Mitigasi Bencana dan Adaptasi melalui Pengembangan Indikator Geo untuk ) Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan3 Oleh Dr Idwan Suhardi 1) dan Dr Baba Barus 2)
1) Deputi Pendayagunaan Ristek, Kemenristek 2) Ketua PS Mitigasi Bencana Kerusakan Lahan, Pasca Sarjana IPB dan Direktur Riset P4W IPB 3) Disampaikan sebagai makalah kunci pada Lokakarya Isu Perubahan Iklim, Geologi, dan Prospek Pengembangan Batubara, yang diselenggarakan Badan Geologi, Kementian ESDM, 20 Oktober 2010 Menado
I. PENDAHULUAN Isyu kerusakan lingkungan dianggap semakin penting di Indonesia setelah berbagai peristiwa alam yang menimbulkan kerugian dan menjadi bencana. Untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut, maka disadari perlunya pemahaman secara keseluruhan, dalam konteks ini adalah memahami ekosistem, yang komponennya mencakup aspek fisik, biologi dan sosial-ekonomi, yang semuanya terletak dalam suatu unit ruang tertentu. Interaksi antara semua komponen tersebut menghasilkan lingkungan yang spesifik. Secara teori, interaksi yang tidak sesuai dengan kondisi daya dukung akan merusak ekosistem, dalam hal ini dapat menimbulkan bencana. Kejadian berbagai bencana di Indonesia sebagian besar terkait secara langsung dengan proses geologi atau proses terkait seperti gempa, vulkanik, tsunami, penurunan muka air tanah, dll (geological hazard), dan sebagian secara tidak langsung seperti kekeringan, kebakaran, longsor, abrasi, erosi, banjir, dan lain-lain (hydrometeorological hazard). Untuk bahaya non-geological, peran manusia dapat mempercepat proses intraksi perubahan lingkungan. Untuk menghindari bencana diperlukan pemahaman proses-proses di permukaan bumi (alami dan buatan), yang semuanya berinteraksi dengan iklim, yang membentuk suatu ekosistem spesifik. Pemahaman proses atau hasilnya hendaknya dapat dipakai sebagai suatu ukuran untuk keperluan pengelolaan untuk menghindari kerusakan lingkungan atau memperbaikinya. Di Indonesia, upaya untuk mengelola lingkungan sudah diterjemahkan ke dalam peraturan perundangan seperti dalam UU penataan ruang. Sejauh ini untuk pengelolaan lingkungan khususnya untuk bentuk operasional masih belum mantap. Mengingat lingkungan ditentukan oleh banyak variabel, maka disadari bahwa untuk mengelola lingkungan diperlukan pendekatan multidisiplin. Dalam hal ini masing-masing komponen lingkungan sebenarnya mempunyai ukuran tertentu. Sejauh ini indikator terkait dengan sosial-ekonomi dan biologi sudah berkembang dan umumnya banyak dipakai untuk keperluan yang bersifat jangka pendek atau menengah. Sedangkan indikator fisik lingkungan relatif bervariasi perkembangannya. Hal penting yang perlu disadari bahwa indikator fisik, yang merupakan basis sosial dan biologi beraktivitas, cenderung dipakai untuk perencanaan jangka menengah dan panjang. Indikator fisik ini di negara seperti USA, diistilahkan dengan geo-indikator, yang dijadikan sebagai alat pengukur perubahan lingkungan, khususnya untuk pengelolaan Taman nasional. Kondisi fisik bumi bersifat dinamik, yang prosesnya tetap akan terjadi baik karena intervensi manusia atau tidak. Sejauh ini indikator geo yang dipahami umumnya terkait dengan proses geologi yang memakan waktu 1
sangat lama sehingga relatif sulit diamati secara kasat mata dan sulit diprediksi, dan pada akhirnya sulit dipakai secara langsung dalam perencanaan dan pengelolaan ruang. Di Indonesia, indikator geo, yang secara operasional dapat dilihat dari aspek terain, tanah, air maupun dari aktivitas diatasnya. Sejauh ini sudah ada berbagai komponen indikator fisik ini yang dipakai dalam perencanaan ruang, tetapi hanya beberapa yang sudah bersifat operasional, dan sebagian besar belum. Padahal mengingat kasus bencana makin intensif terjadi di negara kita, baik karena secara alami saat ini sedang sangat dinamik, atau karena aktivitas manusia yang semakin tinggi semakin mempercepat dinamika yang terjadi, dan ini sejalan dengan pesan dalam peraturan penataan ruang, yang menuntut dilakukannya revisi rencana pemanfaatan ruang di Indonesia. Revisi RTRW Provinsi dan/atau kabupaten/kota di Indonesia harus sudah selesai tahun 2011. Mengingat pengelolaan ruang yang menuntut adanya pendekatan multidisiplin, maka semua aspek memerlukan kerjasaama. Secara operasional, untuk aspek fisik, maka perlunya pengembangan berbagai indikator fisik bumi (geo-indikator) yang mudah dipahami oleh perencanaan dan selanjutnya bersinergi dengan indikator lain menjadi penting.
II. BERBAGAI TIPE BAHAYA DAN PARAMETER PEMBENTUK Kejadian bencana yang sudah banyak dikenal di Indonesia antara lain letusan gunung api (vulkan), gempa, tsunami, longsor, abrasi, erosi, kekeringan, kebakaran, pencemaran, penurunan air tanah, dll, mempunyai faktor-faktor yang sebagian sama, seperti lereng/morfologi, batuan/struktur geologi, tanah, penggunaan laan, curah hujan, gelombang, dan lainnya (Tabel 1), yang masing-masing mempunyai peran spesifik. Tabel 1. Beberapa tipe bahaya bencana di Indonesia dengan faktor yang berperan penting No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bahaya
Lereng/ morfo v v v v v v v v
Batuan /struktur v v v v v v v v
Tanah
Penggunaan lahan v v v v v v v v v
gempa V vulkan tsunami longsor V abrasi V erosi V kekeringan V kebakaran v pencemaran v penurunan air v tanah V = berarti berperan penting dalam menentukan proses kemunculkan bahaya
Curah hujan/air v v v v v v
Gelombang v v -
v
Perbedaan peran setiap faktor ini membuat parameter kunci dalam proses penentuan variabel utama akan berbeda, dan sejauh ini tingkat pemahamannya juga berbeda. Dalam setiap proses bahaya bencana mama variabel tertentu berperan sebagai variabel utama, misalnya seperti pada gempa, dan vulkan maka unsur proses endodemik yang lebih berperan (unsur struktur/batuan), sedangkan pada tsunami unsur gelombang yang sangat berperan. Untuk longsor, maka unsur topografi sebagai kontrol utama (untuk gravitasi). Untuk erosi, kekeringan dan kebakaran, maka unsur iklim (curah hujan) sangat 2
berperan penting. Isyu pencemaran dan penurunan air tanah, maka peran manusia dianggap sangat menonjol. Dari berbagai faktor yang dianggap berperan tersebut, unsur iklim, gelombang, batuan, dan struktur lebih sulit dimodifikasi, dibandingkan dengan unsur penggunaan lahan, lereng dan tanah. Rekayasa ini biasanya dilakukan dalam bentuk penggunaan lahan. Tetapi peran manusia juga dapat mendorong terjadinya bahaya yang menjadi bencana. Walaupun demikian, dalam praktek pengelolaan lingkungan, maka semua faktor perlu diperhatikan secara bersamaan , dan hal ini bermakna perlunya pemahaman intraksi semua komponen, atau jika dikaitkan dengan pemahaman teknis maka hal ini menuntut konsep yang bersifat multidisiplin, baik untuk keperluan pencegahan (mitigasi) maupun untuk keperluan adaptasi.
III. UPAYA MITIGASI DAN ADAPTASI DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH Sudah menjadi kenyataan bahwa untuk menanggulangi bencana yang diakibatkan oleh dinamika berbagai faktor bumi memerlukan upaya yang dimulai dari sisi kebijakan, program hingga tindakan aksi. Upaya ini sering dikaitkan dengan perundangan yang terkait dengan lembaga tertentu. Beberapa kebijakan yang diharapkan dapat dikaitkan dengan upaya pencegahan bencana ataupun beradaptasi dengan kondisi proses dinamika yang terjadi adalah dalam perundangan penataan ruang, pengelolaan dan perlindungan lingkungan, pemerintah daerah dan pengelolaan bencana. Khususnya untuk menanggulanginya maka peran pengetahuan dan teknologi menjadi penting, yang dalam hal ini tekait dengan perundangan riset dan teknologi. Perundangan di Indonesia saat ini sudah mewajibkan pemerintah daerah berperan aktif dalam mengurangi bencana melalui lembaga penanggulangan bencana daerah; dan hal ini terkait dengan upaya pengelolaan dan pelindungan lngkungan, yang secara operasional diletakkan dalam penataan ruang tertentu. Indonesia sebagai negara yang rawan bencana, sudah dinyatakan dalam (UU No 26, 2007 tentang penataan ruang. Lebih jauh dalam peraturan pemerintah dipertegas dalam kaitan dengan perencanaan kawasan yang membagi kawasan dalam kawasan lindung dan budidaya. Peraturan penataan ruang sudah membatasi aktivitas budidaya di kawasan rawan bencana dan ada kawasan lindung khusus bencana (PP No 26, 2008). Dengan adanya perbedaan kawasan ini maka diharapkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan dapat dikaitkan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan (UU No 26, 2007 dan UU No 32, 2009). Penataan ruang adalah suatu rangkaian proses yang terkait dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang. Proses perencanaan ruang dikaitkan dengan rencana peruntukan ruang dalam zona spesifik untuk tujuan tertentu ataupun disain untuk menghubungkan pusat dan jaringan aktivitas suatu pusat tertentu. Dengan perencanaan ini diharapkan upaya mitigasi sudah dilakukan. Upaya mitigasi dapat dilakukan dengan menghindari pemanfaatan ruang di dalam daerah yang rawan bencana, atau mengembangkan teknik tertentu sehingga dapat menekan kerugian akibat dinamikan interaksi antara berbagai faktor penyebab bencana. Perencanaan ruang dikaitkan dengan pembuatan RTRW, yang dalam setiap zonasi dikaitkan dengan daya dukung untuk peruntukan spesifik. Secara teori, peruntukan ruang disusun berdasarkan kesesuaian atau kemampuan lahan. Daerah berkemampuan terendah (misalnya kelas lahan VIII) dan jika 3
digunakan sebagai kawasan budidaya berpotensi menimbulkan bencana, sehingga akan dijadikan daerah kawasan lindung. Secara umum fungsi perencanaan ditujukan untuk menghindari bencana. Pemanfaatan ruang, menuntut adanya berbagai prosedur atau pengelolaan sehingga penggunaan ruang yang ada sesuai kemampuannya. Pengelolaan yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan bencana. Dalam implementasi pemanfaatan ruang, maka berbagai teknik pengelolaan diperlukan dalam pemanfaatan ruang, dan salah satunya terkait dengan upaya adaptasi. Sebagai contoh teknik adaptasi jika kondisi bahaya kering sekali belum berkembang dalam konteks pilihan penggunaan lahan. Daerah yang sangat berbahaya karena gempa, maka sistem pemukiman yang berada di zona tersebut perlu mengadopsi atau beradaptasi dengan gempa seperti konstruksi bangunan spesifik, atau sistem peringatan dini spesifik atau lainnya. Sejauh ini usaha yang terkait dengan teknik adaptasi belum banyak diterapkan, kalau sudah ada, atau teknik adaptasi sesuai ruang memang belum berkembang. Dalam hal ini riset adaptasi kondisi kebencanaan sangat perlu dilakukan. Pengendalian merupakan lanjutan proses penataan ruang, dalam hal ini dikaitkan dengan upaya mencegah tindakan yang dapat merusak fisik ruang dan lingkungan, yang didalamnya terdapat komponen pemantauan dan evaluasi. Pemantauan secara rutin dilihat dari perbedaan antara aktual dan perencanaan. Hasil pemantauan selanjutnya dinilai dan dievaluasi. Prosesnya dapat dilakukan dengan pendekatan administratif dan atau teknis. Sebagian besar pengendalian dilakukan dengan mengamati dari sisi administrasi, misalnya dari dokumen perizinan, seperti kesesuaian zonasi dan aktual pemanfatan ruang, atau teknik pengelolaan yang dilakukan dalam pemanfaatan ruang sudah baik atau berdampak buruk. Hal yang terakhir ini biasanya terkait dengan unsur teknis. Kombinasi kedua bentuk pengendalian ini dianggap perlu karena adakalanya hasil evaluasi secara administratif adalah baik, tetapi secara teknis sudah terjadi kerusakan. Misalnya zonasi ruang adalah kawasan pemukiman, tetapi dalam kenyataannya, di lapangan ditemukan bentuk dan struktur pemukiman yang tidak sesuai zonasi, atau rekomendasi yang diizinkan, sehingga bangunan tersebut akan ambruk walau dengan getaran yang kecil saja. Atau kawasan rawan longsor yang sedang, dimana pembangunan rumah tertentu benar-benar tidak mengindahkan adanya potensi longsor, dan akhirnya terjadi bencana. Sejauh ini sejak UU Penataan Ruang diresmikan maka sudah ditetapkan perlunya implementasi perundangan tersebut, dan salah satunya melalui revisi RTRW, yang harus sudah diselesaikan pemerintah provinsi/kabupaten pada tahun 2011. Tingkat pengesahan RTRW provinsi saat ini baru beberapa provinsi yang sudah disetujui. Mengingat untuk perencanaan yang bersifat jangka menengah dan panjang, maka parameter yang dipakai dalam penentuan suatu kawasan sesuai dengan daya dukung atau untuk penentuan kawasan lindung bencana hendaknya menggunakan indikator fisik. Indikator fisik yang sudah ada dalam peraturan perundangan saat ini belum operasioanl, sehingga upaya membuat referensi teknis dan mudah sangat diperlukan dipakai dalam Penataan Ruang. Penggunaan indikator tertentu dalam konteks pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang bersifat jangka panjang, di beberapa negara maju sudah menggunakan dan mengembangkan indikator yang dianggap baik dipakai seperti untuk pengelolaan taman nasional di USA. Indikator yang dipakai adalah geoindikator, yang merupakan cerminan aspek fisik seperti kenampakan permukaan lahan, perubahan fisik tanah, perubahan air tanah, debit air, dan lainnya. 4
IV. PENGEMBANGAN GEOINDIKATOR DI INDONESIA Untuk keperluan pengelolaan lingkungan sudah lazim menggunakan berbagai indikator. Indikator yang sudah berkembang pesat adalah untuk aspek ekonomi, aspek biologi, yang keduanya cenderung bersifat sangat dinamik dan cepat; sedangkan indikator dari aspek geo relatif belum berkembang karena umumnya dipersepsikan prosesnya lama sekali, padahal komponen fisik merupakan wadah aaspek biologi dan sosial. Mengingat keperluan perencanaan yang bersifat lama, maka di USA, IUGS mengembangkan indikator geo yang bersumber dari proses fisik bumi yang perubahannya terjadi dalam kurun waktu kurang dari 100 tahun, cepat atau perlahan, yang dapat diobservasi, sehingga dapat dipakai dalam pemantauan dan pelaporan perubahan lingkungan (IUGS, 2010). Investigasi untuk geoindikator karena mencerminkan perubahan lingkungan alam, diutamakan pada kenampakan fisik bumi yang muncul di permukaan yang dapat berubah dalam ukuran, frekuensi, kecenderungan atau kecepatan yang kurang dalam 100 tahun. Saat ini di USA sudah ada 27 geoindikator yang dikembangkan yang sesuai untuk keperluan pengelolaan taman nasional. Geoindikator tersebut dipenangaruhi oleh proses alami yang relatif cepat, manusia dan pengaruh kegiatan bumi masa lalu. Beberapa geoindikator yang relevan di Indonesia disajikan di Tabel 2. Peran dari pengaruh ini disimpulkan berbeda, tetapi secara umum sebagian besar proser perubahannya sangat terlihat saat ini, dengan dominasi tinggi. Sedangkan pengaruh manusia relatif bervariasi dan dominan sedang. Kondisi ini menegaskan geoindikator merupakan hasil intraksi alami dan manusia. Mengingat kemunculan geoindikator sebagai hasil intraksi, dan jika akan dipakai dalam pengelolaan lingkungan maka pemahaman detil tentang proses masih diperlukan, karena indikator yang ada juga masih perlu didetilkan, khususnya jika dikaitkan untuk keperluan perencanaan yang sangat berorientasi untuk pencegahan. Tabel 2. Beberapa Geoindikator di USA untuk Pemantauan Lingkunganl (IUGS, 2010) No
Geoindikator
Bahaya
Pengaruh alami 1 reaktivasi dan formasi gumuk kerusakan pantai T 2 kimia air tanah di zona unsaturated kerusakan air tanah T 3 paras air tanah kerusakan air tanah S 4 kualitas air tanah kerusakan lahan T 5 aktivitas kapur kerusakan kapur T 6 komposisi dan pelapisan sedimen kerusakan infrastruktur T 7 seismisitas gempa bumi T 8 posisi garis pantai abrasi T 9 longsor longsor T 10 erosi dan sedimen erosi T 11 kualitas tanah kerusakan / pencemaran T 12 morfologi saluran sungai kerusakan sungai T 13 Kandungan/ kapasitas sedimen kerusakan sungai /waduk T 14 suhu permukaan bawah tanah Kekeringan T 15 pergeseran permukaan gempa bumi T 16 kualitas air permukaan pencemaran air sungai T 17 Gerakan tubuh vulkan ledakan vulkanis T 18 hidrologi, struktur, ukuran lahan basah lahan basah T v = relevan di indonesia x = tidak relevan di indonesia; t=tinggi; S= sedang; r=rendah
Pengaruh manusia S T T T S T S T T T T T T S S T R T
Rekonstruksi masa - lalu S T R L T T R T S S T R S T S R T T
Dari 27 indikator geo tersebut beberapa tidak relevan dengan kondisi indonesia, dan kalaupun sudah relevan dengan kondisi di Indonesia, maka pembuatan bentuk lebih operasional diperlukan. 5
Beberapa isyu bencana di Indonesia seperti kebakaran dan kekeringan, malah tidak dikenal dalam geoindikator yang sudah dikenali pada Tabel 2 diatas. Contoh lain adalah kondisi lingkungan spesifik, seperti daerah gambut di tropis, dan saat ini sering menjadi daerah utama yang rawan kebakaran, juga memerlukan indikator dalam pengelolaannya. Contoh lain juga masih relevan, jika dikaitkan dengan keunikan alam di indonesia. Dalam pengelolaan lingkungan yang sudah berjalan di indonesia sebagian indikator tersebut sudah dikenal, tetapi belum diterjemahkan ke bentuk peraturan yang mantap, dan dapat dipakai secara operasional; baik untuk keperluan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, yang sebenarnya akan berbeda diperlukan pada tingkat yang berbeda, misalnya di level provinsi maupun di kabupaten/kota. Hal-hal yang relevan dengan kondisi di Indonesia dapat dinyatakan walaupun sudah dikenali di Indonesia, tetapi masih merupakan potensial objek diteliti, dan untuk sudah mantap idealnya segera dimasukkan ke dalam perundangan sebagai referensi dalam pengelolaan lingkungan.
V. GEOINDIKATOR DALAM PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN Penataan ruang mempunyai komponen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Ketiga komponen ini mempunyai peran berbeda. Komponen perencanaan ditunjukkan membuat perencanaan ruang dan struktur ruang, yang merupakan wadah untuk meletakkan aktivitas sesuai dengan daya dukung fisik lingkungan dan rencana pengembangan. Perencanaan ruang Untuk keperluan perencanaan ruang, maka geoindikator perlu dipakai untuk penentuan kawasan khususnya rawan bencana. Geoindikator ini perlu dijadikan dijadikan peta ruang, yang selanjutnya daerah yang paling rawan perlu direkomendasikan sebagai daerah kawasan lindung bencana (Barus, et al 2010). Misalnya daerah yang rawan longsor, yang geoindikatornya sudah dibuat dengan pernyataan ‘daerah rawan bencana longsor’, dan hal ini perlu diperjelas dengan defisini rawan bencana longsor. Kalau sudah ada definisinya misalnya dari kombinasi sifat fisik lereng, batuan, dan lainnya yang sepsifik, yang menghasilkan daerah rawan longsor, maka hasil dari kombinasi ini diterjemahkan dalam bentuk peta, yang selanjutnya direkomendasikan ke kawasan lindung. Ilustrasi lain adalah daerah yang rawan erosi, juga mempunyai faktor mirip dengan longsor, tetapi dalam konteks peraturan penataan ruang, geoindikator ini diletakkan dalam dalam bagian dari kemampuan lahan, yang biasanya kelas kemampuan lahan VII (kelas kemampuan yang rendah). Kelas kemampuan rendah ini jika dipetakan maka dapat direkomendasikan ke kawasan lindung. Secara operasional berarti adanya peta geoindikator yang menyatakan kategori peta rawan bencana akan mempermudah perencanaan ruang atau pembuatan peta RTRW. Tetapi mengingat terdapat berbagai kategori rawan bencana, maka perlu pemahaman secara cermat tentang tipe rawan bencana yang layak secara langsung diletakkan sebagai kawasan lindung bencana. Dalam hal ini berarti adanya peta rawan bencana tertentu tidak selalu diletakkan sebagai dalam konteks penentuan kawasan lindung bencana, tetapi untuk memudahkan dalam pengelolaan ruang, atau dalam hal ini keperluan proses teknik adaptasi yang dikembangkan. Ilustrasi rawan bencana yang terkait dengan ilustrasi ini adalah rawan kekeringan (Effendi, 2010). Daerah yang paling kering tidak mudah dijadikan secara langsung sebagai kawasan lindung; tetapi yang perlu direkomendasikan adalah, 6
kalau komoditas pertanian, maka perlu dilakukan pemilihan komoditas yang yang adaptif terhadap kondisi ekstrim kering, seperti jambu mete. Bila tidak terkait langsung dengan komoditas tahan kering, maka perlu upaya menyimpan air pada waktu musim hujan, dan lainnya. Ilustrasi lain adalah adanya kawasan yang rawan kebakaran, yang merupakan salah upaya teknologi untuk membuat kawasan sesuai untuk pengusahaan tertentu (Komarsa, 2010), misalnya untuk menciptakan lingkungan tertentu sehingga tanah menjadi subur. Hal ini berkebalikan dengan daerah yang rawan sekali longsor, yang direkomendasikan menjadi kawasan lindung karena lebih mahal dan tidak efisien menjadikan kawasan tersebut sebagai daerah budidaya. Untuk konteks ini, geoindikator kebencanaan malah belum dikenali dalam perundangan Indonesia (dalam peraturan penataan ruang tidak dikenali rawan bencana kebakaran, walaupun rutin muncul di Indonesia). Pemanfaatan ruang Suatu zona yang sudah ditetapkan untuk peruntukan tertentu, masih memerlukan aturan atau teknik pengelolaan tertentu sesuai dengan kemampuan atau kesesuaian kawasan. Peruntukan kawasan masih memerlukan pedoman lebih lanjut. Jika kawasan lindung sudah ditetapkan berdasarkan daerah bencana, maka otomatis penggunaannya sangat terbatas, tetapi jika kawasan tersebut mempunyai kategori tertentu dalam hal kebencanaan, maka untuk menahan kejadian bencana tidak muncul, maka metode pemanfaatan ruang harus sesuai kaidah lingkungan. Misalnya kawasan budidaya lahan kering, masih membutuhkan teknik pengelolaan kawasan sehingga tidak terjadi longsor, tidak terjadi erosi dan lainnya. Contoh lain, kawasan yang mempunyai kedalaman air tanah tertentu, hanya diizinkan mengambil air tanah dalam ukuran tertentu; jika melampaui kapasitas maka akan mengancam aktivitas di atasnya. Ilustrasi kawasan rawan kekeringan, seperti disinggung pada bagian sebelumnya sama saja, bahwa setiap lokasi yang mempunyai kondisi iklim spesifik membutuhkan pengelolaan spesifik (khusus isu perubahan iklim yang belum mantap, membuat upaya adaptasi lebih kompleks). Dalam hal ini perlu disadari, penggunaan ruang sesuai peruntukan belum menjamin tidak merusak lingkungan tanpa diikuti teknik pengelolaan yang tepat khususnya dari sisi adaptasi yang bentuknya berazaskan hasil pengetahuan dan teknologi. Untuk pemerintah sebagai pemegang otoritas pemanfaatan ruang, maka untuk keperluan pengelolaan ruang, maka peta geoindikator yang sudah dibuat hendaknya tetap dijadikan sebagai referensi untuk pemanfaatan ruang, selain dokumen RTRW. Pengendalian ruang Ruang yang sudah ditetapkan peruntukannya, jika dimanfaatkan maka secara rutin perlu dipantau dan selanjutnya dievaluasi. Proses pengendalian secara umum dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah melalui pemantauan data perizinan yang diberikan oleh pihak otoritas. Jika sudah diberikan perizinan, dan ternyata merusak lingkungan, berarti isu teknis menjadi penting dievaluasi. Salah satu bahan mengevaluasinya adalah data atau peta geoindikator. Tetapi mengingat untuk penilaian kondisi lapangan yang perlu secara cepat dan mudah maka indikator-geo yang dipakai juga perlu disesuaikan. Indikator geo untuk perencanaan biasanya diorientasikan untuk mencegah, sedangkan indikator geo untuk penilaian cepat sebaiknya berbeda. Geoindikator yang sudah dikembangkan untuk pengelolaan lingkungan di USA, yang dikembangkan oleh IUGS, dapat dipakai sebagai referensi evaluasi lingkungan selain perlunya adaptasi dengan kondisi lokal Indonesia. 7
Dalam peraturan perundangan di penataan ruang, komponen pemantauan belum disinggung, dan baru diarahkan ke aspek administratif, dan jika terjadi kesalahan maka akan diberikan sanksi, baik untuk pemberi izin maupun untuk perusak lingkungan atau pengguna ruang. Mengingat tingkat kemantapan parameter pemantauan lebih tidak mantap, maka isyu pengembangan geoindikator masih diperlukan, baik untuk level perencanaan berbeda, maupun parameternya. Tetapi mengingat beberapa geoindikator untuk pemantauan juga sudah mantap, maka geoindikator demikian perlu segera dipakai dalam pengelolaan ruang. Misalnya perubahan garis pantai untuk abrasi, perubahan kedalaman air di sumber air, kenampakan rekahan tanah, munculnya mata air, dan lain-lain. Secara ringkas berbagai kemajuan geoindikator yang sudah ada dalam dokumen penataan ruang dan pengelolaan lingkungan disajikan pada Tabel 3. Tabel 3. Beberapa bahaya yang sudah dikenali dalam penataan ruang dengan geoindikator yang dipakai, geoindikator pemantauan yang sudah dipakai dan hasil riset di Indonesia Bahaya Gempa Vulkanik Tsunami Longsor Abrasi Banjir Kekeringan Kebakaran Pencemaran Erosi
Perencanaan Kawasan potensi atau kena dgn skala MMI VII-XII Wilayah kaldera; lokasi kena pengaruh aktiv Pantai elevasi rendah; pernah atau potensi Rawan longsor Sudah terabrasi atau potensi Sering atau potensi banjir Kesesuaian lahan dalam budidaya Belum ada Daya dukung dan daya tampung lingkungan Daya dukung lingkungan Kemampuan lahan
Perundangan PP 26, 2008, psl 61:2
Pemantauan Nilai sesmik
Riset ristek (penataan) Karakter bangunan (?)
PP 26, 2008, psl 61:1
Nilai seismik
Model evakuasi
PP 26, 2008, psl 61:5
Pantai
PP 26, 2008; psl 58:1 PP 26, 2008, psl 61:6 Pp 26, 2008; psl 58:3 Pp 26, 2008, psl 66:1
Rekahan, mata air Garis pantai Lokasi banjir Muka air, ekahan Hotspot Hotspot Kualitas air Sedimen
Model evakuasi dan bangunan (?) Indeks longsor Indeks abrasi Indeks (?) Indeks kekeringan: sumber air, tanah, Indeks kebakaran Model ruang (?)
Pp 26, 2008, psl 8:1 PP26, 2008 Kepmen Pencemaran air dan biomassa Pp 26, 2008, psl 8:1 Kepmen LH daya dukung
Sedimen Ketebalan tanah
Model ruang (?)
VI. PENUTUP Sebagai penutup maka dibuat ringkasan beberapa hal yang dianggap penting sebagai berikut: i. Untuk melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang diyakini saat ini sudah terjadi hendaknya diletakkan dalam kebijakan penataan ruang, yang pada akhirnya terkait dengan pengelolaan lingkungan. ii. Untuk mendukung perbaikan dokumen penataan ruang diperlukan geoindikator, yang saat ini masih terbatas dan bervariasi kemantapannya; Indikator geo yang stabil dan mantap hendaknya segera diadopsi untuk keperluan kebijakan, dan proses desiminasi perlu dilakukan iii. Para ilmuan kebumian (earth sicence) perlu melakukan penelitian dan pengembangan berbagai geoindikator yang spesifik berbeda untuk berbagai tipe bahaya / bencana
8
iv. Memecahkan solusi bahaya kebencanaan yang ada, memerlukan pendekatan multidispilin kelimuan / pengetahuan. Pendekatan monodisiplin tidak mampu menjawab isu ekosistem. Kelompok keilmuan geo harus berkolabirasi dengan keahlian lain. v. Kementrian Ristek sedang menginisiasi riset awal tentang pengembangan berbagai geoindikator yang akan melibatkan berbagai disiplin keilmuan, dan masih akan dikembangkan
REFERENSI Bachat, J., J.J., Pereira, and I. Komoo, 2007, Pembangunan Kerangka Konsep Kemudah-terancaman untuk Geobencana, Malaysian Journal of Environmental Management (2007), 8:39-56 Barus, B., K. Gandasasmita, dan R. Kusumo. 2009. Hidrological peat unit and peat dome mapping of Indonesia in supporting for sustainability management. International Workshop for wise use of peat land in Indonesia, Bogor Barus, B. U. Sudadi, B. Tjahjono dan L.S. Imam. 2010. Pengembangan Indikator-geo untuk Pengelolaan Risiko bencana dan penataan ruang di indonesia. Makalah (draft) Berger, R.A. Geoindicators. 2008 (editor). http:www.eoearth.org/article/geoindicators Berger, R.A. 2007. Where is Sustainability When landscapes change rapidly? Institute of Environment and Development (LESTARI), Universiti Kebangsaan Malaysia. Effendi, S. 2010. Pengembangan indikator-geo untuk bahaya kekeringan di Indonesia. Makalah (draft) Gandasasmita, K dan B. Sumawinata. 2010. Pengembangan indikator –geo untuk bahaya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Makalah (draft) Suhardi, I. 2009. Penerapan Geomorfologi : tantangan dan peluang. Makalah dalam Seminar Nasional Geomofologi, ajkarta 09 September 2009. Suhardi, I. 2009. Overview Pemanfaatan Teknologi untuk mendukung Artificial Recharge untuk mengatasi banjir dan kekeringan. Makalah workshop. 07 Oktober 2010. Jakarta WWW2.nature.nps.gov/grd/geology/monitoring/parameters.htm (about descriptions of the 27 geoindicators) www.Igt.It/geoin (web site of the IUGS geoindicators) Pizzonia, A. 2009. Geo environmental indicators in the post disaster reconstruction programmes (diakses dari Internet : www/ 2009) UU No 18 tahun 2002 tentang IPTKESNAS UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah PP No 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional UU No 26, tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU N0 24 TAHUN 2007 tentang Penanggulangan Bencana UU No 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9
