
Tidak
Lakukan langkah-langkah berikut: Analisis data dan informasi untuk menata zonasi Analisis untuk menentukan tujuan-tujuan tata-kelola, sumberdaya Kawasan dan sosial-ekonomi-budaya sesuai dengan visi Kawasan Konservasi perairan (dibuat dengan mengikuti kaidah SMART) Analisis untuk menentukan target/sasaran aspek-aspek tata-kelola, sumberdaya Kawasan dan sosial-ekonomi-budaya yang akan dikelola dan data garis-dasar (baseline atau t0 ) yang perlu diukur untuk melakukan pemantauan
7
5. Penyusunan rancangan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah
Ya
Apakah penataan zonasi Kawasan Konservasi telah dilakukan?
4. Penataan zonasi kawasan konservasi perairan
Tidak
Lakukan penataan zonasi dengan: a. Merumuskan rancangan zonasi yang dituangkan dalam peta dengan skala minimal 1:50.000 (satu dibanding lima puluh ribu); b. Menguraikan potensi masing-masing zona; c. Menetapkan peruntukan masing-masing zona; d. Menetapkan batas koordinat geografis zona; dan e. Merumuskan kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada masing-masing zona.
8
6. Konsultasi Publik pertama
Ya
Apakah rancangan rencana jangka panjang dan menengah telah disusun?
5. Penyusunan rancangan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah
Tidak
Susun rancangan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah untuk pengelolaan Kawasan Konservasi dengan mengacu kepada hasil penataan zonasi.
9
7. Penataan zonasi dan rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
Ya
Apakah konsultasi publik pertama telah dilakukan?
6. Konsultasi Publik pertama
Tidak
Untuk mendapatkan masukan, tanggapan, atau saran/ tanggapan bagi penataan zonasi dan penyusunan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah lakukan konsultasi publik guna kemudian menghasilkan rumusan zonasi dan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah.
10
8. Konsultasi Publik kedua
Ya
Apakah penataan zonasi dan rencana pengelolaan KKP telah dilakukan?
7. Penataan zonasi dan rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
Tidak
Setelah konsultasi publik, Rancangan zonasi dirumuskan dengan menuangkannya ke dalam peta dengan skala minimal 1 : 50.000 (satu dibanding lima puluh ribu); Potensi masing-masing zona diuraikan; Peruntukan masing-masing zona ditetapkan; Batas koordinat geografis zona ditetapkan; dan Kegiatan-kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada masing-masing zona dirumuskan.
11
9. Perumusan dokumen final rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
Ya
Apakah konsultasi publik kedua telah dilakukan?
8. Konsultasi Publik kedua
Tidak
Lakukan konsultasi publik kembali (apabila diperlukan) terhadap rumusan zonasi dan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah untuk menghasilkan dokumen yang memuat zonasi dan rencana pengelolaan jangka panjang dan rencana pengelolaan jangka menengah.
12
Tidak
Lakukan finalisasi dokumen rencana pengelolaan KKP dengan memeriksa dan meninjau ulang secara seksama draf/rancangan final yang sudah melewati konsultasi publik kedua (bila diperlukan) dan selesai baik dari segi teknis maupun tata penulisan.
SELESAI!
11. Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola menyerahkan dokumen final kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk dinilai dan disahkan
10. Dokumen final rencana pengelolaan diserahkan oleh Ketua Ya Kelompok Kerja kepada Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola
Ya
Apakah dokumen rencana pengelolaan telah final?
9. Perumusan dokumen final rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
13
III. Penjelasan Diagram Alir 1. Pembentukan kelompok kerja: Cukup jelas. 2. Pengumpulan data dan informasi: Cukup jelas. 3. Analisis data dan informasi: Cukup jelas. Dalam konteks pengelolaan Kawasan Konservasi secara efektif, tahapan analisis terhadap data dan informasi yang dikumpulkan pada tahap 3, disamping untuk melakukan penataan zonasi, juga meliputi pembuatan tujuan-tujuan tata-kelola (pelembagaan), sumberdaya Kawasan dan sosial-ekonomi-budaya, dengan menggunakan kaidah SMART1 (lihat contoh pada boks di bawah ini). Contoh tujuan SMART: Tata-kelola (pelembagaan): Dalam 5 tahun ke depan, kemampuan mengelola Kawasan, yang meliputi kapasitas teknis, jumlah SDM dan keberadaan saranaprasarana, akan ditingkatkan sebanyak 200% dari kapasitas saat ini. Sumberdaya Kawasan: Pada akhir tahun 2018, jumlah titik-titik tempat berpijah ikan bernilai ekonomis dipertahankan berdasarkan data garis-dasar 2013. Sosial-ekonomi-budaya: Dukungan masyarakat terhadap Kawasan Konservasi dalam bentuk penurunan pelanggaran memasuki Zona Inti sebesar 70% pada akhir tahun 2017 dibandingkan garis-dasar tahun 2012. Selain itu, pada tahapan analisis data dan informasi ini ditentukan target/sasaran aspek-aspek tata-kelola (pelembagaan), sumberdaya Kawasan dan sosial-ekonomibudaya yang akan dikelola, serta (bila memungkinkan) pengukuran data garis-dasar (baseline atau t0) terkait untuk pemantauan kegiatan. 4. Penataan zonasi kawasan konservasi perairan: Cukup jelas. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalan tahapan ini adalah perlunya memastikan paling tidak, atau lebih dari, 2% dari luas keseluruhan Kawasan Konservasi merupakan Zona Inti. Sebagai contoh, bila luas total Kawasan adalah 100 ribu Hektare, maka luas Zona Intinya paling tidak adalah 2% dari 100.000 Hektare atau 2.000 Hektare. Luas Zona Inti yang lebih besar dari luasan minimum ini sangat disarankan. 5. Penyusunan rancangan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah: Cukup jelas. Setiap dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) wajib dilengkapi dengan rencana pengelolaan jangka panjang (20 tahun) dan jangka menengah (5 tahun). Selain 1
SMART adalah singkatan dari kata-kata specific (spesifik), measurable (dapat diukur), attainable (dapat dicapai), realistic (realistis), dan time-bound (terikat waktu) yang sangat disarankan untuk digunakan dan dinyatakan ketika membuat sebuah pernyataan tujuan (statement of objective)
14
itu, rencana pengelolaan tahunan (RKT) juga wajib dibuat untuk, paling tidak, 3-5 tahun pertama. Untuk rencana pengelolaan jangka menengah sangat disarankan untuk mengikuti tahapan seperti yang tercantum pada Pedoman Teknis E-KKP3K. Disamping untuk memfasilitasi proses perencanaan yang harus dilaksanakan oleh Unit Organisasi Pengelola secara regular (per tahun dan per 5 tahun), perencanaan dengan mengacu kepada Pedoman Teknis E-KKP3K juga untuk mendorong dan memastikan bahwa pengelolaan Kawasan akan meningkatkan kinerjanya setiap tahun. 6. Konsultasi publik pertama: Cukup jelas. Untuk memastikan zonasi yang akan didirikan dapat diterima oleh semua pihak, atau paling tidak para pemangku-kepentingan setempat, perlu dilakukan konsultasi publik. Disamping untuk mendorong pengurangan atau penghilangan potensi konflik di masa mendatang, konsultasi public ini jug amerupakan salah satu cara untuk melibatkan para pemangku-kepentingan dalam proses pembuatan zonasi dan pengelolaan Kawasan yang terkait zonasi tersebut. Cara konsultasi publik yang sangat disarankan adalah Diskusi Kelompok Fokus (Focus Group Discussion, FGD) yang melibatkan perwakilan dari Unit Organisasi Pengelola dan perwakilan dari pemangku-kepentingan (maksimum 12 orang) dengan difasilitasi oleh seorang atau dua orang fasilitator netral. Perlu ditekankan di sini bahwa FGD seyogianya dilakukan berkali-kali (paling tidak sejumlah pemangku-kepentingan yang berhasil diidentifikasi) dimana masing-masing FGD dilakukan dengan pemangkukepentingan yang setara dan tidak menunjukkan ketimpangan hubungan-kekuasaan (power relations) untuk memperoleh gambaran yang paling mendekati dengan kondisi riil di lapangan. Sebagai contoh, FGD dilakukan hanya kepada khalayak atau peserta dari latar belakang yang sama, seperti nelayan, pegawai pemda, dan seterusnya, dan jangan pernah mencampur peserta. Sejumlah FGD kemudian diakhiri dengan sebuah pertemuan akhir yang menyampaikan semua hasil FGD terutama dalam hal-hal dimana para pemangku-kepentingan sepakat dan tidak sepakat terkait dengan zonasi dan pengelolaan Kawasan. 7. Penataan zonasi dan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan: Cukup jelas. Sebagian besar, kalau tidak semua, masukan yang diberikan oleh para pemangkukepentingan melalui konsultasi publik perlu diakomodasi dan terangkum pada zonasi dan rencana pengelolaan yang sedang dipersiapkan oleh Unit Organisasi Pengelola. Keluaran dari tahapan ini adalah sebuah Rencana Pengelolaan dan Zonasi yang sudah diperkaya dengan masukan dari para pemangku-kepentingan. Tergantung dari seberapa banyak masukan yang diakomodasi, Rencana Pengelolaan dan Zonasi dapat berubah dari sedikit sampai total. 8. Konsultasi publik kedua: Cukup jelas. Bila dirasa perlu, dapat dilakukan konsultasi publik kedua untuk memastikan bahwa perubahan zonasi dalam rangka mengakomodasi para pemangku-kepentingan adalah final dan dapat diterima oleh semua pihak. 9. Perumusan dokumen final: Cukup jelas. 15
Setelah konsultasi publik pertama dan/atau kedua, disusun dokumen zonasi dan rencana pengelolaan jangka panjang dan rencana pengelolaan jangka menengah sekurang-kurangnya memuat: a. Ringkasan Eksekutif b. Pendahuluan, yang berisi latar belakang, tujuan dan ruang lingkup penyusunan rencana pengelolaan; c. Data potensi ekologis, ekonomi dan sosial budaya kawasan serta permasalahan pengelolaan; d. Penataan Zonasi; e. Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan; f. Strategi pengelolaan kawasan konservasi; dan g. Program pengelolaan kawasan konservasi perairan. Rencana pengelolaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan tahunan.
Kepustakaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.
16
