AKIBAT HUKUM PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 24/KPPU-I/2009TERHADAP PELAKU USAHA YANG TERGABUNG DALAM ORGANISASI INDUSTRI MINYAK GORENG SAWIT DI INDONESIA Oleh : Ni Luh Gede Putu Dian Arya Patni I Made Sarjana Marwanto Bagian Hukum PerdataFakultasHukumUniversitasUdayana ABSTRACT The title of this article is Legal Effect Supervisor Compotition commision decision number 24/KPPU-I/2009 to bussines which are members of the organization of cooking palm oil industry in Indonesia. Based on the above problems can be formulated the problem is related toThe legal consecuences competition commision decision number 24/KPPU-I/2009 to bussines which are members of the organization of cooking palm oil industry in Indonesia. The writing using normative legal research, namely legal research literature. Cartel is the behavior of unfair competition because of the agreement of the bussinessm with bussines competitor eliminate competition between them. Therew are 21 bussiness that belong to industry organization palm oil in Indonesia, entrepreneurs who are members of industry organization palm oil is started that the cartel in violation of article 11 of Law Number 5 of 1999 on the prohibition of monopolistic practices and unfair bussines competition and subject to sanctions in the form of administrative measure such as fines by the number of different. Keywords: cartel, the Commission's decision. ABSTRAK Tulisan ini berjudul Akibat Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan UsahaNomor 24/KPPU-I/2009Terhadap Pelaku Usaha Yang Tergabung Dalam Organisasi Industri Minyak Goreng Sawit Di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu terkait denganAkibat Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 24/KPPU-I/2009 terhadap pelaku usaha yang tergabung dalam Organisasi Industri Minyak Goreng Sawit Di Indonesia. Penulisannya menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan. Kartel merupakan perilaku persaingan tidak sehat karena perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan diantara keduanya. Terdapat 21 pelaku usaha yang tergabung dalam Organisasi Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia, para pelaku usaha yang tergabung dalam Organisasi Industri Minyak Goreng Sawit dinyatakan membentuk kartel melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan dikenai sanksi berupa tindakan administratif berupa denda dengan jumlah yang berbedabeda. Kata Kunci: Kartel, Putusan KPPU.
1
I. PENDAHULUAN 1.1 LatarBelakang Terdapat 21 pelaku usaha yang tergabung dalam Organisasi Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia, para pelaku usaha yang tergabung dalam Organisasi Industri Minyak Goreng Sawit melakukan perjanjian diantara dengan pesaingnya untuk menutup persaingan diantara mereka dipasar yang bersangkutan dengan cara membagi pasar, mengalokasikan pelanggan dan menetapkan harga untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dan menimbulkan kerugian bagi para konsumen.Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebgai sebuah lembaga yang bersifat independen, dimana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki conflict of interest, walaupun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.1 Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan para pelaku usaha bersalah melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta memutuskan ada price pararelism harga minyak goreng kemasan dan curah dalam pasar oligolopis dimana pelaku usaha saling membuka informasi harga dan suplai satu sama lain. 1.2 Tujuan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenaiAkibat Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan UsahaNomor 24/KPPU-I/2009Terhadap Pelaku Usaha Yang Tergabung Dalam Organisasi Industri Minyak Goreng Sawit Di Indonesia. II. ISI MAKALAH 2.1 MetodePenelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan meneliti bahan hukum terkait, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. 2.2Hasil Dan Pembahasan
1
Hermansyah, 2009, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Kencana Prenada Grup, Jakarta, h. 24.
2
2.2.1Akibat Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan UsahaNomor 24/KppuI/2009Terhadap Pelaku Usaha Yang Tergabung Dalam Organisasi Industri Minyak Goreng Sawit Di Indonesia Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 61/KPPU/PEN/III/2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 24/KPPU-I/2009 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 23 Maret sampai dengan 04 Mei 2010. Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia dalam kasus ini melibatkan dua puluh satu (21) pelaku usaha yang secara keseluruhan para pelaku usaha yang terlibat, antara lain : PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Agrindo Indah Persada, PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT Megasurya Mas, PT Agro Makmur Raya, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Indo Karya Internusa, PT Permata Hijau Sawit, PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Nubika Jaya, PT Smart, PT Salim Ivomas Pratama, PT Bima Karya Prima, PT Tunas Baru Lampung, PT Berlian Eka Sakti Tangguh, PT Pacific Palmindo Industri, PT asian Agro Agung Jaya. Pengertian kartel secara khusus tidak diatur dalam undang-undang namun kartel dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Bab III tentang perjanjian yang dilarang pada bagian kelima Pasal 11 yang dapat menjadi acuan dalam mencari kriteria kartel yaitu adanya produksi barang dan/atau jasa, pemasaran barang dan/atau jasa dan terakhir dengan tujuan mempengaruhi harga.2Merujuk dari kriteria kartel tersebut maka Analisis yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang pertama dengan menentukan adanya pasar bersangkutan berupa lingkup pasar produk dan pasar geografis. Secara umum masyarakat membagi produk minyak goreng yang ada dipasar menjadi menjadi 2 (dua) macam yaitu minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan (bermerek) sebagai komponen pendukung dalam pembuatan makanan. Adanya perbedaan dari tingkat harga akibat perbedaan struktur biaya produksi dan sasaran konsumen antara minyak goreng kemasan/bermerek dilakukan dalam rangka menjaga
2
Udin Silalahi dan Rayendra L. Tobing, 2007, Perusahaan Saling Mematikan Dan Bersekongkol, Alex Media Komputindo, Jakarta, h. 17.
3
citra produk (brand image) yang ditujukan untuk segmen menengah ke atas (middle to up) dan minyak goreng curah yang ditujukan untuk segmen menengah ke bawah (middle to low) sedangkan untuk pasar geografis baik minyak goreng kemasan maupun minyak goreng curah mencakup seluruh wilayah indonesia tanpa adanya hambatan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha menggunakan pendekatan Rule of Reason.Rule of Reason adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. 3 Rule of reason yang menitikberatkan pendekatan pada evaluasi akibat dari perjanjian kartel. Indirect evidence atau bukti tidak langsung (khususnya analisa ekonomi) digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai alat bantu untuk menghasilkan rasio dibalik sebuah keputusan yang tepat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengakui secara implisit bahwa untuk membuktikan adanya inderect evidence/bukti tidak langsung yang terdiri dari tiga klasifikasi utama yaitu bukti komunikasi, bukti ekonomi, dan facilitating practices. Bukti komunikasi (communication evidence) yaitu pertemuan dan/atau komunikasi tersebut. Dalam perkara ini, pertemuan dan/atau komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh para Terlapor pada tanggal 29 Februari 2008 dan tanggal 9 Februari 2009. Bahkan dalam pertemuan dan/atau komunikasi tersebut dibahas anatara lain mengenai harga, kapasitas produksi, san struktur biaya produksi. Ke dua bukti ekonomi (economic evidence) terdapat 2 (dua) tipe bukti ekonomi yaitu bukti yang terkait dengan struktur dan perilaku. Dalam perkara ini, industri minyak goreng baik curah dan kemasan memiliki struktur pasar yang terkonsentrasi pada beberapa pelaku usaha (oligopoli). Ke tiga facilitating practices yang dilakukan melalui price signaling dalam kegiatan promosi dalam waktu yang tidak bersamaan serta pertemuan-pertemuan atau komunikasi antar pesaing melalui asosiasi. Sanksi yang dapat diterapkan pada pelaku kartel, yaitu berupa sanksi tindakan administratif, sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan. Pada kasus kartel minyak goreng ini para pelaku usaha dikenai sanksi administratif yang diajtuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengacu Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang3
AndiFahmilubis, dkk, 2009,HukumPersaingan Usaha antaraTeksdanKonteks, Printed in Indonesia, Jakarta, h. 55.
4
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang selengkapnya menyatakan : Pasal 47 ayat (1) : “Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratis terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini”. Pasal 47 ayat (2) : a. penetapan pembatalan perjanjian; dan atau b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti
menimbulkan pratik monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau c. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau d. pengenaan denda serendah rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Pada akhirnya, Majelis Komisi menyimpulkan para pelaku usaha yang tergabung dalam Organisasi Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia bersalah melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan dikenai sanksi berupa tindakan administratis berupa denda dengan jumlah denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). III.KESIMPULAN Berdasarkanpembahasan di atas, kesimpulan yang dapatditarikyaitu akibat hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 24/KPPU-I/2009 terhadap pelaku usaha yang tergabung dalam Organisasi Industri Minyak Goreng Sawit Di Indonesia akibatnya dinyatakan membentuk kartel melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan dikenai sanksi berupa tindakan administratif berupa denda dengan jumlah yang berbedabeda.
5
DAFTAR PUSTAKA Buku Hermansyah,2009, Pokok-PokokHukumPersaingan Usaha Di Indonesia, Kencana, Jakarta. Lubis, Andi Fahmi dkk, 2009, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks, Printed In Indonesia, Jakarta. Tobing, Rayendra L dan udin silalahi, 2007, Perusahaan Saling Mematikan Dan Bersekongkol, Alex Media Komputindo, Jakarta. PeraturanPerundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek), Diterjemahkan oleh Subekti, R. dan R. Tjirosudibio, 2004, Cetakan Ke-35, Pradnya Paramita, Jakarta. Indonesia, Undang-UndangNomor 5 Tahun 1999 tentangLaranganPraktikMonopolidanPersaingan Usaha TidakSehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.
6
