NELAYAN

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PENDATAAN RUMAH TANGGA MISKIN DI WILAYAH PESISIR/NELAYAN DISAMPAIKAN OLEH : DEPUTI SESWAPRES BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN, SELAKU SEKRETARIS EKSEKUTIF TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K) JAKARTA, MARET 2011 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

SUMBER INFORMASI KEMISKINAN • Proporsi Kemiskinan

SUSENAS (SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL)

• Rumah Tangga Sasaran

PSE 2005 (PENDATAAN SOSIAL EKONOMI)

PPLS 2008 (PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL)

PPLS 2011 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2

PERKEMBANGAN POPULASI DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN 60

54.2

50

60

31.02

32.53

34.96

37.17

39.05

35.1

36.15

37.34

38.39

37.9

38.7

34.5

30

23.4

13.33

14.15

15.42

16.58

17.75

15.97

16.66

17.42

18.19

18.41

17.7

19.14

24.2

20

11.3

13.7

22.5

25.9

15.1

17.4

10

27.2

30 21.6

28.6

20

40

35

40.1

Juta

48

49.5

43.2

40 30

50

10

Populasi Penduduk Miskin (Juta Jiwa) Sumber: Susenas TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1993

1990

1987

1984

1980

0

1976

0

%

Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%) 3

RUMAH TANGGA DAN PENDUDUK MISKIN 2008 Miskin

%

Dekat Miskin

%

Orang (Juta)

34,96

15,42

70

30,87

Rumah Tangga (Juta)

8,74

-

17,5

-

Garis Kemiskinan

Rp. 182.636

Rp. 219.163

Source: Susenas dan PPLS, 2008

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4

RUMAH TANGGA NELAYAN - MISKIN DKP

PODES

PPLS 2008

IDENTIFIKASI DAERAH NELAYAN/PESISIR

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RTS YANG TINGGAL DI DAERAH NELAYAN/PESISIR

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RUMAH TANGGA SASARAN


5

STATUS DESA BERDASARKAN PESISIR DAN BUKAN PESISIR MENURUT PROVINSI 100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

PAPUA PABAR MALUT MALUKU SULBAR GORONTALO SULTRA SULSEL SULTENG SULUT KALTIM KALSEL KALTENG KALBAR NTT NTB BALI BANTEN JATIM DI YOGYAKARTA JATENG JABAR DKI JAKARTA KEPRI BABEL LAMPUNG BENGKULU SUMSEL JAMBI RIAU SUMBAR SUMUT NAD

6 Sumber: PODES, 2008 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PESISIR BUKAN PESISIR

JUMLAH RTS DAN PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI Jumlah RTS Menurut Propinsi, Kategori Kemiskinan dan Wilayah TOTAL RTS

NASIONAL

RTS PESISIR

Sangat Miskin

Miskin

Hampir Miskin

Jumlah

2.990.770

6.829.174

7.668.063

17.488.007

Sangat Miskin

Miskin

Hampir Miskin

390.216

849.674

892.262

Jumlah 2.132.152

Jumlah Penduduk Menurut Propinsi, Kategori Kemiskinan (RTS) dan Wilayah TOTAL PENDUDUK RTS

NASIONAL

PENDUDUK RTS PESISIR

Sangat Miskin

Miskin

Hampir Miskin

Jumlah

Sangat Miskin

Miskin

Hampir Miskin

Jumlah

15.946.165

25.191.946

19.257.928

60.396.039

2.181.028

3.330.827

2.367.613

7.879.468

Sumber: PPLS, 2008


7

4,000

3,000

54 487 46 112 39 56 121 144 28 91 11 71 105 253 514 101 75 159 47 116 42 189 10 169 4 138 43 347 155 554 559 142 42135 629 64

PAPUA PABAR MALUT MALUKU SULBAR GORONTALO SULTRA SULSEL SULTENG SULUT KALTIM KALSEL KALTENG KALBAR NTT NTB BALI BANTEN JATIM DI YOGYAKARTA JATENG JABAR DKI JAKARTA KEPRI BABEL LAMPUNG BENGKULU SUMSEL JAMBI RIAU SUMBAR SUMUT NAD

8 Sumber: PPLS, 2008 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

RTS Pesisir Total RTS

3,080

2,000

288

2,500

13 202

-

2,888 2,841

500

25 181 57 75 14 28 65 740 15121 7 597 4 133 39 254 57 257 84 838 68 530

1,000

139 126

3,500

Thousands

RUMAH TANGGA SASARAN DI WILAYAH NELAYAN/PESISIR DAN BUKAN WILAYAH NELAYAN/PESISIR MENURUT PROVINSI

1,500

RTS TINGGAL DI WILAYAH NELAYAN/PESISIR BERDASARKAN STATUS KEMISKINAN MENURUT PROVINSI 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40%

30% 20% 10% 0% PAPUA PABAR MALUT MALUKU SULBAR GORONTALO SULTRA SULSEL SULTENG SULUT KALTIM KALSEL KALTENG KALBAR NTT NTB BALI BANTEN JATIM DI YOGYAKARTA JATENG JABAR DKI JAKARTA KEPRI BABEL LAMPUNG BENGKULU SUMSEL JAMBI RIAU SUMBAR SUMUT NAD SANGAT MISKIN Sumber: PPLS, 2008 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

MISKIN

HAMPIR MISKIN 9

JUMLAH NELAYAN MENURUT PROPINSI, 2009 No.

JUMLAH NELAYAN

Provinsi

PERKIRAAN BURUH NELAYAN

LAUT

UMUM

JUMLAH

LAUT

UMUM

JUMLAH

1

NAD

78,131

2,560

80,691

42,215

380

42,596

2

Sumatera Utara

162,650

21,014

183,664

101,881

4,687

106,568

3

Sumatera Barat

36,453

10,287

46,740

22,028

2,673

24,701

4

Riau

40,056

22,335

62,391

14,124

2,955

17,079

5

Jambi

13,356

11,917

25,273

6,841

1,559

8,400

6

Sumatera Selatan

33,327

70,256

103,583

7,501

14,992

22,493

7

Bengkulu

15,929

3,562

19,491

5,932

1,219

7,151

8

Lampung

38,621

8,073

46,694

17,593

2,697

20,290

9

Kep. Bangka Belitung

73,165

0

73,165

24,764

0

24,764

10

Kepulauan Riau

95,563

0

95,563

23,854

0

23,854

11

DKI Jakarta

65,640

0

65,640

23,845

0

23,845

12

Jawa Barat

69,999

23,829

93,828

17,582

7,042

24,624

13

Jawa Tengah

95,409

29,372

124,781

52,362

6,854

59,216

14

DI Yogyakarta

2,337

2,523

4,860

0

0

0

15

Jawa Timur

278,980

33,179

312,159

124,796

7,024

131,820

16

Banten

21,973

998

22,971

14,964

219

15,183

Sumber: 1) DITJEN PERIKANAN TANGKAP (DATA JUMLAH NELAYAN) 2) BPS (PERKIRAAN BURUH NELAYAN BERDASARKAN HASIL SAKERNAS 2009)


JUMLAH NELAYAN MENURUT PROPINSI, 2009 No.

JUMLAH NELAYAN

Provinsi

PERKIRAAN BURUH NELAYAN

LAUT

UMUM

JUMLAH

LAUT

UMUM

JUMLAH

17

Bali

53,664

4,732

58,396

17,480

0

17,480

18

Nusa Tenggara Barat

64,128

3,442

67,570

13,002

1,571

14,573

19

Nusa Tenggara Timur

66,126

0

66,126

21,538

0

21,538

20

Kalimantan Barat

48,367

13,616

61,983

19,132

3,549

22,681

21

Kalimantan Tengah

26,430

33,276

59,706

5,959

7,942

13,901

22

Kalimantan Selatan

51,436

60,636

112,072

15,885

9,750

25,635

23

Kalimantan Timur

151,862

78,001

229,863

28,990

16,197

45,187

24

Sulawesi Utara

57,464

3,592

61,056

26,015

881

26,896

25

Sulawesi Tengah

84,389

749

85,138

20,749

0

20,749

26

Sulawesi Selatan

127,524

10,160

137,684

61,844

923

62,767

27

Sulawesi Tenggara

71,709

3,395

75,104

19,685

557

20,242

28

Gorontalo

23,244

1,249

24,493

5,977

240

6,217

29

Sulawesi Barat

33,698

0

33,698

19,454

0

19,454

30

Maluku

88,778

58

88,836

25,997

58

26,055

31

Maluku Utara

6,498

0

6,498

1,924

0

1,924

32

Irian Jaya Barat

34,742

0

34,742

6,523

0

6,523

33

Papua INDONESIA

57,631 2,169,279

19,877 472,688

77,508 2,641,967

10,554 820,989

6,314 100,282

16,868 921,271

82,11

17,89

100,00

31,07

3,80

34,87

Persentase Sumber:

1) DITJEN PERIKANAN TANGKAP (DATA JUMLAH NELAYAN) 2) BPS (PERKIRAAN BURUH NELAYAN BERDASARKAN HASIL SAKERNAS 2009)


KONSEP DEFINISI NELAYAN

NELAYAN adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/ binatang air lainnya/tanaman air. Orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat perlengkapan ke dalam perahu/kapal, tidak dimasukkan sebagai nelayan. Tetapi ahli mesin dan juru masak yang bekerja di atas kapal penangkap ikan dimasukkan sebagai nelayan, walaupun mereka tidak secara langsung melakukan penangkapan. Berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan, nelayan diklasifikasikan sebagai berikut :

1.

Nelayan penuh yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air

2.

Nelayan sambilan utama yaitu nelayan yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Di samping melakukan pekerjaan penangkapan, nelayan kategori ini dapat pula mempunyai pekerjaan lain.

3.

Nelayan sambilan tambahan yaitu nelayan yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan.


PRIORITAS INTERVENSI BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI KEPRI:

PENURUNAN ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI

5 4.5

PRIORITAS 3

Angka Putus Sekolah SD/MI (%)

4

PRIORITAS 1

3.5 3

LINGGA

KARIMUN

2.5 2

BINTAN

1.5

KOTA TANJUNGPINANG

1

PRIORITAS 4

0.5

NATUNA

KOTA BATAM

PRIORITAS 2

0 0

2

4

6

8

10

12

Tingkat Kemiskinan (%) TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

14

16

18

20

PRIORITAS INTERVENSI BIDANG KESEHATAN PROVINSI KEPRI:

PENURUNAN ANGKA KEMATIAN BAYI

Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (Jiwa)

40

PRIORITAS 3

38

PRIORITAS 1 NATUNA

36 34

KOTA TANJUNGPINANG

32 BINTAN

30

KARIMUN LINGGA

28 26

KOTA BATAM

24

PRIORITAS 2

PRIORITAS 4

22 20 0

2

4

6

8

10

12


14

16

18

20

PRIORITAS INTERVENSI BIDANG KESEHATAN PROVINSI KEPRI:

PREVALENSI BALITA KEKURANGAN GIZI

20 18

PRIORITAS 3

16

Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%)

LINGGA KARIMUN PRIORITAS 1

14 12 10

NATUNA

BINTAN

8

KOTA TANJUNGPINANG

KOTA BATAM

6 4 PRIORITAS 4

2

PRIORITAS 2

0 0

2

4

6

8

10

12


14

16

18

20

RELEVANSI PERLUNYA UNIFIKASI SISTEM PENARGETAN Terdapat Perbedaan Sistem Penargetan Berkaitan dengan Pemberian Jaminan Sosial:  Perlu dibangun satu sistem penargetan yang efektif untuk program penanggulangan kemiskinan. 1.

Data BLT (Proxy Mean Testing)  BPS

2.

Data Jamkesmas (“Bottom Up” atau “Community Based”)  Kementerian Kesehatan

TUJUAN UNIFIKASI SISTEM PENARGETAN: Meningkatkan Akurasi Pendataan Menciptakan Sistem Unified Database yang Terpadu TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

16

PENARGETAN SASARAN PROGRAM BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL

• Penargetan: memilih kelompok penerima bantuan sosial • Efektif apabila dapat secara tepat memasukkan yang miskin dan mengeluarkan yang tidak miskin. • Kriteria yang digunakan adalah miskin dan tidak miskin. Penggunaan kriteria formal dan informal dapat menyulitkan, formal dapat saja miskin, sebaliknya informal dapat tidak miskin.

Miskin

Tidak Miskin

Menerima Bantuan





Tidak Menerima Bantuan

 Exclusion Error


Inclusion Error

 17

EFEKTIVITAS PENARGETAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL SAAT INI 100

•

Urutan Exclusion Error: 1. ASKESKIN 2. Jamkesmas 3. BLT 4. Raskin

•

Urutan Inclusion Error:

Persentase Penerima Bantuan

Garis Penargetan Efektif 75

Raskin

50

25

1. 2. 3. 4.

BLT

Jamkesmas

Askeskin 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Desil Konsumsi Rumah Tangga Sumber: Susenas Diolah. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Raskin BLT Jamkesmas ASKESKIN

Keterangan: Garis warna hitam adalah penargetan ideal. Semakin besar luas area di sebelah kiri garis ideal dan diatas garis penargetan semakin besar exclusion error. Semakin besar luas area di sebelah kanan garis ideal dan dibawah garis penargetan semakin besar inclusion error. 18

MENUJU PENARGETAN YANG EFEKTIF Menyusun Basis Data Nasional RT Sangat Miskin RT Miskin RT Hampir Miskin

Dilaksanakan terintegrasi oleh BPS Pengalaman berbagai penargetan sebelumnya, antara lain: Jamkesmas

I N P U T

Proses PROSES Proses Pendataan PENDATAAN Pendataan (Dilakukan 3 tahun 2011 2011 sekali terakhir 2008, berikutnya 2011)

Sensus Penduduk digunakan untuk mempertajam sasaran Rumah Tangga yang menjadi sasaran proses pendataan

T A R G E T

Basis Data Terpadu untuk Program Bantuan dan Jaminan Sosial (BDT-PBS) Sebagai basis data nasional Sebagai sumber data bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Semua Program Jaminan Sosial

TNP2K MELAKUKAN KENDALI MUTU SISTEM PENARGETAN TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

19

KEUNTUNGAN BASIS DATA NASIONAL • Standardisasi dalam proses pendataan – variabel, prosedur, dll. Sehingga menghindari duplikasi proses kerja. • Tersedianya Basis Data Nasional bagi keperluan Program Jaminan Sosial maupun Bantuan Sosial. • Penyelenggara Program mendapatkan karakteristik RT penerima secara komprehensif – bukan saja variabel yang penting untuk Program terkait. • Kemudahan dalam proses penyesuaian dan pemutakhiran basis data. • Potensi untuk menurun exclusion dan inclusion error dan untuk memastikan bahwa RT miskin mendapat semua program bantuan dan jaminan sosial yang harusnya mereka terima. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

20

BASIS DATA NASIONAL DAN DATA PENERIMA PROGRAM JAMINAN SOSIAL Basis Data Terpadu untuk Program Bantuan Sosial (BDT-PBS)

Menteri Terkait Menetapkan Kriteria Kepesertaan Program Jaminan Sosial Untuk Masing-Masing Program

• BPS melakukan pendataan pada tahun 2011. Pendataan tersebut akan menghasilkan BASIS DATA TERPADU • Program Bantuan Sosial selanjutnya menetapkan KRITERIA KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL untuk masing-masing program • Kriteria kelayakan ditetapkan oleh Menteri terkait

PBI Program Jaminan Sosial A

PBI Program Jaminan Sosial B

PBI Program Jaminan Sosial C


• Program mendapatkan DATA PESERTA PROGRAM yang ditarik (extracted) dari Basis Data Terpadu 21

PERENCANAAN PPLS11 • Dibandingkan dengan data PSE05 dan PPLS08 yang dikumpulkan oleh BPS tahun 2005 dan 2008 sebagai sumber data program bantuan dan jaminan sosial, diharapkan exclusion & inclusion error PPLS11 akan menurun karena akan ada banyak perbaikan, contoh:  Kuesioner akan lebih lengkap dan akan termasuk data yang diperlukan sebagai “eligibility kriteria” untuk semua program bantuan sosial  Metodologi akan diperbaiki supaya lebih banyak rumah tangga miskin akan disurvei  Sosialisasi akan lebih luas  Proses/formula proxy-means testing akan diupdate sesuai dengan kondisi dan tingkat kemiskinan di masing-masing daerah


22

PROSES PENDATAAN MELALUI PPLS11 •

Sedang dilakukan uji coba metode penargetan baru (community targeting, on-demand application, PMT) dan sudah diperoleh hasil dari eksperimen community targeting pada tahun 2009. Hasil dari studi ini akan memberi masukan kepada PPLS11.

•

Pendataan (PPLS) yang dilakukan oleh BPS adalah proses pendataan dan bukan proses untuk menentukan penerima program  Basis data yang terbentuk akan berisi sejumlah RTS yang lebih besar dari sebelumnya. Basis data tersebut diharapkan berisi 30-40% penduduk berpenghasilan terendah (30-40% terbawah dari penduduk berdasarkan distribusi konsumsi).

•

Proses PMT akan memakai basis data tersebut untuk mengidentifikasi 4 kategori dari distribusi konsumsi: sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan tidak miskin.

•

Penerima program Bantuan dan Jaminan Sosial ditetapkan oleh masingmasing Program dengan mengacu kepada Kriteria Kepesertaan Program Bantuan Sosial, yang ditetapkan oleh Menteri penanggung jawab Program terkait.


23

TERIMA KASIH


24

NELAYAN

Recommend Documents