LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2012

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2012

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG Jl. Panji No. 202 Kepanjen Malang Telp (0341) 397200 Faks. (0341) 395786 email. [email protected]

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2012 untuk Kementerian/Lembaga (LAKIP di lingkungan Pemerintah Pusat), yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2012 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2012. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait. Kepanjen, 02 Januari 2013 Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

Drs. H. BAMBANG SUPRIASTOTO,SH.MH NIP. 19590709.199003.1.002

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Ikhtisar Eksekutif

iii

Bab I

Pendahuluan

1

A.

Latar Belakang

1

B.

Tugas dan Fungsi

2

1. Kedudukan

2

2. Tugas Pokok dan Fungsi

3

C.

Struktur Organisasi

5

D.

Sistematika Penyajian

6

Bab II

Bab III

BAB IV

Perencanaan dan Penetapan Kinerja

8

A.

Rencana Strategis Tahun 2010 s/d 2014

8

1. Visi dan Misi

8

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

10

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

12

B.

Rencana Kinerja Tahun 2014

18

C.

Penetapan Kinerja Tahun 2013

19

Akuntabilitas Kinerja

21

A.

Pengukuran Kinerja

21

B.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

22

Penutup

34

A.

Simpulan

34

B.

Saran

35

LAMPIRAN

v

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

v

2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2013

vi

3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014

viii

4. Matriks Rencana Strategis Tahun 2010-2014

ix

5. SK Tim Penyusunan LAKIP PA Kabupaten Malang Tahun 2012

xi

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Agama sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA NO

1.

SASARAN

Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

URAIAN

TARGET

REALISASI

%

1. Prosentase Penyelesaian Perkara 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum 4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan

80 %

83 %

104

43 pkr

43 pkr

100

1725 jam layanan

1725 jam layanan

100

2 kgt

2 kgt

100

iii

2.

Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

3.

Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi

4.

Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien

sidang keliling 5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara 1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. 5. Prosentase penerbitan akte cerai 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak. Prosentase mediasi yang berhasil

Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

95 %

90 %

90

100 %

100 %

100

95 %

90 %

90

100 %

100%

100

80 %

80 %

100

100%

95 %

95

100%

100%

100

95 %

95 %

100

100 %

100 %

100

5%

5%

100

90%

90%

100

Dengan demikian hampir seluruh hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

iv

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Liingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman. Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan tehnis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah. Untuk adanya pengaturan yang lebih konprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undang-undang nomor 4 tahun 2004 teleh diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009.

1

2 Sedangkan untuk Pengadilan Agama, undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim. Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.

B. TUGAS DAN FUNGSI 1. KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di Jl. Panji 202 Kepanjen Malang yang mempunyai yurisdiksi 393 Kelurahan/Desa dari 36 kecamatan, dengan luas wilayah 1.782,05 Km² dan jumlah penduduk 2.602.095 jiwa.

3 2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undangundang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; b. Memberikan

pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan

paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara); d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama; e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama; f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan Hukum

Agama,

pelayanan

riset/penelitian,

pengawasan

terhadap

advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan; g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah. Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka dalam

4 melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standart Operasional Prosedur (SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja sebegai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut : 1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ; 2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ; 3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ; 4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tangung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ; 5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ; 6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun . Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang : 1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ; 2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ; 3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ; 4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ; 5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi ; 6. Tata persidangan ; 7. Penyelesaian perkara melalui mediasi ;

5 8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ; 9. Penyampaian Salinan Putusan ; 10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara; 11. Penembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ; 12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi ; 13. Publikasi putusan ; 14. Pengarsipan berkas perkara ; 15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ; 16. Permohonan Banding ; 17. Permohonan Perkara Kasasi ; 18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ; 19. Penanganan Pengaduan Masyarakat ; 20. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat Administrasi Peradilan Agama.

C. STRUKTUR ORGANISASI Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. 1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. 2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

6 3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. 4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu

oleh

beberapa

orang

Panitera

Pengganti

dan

beberapa

orang

Jurusita/Jurusita Pengganti. 5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris. 6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (orang) Kasubag. Yaitu Kasubag Kepegawaian, Kasubag. Keuangan, dan Kasubag. Umum. 7. Panitera Pengadilan Agama merangkap Sekretaris Pengadilan Agama.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya laporan akuntabiltas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian pencapaian kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam tahun 2012. Capaian kinerja 2012 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2012 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organsisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Kabupaten Malang disusun sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organsisasi dan Sistematika Penyajian. Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan berbagai Rencana Strategis Peradilan Agama untuk periode tahun 2010 s/d 2014 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2013.

7 Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang dikaitkan dengan pertanggungjawabanpublik terhadap pemcapaian sasaran strategis untuk tahun 2012. Bab IV – Penutup – menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2012, dan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 s/d 2014 Mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Mahkamah Agung RI telah mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti tahun 2012 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. 1. Visi dan Misi Visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah “Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung” Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang menetapkan misi-misi sebagai berikut : 1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan; 3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan; 4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat. Atas dasar visi dan missi tersebut di atas maka Mahkamah Agung telah telah mencanangkan Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2035. Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu : 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif. 2. Didukung pengelolaan Anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN. 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.

8

9

4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil. 5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional. 7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif. 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi. 10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern. Dalam pelaksanan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama yaitu : 1. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu. 2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik. 3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik. 4. Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan. 5. Pelayanan Publik yang prima. 6. Implementasi SIADPA Plus sebagai outomasi Pola Bindalmin. 7. “Justice For All” yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). 8. Pengawasan.

10

Kedelapan program tersebut harus diapliksikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan.

2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

3. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menetapkan sasaran strategis sebagai berikut : NO.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

1.


2.


1. Prosentase Penyelesaian Perkara 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum 4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling 5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara 1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi

11

3. 4.

Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien

putusan perkara. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. 5. Prosentase penerbitan akta cerai 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak. Prosentase mediasi yang berhasil Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

INDIKATOR KINERJA UTAMA NO.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TARGET

1.

80 % 43 perkara

3.

1. Prosentase Penyelesaian Perkara 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum 4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling 5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara 1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. 5. Prosentase penerbitan akta cerai 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak. Prosentase mediasi yang berhasil

4.


2.

1725 Jam Layanan

2 kegiatan

95% 100% 95% 100% 80% 100% 100% 95% 100% 5% 90%

12

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Pengadilan Agama Kabupaten Malang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya

akuntabilitas

(pertanggungjawaban).

Melalui

keterbukaan

(transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai wujud dari prinsip keterbukaan tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan

Surat

Keputusan

Mahkamah

Agung

Nomor

:

144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Layanan Informasi, Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Sebagai

tindak

lanjut

dari

Surat

Keputusan

Nomor

:

1-

144/KMA/SK/20011 tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menyediakan meja informasi dan meja pengaduan. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya.

13

Bahwa berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka tiap-tiap lembaga Negara yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan publik. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut sebaik-baiknya, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menyusun standar pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan surat keputusan Ketua

Pengadilan

Agama

Kabupaten

Malang

Nomor

:

W13-

A35/128/OT.01.3/SK/I/2012 tanggal 2 Januari 2012. Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut disusun berdasarkan

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI.

Nomor

:

026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012. Dalam Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut telah diatur Standar Pelayanan Perkara Permohonan, Standar Pelayanan Perkara Gugatan, Standar Pelayanan Gugatan Kelompok (Class Action), Standar Pelayanan Administrasi Persidangan. Dengan adanya standar pelayanan peradilan pada pengadilan agama tersebut diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan. Sesuai pula dengan perkembangan Tehnologi Informasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memiliki web site dengan alamat : www.pamalangkab.go.id yang dapat diakses oleh masyarakat pencari keadilan maupun oleh masyarakat pemerhati pengadilan. Sesuai dengan standar yang diharapkan Mahkamah Agung RI. Maka menu yang ada di website Pengadilan Agama Kabupaten Malang (www.pamalangkab.go.id) telah disesuaikan dengan standar tersebut yaitu berisi menumenu sebagai berikut : A. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan A.1. lnformasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan

14

A.1.1. Profil pengadilan a. Fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan; b. Struktur organisasi pengadilan c. Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi pengadilan (ket: situs resmi diganti dengan alamat email) d. Daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan e. Profil singkat pejabat Struktural f. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK A.1.2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan. A.1.3. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya. A.1.4. Agenda sidang pada pengadilan tingkat pertama (khusus untuk pengadilan tingkat pertama). A.2. lnformasi yang Berkaitan dengan Hak Masyarakat A.2.1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan: a. Hak mendapat bantuan hukum; b. Hak atas biaya perkara cuma-cuma; c. Hak-hak pokok dalam proses persidangan. A.2.2. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai. A.2.3. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai A.2.4. Tata

cara

memperoleh

pelayanan

informasi,

tata

cara

mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi; A.2.5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi; A.2.6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.

15

A.3. lnformasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan, dan Kinerja Pengadilan A.3.1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Nama program dan kegiatan b. Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan /atau alamat yang dapat dihubungi c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar isian Penggunaan Anggaran (DIPA). A.3.2. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) A.3.3. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Rencana dan laporan realisasi anggaran b. Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku A.3.4. Ringkasan daftar aset dan inventaris A.3.5. lnformasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait A.4. lnformasi Laporan Akses lnformasi A.4.1. Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Jumlah permohonan informasi yang diterima b. Waktu

yang

diperlukan

dalam

memenuhi

setiap

permohonan c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak

16

d. Alasan penolakan permohonan informasi A.5. Informasi Lain A.5.1. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor pengadilan (ket. Diganti dengan informasi terkait dengan pengunjung website) "Data Pengunjung ada di kiri bawah Menu" B. Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Mahkamah Agung C. lnformasi yang Wajib Tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik C.1. Umum : Seluruh Informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh pengadilan dan MA sebagaimana dimaksud bagian II.A dan II.B di atas 2 C.2. lnformasi tentang Perkara dan Persidangan C.2.1. Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik

yang

berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi) C.2.2. lnformasi dalam Buku Register Perkara - selengkapnya liat di menu-menu perkara C.2.3. Data statistik perkara, antara lain: jumlah dan jenis perkara C.2.4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara C.2.5. Laporan penggunaan biaya perkara C.3. lnformasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan C.3.1. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran

yang

ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjutnya C.3.2. Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik (misalnya sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik) C.3.3. Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan

17

C.3.4. inisial nama dan unit / satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan C.3.5. Putusan Majelis Kehormatan Hakim C.4. lnformasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian C.4.1. Peraturan MA, Keputusan Ketua dan wakil Ketua MA, Surat Edaran MA yang telah disahkan atau ditetapkan. C.4.2. Naskah seluruh peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA dan Surat Edaran MA Yang telah disahkan atau yang ditetapkan yang mengikat dan atau berdampak penting bagi publik, sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal dokumen tersebut memang dipersiapkan. b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan, pekutusan dana kebijakan tersebut, dalam hal tersedia; c. risalah rapat dalam proses pembentukan peraturan, keputusan dan kebijakan tersebut dalam tahap setelah draft awal sudah disiapkan didiskusikan lebih awal; d. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan e. Tahap kewenangan dalam peraturan perundang-undangan. C.4.3. Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan. C.4.4. Rencana strategis dan rencana kerja pengadilan C.4.5. Daftar serta hasil - hasil penelitian yang dilakukan C.4.6. lnformasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum C.5. lnformasi tentang organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan C.5.1. Pedoman pengelolaan organisasi administrasi, personel dan keuangan pengadilan. C.5.2. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.

18

C.5.3. Profil hakim dan pegawai yang meliputi: a. nama; b. riwayat pekerjaan; c. posisi; d. riwayat pendidikan; e. Penghargaan yang diterima (apabila ada). C.5.4. Data Statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan penyebaran hakim dan pegawai C.5.5. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya C.5.6. Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya, C.5.7. Surat-menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia. C.5.8. Agenda kerja pimpinan pengadilan atau satuan kerja. C.6. lnformasi lain a. Penggunaan Bahasa lnggris b. Penggunaan bahasa asing non Inggris B. RENCANA KINERJA TAHUN 2014 No. 1.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Terwujudnya 1. Prosentase Jumlah Penyelesaian penyelesaian perkara Perkara yang sederhana, tepat 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat waktu, transparan Miskin dan Terpinggirkan yang dan akuntabel diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum 4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling 5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara

Target 80 % 43

1725

2

95% 100 % 95 %

19

2.

3.



1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. 5. Prosentase penerbitan akta cerai 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak. 1. Prosentase mediasi yang berhasil

100 % 80 % 100 % 100 % 95 % 100 % 5%

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja ini berupa tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2013.

TABEL PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG TAHUN 2013 No. 1.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Terwujudnya 1. Prosentase Jumlah Penyelesaian penyelesaian perkara Perkara yang sederhana, tepat 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat waktu, transparan Miskin dan Terpinggirkan yang dan akuntabel diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum 4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling 5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara

Target 80 % 43

1725

2

95 % 100 % 95 %

20

2.

3.



1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. 5. Prosentase penerbitan akta cerai 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak. 1. Prosentase mediasi yang berhasil

100 % 80 % 100 % 100 % 95 % 100 % 5%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Kab. Malang tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengkuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA NO

1.

2.

SASARAN


Terselesaikann ya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

URAIAN

TARGET

REALISASI

%

1. Prosentase Penyelesaian Perkara 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum 4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling 5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara 1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses

80 %

83 %

104

43 pkr

43 pkr

100

1725 jam layanan

1725 jam layanan

100

2 kgt

2 kgt

100

95 %

90 %

90

100 %

100 %

100

95 %

90 %

90

100 %

100%

100

80 %

80 %

100

100%

95 %

95

21

22

administrasi putusan perkara.

3.


4.

Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien

4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. 5. Prosentase penerbitan akte cerai 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak. Prosentase mediasi yang berhasil


100%

100%

100

95 %

95 %

95

100 %

100 %

100

5%

8,5%

170

90%

90%

100

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA. Capaian kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat dijelaskan sebagai berikut : Dalam tahun anggaran 2012, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 15 (lima belas) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa 15 (lima belas) indikator kinerja yang telah dapat dicapai dengan hasil baik.

23

SASARAN 1: Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel 1. Prosentase Penyelesaian Perkara. Indikator Kinerja Prosentase Penyelesaian Perkara

Target

Realisasi

%

80 %

83%

104

Perkara yang ditangani tahun 2012 = sisa tahun 2011 + perkara masuk tahun 2012 Perkara yang ditangani tahun 2012 = 1544+ 8.171 = 9.715 perkara Perkara yang diputus tahun 2012 = 8.077 perkara Realisasi = 8.077/9.715 x 100 = 83% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 83/80 x 100 = 104 % Sisa Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2011 adalah sebanyak : 1.544 perkara sedangkan perkara yang diterima adalah sebanyak 8.171 perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebanyak 9.715 perkara. Dalam tahun 2012 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memutus perkara sebanyak 8.077 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2011 dan perkara tahun 2012 adalah 83%. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah melampaui target, yaitu 104 % dari target yang telah ditetapkan. Perlu dijelaskan di sini bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung belum menetapkan berapa target yang ideal untuk prosentase penyelesaian perkara ini. Namun target 80% yang dapat diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah suatu target yang cukup ideal karena Jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah 9.715 perkara kalau ditargetkan harus diselesaikan sedikitnya 80% maka perkara yang harus diputus adalah 80% x 9.715 = 7.772 perkara yang berarti setiap bulan harus dapat memutus perkara sebanyak 7.772 : 12 = 648 perkara. Apabila dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

24

sebanyak 14 orang ( 10 majelis hakim) maka setiap majelis hakim harus dapat memutus perkara sebanyak 65 perkara setiap bulannya. Dengan demikian target 80 % penyelesaian perkara adalah target yang cukup ideal. Adapun tingkat penyelesaian perkara pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : Perkara yang ditangani tahun 2011 = sisa tahun 2010 + perkara masuk tahun 2011 Perkara yang ditangani tahun 2011 = 1.362 + 7.518 = 8.880 perkara Perkara yang diputus tahun 2011 = 7336 perkara Realisasi = 7.518/8.880 x 100 = 84,7 % Realisasi Indikator Kinerja Utama = 84,7/80 x 100 = 106 % Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 mengalami penurunan sebanyak 2%. 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

43 pkr

43 pkr

100

Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu

Alokasi anggaran yang tersedia = 43 perkara x Rp. 300.000,- = Rp. 12.900.000,Perkara miskin yang dilayani = 43 perkara x Rp. 300.000,- = Rp. 12.900.000,Realisasi Indikator Kinerja Utama = 43/43 x 100 = 100% Berdasarkan DIPA Tahun 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan dana prodeo sebanyak 43 perkara @Rp. 300.000,- = Rp. 12.900.000,-. Anggaran ini terserap semua sebanyak 43 perkara x Rp. 300.00,-= Rp. 12.900.000,-. Dengan demikian untuk indiktor kinerja sudah mencapai target, apabila target tersebut didasarkan pada anggaran yang tersedia dalam DIPA, juga target tersebut didasarkan pada apakah seluruh permohonan perkara prodeo telah

25

dilayani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, ternyata seluruh permohonan perkara prodeo telah dilayani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Adapun jumlah perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : Alokasi anggaran yang tersedia = 105 perkara x Rp. 300.000,- = Rp. 31.500.000,Perkara miskin yang dilayani = 59 perkara x Rp. 300.000,- = Rp. 17.700.000,Realisasi Indikator Kinerja Utama = 59/105 x 100 = 56% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 mengalami kenaikan sebanyak 44%.

3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.725 jam layanan

1.725 jam layanan

100

Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan

yang

mendapatkan

layanan Posbakum

Alokasi anggaran yang tersedia = 1.725 jam layanan x Rp. 100.000,- = Rp. 172.500.000,Jam Layanan POSBAKUM bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan = 1.725 jam layanan x Rp. 100.000,- = Rp. 172.500.000,Realisasi Indikator Kinerja Utama = 1.725/1.725 x 100 = 100% Berdasarkan DIPA Tahun 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan dana POSBAKUM sebanyak 1.725 jam layanan @Rp. 100.000,- = Rp. 172.500.000,-. Anggaran ini sudah terserap sebanyak 1.725 jam layanan x Rp. 100.00,-= Rp. 172.500.000,-. Dengan demikian untuk indikator kinerja sudah mencapai target.

26

4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

2 kgt

2 kgt

0

Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang

terpinggirkan

yang

mendapatkan

layanan sidang keliling

Jumlah Alokasi anggaran yang tersedia = Rp. 7.500.000,Jumlah Sidang keliling yang dilaksanakan = 2 kegiatan Realisasi Indikator Kinerja Utama = 2/2 x 100 = 100% Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling 100% (2 kegiatan).

5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. Indikator Kinerja Prosentase

putusan

yang

Target

Realisasi

%

95 %

90 %

90

diunggah

(upload) ke website.

Perkara putus tahun 2012 = 8.077 perkara Putusan yang diupload di website = 7.270 putusan (7.270 /8.077 x 100 = 90%) Realisasi Indikator Kinerja Utama = 90/95 x 100 = 94,7% Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memutus sebanyak 8.077 perkara, sedangkan jumlah putusan tahun 2012 yang diunggah (upload) ke Website Mahkamah Agung RI adalah sebanyak 7.270 perkara atau sebanyak 90%. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini belum mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun jumlah Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : Perkara putus tahun 2011 = 7.336 perkara

27

Putusan yang diupload di website = 6.603 putusan (6.603/7.336 x 100 = 90%) Realisasi Indikator Kinerja Utama = 90/95 x 100 = 94,7% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 tetap. Sebagai wujud dari pelayanan publik, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengupload putusannya ke website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Upload putusan ini telah mendapatkan anugerah sebagai Peringkat Terbaik Pertama 2012 dalam Upload Putusan Terbanyak di Direktori Putusan dengan kategori jumlah perkara antara diatas 3100 ditahun 2011. Sesuai dengan Piagam Penghargaan dari Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor : 162/DJA.1/HM.00/SRTF/IX/2012 tanggal 14 September 2012.

6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi Indikator Kinerja Prosentase Pelayanan Meja Informasi

Target

Realisasi

%

100%

100%

100

Jumlah permohonan informasi = 880 permohonan Jumlah informasi yang dilayani = 880 permohonan Realisasi Indikator Kinerja Utama = 880/880 x 100 = 100% Selama tahun 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melayani sebanyak 880 permohonan informasi melalui meja informasi yang tersedia di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Seluruh permohonan informasi ini telah dapat dilayani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target yaitu 100%. Dalam pelaksanaan pelayanan publik dan meja informasi, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mendapatkan anugerah sebagai Juara Keempat Pelayanan Publik dan Meja Informasi 2012 dalam kategori Pengadilan Agama

28

kelas 1B dengan Piagam Penghargaan dari Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor : 101/DJA.1/HM.00/SRTF/IX/2012 tanggal 14 September 2012.

7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara Indikator Kinerja Prosentase Minutasi Berkas Perkara

Target

Realisasi

%

95%

100%

105%

Jumlah perkara putus = 8.077 perkara Jumlah putusan yang telah diminutasi = 8.077 perkara Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/95 x 100 = 105% Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara yang telah diminutasi, dijahit dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan Agama sebagai pengaman. Dari jumlah putusan sebanyak

8.077 perkara, Pengadilan Agama

Kabupaten Malang pada tahun 2012 telah dapat menyelesaikan minutasi berkas perkara sebanyak 8.077 berkas perkara, yang berarti indikator kinerja telah memenuhi target yaitu realisasi 100 %. SASARAN 2 : Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel. 1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. Indikator Kinerja Prosentase proses administrasi penerimaan perkara

Jumlah perkara diterima = 8.171 perkara

Target

Realisasi

%

100%

100%

100

29

Jumlah penyelesaian administrasi perkara diterima = 8.171 perkara Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama

Kabupaten Malang

adalah sebanyak 8.171 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu mulai dari menerima surat gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku jurnal dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara. Dengan demikian untuk indikator telah mencapai target yaitu 100 %.

2. Prosentase proses pemeriksaan perkara. Indikator Kinerja Prosentase proses pemeriksaan perkara

Target

Realisasi

%

80 %

92 %

115

Jumlah perkara diterima = 8.171 Jumlah perkara diperiksa = 7.586 (7.586/8.171 x 100 = 92%) Realisasi Indikator Kinerja Utama = 92/80 x 100 = 115% Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebanyak 8.171 perkara. Sebanyak 7.586 perkara telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama sedangkan sebanyak 439 perkara belum diperiksa oleh Majelis Hakim karena baru dapat diperiksa pada tahun 2013, dan perkara ini adalah perkara yang diterima di akhir tahun 2012. Prosentase perkara yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah 115 % yang berarti untuk indikator ini telah melampaui target, yaitu 115 % dari target yang telah ditetapkan.

30

3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

100%

100%

100

Prosentase proses administrasi putusan perkara

Jumlah perkara diputus = 8.077 perkara Jumlah penyelesaian administrasi perkara diputus = 8.077 perkara Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat memutus perkara sebanyak 2.808 perkara. Seluruh proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu mulai dari memasukkan dalam buku jurnal dan menutup buku jurnal dan dan memasukkan dalam induk keuangan perkara, menerimakan sisa panjar biaya perkara kepada para pihak dan memasukkan dalam buku register perkara, yang berarti Prosentase proses administrasi putusan perkara telah mencapai target yaitu 100%.

4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Prosentase proses penyampaian salinan

100%

100%

100

putusan kepada para pihak Jumlah perkara yang diputus = 8.077 perkara Jumlah salinan putusan yang disampaikan = 8.077 perkara Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100%

Berdasarkan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

31

Dalam tahun 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memutus perkara sebanyak 8.077 perkara. Seluruh perkara ini telah disampaikan salinannya kepada para pihak. Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target yaitu 100%.

5. Prosentase penerbitan akta cerai Indikator Kinerja Prosentase penerbitan akta cerai

Target

Realisasi

%

95 %

100 %

105

Jumlah cerai talak yang telah diikrarkan = 2.217 perkara = 4.434 akta cerai untuk suami/isteri. Jumlah cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap = 4.347 perkara = 8.694 akta cerai untuk suami/isteri. Jumlah akta cerai yang diterbitkan = Akta Cerai sebanyak 6.564 perkara perceraian = 13.128 akta cerai untuk suami/isteri. Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/95 x 100 = 105% Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2012 telah dapat memutus perkara cerai gugat sebanyak 4.347 dan cerai talak sebanyak 2.217 Perkara cerai gugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebanyak 4.347 dan telah diterbitkan akta cerai sebanyak 8.694 akta cerai untuk suami/isteri. Sedangkan putusan cerai talak yang telah diikrarkan adalah sebanyak 2.217 dan telah diterbitkan akta cerai sebanyak 4.434 akta cerai untuk suami/isteri. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah melampaui target, yaitu 105 % dari target yang telah ditetapkan. 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

100 %

87 %

87

Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak

32

Jumlah yang meminta akta cerai = 11.429 akta cerai Jumlah akta cerai yang diserahkan = 11.429 akta cerai Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Dalam tahun 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menerbitkan akta cerai sebanyak 13.128 perkara. Selama tahun 2012 ini ada 11.429 akta cerai yang telah diserahkan kepada para pihak yang datang ke Pengadilan Agama, yang berarti telah 87 % akta cerai telah diserahkan kepada para pihak. Dengan demikian target untuk indikator ini telah mencapai target. Sedangkan untuk akta cerai yang belum diambil oleh para pihak, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memberitahukan kepada para pihak melalui surat untuk mengambilnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

SASARAN 3: Terwujudnya Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Prosentase mediasi yang berhasil Indikator Kinerja Prosentase mediasi yang berhasil

Target

Realisasi

%

5%

5%

100

Jumlah perkara yang dimediasi = 7000 perkara Jumlah mediasi yang berhasil didamaikan = 350 perkara (350/7000 x 100 = 5%) Realisasi Indikator Kinerja Utama = 5/5 x 100 = 100% Perkara yang dimediasi oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebanyak 7000 perkara. Sedangkan jumlah mediasi yang berhasil didamaikan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2012 adalah sebanyak 350 perkara. Prosentase perkara yang berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah 5 % yang berarti untuk indikator ini telah mencapai target, yaitu 100 % dari target yang telah ditetapkan. Adapun jumlah prosentase mediasi yang berhasil pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

33

Jumlah perkara yang dimediasi = 6500 perkara Jumlah mediasi yang berhasil didamaikan = 100 perkara (165/6.500 x 100 = 2,5%) Realisasi Indikator Kinerja Utama = 2,5/5 x 100 = 50% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 mengalami kenaikan sebanyak 50%. SASARAN 4 : Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Internal Yang Efektif Dan Efisien Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti Indikator Kinerja Prosentase

pengaduan

Target

Realisasi

%

80%

80%

100

yang

ditindaklanjuti

Jumlah pengaduan yang diterima = 100 Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = 100 Realisasi Indikator Kinerja Utama = 80/80 x 100 = 100% Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan pengaduan yang ditindaklanjuti 100%.

BAB IV PENUTUP A. SIMPULAN 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2012 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. 2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 3. Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada pencari keadilan, di Pengadilan Agama Kabupaten Malang maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada

Standar Operasional prosedur (SOP)

yang telah

didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor W13-A35/128/OT.01.3/SK/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor : 25/ 2009 tentang Pelayanan Publik. 4. Penyelesaian perkara pada tahun 2012 pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2011 sebanyak 1.544 perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2012 sebanyak 8.171 perkara sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang berjumlah 9.715 perkara, dari jumlah sebanyak 9.715 perkara tersebut telah berhasil diselesaikan sebanyak 8.778 perkara (83,2 %), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2012 sebanyak 1.638 perkara (16.8 %);

34

35

5. Dalam hal pelaksanaan anggaran, pada dasarnya tidak terdapat hambatan dan kendala. B. SARAN Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, agar : 1. Diterbitkan Surat Edaran tentang standarisasi sisa minimal perkara pada akhir tahun; 2. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama Kabupaten Malang kelas IB; 3. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya karena adanya fluktuasi harga; 4. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Agama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi. 5. Meningkatkan pembinaan/ pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas umum.

35

2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2012

No

Kinerja Utama

1


Indikator Kinerja Utama

Penjelasan

Penanggung Jawab

Sumber Data

Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara

Perbandingan antara perkara yang ditangani dengan perkara yang diputus

Ketua/Hakim Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.

Perbandingan antara perkara prodeo yang diterima dengan alokasi anggaran perkara prodeo

Panitera/Sekretaris


Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum

Perbandingan antara perkara yang diterima dengan alokasi anggaran posbakum

Panitera/Sekretaris


Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling

Perbandingan antara jumlah kegiatan sidang keliling yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran

Panitera/Sekretaris


Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.

Perbandingan antara perkara yang diputus dengan upload putusan di website

Panitera/Sekretaris


Prosentase Pelayanan Meja Informasi

Perbandingan antara pemohon informasi dengan jumlah yang dilayani

Panitera/Sekretaris


v

2

3



Prosentase Minutasi Berkas Perkara

Perbandingan antara perkara yang diputus dengan perkara yang diminutasi

Panitera/Sekretaris


Prosentase Proses Administrasi Penerimaan Perkara.

Perbandingan perkara yang diterima dengan penyelesaian administrasi penerimaan perkara

Panitera/Sekretaris


Prosentase Proses Pemeriksaan Perkara

Perbandingan antara perkara yang diterima dengan perkara yang diperiksa

Panitera/Sekretaris


Prosentase Proses Administrasi Putusan Perkara.

Perbandingan antara yang diputus dengan administrasi putusan perkara

Panitera/Sekretaris


Prosentase Proses Penyampaian Salinan Putusan kepada para pihak.

Perbandingan antara perkara yang diputus/diminta para pihak dengan salinan yang diserahkan kepada para pihak

Panitera/Sekretaris


Prosentase Penerbitan Akta Cerai

Perbandingan antara putusan cerai gugat Panitera/Sekretaris yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara cerai talak yang telah diikrarkan dengan akta cerai yang telah diterbitkan


Prosentase Proses Penyampaian Akta Cerai kepada para pihak.

Perbandingan antara akta cerai yang diminta oleh para pihak dengan yang disampaikan

Panitera/Sekretaris


Prosentase mediasi yang berhasil

Perbandingan antara jumlah perkara yang dimediasi dengan yang berhasil didamaikan

Ketua/Hakim Panitera/Sekretaris


vi

4

Terwujudnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien


Perbandingan antara pengaduan yang diterima dengan yang diitindaklanjuti

Ketua/Hakim Pengawas Panitera/Sekretaris

3. Rencana Kinerja Tahun 2014 No. 1.

2.

Sasaran Strategis Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel


Indikator Kinerja

Target

1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum 4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling 5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara 1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. 5. Prosentase penerbitan akta cerai 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak.

80 % 43

vii

1.725

2

95 % 100 % 95 % 100 % 80 % 100 % 100 % 95 % 100 %


3. 4.


Prosentase mediasi yang berhasil

5%


80%

4. Matriks Rencana Strategis 2010 - 2014

Visi

Misi

Tujuan Strategis

Sasaran


MATRIKS RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2010 - 2014 Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung. 1. 2. 3. 4. 1.

Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang; Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan; Meningkatkan pengawasan dan pembinaan; Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan. 2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. 3. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan Indikator Kinerja Th. I Th. II Th. III Th. IV Th. V

1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat viii

(2010)

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

0

105

43

20

50

0

1.920

1.725

1.725

1.725

Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum 4. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 5. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 6. Prosentase Minutasi Berkas Perkara Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel


1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. 5. Prosentase penerbitan akta cerai 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak. Prosentase mediasi yang berhasil Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

ix

95%

95%

95%

95%

90%

95 % 95 %

95 % 95 %

95 % 95 %

95 % 95 %

95 % 95 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

95 % 100 %

95 % 100 %

95 % 100 %

95 % 100 %

95 % 100 %

5%

5%

5%

5%

5%

80%

80%

80%

80%

80%

5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG SURAT KEPUTUSAN Nomor : W13-A35/5100/KU.01/SK/XII/2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2012 Menimbang

: 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2012, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Bahwa berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor : DIPA-005.01.2.604730/2013 tanggal 5 Desember 2012, tersedia anggaran penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengarah, Penanggungjawab, Koordinator, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2012.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. 2. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004. 3. DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : DIPA-005.01.2.604730/2013, tanggal 5 Desember 2012

x

MEMUTUSKAN : Menetapkan Pertama

: : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan susunan sebagai berikut : No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Nama dan NIP

Jabatan

Drs. H. BAMBANG SUPRIASTOTO, S.H., M.H NIP. 19590709 199003 1 002 Drs. H. SUHARDI, S.H., M.H. NIP. 16660627 199303 1 002 AKHMAD MUZERI. S.H. NIP. 19630127 198303 1 001 AGUS AZAM AULIA, S.H., M.H. NIP. 19651124 198903 1 002 ACHMAD FADLILLAH MUCHTAR, S.H., M.H. NIP. 19630807 199403 1 002 NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H. NIP. 19720831 199203 1 001 M. FARIED DZIKRULLAH, S.H. NIP. 19751025 200212 1 001 ALIFAH RATNAWATI, S.H. NIP. 19790401 200904 2 002 WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I., M.H. NIP. 19710101 199703 1 012 Dra. Hj. ARIKAH DEWI RATNAWATI, M.H. NIP. 19680417 199403 2 005 YUSSI CANDRA RUDIANSYAH, S.H., M.H. NIP. 19960119 198703 1 001 HATTA PURNAMARAYA, S.Kom NIP.19830911 200912 1 007

xi

Pengarah Penanggungjawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Kedua

: Tugas Tim adalah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2012.

Ketiga

: Pelaksanaan Keputusa ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kepanjen Pada Tanggal : 28 Desember 2012 Kuasa Pengguna Anggaran,

AKHMAD MUZERI. S.H. NIP. 19630127 198303 1 001

xii

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2012

Recommend Documents