BAB V KESIMPULAN Dari hasil-hasil pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya dapat dipahami bahwa permasalahan kemiskinan merupakan suatu permasidahan yang komplek, karena kemiskinan dapat disebabkan karena berbagai faktor, seperti miskinnya surnberdaya wilayah, kegagalan kelembagaan, atau oleh faktor-faktor yang lain, seperti faktor-faktor sosial dan ekonomi dimana faktor-faktor tersebut dapat saling berinteraksi sehingga menyebabkan kemiskinan.
Karena kompleksitasnya
permasalahan kemiskinan, maka solusi atau perneeahan permasalahan kemiskinan di suatu wilayah perlu merujuk kepada penyebab-penyebab kemiskinan tersebut yang spesifik bagi wilayah bersangkutan. Namun, pada dasarnya, kerniskinan rumahtangga disebabkan oleh keterbatasan kepemilikan sumberdaya ekonomi mmahtangga (yaitu sumberdaya manusia, seperti pendidikan dan keterampilan; dan juga sumberdaya modal) yang secara kuan ti tas relati f masih sedikit dan secara kualitas relatif masih rendah. Okh karena itu, upaya yang perh dilakukan untuk dapat mengentaskan kemiskinan rumahtangga adalah dengan meningkatkan kepemilikan sumberdaya ekonomi rumahtangga, yaitu dengan meningkatkan surnberdaya modal dan juga sumberdaya manusia (keterampilan dan pendidikan). Dengan demikian, mereka diharapkan dapat mengembangkan kapasitas yang mereka miliki sehingga pada gilirannya akan mampu memperoleh pendapatan yang cukup sehingga tidak menjadi miskin. Pada sisi yang lain, masalah kemiskinan temyata merupakan masalah yang bersifat global, yang tidak saja terjadi di suatu wilayah yang miskin, tetapi dapat juga terjadi di wilayah yang kaya. Suatu wilayah yang kaya tidak menjamin tidak terdapat penduduk atau rurnahtangga miskin; dan sebaliknya. Salah satu hasil yang diperoleh dari penelitian ini membuktikan bahwa kemiskinan (rumahtangga) tidak saja terjadi di propinsi NTT tetapi juga terjadi di propinsi Riau, walaupun secara relatif propinsi
N'rT termasuk sebagai salah satu propinsi dengan pendapatan (PDRB) terendah
137
(miskin) sedangkan propinsi Riau termasuk sebagai salah satu propinsi dengan PDRB tertinggi (kaya). Namun, suatu wilayah yang kaya mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk membuat penduduk atau ~mahtanggayang bermukim di areal wilayah tersebut untuk tidak menjadi miskin karena wilayah yang kaya mempunyai kemampuan untuk membangkitkan pendapatan bagi masyarakat setempat. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jumlah penduduk miskin di propinsi Riau (propinsi kaya) secara refatif lebih sedikit dari pada di propinsi NTI' (propinsi miskin). Dan oleh karena itu, dalam upaya melakukan pengentasan kemiskinan, suatu wilayah perlu untuk meningkatkan pendapatan wilayah melalui peningkatan output sektor-sektor unggulan . Berdasarkan hasil penelitian ini, propinsi N?T disarankan untuk lebih mengembangkan sektor peternakan dan sektor tanaman perkebunan (tanaman perdagangan) secara bersama-sama; sedangkan propinsi Riau disarankan untuk lebih mengembangkan sektor perdagangan, karena sektor-sektor ekonomi tersebut bagi masing-masing propinsi memberikan dampak
yang relatif besar terhadap
pertumbuhan ekonomi dan juga memberikan dampak yang relatif merata terhadap distribusi pendapatan. Kemiskinan yang terjadi di propinsi NTT lebih disebabkan karena kondisi wilayah yang relatif miskin yang kemudian menyebabkan rendahnya intensitas pembangunan yang dicerminkan oleh rendahnya sumkrdana (seperti tabungan masyarakat) yang tersedia di sana yang pada gilirannya akan menyebabkan sulitnya wilayah bersangkutan untuk melakukan pembangunan (ekonomi) kembali. Keadaan ini kemudian berdampak kepada rendahnya pendapatan masyarakat yang akan menyebabkan, misalnya, rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang dibutuhkan untuk menunjang pembangunan di sana. Keadaan ini merupakan suatu efek sirkular dalam permasalahan kerniskinan di propinsi NIT, yaitu antara kemiskinan wilayah dan kemiskinan masyarakat (rumahtangga).
Dan oleh karena itu, dalam upaya
melakukan pengentasan kemiskinan di propinsi NTT, salah satu usaha yang diperiukan adalah meningkatkan penggunaan teknologi pada sektor-sektor ekonomi
yang unggul, yaitu sektor peternakan dan sektor tanaman perkebunan (tanaman perdagangan), sehingga dengan demikian nilai tambah yang dihasilkan oleh sektorsektor ekonomi tersebut menjadi rneningkat yang berarti juga meningkatnya pendapatan masyarakat. Kerniskinan yang tejadi di propinsi Riau lebih disebabkan karena adanya kegagalan kelembagaan yang menyebabkan sebagian besar pendapatan wilayah propinsi ini justru mengalir ke luar propinsi Riau. Kegagalan kelernbagaan yang tejadi di propinsi Riau adalah dalarn hal tidak tertangkapnya dampak pembangunan (ekonomi) di propinsi Riau oleh masyarakat umum, terutama oleh penduduk atau rurnahtangga miskin. Sebagai akibat kegagalan kelembagaan ini, maka pendapatan masyarakat menjadi (temp) rendah yang kemudian rnenyebabkan kerniskinan. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini , irnplikasi kebijakan yang perlu dilakukan, salah
satu, adalah melakukan reformasi kebijakan (misalnya melalui peraturan daerah) di propinsi bersangkutan untuk dapat menangkap kembali kebocoran regional yang selama ini terjadi, sehingga dengan demikian pendapatan wilayah menjadi meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk dapat meni ngkatkan pendapatan rumahtangga yang menggantungkan hidup mereka kepada sektor pertanian, maka salah satu kebijakan yang perlu dilakukan adalah peninjauan kembali harga komoditas pertanian dan yang menyanght mengenai pengaturan kembali kelembagaan pada sektor pertanian, terutama yang menyangkut mengenai hak-hak (property right) penduduk. Dengan meningkatkan harga jual komoditas pertanian, maka pendapatan para petani (rumahtangga pertanian) juga akan meningkat. Pada sisi yang lain, pendistribusian lahan-lahan tidur atau penggunaan perangkat pajak (pajak progresif) terhadap lahan-lahan tidur merupakan salah satu cara untuk mengurangi banyaknya lahan pertanian yang tidak produktif atau pengkonversian lahan krtanian menjadi lahan bukan pertanian. Sedangkan pengaturan property right, seperti pengaturan mengenai daerah (zona) penangkapan ikan bagi nelayan dengan peralatan tradisional dan nelayan dengan peralatan canggih,
139
peninjauan kembali mengenai hak-hak ulayat, merupakan salah satu cara agar ekonomi rakyat yang selama ini tergusur dapat tetap hidup. Hal-ha1 lain yang perlu diperhatikan dalam upaya upaya pengentasan kemiskinan adalah yang menyangkut dengan masalah manajemen.
Masalah
manajemen yang pertama adalah bahwa program-program yang dilakukan ddam upaya pengentasan kemiskinan perlu dilaksanakan secara berkesinambungan yang dapat diartikan sebagai berlanjut dari waktu ke waktu, atau berlanjut dari suatu program ke program yang lain. Kedua, pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara holistik (keseluruhan) antara semua sektor yang terkait, misalnya antara sektor pertmian dengan sektor industri dan sektor jasa-jasa (pemasaran).
Kondisi ini
dibutuhkan agar suatu program pengentasan kemiskinan yang akan, sedang, atau pun telah dilakukan tidak terhambat oleh adanya kendala waktu dan kendala ketidakterkaitan antar sektor. Dari sisi pendekatan sosio-kultural, dibutuhkan penerangan d m pembangunan motivasi kepada masyarakat untuk menghilangkan tradisi atau adat yang menjadi penghambat bagi kemajuan penduduk setempat. Penerangan yang perlu diberikan kepada masyarakat, misalnya, mengenai mengubah kepercayaan bahwa komoditas padi/beras merupakan komoditas yang tidak boleh diperdagangkan (diperjualbelikan); perlunya mengubah kebiasaan bahwa pihak laki-laki hanya bekerja di kebun (karet) dan pihak wanita bekerja di ladang atau sawah, dsb. Penerangan lain yang perh dilakukan, misalnya, mengenai motivasi kepada penduduk miskin agar gairah untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik dapat tercipta di dalam sanubari mereka. Jadi, sebelum melakukan suatu program (dalam upaya pengentasan kemiskinan), perlu untuk memotivasi masyarakat agar mau menerima program baru tersebut. Hal ini disebabkan karena sifat manusia yang ingin mencontoh yang dianggap baik; dm rangsangan akan timbul setelah melihat contoh yang baik tersebut. Penyuluhan yang dilakukan ini dimaksudkan juga untuk dapat mengubah pola hidup masyarakat yang cenderung keliru seperti yang ditemukan pada penelitian lapangan di propinsi Riau.
140
Pa& musim panen, dimana nelayan memperoleh hasil yang relatif banyak, mereka
kurang menyisakan uang hasil tangkapan ikan buat persiapan pada musim paceWik atau pada saat nelayan tidak melaksanakan pekejaan. Uang tersebut mereka g u n a h untuk makan-minum di kedai-kedai yang terdapat di perkampungan nelayan; atau untuk membeli barang-barang mewah, seperti jam tangan mewah, perhiasan dsb. Pada saat mereka berada dalam kesulitan keuangan lagi, maka barang-barang mewah tersebut kemudian mereka jual kembali dengan harga yang murah yang kemudian rnembuat mereka menjadi miskin kembali.
Hal lain yang perlu dikemukakan dalam masalah pemerataan pendapatan maupun masalah pengentasan kemiskinan adalah bahwa kedua masalah tersebut menpalcan tanggung jawab sosial.
Artinya, semua masyarakat tidak dapat
mekpaskan tanggung jawab ini hanya kepada pemerintah; tetapi semua masyarakat hams ikut berperanserta dalam menanggulangi masalah tersebut. Salah satu cara yang d a m ditempuh adalah dengan memperbanyak transfer (derma) kepada rumahtangga miskin. Hal ini diusulkan karena transfer yang diberikan kepada penduduk miskin ternyata juga memberikan dampak pengganda (multiplier eflects) bagi perekonomian
wilayah.
