Implementasi POJK 01/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank sesuai dengan Tujuan, Kebijakan Usaha, Ukuran, serta Kompleksitas Perusahaan Perasuransian
Disampaikan oleh: Rianto, S.E.., M.AK.., AAAIK., CRMP., QIP Kepala Bagian Pengawasan Asuransi Umum dan Reasuransi Otoritas Jasa Keuangan
Dalam rangka mewujudkan sektor jasa keuangan non-bank yang sehat dan akuntabel diperlukan penerapan manajemen risiko LJKNB dan sistem pengawasan yang efektif
Penerapan manajemen risiko meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan,dan pengendalian risiko
POJK Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi LJKNB
2
Road Map Pengawasan LJKNB Tahap I • Penerapan RBS terhadap perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dan dana pensiun
Pengenalan Manajemen Risiko LJKNB
Tahap II • Penerapan RBS terhadap seluruh LJKNB • Harmonisasi pengawasan LJK
Penyempurnaan Manajemen Risiko LJKNB
Tahap III • Pengawasan Terintegrasi LJK
Harmonisasi Manajemen Risiko LJKNB dengan SJK lainnya 3
LJKNB wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif Penerapan Manajemen Risiko paling sedikit mencakup: Pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, atau yang setara dari LJKNB Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko Sistem informasi Manajemen Risiko Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
Penerapan Manajemen Risiko harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas LJKNB 4
Kepengurusan Tata Kelola
Strategi Operasional Aset dan Liabilitas Dukungan Dana/Pendanaan Risiko Asuransi
Risiko Bawaan
Faktor
Manajemen&Pengendalian Dukungan Dana (Permodalan)
Berbasis Risiko
Prinsip
Materialitas Komprehensif
Strategi
Risiko Bawaan
Operasional Aset dan Liabilitas Risiko Asuransi1) Manajemen & Pengendalian
Kepengurusan
= Risiko Bersih Total Risiko (Probabilitas Kegagalan)
Tata Kelola Dukungan Dana
Kemampuan Perusahaan dan Sumber Penambahan Dana
LJKNB wajib memiliki pedoman penerapan Manajemen Risiko LJKNB wajib melakukan evaluasi atas pedoman penerapan Manajemen Risiko paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun atau apabila terjadi perubahan Risiko yang signifikan
8
Batas waktu pelaporan penerapan Manajemen Risiko Penyusunan penilaian sendiri per 31 Desember -(minimal sekali dalam setahun) Penyampaian laporan hasil penilaian sendiri kepada OJK 28 Februari
OJK melakukan penilaian terhadapan penerapan Manajemen Risiko pada LJKNB LJKNB wajib menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan Manajemen Risiko kepada OJK
9
Sanksi administratif • LJKNB melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dengan jangka waktu pemenuhan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi Teguran tertulis administratif berupa teguran tertulis pertama pertama
• Teguran tertulis kedua dan ketiga ditetapkan jika dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama atau kedua, LJKNB belum dapat mengatasi penyebab Teguran tertulis dikenakannya sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama atau kedua kedua dan ketiga
LJKNB telah dikenakan sanksi administratif
• Dalam hal LJKNB telah dikanakan teguran tertulis ketiga dan belum memenuhi ketentuan, OJK dapat mewajibkan direksi, dewan komisaris, atau yang setara pada LJKNB dimaksud untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang
10
SURAT EDARAN OJK NOMOR 10/SEOJK.05/2016 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK
“
○Amanat ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5682)
12
Ketentuan Umum Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Jiwa, dan Perusahaan Reasuransi Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi termasuk yang Dana Pensiun menjalankan sebagian/seluruh usahanya dengan Perusahaan Pembiayaan prinsip syariah
LJKNB Lembaga Jasa Keuangan NonBank
!
Badan hukum perseroan terbatas
Direksi
Dewan Komisaris
Badan hukum koperasi
Dana Pensiun
Badan Hukum Usaha Bersama
Direksi (UU mengenai PT)
Direksi (UU mengenai perkoperasian)
Pengurus (UU Dana Pensiun)
Direksi (Anggaran Dasar Perusahaan)
Dewan Komisaris (UU mengenai PT)
Dewan Komisaris (UU mengenai perkoperasian)
Dewan Pengawas (UU Dana Pensiun)
Dewan Komisaris (Anggaran Dasar Perusahaan) 13
Tata Cara Penyusunan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Bagi LJKNB Pedoman yang berfungsi sebagai standar penerapan Manajemen Risiko yang wajib dimiliki oleh LJKNB untuk memastikan seluruh risiko atau potensi risiko diukur dan dikendalikan dengan benar
Secara umum paling sedikit mencakup: 1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko 4. Sistem informasi Manajemen Risiko 5. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
Disusun dan ditandatangani oleh Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris
Pedoman penyusunan terdapat pada Lampiran I
LJKNB yang telah memiliki pedoman sebelumnya harus menyesuaikan
14
Bentuk dan Susunan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko Laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan Manajemen Risiko memuat paling sedikit:
Tidak perlu dimuat apabila penyampaian laporan bersamaan dengan penyampaian laporan hasil penilaian tingkat risiko
1. Informasi umum LJKNB 2. Informasi keuangan per tanggal penilaian 3. Ikhtisar self assessment atas penerapan Manajemen Risiko 4. Deskripsi self assessment atas penerapan Manajemen Risiko untuk setiap jenis risiko disusun dan ditandatangani oleh Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan diketahui oleh Dewan Komisaris
Disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya (diatur dalam POJK) Bentuk dan susunan laporan terdapat pada Lampiran II 15
Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko Sistem OJK Online Email*
Ganggu an Teknis
Dokumen disampaikan secara offline paling lambat pada hari kerja berikutnya**
*Apabila sistem jaringan komunikasi data OJK belum tersedia
@
[email protected] Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Manajemen Risiko Offline**
** Dokumen disampaikan secara: 1. diserahkan langsung ke kantor OJK 2. dikirim melalui kantor pos secara tercatat 3. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan
16
End of Presentation
THANK YOU
Lampiran Lampiran I : Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Lampiran II: Bentuk Laporan Hasil Penilaian Sendiri Perusahaan Asuransi/Perusahaan Reasuransi
18
Lampiran I Struktur Lampiran I
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SECARA UMUM A. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris B. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko C. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko D. Sistem Informasi Manajemen Risiko E. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh
II
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK MASINGMASING A. RisikoRISIKO Strategi B. C. D. E. F. G.
Risiko Operasional Risiko Aset dan Liabilitas Risiko Kepengurusan Risiko Tata Kelola Risiko Dukungan Dana (Permodalan) Risiko Asuransi 19
A
B
C
D
E
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris 1. Memastikan penerapan MR telah memadai sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas 2. Memahami jenis & tingkat risiko Perusahaan 3. Memastikan setiap satker telah menerapkan MR 4. Menyususn kebijakan, strategi dan kerangka MR 5. Mengembangkan budaya manajemen risiko di Perusahaan 6. Memastikan seluruh risiko yg material dan dampaknya telah ditindaklanjuti 7. Memastikan fungsi MR telah diterapkan secara independen (pemisahan fungsi satker MR dan fungsi IA) 8. Memastikan kecukupan SDM 9. Mengarahkan dan menyetujui kebijakan MR termasuk strategi dan kerangka MR) 10. Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi dan memberikan arahan perbaikan pener MR 11. Membentuk komite pemantau risiko 20
A
B
C
D
E
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko Strategi Manajemen Risiko
Risk Appetite dan Risk Tolerance
• Strategi MR harus sesuai dengan strategi secara keseluruhan • Eksposur risiko dikelola secara terkendali • Strategi MR berorientasi jangka panjang dan komprehensif • Mengkomunikasikan strategi MR ke seluruh satker, manajer dan staf
Kebijakan dan Prosedur
•
Tingkat risiko yang bersedia diambil dan toleransi risiko maksimum yang ditetapkan dalam mencapai sasaran perusahaan • Memberikan arahan yang jelas atas risk appetite dan risk tolerance • Dalam menetapkan risk appetite dan risk tolerance harus mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis
1
2
3
4
• Kebijakan MR merupakan arahan tertulis • Kebijakan MR didesaian dan diimplementasikan dengan memperhatikan karkteristik dan kompleksitas usaha • Kebijakan MR direviuw secara berkala • Kebijakan MR minimal memuat (kewenangan dan limit berjenjang, data, jenis dan format laporan, peran & tanggungjawab DirKom, Komite, Satker dll)
Limit • Memiliki limit risiko yang sesuai deng risk appetite dan risk tolerance dan strategi secara keseluruhan • Perusahaan harus memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan limit • Besarana limit diusulkan oleh satker operasional 21
A
B
C
D
E
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko Identifikasi Risiko
Pengukuran Risiko
Bersifat pro aktif Mencakup seluruh aktifitas dlm rangka menganalisis timbulnya risiko dan dampaknya secara berkala Memiliki metode dan sistim untuk identifikasi risiko termasuk risiko dari group
Pemantauan Risiko
Pengendalian Risiko
Perusahaan harus memiliki metode pengendalian atas Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan
Pengukuran risiko untuk acuan pengendalian Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan Memiliki sistim dan prosedur pemantauan kompleksitas kegiatan risiko usaha Pemantauan dilakukan oleh satker Stress test pelaksana maupun satker MR Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi Risiko dan tindakan yang diperlukan 22
A B C D PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SECARA UMUM
E
Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Hasil disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan. Kecukupan cakupan informasi senantiasa dilakukan review secara berkala. Mendukung pelaksanaan pelaporan kepada OJK. Perusahaan memiliki data center.
Perusahaan memiliki sistem backup dan prosedur DRP dalam proses pemantauan risiko. Terintegrasinya SIMR dengan seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk Perusahaan. Apabila Perusahaan merupakan EU dalam konglomerasi keuangan, SIMR yang dimiliki harus mencakup sistem informasi yang diperlukan dalam penerapan manajemen risiko konglomerasi keuangan tersebut. 23
A B C D PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SECARA UMUM
E
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh 1 Kebijakan & Prosedur Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dalam penerapan Manajemen Risiko Perusahaan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan
2
3
Hasil Temuan
Respon
Perbaikan atas hasil temuan audit intern maupun ekstern harus dipantau oleh satuan kerja audit intern. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti harus diinformasikan oleh satuan kerja audit intern kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan
Tingkat responsif Perusahaan terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku
24
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK MASING-MASING RISIKO Asuransi dan Reasuransi
Pialang Asuransi, Reasuransi, dan Penilai Kerugian Asuransi
Dana Pensiun
Perusahaan Pembiayaa n
Risiko Strategi Risiko Operasional Risiko Aset dan Liabilitas Risiko Kepengurusan Risiko Tata Kelola Risiko Dukungan Dana Risiko Asuransi Risiko Pembiayaan 25
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK MASING-MASING RISIKO Setiap jenis risiko memiliki pedoman penerapan manajemen risiko untuk masing-masing pilar seperti yang ada pada ketentuan umum, namun dijelaskan secara spesifik sesuai dengan jenis risiko Risiko Strategi Risiko Operasional Risiko Aset dan Liabilitas
A
B
Risiko Kepengurusan
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko
Risiko Tata Kelola Risiko Dukungan Dana Risiko Asuransi
C
D
E
Kecukupan Sistem Informasi Sistem Proses Manajemen Pengendalian Identifikasi, Risiko Intern yang Pengukuran, Menyeluruh Pemantauan, dan Pengendalian dalam konglomerasi keuangan yang Risiko
Apabila LJKNB berada seluruhnya adalah LJKNB, penerapan manajemen risiko untuk setiap jenis risiko sesuai dengan POJK Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi LJKNB
26
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK MASING-MASING RISIKO Definisi Potensi kegagalan Perusahaan dalam merealisasikan kewajiban kepada pemegang polis/tertanggung/nasabah akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan/atau kurang responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal
Risiko Strategi
Sumber (a.l.) • Strategi tidak sesuai dengan lingkungan bisnis • Kebijakan tidak sesuai dengan posisi strategis Perusahaan
Manajemen Risiko Strategi
A.
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
a.l. direksi harus memastikan bahwa Perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak.
B.
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit
a.l. rencana strategi dan implementasi strategi dievaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas dari strategi tersebut.
C.
Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan
a.l. hasil stress testing harus memberikan umpan balik terhadap proses perencanaan strategi.
D.
Sistem Informasi Manajemen Risiko
a.l. memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis dan dilakukan review secara berkala.
E.
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh
a.l. pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko 27
Lampiran I Bentuk Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajmen Risiko
28
29
30
31
Informasi Lebih Lanjut ○Bagian Pengawasan Asuransi Jiwa ○021-296 00000 ○1. Abdul Rahman Jamil ext. 8976 ○2. Mansur ext. 7297 ○3. Angga Surya Saputra ext. 7611 ○4. Suci Pusparini ext. 7617
32
