MANAJEMEN KEUANGAN DESA DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA TINTING BOYOK KECAMATAN SEKADAU HULU

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

MANAJEMEN KEUANGAN DESA DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA TINTING BOYOK KECAMATAN SEKADAU HULU Oleh: DEPI SISIANTO NIM. E42010065 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 2015 E-mail : [email protected] Abstrak Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tinting Boyok, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tinting Boyok sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah daerah, hanya saja dalam pengelolaan keuangan, pemerintah Desa Tinting Boyok masih belum sepenuhnya mampu mengelola keuangan desa dengan efektif dan efesien. Lemahnya Sumber Daya Manusia menjadi salah satu masalah utama dalam pengelolaan keuangan desa. Namun secara keseluruhan, pengelolaan keuangan di Desa Tinting Boyok masih dikatakan wajar, hanya saja masih perlu pembenahan dari Sumber Daya Manusia Pemerintahan di Desa Tinting Boyok. Kata-kata kunci : Proses, Pengelolaan, dan Pembangunan

1 Depi Sisianto, NIM. E42010065 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerja Sama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


THE FINANCIAL MANAGEMENT OF BUDGET DRAFTING IN TINTING BOYOK VILLAGE, SEKADAU HULU SUB-DISTRICT, SEKADAU REGENCY By: DEPI SISIANTO NIM. E42010065 Science of government program, Faculty of social and political science, Tanjungpura University in cooperation with The Government of West Kalimantan. 2015 E-mail : [email protected] Abstract This essay describe and analyze the process of budget drafting in Tinting Boyok village, Sekadau Hulu sub-district, Sekadau regency.. This research is an descriptive model by using qualitative approach.. The result of this research shows that the process of budget drafting in Tinting Boyok village went well base on the law made by regional government. Only, in financial management, the government of Tinting Boyok can not manage the financial effectively and efficiently. That caused by the human resource of Tinting Boyok government is at the minimum level so they can not manage it well.. But, as a whole, the financial management is good, only, they need to improve the human resource of the government in Tinting Boyok village Keywords : Process, Management, and Developemet



Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007

A. PENDAHULUAN

tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Latar Belakang Penelitian Desa adalah kesatuan masyarakat

Keuangan Desa meliputi semua hak

hukum yang mempunyai susunan asli

dan

berdasarkan hak asal usul yang bersifat

penyelenggaraan pemerintahan desa

istimewa, landasan pemikiran dalam

yang

Desa

keanekaragaman,

termasuk didalamnya segala bentuk

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi

kekayaan yang berhubungan dengan

dan

hak dan kewajiban desa tersebut.

adalah

pemberdayaan

(Widjaja,

2003:3).

berjalannya

masyarakat

Seiring

kewajiban

dapat

dalam

dinilai

rangka

dengan

uang

dengan

Menteri Dalam Negeri Nomor 37

sistem

Tahun 2007 masih menjadi pedoman

waktu,

pemerintahan di desa telah mengalami

pengelolaan

perubahan. Pada masa orde baru,

dikarenakan turunan dari Undang-

wewenang pusat untuk mengelola desa

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

sangat tinggi termasuk dalam masalah

Desa masih pada tahap sosialisasi dan

pengelolaan

belum terbentuk turunannya berupa

keuangan.

Kehadiran

keuangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun

Peraturan

2004

Peraturan Menteri.

tentang

Pemerintah

Daerah,

memberikan harapan baru kepada tata kelola desa (Pasal 212) yang termasuk didalamnya

adalah

tata

kelola

keuangan desa, meliputi semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang

dapat

dijadikan

milik

desa

berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Sistem pengelolaan keuangan

Pemerintah

desa,

maupun

Namun sering kali terjadi dalam pelaksanaanya, timbul kendala-kendala berkaitan dengan penyaluran Alokasi Dana

Desa

tersebut.

Berbagai

fenomena timbul sebagai akibat dari manajemen perencanaan pada tahap Penyusunan

Rancangan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa, yang diterapkan oleh pejabat desa yang berwenang mengatur den mengelola keuangan desa yang masih belum

telah diatur dalam Peraturan Menteri 3 Depi Sisianto, NIM. E42010065 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerja Sama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


sesuai

dengan

fungsi-fungsi

manajemen.

pengelolaan keuangan desa dari pejabat

Penyusunan

Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah diatur dalam peraturan menteri maupun pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Menteri maupun Peraturan Bupati dan sistem pengelolaanya pengarahan

sudah

dari

mendapatkan

pihak

Kecamatan

ataupun Kabupaten melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa,dan Pemerintahan Desa bidang Pemerintahan

Desa

Kabuoaten

Sekadau, berkaitan dengan tata kelola keuangan

adalah masih lemahnya perencanaan

desa.

Namun

masalah

dilapangan berbanding terbalik dengan upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di desa. Tidak semua perangkat di desa dapat mengelola keuangan desa dengan baik, khususnya Desa Tinting Boyok yang termasuk

desa yang berwenang, serta masih belum sesuai dengan prosedur standar perencanaan yang telah di sampaikan oleh

dengan

Sumber

Daya

masalah

umum

Manajemen Keuangan Desa dalam Penyusunan

Rancangan

daerah.

perencanaan

masalah

keuangan

kerap

kali

terjadi di desa, khususnya desa-desa terpencil seperti Desa Tinting-Boyok yang

masih

kekurangan

aparatur

pemerintah yang memiliki kemampuan managerial mengelola keuangan, yaitu Kepala Desa yang dilimpahkan kepada Sekertaris

Desa

untuk

melakukan

Pengelolaan yang tidak sesuai dengan prosedur,

seperti

melimpahkan

wewenang

pengelolaan

keuangan

kepada aparatur desa yang kurang mengerti

sistem

penyusunan

dan

pertanggungjawaban keuangan secara benar. Dari berkaitan

segenap dengan

pemaparan permasalahan

Perencanaan keuangan desa seperti

Manusia yang terbatas. Adapun

pemerintah

Fenomena-fenomena

sebagai desa yang berada di daerah terpencil

pihak

Anggaran

Pedapatan dan Belanja Desa di Desa Tinting Boyok yang kerap muncul

dijelaskan tersebut diatas, masalah penyusunan

perencanaan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa menjadi kunci

dari

timbulnya

berbagai

fenomena-fenomena berkaitan dengan 4

Depi Sisianto, NIM. E42010065 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerja Sama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


tata kelola keuangan desa. Salah satu

tidak

fenomena yang timbul akibat tidak

Sekadau.

berjalannya

fungsi

manajemen

perencanaan dengan baik

adalah

laporan pertanggungjawaban keuangan desa dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes)

mengenai

Pendapatan

dan

Anggaran

Belanja

Desa

jauh

dari

pusat

kabupaten

Adapun alasan peneliti menjadikan Desa Tinting Boyok sebagai Lokus Penelitian diantaranya adalah : a. Pembangunan masih belum berjalan

dan

memenuhi

(APBDes) yang diselesaikan melebihi

target

waktu yang di tetapkan dalam Standar

Anggaran Pendapatan dan

Operasional

Belanja Desa.

Prosedur

pembuatan

Perdes APBDes. Fungsi perencanaan dalam

mengelola

administrasi

sesuai

dengan

b. Fenomena

berupa

keterlambatan

penyerahan

keuangan desa masih berjalan lambat,

laporan

pertanggung

sehingga akibat yang timbul adalah

jawaban

penggunaan

Alokasi

anggaran

Dana

Desa

tidak

dapat

dalam

bentuk

diberikan tepat pada waktunya, dan

APBDes Periode ke 2 (dua)

tentunya

yang seharusnya diselesaikan

berimbas

dengan

pembangunan di desa tersebut. Desa Tinting Boyok merupakan

pada

November

2013,

namun sampai Januari 2014

salah satu desa di Kabupaten Sekadau

laporan

tersebut

yang kerap terjadi permasalahan dalam

dapat dipenuhi oleh pihak

penyusunan perencanaan APBDes. Hal

Pemerintah

tersebut terjadi sebagai akibat belum

Boyok.

berjalannya fungsi manajemen oleh

c. Kurangnya

Desa

belum

Tinting

pemahaman

pemerintah desa yang berewenang

pemakai anggaran (pejabat

mengatur dan mengelola keuangan

yang

desa. Selain itu desa Tinting Boyok

mengelola anggaran, seperti

aksesnya lebih mudah dijangkau karena

penyusunan

berwenang)

kebutuhan

dalam

anggaran belanja, 5



pengelolaan

keuangan

Rancangan APBDes di Desa

sampai dengan pelaporan.

Tinting

d. Pada kasus yang terjadi di

Sekadau

Desa Tinting Boyok, timbul

Sekadau

sebuah

fenomena

akibat

dari

sebagai

manajemen

Boyok,

Kecamatan

Hulu,

Kabupaten

3. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi

keuangan yang tidak sesuai

tujuan penelitian ini adalah

dengan standar pengelolaan

sebagai berikut:

keuangan yang benar yaitu,

a. Untuk mengetahui bagaimana

pembekuan anggaran dalam

Perencanaan Keuangan Desa

bentuk Alokasi Dana Desa

Dalam

dari

pemberi

Rancangan APBDes di Desa

(Kabupaten) kepada pihak

Tinting Boyok, Kecamatan

Penerima

pada

Sekadau

periode ke 2 (dua) Tahun

Sekadau.

pihak

(Desa)

Penyusunan

Hulu,

2013 yang mana hal tersebut

b. Untuk

dikarenakan pemerintah desa

faktor

belum menyelesaikan tugas-

menyebabkan

tugas yang harus dipenuhi

Rancangan

sebagai

belum

persyaratan

Kabupaten

mengetahui apa

faktor-

saja

yang

penyusunan

APBDes sesuai

yang dengan

pencairan dana Alokasi Dana

prosedur standar pengelolaan

Desa (ADD).

keuangan desa. c. Untuk

Berdasarkan dari uraian latar dan

pembatasan

masalah di atas, maka dapat dibuat adalah:

rumusan

sejauh

mana keterlibatan pemerintah

2. Rumusan Permasalahan

belakang

mengetahui

daerah dalam memberikan pengarahan,

pelatihan

dan

bimbingan kepada aparatur.

permasalahan

Bagaimana

Proses

Perencanaan dalam Penyusunan

4. Manfaat Penelitian. 1) Manfaat Teoritis 6



Penelitian ini dilakukan

kemampuan

berfikir

dengan harapkan untuk dapat

guna menerapkan teori-

memberikan

teori

kontribusi

bagi

yang

diperoleh

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

selama

masa

Politik dan Program Studi Ilmu

perkuliahan

serta

Pemerintahan khususnya pada

sebagai

bidang

menyelesaikan

kajian

Manajemen

Pengelolaan

Keuangan

Pemerintahan sebagai

Daerah

bahan

pendidikan

serta

kajian

syarat

Program

dan

untuk

pada Studi

Ilmu

Pemerintahan.

perbandingan untuk penelitian bidang pedesaan.

2. TEORI DAN METODOLOGI

2) Manfaat Praktis

2.1.Teori

a.

Penelitian

ini

dapat

2.1.1. Pengertian

menjadi

sumbangan

Keuangan

pemikiran serta masukan bagi

pemerintah

desa

James C.Van horne dalam Kasmir

(2010:5)

mendefinisikan

dan masyarakat, sebagai

manajemen keuangan adalah segala

salah satu masukan guna

aktivitas yang berhubungan dengan

melaksanakan

Perolehan,

pengelolaan

Pendanaan,

dan

keuangan

Pengelolaan aktiva dengan beberapa

desa yang lebih baik di

tujuan menyeluruh. dari definisi

Desa

tersebut

Tinting

Kecamatan Hulu,

Boyok, Sekadau

Kabupaten

Sekadau. b.

Manajemen

Bagi peneliti, berguna untuk wawasan pengetahuan

menambah dan serta

dapat

diartikan

bahwa

kegiatan manajemen keuangan dalah berkutat disekitar: 1. Bagaimana memperoleh dana untuk membiayai usahanya. 2. Bagaimana mengelola dana tersebut sehingga tujuan perusahaan tercapai.



3. Bagaimana perusahaan mengelola aset yang dimiliki secara efisien dan efektif. Suad Husnan (1998:4) dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Manajemen Keuangan menjelaskan pengertian Manajemen Keuangan yaitu

“pengaturan

kegiatan

keuangan dalam suatu organisasi yang

menyangkut

perencanaan,

kegiatan

analisis,

dan

pengendalian kegiatan keuangan”. Dalam

pernyataan

ini,

jelas

diungkapkan bahwa unsur pertama dalam Manajemen Keuangan adalah Perencanaan.

Seperti

yang

penganggaran,

pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa, yang berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel,

tersebut,

maka

oleh Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa. Kepala Desa memiliki kewenangan untuk :

di

1.

penulis

2.

keuangan adalah seluruh proses 3. 4.

dalam pengelolaan keuangan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan keuangan desa dalam

Peraturan

5.

Menteri

Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007

yang

Pedoman

mengatur

Pengelolaan

tentang

serta

anggaran Keuangan Desa di kelola

simpulkan pengertian manajemen

diatur

partisipatif

dilakukan dengan tertib dan disiplin

jelaskan menurut pengertian para ahli

penatausahaan,

menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa menetapkan bendahara desa menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

2.1.2. Pengertian Keuangan Desa

Keuangan Undang-Undang

Desa. Dalam Permendagri tersebut

2004

tentang

Nomor

33

dijelaskan pengertian Pengelolaan

Tahun

perimbangan

Keuangan Desa yaitu keseluruhan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

kegiatan yang meliputi perencanaan,

Daerah, memberikan dampak pada 8



perubahan dalam sistem pembuatan

mendefinisikan pengertian manajemen

keputusan

perencanaan.

terkait

dengan

(Wiludjeng:

2007)

pengalokasian sumber daya dalam

mendefenisikan

anggaran pemerintah daerah. Tentunya,

perencanaan

hal tersebut berimbas pula dalam

membandingkan,

pengelolaan penganggaran keuangan

alternatif yang baik dari kegiatan yang

desa, sebagai pihak penerima dana

dilakukan

perimbangan. Selanjutnya, pengelolaan

bersama”.

keuangan desa diatur dalam Peraturan

menjelaskan pengertian perencanaan

Menteri Dalam Negeri Nomor 37

yaitu “suatu aktivitas integratif yang

Tahun 2007 yang kemudian diatur

berusaha memaksimumkan efektifitas

dalam Peraturan Bupati Nomor 31

seluruhnya

Tahun

Pedoman

sebagai suatu sistem, sesuai dengan

Desa

tujuan yang ingin dicapai”. Hayashi

2013

Tentang

Pengelolaan

Keuangan

menjelaskan

pengertian

Keuangan

pengertian adalah

“Proses

menilai,

dalam

mencapai

Siswanto

dari

memilih

(2008:

suatu

(Siswanto:2008)

tujuan 42)

organisasi

mendefenisikan

Desa adalah semua hak dan kewajiban

perencanaan sebagai “suatu proses

dalam

bertahap

rangka

penyelenggaraan

dari

tindakan

pemerintahan desa yang dapat dinilai

terorganisasi

dengan uang termasuk didalamnya

antara kondisi yang ada dan aspirasi

segala

yang

organisasi”. Louis A. Allen dalam

dan

(Siswanto: 2008) menjelaskan bahwa

kewajiban desa tersebut dan dikelola

perencanaan terdiri atas aktivitas yang

dengan

dioperasikan oleh menejer. Aktivitas

bentuk

berhubungan

kekayaan

dengan

rangkaian

hak

kegiatan

yang

meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan,

pelaporan,

pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.

literatur

dapatkan,

banyak

perbedaan

tersebut adalah: 1.

Prakiraan (Forecasting) Prakiraan

merupakan

suatu

usaha yang sistematis untuk meramalkan/memeperkirakan

2.2.Manajemen Perencanaan Didalam

jembatani

yang

yang sumber

peneliti yang

waktu

yang

akan

datang

dengan penarikan kesimpulan 9



atas

fakta

yang

telah

tentang sumber daya keuangan

diketahui. 2.

(financial

Penetapan

Tujuan

waktu tertentu.

Penetapan tujuan merupakan aktivitas

menetapkan ingin

3.

sesuatu

Prosedur

(developing procedure)

yang melalui

Pengembangan

prosedur

merupakan

aktivitas

suatu

menormalisasikan

Pemrograman (programming)

teknik,

Pemrograman

pelaksanaan suatu pekerjaan.

adalah

aktivitas

yang

dengan

maksud

suatu

dilakukan

7.

untuk

cara,

dan

Penetapan

dan

metode

Interpretasi

Kebijakan (enstablishing and

menetapkan langkah-langkah

interpreting policies)

utama yang diperlukan untuk

Penetapan

mencapai tujuan, menetapkan

kebijakan dalah suatu aktivitas

unit

yang

dan

dan

interpretasi

anggota

yang

jawab

untuk

menetapkan

setiap langkah, dan untuk

berdasarkan

menetapkan

serta

manajer dan para bawahannya

setiap

akan bekerja. Suatu kebijakan

pengaturan

urutan waktu

dilakukan

dalam syarat

kondisi

mana

langkah.

adalah

sebagai

Penjadwalan (scheduling)

keputusan

yang

Penjadwalan adalah penetapan

berlaku untuk permasalahan

atau

yang berulang demi suatu

menurut

penunjukan

waktu

kronologi

tertentu

guna melaksanakan berbagai macam pekerjaan. 5.

Pengembangan

pelaksanaan pekerjaan.

bertanggung

4.

6.

untuk

dicapai

yang

disediakan untuk aktivitas dan

(establishing objective)

suatu

recources)

untuk

suatu

membuat

senantiasa

organisasi. Dari penjelasan diatas, maka berikut adalah langkah-langkah penting dalam

Penganggaran (budgeting) Merupakan

suatu

aktivitas pernyataan

pekerjaan perencanaan: a.

Menjelaskan permasalahan 10



b.

c.

Usaha

untuk

memperoleh

Pengembangan Prosedur (developing

informasi terhandal tentang

procedure), Penetapan dan Interpretasi

aktivitas yang direncanakan

Kebijakan

Analisis

interpreting

dan

klasifikasi

informasi d.

(enstablishing policies)

yang

Menentukan

dasar-dasar

dinilai lebih relevan terhadap masalah yang

e.

Menentukan rencana berganti

dibandingkan dengan tori lain.

f.

Memilih

rencana

Membuat urutan kronologis mengenai

rencana

yang

diusulkan Teori

diatas,

peneliti

tertarik menggunakan teori Louis A. Allen dalam (Siswanto: 2008). Alasan peneliti lebih tertarik menggunakan teori Louis A. Allen dikarenaka teori ini dinilai lebih relevan terhadap masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam

Louis

A.

Allen

akan

yang

diusulkan

Dari

mana,

menurut analisis peneliti, teori ini

perencanaan dan batasan

g.

and

dalam

(Siswanto: 2008) terdapat elemenelemen yang berkaitan erat dalam penyusunan rancangan APBDes. Louis A. Allen dalam (Siswanto: 2008) menjelaskan fungsi-fungsi manajemen

penelit

teliti,

jika

. 3. Metode Penelitian Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan penulis menggunakan metode kualitatif

dikarenakan

jawaban-

jawaban dari temuan penelitian metode kualitatif, memberikan bukan hanya sekedar angka-angka namun penjelasan lebih mendalam berkenaan dengan masalah yang tertjadi di lapangan. Dalam metode penelitian kualitatif ini, peneliti dapat mengetahui lebih dalam, apa saja faktor-faktor permasalahan yang terjadi sehingga mengakibatkan dampak-dampak masalah perencanaan keuangan di lapangan.

dari Prakiraan (Forecasting), Penetapan Tujuan

(establishing

Pemrograman

Lebih dalam lagi penulis ingin

objective),

(programming),

Penjadwalan

(scheduling),

Penganggaran

(budgeting),

mengetahui

bagaimana

manajemen

pengelolaan keuangan Desa berkaitn dengan

penyusunan

Rancangan 11



Anggaran Pendapatan dan Belanja

pertanggungjawaban keuangan pada

Desa berdasarkan Peraturan Bupati

periode sebelumya.

Sekadau

Nomor

31

Tahun

2013

Salah

satu

faktor

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

menyebabkan

di Desa Tinting Boyok, Kecamatan

tersebut

Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau,

pemahaman

yang

timbul

keuangan

akibat

Rancangan Anggaran Pendapatan dan

fungsi-fungsi

Belanja Desa. Sebagai akibat dari

manajeman pengelolan keuangan di

timbulnya fenomena tersebut tentunya

desa.

akan berdampak dengan pembangunan

setiap

Tahunnya

fenomena-fenomena dari

sebagai

lemahnya

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan .Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Tinting Boyok garis

besar

telah

secara

melaksanakan

pengeleolaan keuangan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hanya saja dalam pelaksanaannya

masih

belum

dilaksanakan dengan optimal. Salah satu elemen manajemen keuangan yang belum optimal berada pada tahap perencanaan. timbulnya

Terbukti fenomena

dengan pembekuan

anggaran Alokasi Dana Desa Periode 2(dua)

2013

terlambatnya

sebagai pelaporan

akibat

timbulnya

yang

adalah,

fenomena

masih

lemahnya

pejabat desa

pengelola

dalam

menyusun

di Desa Tinting Boyok. Selain hambatan

itu,

yang

dalam

menjadi penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tinting Boyok adalah

terjadinya

masa

transisi

kepemimpinan kepala desa di Desa Tinting

Boyok.

Hal

tersebut

berpengaruh dalam tahap penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja karena pegawai baru di Kantor Desa Tinting Boyok baru beradaptasi dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahap sebelumya.

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa yang mana didalamnya terdapat lampiran



B. SIMPULAN, SARAN

c.

Tidak terselesainya beban tugas pelaporan pertanggungjawaban

DAN

KETERBATASA

keuangan di periode 1(pertama)

N

Tahun 2013.

1. Simpulan

2. Saran

Berdasarkan uraian pada bab

Berdasarkan

seluruh

hasil

IV tentang hasil penelitian dan

penelitian serta kesimpulan, dapat

pembahasan,

diambil

dikemukakan

sebagai

sebagai berikut :

beberapa

dapat kesimpulan

berikut : a.

a.

Penyusunan Anggaran

Pendapatan

saran

Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tinting Boyok

masih

dan

membutuhkan pengarahan yang

Belanja Desa di Desa Tinting

lebih intensif dari pemerintah

Boyok,

Kecamatan

Sekadau

Kabupaten,

Hulu,

Kabupaten

Sekadau

meminimalisir adanya masalah

sudah sesuai dengan prosedur

dalam pengelolaan keuangan di

standar pengelolaan keuangan

Desa Tinting Boyok.

yang

b.

Rancangan

beberapa

telah

ditetapkan

oleh

b.

sehingga

dapat

Pemrintah Desa Tinting Boyok

peraturan yang telah ditetapkan

harus

oleh.

sesama aparatur desa, maupun

Pembangunan di Desa Tinting

terhadap masyarakat dan saling

Boyok masih belum mencapai

membantu

harapan,

keuangan desa, sehingga tidak

hal

tersebut

lebih

terbuka

dalam

mengelola

dikarenakan sumber pendapatan

terjadi

desa

sertadapat menyelesaikan tugas

hanya

mengharapkan

ketidak

antar

sepahaman

Alokasi Dana Desa dengan

yang

jumlah yang terbatas dan tidak

pemerintah desa tepat waktu.

memiliki Pendapatan Asli Desa ataupun

aset

yang

dapat

c.

Tidak

dibebankan

kepada

ditemukannya

berkas

Rencana Pembangunan Jangka

dikembangkan sebagai sumber

Menengah

pendapatan desa

penyusunan

sebagai

dasar Anggaran 13



Pendapatan dan Belanja Desa.

data sebagai pendukung guna

Disarankan kepada pemerintah

memecahkan

Desa agar segera menyusun

penulis teliti.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

sehingga

masalah

yang

.

rencana

pembangunan lebih terarah dan

DAFTAR PUSTAKA

tepat sasaran.

3. Keterbatasan Penelitian Adapun keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu : a. Sulitnya

memperoleh data

berkaitan dengan anggaran di Desa

Tinting

Dikarenakan

Boyok. pengelolaan

keuangan

masih

penulis

harus

melakukan pendekatan intensif agar dapat memperoleh data berkatian

dengan

keuangan

desa. b. Akses

jalan

Kecamatan

antar dan

Desa,

Kabupaten

tidak begitu baik, sehingga penulis

harus

menyesuaikan

dengan

cuaca

dan

keadaan

ketika melaksanakan penelitian. c. Tidak tersedianya arsip desa sehingga

penulis

Kasmir, 2010. Pengantar Manajemen Keuangan. Jakarta : Kencana Prenda Media Group. Moloeng, 2013. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

belum

sepenuhnya bersifat terbuka, sehingga

Husnan, Suad., Enny Pudjiastuti. 2006. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

M. Aminirin, Tatang. 2010. Pokokpokok Teori Sistem Jakarta PT RajaGrafindo Persada. Ndraha,Taliziduhu. 2010. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Sidoarjo: PT Rineka Cipta. Ritonga, 2010. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah.Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM. Safi’i,

H.M. 2009. Perencanaan Pembangunan Daerah. Malang: Averroes Press

Siswanto, 2008. Pengantar Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

merasa

kesulitan dalam memperoleh 14 Depi Sisianto, NIM. E42010065 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerja Sama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung CV Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

_ _ _ _. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung CV Alfabeta

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Surjadi. 1983. Pembangunan Masyarakat Desa. Bandung:Alumni. Sutopo. 2000. Administrasi Manajemen dan Organisasi. Jakarta: LAN Tohardi.

2008. Petunjuk Praktis Menulis Skripsi. Bandung : Mandar Maju.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005 tentang Desa Peratutan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Tohardi. 2002. Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia . Bandung : Mandar Maju.

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Thoha, Miftah.2010. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada..

Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tinting Boyok Tahun 2013

Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh. Jakarta : Rajawali Pers.

Profil Kecamatan Sekadau Hulu Tahun 2013

Wiludjeng, Sri. 2007. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu

Penelitian, Naskah Akademik dan Makalah:

Fahmi,

Irham. 2013. Manajemen Strategis (Teori dan Aplikasi). Bandung: CV Alfabeta

Sumber Dokumen dan PerundangUndangan:

Profil Desa Tinting Boyok Tahun 2013

Sunta, Mathilda. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Sumber Daya Aparatur Desa Tanjung Klansam Kecamatan Sintang. Pontianak, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Kerjasama FISIP Untan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 15



Surya,

Khetrin. 2013. Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan. Pontianak, Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Untan.

Sutiyono. 2009. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Seling Kecamatan Karang Sambung Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2008). Yogyakarta, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah


MANAJEMEN KEUANGAN DESA DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA TINTING BOYOK KECAMATAN SEKADAU HULU

Recommend Documents