LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG WEBSITE : WWW.DILMIL-BANDUNG.GO.ID; EMAIL : [email protected]. JALAN SOEKARNO-HATTA NO. 745 BANDUNG, TELP/FAX : 022-7335265 / 7335266

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

T.A. 2014

BANDUNG,

2 PEBRUARI 2015

KATA PENGANTAR

Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Tahun Anggaran 2014 telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer II-09 Bandung yang melaporkan pencapaian kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung selama Tahun 2014. Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

merupakan

perwujudan trasnparansi dan akuntabilitas suatu instansi dimana dalam Lakip Tahun 2014 ini juga melaporkan pencapaian Kinerja, Peningkatan Kinerja dan peningkatan sarana dan prasarana dalam Tahun 2014. Namun demikian tentang Lakip ini masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya, untuk itu kami menerima masukan yang positif dalam penyusunan Lakip di tahun yang akan datang dan adapun kendalanya adalah keterbatasan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam hal ini kami tetap berupaya secara optimal agar kinerja pada tahun-tahun mendatang dapat lebih ditingkatkan.

Bandung,

Pebruari 2015

Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung

Cap/Ttd.

Apel Ginting, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Chk Nrp. 1930005770667

Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jalan Soekarno Hatta No. 745, Bandung

i

RINGKASAN EKSEKUTIF Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung telah menyusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja. Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Tahun Anggaran 2014 dengan dukungan 2 (dua) DIPA yaitu : a.

DIPA Nomor : 005.01.2.663271/2014 tanggal 5 Desember 2013 (Badan

Urusan Administrasi). Sampai Revisi ke IV (terakhir), dengan Pagu sebesar Rp. 3.298.240.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), Realisasi sebesar Rp. 3.258.096.355,- (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), Sisa sebesar Rp. 40.143.645,- (Empat Puluh Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) sehingga persentase penyerapan Anggaran 2014 mencapai 99, 29%. b.

DIPA Nomor : 005.05.2.663271/2014 tanggal 5 Desember 2013

(Dirjen

Badilmiltun). Dengan pagu sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), Realisasi sebesar Rp. 84.400.000,- (delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), Sisa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga persentase penyerapan Anggaran 2014 mencapai 99, 29 %. Adapun program Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah sebagai berikut : a.

Program Peningkatan Manajemen dan Kepemimpinan Peradilan Militer.

b.

Program Peningkatan Area Sumber Daya Manusia.

c.

Program Peningkatan Kebijakan Peradilan dan Proses Pengadilan.

d.

Program Peningkatan Sarana/Prasarana.

Adapun secara umum bahwa tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Militer II-09 Bandung selama kurun waktu 1 (satu) tahun pada Tahun 2014, telah berusaha memenuhi pencapaian 6 (enam) sasaran strategis yaitu : a.

Peningkatan penyelesaian perkara

b.

Peningkatan tertib administrasi perkara

c.

Peningkatan kualitas SDM

d.

Peningkatan kualitas hasil pengawasan pada Pengadilan Militer II-09

Bandung, baik itu pengawasan internal maupun eksternal. e.

Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan

(access to justice). f.

Peningkatan sarana dan prasarana peradilan. Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jalan Soekarno Hatta No. 745, Bandung

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR........................................................................................

i

RINGKASAN EKSEKUTIF...............................................................................

ii

DAFTAR ISI. ...................................................................................................

iii

BAB I

PENDAHULUAN ................................................................

1

A.

Latar Belakang.........................................................

1

B.

Tugas Pokok dan Fungsi..........................................

6

C.

Sistematika Penyajian.............................................

7

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.................

8

A.

Rencana Strategis 2010 – 2014………………….….

8

B.

Rencana Kinerja Tahunan 2014………………….…

12

C.

Penetapan Kinerja Tahun 2014...............................

13

AKUNTABILITAS KINERJA................................................

17

A.

Pengukuran Kinerja..................................................

17

B.

Analisis Akuntabilitas Kinerja....................................

18

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

KESIMPULAN....................................................................

31

A.

Kesimpulan...............................................................

32

B.

Saran-saran.............................................................

32

LAMPIRAN-LAMPIRAN.................. ..................................

33

Lampiran I

Struktur Organisasi

Lampiran II

Indikator Kinerja Utama

Lampiran III

Rencana Kinerja Tahun 2016

Lampiran IV Matriks Rencana Strategis 2015-2019 Lampiran V

SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jalan Soekarno Hatta No. 745, Bandung

iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 24 ayat (1) menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman

dengan menyatakan : “Kekuasaan Kehakiman adalah

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor

48

Tahun

2009

tentang Kekuasaan Kehakiman juga dikemukakan :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan menyelenggarakan

peradilan

guna

negara

menegakkan

yang merdeka untuk hukum

dan

keadilan

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut kemudian diatur bahwa Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, sesuai Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Waulaupun peradilan militer bersama dengan peradilan lainnya telah satu atap dengan Mahkamah Agung, tetap dalam semangat dan roh sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal 12 Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juga menjelaskan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran. Pengalihan

organisasi,

administrasi

dan

lingkungan peradilan militer dari Markas Besar

finansial

pengadilan

dalam

Tentara Nasional Indonesia ke

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dilaksanakan dengan berlandaskan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jalan Soekarno Hatta No.745, Bandung

1

LAKIP 2014 dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Namun

demikian struktur

organisasi

peradilan

militer

masih

mengacu Surat Keputusan Pangab Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 21 Januari 1984 sub lampiran IV dari lampiran “K” tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Mahkamah Militer. Berdasarkan Perubahan I Keputusan Panglima TNI Nomor : KEP/6.a/X/2003 tanggal 8 April 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/304/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Daftar Nama, Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Pengadilan Militer dan Oditurat Militer, Pengadilan Militer II-09 Bandung berkedudukan di Ibu Kota daerah propinsi Jawa Barat yaitu di Bandung dengan daerah hukum (jurisdiksi) meliputi seluruh daerah di Jawa Barat kecuali Kabupaten/Kota Bekasi dan Depok. Mengenai justisabel Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) berpangkat Kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana (kejahatan) maupun pelanggaran masih berdinas aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenanganya baik itu teknis yudisial maupun non teknis yudisial Peradilan Militer menetapkan visi dan misi sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Republik Indonesia dalam rangka terwujudnya badan peradilan yang ideal. Oleh karenanya, perlu membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan dihubungkan dengan anggaran yang diterimanya sehingga dapat diketahui masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Militer II09 Bandung dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan (result) yang dicapainya dan kegagalan tingkat kinerja yang terjadi. Dengan kata lain, tersusunnya LAKIP Tahun 2014 merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dalam memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan. LAKIP 2014 ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengadilan Militer II-09 Bandung selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja secara keseluruhan dalam rangka turut serta memberikan Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jalan Soekarno Hatta No.745, Bandung

2

LAKIP 2014 pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, dengan melakukan pendekatanpendekatan dalam kerangka

pengadilan

yang

unggul

(The

Framework

of

Courts Excellence). Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) area, yang kemudian dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu : driver (pengarah/pengendali), system and enabler (sistem dan penggerak) dan result (hasil). Pengarah/pengendali terdiri dari : Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan; Sistem penggerak terdiri dari : a.

Kebijakan-kebijakan pengadilan.

b.

Sumber daya manusia, sarana-prasarana dan keuangan.

c.

Penyelenggaraan persidangan.

Sedangkan hasil terdiri dari : a.

Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.

b.

Pelayanan pengadilan yang terjangkau.

c.

Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi. 1.

Fungsi Teknis Yudisial. Pengadilan Militer II-09 Bandung di bidang fungsi teknis yudisial bertugas

melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 20102035. Fungsi teknis yudisial ini meliputi program-program peningkatan manajemen dan kepemimpinan peradilan militer sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi absolut (justisiabel) peradilan militer dijelaskan Pasal 9 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pada pokoknya

menyatakan : a.

Mengadili Tindak Pidana Militer. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu

melakukan adalah : 1)

Prajurit ;

2)

Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;

3)

Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang

dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undangundang ; 4)

Seseorang yang tidak termasuk prajurit atau yang berdasarkan

undang-undang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang; tetapi atas Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jalan Soekarno Hatta No.745, Bandung

3

LAKIP 2014 keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. b.

Tata Usaha Militer.

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Wewenang ini berada pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Militer Utama sebagai pengadilan tingkat banding. c.

Peradilan militer juga memiliki kompetensi absolut untuk menggabungkan

perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana bersangkutan atas permintaan dari pihak dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan. Kompetensi relatif (jurisdiksi) merupakan kewenangan pengadilan sejenis untuk memeriksa suatu perkara. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer : Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang : a.

Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau

b.

Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

Pasal 11 menegaskan : “Apabila lebih dari 1 (satu) pengadilan berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, pengadilan yang menerima perkara itu lebih dulu harus mengadili perkara tersebut“. Pengadilan Militer, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama. Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah : a.

Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;

b.

Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf

c yang Terdakwanya "termasuk tingkat kepangkatan" Kapten ke bawah; dan c.

Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh

Pengadilan Militer. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Militer mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi

perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara. b.

Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan

peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.

Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jalan Soekarno Hatta No.745, Bandung

4

LAKIP 2014 c.

Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di

lingkungan Pengadilan Militer (bidang umum, kepegawaian dan keuangan). 2.

Fungsi Non Teknis Yudisial Guna terlaksananya tugas pokok (teknis yudisial) tersebut Pengadilan Militer

II-09 Bandung menyelenggarakan fungsi pendukungnya (non teknis yudisial) yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a.

Manajemen Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagai pengadilan tingkat pertama

menjalankan

manajemen

Sumber Daya

Manusia meliputi peningkatan

kapabilitas/keahlian setiap personil dengan dengan menyertakan parameter obyektif sehingga kemampuan personil disemua lini organisasi merata dan berkualitas. Indikator obyektif ini dirasakan mendesak terutama berkaitan dengan adanya kebutuhan untuk menerapkan sistem reward and punishment yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. b.

Manajemen Sumber Daya Keuangan. Hal

ini

menjadi

salah

satu

faktor

eksternal

yang

sangat

perlu

diperhitungkan dan dicermati dalam pelaksanaan fungsi teknis yustisial. Pelaksanaan penerimaan dan belanja negara (realisasi anggaran) didasarkan Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditentukan. c.

Manajemen Sarana dan Prasarana. Unsur penunjang lain yang penting dalam mewujudkan visi dan misi

Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah kemampuan mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. Hal itu mencakup pengelolaan barang milik negara atau daerah yang biasa dikenal dengan manajemen aset milik negara. d.

Manajemen Teknologi dan Informasi (TI) Pengadilan Militer II-09 Bandung telah berupaya untuk mengaplikasikan

teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna pengadilan. Berusaha dengan menerapkan

kebijakan

sistem

pengelolaan

Teknologi

Informasi

yang

komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan tejadinya peningkatan penyelesaian administrasi perkara (minutasi) dan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.


5

LAKIP 2014 Pengadilan Militer II-09 Bandung telah membangun teknologi informasi terpadu (integrated) yang semuanya terkoneksi real time ke portal website http//www.dilmil-bandung.go.id. yaitu : 1) Sistem aplikasi administrasi perkara/siadilmil, 2) Sistem aplikasi webmin/portal, 3) Sistem aplikasi kepegawaian/esimpegmil, 4) Sistem aplikasi publikasi putusan/pp dilmil, 5) Sistem aplikasi kearsipan/e-arsip dilmil, 6) Sistem aplikasi plasma dan touchscreen/informasi dilmil; dan 7) Sistem aplikasi keamanan/siaman dilmil, Walaupun diakui belum sempurna namun berupaya dapat memberikan pelayanan informasi bagi publik sesuai amanat keputusan Ketua MARI Nomor : 1-144/KMAlSKl1I2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi. e.

Transparansi Peradilan Pengadilan Militer II-09 Bandung berusaha meningkatkan pemahaman

pejabat peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi publik. Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi secara digital (soft copy) dan paper less, juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan informasi. f.

Fungsi Pengawasan Internal Kegiatan pengawasan internal secara langsung dilaksanakan oleh kepala

bidang/bagian yang mengawasi. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sesuai tugas pokok di masing-masing bidang yang dikoordinasikan oleh kepala bagian dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Kadilmil. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang yang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu : 1) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Persidangan. 2) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Umum. 3) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi keuangan. 4) Hakim/Pengawas Bidang Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Informasi. C. Sistematika Penyajian Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah sebagai berikut : Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jalan Soekarno Hatta No.745, Bandung

6

LAKIP 2014 BAB I

PENDAHULUAN .

A. Latar Belakang . B. Tugas dan Fungsi . C. Sistematika Penyajian . BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.

A. Rencana Strategis 2010 - 2014 . 1. Visi dan Misi. 2. Tujuan dan Sasaran Strategis. 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok. B. Rencana Kinerja Tahunan 2014 . C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2014. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA . A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja) B. Analisis

Akuntabilitas

Kinerja

(Diuraikan

pencapaian

sasaran-sasaran

organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja). BAB IV PENUTUP . A.

Kesimpulan

B.

Saran-saran

BAB V LAMPIRAN 1.

Struktur Organisasi

2.


3.

Rencana Kinerja Tahun 2016

4.

Matriks Rencana Strategis 2015 - 2019

5.

SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A.

LAKIP 2014

Rencana Strategis 2010 – 2014 1.

Visi dan Misi . Pengadilan Militer II-09 Bandung memiliki visi dan misi sebagai berikut : a. Pernyataan Visi Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Satuan Kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung. Pengadilan Militer II-09 Bandung mempunyai visi sebagai berikut : “Terwujudnya Pengadilan Militer II-09 Bandung yang agung”

b. Pernyataan Misi Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1)

Menjaga kemandirian Pengadilan Militer II-09 Bandung.

2)

Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3)

Meningkatkan kualitas kepemimpinan, profesionalisme tenaga teknis dan non teknis Pengadilan Militer II-09 Bandung.

4)

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer II-09 Bandung.

2.

Tujuan dan Rencana Strategis a. Tujuan Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih

(good

governance)

diperlukan

prinsip-prinsip

partisipasi,

Penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera


8

LAKIP 2014 melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 355A/SEK/KU.01/11/2014 tanggal 28 Nopember 2014 dan sesuai Surat Edaran Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam periode tahun 20102014 adalah suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan uraian secara umum sebagai berikut : 1)

Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan dalam hal ini

para pencari keadilan di Pengadilan Militer II-09 Bandung. 2) Pelayanan pengadilan yang terjangkau meliputi pelayanan teknis yudisial, administrasi perkara, administrasi umum, ke-pegawaian dan keuangan. 3) Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan dalam menegakan hukum (law enforcement). b. Rencana Strategis. Sebagaimana telah dijelaskan, Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Untuk mencapai arah sebagaimana yang dikemukan di atas, perlu adanya bentuk pembangunan di bidang hukum dalam suatu perencanaan strategis di lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang lebih terfokus pada pelaksanaan tugas pokoknya (teknis yudisial) yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara kejahatan dan pelanggaran pada tingkat pertama terhadap anggota militer berpangkat Kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana di wilayah hukumnya. Sesuai tuntutan dan perkembangan zaman, problematika hukum masyarakat pencari keadilan semakin hari semakin kompleks, dan semakin tinggi kualitas maupun kuantitasnya, karena itu perlu adanya upaya langkah strategi dalam kerangka pengadilan yang unggul (the framework of courts excellence) dengan memperhitungkan setiap unsur Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jalan Soekarno Hatta No.745, Bandung

9

LAKIP 2014 (variable) yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam

Renstra

Pengadilan

Militer

II-09

2010-2014

Bandung

menetapkan tiga langkah penting yaitu : 1).

Perencanaan Strategis Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan yaitu Strategi dirancang melalui

analisis

lingkungan

internal

dan

eksternal,

dengan

mempertimbangkan nilai luhur sebagai berikut : a)

Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b)

Berperilaku Adil.

c)

Berperilaku jujur.

d)

Berperilaku Bijaksana.

e)

Bertanggung Jawab.

f)

Menjunjung tinggi Harga Diri.

g)

Berintegritas Tinggi.

h)

Berdisiplin Tinggi.

i)

Berperilaku Rendah Hati.

j)

Bersikap Mandiri.

k)

Bersikap Profesional.

Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah : a) Peningkatan penyelesaian perkara b) Peningkatan tertib administrasi perkara c) Peningkatan kualitas SDM d) Peningkatan kualitas hasil pengawasan pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, baik itu pengawasan internal maupun eksternal. e) Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan (access to justice) f)

Peningkatan sarana dan prasarana peradilan

Keenam sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam tahun 2010-2014. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Militer II-09 Bandung mengusulkan program yang dituangkan di dalam DIPA sebagai berikut : a)

Program Peningkatan Manajemen dan Kepemimpinan Peradilan

Militer. b)

Program Peningkatan Area Sumber Daya Manusia.


10

LAKIP 2014 c)

Program

Peningkatan

Kebijakan

Peradilan

dan

Proses

Pengadilan. d) 2)

Program Peningkatan Sarana/Prasarana.

Penetapan Tujuan Sesuai dengan Visi dan Misi di atas, dimana Pengadilan Militer II-09 Bandung harus dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan sebagai berikut : a) Terwujudnya tertib administrasi peradilan dalam melaksanakan TUPOKSI. b) Terwujudnya aparatur peradilan yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi. c) Terwujudnya

pelayanan

hukum

bagi

masyarakat

pencari

keadilan dengan efektif, efisien dan berkualitas d) Terwujudnya

administrasi

Kesekretariatan

yang

dapat

mendukung TUPOKSI Pengadilan Militer II-09 Bandung. 3)

Program Utama dan Kegiatan Pokok . Untuk mendukung kegiatan pada T.A 2014 Pengadilan Militer II-09

Bandung

didukung

oleh

DIPA

dan

RKA-KL

Tahun

2014

yang

pelaksanaannya mengacu kepada Surat Edara Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor : 0421-1/SEK/KU.01/01/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan di Bawahnya sebagai revisi Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2013, sedangkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dilakukan secara khusus sesuai prosedur keuangan yang berlaku dengan dukungan 2 (dua) DIPA yaitu : a.


(Badan Urusan Administrasi). Sampai Revisi ke IV (terakhir), dengan Pagu sebesar Rp. 3.298.240.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua

Ratus

Empat

Puluh

Ribu

Rupiah),

Realisasi

sebesar

Rp.

3.258.096.355,- (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), Sisa sebesar Rp. 40.143.645,- (Empat Puluh Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) sehingga persentase penyerapan Anggaran 2014 mencapai 99, 29%.


11

LAKIP 2014 Rincian Program dan kegiatan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang sudah dilaksanakan pada tahun 2014 dengan menggunakan DIPA 01 dapat disajikan sebagai berikut : 005.01.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 1066.01 Layanan Perkantoran 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 002 Penyelenggaraan

Operasional

dan

pemeliharaan Perkantoran A. Perawatan Kendaraan Roda 4 B. Perawatan Kendaraan Roda 2 C. Perawatan Inventaris Kantor D. Langganan Daya Dan Jasa E. Konsultasi dan koordinasi. F. Operasional Perkantoran. G. Jasa Kebersihan dan Keamanan. H. Pemeliharaan Gedung Kantor. b.


(Dirjen Badilmiltun). Dengan pagu sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah),-, Realisasi sebesar Rp. 84.400.000,- (delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah),-, Sisa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga persentase penyerapan Anggaran 2014 mencapai 99, 29 %. Rincian Program dan kegiatan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang sudah dilaksanakan pada tahun 2014 dengan menggunakan DIPA 05 dapat disajikan sebagai berikut : 005.05.09 1058

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN Peningkatan Manajemen Peradilan Militer meliputi : -

ATK perkara

-

Uang Makan Terdakwa dan Saksi

-

Pengamanan Sidang

-

Sidang Keliling dan Hakim terbang.

B. Rencana Kinerja Tahunan 2014 Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jalan Soekarno Hatta No.745, Bandung

12

LAKIP 2014

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

TARGET

a.1. Prosentase perkara kejahatan yang

84%

diselesaikan. Peningkatan penyelesaian perkara

1.

2. Prosentase perkara pelanggaran yang

100%

diselesaikan. b. Prosentase sidang keliling yang

10%

diselesaikan. a. Prosentase banding,

Peningkatan tertib

2.

administrasi perkara

berkas kasasi,

yang dan

diajukan PK

yang

100%

disampaikan secara lengkap. b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis. a. Prosentase

pegawai

yang

100%

lulus

mengikuti diklat teknis yudisial Hakim

100%

dan Panitera. Peningkatan kualitas

3.

b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non

SDM

yudisial

administrasi

(Pelatihan keuangan,

teknis Akuntansi

95%

Pemerintah Berbasis Akrual dan SIMAK BMN, Monitoring serta Evaluasi ULP dan LPSE). a. Prosentase Peningkatan kualitas

4.

pengawasan Peningkatan

5.

yang

di-

tindaklanjuti b. Prosentase temuan yang ditindak-lanjuti

pelanggaran

justice)

dipublikasikan

lalin

yang

dapat

ditindaklanjuti.

prasarana peradilan

85%

b. Prosentase proses penyelesaian perkara

c. Prosentase permohonan informasi yang

6.

100%

kejahatan yang dapat dipublikasikan

peradilan (acces to

Peningkatan sarana dan

100%

a. Prosentase proses penyelesaian perkara

aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap

pengaduan

Prosentase

kesesuaian

sarana

100%

100%

dan

95%

prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan dan personil.

C. Penetapan Kinerja Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS 1.

Peningkatan

INDIKATOR

TARGET

a.1. Prosentase perkara kejahatan yang

84%


13

LAKIP 2014 penyelesaian perkara

diselesaikan. 2. Prosentase perkara pelanggaran yang

100%

diselesaikan. b. Prosentase sidang keliling yang di-

10%

selesaikan. a. Prosentase

2.


berkas

banding,

kasasi,

yang dan

diajukan PK

yang

100%

disampaikan secara lengkap. b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis. a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Hakim dan Panitera.

100%

100%

b. Prosentase pegawai yang lulus diklat 3.

Peningkatan kualitas

non

SDM

administrasi

yudisial

(Pelatihan keuangan,

teknis Akuntansi

95%

Pemerintah Berbasis Akrual dan SIMAK BMN, Monitoring serta Evaluasi ULP dan LPSE).

4.

Peningkatan kualitas pengawasan

a. Prosentase

pengaduan

ditindaklanjuti. b. Prosentase temuan yang ditindak-lanjuti a. Prosentase

Peningkatan aksesibilitas prajurit dan 5.

masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

yang

perkara

proses kejahatan

100%

penyelesaian yang

dapat

85%

dipublikasikan. b. Prosentase

proses

penyelesaian

perkara pelanggaran lalin yang dapat

100%

dipublikasikan. c. Prosentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti. Prosentase

6.

100%

kesesuaian

sarana

100%

dan

Peningkatan Sarana dan

prasarana yang ada dengan kebutuhan

Prasarana Peradilan

operasional persidangan dan personil (staf)

95%

pendukungnya.

*****Keterangan Daftar Penetapan Kinerja Tahunan 2014 1.

Peningkatan penyelesaian perkara Sasaran Nomor 1a.1 menargetkan 84% pencapaian penyelesaian perkara

putus sedangkan sisanya 16% diprediksi sebagai sisa perkara dengan memperhatikan indikator tunggakan perkara secara historis berdasarkan tahun Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jalan Soekarno Hatta No.745, Bandung

14

LAKIP 2014 2013. Target penyelesaian perkara juga memperhitungkan target penyelesaian perkara pada Program Kerja Tahun 2014 dibandingkan dengan jumlah perkara rata-rata yang masuk setiap tahun. Sisa perkara terjadi karena merupakan resiko target core business (ciri khas) kinerja lembaga yang tidak bisa dicapai dengan mempertimbangkan sisa perkara desersi inabsentia yang dibutuhkan jangka waktu yang berbeda dengan perkara lainnya. Nomor 1b.2 menargetkan 100% karena perkara pelanggaran lalu lintas dapat dipastikan langsung diputus. Nomor 1b menargetkan 10% karena perkara kejahatan untuk sidang keliling (detasering) yang akan disidangkan tergantung dari perkara yang masuk yang berlokasi di daerah yang direncanakan untuk pelaksanaan sidang keliling. Selain dari itu dipengaruhi alokasi anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling, dimana jumlah anggaran sidang keliling sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima rupiah). 2.

Peningkatan tertib administrasi perkara Sasaran nomor 2a dan 2b menargetkan 100% (merupakan kinerja yang

harus diselesaikan secara tuntas) yaitu berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap serta berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis, untuk kemudian diselesaikan (diminutasi). 3.

Peningkatan kualitas SDM Sasaran nomor 3a menargetkan 100% dan 3b menargetkan 95% karena

peningkatan kualitas SDM dapat berpengaruh dengan indikator utama lainnya seperti dalam penyelesaian perkara sehingga tingkat ketidaklulusan atau ketidakikutsertaan dalam diklat-diklat ditekan seminimal mungkin. 4.

Peningkatan kualitas pengawasan Sasaran nomor 4a dan 4b menargetkan 100%, walaupun pada Tahun 2014

persentasenya tidak dapat teraplikasi karena tidak adanya pengaduan dan tidak ada pemeriksaan baik Badan Pengawas MARI maupun Badan Pemeriksa Keuangan RI. Selain dari itu

juga merupakan upaya mewujudkan good

governance untuk memberikan sanksi kepada jajaran aparatur Pengadilan Militer II-09 Bandung yang melakukan tindakan tercela/menyimpang, reward and punishment. Segala bentuk kesalahan harus segera dibenahi dan dibetulkan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-udangan yang berlaku. Layanan pengaduan di Meja Pengaduan sesuai Nomor 4a sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 26/KMA/SK/XII/2012 tanggal 9 Pebruari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jalan Soekarno Hatta No.745, Bandung

15

LAKIP 2014 5.

Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan

(acces to justice) Sasaran nomor 5a menargetkan 85% dan nomor 5b menargetkan 100% karena merupakan wujud dari transparansi (transparency) Pengadilan Militer II09 untuk dapat diakses setiap produk putusan oleh prajurit dan masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung berdasarkan dengan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

dan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Target nomor 5c menargetkan 100% karena berkomitmen setiap permohonan informasi mengenai teknis yudisial maupun non teknis yudisial harus dilayani dengan tuntas dan sebaik-baiknya sehingga memberikan kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan akan informasi bagi pemohon, dengan berdasarkan dengan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. 6.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan Sasaran nomor 6 menargetkan 96% karena sudah tersedianya sarana dan

prasarana peradilan dimana gedung yang digunakan sebagai Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung sejak beroperasi sejak tanggal 15 Oktober 2012 berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 46f/SEK/KU.01/9/ 2012 tanggal 28 September 2012 tentang permohonan ijin pindah kantor Pengadilan Militrer II-09 Bandung. Gedung tersebut merupakan gedung inventaris milik Satuan Kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang diresmikan penggunaannya oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. sebagai Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 22 Mei 2013. Hal ini merupakan langkah pendukung strategis untuk mencapai target penyelesaian perkara dimana ada 2 (dua) ruang sidang dengan fasilitas kantor yang memadai.


16

LAKIP 2014

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

1

2 a.1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan.

1.


2. Prosentase perkara pelanggaran yang diselesaikan b . Prosentase sidang keliling

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

2014

2014

2014

3

4

5

84%

93,68%

111,52%

100%

N/A

N/A

10%

6,72%

67,2%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

100%

105.276%

100%

N/A

N/A

100%

N/A

N/A

85%

86,50%

101,76%

100%

N/A

N/A

3

4

5

100%

100%

100%

(detasering) yang diselesaikan a. Prosentase berkas yang diajukan

2.


banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Hakim dan Panitera

3.

Peningkatan

b. Prosentase pegawai yang lulus

kualitas SDM

diklat

non

administrasi

yudisial

(Teknis

keuangan,

SAKPA

dan SIMAK BMN, Monitoring serta Evaluasi ULP dan LPSE). a. Prosentase pengaduan yang

Peningkatan 4.

ditindaklanjuti

kualitas

b. Prosentase temuan yang

pengawasan

ditindaklanjuti

Peningkatan 5.

a. Prosentase proses penyelesaian

aksesibilitas prajurit

perkara kejahatan yang dapat

dan masyarakat

dipublikasikan

terhadap peradilan (acces to justice) 1

b. Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang 2 dapat dipublikasikan c. Prosentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti.


17

LAKIP 2014 Peningkatan Sarana 6.

dan Prasarana

Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan dan

Peradilan

95%

95%

100%

personil (staf) pendukungnya.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Dalam tahun anggaran 2014, Pengadilan Militer II-09 Bandung telah menetapkan 6 (enam) sasaran yang akan dicapai. Keenam sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan semua sasaran telah dicapai dengan baik. SASARAN 1 PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer II-09 Bandung diukur dengan menetapkan 4 (empat) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran teknis yudisial ini, pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut : Target Realisasi Indikator

Capaian

2014

2014

2014

(%)

(%)

(%)

84

93,68

111,52%

100

N/A

N/A

Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

15

6,32

39,50

Prosentase sidang keliling yang diselesaikan

10

6,72%

67,2%

Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan Prosentase perkara pelanggaran lalin yang diselesaikan

Penjelasan Prosentase penurunan tunggakan perkara kejahatan yang diselesaikan

Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan dilihat dari perbandingan antara perkara kejahatan yang diminutasi dan disampaikan ke kesatuan melalui Oditurat Militer dengan jumlah yang diregister.

BULAN

DIREGISTER

SISA 2013 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI

22 10 32 21 17 19

PERKARA KEJAHATAN PERKARA PUTUS/ PUTUSAN DIKIRIM KE OTMIL 22 12 19 13 15

MINUTASI 20 10 17 12 13


18

LAKIP 2014 JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUMLAH

34 18 38 21 21 253

30 22 22 15 27 22 18 237

25 19 20 12 24 19 14 205

Percepatan proses pengolahan penyelesaian perkara sampai dengan persidangan sebagai tugas pokok teknis yudisial adalah merupakan tujuan utama yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan proses pengolahan perkara sejak diterima dari Otmil sampai dengan minutasi perkara. Percepatan proses persidangan yang menjadi bagian utama telah dilaksanakan dengan baik oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung. Hal ini terbukti dari prosentasi putusan yang diregister dan putusan yang telah dikirim ke Otmil sebagai hasil dari persidangan yang telah dilakukan. Jumlah sisa perkara Tahun 2013 sebanyak 22 (dua puluh dua) perkara dan jumlah perkara masuk Tahun 2014 sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) perkara sehingga total perkara Tahun 2014 sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) perkara, dapat diputus sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) perkara sehingga pencapaian realisasinya dapat dihitung sebesar 93,68%. Adapun permasalahan minutasi perkara kejahatan sebanyak 205 (dua ratus lima) perkara dari 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) perkara putus sehingga pencapaian perkara kejahatan yang diminutasi sebesar 86,50%. Meskipun ada 32 (tiga puluh dua) perkara yang belum diminutasi, akan tetapi tetap mejadi prioritas dari Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk menyelesaikannya sampai tuntas pada periode JanuariMaret 2014 sehingga target minutasi perkara kejahatan mencapai 100%. Permasalahan utama dari minutasi ini adalah ketersediaan panitera dari Pengadilan Militer II-09 Bandung yang jumlahnya sampai dengan bulan Desember 2014, hanya memiliki 2 (dua) orang panitera. Namun demikian minutasi perkara kejahatan yang diputus dapat dilaksanakan dan salinan putusan dapat dikirim ke Perwira Penyerah Perkara, Oditur, Polisi Militer, dan Atasan yang Berhak Menghukum, sedangkan kepada Terdakwa atau

Penasihat Hukumnya diberikan atas permintaan (vide

Pasal 196 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penjelasan Prosentase penurunan tunggakan perkara pelanggaran lalu lintas (lalin) yang diselesaikan


19

LAKIP 2014 Prosentase

perkara

pelanggaran

lalin

yang

diselesaikan

dilihat

dari

perbandingan antara perkara pelanggaran lalin yang diminutasi dan disampaikan ke Kesatuan melalui Oditurat Militer dengan jumlah yang diregister.

BULAN SISA 2012 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUMLAH

PERKARA PELANGGARAN/LALU LINTAS PERKARA PUTUS/ DIREGISTER PUTUSAN DIKIRIM KE MINUTASI OTMIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Untuk perkara pelanggaran lalin yang disidangkan biasanya langsung dapat diputus pada saat itu juga kemudian dipublikasi di direktori putusan pada portal www.dilmil-bandung.go.id. Namun pada tahun 2014 ini, tidak ada pelanggaran yang masuk pada Pengadilan Militer II-09 Bandung sehingga perhitungan pencapaian tidak dapat diterapkan (Not Applicable = N/A). Mengenai sisa perkara yang diselesaikan Dimaksud sisa perkara yang diselesaikan disini adalah perbandingan antara sisa perkara yang belum diputus dan diminutasi Tahun 2013 serta kemudian menjadi Program Kerja Tahun 2014 untuk diputus, diminutasi dan disampaikan kepada prajurit/ kesatuan melalui Oditurat Militer. Total jumlah sisa Perkara Tahun 2013 dan jumlah perkara yang masuk Tahun 2014 sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) perkara, dapat diputus sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) perkara sehingga pencapaian realisasinya dapat dihitung sebesar 93,68%. Ada 1 (satu) perkara kejahatan dilimpahkan ke dilmil lain dan 1 (satu) perkara dikembalikan ke Oditurat Militer II-09 Bandung, namun diabaikan penghitungan prosentasenya karena relative sangat kecil. Grafik pencapaian Tahun 2014 sebesar 111,52% diukur dari hasil perbandingan antara target sasaran Tahun 2014 dengan realisasi Tahun 2014. Sedangkan sisa perkara Tahun 2014 sebanyak 15 (lima belas) atau sebesar 6,32% terdiri dari perkara desersi inabsentia yang hanya dapat diputus setelah jangka waktu 6 (enam) bulan atau setelah 3 (tiga) kali panggilan melalui rencana sidang. Hal ini berpengaruh Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jalan Soekarno Hatta No.745, Bandung

20

LAKIP 2014 terhadap tingkat penyelesaian perkara karena perkara desersi

inabsentia

membutuhkan jangka waktu tertentu untuk dapat diputus dan diminutasi dengan menempuh tahapan prosedur penyelesaian perkara sebagaimana Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Selain dari itu ada beberapa perkara yang memerlukan waktu dengan alasan Saksi yang sulit dihadirkan karena beberapa alasan diantaranya sakit, domisili yang jauh dan bahkan sudah pindah alamat sehingga tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sehingga terpaksa persidangan ditunda. Sehingga dapat disimpulkan sisa perkara tahun 2014 telah diselesaikan, salinan putusannya telah disampaikan kepada kesatuan melalui Oditurat Militer II09 Bandung dan berkasnya diminutasi. Pengadilan Militer II-09 Bandung berusaha mencapai penyelesaian perkara minutasi sebanyak 32 (tiga puluh dua) diselesaikan seluruhnya 100% dalam periode Januari-Maret 2014. Penjelasan Prosentase sidang keliling yang diselesaikan Prosentase sidang keliling yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah perkara kejahatan yang diajukan untuk pelaksanaan sidang keliling dengan perkara kejahatan yang masuk. SISA PERKARA

KETERANGAN

JUMLAH PERKARA

TAHUN 2013 +

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

PERKARA

2014

2014

2014

KEJAHATAN MASUK

(%)

(%)

(%)

10

6,72

67,2

TAHUN 2014 Sidang keliling di Karawang

dan

17

253

Bogor

Pada tahun 2014, Pengadilan Militer II-09 Bandung mengadakan 2 (dua) kali sidang keliling yaitu : a)

Pada tanggal 18 September 2014 sampai dengan 19 September 2014

dilaksanakan persidangan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) atas nama Terdakwa Sertu Sartono, Nrp. 3920955430172 di Karawang dengan rencana sidang sebanyak 1 (satu) perkara kejahatan dan diputus 1 (satu) perkara, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah). b)

Pada tanggal 22 September 2014 sampai dengan 26 September

2014

dilaksanakan persidangan keliling di Bogor dengan rencana sidang sebanyak 18 (delapan belas) perkara kejahatan dan diputus 16 (enam belas) perkara, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 24.500.000.,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Total perkara kejahatan yang di tetapkan untuk sidang keliling pada tahun 2014 sebanyak 17 (tujuh belas) perkara. Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jalan Soekarno Hatta No.745, Bandung

21

LAKIP 2014 Tidak semua perkara masuk disidangkan dalam kegiatan Detasering, karena disesuaikan jumlah perkara yang masuk dan telah memenuhi kriteria saja. Dengan perbandingan jumlah perkara kejahatan yang diajukan untuk pelaksanaan sidang keliling dengan perkara kejahatan yang tidak diajukan untuk sidang keliling, maka realisasi pelaksanaan sidang keliling adalah sebanyak 17 (tujuh belas) perkara atau 6,72% dari total jumlah perkara sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) perkara. Dengan demikian jumlah prosentase capaian kinerja kegiatan detasering tersebut mencapai 67,2% dari target yang harus dicapai sebesar 10%. SASARAN 2 PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PERKARA Peningkatan tertib administrasi perkara di Pengadilan Militer II-09 Bandung diwujudkan dengan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR Prosentase

berkas

TARGET 2014

REALISASI 2014

CAPAIAN 2014

(%)

(%)

(%)

100

100

100

100

100

100

yang

diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap Prosentase

berkas

yang

diregister dan siap disidangkan ke Majelis

Penjelasan Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Mahkamah Agung. Tabel Upaya Hukum Perkara Kejahatan Dilmil Bandung Tahun 2014

Upaya Hukum

Jumlah

Dikembalikan Dikembalikan oleh Dilmilti

oleh MA

Banding

37

0

0

Kasasi

36

0

0

Peninjauan Kembali

1

0

0

Perlawanan

0

0

0

74

0

0

Total


22

LAKIP 2014 Dari uraian diatas dapat disimpulkan pencapaian untuk sasaran peningkatan tertib administrasi perkara dengan indikator Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah 100% karena angka pengembalian berkas dari Dilmilti II Jakarta dan Mahkamah Agung karena tidak lengkap adalah 0 (nol). Penjelasan Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis adalah perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan berkas perkara yang disidangkan pada tahun 2014. Tabel Perkara Masuk Pada Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun 2014 PERKARA KEJAHATAN BULAN 1

SISA 2013 JANUARI FEBRUARI

1 MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUMLAH

PERKARA LALU LINTAS

MASUK 2

DIRENSIDKAN 3

22 10 32

15 31

2

3

21 17 19 34 18 38 21 21 253

35 40 59 47 32 37 51 22 15 N/A

BULAN 4

MASUK 5

DIRENSIDKAN 6

4

5

6

MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUMLAH

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JANUARI FEBRUARI

Dari uraian diatas dapat disimpulkan pencapaian untuk sasaran peningkatan tertib administrasi perkara dengan indikator Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis adalah 100% karena setiap perkara yang masuk akan langsung dibuatkan jadwal sidangnya. Setiap sisa perkara bulan lalu akan dirensidkan pada bulan berikutnya dan seterusnya sehingga jumlah perkara dirensidkan tidak bisa dihitung (N/A), terutama perkara desersi inabsentia dirensidkan sampai 3 (tiga) kali pemanggilan sidang walaupun tidak dapat dipungkiri ada juga beberapa perkara yang dirensidkan lebih dari 1 (satu) kali hal ini berkaitan dengan hambatan di lapangan yang sudah dijelaskan di atas.


23

LAKIP 2014 SASARAN 3 PENINGKATAN KUALITAS SDM Peningkatan kualitas SDM di Pengadilan Militer II-09 Bandung diwujudkan dengan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Hakim dan Panitera. Susjabkimil XXII TA. 2014 Pelatihan Teknis Fungsional Calon Wakil Ketua Pengadilan. Pendidikan dan Pelatihan Hakim Berkelanjutan Gelombang II (CJE II) bagi lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia. Pelatihan Teknis Fungsional Panitera/Panitera Pengganti (CRT) Gelombang II. Pelatihan/Bimbingan teknis administrasi Perkara. Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana. Pelatihan Pengiriman eDokumen melalui Komunikasi Data Direktori Putusan. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial : - Pelatihan/Bimbingan teknis administrasi keuangan. - Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Sistem Akuntansi Berbasis. - Monitoring dan Evaluasi ULP dan LPSE.

TARGET 2014

REALISASI 2014

CAPAIAN 2014

(%)

(%)

(%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

100%

105.276%

100%

100% 100%

100%

Penjelasan Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Hakim dan Panitera Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Hakim dan Panitera adalah perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat. A.

Hakim NO.

DIKLAT/ PELATIHAN

PESERTA

LULUS/ BERSERTIFIKAT

KELULUSAN

1.

Bimbingan Kompetensi Tenaga Teknis Hakim Militer Guna Meningkatkan Kualitas Putusan.

2

2

100%


24

LAKIP 2014 2. 3.

4.

5.

6.

B.

Susjabkimil XXII TA. 2014 Pelatihan Teknis Fungsional Calon Wakil Ketua Pengadilan. Penyelenggaraan Kegiatan Judge Advocate General Subject Matter Expert Exchange (JAG SMEE). Bimbingan Teknis Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pendidikan dan Pelatihan Hakim Berkelanjutan Gelombang II (CJE II) bagi lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia.

1

1

100%

1

1

100%

1

1

100%

1

1

100%

2

2

100%

PESERTA

LULUS/ BERSERTIFIKAT

KELULUSAN

2

2

100%

1

1

100%

1

1

100%

2

2

100%

Panitera NO. 1. 2. 3.

4.

DIKLAT/ PELATIHAN Pelatihan Teknis Fungsional Panitera/Panitera Pengganti (CRT) Gelombang II. Pelatihan/Bimbingan teknis administrasi Perkara. Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana. Pelatihan Pengiriman e-Dokumen melalui Komunikasi Data Direktori Putusan

Guna meningkatkan kualitas hakim dan panitera, maka Pengadilan Militer memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para Hakim Militer dan juga Panitera di lingkungan Pengadilan Militer II-09 memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitasnya dengan mengikuti pelatihan teknis yang diadakan oleh Mahkamah Agung c.q. Balitbang Diklat Kumdil MARI, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Pengiriman Hakim dan Panitera tersebut disesuaikan dengan kuota yang diberikan dan juga diberikan kesempatan kepada Hakim dan Panitera terutama yang belum mengikuti diklat serta pelatihan. Pada tahun 2014, telah diadakan beberapa diadakan diklat bagi para hakim dan panitera, dengan prosentasi kelulusan 100%.

Dengan demikian, integritas dan

kompetensi Sumber Daya Manusia terutama Panitera dan Hakim Militer pada pengadilan Militer II-09 Bandung dapat dikatakan berjalan dengan baik. Penjelasan Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial adalah sebagai berikut: 1. Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga

memperoleh

kelulusan/bersertifikat

administrasi keuangan, Akuntansi

Pelatihan/Bimbingan

teknis

Pemerintah Berbasis Akrual dan SIMAK


25

LAKIP 2014 BMN, Monitoring serta Evaluasi ULP dan LPSE, peningkatan kemampuan administrasi perkara dengan jumlah yang mengikuti diklat. 2. Perbandingan antara SDM yang diajukan mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.

Pelatihan/Diklat NO. 1. 2. 3.

DIKLAT/ PELATIHAN Pelatihan/Bimbingan teknis administrasi keuangan. Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan SIMAK BMN. Monitoring serta Evaluasi ULP dan LPSE.

PESERT A

LULUS

KELULUSA N

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

Selain para Hakim dan Panitera, peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi para pegawai adalah menjadi sarana utama guna meningkatkan kualitas SDM dan berimplikasi pada peningkatan pelayanan serta kinerja personil. Pada umumnya para pegawai PNS dan Prajurit TNI berpangkat Bintara ke bawah melaksanakan tugas dan fungsi pendukung (non teknis yudisial). Kegiatan-kegiatan pelatihan bidang administrasi perkara dan Siad Dilmil serta Pelaporan Keuangan SAKPA dan SIMAK BMN, yang diikuti oleh para pegawai yang diadakan baik oleh Mahkamah Agung R.I., Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maupun lembaga lain seperti Dirjen Perbendaharaan Negara dan Kementerian Keuangan. Hal ini sesuai dengan semangat reformasi birokrasi dan juga transparansi terutama dalam bidang keuangan. Hal ini juga sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi yang sedang digalakkan oleh pemerintah menuju pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). Kegiatan yang telah diadakan dan diikuti oleh para pegawai Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagian besar adalah kegiatan dalam bidang keuangan guna mempertahankan kualifikasi laporan keuangan opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion) dari BPK. Dalam tabel di atas terlihat Pengadilan Militer II-09 Bandung telah mengirimkan pegawainya untuk mengikuti Monitoring serta Evaluasi ULP dan LPSE Koordinator Wilayah Jawa Barat. Perhitungan realisasi keikutsertaan personil

staf

Pengadilan

Militer

II-09

Bandung

pada

berbagai

kegiatan

Pelatihan/Diklat sebesar 100% sehingga tingkat pencapaian kinerjanya dapat diukur sebesar 105.276%, dari rencana target sasaran kerja Tahun 2014 sebesar 95%.


26

LAKIP 2014 SASARAN 4 PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN Peningkatan kualitas pengawasan di Pengadilan Militer II-09 Bandung diwujudkan dengan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut : INDIKATOR

TARGET 2014

REALISASI 2014

CAPAIAN 2014

(%)

(%)

(%)

100

N/A

N/A

100

N/A

N/A

Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti Prosentase

temuan

yang

ditindaklanjuti

Penjelasan Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti tidak dapat diaplikasikan (N/A = not available/not applicable) karena pada tahun 2014 tidak ada pengaduan mengenai perilaku aparatur peradilan baik itu teknis yudisial maupun non teknis yudisial yang dilaporkan melalui meja pengaduan Pengadilan Militer II-09 Bandung. Penjelasan Prosentase temuan yang ditindaklanjuti Prosentase temuan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti tidak dapat diaplikasikan (N/A) karena pada tahun 2014 tidak ada kunjungan pemeriksaan dari Badan Pemawas MARI maupun BPK. SASARAN 5 PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCESS TO JUSTICE) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justica) pada Pengadilan Militer II-09 Bandung diwujudkan dengan menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :


27

LAKIP 2014

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

2014

2014

2014

(%)

(%)

(%)

85%

86,50%

101,76%

100

N/A

N/A

100

N/A

N/A

a. Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan b. Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan c. Prosentase

permohonan

in-

formasi yang ditindaklanjuti.

Penjelasan Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan adalah perbandingan proses putusan perkara kejahatan yang sudah diminutasi dan dapat di download di website Pengadilan Militer II-09 Bandung (sesuai SK KMA No. 1-144 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Peradilan) dengan perkara kejahatan yang diputus. PERKARA BULAN

KEJAHATAN

MINUTASI

PUBLIKASI PUTUSAN

PUTUS JANUARI

22

20

20

FEBRUARI

12

10

10

MARET

19

17

17

APRIL

13

12

12

MEI

15

13

13

JUNI

30

25

25

JULI

22

19

19

AGUSTUS

22

20

20

SEPTEMBER

15

12

12

OKTOBER

27

24

24

NOVEMBER

22

19

19

DESEMBER

18

14

14

Dari tabel diatas dapat dilihat total perkara kejahatan yang diputus pada tahun 2014 sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) perkara, sedangkan jumlah perkara yang dipublikasikan ke dalam website Pengadilan Militer sebanyak 205 (dua ratus lima) putusan. Sehingga capaian publikasi putusan sebesar 86,50 % sedangkan sisanya sebesar 13,50 % atau sebanyak 32 (tiga puluh dua) perkara masih dalam proses pengerjaan minutasi dan akan dikejar di Bulan Januari - Maret

2014.

Putusan perkara yang masih dalam proses pengerjaan tersebut diantaranya adalah Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jalan Soekarno Hatta No.745, Bandung

28

LAKIP 2014 perkara-perkara yang diperlukan anonimasi (perkara susila, KDRT, atau yang korbannya (victim) anak), sehingga dibutuhkan usaha dan waktu yang lebih jika dibandingkan dengan perkara biasa yang tidak perlu anonimasi. Penjelasan Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan adalah perbandingan proses putusan perkara pelanggaran lalin yang sudah diminutasi dan dapat di download di website Pengadilan Militer II-09 Bandung (sesuai SK KMA No. 1-144 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Peradilan) dengan perkara pelanggaran lalin yang diputus. PERKARA BULAN

LALU LINTAS

MINUTASI

PUTUS

PUBLIKASI PUTUSAN

JANUARI

0

0

0

FEBRUARI

0

0

0

MARET

0

0

0

APRIL

0

0

0

MEI

0

0

0

JUNI

0

0

0

JULI

0

0

0

AGUSTUS

0

0

0

SEPTEMBER

0

0

0

OKTOBER

0

0

0

NOVEMBER

0

0

0

DESEMBER

0

0

0

Pada tahun 2014 ini, tidak ada pelanggaran yang masuk pada Pengadilan Militer II-09 Bandung sehingga perhitungan pencapaian tidak dapat diterapkan (Not Applicable = N/A).

SASARAN 6 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERADILAN Terselenggaranya pemenuhan sarana dan prasarana pada Pengadilan Militer II-09 Bandung diwujudkan dengan menetapkan 1 (satu) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :


29

LAKIP 2014 INDIKATOR

TARGET 2014

REALISASI 2014

CAPAIAN 2014

(%)

(%)

(%)

95%

95%

100%

Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan dengan kebutuhan operasional persidangan dan personil (staf) pendukungnya.

Penjelasan Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan. Prosentase kesesuaian sarana dengan dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan adalah perbandingan sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan. Kebutuhan operasional persidangan yang menjadi prioritas Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah penambahan ruang sidang. Dengan jumlah perkara masuk berkisar rata-rata 250-310 perkara tiap tahunnya bisa dikatakan Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah salah satu Pengadilan Militer dengan jumlah perkara terbanyak di Indonesia. Kondisi saat ini, Pengadilan Militer II-09 memiliki 2 (dua) ruangan sidang untuk 2 (dua) Majelis Hakim di Gedung Kantor Baru Jalan Soekarno Hatta No. 745 Bandung. Dengan memiliki ruangan sidang dan fasilitas gedung

yang

layak

diharapkan

dapat

meningkatkan

pencapaian

kinerja

penyelasaian perkara pada Tahun 2014 sesuai visi dan misi Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Namun demikian, ada beberapa kebutuhan mengenai sarana dan

prasarana ini diantaranya : pagar besi untuk pengaman belakang dan samping serta perangkat mebeuler baru untuk para personil karena sekarang masih menggunakan mebeuler yang lama. Item (spesifikasi) tersebut telah diajukan ke Biro Perencanaan untuk Tahun Anggaran 2014, tetapi tidak disetujui karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Sampai dengan Desember 2014 tenaga teknis yudisial yang dimiliki Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah 9 (sembilan) orang Hakim Militer dan 2 (dua) orang Panitera.


30

LAKIP 2014

BAB IV KESIMPULAN A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung merupakan tindak lanjut atau respons atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana strategis.

LAKIP Pengadilan Militer II-09 Bandung tahun 2014 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung secara garis besar, Dirjen Badilmiltun, dan tentunya secara khusus Rencana Strategis Pengadilan Militer II-09 Bandung. Indikator Kinerja Utama ditetapkan berdasarkan acuan dari Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan

Peradilan

Indonesia

2010-2035, Mahkamah Agung Republik

Indonesia.

Berdasarkan LAKIP yang telah disusun, pencapaian 6 (enam) sasaran yang ditetapkan pada tahun 2014 (bersumber dari kinerja terealisasi Tahun 2014 dihubungkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2014) dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Sasaran “Peningkatan Penyelesaian Perkara”, rata-rata pencapaiannya adalah 111,52 %. 2. Sasaran “Peningkatan Tertib Administrasi Perkara”, rata-rata pencapaiannya adalah 100 %. 3. Sasaran “Peningkatan Kualitas SDM”, dengan rata-rata pencapaian 105,28%. 4. Sasaran “Peningkatan Kualitas Pengawasan”, tidak dapat dihitung/diaplikasi (N/A) karena tidak ada Surat Pengaduan yang diajukan dan tidak ada kunjungan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawas (Bawas) MARI pada periode Tahun 2014. 5. Sasaran

“Peningkatan

Aksesibilitas Prajurit

dan

Masyarakat

Terhadap

Peradilan (access to justice)”, rata-rata pencapaiannya adalah 101,76 %. 6. Sasaran “Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan”, pencapaiannya adalah 100 %. Sehingga dapat disimpulkan pada tahun 2014, pencapaian kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung bisa dikatakan sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk kedepannya Pengadilan Militer II-09 Bandung akan tetap berusaha mencapai target Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jalan Soekarno Hatta No.745, Bandung

31

LAKIP 2014 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2015-2019 dan Porgram Kerja Tahun Anggaran 2015.

Ke depan, program-program kerja dan pengembangan organisasi Pengadilan Militer II-09 Bandung harus diarahkan pada desain organisasi berbasis kinerja (performance-based organization) dengan tujuan/arah sasaran sesungguhnya menuju organisasi berbasis pengetahuan (knowledge-based organization).

B. Saran-saran

Masukan dan kritik dari berbagai pihak untuk LAKIP Pengadilan Militer II-09 Bandung ini sangat dibutuhkan. Dengan masukan dan kritik diharapkan dapat menyempurnakan lagi penyusunan LAKIP Pengadilan Militer II-09 Bandung di tahun-tahun berikutnya.

Demikian LAKIP Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun Anggaran 2015 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.


32

BAB V LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAKIP 2014

Bab ini terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut :

I.

Struktur Organisasi.

II.

Indikator Kinerja Utama.

III. Rencana Kinerja Tahun 2015.

IV. Matriks Rencana Strategis 2015-2019.

V.

SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


33

LAKIP 2014

LAMPIRAN I


34

KADILMIL Kolonel Chk Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

WAKADILMIL Letkol Chk Parman Nainggolan, S.H.

KATERA Kapten Chk Sukarto, S.H.

KATAUD Dearby T. Peginusa, S.H.

KAURTU TAUD Kasman

KAURDAL TAUD

BAURDAL TAUD

BAURTU TAUD

1. 2. 3. 4.

KAUR MINU

Siti Mariam Dewi Kurniawati Ade Suhara Wina Noviani Fatimah, S.T.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4.

Serma (K) Sari R, S.H. Sertu Dian Irmawan Cahyati Ratnasari Kopda Rudi Setia Bhakti

BAUR MINU

1. 2. 3. 4.

Sri Supiyati Yuana Soebagio Eko Dinno Rinaldy Serka (K) Arnofy W.

MAJELIS HAKIM Kolonel Chk Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Letkol Chk Parman Nainggolan, S.H. Mayor Chk Edi Purbanus, S.H. Mayor Chk Sugiarto, S.H. Mayor Chk (K) Nanik Suwarni, S.H., M.H. Mayor Chk (K) Nunung Hasanah, S.H., M.H Mayor Chk (K) Kus Indrawati, S.H. Mayor Chk Yudi Pranoto Atmojo, S.H.


1. 2. 3.

KAUR MINRADANG

KAUR DOKPUSTAK

BAUR MINRADANG

BAUR DOKPUSTAK

Serka Yayat S., S.H. Priyadi. Sertu Cecep Supriyatna

POKKIMMIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 35

Mayor Chk Edi Purbanus, S.H. Mayor Chk Sugiarto, S.H. Mayor Chk (K) Nanik S., S.H., M.H. Mayor Chk (K) Nunung H., S.H., M.H. Mayor Chk (K) Kus Indrawati, S.H. Mayor Chk Yudi Pranoto Atmojo, S.H.

1. 2.

Muzaenab Suparjan

KAUR MINKU

BAUR MINKU

1. M Maruf, S.E. 2. Taryono, S.E. 3. Dani M. Ahyar

LAMPIRAN II


36

Lampiran II Bab V Lakip Dilmil II-09 Bandung Tahun 2014 INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG No 1

Kinerja Utama Peningkatan penyelesaian perkara


Penjelasan

a.1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan

- Perbandingan antara perkara kejahatan yang diminutasi dengan jumlah perkara kejahatan yang diregister. Dengan turut memperbandingan antara sisa perkara yang diminutasi Tahun 2012 dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan. (Kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama)

2. Prosentase perkara pelanggaran yang diselesaikan

b. Prosentase sidang keliling yang diselesaikan 2


a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

-Perbandingan antara perkara pelanggaran yang diminutasi dengan jumlah perkara pelanggaran yang diregister Perbandingan jumlah perkara kejahatan yang diajukan untuk pelaksanaan sidang keliling dengan perkara kejahatan yang tidak diajukan untuk sidang keliling Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Dilmilti II Jakarta dan Mahkamah Agung.


37

Penanggung Jawab

Sumber Data

Katera, Majelis Hakim

Laporan Bulanan , Laporan Triwulan, Laporan Semester, dan Laporan Tahunan.

Katera

Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.

Katera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

3

4

Peningkatan Kualitas SDM


b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan berkas perkara yang disidangkan

Katera


a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Tipikor, HAM, dan lain-lain dengan jumlah yang mengikuti diklat.

Kadilmil

Laporan Triwulan, Laporan Tahunan,

b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

b.1 Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat Pengadaan Barang dan Jasa,Prajabatan, Diklat Administrasi Keuangan dengan jumlah yang mengikuti diklat.

Kadilmil


b.2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.

Kadilmil


a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Kadilmil

Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat

b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Bawas) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan

Kadilmil

Laporan Tahunan


38

5

6

Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan

- Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan

Perbandingan prosentase proses putusan perkara kejahatan yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Militer II-09 Bandung (Sesuai SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/ I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan) dengan perkara yang diputus.

Katera dan Kataud

- Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran yang dapat dipublikasikan

Perbandingan prosentase proses putusan perkara pelanggaran yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Militer II-09 Bandung (Sesuai SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/ I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan) dengan perkara yang diputus.

Katera dan Kataud

Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan

Perbandingan sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan

Katera dan Kataud


39


Laporan Simak BMN dan Laporan Tahunan

LAMPIRAN III


40

RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015 SATKER : PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG TAHUN ANGGARAN : 2015

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR

1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan

90%

2. Prosentase perkara pelanggaran lalin yang diselesaikan

100%

b. Prosentase sidang keliling yang diselesaikan Peningkatan tertib administrasi perkara


TARGET

6%


100%


100%

a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Hakim dan Panitera

90%


41

b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial (Pengadaan Barang dan Jasa,Prajabatan, Diklat Administrasi Keuangan)


80%

a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100%

b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti 100%




80%

- Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan

100%


95%


42

RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2016 SATKER : PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG TAHUN ANGGARAN : 2016

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR

1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan

90%


100%

b. Prosentase sidang keliling yang diselesaikan Peningkatan tertib administrasi perkara


TARGET

7%


100%


100%

a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Hakim dan Panitera

90%


43

b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial (Pengadaan Barang dan Jasa,Prajabatan, Diklat Administrasi Keuangan)


80%

a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100%

b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti 100%



80%

- Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan

100%



95%

Peningkatan implementasi Siad – Dilmil /Pola Bindalmin

Presentasi perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada = 100%

100%

Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website

100%

Peningkatan pengolahan website demi Presentasi kegiatan Upgrade website yang keterbukaan informasi publik dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku


44

80%

Presentasi kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website


45

95%

PENETAPAN KINERJA TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015 SATKER TAHUN ANGGARAN

: PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG : 2015

SASARAN STRATEGIS Peningkatan penyelesaian perkara



INDIKATOR

TARGET

a.1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan

90%


100%

b. Prosentase sidang keliling yang diselesaikan

6%


100%


100%

a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial hakim dan panitera

90%


46

LAMPIRAN IV


47

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG Tujuan Strategis

1. Peningkatan penyelesaian perkara 2. Peningkatan Tertib Administrasi 3. Peningkatan Kualitas SDM 4. Peningkatan Kualitas Pengawasan 5. Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan 7. Peningkatan implementasi Siad – Dilmil /Pola Bindalmin 8. Peningkatan pengolahan website demi keterbukaan informasi publik

Sasaran Peningkatan penyelesaian perkara


Tahun I (2015) a. 1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan = 90% 2. Prosentase perkara pelanggaran lalin yang diselesaikan = 100% b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan = 100% c. Prosentase sidang keliling yang diselesaikan = 6% a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap = 100%

Tahun II (2016) a. 1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan = 90%

Tahun III (2017) a. 1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan = 90%

2. Prosentase perkara pelanggaran lalin yang diselesaikan = 100% b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan =100% c. Prosentase sidang keliling yang diselesaikan =7% a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap = 100%

2. Prosentase perkara pelanggaran lalin yang diselesaikan = 100% b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan =100% c. Prosentase sidang keliling yang diselesaikan =8% a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap = 100%


48

Tahun IV (2018) a. 1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan = 90% 2. Prosentase perkara pelanggaran lalin yang diselesaikan = 100%

Tahun V (2019) a. 1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan = 90 % 1. Prosentase perkara pelanggaran lalin yang diselesaikan = 100%

b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan =100%

b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan = 100%

c. Prosentase sidang keliling yang diselesaikan =9%

c. Prosentase sidang keliling yang diselesaikan = 10%

a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap = 100%

a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi i dan PK yang disampaikan secara lengkap = 100%





b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis =100% a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial hakim dan panitera=90% b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial (Pengadaan Barang dan Jasa,Prajabatan,Ujian Dinas dan Ujian Penyesuai-an Ijazah) = 80% a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti = 100%

b. Prosentase berkas yang b. Prosentase berkas yang b. Prosentase berkas yang b. Prosentase berkas yang diregister dan siap diregister dan siap diregister dan siap diregister dan siap disidangkan ke Majelis disidangkan ke Majelis disidangkan ke Majelis disidangkan ke Majelis =100% =100% =100% =100% a. Prosentase pegawai yang a. Prosentase pegawai yang a. Prosentase pegawai yang a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial lulus diklat teknis yudisial lulus diklat teknis yudisial lulus diklat teknis yudisial hakim dan panitera =90% hakim dan panitera=90% hakim dan panitera=100% hakim dan panitera=100% b. Prosentase pegawai yang b. Prosentase pegawai yang b. Prosentase pegawai yang b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial lulus diklat non yudisial lulus diklat non yudisial lulus diklat non yudisial (Pengadaan Barang dan (Pengadaan Barang dan (Pengadaan Barang dan (Pengadaan Barang dan Jasa, Prajabatan,Ujian Jasa,Prajabatan,Ujian Jasa,Prajabatan,Ujian Dinas Jasa, Prajabatan,Ujian Dinas dan Ujian Dinas dan Ujian dan Ujian Penyesuaian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah) =80% Penyesuaian Ijazah)=85% Ijazah)=90% Penyesuaian Ijazah)=95% a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti = 100%

b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti =100%


a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti = 100% b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti =100%

- Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan =80% - Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan =100% Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan =95%

- Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan =80% - Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan =100%



Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan =95%




49

a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti = 100%

a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti = 100%


b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti =100% - Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat ii28 dipublikasikan =85% - Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan =100% Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan =95%

a. Prosentasi perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada = 100%

a. Prosentasi perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada = 100%

a. Prosentasi perkara yang a. Prosentasi perkara yang di di upload dengan jumlah upload dengan jumlah perkara yang ada = 100% perkara yang ada 100%

a. Presentasi perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada = 100%

b. Prosentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website = 100 % Peningkatan pengolahan a. Prosentasi kegiatan website demi keterbukaUpgrade website yang an informasi publik dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku = 80 %

b. Prosentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website = 100%

b. Prosentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website = 100 %

b. Prosentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website = 100 %

b. Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website = 100%

a. Prosentasi kegiatan Upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku = 80 %



a. Presentasi kegiatan Upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku = 100 %

b. Prosentasi kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website = 96 %



b. Presentasi kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website = 100 %

Peningkatan implementasi Siad – Dilmil/Pola Bindalmin


30


50

LAMPIRAN V


51

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG Jl. Soekarno Hatta No. 745, Bandung, Telp/Fax (022) 7335265 dan 7335266; Webiste : http//www.dilmil-bandung.go.id, Email : [email protected] SURAT KEPUTUSAN NOMOR : W2-Mil.02/ /Skep/I/2015 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KEPALA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG Menimbang

:

a. Bahwa perlu penunjukan personil sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). b. Bahwa Pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Mengingat

:

1. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Memperhatikan

:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Menunjuk dan mengangkat nama-namanya tercantum dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada anggota Pengadilan Militer II-09 Bandung. Dengan catatan : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan/pembetulan seperlunya. Ditetapkan di : B a n d u n g Pada tanggal : Januari 2015 Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Cap/Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk Nrp. 1930005770667 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. 2. 3. 4.

Sekretaris Mahkamah Agung RI. Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI. Kadilmiltama. Kadilmilti II Jakarta.


52

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

Lampiran Surat Keputusan Kadilmil II-09 Nomor : W2-Mil.02/ /Skep/I/2015 Tanggal : Januari 2015

Daftar Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung No.

Nama

Pangkat/Gol

NRP/NIP

Jabatan/Kesatuan

Jabatan Dalam Tim

Ket.

Letnan Kolonel Chk

1930005770667

Kadilmil II-09 Bandung

Ketua

-

1.

Apel Ginting, S.H.,M.H

2.

Sukarto, S.H.

Kapten Chk

2920086871068

Katera

Sekretaris

-

3.

Dearby T Peginusa, S.H.

Kapten Chk

11030011271278

Kataud

Anggota

-

4.

Yayat Sudrajat, S.H.

Serka

21010218101278

Babantera Dilmil II-09 Bandung

Anggota

-

5.

Mudhofar Maruf, S.E.

PNS Gol. III/B

197110191992031002

Staf Urminku

Anggota

-

6.

Taryono, S.E.

PNS Gol. III/A

197907182009121004

Penata Laporan Keuangan

Anggota

-

7.

Dani Mujabul Ahyar.

PNS Gol. II/C

197911282001121003

Staf Taud

Anggota

-

Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung

Cap/Ttd Apel Ginting, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk Nrp. 1930005770667


53

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Recommend Documents