LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN S.D. TRIWULAN III TAHUN 2014

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SEKRETARIAT BIRO UMUM

LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN S.D. TRIWULAN III TAHUN 2014

OKTOBER 2014 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2014 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

1 1

LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN S.D. TRIWULAN III TAHUN 2014 KATA PENGANTAR Dalam rangka pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja pada setiap satuan kerja dan untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana kegiatan, serta menindaklanjuti rekomendasi Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui surat Nomor S-6274/PB/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Tindak lanjut pengesahan APBN-P Tahun 2014, bersama ini kami sampaikan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2014. Laporan ini berisi evaluasi yang dilakukan atas pelaksanaan belanja dan penyelesaian tagihan s.d. Triwulan III pada Tahun 2014. Penyusunan laporan ini ditujukan diantaranya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran; membangun awareness pelaksana kegiatan untuk segera menyelesaikan tagihan yang tertunda atas kegiatan-kegiatan/kontrak yang telah dilaksanakan, dan untuk merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka perbaikan pelaksanaan anggaran dan menyusun rekomendasi terkait penyelesaian tagihan. Dengan penyusunan laporan ini diharapkan agar pelaksanaan anggaran dan penyelesaian dokumen pembayaran s.d. akhir tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik dengan tetap memperhatikan akuntabilitas belanja yang dilaksanakan dan memperhatikan kualitas belanja yang dilakukan, yaitu dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.

Jakarta, Oktober 2014 Kepala Biro Umum

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2014 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

1 1

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Sehubungan dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014, Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui surat Nomor S-6274/PB/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Tindak lanjut pengesahan APBN-P Tahun 2014, telah menyampaikan beberapa rekomendasi berupa langkah-langkah penting yang perlu dilaksanakan dalam rangka memperlancar pelaksanaan anggaran. Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah berupa pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran pada setiap satuan kerja secara rutin s.d. akhir Tahun Anggaran untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana kegiatan. Selain itu, penyusunan laporan ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor lainnya, diantaranya rendahnya tingkat penyerapan anggaran, yang s.d. bulan September/ Triwulan III TA 2014 hanya mencapai 38,69%; adanya trend tingkat penyerapan anggaran yang tidak merata sepanjang tahun; dan kemungkinan terulangnya trend penumpukan dokumen tagihan pembayaran pada akhir tahun.

B. TUJUAN Evaluasi Pelaksanaan Anggaran ini dibuat terutama sebagai alat untuk melakukan diagnosis terhadap pelaksanaan anggaran, sekaligus sebagai laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Dengan kata lain laporan ini merupakan laporan manajerial untuk mendukung pengambilan kebijakan, terutama pada aspek pelaksanaan anggaran. Sebagai laporan diagnosis pelaksanaan anggaran, laporan ini menyajikan capaian-capaian dan permasalahanpermasalahan pelaksanaan anggaran. Demikian pula, sebagai laporan monitoring evaluasi, laporan ini menyajikan hasil monitoring dan evaluasi. Monitoring pelaksanaan anggaran merupakan suatu proses yang meliputi kegiatan pemantauan, pengumpulan, pengelompokan, dan pengolahan data-data pelaksanaan anggaran, serta permasalahan-permasalahannya. Sedangkan evaluasi pelaksanaan anggaran adalah suatu proses kegiatan penilaian dan pengukuran terhadap penyerapan anggaran diikuti dengan analisis hal-hal yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Dengan demikian, laporan ini setidaknya dibuat untuk beberapa tujuan di bawah ini: 1. Melakukan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran agar tingkat penyerapan dapat optimal. 2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran; 3. Membangun awareness pelaksana kegiatan untuk segera menyelesaikan tagihan yang tertunda atas kegiatan-kegiatan/kontrak yang telah dilaksanakan. 4. Untuk merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka perbaikan pelaksanaan anggaran dan menyusun rekomendasi terkait penyelesaian tagihan.


2 2

C. METODE Metode yang digunakan dalam penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran Triwulan III Tahun 2014 ini adalah deskriptif analitis terhadap belanja. Pelaksanaan belanja disajikan melalui deskripsi atas pagu DIPA 2014, kondisi penyerapan anggaran s.d. Triwulan III pada tahun anggaran 2014, sekaligus menganalisis faktor-faktor penyebab dari rendahnya penyerapan anggaran. Selain itu disajikan pula prognosisi atau proyeksi penyerapan anggaran s.d. akhir tahun 2014 berdasarkan trend yang terjadi s.d. Triwulan III TA 2014.

D. RUANG LINGKUP Ruang lingkup evaluasi adalah sebatas penelaahan terhadap realisasi belanja dan dokumendokumen pembayaran. Hal ini diperlukan dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan anggaran dan proses penyelesaian tagihan yang dilakukan selama tahun 2014 s.d. Triwulan III pada satker-satker di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.


3 3

BAB II IKHTISAR HASIL REVIU

A. PAGU ANGGARAN Pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selalu mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Dari Tahun Anggaran (TA) 2012 s.d. 2014, Belanja Barang menjadi jenis belanja dengan porsi terbesar dari komposisi pagu Kemenko Bidang Perekonomian yaitu rata-rata 80% dari total pagu, sebagaimana terlihat dalam grafik 1. Adapun Modal menjadi jenis belanja dengan komposisi terendah, dengan rata-rata kurang dari 20% dari total pagu.

Total pagu anggaran tersebut terbagi dalam 2 Satuan Kerja (Satker), dimana Satker Menko Bidang Perekonomian(Kode Satker 427752) memberikan sumbangan pagu signifikan terhadap keseluruhan total pagu, yaitu mencapai 96%.


4 4

B. REVISI ANGGARAN Sampai dengan Triwulan III 2014 telah terjadi 20 kali revisi yang terbagi dalam 5 Revisi DIPA untuk Satuan Kerja 427752, dan 2 Revisi DIPA untuk Satuan Kerja 427755. No.

Tanggal

Uraian Revisi

Revisi I

21 Februari 2014

Penambahan anggaran hibah EITI Phase II, pergeseran dalam satu dan/antar keluaran (output) pada satu kegiatan serta penyesuaian akun pada alokasi anggaran Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Revisi II

24 April 2014

Pergeseran anggaran dalam satu dan/antar keluaran (output) dalam satu kegiatan

Revisi III

3 Juni 2014

Pemotongan dana secara mandiri (self blocking) untuk persiapan penetapan APBN-P 2014

Revisi IV

27 Juni 2014

Penambahan anggaran terkait dana hibah EITI

Revisi V

27 Juni 2014

Penetapan DIPA Revisi atas penetapan APBN-P 2014

Adapun untuk Satuan Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus telah melakukan dua kali revisi DIPA, dengan rincian sebagai berikut : 1) Revisi DIPA ke-1 tanggal 3 Juni 2014 Revisi ini mengenai Revisi Anggaran Penghematan Kemenko Bidang Perekonomian untuk Satuan Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. 2) Revisi DIPA ke-2 tanggal 27 Juni 2014 Revisi ini mengenai Revisi Buka Blokir Penghematan atau Pemotongan Anggaran untuk Satuan Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Dari jumlah 20 revisi pada kedua Satker tersebut, revisi terbesar terjadi pada jenis revisi geser akun perjalanan dinas. Revisi terbanyak dilakukan oleh satker 427752, dengan jumlah mencapai 18 kali, seperti data dalam tabel berikut.


5 5

C.

REALISASI ANGGARAN

C.1. Capaian Realisasi Belanja s.d. Triwulan III TA 2012-2014 Perbandingan capaian realisasi belanja s.d. Triwulan III pada tahun 2012 s.d. 2014 dapat dilihat dalam grafik 2. Dalam grafik tersebut dapat dilihat bahwa capaian realisasi pada Triwulan III tahun 2014 merupakan capaian nominal tertinggi realisasi pada Triwulan III dalam tiga tahun terakhir. Namun demikian secara persentase, capaian persentase realisasi pada Triwulan III Tahun 2014 merupakan capaian persentase yang terendah dalam 3 tahun terakhir. Hal ini mengingat bahwa nilai pembagi dalam penghitungan persentase realisasi, yaitu besaran pagu pada tahun 2014 merupakan pagu yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir.

C.2. Trend Capaian Realisasi Belanja per bulan TA 2012-2014 Jika dilihat dari trend capaian realisasi per bulan pada tahun 2012 s.d. 2014, capaian realisasi per bulan pada tahun 2014 (s.d. bulan September 2014) menunjukkan pola yang relatif sama dengan pola capaian realisasi pada tahun 2013, sebagaimana dalam grafik di bawah ini. Pada tahun 2012, peningkatan capaian realisasi per bulan secara signifikan mulai terjadi sejak bulan Juli yang telah dapat mencapai 36,94%, sedangkan pada tahun 2013 dan 2014, capaian persentase realisasi di atas 35% baru terjadi pada bulan September atau pada akhir Triwulan III.


6 6

C.3. Capaian Realisasi Belanja per Program Pagu anggaran pada Kementerian Koordinator bidang Perekonomian terbagi dalam 3 program, dengan persentase capaian realisasi terbesar s.d. Triwulan III tahun 2014 adalah program Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Satker 427752, yang telah mencapai 79,77%. Adapun untuk program dengan pagu terbesar yaitu Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian, masing-masing terealisasi sebesar 33,43% dan 47,84% pada Satker 427752, dan 427755. No. A.

Kode Satker /Program

Uraian Program

Pagu Anggaran

Realisasi Belanja (Neto)

Sisa Pagu

% Realisasi

Satker 427752 (Menko Bidang Perekonomian) 1

427752.KP.01.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian

Rp

107.972.678.000 Rp

2

427752.KP.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Perekonomian

Rp

1.204.300.000 Rp

3

427752.KP.06. Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Rp

B.

49.416.884.884 Rp

58.555.793.116

45,77%

Rp

243.626.000

79,77%

173.223.155.000 Rp

57.916.796.659 Rp

114.483.426.819

33,43%

10.700.000.000 Rp

5.118.907.747 Rp

5.581.092.253

47,84%

178.863.938.188

38,69%

960.674.000

Satker 427755 (Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus) 1

427755.KP.06. Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Rp

TOTAL REALISASI BELANJA S.D. 31 AGUSTUS 2014

Rp

293.100.133.000

Rp

113.413.263.290

Rp

C.4. Capaian Realisasi Belanja Per Unit Kerja Untuk capaian realisasi berdasarkan unit kerja, persentase capaian realisasi terbesar adalah pada Kedeputian Bidang Koordinasi Industri, Inovasi teknologi, dan Kawasan Ekonomi, yaitu sebesar 54,11%. Hal ini dapat dimaklumi mengingat besaran pagu pada unit tersebut merupakan yang terendah diantara unit-unit kerja lainnya. Capaian persentase realisasi terendah adalah pada Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2014 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

7 7

Kedeputian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, yaitu sebesar 20,88%. Hal ini selain dikarenakan pagu yang relatif besar dibandingkan dengan kedeputian lainnya, juga disebabkan masih belum dapat digunakannya anggaran sebesar Rp 31.221.040.000,00 pada Output Cadangan pada Kegiatan Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan, Pertanahan, dan Kerja Sama Pemerintah Swasta (Kode 2527). Untuk besaran nominal realisasi paling besar dicapai pada unit Sekretariat, dengan capaian persentase realisasi sebesar 46,14%. Sedangkan nominal realisasi terendah adalah pada Kedeputian Bidang Koordinasi Industri, Inovasi teknologi, dan Kawasan Ekonomi. Rincian capaian realisasi anggaran per unit kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

1

2

Satuan Kerja 427752 (Menko Bidang Perekonomian)

PAGU ANGGARAN

3

REALISASI REALISASI % PENGEMBALIAN BELANJA s.d. BELANJA S.D. REALISASI SISA ANGGARAN BELANJA SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 BERSIH (NETO) (BRUTO) 7

8

282.400.133.000

108.936.818.907

4

(642.463.364)

5

108.294.355.543

6

38,35%

173.463.314.093

(104.882.795)

50.377.558.884

46,14%

58.694.536.321

4.652.978.471

44,31%

5.847.021.529

1

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

109.176.978.000

50.482.441.679

2

Kedeputian Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter

10.500.000.000

4.652.978.471

3

Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati

10.600.000.000

4.203.165.624

(4.044.000)

4.199.121.624

39,61%

6.396.834.376

4

Kedeputian Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

23.124.315.000

9.878.791.406

(1.621.035)

9.877.170.371

42,71%

13.245.523.594

5

Kedeputian Bidang Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi

6.900.000.000

3.768.255.474

(34.657.300)

3.733.598.174

54,11%

3.131.744.526

6

Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan

19.500.000.000

10.836.205.336

(290.562.500)

10.545.642.836

54,08%

8.663.794.664

7

Kedeputian Bidang Koordinasi Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah

86.998.840.000

18.364.312.713

(199.341.823)

18.164.970.890

20,88%

68.634.527.287

8

Kedeputian Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional

15.600.000.000

6.750.668.204

(7.353.911)

6.743.314.293

43,23%

8.849.331.796

10.700.000.000

5.299.375.905

(180.468.158)

5.118.907.747

47,84%

5.400.624.095

10.700.000.000

5.299.375.905

(180.468.158)

5.118.907.747

47,84%

5.400.624.095

293.100.133.000

114.236.194.812

(822.931.522)

113.413.263.290

38,69%

178.863.938.188

Satuan Kerja 427755 (Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus) 1

Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus TOTAL REALISASI BELANJA s.d. 30 SEPTEMBER 2014

-

D. KETEPATAN RENCANA PENARIKAN DANA Berdasarkan perbandingan antara perencanaan penarikan dana yang dibuat dan realisasi pencairan dana yang dilaksanakan selama Triwulan I s.d. Triwulan III tahun 2014, diperoleh rata-rata tingkat ketepatan antara rencana penarikan dana per bulan dengan realisasi, yaitu berkisar 65,49%, dengan tingkat ketepatan tendah yaitu pada bulan Agustus 2014 yang sebesar 42,05%. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana yang dibuat belum sesuai dalam pelaksanaannya. Jika dilihat tren ketepatan perencanaan penarikan dana tahun 2013 dan 2014 menunjukan pola yang mirip, dimana diperkirakan terjadi deviasi yang sangat besar di akhir tahun anggaran 2014, sebagaimana yang terjadi pada tahun 2013. Deviasi yang besar pada akhir tahun akan menimbulkan potensi terjadinya penumpukan dokumen pembayaran pada akhir tahun. Hal ini perlu diantisipasi oleh pelaksana kegiatan dalam rangka menghindari tidak terselesaikannya tagihan pada akhir tahun anggaran.


8 8

Dengan meneliti pada akumulasi rencana penarikan kas dengan capaian realisasi anggaran, diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata tingkat ketepatan antara rencana dengan realisasi bulanan berkisar 65,25% dengan tingkat ketepatan terendah yaitu pada bulan Januari 2014 yang sebesar 48,22%.


9 9

E.

PENYELESAIAN DOKUMEN PEMBAYARAN Penyelesaian dokumen pembayaran dapat digunakan untuk mengevaluasi sebaran pertanggungjawaban belanja pada setiap tahun anggaran. Dalam periode tiga tahun terakhir, sebaran dokumen pembayaran per bulan pada tahun 2012 merupakan sebaran yang terlandai peningkatannya, dimana peningkatan dokumen pada bulan Desember 2012 hanya meningkat sebanyak 204 dokumen dibandingkan dokumen pembayaran pada bulan November 2012. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan peningkatan dokumen pembayaran pada bulan Desember 2013, dimana mengalami peningkatan sebanyak lebih dua kali lipat dokumen pada bulan November 2013, dengan peningkatan sebesar 941 berkas. Jika dilihat trend selama 3 tahun terakhir, maka diproyeksikan bahwa pada akhir TA 2014 peningkatan jumlah dokumen pembayaran akan relatif sama dengan pola realisasi pada akhir TA 2013 yakni mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada bulan Desember.

Untuk sebaran dokumen pembayaran per satuan kerja s.d. Triwulan III tahun 2014, jumlah dokumen pembayaran per bulan pada Satker 427752 (Menko Bidang Perekonomian) lebih fluktuatif dibandingkan dengan Satker 427755 (Sekretariat Denas KEK), sebagaimana terlihat dalam tabel berikut. Hal ini mengingat banyaknya jumlah kegiatan dan output pada Satker 427752, yaitu 50 Kegiatan, dibandingkan dengan 1 Kegiatan pada Satker 427755.


10 10

F.

WAKTU PEMROSESAN DOKUMEN PEMBAYARAN Waktu yang dibutuhkan dalam proses pembayaran suatu tagihan dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan atas dokumen pembayaran s.d. Semester II tahun 2014, rentang waktu yang dibutuhkan antara pelaksanaan kegiatan dengan penyusunan dokumen tagihan pada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan berupa Surat permintaan Pembayaran (SPP) adalah proses yang memakan waktu paling lama, yaitu rata-rata 29,78 hari. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada kesadaran dari pelaksana kegiatan untuk segera mempertanggungjawabkan dan/atau melengkapi dokumen pertanggungjawaban atas kegiatan atau belanja yang dilaksanakan.

Hal tersebut didukung dengan bukti lain berupa adanya rentang waktu antara jadwal pembayaran dengan realisasi pembayaran pada tagihan-tagihan kontraktual, diantaranya terlihat dalam tabel berikut.

Sampai dengan laporan ini diturunkan, masih terdapat tagihan-tagihan kontraktual yang belum ditagihkan/dibayarkan, sedangkan jadwal pembayaran yang seharusnya sudah lewat, sebagaimana disampaikan dalam lampiran laporan ini. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2014 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

11 11

G. PROGNOSIS PENYERAPAN ANGGARAN TRIWULAN IV TA 2014 Dalam 3 tahun terakhir, capaian realisasi anggaran relatif jauh dibawah target penarikan dana yang disusun. Hal tersebut mengkonfirmasi simpulan bahwa jumlah pagu anggaran jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuan penyerapan yang dimiliki.

Berdasarkan konfirmasi yang dilakukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan, proyeksi capaian realisasi anggaran pada akhir tahun 2014 berkisar diantara 80-95%. Namun, berdasarkan prognosis penyerapan yang dilakukan dengan memperhatikan trend yang ada, makan diperkirakan capaian realisasi anggaran pada akhir tahun 2014 akan mencapai di kisaran 70% sebagaimana dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.


12 12

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN Ketepatan rencana penarikan kas yang disusun dengan realisasi mengalami deviasi yang sangat besar. Hal ini menunjukkan perencanaan dan penjadwalan kegiatan yang dilakukan masih belum baik. Jika dilihat tren ketepatan rencana penarikan kas, dimana pada tahun 2013 dan 2014 menunjukan pola yang serupa, maka diperkirakan akan terjadi deviasi yang sangat besar di akhir TA 2014. Berdasarkan prognosis yang dilakukan, diproyeksikan capaian realisasi pada bulan Desember 2014 akan mencapai kurang lebih 70%. Deviasi yang besar pada akhir tahun tersebut diperkirakan akan menimbulkan potensi penumpukan dokumen pada bulan Desember 2014. Hal tersebut perlu diantisipasi dengan mendispersi penyelesaian dokumen tagihan/SPP atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Januari s.d. September 2014 untuk ditagihkan segera pada bulan Oktober dan November 2014. Lebih lanjut d

B. REKOMENDASI Dari hasil reviu dan diskusi dengan pihak-pihak terkait, terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi dalam laporan ini, baik untuk tahap perencanaan anggaran, maupun tahap pelaksanaan anggaran, yaitu : 1.

Tahap perencanaan Tahun Anggaran 2014 a. Memperhatikan dan memperhitungkan sisa pagu anggaran yang tersedia ketika mengajukan revisi anggaran; b. Tidak melakukan revisi terhadap paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau telah direalisasikan pembayanrannya sehingga terjadi pagu minus; c. Dalam hal terjadi pagu minus, agar dapat segera berkoordinasi dengan Bagian Keuangan.

2. Tahap Pelaksanaan Tahun Anggaran 2014 a. Melaksanakan kegiatan/keluaran sesuai dengan jadwal yang telah disusun dalam rencana kegiatan dan melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal dalam rencana penarikan dana; b. Mempercepat proses pengadaan barang/jasa yang masih akan dilaksanakan; c. Mempercepat pelaksanaan kegiatan/keluaran yang tidak terikat waktu dan memastikan ketercapaian target realisasi secara proporsional untuk menghindari penumpukan pembayaran/pencairan dana di akhir tahun; d. Mempercepat proses penyelesaian tagihan dan permintaan pencairan dana atas kegiatan dan/atau pengadaan barang/jasa yang telah selesai dilaksanakan tetapi belum dipertanggungjawabkan. e. Melaksanakan kegiatan/keluaran secara efektif dan efisien untuk memastikan ketercapaian output. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2014 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

13 13

f.

Tetap memperhatikan kualitas belanja yang dilakukan, dengan berpedoman pada prinsipprinsip pengelolaan keuangan negara. Salah satunya dengan memperhatikan surat Menteri Keuangan Nomor S-667/MK.02/2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang Pengendalian dan Penghematan Perjalanan Dinas dan Meeting/konsinyering dalam APBN-P Tahun 2014.

-- **--


14 14

LAMPIRAN


15 15

LAPORAN REALISASI BELANJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN BERDASARKAN UNIT ESELON I DAN KODE KEGIATAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR S.D. 30 SEPTEMBER 2014 (dalam rupiah) UNIT ESELON I

KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

REALISASI BELANJA S.D. SEPTEMBER 2014 (BRUTO)

PENGEMBALIAN BELANJA

1

2

3

4

8

9

2486

Peningkatan Pelayanan Perencanaan

2488

Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)

2491

Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Sarpras)

2487

Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum dan

2489

Pengawasan Inspektorat

2490

Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian

6.300.000.000

2.494.205.615

88.272.678.000

41.184.641.868

1.204.300.000

960.674.000

10.000.000.000

4.476.136.482

600.000.000

REALISASI BELANJA % REALISASI s.d. SEPTEMBER 2014 BERSIH (NETO) 10

-

11

SISA ANGGARAN 12

2.494.205.615

39,59%

3.805.794.385

41.175.061.673

46,65%

47.088.036.132

960.674.000

79,77%

243.626.000

(84.938.900)

4.391.197.582

43,91%

5.523.863.518

203.054.293

(3.362.300)

199.691.993

33,28%

396.945.707

2.800.000.000

1.163.729.421

(7.001.400)

1.156.728.021

41,31%

1.636.270.579

109.176.978.000

50.482.441.679

(104.882.795)

50.377.558.884

46,14%

58.694.536.321

(9.580.195) -

Sekretariat

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian


2492

Koordinasi Kebijakan Bidang Moneter, Neraca Pembayaran, dan Perluasan Kesempatan Kerja

1.900.000.000

689.409.768

-

689.409.768

36,28%

1.210.590.232

2497

Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi Untuk Pekerja Migran

1.600.000.000

577.542.901

-

577.542.901

36,10%

1.022.457.099

2498

Koordinasi Kebijakan Bidang BUMN

1.100.000.000

618.779.558

-

618.779.558

56,25%

481.220.442

2501

Koordinasi Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah

2.200.000.000

1.230.015.814

-

1.230.015.814

55,91%

969.984.186

2503

Koordinasi Kebijakan Bidang Fiskal

1.100.000.000

654.863.808

-

654.863.808

59,53%

445.136.192

2517

Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1.500.000.000

486.598.784

-

486.598.784

32,44%

1.013.401.216

2518

Koordinasi Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

1.100.000.000

395.767.838

-

395.767.838

35,98%

704.232.162

10.500.000.000

4.652.978.471

-

4.652.978.471

44,31%

5.847.021.529


Halaman 1

UNIT ESELON I

KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

PAGU ANGGARAN



1

2

3

4

8

9



10

11

SISA ANGGARAN 12

2508

Koordinasi Kebijakan Bidang Kehutanan

1.900.000.000

778.393.797

-

778.393.797

40,97%

1.121.606.203

2516

Koordinasi Kebijakan Pangan

2.600.000.000

731.301.213

-

731.301.213

28,13%

1.868.698.787

2524

Koordinasi Kebijakan Kelautan, Perikanan dan Peternakan

2.100.000.000

984.052.086

-

984.052.086

46,86%

1.115.947.914

2525

Koordinasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura

2.100.000.000

1.099.033.079

(3.364.000)

1.095.669.079

52,17%

1.000.966.921

2528

Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana, Sarana Pangan, dan Sumber Daya Hayati

1.900.000.000

610.385.449

(680.000)

609.705.449

32,09%

1.289.614.551

10.600.000.000

4.203.165.624

(4.044.000)

4.199.121.624

39,61%

6.396.834.376



REALISASI BELANJA % REALISASI s.d. SEPTEMBER 2014 BERSIH (NETO)

2493

Koordinasi Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati

1.000.000.000

364.916.540

-

364.916.540

36,49%

635.083.460

2494

Koordinasi Kebijakan Pengembangan Desa Mandiri Energi

1.000.000.000

448.559.927

-

448.559.927

44,86%

551.440.073

2502

Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagalistrikan

3.100.000.000

1.131.817.864

1.130.670.904

36,47%

1.968.182.136

2504

Koordinasi Kebijakan Bidang Energi Baru dan Terbarukan

1.600.000.000

523.092.327

523.092.327

32,69%

1.076.907.673

2509

Koordinasi Kebijakan Bidang Geologi

4.000.000.000

1.724.122.480

1.723.648.405

43,09%

2.275.877.520

2515

Koordinasi Kebijakan Minyak dan Gas Bumi

1.600.000.000

781.111.582

-

781.111.582

48,82%

818.888.418

2526

Koordinasi Kebijakan Bidang Mineral dan Batubara

1.600.000.000

600.158.709

-

600.158.709

37,51%

999.841.291

2502. Hibah

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

9.224.315.000

4.305.011.977

-

4.305.011.977

46,67%

4.919.303.023


23.124.315.000

9.878.791.406

(1.621.035)

9.877.170.371

42,71%

13.245.523.594

2505

Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Manufaktur

1.100.000.000

466.215.793

(631.500)

465.584.293

42,33%

633.784.207

5226

Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Kreatif dan Industri Strategis

1.400.000.000

880.176.746

(545.700)

879.631.046

62,83%

519.823.254

5227

Koordinasi Kebijakan Bidang Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri

1.500.000.000

967.316.784

(4.600.800)

962.715.984

64,18%

532.683.216

5228

Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi

1.500.000.000

819.583.860

(22.518.000)

797.065.860

53,14%

680.416.140

Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan

1.400.000.000

634.962.291

(6.361.300)

628.600.991

44,90%

765.037.709


6.900.000.000

3.768.255.474

(34.657.300)

3.733.598.174

54,11%

3.131.744.526

5229

(1.146.960) (474.075)

Halaman 2

UNIT ESELON I

KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

PAGU ANGGARAN



1

2

3

4

8

9


2495

Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional Single Windows dan Integrasi ke dalam Sistem ASW

3.500.000.000

1.232.556.025

2499

Koordinasi Kebijakan Bidang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen

1.200.000.000

961.864.630

2500

Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik dan Fasilitasi Perdagangan

3.200.000.000

1.743.153.178

2521

Koordinasi Kebijakan Bidang Perdagangan LN dan Kepariwisataan

1.900.000.000

2496

Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi

2519

10

12

33,47%

2.267.443.975

961.864.630

80,16%

238.135.370

(12.979.500)

1.730.173.678

54,07%

1.456.846.822

1.244.719.219

(88.319.700)

1.156.399.519

60,86%

655.280.781

3.800.000.000

2.661.497.658

(90.253.200)

2.571.244.458

67,66%

1.138.502.342

Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kewirausahaan, Koperasi, dan UKM

1.500.000.000

864.632.746

(5.179.000)

859.453.746

57,30%

635.367.254

2522

Koordinasi Kebijakan Pengembangan Iklim Investasi

1.200.000.000

609.354.595

609.354.595

50,78%

590.645.405

2523

Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI)

3.200.000.000

1.518.427.285

(32.620.500)

1.485.806.785

46,43%

1.681.572.715

19.500.000.000

10.836.205.336

(290.562.500)

10.545.642.836

54,08%

8.663.794.664

Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air

8.600.000.000

2.651.413.349

(12.866.500)

2.638.546.849

30,68%

5.948.586.651

2507

Koordinasi Kebijakan Infrastruktur Transportasi

6.900.000.000

3.350.483.760

(3.724.271)

3.346.759.489

48,50%

3.549.516.240

2520

Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal

4.600.000.000

1.600.535.288

(11.985.100)

1.588.550.188

34,53%

2.999.464.712

2527

Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan, Pertanahan, dan Kerja Sama Pemerintah Swasta

33.621.040.000

1.290.150.901

(32.238.166)

1.257.912.735

3,74%

32.330.889.099

2506

(61.210.600)

11

SISA ANGGARAN

1.171.345.425



REALISASI BELANJA % REALISASI s.d. SEPTEMBER 2014 BERSIH (NETO)

-

-

2529

Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika dan Utilitas

2.400.000.000

976.546.636

(8.443.900)

968.102.736

40,34%

1.423.453.364

5200

Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

30.877.800.000

8.495.182.779

(130.083.886)

8.365.098.893

27,09%

22.382.617.221


86.998.840.000

18.364.312.713

(199.341.823)

18.164.970.890

20,88%

68.634.527.287

Halaman 3

UNIT ESELON I

KEGIATAN

1

2

Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

PAGU ANGGARAN



3

4

8

9

Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik

6.300.000.000

1.802.002.804

2511

Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia

2.500.000.000

1.499.096.054

2512

Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah

2.600.000.000

2513

Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan

2514

Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional

2510 Kedeputian Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional

URAIAN KEGIATAN

5047

REALISASI BELANJA % REALISASI s.d. SEPTEMBER 2014 BERSIH (NETO) 10

12

1.794.648.893

28,49%

4.497.997.196

-

1.499.096.054

59,96%

1.000.903.946

1.475.127.822

-

1.475.127.822

56,74%

1.124.872.178

1.300.000.000

630.540.072

-

630.540.072

48,50%

669.459.928

2.900.000.000

1.343.901.452

-

1.343.901.452

46,34%

1.556.098.548

Kedeputian Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional

15.600.000.000

6.750.668.204

(7.353.911)

6.743.314.293

43,23%

8.849.331.796

Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus

10.700.000.000

5.299.375.905

(180.468.158)

5.118.907.747

47,84%

5.400.624.095

Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

10.700.000.000

5.299.375.905

(180.468.158)

5.118.907.747

47,84%

5.400.624.095

293.100.133.000

114.236.194.812

(822.931.522)

113.413.263.290

38,69%

178.863.938.188

TOTAL REALISASI BELANJA s.d. 30 SEPTEMBER 2014

(7.353.911)

11

SISA ANGGARAN

Halaman 4

DATA KONTRAK YANG BELUM TERBAYARKAN S.D. 6 OKTOBER 2014 No.

1

2

3

Supplier

HARRY GUSTARA PAMBUDI-441140480412000

SITA WARDHANI SUPARYONO-678462490421000

LKBN ANTARA-013653225093000

CAN

A/019.2454/0/0

A/019.2458/0/0

A/019.2561/1/0

Nomor Kontrak

SPK-13/PPK.2510. M.EKON/TAYE/KE N/01/2014

SPK-15/PPK.2510. M.EKON/TASE/KE N/02/2014

PERJ-01/PPK.249 2/DATA/01/2014

Uraian Kontrak

Tenaga Ahli Yunior Ekonomi pada Komite Ekonomi Nasional (KEN)

Tenaga Ahli Senior Ekonomi pada Komite Ekonomi Nasional (KEN)

Penyediaan Jasa Langganan Terminal Data Bloomberg

Nilai Kontrak

30.000.000

40.000.000

330.000.000

4

ACHMAD MUNIR-092633395407000

A/019.2589/0/0


Tenaga Ahli Yunior Seniorpada Komite Ekonomi Nasional (KEN)

40.000.000

5

RIAN NOVATI SANDI-354959926409000

A/019.2452/0/0



30.000.000

6

TUBAGUS N.A. MAULANA-874128903404000

A/019.2453/0/0


Tenaga Ahli Senior Ekonomi pada Komite Ekonomi Nasional (KEN)

40.000.000

7

DWINDA ANDANINGGAR H349019729008000

A/019.2455/0/0



30.000.000

8

IRFANI FITHRIA-487487688523000

A/019.2457/0/0



30.000.000

9

FADHIL AKBAR PURNAMA-542689096009000

A/019.2459/0/0


Tenaga Ahli Yunior Ekonomi pada Komite Ekoomi Nasional (KEN)

27.000.000

10

HARUBIMO EQUIN-352619605009000

A/019.2461/0/0



30.000.000

11

AUHADILLAH AZIZY-257725341434000

A/019.2482/0/0



30.000.000

12

GINNA AYU PUTERI-674573092404000

A/019.2590/0/0



30.000.000

13

14

15

PT HALIM BANGUN SARANA INDAH-211358197074000

PT.DELTA SINKRON LESTARI013682687036000

PT ADA UTAMA-313631392003000

A/019.2619/0/0

A/019.3633/0/0

A/019.2287/0/0

SPK-01/PPK.2486/ PA-4/05/2014

PERJ NO.01/K/P2K-DIPA .5200/FOTOCOPY/ 01/2014

PERJ-01/PPK.248 6/SET.M.EKON/CE IC/01/2014

Penyediaan akomodasi rapat Penyusunan Rincian Penghematan dan Pemotongan DIPA TA 2014

Pengadaan Sewa Mesin Fotocopy 2 Unit

Pengadaan Layanan Langganan Global Database dan Indonesia Premium Database CEIC Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2014

50.400.000

Termin

Jadwal pembayaran

Jumlah pembayaran

3 4 5 6 7 8 9

01-04-2014 01-Mei-2014 01-06-2014 01-07-2014 01-Agt-2014 01-09-2014 01-Okt-2014

3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

4

01-06-2014

5.000.000

5

01-07-2014

5.000.000

6

01-Agt-2014

5.000.000

7

01-09-2014

5.000.000

8

01-Okt-2014

5.000.000

2

11-07-2014

82.500.000

5

01-07-2014

5.000.000

6

01-Agt-2014

5.000.000

7

01-09-2014

5.000.000

8

01-Okt-2014

5.000.000

7 8 9 5 6 7 8 3 5 6 7 8 9

01-Agt-2014 01-09-2014 01-Okt-2014 01-07-2014 01-Agt-2014 01-09-2014 01-Okt-2014 01-04-2014 01-06-2014 01-07-2014 01-Agt-2014 01-09-2014 01-Okt-2014

3.000.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

6

01-07-2014

3.000.000

7

01-Agt-2014

3.000.000

8

01-09-2014

3.000.000

9

01-Okt-2014

3.000.000

6 7 8 6

01-Agt-2014 01-09-2014 01-Okt-2014 01-07-2014

3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

7

01-Agt-2014

3.000.000

8

01-09-2014

3.000.000

9

01-Okt-2014

3.000.000

4 5 6 7 8 9

01-Mei-2014 01-06-2014 01-07-2014 01-Agt-2014 01-09-2014 01-Okt-2014

3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

6

01-07-2014

3.000.000

7

01-Agt-2014

3.000.000

8

01-09-2014

3.000.000

9

01-Okt-2014

3.000.000

1

09-07-2014

50.400.000

7

01-Agt-2014

4.000.000

8

01-09-2014

4.000.000

3

01-09-2014

54.747.000

44.668.032

218.988.000

LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN S.D. TRIWULAN III TAHUN 2014

Recommend Documents