MELINDUNGI HAK ANDA: STANDAR SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI KELOMPOK BANK DUNIA

4

MELINDUNGI HAK ANDA: STANDAR SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI KELOMPOK BANK DUNIA

DI BAGIAN INI • Tantangan untuk melindungi hak • Kebijakan Perlindungan Bank Dunia • Standar Performa IFC • Kebijakan Pengaman MIGA • Cari tahu lagi! • Referensi Singkat: Kebijakan Pengaman Bank Dunia

Melalui program peminjaman dan asistensi kebijakannya, Kelompok Bank Dunia mempengaruhi kebijakan sosial, ekonomi, dan lingkungan dan proyek investasi di negara peminjam. Saat Bank Dunia melakukan klaim terhadap promosi terhadap “pembangunan berkelanjutan”, konsekuensinya, aktifitasnya sering berkontradiksi dengan arti berkelanjutan itu sendiri- merusak sumber daya manusia, dan juga lingkungan daripada memperkuatnya bagi generasi mendatang. Mengenal kebijakan institusi ini akan berguna bagi aktifis dalam mencegah, mengekspos, dan memulihkan kerusakan-kerusakan yang terkait dengan operasi Bank Dunia, dan kepada komunitas yang bekerja untuk menuntut hak-hak mereka dalam konteks keputusan pembangunan yang berefek pada mereka.

Bank Information Center

www.bicusa.org/toolkit

4-1

Tantangan-tantangan untuk membela hak Proyek pembangunan jalan, dam, dan pembangkit listrik, yang membiayai oleh ekstraksi sumber daya alam serta mempromosikan pembangunan agraris skala besar – yang tidak dapat dihindari lagi- akan berbahaya bagi lingkungan dan tidak dapat diperbaiki. Di banyak kasus, proyek-proyek ini meminggirkan masyarakat dan mempengaruhi penghidupan mereka. Reformasi kebijakan yang di sponsori oleh Bank Dunia- seperti pemotongan subisdi pemerintah kepada petani kapas, privatisasi pelayanan air minum, ataupun perubahan peraturan investasi yang mempermudah perusahaan swasta untuk menguasai lahan- menyebabkan kerusakan yang serius pada lingkungan dan sosial. Komunitas lokal telah sejak lama melakukan perlawanan untuk melindungi hak-hak mereka akan dampak negatif yang disebabkan oleh pinjaman-pinjaman dari Lembaga Keuangan Internasional (LKI). Kelompok masyarakat sipil seringkali mencari perlindungan melalui perlindungan mereka dan pengadilan, hukum internasional terhadap hak asasi manusia, dan institusi itu sendiri. Banyak proses legislasi nasional akan hak asasi manusia lemah dan tidak didorong, mengabaikan akses individu dan komunitas terhadap keadilan. Banyak kelompok sering merujuk ke hukum internasional terhadap HAM untuk membela hak mereka. Hak-hak yang diartikulasikan di dalam konvensi internasional- seperti Deklarasi Universal terhadap Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional terhadap Hak-Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Internasional – seringkali dilanggar dalam hal proses pinjam meminjam Lembaga Keuangan Internasional. Banyak perjanjian internasional terhadap lingkungan, buruh, dan hak atas perempuan, dibandingkan dengan yang lain, lebih sering diabaikan oleh LKI. Akan tetapi, penerapan hukum Hak Asasi Manusia dan standar internasional lainnya seringkali sulit dan mengkonsumsi waktu, membuat kesulitan lain bagi kelompok-kelompok untuk memperoleh kompensasi. 4-2

BANK DUNIA DAN KEKEBALANNYA Artikel Perjanjian Bank Dunia membatasi tindakan hukum dari negara anggota untuk melawan Bank Dunia. Lebih lanjutnya, Bank Dunia menuntut agar negara anggota mengadopsi undang-undangnya untuk menyediakan imunitas skala besar kepada institusi serta karyawannya dari pengadilan nasional. Walaupun tidak absolut, kekebalan Bank Dunia membuat batasan yang signifikan bagi kelompok masyarakat sipil yang dipengaruhi aktifitas peminjamannya untuk melakukan tindakan hukum.

TIDAK TERIKAT DENGAN HAK ASASI MANUSIA? Kelompok Bank Dunia bukanlah “para pihak” yang formal dalam konvensi internasional hak asasi manusia, walaupun anggota Bank Dunia adalah penandatangan konvensi hak asasi manusia itu. Kelompok Masyarakat Sipil serta akademisi telah menantang Bank Dunia untuk mengakui kewajibannya terhadap hak asasi manusia sebagai organisasi internasional, dan untuk mengedepankan HAM dalam kebijakan peminjamannya.



Yang lebih rumitnya lagi, Kelompok Bank Duni dan Kelompok LKI lainnya sangat kebal dari hukum nasional, ini membuat frustasi masyarakat sipil untuk melegalkan akuntabilitas institusi seperti ini. (lihat box “Imunitas Bank Dunia”). Dengan proteksi yang tidak dapat dijamin oleh hukum nasional, dan kesulitan yang harus dihadapi dalam menjalankan hukum internasional terhadap hak asasi manusia serta standar internasional lainnya, kelompok masyarakat sipil menuntut agar Kelompok Bank Dunia – sebagai institusi publik- mengadopsi standar sosial dan lingkungannya sendiri, yang akan diterapkan, tanpa melihat berbagai hukum nasional serta kebijakannya di negara tempat beroperasinya Bank Dunia. Sejak akhir tahun 1970an, Kelompok Bank Dunia (IBRD/IDA) telah menyetujui berbagai kebijakan internal yang seharusnya dapat menuntun pemilihan serta desain proyek dan reformasi kebijakan yang didukungnya. Pada tahun 1990an, IFC dan MIGA mengikutinya dengan baik, serta memperkenalkan kebijakan internal berdasarkan yang didorong oleh Bank Dunia, walaupun dikerjakan oleh sektor swastanya.

Kebijakan Perlindungan Bank Dunia (Safeguards Policy) Pada tahun 1998, Bank Dunia membentuk sepuluh kunci kebijakan lingkungan serta sosialnya ke dalam “kebijakan mengenai aturan perlindungan”, yang secara bersamaan ditujukan untuk menyediakan perlindungan minimum kepada kelompok rentan serta lingkungan dari efek buruk dari aktifitas yang dibiayai oleh Bank Dunia. Referensi Singkat diakhir bab ini akan merangkum hal inti dari aturan perlindungan Bank Dunia.

APA YANG DILAKUKAN OLEH KEBIJAKAN PERLINDUNGAN? Kebijakan Perlindungan membentuk mandat standar serta prosedur yang harus diikuti oleh pemerintah yang meminjam bersama dengan Bank Dunia ketika menyiapkan serta mengimplementasikan proyek investasi yang dibiayai Bank



4-3

Dunia. Misalnya, kebijakan perlindungan terhadap analisa dampak lingkungan yang menuntut agar dampak potensial dari proyek tertentu dapat dianalisa, serta komunitas yang terpengaruh harus dikonsultasikan sebelum proyek ini disetujui. Mengapa pengaman menjadi penting bagi kelompok masyarakat sipil? Kebijakan pengaman membuat adanya hak prosedural yang minimal dan kesempatan yang penting bagi partisipasi serta akses terhadap informasi. Kelompok masyarakat sipil telah menggunakan kebijakan perlindungan ini untuk merevisi desain proyek serta dampak sosial dan lingkungan yang besar dan juga untuk mengamankan keuntungan proyek yang besar kepada komunitas. Saat Bank Dunia ataupun pemerintah yang meminjam gagal untuk melakukan kebijakan Bank Dunia (tidak hanya kebijakan pengaman ini), komunitas dapat memasukkan komplain kepada Panel Inspeksi Independen Bank Dunia (lihat Bagian 5).

KEBIJAKAN PENGAMAN BANK DUNIA • OP 4.01 Penilaian terhadap Aspek Lingkungan • OP 4.04 Habitat Alam • OP 4.09 Manajemen Hama • OP 4.10 Masyarakat Adat • OP 4.12 Penggusuran • OP 4.36 Kehutanan • OP 4.37 Keamanan Bendungan • OP 7.50 Proyek Jalan Air Internasional • OP 7.60 Proyek di Area Sengketa • OPN 11.03 Properti Adat Cari tahu lagi di Referensi Singkat: Kebijakan Pengaman Bank Dunia (World Bank Safeguard Policies pull-out section).

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SEBAGAI TUMPUAN Kebijakan perlindungan Bank Dunia memberikan titik tumpuan penting bagi komunitas lokal. Kewajiban kebijakan perlindungan- seperti tipe dan level kompensasi yang harus disediakan kepada komunitas lokal- tertulis di dalam perjanjian peminjaman, mengubah kebijakan Bank menjadi kewajiban legal dari peminjam. Saat otoritas lokal tidak mau memegang teguh komitmennya, komunitas dapat datang ke Bank Dunia sebagai alat penekan untuk memenuhi hak-hak mereka. Apakah Kebijakan perlindungan Bank Dunia diterapkan di seluruh proyeknya? Kebijakan perlindungan Bank Dunia hanya diterapkan ke proyek investasinya- misalnya konstruksi kerja publik, skema pembangunan industri, program agrikultur maupun ekstraksi sumber daya alam. Kebijakan tersebut tidak diterapkan pada peminjaman untuk perubahan kebijakan Bank Dunia untuk reformasi hukum nasional, peraturan maupun institusi, dan bahkan ketika menyangkut reformasi kebijakan yang memiliki dampak 4-4



signifikan kepada sosial dan lingkungan. Bank Dunia telah membuat kebijakan yang terpisah dan cukup lemah terkait dengan peninjauan ulang kondisi lingkungan dan sosial. (lihat “Aturan Perlindungan dan Peminjaman untuk perubahan kebijakan”). Apakah masalah utama dengan perlindungan? Banyak sekali masalah yang timbul dengan adanya kebijakan pengaman, termasuk berikut ini: • Kebijakan seringkali terlalu dangkal dalam mengatur hakhak internasional serta standar yang dapat menyediakan perlindungan yang lebih kuat dalam mempengaruhi komunitas. • Kebijakan tidak melingkupi keseluruhan rangkaian dampak sosial maupun lingkungan yang diakibatkan oleh proyek yang dibiayai Bank Dunia. • Kebijakan ini hanya diperuntukkan bagi operasi investasi Bank Dunia dan bukan pengembangan pinjaman untuk kebijakan (penyesuaian struktural). • Bank Dunia dan peminjamnya seringkali tidak memenuhi keseluruhan provisi kebijakannya.

ATURAN PERLINDUNGAN DAN PEMINJAMAN UNTUK PERUBAHAN KEBIJAKAN Pinjaman untuk kebijakan pembangunan (Development policy lending) – nama baru bagi pinjaman penyesuaian struktural– dapat menyebabkan dampak sosial dan lingkungan. Bank Dunia mengadopsi kebijakan operasional yang tersamar (OP 8.60) yang memberikan keleluasaan bagi karyawannya untuk menafsirkan dampak potensial dari pinjaman-pinjaman untuk perubahan kebijakan yang ditawarkan agar mencegah kemungkinan bagi masyarakat sipil dalam meminta peninjauan ulang terhadap kondisi sosial dan lingkungan terkait dengan peminjaman untuk perubahan kebijakannya. Kebijakan ini menuntut Bank Dunia untuk menentukan peminjaman untuk kebijakan akan condong menyebabkan “kemiskinan yang signifikan serta konsekuensi sosial” atau “efek signifikan terhadap sumberBank Information Center


4-5

sumber daya alam, lingkungan, serta hutan sebuah negara”. Kalau dampak semacam ini terjadi, Bank Dunia harus menilai seberapa baik hukum dan peraturan dari negara peminjam yang akan dapat mengurangi efek tadi, serta harus meminta tindakan segera. Kebijakan tersebut gagal menyediakan pilihan terhadap kemungkinan semacam ini, selain itu juga tidak menuntut Bank Dunia untuk menghindari dampak seperti itu. Ketiadaan “perlindungan” yang pasti dalam peminjaman untuk kebijakan tidak berarti masyarakat sipil harus tinggal diam terhadap konsekuensi yang timbul dari reformasi terhadap konstruksi masyarakat serta lingkungan yang didukung oleh Bank Dunia. Para aktifis telah meningkatkan kepedulian serta melakukan komplain terhadap pinjaman untuk kebijakan kepada Panel Inspeksi Bank Dunia (lihat Bagian 5) dalam membidik pelanggaran Bank Dunia terhadap kebijakan internal lainnya, seperti yang terkait dengan pengawasan dan pengurangan kemiskinan. Untuk mengakses kebijakan internal Bank Dunia dalam mengatur operasinya, lihat situs institusi ini di www.worldbank.org/ opmanual

Standar Kinerja IFC IFC menyediakan pembiayaan dan serangkaian pelayanan langsung kepada klien sektor swasta yang berbisnis di negara berkembang. Banyak dukungan pinjaman IFC yang terkait dengan aktifitas yang menyebabkan dampak signifikan, seperti pertambangan emas, saluran pipa minyak dan gas, pabrik bubur kertas, dibandingkan dengan yang lain. Pada tahun 2006, IFC merombak total kebijakan sosial dan lingkungannya. Mereka meninggalkan kebijakan perlindungan sebelumnya, berdasarkan sistem baru terhadap prinsip-prinsip dan pedoman Bank Dunia. IFC mengadopsi sebuah Kebijakan terhadap Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial yang mengkerangkakan kewajiban IFC dan seperangkat delapan Standar Kinerja yang mengidentifikasi kewajiban klien di ruang lingkup berikut:

4-6



SAAT HAK ANDA DILANGGAR: SEKILAS DARI BAGIAN 5 Saat seorang individu ataupun kelompok merasa bahwa haknya dilanggar, mereka dapat mengadukannya segera. Apabila otoritas lokal tidak merespon, kelompok harus meninjau ulang ukuran-ukuran yang disepakati antara Bank Dunia dan peminjam (yang tercantum di dokumen proyek yang tersedia di tataran lokal, seperti penilaian lingkungan) dan melakukan komplain ke Bank Dunia secepatnya. Karyawan Bank Dunia yang bertanggungjawab atas proyek ini (Task Manager), dapat berpengaruh signifikan, apalagi di tahapan awal. Apabila Task Manager mengabaikan komplain lingkungan, kelompok harus melakukan tindakan lanjutan, berkomunikasi langsung ke Direktur Bank Dunia di negara itu (Bank’s Country Director). Kelompok dapat juga berkontak langsung ke Direktur Eksekutif yang mewakili negara mereka di Dewan Bank Dunia, atau meminta lembaga swadaya masyarakat yang berpihak di negara Utara yang dapat melakukan komplain juga dengan Direktur Eksekutifnya di Bank Dunia. Apabila komplainnya tidak juga dijawab, kelompok lokal dapat juga memasukkan komplain formal ke Panel Inspeksi Bank Dunia, sekaligus mencari tindakan hukum di pengadilan lokal, nasional, dan internasional. Kelompok juga harus mendokumentasikan segala tindakan yang diambil.

• Penilaian sosial dan penilaian lingkungan serta sistem manajemen; • Buruh dan kondisi kerjanya; • Pencegahan polusi dan menguranginya; • Kesehatan dan keamanan komunitas; • Akuisisi lahan dan pemindahan penduduk dengan paksa; • Konservasi Keanekaragaman Hayati serta manajemen keberlanjutan sumber daya alam; • Masyarakat adat; dan • Warisan adat.

MENGAPA ADA PERUBAHAN PENDEKATAN DAN APA ARTINYA BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK? IFC mengklaim bahwa menjadi penting untuk mengadopsi kebijakan yang lebih menguntungkan dan menyediakan pedoman yang jelas bagi klien sektor swasta. Pada prosesnya, IFC menaruh seperangkat standar yang lebih fleksibel daripada kebijakan perlindungan sebelumnya. Sementara perbaikan yang ada sudah termasuk beberapa kemajuan – seperti penambahan penilaian lingkungan sebagai persiapan proyek klien tertentu serta menghormati keseluruhan standar perburuhan- perhatian utama mengenai pilihan bahasa serta ketiadaan persyaratan untuk batas waktu serta batasan lain untuk konsultasi publik dan pembukaan informasi. Standar kinerja meningkatkan kepercayaan terhadap informasi yang dikeluarkan oleh klien, dan monitoring yang dilakukan sendiri oleh sektor swasta, memunculkan pertanyaan mengenai kedaulatan serta obyektifitas dari dampak yang dilaporkan. Dalam beberapa isu, seperti isu hak asasi manusia, standar IFC tidak setegas lembaga keuangan yang lain.

SEBUAH PERUBAHAN DENGAN DAMPAK GLOBAL Informasi lebih lanjut pada kebijakan pengaman MIGA, lihat: www.miga.org/sitelevel2/level2. cfm?id=1184


Perbaikan kebijakan IFC telah menimbulkan beberapa dampak. Tidak hanya pengaruh IFC terhadap Lembaga Keuangan lain melalui aktifitas peminjaman serta investasinya (yang seringkali melibatkan bank lain), tapi juga dampak signifi-


4-7

kannya terhadap lebih dari institusi pemberi pinjaman lain (umumnya bank komersial) yang telah berkomitmen terhadap standar sosial dan lingkungan IFC dalam proyeknya. Standar yang dibuat oleh IFC ini dikenal dengan “Prinsip Katulistiwa/Equator Principles”.

KEBIJAKAN PENGAMAN MIGA Asuransi swasta, yang adalah perpanjangan tangan Bank Dunia, MIGA, mengadopsi penilaian lingkungan serta kebijakan untuk keterbukaan pada tahun 1999, berkomitmen bahwa proyeknya akan mengikuti kebijakan perlindungan lainnya. Sejak tahun 2002, MIGA telah memasukkan kedua hal ini; kebijakan penilaian lingkungan serta “kebijakan pengaman bagi isu sementara/interim issue-specific safeguard policies”: • • • • • • • •

Habitat Alam Kehutanan Manajemen Hama Keamanan Bendungan Proyek Jalan Air (Waterways) Internasional Perpindahan yang Dipaksakan Sumber Daya Fisik Budaya Masyarakat Adat

MIGA mengklaim bahwa tujuan pengaman tambahan ini adalah untuk menentukan “kontribusi proyeknya terhadap proses pembangunan di negara tempat investasi”. Akan tetapi, sangat sulit untuk mengetahui bagaimana MIGA membuat penilaian ini, karena keterbukaannya hanya untuk informasi yang sangat sedikit terkait dengan proyek yang didukungnya. Selain itu, tidak ada rekaman terkait dengan garansi yang diberikan di situsnya. Diharapkan, MIGA akan merevisi kebijakan pengamannya yang sekarang, terkait dengan adopsi kebijakan “Standar Kinerja” IFC.

4-8



SINGKATNYA

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Walaupun Kelompok Bank Dunia mengklaim untuk mempromosikan “pembangunan berkelanjutan”, tapi aktivitasnya seringkali merusak sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. • Dalam merespon tekanan internasional, institusi ini mengadopsi Kebijakan Pengaman sebagai pedoman pemilihan proyek dan kebijakan. Oleh karena itu, IFC dan MIGA akan segera mengikuti Standar Kinerja dan Kebijakan Pengamannya. • Pengertian akan kebijakan ini akan melengkapi Anda untuk mencegah, memaparkan, serta memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh Kelompok Bank Dunia.

CARI TAHU LAGI!

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sumber Bank Dunia

• Kebijakan Perlindungan Bank Dunia: www.worldbank.org/safeguards Kebijakan Perlindungan IFC yang terbaru: http://www.ifc.org/ifcext/policyreview.nsf/Content/SafeguardPolicesUpdate



4-9

REFERENSI SINGKAT: KEBIJAKAN PERLINDUNGAN BANK DUNIA .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Di tahun 1998, Bank Dunia mengelompokkan sepuluh kebijakan kunci lingkungan dan sosialnya menjadi seperangkat “kebijakan perlindungan” yang secara bersama dibuat untuk menyediakan perlindungan minimal terhadap lingkungan dan kelompok rentan dari proyek Bank Dunia. Kebijakan Pengaman Bank Dunia menyediakan standar prosedur yang harus diikuti oleh peminjam dan juga Bank Dunia dalam perencanaan serta penerapan proyeknya. Lihat bagian 4 untuk lebih lengkapnya. Aturan kunci dari kebijakan perlindungan sektor swasta Bank Dunia (IBRD/IDA) digambarkan dibawah ini. Semakin banyak kelompok masyarakat sipil yang mengerti kebijakan Bank Dunia, maka mereka semakin dimungkinkan untuk melengkapi kebijakan itu dengan kepentingannya, dalam konteks proyek yang didukung Bank Dunia. Kebanyakan kebijakan pengaman institusi ini terdiri dari Kebijakan Operasional/Operational Policies (OP) yang mendata inti-inti persyaratan penting dan Prosedur Bank/Bank Procedures (BP) yang mendata prosedur yang harus dituruti karyawan Bank Dunia. Keseluruhan dokumen kebijakan ini dapat diakses di www.worldbank.org/safeguards. Penilaian Aspek Lingkungan (Environmental Assessment) OP/BP 4.01 (1999) Ini adalah “kebijakan payung” yang mengidentifikasi dampak potensial dari aspek sosial dan lingkungan. Proses penilaian menetapkan apakah kebijakan pengaman (seperti penggusuran) dapat diterapkan. ATURAN KUNCI • Bank Dunia menseleksi proyek dengan identifikasi dampak potensialnya di siklus proyek sebelumnya, serta mengkategori proyek berdasarkan level dampaknya (lihat kotak). Mengkategori pemicu persyaratan yang bervariasi terkait dengan studi sebelum proyek, partisipasi, dan keterbukaan informasi. • Peminjam melakukan penilaian. Mengidentifikasi dampak yang dapat dihindari ataupun diminimalisir, serta alternatif proyek. Peminjam melakukan penilaian terhadap area proyek, dan tidak hanya dampak, tapi juga “daerah yang dipengaruhi” (misalnya, akses jalan, saluran listrik, dan saluran air) dan juga pembangunan yang tidak direncanakan (perpindahan yang spontan, logging, dan sebagainya) sebagai akibat dari proyek. • Penilaian terdiri dari ukuran pengurangan terhadap dampak negatif potensial terhadap aspek sosial dan lingkungan. Ukuran pengurangan sering tercantum dalam sebuah Manajemen Perencanaan Lingkungan (Environmental Management Plan). • Bank dunia tidak seharusnya (tidak dapat) membiayai proyek yang melawan aturan hukum atau kewajiban dari sebuah Negara yang terikat dibawah perjanjian internasional yang terkait. • Untuk proyek beresiko tinggi (Kategori A), peminjam harus mengajukan ahli independen yang tidak terkait dengan proyek yang sedang dinilai. 4-10

Kategori A-B-C dari Proyek Bank Dunia Proyek-proyek ini dikategorikan menurut derajat dampak sosial dan lingkungannya • Kategori A: dapat menyebabkan kerusakan yang “tidak dapat diubah/irreversible,” bervariasi, ataupun kerusakan yang tidak ada presedennya. • Kategori B: dampak-dampak yang spesifik di area, dan lebih dapat dikurangi daripada proyek Kategori A • Kategori C: dampak lingkungan yang terjadi minimal atau tidak ada sama sekali.C. • Kategori F1: untuk sub proyek yang dibiayai melalui para perantara finansial yang bisa berdampak negatif. • Pada Kategori A dan B, para peminjam harus berkonsultasi dengan kelompok yang terkena dampak, serta organisasi non pemerintah di tingkat lokal mengenai aspek lingkungan proyek ini, lalu membawa pendapat mereka. Peminjam harus (a) menginisiasi konsultasi secapatnya; (b) untuk kategori A, peminjam harus berkonsultasi kepada kelompok tersebut paling tidak dua kali (sebelum finalisasi kerangka acuan penilaian, dan setelah draf laporan penilaian disiapkan); (c) peminjam berkonsultasi kepada kelompok yang terkena dampak sepanjang implementasi proyek mengenai isu terkait. • Untuk kategori A dan B, peminjam harus menyediakan bahan yang relevan dalam waktu yang layak untuk proses konsultasi, dalam bentuk serta bahasa yang dapat dimengerti, serta dapat diakses oleh kelompok yang dikonsultasikan. Habitat Alami (Natural Habitats) OP/BP 4.04 (2001) Kebijakan ini menetapkan batasan proyek Bank Dunia yang dapat sangat berpengaruh pada tanaman dan spesies hewan yang selama ini tidak dapat diubah oleh aktivitas manusia.



but biasanya termasuk meminimalkan kehilangan habitat dan menetapkan sejenis kawasan lindung secara ekologis, sering disebut sebagai “kompensasi:. • persyaratan Konsultasi dan keterbukaan informasi dari kebijakan penilaian lingkungan berlaku . Tambahan bahasa dapat memberikan organisasi masyarakat sipil pengaruh; para peminjam harus memperhatikan, peran dan hak-hak kelompok, termask ornop dan komunitas lokal yang terkena dampak proyek yang dibiayai Bank Dunia, serta melibatkan mereka dalam proses perencanaan, desin, dan penerapannya serta monitoring dan evaluasi dari proyek yang bersangkutan”

Habital alami yang penting adalah: • Kawasan lindung atau calon kawasan lindung • wilayah yang diakui sebagai kawasan yang dilindungi oleh masyarakat adat (misal: hutan sakral) • kawasan yang menjaga kondisi penting untuk kawasan dilindungi di atas • area lain dengan nilai konservasi yang tinggi yang diidentifikasikan oleh Bank Dunia atau lembaga lain. ATURAN KUNCI • Bank Dunia dapat membiayai proyek yang masuk dalam kategori “konversi signifikan” (atau rusak, lihat box) dari habitat alami jika tidak ditemukan lagi alternatif lain yang ‘memadai’ ( dalam batasan finansial dan teknis) . Analisa menyeluruh harus menunjukkan keuntungan – keuntungan potensial “ yang secara substantif lebih penting dari” ongkos sosial • Bank Dunia tidak akan membiayai proyek yang melakukan konversi signifikan atau penurunan mutu dari ‘habitat alami yang penting’ (lihat boks). Apa konversi signifikan itu? Bank dunia menentukan signifikan konversi atau degradasi berdasarkan kasus per kasus. Signifikan konversi terjadi ketika perubahan besar-besaran dalam pemanfaatan lahan dan air menghilangan atau melemahkan keutuhan habitat alami. .Degradasi terjadi kerika suatu kawasan diubah sehingga menghilangkan kemampuan untuk melindungi populasi spesies asli.. • Proyek-proyek dengan dampak signifikan dapat dikategorikan sebagai “Kategori A” dan harus melihat ukuran mitigasi yang dapat diterima. Bagi Bank Dunia ukuran terse-



Kehutanan OP/BP 4.36 (2002) Kebijakan ini menetapkan standar minimum dari bentuk-bentuk proyek kehutanan yang dibiayai bank dunia. Dibentuk untuk logging dan perkebunan komersial dengan kondisi yang ketat. ATURAN KUNCI • Kebijakan kehutanan mengembangkan kebijakan habitat alami, jika Bank Dunia menentukan bahwa kawasan hutan bukanlah habitat alami yang penting. Kebijakan ini membolehkan pembiayaan proyek yang dapat membawa konversi sinifikan/penurunan jika (a) tidak ada alternatif lain dari proyek ini; ( b) analisis menyeluruh menunjukkan bahwa keuntungan “menjadi lebih penting dari” ongkos; dan (c) ukuran mitigasi yang layak diterapkan. • Tidak ada pembiayaan untuk proyek yang mengakibatkan konversi signifikan atau degradasi dari habitat alami yang penting (termasuk kawasan hutan yang penting). Ini bukanlah ‘standar sensitif dari zonasi yang diijinkan’ di kawasan kehutanan, tapi standar yang lebih lemah dari tidak membiayai proyek yang secara ‘signifikan’ rusak di area-area tertentu. • Bank Dunia tidak akan membiayai proyek yang mengabaikan penerapan hukum lingkungan internasional • Tidak ada pembiayaan untuk perkebunan yang menyebabkan konversi atau degradasi atas habitat alami, termasuk habitat alami yang berdekatan atau bagian bawah dari habitat alami (standar yang lebih tinggi dari sekedar “konversi signifikan”) • Tidak ada pembiayaan untuk logging komersial jika kawasan tersebut adalah ‘hutan penting’ atau berhubungan dengan habitat alami yang penting (standar lebih tinggi dari pada mengijinkan ‘konversi signifikan’) • Operasi loging komersial harus disertifikasi yang dilakukan oleh system sertifikasi kehutanan independent yang diterima oleh Bank Dunia.

4-11

• “Partisipasi yang berarti” dari masyarakat setempat, komunitas, dan organisasi-organisasi diperlukan dalam pengembangan sistem sertifikasi. • Rencana Pengelolaan Kehutanan sering dikembangkan walaupun tidak disyaratkan. Keterbukaan informasi bukanlah mandatori tetapi dipertimbangkan sebagai ’praktik yang baik’. Pemindahan Paksa/Penggusuran OP/BP 4.12 (2001) Kebijakan ini menerapkan standar dan prosedur untuk proyek yang memindahkan masyarakat dari kediamannya atau menyebabkan pemindahan secara ekonomi karena kehilangan lahan, bangunan, atau sumber pendapatan. ATURAN KUNCI • Penggusuran paling tidak dapat diminimalisir atau dihindari. • Merelokasi masyarakat harus dibantu dengan standar kehidupan dan penghidupan mereka. Walaupun tidak diharuskan, tapi peningkatan standar penghidupan seseorang saat dipindahkan tercantum di kebijakan. • Persengketaan harus diselesaikan dan diproses sebagai program keberlanjutan pembangunan. • Kebijakan digunakan saat proyek yang dibiayai Bank Dunia mengakibatkan hilangnya lahan (gedung), aset, ataupun sumber pendapatan. Kebijakan juga diterapkan apabila sebuah proyek membatasi akses dan mengisolir area. • Masyarakat yang terkena dampak tanpa memiliki legitimasi ataupun status hukum terhadap tanah yang mereka miliki ditanggung oleh kebijakan, tapi akan tetap dibantu dengan relokasi (pemindahan), dan bukan penggantian atau kompensasi akibat kehilangan lahan. Apa yang dimaksud dengan nilai perpindahan penuh? (full replacement value)? Seluruh aset yang terkena dampak (tanah dan strukturnya) akan memperoleh kompensasi yang setara dengan nominal aset yang ada pada masa sekarang. Karena dibanyak negara peminjam, terutama di lokasi proyeknya, tidak akan berfungsi untuk penjualan rumah-rumah tua, maka penggantian atau kompensasinya harus setara dengan biaya konstruksi/ pembelian struktur yang baru, tanpa ada nilai pengurangan akibat proses depresiasi. • Strategi perpindahan berbasis lahan “harus” disediakan kepada mereka yang penghidupannya juga berbasis lahan. Dan tidak membutuhkan kompensasi lahan ke lahan. • Kompensasi kerugian tanah dan aset akan diganti dengan nilai perpindahan penuhnya.(lihat kotak)

4-12

• Mengambil alih lahan dan aset yang terkait hanya diperbolehkan ketika kompensasi telah dibayar dan lokasi perpindahan serta biaya perpindahan disediakan. • Perpindahan masyarakat yang diberikan dukungan maupun bantuan pemulihan penghidupan menjadi tambahan di kompensasi. • Masyarakat yang terkena dampak harus dikonsultasikan mengenai pilihan perpindahan dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pengimplementasian, dan pengawasan. • Peminjam mempersiapkan rencana perpindahan dengan semua aspek yang terkait. Harus mengidentifikasi pilihan bagi setiap masyarakat yang terkena dampak terkait dengan kompensasi dan ukuran perpindahan. • Draf rencana perpindahan harus ada dan dapat diakses dengan bentuk, tatacara, dan bahasa yang dapat dipahami.

Masyarakat Adat OP/BP 4.10 (2005) Kebijakan ini menerapkan standard an prosedur ketika aktivitas proyek akan mempengaruhi komunitas adat. Menyadari keterbatasan hak-hak procedural masyarakat adapt untuk mendukung atau menolak rencana proyek. ATURAN KUNCI • Hindari potensial efek negatif pada komunitas adat, atau saat tidak dimungkinkan untuk dihindari, minimalisir, kurangi, ataupun kompensasikan efek tersebut. • Proyek yang dibiayai Bank Dunia harus sesuai dengan keuntungan sosial dan ekonomi bagi komunitas adat. • Bank Dunia mengakui adanya masyarakat adat atau sudah mengenali betul area lokasi proyek. Peminjam menyediakan penilaian aspek sosial. • Kebijakan membuat standar konsultasi yang lebih tinggi dari pada yang biasanya diterapkan. “Bank Dunia menyediakan pembiayaan proyek hanya apabila hasil konsultasi yang terkait dengan dukungan proyek bagi Masyarakat Adat yang



terkena dampak diinformasikan secara bebas, gratis. • Kebijakan membuat akses yang lebih tinggi terhadap standar informasi: komunitas “Masyarakat Adat” yang menyediakan informasi relevan di setiap level persiapan dan implementasi. • Dengan konsultasi dengan komunitas adat, peminjam harus mempersiapkan Rencana Masyarakat Adat yang memastikan bahwa (a) masyarakat adat yang terkena dampak menerima penggantian secara adat terhadap sosial dan ekonominya (b) Efek yang buruk harus dihindari, minimalisir, kurangi, maupun dikompensasikan. Hak Asasi Manusia Kebijakan Masyarakat Adat adalah satu-satunya kebijakan operasional Bank Dunia yang mereferensikan HAM; kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa “proses pembangunan menghormati sepenuhnya HAM, aspek kedaulatan, perekonomian, dan kebudayaan masyarakat adat”. • Relokasi Fisik harus dihindari kecuali dalam kondisi tertentu, dan itu juga harus didukung oleh kelompok masyarakat adatnya sendiri. Strategi perpindahan berbasis lahan akan digunakan. • Peminjam harus menaruh perhatian khusus tapi tidak diharuskan pada status hak-hak adat Masyarakat Adat ke tanah ataupun teritori yang dimiliki secara tradisional oleh mereka. Status hukum hanya diperlukan pada proyek yang tergantung pada status (seperti proyek kepemilikan lahan). Rencana tindak lanjut untuk status hukum akan dikembangkan di kasus semacam ini. • Eksploitasi komersial terhadap sumber daya dan pengetahuan kultural masyarakat adat “merupakan persyaratan berdasarkan perjanjian untuk pembangunan semacam ini” (standar tertinggi dari semua kebijakan pengaman). • Eksploitasi sumber daya alam di tanah adat hanya membutuhkan penguatan, merujuk pada standar konsultasi yang sudah diketahui. Klausul “Dukungan Komunitas yang lebih Luas” itu sangat jelas tidak ada di kebijakan ini. • Pembatasan akses terhadap lahan dan area yang dilindungi, terutama akses ke wilayah suci mereka, seharusnya-tidak harus dihindari. Apabila tidak layak untuk menghindari akses yang membatasi, masyarakat adat hanya butuh dikonsultasikan di persiapan rencana manajemen untuk menyediakan pembagian keuntungan dari area yang tertutup tadi. Pengelolaan Hama OP/BP 4.09 (1998) Kebijakan ini mempromosikan penggunaan metode kontrol lingkungan atau kontrol biologi dan mengurangi Pestisida sintetis kimia dan membangun kondisi transisinya serta penggu-



naan pestisidanya. ATURAN KUNCI • Populasi hama harus dikontrol melaluipendekatan Pengelolaan Hama Terpadu (IPM) (lihat boks). Bank Dunia dapat membiayai pembelian pestisida dengan menggunakan jusfikasi pendekatan IPM. Apakah IPM itu? IPM mengacu kepada gabungan antara pertanian petani dengan kontrol hamanya yang berbasis pengalaman yang bertujuan untuk mengurangi pestisida kimia yang sintetis. Termasuk (a) mengelola hama daripada membunuhnya; (b) bersandar pada ukuran-ukuran non kimia untuk menjaga populasi hama tetap rendah; serta (c) memilih dan menggunakan pestisida sedemikan hingga dapat mengurangi efek buruknya pada organisme yang berguna, manusia, serta lingkungan. • Pemilihan dan Penggunaan pestisida (a) harus memiliki efek yang sangat kecil pada kesehatan manusia; (b) harus dapat menunjukkan dampak yang efektif pada target hama; (c) harus memiliki efek minimal pada makhluk yang bukan target serta lingkungan hidup; dan (d) harus dapat mencegah kekebalan pada hama itu. • Pestisida yang akan di bungkus, dinamai, disimpan, dibuang, dan digunakan sesuai dengan standar toleransi Bank Dunia. Properti Adat OPN 11.03 (1986) Kebijakan ini menuntut proyek Bank Dunia untuk menghindari pengrusakan dan membantu preservasi properti adat, seperti lokasi yang memiliki nilai-nilai arkeologis, paleontologis, historis, religius, serta nilai unik adat (kebijakan yang akan diupdate sebagai Sumber Fisik Adat /Physical Cultural Resources, OP 4.11).

4-13

ATURAN KUNCI • Biasanya, Bank Dunia menolak proyek yang akan merusak secara signifikan properti adat yang tidak dapat direplika dan hanya menyetujui proyek yang membuat kerusakan demikian. • Menyediakan bantuan untuk melindungi properti adat melalui proyek yang didanainya, seringkali melalui relokasi serta preservasi museum. • Karyawan Bank Dunia harus memiliki pengetahuan mengenai properti adat di area proyek. Para ahli harus melakukan survey terlebih dahulu, apabila diindikasikan ada properti semacam itu di area proyeknya. Keamanan Bendungan OP/BP 4.37 (1999) Kebijakan ini memuat prosedur dan persyaratan untuk keamanan konstruksi bendungan baru dan proyek lain yang tergantung pada fungsi keamanan dari bendungan yang sudah ada. Persyaratan diterapkan pada bendungan yang besar (harus 15 meter atau lebih, dengan pengecualian tertentu). ATURAN KUNCI • Untuk konstruksi bendungan baru, peminjam harus membuat panel terdiri dari para ahli independen untuk meninjau desain, konstruksi, dan pengawalan operasi, serta menyiapkan rencana detil mengenai fase-fase pada proses konstruksi dan operasi bendungan. • Bagi bendungan yang sudah ada, peminjam harus meminta spesialis independen bendungan untuk melakukan inspeksi, evaluasi status keamanan bendungan, meninjau ulang prosedur operasi serta keberlanjutan, lalu menyerahkan laporan tertulis bagi setiap pekerjaan yang terjadi. • Karyawan Bank Dunia harus melakukan tinjau ulang pada laporan, melakukan verifikasi keseluruhan rekomendasi yang diadopsi, dan mengawasi keseluruhan aktifitas terkait dengan nilai-nilai keamanan bendungan.

apabila peminjam keberatan, maka Bank Dunia akan memutuskan proses. • Bank Dunia mendorong negara yang berbatasan dengan air (riparians) untuk membuat perjanjian terkait dengan jalan-air tersebut. • Apabila riparians keberatan, Bank Dunia akan menunjuk ahli independen untuk meninjaunya. • Kebijakan ini diterapkan pada bendungan, irigasi, pengendalian banjir, navigasi, air, sampah, dan proyek industri lainnya. Proyek di Area Sengketa OP/BP 7.60 (2001) Kebijakan ini menetapkan aturan minimal untuk Bank Dunia untuk mendanai proyek di area yang menjadi sengketa dari dua atau lebih negara. ATURAN KUNCI • Bank Dunia dapat melanjutkan proyek jika pemerintahpemerintah yang terlibat dalam persengketaan setuju untuk dilanjutkan ttanpa ada prasangka untuk mengklaimnya. • Bank Dunia dapat membiayai proyek walaupun jika pemerintah keberatan atas pernyataan Bank Dunia bahwa proyek ini aman terhadap orang-orang yang melakukan komplain, dan tidak ada klaim yang berat yang diadukan ke lingkup internasional. • Memerlukan identifikasi dini dari sengketa teritori dan deskripsi dalam seluruh dokumen bank dunia.

Proyek di Jalan-air Internasional OP/BP 7.50 (2001) Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi potensial konflik antar negara yang membatasi jalan-air internasional (atau teluk, tanjung, dll) dengan proyek yang dapat berpengaruh pada dampak polusi jalan-air tersebut. ATURAN KUNCI • Mendorong peminjam untuk mengetahui dan menyediakan detil proyek sehingga negara lain dapat memutuskan apakah ada kepentingan yang akan dipengaruhi. Apabila peminjam menolak untuk mengembangkan pengetahuan terkait, maka Bank Dunia biasanya akan menolak juga. Dan

4-14



MELINDUNGI HAK ANDA: STANDAR SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI KELOMPOK BANK DUNIA

Recommend Documents