LEMBAGA DAN SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DI DUA PROVINSI

LAPORAN IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2011 DI ENAM KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DI DUA PROVINSI

Kedeputian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 2012 i

ii

KATA PENGANTAR Penyerapan anggaran yang baik dan sesuai rencana akan mempengaruhi capaian pembangunan nasional yang baik pula. Sepanjang Tahun Anggaran 2009 hingga 2011 ditemui adanya kecenderungan penurunan penyerapan anggaran. Bila kita perhatikan, dalam periode tersebut pada bulan yang sama terlihat pula kecenderungan penyerapan yang semakin rendah. Kecenderungan yang terjadi harus segera diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan pembangunan. Berkaitan dengan itu, Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan mengupayakan langkah-langkah agar lambatnya penyerapan tidak terjadi di tahun-tahun mendatang. Upaya tersebut diawali dengan Rapat Monitoring dan Evaluasi Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Triwulan II Tahun Anggaran 2011 dengan 11 Kementerian/Lembaga (K/L) yang mempunyai alokasi anggaran di atas Rp.10 triliun dan berlangsung pada tanggal 13 September 2011 di Bappenas. Selanjutnya rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan terhadap K/L yang sama dilangsungkan pula pada 7 Desember 2011 guna memantau penyerapan Triwulan IV dan mengantisipasi permasalahan penyerapan di Tahun Anggaran 2012. Kedua rapat koordinasi tersebut melibatkan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi tersebut dilakukan kunjungan lapang untuk memastikan permasalahan yang mengakibatkan lambatnya penyerapan di K/L dan daerah serta upaya tindak lanjut yang telah dilakukan K/L dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di daerah. Hasil kunjungan lapang disusun kembali dalam Laporan Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011 di Enam Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Dua Provinsi. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di waktu mendatang. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sejak pelaksanaan Rapat Koordinasi hingga tersusunnya laporan ini. Jakarta, Januari 2012 Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan

Edi Effendi Tedjakusuma

iii

DAFTAR ISI Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar

i iii iv v vi

I 1.1 1.2

PENDAHULUAN Latar Belakang Tujuan Pelaksanaan Kunjungan Lapang

1 4

II 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9

HASIL KUNJUNGAN LAPANG KE KEMENTERIAN/LEMBAGA Umum Kelompok Permasalahan Pemblokiran Anggaran Pengembalian dana penghematan, pemberian dana reward, dan APBN-P Dana kontrak multiyears yang tidak dapat dialihkan ke kegiatan TA berikutnya Tagihan Satker tidak langsung dilakukan Pelelangan Lahan Organisasi Lambatnya pengumpulan data penyerapan Permasalahan Lainnya

5 7 7 8 10 10 11 11 12 14 15

III 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3

HASIL KUNJUNGAN LAPANG KE SKPD Umum Permasalahan SKPD Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat

17 18 18 18 19

IV

KESIMPULAN

21

Lampiran-lampiran

iv

23

DAFTAR GAMBAR Tabel 1. Pagu dan Penyerapan Angaran Kementerian/Lembaga Tabel 2. Pagu dan Penyerapan Angaran SKPD

6 18

v

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Gambar 2. Gambar 3.

vi

Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga s.d 8 Agustus 2011 Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga s.d 31 Desember 2011 Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga Menurut Jenis Belanja s.d 31 Desember 2011

2 3 3

foto I.

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Rendahnya realisasi anggaran Kementerian/Lembaga hingga Semester I Tahun 2011 yang hanya mencapai 26% telah menjadi perhatian Presiden RI yang disampaikan dalam arahan beliau pada Sidang Kabinet 6 September 2011. Perhatian dan arahan Presiden RI diutarakan Ibu Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam Rapat Pimpinan Bappenas (menyusuli Sidang Kabinet) dan ditekankan agar menjadi perhatian bersama. Dalam menindaklanjuti pesan Ibu Menteri, Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan telah melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi koordinasi pelaksanaan pembangunan Triwulan II TA 2011 dengan 11 Kementerian/Lembaga (K/L) yang mempunyai alokasi anggaran di atas Rp10 triliun, 2 K/L pelaksana prioritas pembangunan nasional, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) pada 13 September 2011. Kondisi penyerapan anggaran K/L hingga akhir Agustus 2011 adalah sebesar Rp185,91 triliun dari total Pagu DIPA K/L (Rp436 triliun) atau sebesar 43%. Sementara itu, bila dilihat menurut jenis belanja, dari keempat jenis belanja, yakni belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan bantuan, hanya belanja pegawai yang memiliki penyerapan anggaran yang cukup tinggi yakni 75%. 1

Sedangkan belanja lainnya masih di bawah 50%, yakni belanja barang 37%, belanja modal 28%, bantuan sosial 40%. (Gambar 1) Gambar 1 Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga s.d. 8 Agustus 2011

Sumber: Paparan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan pada Rapat Monitoring dan Evaluasi Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Triwulan II Tahun Anggaran 2011, di Bappenas, 13 September 2011

Tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap arahan Presiden dan Ibu Menteri PPN/Kepala Bappenas di atas berhasil mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi terkait penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2011, dan menyepakati usulan solusi, beserta rencana tindak lanjutnya. Namun kemudian ketika pada Triwulan III TA 2011 penyerapan anggaran masih juga rendah, maka diadakan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan pada 7 Desember 2011 dengan K/L yang terlibat dalam pertemuan 13 September 2011. Rendahnya penyerapan anggaran dan realisasi capaian hingga Triwulan III tahun 2011 disinyalir akibat lemahnya perencanaan dan pengadaan barang dan jasa. Sampai dengan akhir Desember 2011 kondisi penyerapan anggaran K/L adalah sebesar Rp473,36 triliun dari total Pagu DIPA K/L sebesar Rp548,46 triliun atau sebesar 86,31% (Gambar 2). Bila dilihat menurut jenis belanja maka belanja pegawai memiliki penyerapan anggaran yang paling besar yakni 95,99%, sedangkan belanja lainnya, yakni belanja barang 79,33%, belanja modal 80,63%, bantuan sosial 86,64% (Gambar 3). 2

Gambar 2 Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga s.d. 31 Desember 2011

13.69% 86.31% Realisasi Sisa Pagu Sumber: Paparan Wakil Menteri PPN/ Kepala Bappenas pada Kick Off Meeting Penyusunan Inpres Percepatan Pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional 2012, di Bappenas 25 Januari 2012 (diolah)

Gambar 3 Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga, Menurut Jenis Belanja s.d. 31 Desember 2011

4.01%

Belanja Pegawai

Belanja Barang 20.67% 79.33%

95.99%

Realisasi

19.37%

Sisa Pagu

Belanja Modal 80.63%

Realisasi

Realisasi

13.36%

Sisa Pagu

Belanja Bansos 86.64%

Sisa Pagu

Realisasi

Sisa Pagu

Sumber: Paparan Wakil Menteri PPN/ Kepala Bappenas pada Kick Off Meeting Penyusunan Inpres Percepatan Pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional 2012, di Bappenas 25 Januari 2012 (diolah)

3

Secara umum, permasalahan yang muncul dalam koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan Triwulan III TA 2011 masih sama dengan permasalahan yang teridentifikasi dalam monitoring dan evaluasi koordinasi pelaksanaan pembangunan Triwulan II. Oleh karena itu, untuk mengenali permasalahan penyerapan anggaran TA 2011 secara lebih mendalam, disusun check list permasalahan beserta tindak lanjutnya menurut K/L dan SKPD terkait. Check list akan digunakan dalam kunjungan lapang untuk mencek permasalahan dan upaya yang telah dilakukan serta tindak lanjut yang direncanakan oleh K/L dan SKPD di Provinsi. Selain itu, diupayakan pula untuk mengidentifikasi permasalahan K/L yang dalam upaya mengatasinya memerlukan bantuan pendampingan dari Bappenas, Kementerian Keuangan, LKPP atau Kemenko Perekonomian, termasuk yang terkait dengan DPR. 1.2

Tujuan Pelaksanaan Kunjungan Lapang

Tujuan kunjungan lapang adalah untuk mengidentifikasi masalah penyerapan anggaran TA 2011 di beberapa K/L dan SKPD serta masalah penyerapan yang dihadapi di awal pelaksanaan kegiatan TA 2012, seperti pemblokiran, pelelangan dan sebagainya. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan kegiatan 2012 tidak terkendala dengan permasalahan yang terjadi pada 2011.

4

foto II.

HASIL KUNJUNGAN LAPANG KE KEMENTERIAN/LEMBAGA

Permasalahan penyerapan anggaran K/L berdasarkan hasil kunjungan lapang dibagi dalam dua bagian, yaitu tinjauan secara umum dan tinjauan per kelompok permasalahan. Hasil kunjungan lapang secara lengkap dituangkan dalam lampiran laporan ini, yaitu (a) Lampiran III: Rekapitulasi Check List, (b) Lampiran IV: Hasil kunjungan ke K/L, dan (c) Lampiran V: Hasil kunjungan lapang ke SKPD. 2.1

Delapan permasalahan penyerapan anggaran

Umum

Rapat monitoring dan evaluasi koordinasi pelaksanaan pembangunan Triwulan III TA 2011 pada tanggal 7 Desember 2011 telah menyepakati bahwa permasalahan utama penyerapan anggaran di 11 K/L meliputi 8 isu, yaitu: (a) Pemblokiran anggaran; (b) Pengembalian dana penghematan, pemberian dana reward dan APBN-P yang keluar pada akhir tahun; (c) Dana kontrak multiyears yang tidak bisa dialihkan ke kegiatan dan TA berikutnya; (d) Tagihan Satker: pencairan tidak selalu langsung dilakukan (ditumpuk dan dilakukan 2 bulan sekali); (e) Proses Lelang; (f) 5

Lahan, berkaitan dengan readiness criteria; (g) Perubahan Organisasi (struktur dan pejabat); dan (h) Lambatnya pengumpulan data penyerapan anggaran. Sebagai tindak lanjut rapat monitoring dan evaluasi koordinasi pelaksanaan pembangunan Triwulan III TA 2011, dilakukan identifikasi permasalahan spesifik dari 8 permasalahan utama secara lebih mendalam di 6 K/L pada tanggal 3-6 Januari 2012. Ke-enam K/L tersebut adalah Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Adapun jadwal kunjungan seperti pada Lampiran I. Tabel 1 Pagu dan Penyerapan Anggaran K/L No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

K/L Kementerian Agama Kementerian Dalam Negeri Kementerian Perhubungan Kementerian Pertanian Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah Pagu Rp.35,40 trilyun Rp.16,95 trilyun Rp.23,31 trilyun Rp.16,70 trilyun Rp.29,13 trilyun Rp.68,15 trilyun

Penyerapan 88% (per 28 Desember 2011) 75,52% (per 30 Desember 2011) 85,022% (per 4 Januari 2012) 88,80% (per 30 Desember 2011) 84,630% (per 2 Januari 2012) 80,15% (per 5 Januari 2012)

Sumber: Informasi yang diperoleh dalam kunjungan lapang di 6 K/L

Penyerapan anggaran 6 K/L di bawah 90%

6

Kondisi penyerapan anggaran 6 K/L sebagaimana pada Tabel 1 menunjukkan angka yang berbeda-beda. Pada Kemenag, penyerapan anggaran sebesar 88% (per 28 Desember 2011) dari total anggaran Rp35,4 trilyun dengan jumlah Satker 4.442 Satker. Selanjutnya, pada Kemendagri, penyerapan anggaran 75,52% (per 30 Desember 2011) dari total anggaran sebesar Rp16,95 trilyun. Kemudian, pada Kemenhub, penyerapan anggaran sebesar 85,022% (per 4 Januari 2012) dari total anggaran sebesar Rp23,309 trilyun dengan 679 Satker. Pada Kementan, penyerapan

anggaran 88,80% (per 30 Desember 2011) dari total anggaran sebesar Rp16,7 trilyun dan jumlah Satker 2.455 Satker. Selanjutnya, pada Kemenkes, penyerapan anggaran 84,630% (per 2 Januari 2012) dari total anggaran sebesar Rp29,134 trilyun dengan 1.003 Satker. Sedangkan, pada Kemendikbud, penyerapan anggaran 80,15% (per 5 Januari 2012) dari total anggaran sebesar Rp68,15 trilyun dengan 381 Satker. 2.2

Kelompok Permasalahan

Berdasarkan hasil kunjungan lapang di 6 K/L, permasalahan dikelompokkan sesuai dengan isu permasalahan utama penyerapan anggaran hasil rapat monitoring dan evaluasi koordinasi pelaksanaan pembangunan Triwulan III TA 2011. Secara lengkap permasalahan yang muncul di masing-masing K/L dapat dilihat pada Lampiran III. Matriks Rekapitulasi Check List. 2.2.1 Pemblokiran anggaran karena tidak lengkapnya data pendukung menyebabkan terjadinya keterlambatan atau bahkan pembatalan kegiatan

Pemblokiran Anggaran

Permasalahan umum yang terjadi pada pemblokiran anggaran adalah tidak lengkapnya data pendukung yang akhirnya menyebabkan terjadinya keterlambatan pelaksanaan kegiatan ataupun tidak dapat dilaksanakannya kegiatan. Ketidaklengkapan data pendukung terjadi pada 5 K/L yaitu Kemendagri, Kementan, Kemenhub, Kemendikbud, dan Kemenkes. Pada Kemendagri, permasalahan tidak lengkapnya data pendukung yang mengakibatkan pemblokiran anggaran ini sebenarnya terjadi sejak dari pengusulan kegiatan namun belum dilengkapi hingga terbitnya dokumen DIPA. Akibat ketidaksiapan data pendukung ini maka kegiatan diblokir hingga data pendukung lengkap. Dengan proses pencabutan blokir melalui revisi DIPA yang membutuhkan waktu cukup lama, pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaranpun akhirnya mengalami keterlambatan. Permasalahan ini ditemukan pada kegiatan tugas pembantuan (TP) pasar desa di Gunung Kidul, DIY. Selain itu, pemblokiran anggaran juga terjadi pada kegiatan PNPM yang dananya baru turun pada akhir tahun anggaran namun diblokir DPR sehingga tidak terserap 7

karena tidak cukup waktu untuk melakukan revisi DIPA. Pada Kementan, teridentifikasi akibat data pendukung yang tidak lengkap terjadi pemblokiran dana pada Ditjen. Peternakan sebesar Rp.1,12 Trilyun. Kemudian, pada Kemenhub, karena kurangnya data pendukung mengakibatkan terjadinya dana blokir sebesar Rp. 1,008 Triliun atau 4,33% dari total pagu Kementerian Perhubungan. Selain itu, teridentifikasi adanya pemblokiran anggaran akibat kurang cermat dalam penyusunan dan penelaahan RKAKL yaitu kesalahan akun/aplikasi pada saat penyusunan RKA-KL yang mengakibatkan anggaran tidak dapat dicairkan, sehingga harus dilakukan revisi DIPA. Pada Kemenkes, pemblokiran yang disebabkan tidak lengkapnya data-data pendukung terjadi pada dana TP yang turun pada bulan Juni-Agustus 2011. Sedangkan, pada Kemendikbud, permasalahan pemblokiran anggaran akibat data pendukung yang tidak lengkap sering terjadi tiba-tiba setelah menjadi DIPA dan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu pada saat penelaahan anggaran.

Data pendukung yang lengkap memperlancar penelaahan dan menutup kemungkinan pemblokiran

Solusi yang dilakukan pada umumnya adalah dengan melengkapi dokumen yang diperlukan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Di masa mendatang data pendukung harus sudah lengkap pada saat penelaahan sehingga tidak terjadi pemblokiran anggaran dalam DIPA. Sementara itu Kemendikbud, akan menuangkan hasil kesepakatan penelaahan dalam suatu Berita Acara untuk menghindari pemblokiran secara tiba-tiba. 2.2.2 Pengembalian dana penghematan, pemberian dana reward, dan APBN-P

Pengembalian dana penghematan, pemberian dana reward, dan APBN-P yang cair pada akhir tahun menyulitkan pelaksanaan kegiatan terlebih bila melalui proses pelelangan dan revisi DIPA 8

Permasalahan yang timbul pada pengembalian dana penghematan, pemberian dana reward, dan APBN-P yang keluar pada akhir tahun anggaran umumnya adalah sulitnya melaksanakan kegiatan dengan waktu yang sangat terbatas. Permasalahan ini ditemukan di seluruh K/L yang dikunjungi, yaitu Kementan, Kemenhub, Kemenkes, Kemenag, Kemendagri dan Kemendikbud. Pada Kementan, pengembalian dana penghematan, pemberian dana reward dan APBN-P yang cair pada akhir tahun menyebabkan sulitnya

Efisiensi/ penghematan dapat mengakibatkan rencana kegiatan yang telah disusun tidak tercapai dan tidak efektif

Penambahan dana seyogyanya diberikan pada pertengahan dan tidak di akhir tahun anggaran

pelaksanaan kegiatan yang harus melalui proses pelelangan dan kegiatan yang mengalami revisi DIPA. Permasalahan ini ditemukan pada kegiatan: Penyelamatan dan Insentive Sapi Betina Produktif di Kalimantan Barat; Pembangunan RPH di Pare-Pare; dan Pembangunan litbang perkebunan di Sulawesi Barat. Hal serupa terjadi pada Kemenhub, khususnya untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat pengadaan dan pembangunan dan harus melalui proses pelelangan. Persetujuan DIPA Pemanfaatan hasil penghematan anggaran TA 2011 sebesar kurang lebih 83,8% diblokir oleh DJA dan tidak dapat dilaksanakan. Pada Kemenag, pengembalian dana penghematan dan pemberian dana reward dan APBN-P yang cair pada akhir tahun (akhir Oktober–awal November) menyebabkan sulitnya melaksanakan kegiatan dan khususnya terjadi pada kegiatan pembangunan fisik. Pada Kemendikbud, dana APBN-P dan pengembalian dana efisiensi yang keluar pada bulan November menyebabkan berkurangnya penyerapan karena sulit melaksanakan kegiatan. Di samping itu, efisiensi/ penghematan telah mengakibatkan rencana kegiatan yang telah disusun tidak tercapai dan tidak efektif. Permasalahan ini ditemukan pada Rehab sekolah, Unit Sekolah Baru, Block grant, dan peralatan sekolah. Sedangkan di Kemendagri penambahan pagu di Triwulan empat menyebabkan sulitnya pelaksanaan kegiatan terutama yang bersifat pembangunan/renovasi gedung. Solusi yang pada umumnya diharapkan oleh K/L adalah penambahan dana diberikan pada pertengahan tahun anggaran dan tidak di akhir tahun anggaran. Kemenkes dan Kementan mengusulkan tidak perlu dilakukan perubahan pagu anggaran agar pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dapat dilakukan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan dari pagu tambahan ini Kemenag telah mengupayakan untuk melaksanakan kegiatankegiatan yang tidak memerlukan proses pelelangan. Namun upaya inipun tidak berhasil karena rekanan tetap tidak berani melaksanakan mengingat waktu yang terlalu singkat. Sedangkan Kemendikbud, mengatasi keterbatasan waktu dengan melakukan 9

persiapan pelaksanaan kegiatan segera setelah selesai penelaahan, sehingga pada saat DIPA turun dapat langsung dilaksanakan. 2.2.3 Dana kontrak multiyears yang tidak dapat dialihkan ke kegiatan TA berikutnya Permasalahan utama terkait dengan dana kontrak multiyears yang tidak dapat dialihkan ke kegiatan TA berikutnya yang dihasilkan pada rapat monitoring dan evaluasi koordinasi pelaksanaan pembangunan Triwulan III TA 2012 ini tidak teridentifikasi pada K/L yang dikunjungi. 2.2.4

Pencairan di daerah kepulauan dan wilayah Timur tidak bisa langsung karena jarak KPPN jauh

Tagihan Satker tidak langsung dilakukan

Terkait dengan permasalahan tagihan Satker karena pencairan tidak selalu langsung dilakukan (ditumpuk & dilakukan 2 bulan sekali), 3 K/L yaitu Kementan, Kemenhub, dan Kemenag mengalami permasalahan ini. Pada Kementan, pencairan yang tidak selalu langsung dilakukan umumnya terjadi di daerah kepulauan dan wilayah timur seperti di Papua, akibat jarak KPPN yang cukup jauh dan memerlukan biaya transportasi yang cukup tinggi. Selanjutnya, pada Kemenhub, pencairan tidak selalu langsung dilakukan (ditumpuk penagihannya pada akhir pekerjaan) disebabkan keengganan dari pihak kontraktor untuk melakukan penarikan tiap bulannya. Terakhir, pada Kemenag, penumpukan tagihan satker terjadi terutama pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Hal ini disebabkan rekanan, terutama rekanan yang besar, menagihkan dana sekaligus setelah kegiatan selesai. Solusi yang diharapkan untuk permasalahan ini dari Kemenag adalah perlunya perlakuan khusus untuk daerah kepulauan dan daerah yang jaraknya jauh dengan KPPN, misalnya berupa pemberian anggaran yang mencukupi untuk biaya transportasi sehingga laporan dapat disampaikan sesuai jadwal. Sementara itu, di Kemenhub solusi untuk memecahkan permasalahan ini adalah dengan upaya meminta rekanan agar melakukan penarikan sesuai jadwal. Sedangkan Kemenag melakukan upaya dengan mengundang dan mengingatkan rekanan untuk mengajukan penagihan sesuai dengan jadwal yang

10

telah ditentukan. Selain itu juga diharapkan ada aturan dari Kementerian Keuangan bahwa untuk tagihan yang tertunda akan diberi sangsi. 2.2.5

Panitia lelang menghadapi resiko

Pengaturan uang muka pada multiyears contract mempengaruhi penyerapan anggaran

Pelelangan

Upaya melalui pelelangan sebelum anggaran turun (sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010) pada umumnya tidak dilakukan karena panitia lelang tidak berani mengambil resiko apabila ternyata kegiatan tidak disetujui atau kegiatan tersebut mengalami pemblokiran. Permasalahan ini terjadi pada Kemenag, yaitu pada kegiatan bersifat fisik/pembangunan. Permasalahan lainnya yang terkait dengan lelang adalah pengaturan uang muka pada multiyears contract (kontrak tahun jamak) yang lebih kecil, akhirnya mempengaruhi penyerapan anggaran. Permasalahan ini terjadi pada Kemenhub, yaitu pada pembangunan JAATS (Peralatan Navigasi Bandara Soekarno Hatta). Selain itu, terkait dengan pelaksanaan pelelangan yang dilakukan sebelum anggaran turun permasalahan yang dihadapi oleh Kemenhub adalah belum tersedianya dana untuk pelaksanaan pelelangan. Solusi untuk mengatasi permasalahan ini, yang telah dilakukan oleh Kemenag terutama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan pagu tambahan yang baru keluar di akhir tahun anggaran, adalah dengan upaya mengurangi ada kegiatan yang harus melalui proses pelelangan. Sementara itu, Kemenhub mengharapkan adanya penyempurnaan Perpres No. 54 Tahun 2010, terkait dengan besaran uang muka untuk kontrak tahun jamak. 2.2.6

Status kepemilikan tanah yang belum jelas, menghambat pelaksanaan kegiatan

Lahan

Permasalahan yang timbul terkait dengan kesiapan lahan yang mempengaruhi penyerapan anggaran, terjadi pada 3 K/L yaitu Kementan, Kemenhub, dan Kemenkes. Pada Kementan, terdapat permasalahan mengenai status kepemilikan tanah yang belum jelas, yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan kegiatan. Selain itu, permasalahan juga muncul akibat adanya perubahan kebijakan Bupati terpilih dalam pemanfaatan lahan di wilayahnya. Perubahan kebijakan pemanfaatan lahan terjadi di Kabupaten 11

Penyediaan lahan harus jelas sebelum kegiatan dilaksanakan

Asahan, yaitu lahan yang semula telah dianggarkan untuk cetak sawah berubah peruntukannya untuk perkebunan kelapa sawit oleh Bupati terpilih yang tentunya mempengaruhi penyerapan anggaran untuk cetak sawah. Meskipun ini hanya merupakan kasus khusus namun hal seperti ini dapat menjadi masalah besar apabila tidak menjadi perhatian dari sekarang. Permasalahan terkait dengan kesiapan lahan terjadi pula pada Balai Diklat di Manokwari dan Sumatera Barat. Sementara itu, permasalahan lahan yang terjadi pada Kemenhub adalah status tanah yang telah dinyatakan oleh Pemda sudah jelas dan selesai namun pada saat kegiatan akan dimulai (alat berat mulai didatangkan) terjadi sengketa dan penolakan masyarakat. Permasalahan ini terjadi pada pembangunan fasiitas pelabuhan Tanjung wangi Jawa Timur (penyelesaian dengan memindahkan lokasi kegiatan); pembangunan Kampus Akademi Pelayaran Makassar; dan pengadaan Lahan Peti Kemas Tanjung Priok. Sedangkan permasalahan lahan pada Kemenkes adalah tidak dapat dibelinya lahan tersebut pada saat kegiatan akan dilaksanakan. Hal ini terjadi pada Pembangunan Kantor Kesehatan Pelabuhan di Bali dan Kantor Litbang Lokal di Garut. Solusi yang dilakukan oleh Kemenhub terkait dengan masalah lahan adalah dengan memindahkan lokasi kegiatan. Sedangkan untuk ke depan, Kemenhub melakukan pula upaya dengan akan menganggarkan dana untuk pensertifikatan lahan. Sacara umum, solusi ketiga K/L adalah adanya keharusan kejelasan lahan sebelum kegiatan dilaksanakan. Untuk itu, diharapkan Pemda dapat menyelesaikan permasalahaan lahan sebelum kegiatan dimulai. 2.2.7

Struktur organisasi K/L yang baru mempengaruhi penyerapan anggaran

12

Organisasi

Restrukturisasi organisasi merupakan salah satu penyebab terjadinya kerterlambatan bahkan tidak terserapnya anggaran di Kementerian/Lembaga. Kemenkes dan Kemendikbud adalah kementerian dengan perubahan struktur organisasi yang akhirnya mempengaruhi penyerapan anggaran. Akibat adanya perubahan struktur organisasi terdapat kegiatan di Kementerian Kesehatan yang telah dialokasikan namun tidak dapat dilaksanakan karena pada struktur

Pegawai enggan menjadi pejabat pengadaan barang dan jasa

yang baru tidak ada unit kerja yang mempunyai tupoksi sesuai dengan kegiatan tersebut. Sementara itu, perubahan struktur organisasi dalam rangka penyesuaian satu program untuk satu unit kerja eselon I, menyebabkan dokumen DIPA terlambat sampai dengan bulan Maret 2011 yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Dengan adanya perubahan kabinet pada bulan Oktober 2011, Kementerian Pendidikan Nasional berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam kaitan itu, saat ini sedang dilakukan perumusan jumlah unit kerja eselon 1 (satu) yang harus ditambahkan untuk menjalankan fungsi kebudayaan. Terkait dengan sulitnya mencari pejabat pengadaan, terjadi di Kemendagri, Kementan, Kemendikbud, dan Kemenag. Pada umumnya hal ini disebabkan oleh rendahnya minat untuk menjadi pejabat pengadaan dan terbatasnya pegawai yang mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi persyaratan Perpres 54/2010 bahwa pejabat pengadaan harus mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa. Sedangkan terkait dengan kualitas SDM, pada Kemenag cukup menjadi hambatan yang menyebabkan sering terjadi kesalahan di Satker dalam melakukan revisi DIPA, terutama pada saat efisiensi/penghematan anggaran harus dilakukan. Agar permasalahan tidak terulang kembali, Kemenkes mengupayakan seluruh kegiatan dapat ditampung dan sesuai dengan tupoksinya. Sementara itu, terkait dengan struktur kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diharapkan kesepakatan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengusulkan penambahan 1 (satu) unit kerja eselon I untuk menangani kebudayaan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai induk asal kebudayaan yang mengusulkan 2 (dua) eselon I di Kemendikbud untuk menangani kebudayaan dapat segera tercapai agar tidak mengganggu pelaksanaan 2012. Untuk memenuhi persyaratan Perpres No. 54 Tahun 2010 terkait dengan pejabat pengadaan diatasi melalui peningkatan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat dan mengikutsertakan dalam pelatihan untuk yang baru. Sedangkan Kemenag, dalam upaya meningkatkan kualitas SDM dilakukan peningkatan 13

pemahaman melalui sosialisasi dan pelatihan. Selain itu, Kemenag akan mengusulkan pula kepada LKPP agar dilakukan perbaikan aturan terkait dengan kepemilikan sertifikat bagi pengelola kegiatan. 2.2.8

Penyampaian data pendukung penyerapan anggaran cenderung lambat

Lambatnya pengumpulan data penyerapan

Ketepatan dan keakuratan data merupakan syarat utama dan penting yang tidak dapat diabaikan dalam mengetahui kemajuan suatu kegiatan baik dari sisi anggarannya maupun fisik. Lambatnya pengumpulan data menjadi permasalahan di Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lambatnya pengumpulan data menyebabkan informasi penyerapan yang ada di K/L tidak sesuai dengan realisasi di lapangan pada saat yang bersamaan. Kelambatan ini dikarenakan penyampaian laporan dari satker di daerah ke K/L harus dilakukan secara berjenjang melalui proses rekonsiliasi terlebih dahulu di setiap tingkatan yang membutuhkan waktu cukup lama. Sementara itu, hal yang menyebabkan lambatnya pengumpulan data di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah (a) kurangnya komitmen dalam penyampaian data; (b) banyaknya instrumen yang dikeluarkan oleh masing-masing unit kerja; dan (c) terbatasnya sarana dan prasarana untuk menyampaikan laporan. Untuk mempercepat pengumpulan data, Kemenag mengusulkan agar selain dilakukan penyampaian laporan secara berjenjang, setiap satker dapat menyampaikan pula laporan penyerapan secara langsung ke K/L pusat. Dengan demikian diharapkan K/L pusat dapat memperoleh laporan penyerapan secara cepat, dan rekonsiliasi secara berjenjang pun dapat dilakukan. Selain itu, untuk mempercepat proses pengumpulan data Kemendikbud akan melakukan pengembangan sistem berbasis web dengan biaya murah dan penyederhanaan instrumen yang selama ini cukup beragam di masing-masing unit kerja. Dengan demikian diharapkan pengumpulan data dapat dilakukan dengan lebih cepat sehingga informasi khususnys terkait dengan penyerapan dapat diketahui dengan cepat.

14

2.2.9 Dana pendamping di daerah (PHLN) sering kali belum tersedia

Permasalahan Lainnya

Selain 8 permasalahan utama, terdapat beberapa permasalahan penyerapan anggaran lainnya, yaitu terkait dengan penyediaan dana pendamping di daerah, belum siapnya PHLN sehingga dana pendamping tidak terserap, proses clearance, dan pencairan dana sertifikasi guru. Permasalahan terkait dengan penyediaan dana pendamping daerah terjadi di Kemendagri, yaitu terdapat 13 Kabupaten/Kota yang tidak menyediakan dana pendamping untuk kegiatan PNPM. Kabupaten/kota tersebut adalah Tapanuli Tengah, Simalungun, Nias Selatan, Nias Barat, Minahasa Selatan, Gowa, Konawe, Muna, Buton, Konawe Selatan, Mamuju, Seram bagian Barat, dan P. Morotai. Hal ini mengakibatkan kegiatan tidak bisa berjalan dan anggaran tidak terserap. Untuk itu, sedang dicari penyebab tidak dialokasikannnya dana pendamping di daerah tersebut. Permasalahan belum siapnya PHLN terjadi di Kementan, yaitu pada kegiatan SMATD (proyek teknologi dan pembangunan) dan WISEM (sarana dan prasarana pertanian). Pada kedua kegiatan ini dana pendamping tidak dapat diserap karena loan belum siap sehingga dilakukan drop loan. Untuk itu, disarankan agar dalam pengalokasian pagu indikatif digunakan data yang lebih akurat sehingga hanya PHLN yang sudah pasti saja yang disediakan dana pendamping.

Koordinasi antar K/L diperkuat agar mempercepat proses clearance dan penyerapan anggaran

Selanjutnya, terkait dengan proses lelang pembangunan gedung teridentifikasi adanya persyaratan clearance yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, BPKP, dan Kementerian PU. Permasalahan yang terjadi adalah lamanya waktu yang diperlukan dalam proses clearance dan hasil clearance oleh ketiga instansi tersebut. Permasalahan ini ditemuai pada 2 K/L yaitu Kemendagri dan Kementan. Pada Kemendagri, lamanya proses clearance sebelum pelelangan terjadi pada pembangunan gedung, IPDN di Bukit Tinggi, Makassar, Manado, dan Rokan Ilir sehingga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan permasalahan clearance yang terjadi pada 15

Kementan adalah proses clearance yang dilakukan setelah dana dianggarkan dengan hasil pembangunan gedung tidak disetujui sehingga dana tidak dapat diserap. Diharapkan pada waktu mendatang proses clearance dapat dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai dan anggaran belum dialokasikan. Permasalahan lain yang teridentifikasi adalah hambatan karena proses pencairan anggaran berkaitan dengan K/L lain. Pada Kemenag, peraturan pencairan anggaran sertifikasi guru baru dapat dilakukan setelah ada Nomor Registrasi Guru (NRG). Hal ini mempengaruhi penyerapan karena NRG dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk itu, diusulkan agar pencairan dana sertifikasi tidak perlu menunggu selesainya NRG oleh Kemendikbud.

16

foto III.

HASIL KUNJUNGAN LAPANG KE SKPD

Permasalahan penyerapan anggaran SKPD berdasarkan hasil kunjungan lapang dibagi dalam dua bagian, yaitu tinjauan secara umum dan tinjauan masing-masing SKPD. 3.1.

Umum

Identifikasi permasalahan penyerapan anggaran secara spesifik telah dilakukan pada tiga SKPD di dua provinsi. Adapun SKPD tersebut adalah: Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Barat. (Jadwal kunjungan pada Lampiran II). Dalam hal realisasi penyerapan anggaran hingga 22 Desember 2011, Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan telah mencapai 90,8% dari alokasi anggaran Rp.397.917,6 juta, dan diharapkan akan meningkat hingga lebih dari 93,0% jika seluruh laporan dari Satker sudah masuk. Sementara itu, alokasi dana Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.38.516,9 juta dengan realisasi anggaran sebesar Rp.29.762,9 juta atau 78,4%. Sedangkan alokasi dana Dekonsentrasi dan Perbantuan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 17

pada tahun 2011 sebesar Rp.25.177,5 juta dengan realisasi anggaran sebesar Rp.11.973,0 juta atau 47,6 %. Tabel 2. Pagu dan Penyerapan Anggaran SKPD No. 1.

2.

3.

3.2.

SKPD Dinasu PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kalimantan Barat

Pagu Anggaran

Penyerapan

Rp.397.917,6 juta

90,8%

Rp.38.516,9 juta

78,4%

Rp.25.177,5 juta

47,6 %

Permasalahan SKPD 3.2.1. Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan

Eskalasi harga menghambat kegiatan yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri

Secara umum Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan tidak menemui permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan. Provinsi Sumatera Selatan hanya terkendala oleh satu masalah, yaitu eskalasi harga, yang terjadi pada Kegiatan RIS PNPM Mandiri, Program Infrastruktur Perdesaan. Eskalasi harga terjadi karena kegiatan dibiaya oleh pinjaman sehingga pencairan dana tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan pagu anggaran DIPA 2011. Hal ini sangat mempengaruhi kemajuan kinerja satker di 11 kabupaten/kota yang ada di Prov. Sumsel. Isu lain yang ada tetapi sesungguhnya tidak menjadi persoalan di Dinas PU Cipta Karya namun perlu dicatat, yaitu terkait dengan adanya APBN-P yang mengakibatkan DIPA Perubahan baru turun pada Triwulan-3. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan melakukan upaya melalui percepatan pelaksanaan fisik di lapangan. 3.2.2. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain: (1) Penentuan pelaksana SKPD terlambat akibat Surat Keputusan pelaksana kegiatan baru terbit pada pertengahan tahun anggaran berjalan; (2) Seringnya

18

Keterlambatan penyelesaian dokumen APBN-P menyulitkan pelaksanaan kegiatan karena terbatasnya waktu pelaksanaan

terjadi mutasi pegawai, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan kekurangan tenaga teknis sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan; (3) Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang disampaikan terlambat dan baru diterima oleh dinas pada pertengahan Juni 2011; (3) Keterlambatan penyelesaian dokumen APBN-P yang baru selesai pada bulan September-Oktober 2011, menyulitkan pelaksanaan kegiatan karena terbatasnya wakttu pelaksanaan; dan (4) Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan kegiatan yang dilaksanakan di Pusat, sehingga pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan kegiatan yang telah disusun. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat mengusulkan beberapa hal untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya, yaitu: (1)Penetapan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah dapat ditentukan pada awal pelaksanaan kegiatan; (2) Pemerintah Daerah dapat mendistribusikan pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jas secara merata kepada seluruh dinas; (3) Penyampaian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kiranya dapat dilakukan pada awal pelaksanaan kegiatan; (4) Penyelesaian dokumen APBN-P pada pertengahan tahun anggaran berjalan; dan (5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan perencanaan yang lebih baik dalam pelaksanaan kegiatan. 3.2.3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat

Dana dibintang (diblokir), mengakibatkan pelaksanaan terhambat

Permasalahan penyerapan anggaran yang terjadi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dikarenakan oleh beberapa hal, antara lain: (1) Alokasi dana sebagian besar dibintang (diblokir), yang baru dapat dilaksanakan pada pertengahan tahun sehingga mengakibatkan waktu pelaksanaan yang terbatas. Selain itu, dengan waktu yang terbatas pelaksanaan kegiatan juga terkendala dengan adanya aturan yang mengatur (Perpres No. 54 Tahun 2010) pencairan dana menggunakan pola 40:30:30 untuk kegiatan bantuan sosial; (2) Penyampaian pedoman umum dan petunjuk pelaksanaan pada beberapa kegiatan disampaikan terlambat, yaitu pada bulan 19

Oktober-November; (3) Pelaksanaan kegiatan pusat tidak sesuai dengan kondisi daerah, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan; (4) Ketersediaan sumber daya manusia di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang memiliki kemampuan teknis pelaksanaan terbatas; serta (5) Revisi kegiatan yang bersifat strategis dengan jumlah alokasi dana yang cukup besar tidak mendapat persetujuan.

Penyampaian Juknis dan Juklak oleh Kementerian sebaiknya dilakukan pada awal pelaksanaan kegiatan dimulai

20

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mengusulkan dan mengupayakan beberapa hal sebagai berikut: (1) Penghapusan tanda bintang (pemblokiran) kiranya dapat dilakukan pada saat pertengahan tahun anggaran, sehingga pemerintah daerah dapat mempersiapkan pelaksanaan kegiatan lebih baik; (2) Penyampaian Juknis dan Juklak oleh kementerian sebaiknya dilakukan pada awal pelaksanaan kegiatan dimulai; (3) Pelaksanaan kegiatan di daerah sebaiknya disesuaikan dengan kondisi daerah sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terkendala dengan kondisi yang ada; (4) Diperlukan penambahan tenaga teknis pelaksana kegiatan; serta (5) Melaksanakan revisi dokumen anggaran yang disebabkan oleh adanya perbedaan satuan output antara dokumen DIPA dengan Petunjuk Teknis, yaitu satuan output dalam dokumen anggaran adalah ekor sedangkan dalam petunjuk teknis satuannya adalah kelompok. Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas telah melakukan konsolidasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa dokumen anggaran harus sesuai dengan petunjuk teknis.

foto IV.

KESIMPULAN

Berdasarkan kunjungan lapang yang telah dilakukan, terhadap 6 K/L dan 3 SUPD telah ditemui berbagai permasalahan terkait dengan penyerapan anggaran. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masing-masing K/L, namun perlu tindak lanjut agar masalah penyerapan rendah tidak terulang kembali di tahun-tahun mendatang. Dari kedelapan kelompok permasalahan, hanya permasalahan dana kontrak multiyears yang tidak bisa dialihkan ke kegiatan dan TA berikutnya saja yang tidak ditemui pada enam K/L dan tiga SKPD yang dikunjungi. Sedangkan pemblokiran anggaran dan pengembalian dana penghematan, pemberian dana reward dan APBN-P yang keluar pada akhir tahun merupakan masalah yang ditemui hampir di seluruh K/L dan tiga SKPD yang dikunjungi. Kedua permasalahan tersebut saling berkaitan, dan untuk mengurangi permasalahan tersebut pada umumnya keenam K/L dan ketiga SKPD yang dikunjungi menginginkan agar penambahan anggaran diberikan sebelum pertengahan tahun dan bukan di Triwulan III atau di akhir tahun. Bila penambahan anggaran baik berupa pemberian dana reward, pengembalian dana penghematan, ataupun APBN-P dikeluarkan pada Triwulan III atau setelahnya, seyogyanya penambahan anggaran ini tidak perlu dilakukan. 21

Tindak lanjut yang diperlukan agar penyerapan anggaran rendah tidak terjadi lagi, perlu disusun disbursement plan dan procurement plan bagi setiap K/L sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Terkait dengan blokir anggaran akibat data pendukung tidak lengkap, di masa mendatang data pendukung harus sudah lengkap pada saat penelaahan DIPA. Sementara itu, untuk mengantisipasi keterbatasan waktu pelaksanaan, persiapan pelaksanaan kegiatan agar segera dilakukan setelah selesai penelaahan sehingga pada saat DIPA turun kegiatan dapat langsung dilaksanakan. Sedangkan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, K/L dapat melakukan pelelangan sebelum anggaran turun (sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010). Terkait dengan lahan, upaya yang harus dilakukan adalah memastikan kejelasan kepemilikan lahan sebelum melaksanakan kegiatan. Selanjutnya, dalam memenuhi persyaratan Perpres No. 54 Tahun 2010 terkait dengan pejabat pengadaan perlu dilakukan peningkatan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat dan mengikutsertakan pegawai baru dalam pelatihan. Sedangkan untuk mengatasi keterlambatan data dapat dilakukan melalui upaya pengembangan sistem berbasis web dengan biaya murah.

22

Lampiran I. II. III. IV.

V.

Jadwal Kunjungan Lapang K/L Jadwal Kunjungan Lapang ke SKPD Matriks Rekapitulasi Check List Permasalahan per K/L dan SKPD Hasil Kunjungan ke K/L (1) Kementerian Agama (2) Kementerian Dalam Negeri (3) Kementerian Perhubungan (4) Kementerian Pertanian (5) Kementerian Kesehatan (6) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hasil Kunjungan ke SKPD (1) Dinas PU Cipta Karya, Provinsi Sumatera Selatan (2) Dinas Kesehatan, Provinsi Kalimantan Barat (3) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Provinsi Kalimantan Barat

Lampiran I. Jadwal Kunjungan Lapang ke K/L

No. 1. 2. 3.

K/L Kementerian Agama Kementerian Dalam Negeri Kementerian Perhubungan

Tanggal Kunjungan 3 Januari 2012 3 Januari 2012 4 Januari 2012

4.

Kementerian Pertanian

5 Januari 2012

5.

Kementerian Kesehatan

5 Januari 2012

6.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

6 Januari 2012

Diterima oleh Jabatan Kepala Bagian IV Nur Mahmudah Anggaran Kepala Bagian Suharyono Monitoring dan Evaluasi Marta Kepala Bagian Hardisuwarno Pelaksanaan Anggaran Kepala Bagian Kebijakan Suwandi Program dan Wilayah Kasubbag Evapor Bagian Susiyo Luchito APBN3 Kepala Bagian Sistem Budi Purwaka Informasi Nama

23

Lampiran II. Jadwal Kunjungan Lapang ke SKPD

SKPD Dinasu PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kalimantan Barat

1. 2. 3.

24

Tanggal Kunjungan 22 Desember 2011

Diterima oleh Nama Rina Anggraeni

17 Januari 2012

Herman

17 Januari 2012

Wahyudi

Jabatan Kasubag Renevapor Dinas PU Cipta Karya Kepala Sub Dinas Kesehatan Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi

Lampiran III. Matriks Rekapitulasi Check List Permasalahan per K/L dan SKPD

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar

Dinas Kesehatan Prov. Kalbar

Dinas PU Cipta Karya Prov. Sumsel

√

POLRI

√

Kemen PU

Kemenkes

√

Kemenag

Kemendikbud

SKPD

Kemenhub

KESDM

Kementan

Kemenkeu

Kemenhan

Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011

Kemendagri

Kementerian/Lembaga

a) Pemblokiran anggaran: • Tidak lengkapnya data pendukung • Eskalasi harga • Kesalahan aplikasi pada saat * penyusunan RKA-KL b) Pengembalian dana penghematan, pemberian dana reward dan APBN-P yang keluar pada akhir tahun c) Dana kontrak multiyears yang tidak bisa dialihkan ke kegiatan dan TA berikutnya d) Tagihan Satker: pencairan tidak selalu langsung dilakukan (ditumpuk & dilakukan 2 bulan sekali). e) Lelang • Sebagian besar pelaksana lelang belum berani melaksanakan lelang sebelum anggaran turun. • Rumitnya persyaratan yang diatur dalam Perpres 54 yang menyebabkan gagal lelang • Pengaturan uang muka yang lebih kecil sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran. • Adanya persyaratan clearance dari BPKP sebelum pelelangan yang memakan * waktu lama • Belum tersedianya dana untuk pelelangan tidak mengikat untuk kegiatan * tahun berikutnya b) Lahan, berkaitan dengan readiness criteria sbb: • DED (Detail Engineering Design) • Kesiapan lahan • Ketersediaan dana daerah untuk program bersama

√

√

√ √

√ √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

25

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar

Dinas Kesehatan Prov. Kalbar

Dinas PU Cipta Karya Prov. Sumsel

POLRI

√

Kemen PU

√

Kemenag

Kemenkes

Kemenhub

KESDM

Kementan

Kemenkeu

SKPD

Kemendikbud

c)

Kemenhan

Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011

Kemendagri

Kementerian/Lembaga

• Terdapatnya instansi pengelola pascakonstruksi • Output dan outcome yang jelas Organisasi • Adanya restrukturisasi organisasi • Sulitnya mencari pejabat pengadaan dan adanya pola mutasi kepegawaian yang tidak terstruktur • Sinergi pusat daerah

√

√

√

√

√

• Kualitas SDM • Kesulitan dalam menetapkan pengelola kegiatan karena * harus memiliki sertifikat d) Lambatnya pengumpulan data e) Hambatan karena proses pencairan anggaran berkaitan * dengan K/L lain. f) Tidak adanya dana pendamping dari daerah untuk program * bersama * g) Tidak siapnya dana PHLN

√

√

√

√

√ √

√

√

Keterangan. * Merupakan Permasalahan baru yang ditemukan pada saat melakukan kunjungan ke Kementerian/Lembaga. Merupakan Kementerian/Lembaga yang belum dikunjungi

26

√

√

√

√

√

Lampiran IV. Hasil Kunjungan ke K/L 1. Kementerian Agama No

Permasalahan

Total anggaran sebesar Rp. 35,4 trilyun, Penyerapan 88% per 28 Desember 2011 Jumlah Satker 4.442 Saker 1 Pengembalian dana penghematan, pemberian dana reward dan APBN-P yang keluar pada akhir tahun Turunnya tambahan dana di akhir Oktober – awal November menyebabkan sulitnya melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk mempercepat proses, diupayakan kegiatan tidak melali proses lelang. Namun tetap saja mengalami kesulitan karena tidak ada rekanan yang sanggup mengerjakan dengan waktu yang sangat terbatas. 2

Tagihan Satker: pencairan tidak selalu langsung dilakukan (ditumpuk & dilakukan 2 bulan sekali) Penumpukan tagihan Satker dilakukan terutama pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Hal ini disebabkan rekanan terutama yang besar sering menagihkan dana sekaligus setelah kegiatan selesai. Telah dilakukan upaya mengundang dan mengingatkan kepada rekanan untuk mengajukan penagihan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

3

Lelang Upaya mempercepat pelaksanaan kegiatan melalui pelelangan sebelum anggaran turun tidak dilakukan karena panitia lelang tidak berani ambil resiko apabila terjadi kegiatan tidak disetujui atau kegiatan tersebut mengalami pemblokiran. Kualitas SDM Rendahnya kualitas SDM menyebabkan seringnya terjadi kesalahan di Satker dalam melakukan revisi DIPA, terutama terkait dengan efisiensi yang harus dilakukan. Peraturan bagi pengelola kegiatan harus memiliki sertifikat menyebabkan kesulitan dalam menetapkan pengelola kegiatan.

4

Solusi/Tindak Lanjut

DIharapkan di waktu mendatang tidak ada dana yang turun di akhir tahun anggaran. Apabila DIPA turun di akhir tahun anggaran sebaiknya diberlakukan DIPA luncuran agar kegiatan dapat terlaksana.

Kegiatan dan lokasi

Kegiatan pembangunan fisik

Diusulkan sebaiknya ada aturan dari Kementerian Keuangan bagi tagihan yang tertunda diberi sangsi.

Diupayakan/mengurangi adanya proses pelelangan

Untuk kegiatan bersifat fisik/pembangunan.

Peningkatan pemahaman melalui sosialisasi dan pelatihan Untuk itu akan diusulkan ke LKPP agar dilakukan perbaikan aturan terkait dengan kepemilikan sertifikat bagi pengelola kegiatan.

27

No

Permasalahan

5

Lambatnya pengumpulan data Dengan adanya atran pengumpulan data penyerapan anggaran secara berjenjang, menyebabkan panjangnya waktu untuk mengetahui kondisi penyerapan anggaran. Hal ini menyebabkan sulit diketahui data penyerapan anggaran terkini.

6

Sertifikasi Guru Peraturan pencairan anggaran sertifikasi guru yang baru dapat dilakukan setelah ada Nomor Registrasi Guru (NRG) telah menyebabkan rendahnya penyerapan. Hal ini terjadi karena proses memperoleh NRG yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebuadayaan membutuhkan waktu yang cukup lama.

28

Solusi/Tindak Lanjut

Kegiatan dan lokasi

Diusulkan agar satker dapat memberikan informasi kepada Kementerian secara langsung tidak berjenjang

Akan diusulkan agar pencairan dana sertifikasi tidak harus menunggu NRG

Sertifikasi Guru

2. Kementerian Dalam Negeri No

Permasalahan

Total anggaran sebesar Rp. 16,95 trilyun, Penyerapan 75,52% per 30 Desember 2011 1 Penambahan pagu di Triwulan empat menyebabkan sulitnya pelaksanaan kegiatan terutama yang bersifat pembanguan/renovasi gedung.

2

Kendala lain adalah akibat terjadinya pemblokiran anggaran oleh DPR pada pagu tambahan ini, maka tidak ada waktu untuk melakukan revisi DIPA sehigga dana sebesar RP.1,3 Trilyun tidak terserap. Dana pendamping daerah Terdapat 13 Kabupaten/Kota ang tidak menyediakan dana pendamping untuk kegiatan PNPM. Hal ini mengakibatkan kegiatan tidak bisa berjalan dan anggaran tidak terserap.

3

Proses Clearance Persyaratan adanya proses clearance sebelum pelelangan pembangunan gedung oleh Kementerian PAN dan RB, BPKP, dan kementerian PU yang memakan waktu cukup lama merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

4

Kualitas SDM Sering terjadi mutasi pegawai di daerah termasuk pengelola kegiatan/panitia pengadaan yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan.

5

Pemblokiran anggaran Tidak lengkapnya dokumen pendukung mengakibatkan terjadinya pemblokiran anggaran. Untuk menghilangkan pemblokiran setelah data dilengkapi memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini merupakan ketidak siapan Kemendagri dalam mengajukan usulan kegiatan.

Solusi/Tindak Lanjut

Dilakukan percepatan pelaksanaan sehingga anggaran dapat terserap di akhir tahun anggaran.

Kegiatan dan lokasi

Kegiatan pembangunan fisik PNPM

Akan dilihat penyebab tidak dialokasikannnya dana pendamping

Diharapkan di masa mendatang proses clearance dapat dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai.

PNPM Lokasi: Tapanuli Tengah, Simalungun, Nias Selatan, Nias Barat, Minahasa Selatan, Gowa, Konawe, Muna, Buton, Konawe Selatan, Mamuju, Seram aagian Barat, dan P. Morotai Pembanguan IPDN Lokasi: Bukit Tinggi Makassar Menado Rokan Ilir

Dilakukan penambahan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa bagi pejabat dan staf. Melengkapi dokumen yang diperlukan dan mencermati dan melengkapi dokumen untuk kegiatan yang akan datang

Tugas pembantuan pasar desa di Gunung Kidul, DIY

29

3. Kementerian Perhubungan No

Permasalahan

Total anggaran sebesar Rp. 23,309 trilyun, Penyerapan 85,022% per 4 Januari 2012 Jumlah Satker 679 Satker 1 Pemblokiran anggaran dan revisi anggaran Akibat penyusunan dan penelaahan RKAKL yang kurang cermat mengakibatkan terhambatnya penyerapan pada saat pelaksanaan kegiatan, yaitu: 1) Terdapat kesalahan akun/aplikasi pada saat penyusunan RKA-KL yang mengakibatkan anggaran tidak dapat dicairkan, sehingga harus dilakukan revisi DIPA. 2) Tingginya dana bertanda bintang (blokir) akibat kurangnya data pendukung, mengakibatkan terjadinya blokir sebesar Rp. 1,008 Triliun atau 4,33% dari total pagu Kementerian Perhubungan. 2 Pengembalian dana penghematan, pemberian dana reward dan APBN-P yang keluar pada akhir tahun menyebabkan sulitnya pelaksanaan kegiatan yang bersifat pengadaan dan pembanguan yang harus melalui proses pelelangan. Persetujuan DIPA Pemanfaatan hasil penghematan Anggaran TA.2011 sebesar kurang lebih 83,8% diblokir oleh DJA. 3 Lahan. Terdapat status tanah (hibah tanah) yang belum selesai, sehingga mengakibatkan tidak terserapnya anggarar. Hal yang sering terjadi, menurut Pemda tanah sudah tidak bermasalah, namun pada saat pelaksanaan terjadi sengketa.

Solusi/Tindak Lanjut

Kegiatan dan lokasi

Memperbaiki dan melengkapi dokumen yang diperlukan, serta akan melakukan penyusunan RKAKL lebih teliti

Diusulkan agar bila ada pagu tambahan diberikan di pertengahan tahun anggaran.

Pemda diminta untuk menyelasaikan masalah lahan ini dan akan disediakan anggaran pendertifikatan tanah.

Pembangunan fasiitas pelabuhan Tanjung wangi Jawa Timur (penyelesaian dengan memindahkan lokasi kegiatan) Makassar Pembangunan Kampus Akademi Pelayaran Pengadaan Lahan Peti Kemas Tanjung Priok

30

No 4

5

Permasalahan Lelang  Pengaturan uang muka pada multiyears contract yang lebih kecil mempengaruhi penyerapan anggaran.  Adanya mekanisme penghematan anggaran yang menyebabkan terlambatnya proses pengadaan barang/jasa;  Belum tersedianya dana untuk pelelangan tidak mengikat untuk kegiatan tahun berikutnya Tagihan Satker Pencairan tidak selalu langsung dilakukan (ditumpuk penagihannya pada akhir pekerjaan) yang disebabkan keengganan dari pihak kontraktor untuk melakukan penarikan tiap bulannya.

Solusi/Tindak Lanjut  Diusulkan adanya penyempurnaan Perpres No. 54 Tahun 2010, terkait uang muka kontrak tahun jamak  Sebaiknya tidak perlu adanya penghematan  Disiapkan anggaran pada tahun sebelumnya

Kegiatan dan lokasi Pembangunan JAATS (Peralatan Navigasi Bandara Soekarno Hatta)

Untuk itu dilakukan upaya agara kontraktor melakukan penarikan sesuai jadwal.

31

4. Kementerian Pertanian No

Permasalahan

Total anggaran sebesar Rp. 16,7 trilyun, Penyerapan 88,80% per 30 Desember 2011 Jumlah Satker 2.455 Satker 1 Pemblokiran anggaran dan revisi anggaran Akibat data pendukung yang tidak lengkap terjadi pemblokiran dana di Ditjen Peternakan sebesar Rp.1,12 Trilyun. 2

Pengembalian dana penghematan, pemberian dana reward dan APBN-P yang keluar pada akhir tahun menyebabkan sulitnya pelaksanaan kegiatan yang harus melalui proses pelelangan dan mengalami revisi DIPA.

3

Tagihan Satker: Pencairan tidak selalu langsung dilakukan (ditumpuk & dilakukan 2 bulan sekali). Hal ini umumnya terjadi di daerah kepulauan dan Papua akibat jarak KPPN yang cukup jauh dan memerlukan biaya transportasi yang cukup tinggi. Dana Pendamping PHLN Terdapat dana pendamping yang tidak dapat diserap karena loan belum siap sehingga dilakukan drop loan.

4

5

Lahan. Terdapat status kepemilikan tanah yang belum jelas dan diserobot sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan. Perubahan kebijakan Bupati terpilih, yang semua untuk cetak sawah dialihkan menjadi perkebunan sawit.

32

Solusi/Tindak Lanjut

Kegiatan dan lokasi

Melengkapi data pendukung pada bulan Juli, dan DIPA selesai pada bulan September. Sebaiknya tidak perlu  Penyelam dilakukan perubahan pagu atan dan Insentive anggaran dalam DIPA agar Sapi Betina pelaksanaan kegiatan dapat Produktif di sesuai rencana Kalimantan Barat tidak bisa direvisi.  Pembang unan RPH di Pareare tidak siap untuk dilaksanakan  Pembang unanlitbang perkebunan di Sulawesi Barat tidak dapat dilaksanakan Perlu dicarikan cara khusus untuk daerah kepulauan dan daerah yang KPPN nya terlalu jauh. Diharapkan dalam penyusunan pagu indikatif mengunakan data yang lebih akurat.

SMATD (proyek teknolgi dan pembangunan) WISEM (sarana dan prasarana pertanian)

Akan lebih dperhatikan kejelasan kepemilikan dan kebijakan Pemda atas lahan sebelum pelaksanaan kegiatan.

- Balai Diklat di Manokwari dan Sumatera Barat. - Kabupaten Asahan

No 6

7

Permasalahan Kualitas SDM Sering terjadi mutasi pegawai di daerah termasuk pengelola kegiatan/panitia pengadaan yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan. Proses Clearance Persyaratan adanya proses clearance sebelum pelelangan pembangunan gedung oleh Kementerian PAN dan RB, BPKP, dan kementerian PU yang dilakukan setelah dana dianggarkan dengan hasil tidak disetujuinya pembangunan gedung dana tidak dapat diserap.

Solusi/Tindak Lanjut

Kegiatan dan lokasi

Sebaiknya clearance dilakukan sebelum dianggarkan.

33

5. Kementerian Kesehatan No

Permasalahan

Total anggaran sebesar Rp. 29,134 trilyun, Penyerapan 84,630% per 2 Januari 2012 Jumlah Satker 1.003 Satker 1 Pemblokiran anggaran Pemblokiran dana Tugas Pembantuan yang disebabkan tidak lengkapnya data-data pendukung, pada bulan Juni-Agustus 2011.

2

Pengembalian dana penghematan, pemberian dana reward dan APBN-P yang keluar pada akhir tahun. Dana APBN-P dan pengembalian dana efisiensi yang keluar pada bulan November menyebabkan rendahnya penyerapan karena sulitnya pelaksanaan kegiatan.

3

Organisasi Terdapat kegiatan yang tidak terlaksana akibat dalam struktur organisasi yang baru tidak ada tupoksi yang sesuai dengan kegiatan tersebut.

4

Lahan. Terdapat lahan yang tidak dapat dibeli pada saat kegiatan akan dilakukan.

34

Solusi/Tindak Lanjut

Melengkapi data pendukung yang diperlukan.

Kegiatan dan lokasi

TP BOK Penyerapan rendah: - Pontianak (8,8%) - Mentawai (0%) - Banda Aceh (20%) - TP RS - Pekan Baru (15%)

Sebaiknya tidak perlu dilakukan penambahan pagu anggaran.

Untuk tahun selanjutnya diharapkan kegiatan sudah sesuai dengan tupoksi Akan dilakukan kejelasan kepemilikan lahan sebelum pelaksanaan kegiatan

Pembangunan Kantor Kesehatan Pelabuhan di Bali Pembangunan Kantor Litbang Lokal di Garut

6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No

Permasalahan

Total anggaran sebesar Rp. 68,15 trilyun, Penyerapan 80,15% per 5 Januari 2012 Jumlah Satker 381 Satker 1 Pemblokiran anggaran Data pendukung yang tidak lengkap dan sering terjadi pemblokiran dana tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu pada saat penelaahan yang akhirnya mempengaruhi penyerapan.

2

3

Pengembalian dana penghematan, pemberian dana reward dan APBN-P yang keluar pada akhir tahun. - Dana APBN-P dan pengembalian dana efisiensi yang keluar pada bulan November menyebabkan berkurangnya penyerapan karena sulitnya pelaksanaan kegiatan. - Di samping itu dengan efisiensi mengakibatkan rencana kegiatan yang telah disusun tidak tercapai dan tidak efektif. Organisasi Restrukturisasi organisasi dari 7 Eselon I menjadi 9 Eselon I menyebabkan DIPA terlambat sampai Bulan Maret. Di samping itu, dengan bertambahnya kebudayaan ke dalam struktur organisasi Kemndiknas maka akan bertambah lagi jumlah Eselon I nya.

Sulitnya mencari pejabat pengadaan Hal ini disebabkan kurangnya minat menjadi pejabat pengadaan dan terbatasnya pegawai yang mempunyai sertifikat untuk pengadaan. 4

Lambatnya pengumpulan data  Kurangnya komitmen dalam penyampaian data.  Banyaknya instrumen yang ada.  Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menyampaikan laporan.

Solusi/Tindak Lanjut

Melengkapi data-data pendukung yang diperlukan. Untuk menghindari pemblokiran secara tibatiba Kemendikbud akan menuangkan hasil kesepakatan penelaahan dalam suatu Berita Acara.  Untuk mempercept pelaksanaan dilakukan persiapan setelah penelaahan sehingga pada saat DIPA turun langsung dapat dikerjakan.  Diusulkan DIPA turun paling tidak pada Triwulan III.

Kegiatan dan lokasi

Hampir di seluruh kegiatan.

Antara lain untuk: Rehab sekolah, Unit Sekolah Baru, Block grant, dan peralatan sekolah.

Untuk penambahan eselon I terkait dengan kebudayaan, sedang dilakukan perumusan yang tepat mengenai jumlah eselon I yang perlu ditambah. Kemendikbud mengusulkan 1 Eselon I sedang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengusulkan 2 Eselon I untuk menangani kebudayaan. Akan meningkatkan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat dan mengikutsertakan dalam pelatihan untuk yang baru.  Pengembangan sistem berbasis web yang murah.  Simplifikasi instrumen yang ada.

35

Lampiran V. Hasil Kunjungan ke SKPD 1. Dinas PU Cipta Karya, Provinsi Sumatera Selatan No Permasalahan Solusi/Tindak Lanjut Kegiatan dan lokasi Realisasi penyerapan anggaran hingga 22 Desember 2011 adalah 90,8%, dan diharapkan akan meningkat hingga lebih dari 93,0% 1 Pemblokiran Anggaran: - Adanya Eskalasi Harga karena kegiatan Segera mengeluarkan pagu RIS PNPM MANDIRI didanai oleh LOAN sehingga pencairan dana dana yang diblokir/tidak tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan pagu bisa dicairkan sehigga anggaran DIPA 2011, hal ini sangat progress dapat naik (100%) mempengaruhi progres satker di 11 kab/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan 2 Pengembalian dana penghematan, pemberian dana reward dan APBN P yang keluar pada akhir Pada intinya, tidak terdapat - Pengembangan tahun. permasalahan dalam Sistem Pengelolaan - Adanya APBN P mengakibatkan DIPA pelaksanaan. Namun oleh Air Minum Ibu Kota Perubahan baru turun di triwulan ke-3. karena DIPA Perubahan Kecamatan (SPAM baru turun di Tw-3, maka IKK) Gumawang, dilakukan percepatan Kab. OKU Timur pelaksanaan fisik di - Pengembangan lapangan. SPAM IKK Karang Dapo, Kab. Musi Rawas. - Pengembangan SPAM IKK Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas. - Pengembangan SPAM IKK Gelumbang, Kab. Muara Enim. - Pengembangan SPAM IKK Tanjung Jaja, Kab. Ogan Ilir

36

2. Dinas Kesehatan, Provinsi Kalimantan Barat No Permasalahan Solusi/Tindak Lanjut Alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp.38.516,9 juta dengan realisasi anggaran sebesar Rp.29.762,9 juta atau 78,4% 1 Pengembalian dana penghematan, pemberian dana reward dan APBN P yang keluar pada akhir Sebaiknya DIPA APBN P tahun. diturunkan pada bulan Juni - DIPA APBN P selesai pada bulan September 2 Organisasi Mutasi pegawai yang menguasai administrasi SDM yang memiliki kegiatan sertifikasi pengadaan barang dan jasa didistribusikan merata diseluruh dinas Surat Keputusan SKPD disahkan bulan Juni Penetapan SK SKPD pada awal tahun anggaran Perencanaan lebih berpola top down, sehingga Koordinasi yang baik antara banyak kegiatan yang tidak diketahui dinas pemerintah pusat dan daerah Jumlah SDM yang memenuhi persayaratan Perlu dibentuk unit teknis sertifikasi terbatas yang melaksanakan kegiatan dan pelaksanaan lelang

Kegiatan dan lokasi

Kegiatan Dana Dekonsentrasi

Kegiatan Dana Dekonsentrasi

Kegiatan Dana Dekonsentrasi Bantuan Bagi Rumah Sakit Daerah Kegiatan Dana Dekonsentrasi

37

3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Provinsi Kalimantan Barat No Permasalahan Solusi/Tindak Lanjut Alokasi dana Dekonsentrasi dan Perbantuan sebesar Rp.25.177,5 juta dengan realisasi anggaran sebesar Rp.11.973,0 juta atau 47,6 %. 1 Pemblokiran Anggaran - TOR Payung Hukum Kegiatan dari Pusat Pusat agar membuat TOR Belum Siap Payung sehingga tidak ada kegiatan yang dibintang dan daerah tidak terkendala dalam merealisasikan kegiatan 2 Lelang - Petunjuk pelaksanaan dari pusat turun Pedum dan juklak agar pertengahan tahun disampaikan pada awal tahun - Pelaksanaan Bansos sesuai dengan Perpres 54 Pencairan kegiatan ke pencairannya harus dengan pola 40, 30, 30 masyarakat dapat dilaksanakan sekaligus 3 Organisasi Perencanaan lebih berpola top down Pusat memperhatikan hasil musrenbangnas Jumlah tenaga SDM teknis peternakan minim 4

Lambatnya pengumpulan data - Usulan calon lokasi dan penerima bantuan dari daerah (kab/kota) terlambat

38

Penambahan SDM Teknis dan pembakuan kelembagaan di daerah Usulan agar disampaikan 12 tahun sebelumnya

Kegiatan dan lokasi

Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif

Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif