LAPORAN KEGIATAN PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA PERSEORANGAN RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2014-2015
•
PENDAHULUAN Reses anggota DPR RI sangat perlu dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat diberbagai bidang, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Tata Taertib DPR RI tahun 2014 Pasal 12 bahwa Anggota DPR RI mempunyai kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menindaklanjuti dan menampung aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan kewajiban tersebut dilaksanakn melalui kegiatan Reses. Melalui kegiatas reses yang dilakukan ini anggota DPR RI dapat mengetahui secara lebih jauh tentang kondisi masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan program serta evaluasi pembangunan. Selain melaksanakan tugas dan fungsi kedewanan kegiatan reses ini dilakukan untuk mendukung optimalisasi kinerja DPR RI. Dengan demikian pada hakikatnya tujuan pelaksanaan reses adalah : •
Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
•
Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
•
Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya, sekaligus
•
Mensosialisasikan produk-produk yang sudah dihasilkan oleh DPR.
Maka dari itu setelah menjadi anggota DPR RI sesuai SK Presiden tertanggal 01 Oktober 2014 mengenai penetapan H. Jon Erizal SE, MBA, sebagai anggota DPR, mewakili Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan Riau I, yang meliputi Kabupaten Siak, Kota Pekan Baru, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, dan Kota Dumai. Setiap anggota DPR RI berkewajiban untuk mengunjungi daerah pemilihan masing-masing. Oleh karena itu sesuai dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh Setjen DPR RI, menugaskan kepada H. Jon Erizal, SE, MBA dengan no anggota A-463 untuk melakukan perjalanan dinas ke daerah pemilihan Riau I guna terjun langsung ke masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan permasalahan yang terjadi di daerah pemilihan Riau I. Fokus H Jon Erizal SE, MBE dalam kegiatan reses dalam masa sidang II 2014-2015 ini fokus menyoroti pembangunan di daerah Riau dan peran Perbankan dan jasa keuangan lainnya, ini karena sesuai dengan fokus H Jon Erizal di DPR RI yaitu sebagai Wakil Pimpinan Komisi XI yang bermitra dengan Kementerian Keuangan, dan Lembaga Perbankan dan Keuangan lainnya.
•
PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA •
Waktu Pelaksanaan
Adapun kegiatan dan kunjungan kerja yang H Jon Erizal SE, MBA lakukan selama masa reses Masa Persidangan II I tahun Sidang 2014-2015 yakni tanggal 21-29 Juli 2015 dan 8 – 12 Agustus 2015 untuk kunker sekali setahun sesuai dengan waktu reses yang disediakan, maka mulai tanggal tersebut dilakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan Riau I.
•
Rincian Kegiatan
Adapun rincian kegiatan reses dijelaskan seperti yang tertera dibawah ini :
•
Hari/ Tanggal
: Rabu/ 22 Juli 2015
Pukul
: 11.00 - 12.30
Tempat
: Sekretariat DPD Real Estate Indonesia (REI) Prov. Riau
Peserta
: Berjumlah 25 orang, terdiri dari: Pengurus DPD REI Prov. Riau
Bentuk Kegiatan
: Rapat Dengar Pendapat (RDP), Silaturrahmi dan Diskusi Tentang
Beberapa Isu Strategis Sosial, Ekonomi, Aspirasi
:
1. Ketua DPD REI Prov. Riau A. Tambi menyatakan menyambut baik "Program Satu Juta Rumah" yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Namun hendaknya kebijakan tersebut diikuti pula dengan fasilitas bantuan pemerintah dan perbankan bagi pengembang. Ini yang belum terlihat nyata. Mohon pandangan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.
2. Sekretaris DPD REI Prov. Riau Sudjono mengeluhkan tentang adalanya kendala usaha di bidang perpajakan dimana dalam setiap penjualan unit rumah mereka dikenai "PPN berganda", dimana PPN tambahan sebesar 10% dipenalti oleh Kantor Pelayanan Pajak di kemudian hari, sementara penjual tidak bisa membebankannya kepada pembeli unit pada saat transaksi penjualan. Kondisi ini tentu saja sangat memberatkan para Anggota REI. 3. Senior Pengusaha Pengembang Riau Eddy Satri mengharapkan Bpk Jon Erizal selaku Wakil Ketua Komisi XI DPR RI berkenan menjembatani komunikasi antara DPD REI Riau dengan Dirjen Pajak dan Bank BTN dalam rangka mencarikan solusi terhadap permasalahanpermasalahan yang dihadapi para pengembang, karena di satu sisi Anggota REI diminta ikut menyukseskan "Program Satu Juta Rumah", tapi di sisi lain mereka dihadapkan kepada masalah pajak yang memberatkan dan kurangnya fasiltas bantuan bank. Tanggapan/ Konklusi
:
1. Secara umum dijelaskan tugas dan wewenang Komisi XI DPR RI dan ruang lingkup kerjanya, mitra-mitra kerjanya, dan beberapa kegiatan menonjol yang selama ini tekah dilakukan dalam penetapan kebijakan, fungsi budgeting, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan seusai yang diatur oleh undang-undang. 2. Dijelaskan pula beberapa isu penting perekonomian nasional, baik menyangkut kebijakan pemerintah maupun peranan yang telah, sedang dan akan dimainkan oleh DPR RI khususnya Komisi XI dalam menyikapi kebijakan pemerintah di berbagai sektor. 3. Mengenai perpajakan dijelaskan tentang tugas sebegai Ketua Panja Penerimaan Negara Komisi XI DPR RI, target peneriman yang dibebankan kepada sektor perpajakan, sektor lainnya seperti bea cukai dan lain-lain, serta strategi pencapaiannya dengan tidak sekedar melakukan "berburu di kebun binatang" dan harus melakukan para wajib pajak sebagai "Pahlawan Negara". 4. Tentang harapan menjembatani komunikasi REI dengan Dirjen
Pajak dan Bank BTN, langsung disanggupi untuk menggagas pertemuan segitiga antara pihakpihak tersebut dalam waktu dekat.
2. Hari/ Tanggal Pukul Tempat Peserta
: Rabu/ 22 Juli 2015 : 14.00 - 16.30 WIB : Ruang Rapat Kantor Bank BTN Cab. Pekanbaru, Jln. Jendral Sudirman. : Berjumlah 77 orang, terdiri dari: Kepala Cabang Ahmad Khairul, Para Manajer dan Staf lain
Bentuk Kegiatan
:
Rapat
Dengar
Pendapat
(RDP),
Silaturrahmi
dalam
Rangka
mendiskusikan kesiapan BTN menyukseskan "Program Satu Juta Rumah" yang dicanangkan Presiden RI. Poin-poin Penting
:
1. Kerjasama antara BTN dengan REI harus lebih dikuatkan terkait berlangsung dan suksesnya Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan Presiden RI. 2. Bunga kredit yang rendah sesuai dengan program Pemerintah (5%), namun BTN masih memberikan bunga simpanan yang lebih dari nilai tersebut terkait dengan persaingan pasar. Diharapkan peranan pemerintah untuk mengatur kebijakan ini dikarenakan margin pendapatan bunga yang relatif kecil bagi bank. 3. Pertumbuhan harga jual rumah subsidi dari 3 tahun lalu hingga kini mencapai lebih dari 100%, sedangkan pengembang sudah pasti menjual harga di atas harga tersebut dikarenakan harga tanah yang mahal. Tanggapan/ Konklusi
:
1. Kembali menggagas agar segera digelar pertemuan segitiga antara Bank BTN dengan DPD REI Riau dan Dirjen Pajak untuk mendiskusikan keluhan para developer dan mencarikan konklusi bersama, khususnya dalam rangka menyukseskan Program Satu Juta Rumah. 2 Menyarankan kepada Bank BTN untuk membuat "Pojok REI" di Bank BTN supaya koordinasi dengan REI akan menjadi mudah dan lebih lancar.
3. Hari/ Tanggal
: Rabu/ 22 Juli 2015
Pukul
: 20.00 - 22.30 WIB
Tempat
: Aula Gedung Guru Riau, Jln. Parit Indah - Pekanbaru
Peserta
: Berjumlah 145 orang, terdiri dari: Tokoh Masyarakat Kec. Marpoyan Damai dan Badan Musyawarah (Banmus) Tokoh Masyarakat Pahlawan Kerja Simpangtiga dan Sekitarnya
Bentuk Kegiatan
: Dialog, Silaturrahmi dan Halal Bihalal dalam Rangka Reses Menyerap Aaspirasi
Aspirasi
:
1. Bpk Muskaldi Indra, SH menyampaikan aspirasi sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS-312/XI/1982 tanggal 24 November 1982 tentang Pencadangan Areal Tanah di Kelurahan Simpangtiga dan Sidomulyo Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar untuk Lokasi Pengembangan Pangkalan Udara Pekanbaru yang diperbarui dengan SK Gubernur Riau Nomor Kpts.297/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang pencadangan areal tanah untuk lokasi Pengembangan Pangkalan Udara Pekanbaru, telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat di wilayah tersebut karena akibat dari SK tersebut pihak TNI AU sering bertindak semena-mena mematok-matok tanah penduduk tanpa
pembicaraan/ persetujuan pemiliknya. Masyarakat menilai terbitnya SK Gubernur Riau tersebut jelas-jelas melanggar hukum. Mohon bantuan untuk memfasilitasi dan mengadvokasi aspirasi masarakat tersebut. 2. Bpk Drs. Abdurrahman, M.Pd. selaku Ketua Banmus menyampaikan aspirasi: a. Permohonan Bantuan MdA dan Masjid Nurul Iman; 3. Jl. Pahlawan mohon ditingkatkan statusya dari jalan kota ke jalan provinsi, karena sehari-hari sudah relatif padat. Tanggapan/ Konklusi •
:
Diminta pihak masyarakat membuat kronologis kepemilikan tanah di kawasan tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi. 2. Disarankan agar masyarakat menempuh jalur hukum dengan menggugat SK Gubernur Riau tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 3. Menginstruksikan kepada Fraksi PAN DPRD Prov. Riau dan Fraksi PAN DPRD Kota Pekanbaru untuk mendalami kasus tersebut dan turut membantu memfasilitasi penyelesaian.
C . Kegiatan Penyerapan Aspirasi Reses sekali setahun 1. Hari/ Tanggal
: Senin/ 10 Agustus 2015
Pukul
: 10.30 - 13.00
Tempat
: Ruang Rapat Kantor BPK RI Jl. Sudirman - Pekanbaru
Diterima Oleh
: Bpk Johny Indra Kencana, SE (Wilayah Riau 1) dan Ibu Roes Nelly, SE, M.Sc., CISA, Ak.,CFE (Wilayah Riau II).
Bentuk Kegiatan
: Rapat Dengar Pendapat (RDP), Silaturrahmi dan Diskusi Tentang Beberapa Isu Strategis Sosial
Beberapa Poin Penting:
1. Secara umum kinerja Pemerintahan Daerah Prov dan Kab/ Kota di Riau relatif baik. Opini terhadap laporan keuangan yang disajikan secara konsisten beberapa daerah bisa mencapai WTP (wajar tanpa pengecualian). Yang WDP (wajar dengan pengecualian) adalah Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan Kampar. Pengecualian-pengecualian umumnya berkaitan dengan tindak lanjut terhadap temuan-temuan BPK. 2. BPK RI Perwakilan Riau mempunyai program mengundang seluruh Anggota DPRD untuk memberi pembekalan tentang "Opini" untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang benar. 3. BPK RI menilai APBD Kab/ Kota di Riau yang relatif besar jika dibandingkan banyak daerah lain belumlah dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemda bersangkutan. Hal tersebut terbukti dari rendahnya progress serapan anggaran oleh realisasi program pembagunan dan besarnya SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) setiap tahunnya. Seharusnya, dengan jumlah anggaran yang tersedia, minimal kebutuhan dasar seperti air bersih non perpipaan dan sarana pendidikan seperti sekolah serta sarana kesehatan, seharusnya tidak menjadi masalah klise lagi di Riau. Tanggapan/ Konklusi : 1. Secara umum dijelaskan tugas dan wewenang Komisi XI DPR RI dan ruang lingkup kerjanya, mitra-mitra kerjanya, dan beberapa kegiatan menonjol yang selama ini tekah dilakukan dalam penetapan kebijakan, fungsi budgeting, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan seusai yang diatur oleh undang-undang. 2. Dijelaskan pula beberapa isu penting perekonomian nasional, baik menyangkut kebijakan pemerintah maupun peranan yang telah, sedang dan akan dimainkan oleh DPR RI khususnya Komisi XI dalam menyikapi kebijakan pemerintah di berbagai sektor.
3. Mengenai penilaian BPK RI Perwakilan Riau terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Riau diharapkan dilakukan pembinaan berkelanjutan terhadap prioritas penggunaan anggaran dan akuntabilitasnya, sehingga dari tahun ke tahun kinerja pembangunan dan pelaporan anggaran Pemda di Riau akan membaik.
2. Hari/ Tanggal Pukul
: Selasa/ 11 Agustus 2015 : 11.00 - 12.00 WIB
Bentuk Kegiatan
: Kunjungan Kerja ke Bank Mandiri Cab. Bengkalis
Agenda
: Diskusi dan Evaluasi Kesiapan Bank Mandiri Cab. Bengkalis dalam menjalankan Program Laku Pandai
Diterima Oleh
3. Hari/ Tanggal Pukul
: Drs. Anwar (Kepala Cabang)
: Selasa/ 11 Agustus 2015 : 13.00 - 15.00 WIB
Tempat
: Balai Pertemuan Gedung Daerah Kabupaten Bengkalis
Peserta
: Berjumlah 215 orang, terdiri dari: Pimpinan Bank dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan Lainnya, Pengelola UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam) se Kab. Bengkalis, Mahasiswa, Instansi Pemda Terkait.
Bentuk Kegiatan
: Sosialisasi dan Diskusi Publik "Peran dan Fungsi Lembaga Jasa Keuangan dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat" didelenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ALBANTANI Bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Turut Hadir
: Penjabat Bupati Bengkalis H. Achmadsyah Harrofie, SH, Ketua DPRD Bengkalis H. Heru Wahyudi, SH dan Anggota-anggota lainnya, Direktur Perencanaan Keuangan OJK RI Dr. Djonieri.
Beberapa Poin Penting: 1. Kepala Badan Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (PPMD) Pemda Bengkalis H. Ismail menyampaikan beberapa hasil konkret dan kemajuan UED SP di Kab. Bengkalis dan akumulasi kegiatan simpan pinjam yang omsetnya sudah ratusan miliar, memerlukan payung hukum yang jelas, termasuk untuk mengatasi "kearifan lokal" masyarakat desa yang berat meminjam karena takut mati dalam keadaan berhutang dan enggan berstatus sebagai penghutang. 2. Kooirdinator UED-SP Kab. Bengkalis Hamdan juga mendukung segera dibuatkannya payung hukum/ regulasi di tingkat pusat (Undang-undang2) untuk melindungi dan memperjelas kedudukan dana bantuan desa. Tanggapan/ Konklusi : 1. Menyatakan salut terhadap Program UED-SP dan para penyelenggaranya yang telah terbukti mempunyai kinerja yang baik dan turut membantu pengembangan ekonomi masyarakat desa, khususnya di Kabupaten Bengkalis. 2. Turut mendukung segera diterbitkannya regulasi/ payung hukum di tingkat pusat untuk menjadi payung hukum dana-dana yang mengalir ke desa. Hal tersebut merupakan PR bagi Komisi XI DPR RI dan juga bagi OJK. Untuk itu diharapkan masyarakat segera membuat surat yang ditujukan kepada Komis XI DPR RI sebagai dasar administrasi untuk menggagas diterbitkannya regulasi tersebut yang dilengkapi dengan data, fakta, masalah dan argumennya.
3. Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) konsep dan pengelolaannya lebih kurang sama dengan BUMN dan BUMD, cuma skalanya saja yang berbeda. Untuk itu seharusnya BUMDes dapat diberdayakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa, jika dikelola secara profesional dan kreatif.
4. Hari/ Tanggal
: Rabu/ 12 Mei 2015
Pukul
: 10.00 - 12.30 WIB
Tempat
: Aula Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis
Peserta
: Berjumlah 123 orang, terdiri dari: Mahasiswa dan Dosen STAIN Bengkalis.
Bentuk Kegiatan
: Dialog Interaktif Anggota Legislatif
Turut Hadir
: Wakil Direktur II STAIN Bengkalis Drs. H. Asril Nur, MA, Anggota DPRD Prov. Riau Bagus Santoso dan Anggota DPRD Kab. Bengkalis H. Zamzami
Aspirasi
:
1. Wakil Direktur II STAIN Drs. H. Asril Nur, MA mengucapkan terimakasih atas peranan H. Jon Erizal yang ikut memperjuangkan status STAI Bengkalis menjadi negeri (STAIN Bengkalis); 2. Staf Pengajar Edy Purnomo, S.Ag.,M.Ag., mengharapkan agar H. Jon Erizal dan Anggota DPRD Riau/ DPRD Bengkalis dan Pemda terus memberi perhatian untuk pengembangan STAIN supaya fasilitas lebih memadai dan bisa dihandalkan menghasilkan alumni yang berkualitas baik. 3. Sya'diah (Mahasiswi) berharap diperjuangkan dana honor untuk tenaga pengajar RA (Raudathul Athfal).
Tanggapan/ Konklusi : 1. Membangun pendidikan dan SDM adalah komitmen, karena itu akan terus diupayakan akses bantuan untuk pengembangan STAIN pada masa yang akan datang. Dalam pada itu pihak STAIN juga diharapkan belajar mandiri dan pandai berkreasi terhadap fasilitas yang ada. 2. Disarankan STAIN segera membangun Perpustakaan Digital dengan didukung fasilitas Wifi yang memadai untuk membantu mahasiswa mengakses sumber-sumber ilmu bermutu tinggi 3. Untuk permohonan honor tenaga pengajar RA diminta Pemda dan DPRD Kab. Bengkalis melakukan kajian kepatutan, jika memungkinkan memang sebaiknya dibantu.
5. Hari/ Tanggal
: Rabu/ 12 Agustus 2015
Pukul
: 13.00 - 14.00 WIB
Bentuk Kegiatan
: Kunjungan Kerja ke Bank BRI Cab. Bengkalis
Agenda
:
Diskusi dan Evaluasi Kesiapan Bank BRI Cab. Bengkalis dalam menjalankan Program Laku Pandai
Diterima Oleh
: Edrial, SE (Kepala Cabang), Irfan Fitriady (Manager), Jhufredy, SE (Manager) dan Asmawati, SE (Manager)
6. Hari/ Tanggal Pukul
: Rabu / 12 Agustus 2015 : 15.30 - 17.00 WIB
Bentuk Kegiatan
: Halal Bihalal & Penyerapan Aspirasi
Tempat
: Rumah Pribadi Jln. Pertanian - Senggoro, Bengkalis
Agenda
•
: Ramah tamah, diskusi dan penyerapan aspirasi
Penutup
Demikianlah laporan Reses Masa Sidang II Tahun Sidang 2014 - 2015 di Daerah Pemilihn Riau 1 ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Semoga bermanfaat bagi Nusa dan Bangsa, khususnya bagi masyarakat di daerah pemilihan tersebut yang diwakili dan kunjungan reses sebagai kewajiban konstitusional telah ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Jakarta, 25 Agustus 2015
YANG MEMBUAT LAPORAN ANGGOTA DPR RI NO. A-463
(H. JON ERIZAL, SE, MBA) F-PAN
Lampiran foto kegiatan.
