Note: Attachments to be continued
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL
REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 36 OF 2010 CONCERNING LISTS OF BUSINESS FIELDS THAT ARE CLOSED TO INVESTMENTS AND BUSINESS FIELDS THAT ARE CONDITIONALLY OPEN FOR INVESTMENTS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WITH THE BLESSING OF GOD ALMIGHTY
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
Menimbang:
Considering:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 a. that to implement Article 12 section (4) and ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Article 13 section (1) of Law Number 25 of Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 2007 concerning Investments, there has been Modal telah ditetapkan Peraturan Presiden issued Regulation of the President Number 77 Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang of 2007 concerning Lists of Business Fields Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang That Are Closed to Investments and Business Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Fields That Are Conditionally Open for Penanaman Modal sebagaimana telah diubah Investments, as amended by Regulation of the dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun President Number 111 of 2007; 2007; b. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan b. that to enhance investment activities in penanaman modal di Indonesia dan dalam Indonesia and to serve the Indonesian rangka pelaksanaan komitmen Indonesia commitment to the involvement in the dalam kaitannya dengan Association of Association of Southeast Asian Nations/ASEAN Economic Community (AEC), Southeast Asian Nations/ASEAN Economic Community (AEC), dipandang perlu it is deemed necessary to replace the mengganti ketentuan mengenai daftar bidang provisions on business fields that are closed to usaha yang tertutup dan bidang usaha yang investments and business fields that are terbuka dengan persyaratan di bidang conditionally open for investments; penanaman modal; c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana c. that from the foregoing as intended by point dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, (a) and point (b), it is necessary to issue perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Regulation of the President concerning Lists of Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Business Fields That Are Closed to Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Investments and Business Fields That Are Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; Conditionally Open for Investments; Mengingat:
Bearing in Mind:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 1. Article 4 section (1) of the 1945 Constitution Republik Indonesia Tahun 1945; of the Republic of Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 2. Law Translated by Wishnu Basuki
[email protected]
Number
25
of
1992
concerning
tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
Cooperatives (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 116 of 1992, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3502);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 3. Law Number 32 of 2004 concerning Regional tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Governments (State Gazette of the Republic of Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Indonesia Number 125 of 2004, Supplement to Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara State Gazette of the Republic of Indonesia Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana Number 4437), as amended, most recently telah diubah terakhir dengan Undang-Undang amended by Law Number 12 of 2008 Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan concerning Second Amendments to Law Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun Number 32 of 2004 concerning Regional 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Governments (State Gazette of the Republic of Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Indonesia Number 59 of 2008, Supplement to Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara State Gazette of the Republic of Indonesia Republik Indonesia Nomor 4844); Number 4844); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 4. Law Number 25 of 2007 concerning tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Investments (State Gazette of the Republic of Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Indonesia Number 67 of 2007, Supplement to Tambahan Lembaran Negara Republik State Gazette of the Republic of Indonesia Indonesia Nomor 4724); Number 4724); 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 5. Law Number 40 of 2007 concerning Limited tentang Pereseroan Terbatas (Lembaran Liability Companies (State Gazette of the Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Republic of Indonesia Number 106 of 2007, Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Supplement to State Gazette of the Republic of Republik Indonesia Nomor 4756); Indonesia Number 4756); 6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 6. Law Number 20 of 2008 concerning Micro, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Small and Medium Business (State Gazette of (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun the Republic of Indonesia Number 93 of 2008, 2008 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Supplement to State Gazette of the Republic of Republik Indonesia Nomor 4866); Indonesia Number 4866); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 7. Regulation of the Government of the Republic Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan of Indonesia Number 44 of 1997 concerning (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Partnership (State Gazette of the Republic of 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Number 91 of 1997, Supplement to Republik Indonesia Nomor 3718); State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3718); 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8. Regulation of the President of the Republic of 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Indonesia Number 76 of 2007 concerning the Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Criteria and Requirements for Preparation of Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Business Fields That Are Closed to Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Investments and Business Fields That Are Modal; Conditionally open for Investments; 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9. Regulation of the President of the Republic of 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Indonesia Number 27 of 2009 concerning Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; Investment One-Stop Services;
MEMUTUSKAN:
HAS DECIDED:
Menetapkan:
To issue:
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL.
REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA CONCERNING BUSINESS FIELDS THAT ARE CLOSED TO INVESTMENTS AND BUSINESS FIELDS THAT ARE CONDITIONALLY OPEN FOR INVESTMENTS.
Pasal 1
Article 1
(1) Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang (1) Closed business fields shall be specified usaha tertentu yang dilarang diusahakan business fields that are banned from sebagai kegiatan penanaman modal. commercialization through investment activities. (2) Daftar bidang usaha yang tertutup (2) A list of closed business fields as intended by sebagaimana dmaksud dalam ayat (1) adalah section (1) is as stated in Attachment I of this sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Regulation of the President. Peraturan Presiden ini. Pasal 2
Article 2
(1) Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan (1) Conditionally-open business fields shall be adalah bidang usaha tertentu yang dapat specified business fields that may be diusahakan sebagai kegiatan penanaman commercialized through investment activities modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang with specified conditions, i.e., business fields usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, that are reserved for small, micro, and medium Kecil, Menengah dan Koperasi, bidang usaha business and cooperatives, business fields that yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang require partnership, business fields that require usaha yang dipersyaratkan kepemilikan capital ownership, business fields that require modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan specified locations, and business fields that dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang require a special license/permit. dipersyaratkan dengan perizinan khusus. (2) Daftar bidang usaha yang terbuka dengan (2) A list of business fields that are conditionally persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat open as intended by section (1) is as stated in (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Attachment II of this Regulation of the Lampiran II Peraturan Presiden ini. President. Pasal 3
Article 3
(1) Penanaman modal pada bidang usaha yang (1) Investments in conditionally-open business terbuka dengan persyaratan sebagaimana fields as intended by Article 2 must meet the dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi location conditions as governed by prevailing persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam laws and regulations in the fields of spatial peraturan perundang-undangan yang berlaku planning and the environment. di bidang tata ruang dan lingkungan hidup. (2) Dalam hal izin penanaman modal sebagaimana (2) Where an investment license/permit as dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan lokasi intended by section (1) has specified a usahanya dan penanam modal bermaksud business location and the investor wishes to
memperluas usaha dengan melakukan kegiatan usaha yang sama di luar lokasi yang sudah ditetapkan dalam izin penanaman modal tersebut, penanam modal harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
expand his/her business through engaging in the same business activities outside the location that has been specified in that license/permit, the investor must meet the location conditions as intended by section (1).
(3) Untuk memenuhi persyaratan lokasi (3) To meet the location conditions as intended by sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanam section (2), an investor shall not be obligated modal tidak diwajibkan untuk mendirikan to establish a new business entity nor obtain a badan usaha baru atau mendapatkan izin usaha new business license/permit, unless provided baru, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang. for by Laws. Pasal 4
Article 4
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri.
The provisions as intended by Article 1 and Article 2 shall not apply to indirect or portfolio investments, the transactions of which are made through domestic capital markets.
Pasal 5
Article 5
Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan modal akibat penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan dalam perusahaan penanaman modal yang bergerak di bidang usaha yang sama, berlaku ketentuan sebagai berikut:
Where there is a change in the capital ownership arising out of a merger, acquisition or consolidation in an investment company that engages in the same business field, the following requirements shall apply:
a. Batasan kepemilikan modal penanam modal a. the limits on capital ownership of a foreign asing dalam perusahaan penanaman modal investor in a surviving investment company yang menerima penggabungan adalah shall be those as stated in the approval for the sebagaimana yang tercantum dalam surat company. persetujuan perusahaan tersebut. b. Batasan kepemilikan modal penanam modal b. the limits on capital ownership of a foreign asing dalam perusahaan penanaman modal investor in an acquiring investment company yang mengambil alih adalah sebagaimana shall be those as stated in the approval for the tercantum dalam surat persetujuan perusahaan company. tersebut. c. Batasan kepemilikan modal penanam modal c. the limits on capital ownership of a foreign asing dalam perusahaan baru hasil peleburan investor in a new consolidated company shall adalah sebagaimana ketentuan yang berlaku be as stated in provisions prevailing at the time pada saat terbentuknya perusahaan baru hasil the new consolidated company is established. peleburan dimaksud. Pasal 6
Article 6
(1) Dalam hal penanaman modal asing melakukan (1) Where foreign investments make expansion of perluasan kegiatan usaha dalam bidang usaha business activities in the same business field yang sama dan perluasan kegiatan usaha and such expansion of business activities tersebut membutuhkan penambahan modal needs additional capital through rights issue melalui penerbitan saham dengan hak and the domestic investors cannot participate
memesan efek dahulu (rights issue) dan penanam modal dalam negeri tidak dapat berpartisipasi dalam penambahan modal tersebut, maka berlaku ketentuan mengenai hak mendahului bagi penanam modal asing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perseroan terbatas.
in the addition to the capital, then the provisions of the right of first refusal of a foreign investor shall apply under laws and regulations in the field of limited liability companies.
(2) Dalam hal penambahan modal sebagaimana (2) Where addition to capital as intended by dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan jumlah section (1) has resulted in the amount of kepemilikan modal asing melebihi batasan foreign capital ownership exceeding the maksimum yang tercantum dalam Surat maximum limit as stated in the Approval, then Persetujuan, maka dalam jangka waktu 2 (dua) within a time period of 2 (two) years, the tahun, kelebihan jumlah kepemilikan modal excess foreign capital ownership shall be asing tersebut harus disesuaikan dengan batas subject to adjustment to the maximum limit as maksimum yang tercantum dalam surat stated in the approval, through the following: persetujuan, melalui cara: a. Penanam modal asing menjual kelebihan saham yang dimilikinya kepada penanam modal dalam negeri;
a. A foreign investor sells the excess shares he/she owns to a domestic investor;
b. Penanam modal asing menjual kelebihan sahamnya melalui penawaran umum yang dilakukan oleh perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing tersebut pada pasar modal dalam negeri; atau
b. A foreign investor sells the excess shares through a public offer made by a company, the shares of which are owned by the foreign investor in domestic capital markets; or
c. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membeli kelebihan jumlah saham yang dimiliki penanam modal asing tersebut dan diperlakukan sebagai treasury stocks, dengan memperhatikan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
c. A company as intended by section (2) point (b) purchases the excess shares owned by the foreign investor and treated as treasury stocks, with due regard to Article 37 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
Pasal 7
Article 7
Ketentuan Peraturan Presiden ini tidak mengurangi kewajiban penanam modal untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh:
The Provisions of this Regulation of the President shall not detract from the obligations of investors to observe the provisions and requirements to perform business activities that are issued by:
a. Kementerian/Lembaga Pemerintah a. The Ministries/Nonministry Government Nonkementerian yang secara teknis berwenang Institutions that are technically competent in di bidang usaha penanaman modal; dan the business field of investments; and b. Pemerintah Daerah. Pasal 8
b. The Regional Governments. Article 8
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 The provisions as intended by Article 1 and
dan Pasal 2 Peraturan Presiden tidak berlaku bagi penanaman modal yang telah disetujui pada bidang usaha tertentu sebelum Peraturan Presiden ini ditetapkan, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Persetujuan, kecuali ketentuan tersebut lebih menguntungkan bagi penanaman modal dimaksud.
Article 2 of this Regulation of the President shall not apply to investments that have been approved with respect to specified business fields prior to the issuance of this Regulation of the President, as stated in the Approval, unless such provisions are of more benefit to the relevant investments.
Pasal 9
Article 9
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.
At the time this Regulation of the President comes into effect, laws and regulations inferior to this Regulation of the President shall remain valid to the extent not against this Regulation of the President.
Pasal 10
Article 10
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.
At the time this Regulation of the President comes into effect, ancillary regulations to Regulation of the President Number 77 of 2007 concerning Lists of Business Fields That Are Closed to Investments and Business Fields That Are Conditionally Open for Investments, as amended by Regulation of the President Number 111 of 2007 are declared to remain in effect to the extent not against and not having been replaced by new regulations under this Regulation of the President.
Pasal 11
Article 11
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Upon this Regulation of the President coming into effect, Regulation of the President Number 77 of 2007 concerning Lists of Business Fields That Are Closed to Investments and Business Fields That Are Conditionally Open for Investments, as amended by Regulation of the President Number 111 of 2007 is revoked and declared to no longer be in effect.
Pasal 12
Article 12
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal This Regulation of the President shall come into ditetapkan. effect from the date it is issued.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2010
Issued in Jakarta on May 25, 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Sgd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
DAFTAR LAMPIRAN / LIST OF ATTACHMENTS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA / REGULATION OF THE PRESIDENT NOMOR / NUMBER 36 TAHUN / OF 2010 No.
LAMPIRAN/ ATTACHMENT
JUDUL / TITLE
1
I
Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Untuk Penanaman Modal / List of Business Fields That Are Closed To Investments and Business Fields That Are Conditionally Open for Investments
2
II
Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan / List of Business Fields That Are Conditionally Open Bidang Pertanian / Agriculture Bidang Kehutanan / Forestry Bidang Kelautan dan Perikanan / Marine Affairs and Fisheries Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral / Energy and Mineral Resources Bidang Perindustrian / Industry Bidang Pertahanan / Defense Bidang Pekerjaan Umum / Public Works Bidang Perdagangan / Trade Bidang Kebudayaan dan Pariwisata / Culture and Tourism Bidang Perhubungan / Transportation Bidang Komunikasi dan Informatika / Communications and Informatics Bidang Keuangan / Finance Bidang Perbankan / Banking Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi / Manpower and Transmigration Bidang Pendidikan / Education Bidang Kesehatan / Health Bidang Keamanan / Security
HALAMAN PAGE
8–9
LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 36 TAHUN 2010 TANGGAL : 25 MEI 2010
Lampiran I
NO.
1.
ATTACHMENT I REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER : 36 OF 2010 DATE : May 25, 2010
Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Untuk Penanaman Modal / List of Business Fields That Are Closed to Investments BIDANG / FIELD
Pertanian / Agriculture
BIDANG USAHA/ BUSINESS FIELD
Budidaya Ganja / Growing of Marijuana 1. Penangkapan Spesies Ikan Yang Tercantum dalam Appendix 1 CITES / Fishing of Species of Fish listed in Appendix 1 of CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 2. Pemanfaatan (pengambilan) koral/karang dari alam untuk bahan 2. Kehutanan / Forestry bangunan/kapur/kalsium dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam / Utilization (taking) of coral from the wild for construction materials/lime/calcium and souvenirs/jewellery as well as living coral or dead coral (recently dead coral) from the wild. 1. Industri Minuman Mengandung Alkohol (Minuman Keras, Anggur, dan Minuman Mengandung Malt) / Industries of Alcoholic Beverages (Hard Liquor, Wine and Malt Beverages) 2. Industri Pembuat Chlor Alkali dengan Proses Merkuri / Manufacture of Chloro Alkali with Mercury Process 3. Industri Bahan Kimia Yang Dapat Merusak Lingkungan, seperti: - Halon dan lainnya - Penta Chlorophenol, Dichloro Diphenyl Trichloro Ethane (DDT), Dieldrin, Chlordane, Carbon Tetra Chloride, Methyl Chloroform, Methyl Bromide, Chloro Fluoro Carbon (CFC) / 3. Perindustrian / Industry Industries of Chemicals That Can Damage the Environment, such as: - Halon and others - Penta Chlorophenol, Dichloro Diphenyl Trichloro Ethane (DDT), Dieldrin, Chlordane, Carbon Tetra Chloride, Methyl Chloroform, Methyl Bromide, Chloro Fluoro Carbon (CFC) 4. Industri Bahan Kimia Schedule 1 Konvensi Senjata Kimia (Sarin, Soman, Tabun Mustard, Levisite, Ricine, Saxitoxin, VX, dll) / Industries of Chemicals in Schedule I of the Chemical Weapons Convention (Sarin, Soman, Tabun, Mustard, Levisite, Ricine and Saxitoxin, VX, etc) 1. Penyediaan dan Penyelenggaraan Terminal Darat/ Establishment and Operations of Land Terminals 2. Penyelenggaraan dan Pengoperasian Jembatan Timbang / Business and Operations of Weigh Stations 3. Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor / Business Perhubungan / of Motor Vehicle Type Test 4. Transportation 4. Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor / Business of Motor Vehicle Interval Test 5. Telekomunikasi/Sarana Bantu Navigasi Pelayaran / Telecommunications/Aids to Shipping Navigation 6. Vessel Traffic Information System (VTIS)
Attachment I
KBLI/ISIC
01289 01701 03119
03119
11010 11020 11030 20111
20114 20119
20119
52211 52219 71203 71203 52221 52221
Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Untuk Penanaman Modal / List of Business Fields That Are Closed to Investments
Lampiran I
NO.
BIDANG / FIELD
BIDANG USAHA/ BUSINESS FIELD
Attachment I
KBLI/ISIC
7. Jasa Pemanduan Lalu Lintas Udara / Air Traffic Services
52230
Manajemen dan Penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit / Management and Operation of Radio Frequency Spectrum and Satellite Orbit Monitoring Stations
61300
5.
Komunikasi dan Informatika / Communications and Informatics
6.
1. Museum Pemerintah / Governmental Museums 2. Peninggalan Sejarah dan Purbakala (candi, keraton, prasasti, petilasan, bangunan kuno, dsb) / Historical and Archaeological Kebudayaan dan Remains (temples, Sultan’s palace, inscriptions, ruins, ancient Pariwisata / Culture and buildings, etc.) Tourism 3. Pemukiman/Lingkungan Adat / Customary Dwellings/Areas 4. Monumen / Monuments 5. Perjudian/Kasino / Gambling/Casinos
91021 91023 91023 91023 92000
Catatan: / Note: 1. Bidang usaha yang tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan non komersial seperti: penelitian dan pengembangan, dan mendapat persetujuan dari sektor yang bertanggung jawab atas pembinaan bidang usaha tersebut. / A closed business field may be of use for non-commercial purposes, such as research and development, and is subject to approval from the sector responsible for the direction of such a business field. 2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka ketentuan sebagaimana termaksud dalam Lampiran I hanya berlaku bagi bidang usaha yang tercantum dalam kolom bidang usaha tersebut. / Where the Indonesian Standard Industrial Classification (ISIC) includes more than one business field, then the requirements as referred to in Attachment I shall only apply to business fields that are stated in the business field column. ***
