LAMPIRAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR : 18 TAHUN 2015 TANGGAL : 29 MEI 2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 merupakan kesinambungan upaya pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang diamanatkan dalam RPJMD. Tahun 2016 adalah tahun terakhir dari periode RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016. RKPD memuat arah kebijakan pembangunan Flores Timur yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. RKPD tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2016 yang dimulai tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan Undang-undang tersebut antara lain menyebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan akan digunakan sebagai acuan untuk menyempurnakan Renja SKPD; sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara; sebagai Pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dan acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebagaimana diamanatkan dalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan demikian RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik; sebagai pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan untuk menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah. 1.2 Landasan Hukum Peraturan perundangan-undangan yang menjadi landasan penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
RKPD 2016 | I-1
Hal 1 dari 127
Hal 1 dari 127
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu; 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur; 11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur; 16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tengggara Timur Tahun 2016; 17. Peratuan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelarasan Indikator Kinerja Program pada RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016; 18. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penentuan Variabel Lain, Penghitungan Alokasi dan Tata Cara Penggunaan Pagu Wilayah Kecamatan Tahun Anggaran 2016. 1.3 Hubungan antarDokumen Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah antara lain merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu perumusan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 dirumuskan berdasarkan tinjauan berbagai kebijakan perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. RKPD Tahun 2016 merupakan penjabaran dari tahun ke lima RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016. Penyusunan RKPD Kabupaten mengacu pada RKP dan RKPD Provinsi. Selain itu menggunakan Renja SKPD sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD. RKPD merupakan perencanaan tahunan untuk mencapai visi misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD. Penyusunan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016 berpedoman pada RPJP Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi dan RPJMN serta mengintegrasikan RTRW Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027. Selain itu Renstra SKPD juga digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD. Selain sebagai dokumen perencanaan
RKPD 2016 | I-2
Hal 2 dari 127
Hal 2 dari 127
tahunan, penyusunan RAPBD pada tahapan penganggaran, RKPD dijadikan sebagai pedoman utama penyusunan RAPBD. Dengan demikian RKPD merupakan dokumen perencanaan yang strategis dan mempunyai simpul keterkaitan yang kuat antara proses perencanaan dan penganggaran di daerah. Keterkaitan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya yakni RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD, RENJA SKPD dan dokumen penganggaran yakni APBD sebagaimana Gambar 1.1.
Gambar 1.1 Hubungan antara RKPD Kabupaten dengan Dokumen Perencanaan lain RTRWN RPJM Nasional
RPJPN Diacu
RPJPD RTRWD
RKP
Diperhatikan
Diacu
Pedoman Pedoman
RPJM Daerah
Dijabarkan
Pedoman
PWT
RKP Daerah Diacu
Pedoman
RAPBD
APBD
RKA
DPA
Bahan
Bahan
Renstra SKPD
Pedoman
Renja SKPD
Sumber : Dirangkum dari Permendagri No. 54/2010 dan Permendagi No.72/2013
.1.4 Sistematika Dokumen RKPD Sistematika dokumen RKPD sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, hubungan antardokumen, sistimatika RKPD serta maksud dan tujuan. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta memuat penjelasan tentang permasalahan pembangugnan daerah. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Bab ini menjelaskan tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2016 Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran pembangunan serta menguraikan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta arah pembangunan kewilayahan, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak pembangunan daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
RKPD 2016 | I-3
Hal 3 dari 127
Hal 3 dari 127
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2016 Pada Bab ini dijelaskan mengenai perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, SKPD penanggungjawab dan keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta arah pembangunan kewilayahan yang ditetapkan. BAB VI PENUTUP Bab ini menguraikan tentang arahan Kepala Daerah, penegasan dalam menerapkan RKPD, serta arahan bagi SKPD dalam mepedomani RKPD sebagai acuan untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD. 1.5 Maksud dan Tujuan 1.5.1 Maksud Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai acuan dan pedoman pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 baik yang bersumber dari dana APBN, APBD I Provinsi NTT dan APBD II Kabupaten Flores Timur. 1.5.2 Tujuan Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 adalah a. menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, dan perencanaan penganggaran Kabupaten Flores Timur; b. menetapkan pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2016; c. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu baik antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Flores Timur maupun antar wilayah. d. menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Flores Timur, APBD Provinsi dan APBN; e. menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD; f. memudahkan seluruh pemangku kepentingan baik jajaran aparatur pemerintah daerah serta DPRD maupun lembaga-lembaga swasta dan kelompok masyarakat lainnya dalam mencapai tujuan pembangunan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan g. memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
RKPD 2016 | I-4
Hal 4 dari 127
Hal 4 dari 127
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi Aspek Geografi a. Letak, Luas, Batas Wilayah Administrasi dan Kondisi Geografis Kabupaten Flores Timur adalah kabupaten yang terletak antara 080 04’08040’ LS dan 1220 38’-1230 57’ BT. Dengan Luas wilayah seluruhnya 5.983,38 km², terdiri dari luas daratan 1.812,85 km² (31% luas wilayah) yang tersebar pada 3 pulau besar dan 27 pulau kecil serta luas lautan 2.064,65 km² (69% luas wilayah) dan batas-batas wilayah: sebelah utara dengan Laut Flores, sebelah selatan dengan Laut Sawu, sebelah barat dengan Kabupaten Sikka dan sebelah timur dengan Kabupaten Lembata.
Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Flores Timur terdiri dari 19 Kecamatan dan 229 Desa dan 21 Kelurahan. Sebaran Kecamatan, Desa/Kelurahan disajikan dalam (Tabel 2.1). Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Kecamatan Tanjung Bunga mempunyai wilayah 2 paling luas, yaitu 257,57 km , sedangkan jumlah desa yang terbanyak terdapat di Kecamatan Adonara Timur dengan 19 desa dan 2 Kelurahan serta Kecamatan Ile Boleng dengan 21 Desa. Tabel 2.1. Jumlah Desa, dan Luas Kecamatan di Kab. Flores Timur Tahun 2013 Pulau
Kecamatan
1. Wulanggitang 2. Titehena 3. Tanjung Bunga 4. Ile Mandiri 5. Larantuka 6. Demon Pagong 7. Ile Bura 8. Lewolema Pulau Flores Bagian Timur 9. Solor Barat 10. Solor Timur 11. Solor Selatan Pulau Solor 12. Adonara Barat 13. Wotan Ulumado 14. Adonara Timur 15. Ile Boleng 16. Witihama 17. Klubagolit 18. Adonara Tengah 19. Adonara Pulau Adonara Flores Timur
Desa 11 14 16 8 2 7 7 7 72 14 17 7 38 18 12 19 21 16 12 13 8 119 229
Kelura han 18 -
18 1 1 2 2 21
Luas Daerah Area (Km²) 255,85 154,84 257,57 72,76 48,91 85,40 118,32 92,84 1.056,49 128,20 66,56 31,85 226,61 79,71 86,31 91,06 49,30 79,43 44,41 42,73 56,80 529,75 1.812,85
Luas (%) 12,46 8,54 14,21 4,01 2,70 4,71 6,53 5,12 58,28 7,08 3,68 1,74 12,50 4,40 4,76 5,02 2,72 4,38 2,46 2,36 3,13 29,23 100
Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, 2014
b. Topografi Bentangan alam Kabupaten Flores Timur merupakan wilayah berbukit dan bergunung. Kondisi alam tersebut ditandai dengan tingkat kemiringan, ketinggian dan tekstur tanah sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.2; 2.3 dan 2.4 berikut ini. RKPD 2016 | II - 1 Hal 5 dari 127
Hal 5 dari 127
Tabel 22. Topografi Kabupaten Flores Timur No 1
Kemiringan/Ketinggian/Tekstur Tanah Luas (Km2) Kemiringan : – 12 % 417, 20 12 – 40 % 799,86 > 40 % 615,79 2 Ketinggian : – 12 m 568,81 100 – 500 m 934,63 > 500m 291,41 3 Tekstur Tanah : Kasar 934,63 Sedang 856,17 Halus 38,56 Sumber : RTRW Kabupaten Flores Timur, Tahun 2007-2027
Tabel 2.3. Luas Daerah Menurut Klasifikasi Kemiringan Kabupaten Flores Timur Klasifikasi Menurut Kemiringan (Ha) Lokasi
Total
0-8% (Datar)
9-15% (Landai)
(Agak Curam)
26-40% (Curam)
(Sangat Curam)
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
4.444
2.978
718
3.849
39.975
51.964
621
1.121
4.544
2.686
13.662
22.634
Flores 3.318 15.767 5.332 20.421 Total 8.383 19.866 10.594 26.956 Sumber : RTRW Kabupaten Flores Timur, 2007-2027
61.846 115.483
106.684 181.282
[1]
Adonara Solor
16-25%
>40%
[7]
Tabel 2.4. Luas Daerah Menurut Klasifikasi Ketinggian Kabupaten Flores Timur Klasifikasi Menurut Ketinggian (Ha) Lokasi Adonara Solor Flores Total
<2m (Datar)
2-10m (Berombak)
2-10m (Bergelombang)
15-50m 50-300m (Berbukit (Berbukit) Sedang)
> 300m (Bergunung)
Total
2.508 1.227 3.871 3.965 40.393 51.964 62 1.639 3.264 1.881 15.229 22.634 1.084 7.208 3.276 472 6.011 33.565 51.616 4.213 10.074 10.411 472 11.857 89.187 126.214 Sumber : RTRW Kabupaten Flores Timur, Tahun 2007-2027
Tabel 2.2, Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Flores Timur memiliki tingkat kemiringan di atas 12%; daerah perbukitan dengan ketinggian rata-rata di atas 100 m, dan memiliki tekstur tanah antara kasar dan sedang. Kondisi wilayah geografis Flores Timur yang demikian dibarengi dengan keadaan iklim yang kering mengakibatkan wilayah Flores Timur rawan bencana longsor dan banjir. c. Geologi Kondisi geologi secara umum di Kabupaten Flores Timur terbentuk dari endapan pantai (aluvial), batuan sedimentasi (undak pantai, batuan RKPD 2016 | II - 2 Hal 6 dari 127
Hal 6 dari 127
gamping tufaan, batuan gamping berlapis, tufa dasitan, batu gamping, formasi bari, formasi naga panda), batuan gunung api (hasil gunung api muda, hasil gunung api tua, batuan gunung api, batuan gunung api tua, formasi kiro), batuan terobosan (granodiroit, batuan terobosan diorit, batuan terobosan andesit dan batuan terobosan dasit). Kabupaten Flores Timur berada dalam jalur gunung api yang masih aktif sebanyak 4 (empat) gunung, yaitu : Gunung Lewotobi Laki-laki dengan ketinggian 1.584 m dari permukaan laut, terletak di Pulau Flores; Gunung Lewotobi Perempuan dengan ketinggian 1.703 m dari permukaan laut, terletak di Pulau Flores; Gunung Leraboleng dengan ketinggian 1.117 m dari permukaan laut, terletak di Pulau Flores; Gunung Ile Boleng dengan ketinggian 1.659 m dari permukaan laut, terletak di Pulau Adonara. Secara morfologi, wilayah Flores Timur tersusun atas 28 (dua puluh delapan) bentuk lahan (lands forms), bahkan sebagian besarnya merupakan wilayah perbukitan yaitu lereng gunung api tidak aktif seluas 48.892 ha atau 27,59% dari luas wilayah kabupaten Flores Timur, dataran alluvial kars seluas 29.687 ha atau 16,75%, dan kaki gunung api aktif seluas 28.969 ha atau 16,24%. Tabel 2.5 Nama, Tinggi, Luas Daerah Bahaya dan Tahun Terakhir Letusan Gunung Berapi Nama Gunung Berapi
01. 02. 03. 04.
Tinggi (m)
(1)
(2)
Lewotobi Laki-laki Lewotobi Perempuan Leraboleng Ile Boleng
1.584 1.703 1.117 1.659
Luas Daerah Bahaya Sementara (Km2) Daerah Ber Bahaya (3) 69,2 68,0 32,7 87,8
Daerah Waspada (4)
Tahun Letusan Terakhir
150,6 136,1 45,7 71,1
(5) 1971 1938 1881 1986
Sumber : BPS, 2014
Selain itu dijumpai pula bentuk lahan lainnya, yaitu lereng gunung api aktif (14.023 ha), dataran kaki gunung api tidak aktif (13.286 ha), gunung api strato tidak aktif (11.676 ha), gunung api strato aktif (7.510 ha), dataran antar gunung api (3.962 ha), gunung api bocca (3.183 ha), medan lava tua (2.959 ha), dataran fluvio gunung api (2.585 ha), medan lava muda (1.800 ha), dataran kaki gunung api aktif (2.745 ha), dataran gunung api (1.308 ha), perbukitan kars tidak berkembang (822 ha). (Lihat Tabel 2.5). Tabel 2.5. Bentuk Lahan Penyusun Kabupaten Flores Timur Bentuk lahan (1) Danau kawah tidak aktif Dataran Aluvial Dataran aluvial kars Dataran aluvial pantai Dataran antar gunung api Dataran fluvio gunung api Dataran gunung api Dataran kaki gunung api aktif Dataran kaki gunung api tidak aktif Gunung api bocca Gunung api strato aktif Gunung api strato tidak aktif Kaki gunung api aktif
Luas Km2 (2) 0,46 6,06 296,87 2,16 39,62 25,85 13,08 27,45 132,86 31,83 75,10 116,76 289,69
Ha (3) 46 606 29.687 216 3.962 2.585 1.308 2.745 13.286 3.183 7.510 11.676 28.969
% Luas (4) 0,03 0,34 16,75 0,12 2,24 1,46 0,74 1,55 7,50 1,80 4,24 6,59 16,35
RKPD 2016 | II - 3 Hal 7 dari 127
Hal 7 dari 127
Luas % Luas Km2 Ha (1) (2) (3) (4) Kawah aktif 0,43 43 0,02 Kawah tidak aktif 6,89 689 0,39 Kerucut gunung api piroklastik 4,17 417 0,24 Kipas fluvio gunung api 4,86 486 0,27 Lagun 0,14 14 0,01 Lereng gunung api aktif 140,23 14.023 7,91 Lereng gunung api tidak aktif 488,92 48.892 27,59 Medan lava muda 18,00 1.800 1,02 Perbukitan kars tidak berkembang 8,22 822 0,46 Perbukitan sisa 5,41 541 0,31 Permukaan planasi 6,33 633 0,36 Rawa air tawar 0,23 23 0,01 Teras sungai erosional 1,17 117 0,07 Medan lava tua 29,59 2959 1,67 Jumlah 1.771,92 177192 100,00 Sumber : Buku Data & Informasi Spasial Sumberdaya Alam Kab.Flores Timur Bentuk lahan
d. Hidrologi Dari segi hidrologi, Kabupaten Flores Timur memiliki 290 mata air yang tersebar di seluruh kecamatan dengan debit antara 0,5–20 liter perdetik. Sumber mata air tersebut umumnya berada pada kawasan hutan. Potensi kawasan hutan lindung yang perlu dijaga terdapat di kecamatan Ile Mandiri, Adonara Tengah, Ile Boleng, Wotan Ulumado, Adonara Timur, Demon Pagong, Ile Bura, Larantuka, Lewolema, Tanjung Bunga, Titehena dan Wulanggitang yang berfungsi melindungi kawasan yang ada di bawahnya dengan luas 27.996,56 Ha. e. Klimatologi Letak geografis Flores Timur tersebut berdampak pada klimatologi yaitu hanya mengalami 2 musim, sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni-September angin bertiup dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya, pada bulan Desember-Maret angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan ini berganti setiap enam bulan setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November. Konsekuensinya Flores Timur menjadi wilayah yang tergolong kering dan selalu terancam bencana kekeringan setiap tahun, karena hanya 4 bulan (Januari-Maret dan Desember) yang keadaannya relatif basah, sedangkan 8 bulan sisanya relatif kering. Berikut ini disajikan data tentang Tekanan Udara, Kelembaban Relatif dan Temperatur Udara tahun 2013. Tabel 2.6. Rata-rata Temperatur Udara, Kelembaban Udara dan Tekanan Udara, Tahun 2013 Bulan
Temperatur Udara (°C)
Kelembaban Udara Relatif (%) Min. Max. 76 91
Min. 19,7
Max. 31
Pebruari
19,1
31
77
Maret
21,9
32,1
April
21,9
32,3
Januari
Tekanan Udara (Nbs) Min. 1 010,8
Max. 1 018,0
91
1 010,8
1 018,6
70
88
1 014,7
1 019,1
66
86
1 007,3
1 012,4
RKPD 2016 | II - 4 Hal 8 dari 127
Hal 8 dari 127
Bulan
Kelembaban Udara Relatif (%) Min. Max. 68 86
Temperatur Udara (°C)
Mei
Min. 22,8
Max. 32,4
Juni
22,3
31,3
70
Juli
20,3
31,2
Agustus
20,4
September Oktober
Tekanan Udara (Nbs) Min. 1 008,0
Max. 1 011,6
88
1 007,8
1 011,8
58
79
1 008,9
1 012,6
31,5
56
79
1 010,8
1 013,8
21,9
32,5
69
73
1 010,1
1 013,8
22,1
33,1
61
75
1 010,1
1 013,4
Nopember
221,5
32,7
67
82
1 006,9
1 011,1
Desember
24,6
33,7
72
88
1 006,8
1 010,0
Sumber: BPS Kab. Flotim, Tahun 2014
Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa di wilayah Flores Timur terdapat empat buah gunung api yang masih aktif yang tersebar di pulau Flores (bagian timur) dan pulau Adonara. Pada satu sisi gununggunung tersebut banyak memberikan kontribusi terhadap tingkat kesuburan tanah, namun pada sisi yang lain menjadi sumber bencana yang setiap saat dapat mengancam yaitu gempa bumi dan letusan gunung berapi. Berdasarkan potensi yang ada maka wilayah Flores Timur merupakan daerah potensial untuk pengembangan bidang pertanian dan pariwisata. Pengembangan pertanian diutamakan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, karena umumnya daerah-daerah dengan ketinggian beragam tersebut mempunyai iklim (suhu) yang cocok untuk berbagai jenis tanaman. Aspek Demografi a. Kepadatan dan Persebaran Penduduk Sampai dengan tahun 2014 jumlah penduduk Flores Timur sebanyak 238.600 orang yang mendiami wilayah seluas 1.812,85. Km2, dengan demikian kepadatan penduduk Flores Timur sekitar 131,62 orang per Km2 dengan kepadatan paling tinggi di Kecamatan Larantuka sebesar 599 orang per km2, sedangkan paling rendah di Kecamatan Tanjung Bunga sebesar 52 orang per km2. Walaupun demikian aksesibilitas antarwilayah masih merupakan faktor penghambat karena kesembilan belas kecamatan tersebut tersebar pada tiga pulau besar yakni pulau Adonara sebanyak 8 kecamatan, pulau Flores (bagian timur) sebanyak 8 kecamatan dan pulau Solor sebanyak 3 kecamatan.
Tabel 2.7. Luas Wilayah, Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sex Rasio dan Kepadatan Menurut Kecamatan, 2014 KECAMATAN
Luas Wilayah 2 (Km )
Jenis Kelamin L
P
Total
Sex Ratio
Jumlah Rumah Tangga
Kepadatan penduduk 2 (jiwa/Km )
Wulanggitang Titehena
255,96 211,7
6.595 5.521
6.714 5.763
13.309 11.284
98,23 95,80
3.192 2.741
52,00 53,30
Ile Bura Tanjung Bunga
48,53 234,55
3.048 6.174
3.407 6.182
6.455 12.356
89,46 99,87
1.426 2.273
133,01 52,68
Lewolema
108,61
3.911
4.117
8.028
94,99
1.791
73,92
RKPD 2016 | II - 5 Hal 9 dari 127
Hal 9 dari 127
KECAMATAN
Luas Wilayah 2 (Km )
Jenis Kelamin L
P
Total
Sex Ratio
Jumlah Rumah Tangga
Kepadatan penduduk 2 (jiwa/Km )
Larantuka
75,91
18.969
19.060
38.029
99,52
8.339
500.97
Ile Mandiri
74,24
4.554
4.819
9.373
94,50
2.068
126,25
Demon Pagong
57,37
2.049
2.277
4.326
89,99
1.187
75,41
Solor Barat
128,2
4.374
5.133
9.507
85,21
2.423
74,16
Solor Selatan
31,58
2.169
2.758
4.927
78,64
1.211
156,02
Solor Timur Adonara Barat Wotan Ulumado
66,56 55,97 75,81
6.093 5.918 4.076
6.933 6.095 4.228
13.026 12.013 8.304
87,88 97,09 96,40
3.552 2.678 2.060
195,7 214,63 109,54
Adonara Tengah
57,99
5.441
5.677
11.118
95,84
2.730
191,72
Adonara Timur
108,94
12.673
14.008
26.681
90,47
6.819
282,91
Ile Boleng
51,39
6.545
7.957
14.502
82,25
4.364
282,19
Witihama
77,97
6.427
7.552
13.979
85,10
4.488
246,29
Klubagolit
45,12
4.905
5.677
10.582
86,40
3.222
234,53
Adonara
46,45
4.834
5.967
10.801
81,01
2.618
232,53
1.812,85
144.276
124,324
238,600
90,89
59.119
131,62
FLORES TIMUR
Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Flotim, 2014
Tabel 2.7. di atas menggambarkan sex ratio penduduk Flores Timur sebesar 90,89. Hal ini berarti jumlah penduduk perempuan 9 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Sex ratio terbesar di Kecamatan Tanjung Bunga, yakni sebesar 99,87 dan terkecil di Kecamatan Solor Barat, yakni sebesar 78,64 yang berarti jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Bunga hampir berimbang antara laki-laki dan perempuan, sedangkan di Kecamatan Solor Barat jumlah penduduk perempuan 32 persen lebih banyak dibandingkan laki-laki. Perbandingan jumlah penduduk perempuan lebih besar dari penduduk laki-laki di hampir setiap kecamatan disebabkan karena banyak tenaga kerja laki-laki mencari kerja di luar daerah bahkan di luar negeri khususnya di Malaysia. Dari total penduduk tersebut, 77,39 persen beragama Katolik, 0,9 persen beragama Kristen Protestan, 21,61 persen beragama Islam dan sisanya kurang dari 0,1 persen beragama Hindu dan Budha. Berdasarkan hasil SP 2010, laju pertumbuhan penduduk Flores Timur per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 1,65 persen. Laju pertumbuhan penduduk ini lebih rendah dibanding laju pertumbuhan penduduk NTT (2,06 persen) namun lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk nasional (1,49 persen). Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk periode 1990-2000, maka laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan yang sangat tajam, yakni mencapai 87,5 persen (Laju Pertumbuhan Penduduk 1990-2000 = 0,88 persen). Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Larantuka (2,97 persen) disusul Adonara Barat (2,22 persen) dan Wotan Ulumado (2,02 persen). Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Solor Selatan (0,25 persen) disusul Solor Timur (0,50 persen) dan Wulanggitang (0,92 persen). b. Penduduk Menurut Kelompok Umur Komposisi penduduk menurut umur dapat memberikan suatu ciri terhadap penduduk, apakah tergolong sebagai penduduk yang RKPD 2016 | II - 6 Hal 10 dari 127
Hal 10 dari 127
produktif atau yang tidak produktif. Komposisi seperti ini dapat menggambarkan pola perilaku sosial ekonomi penduduk. Penduduk yang berumur 0–14 tahun dan yang berumur lebih dari 64 tahun dikategorikan sebagai penduduk yang tidak produktif. Komposisi penduduk menurut umur di Flores Timur dapat disajikan pada Tabel 2.8 berikut ini. Tabel. 2.8. Penduduk Flores Timur Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2014 Laki-laki
Perempuan
L+P
KELOMPOK UMUR
Jumlah
%
Jumlah
%
Jumlah
1
2
3
4
5
6
% 7
00 - 04 05 - 09. 10 - 14.
12.548 16.147 15.942
10,98 14,13 13,95
12.644 14.223 13.564
10,17 11,44 10,91
25.192 30.370 29.506
11 11,5 12,3
15 - 19
10.273
8,99
10.244
8,24
20.517
7
20 -24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44
8.354 6.057 7.988 6.011 6.057
7,31 5,3 6,99 5,26 5,3
6.515 8.417 6.987 9.561 7.049
5,24 6,77 5,62 7,69 5,67
14.869 14.474 14.975 15.572 13.106
6,2 7,2 5,7 7,3 6
45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69
5.714 4.365 4.411 3.977 1.828
5 3,82 3,86 3,48 1,6
7.795 6.316 5.545 4.351 4.103
6,27 5,08 4,46 3,5 3,3
13.509 10.681 9.956 8.328 5.931
5 4,9 4,4 3,5 2,9
70 - 74
2.834
2,48
3.904
3,14
6.738
2
75+
1.783
1,56
3.096
2,49
4.879
3,1
124.324
100
238.600
100
JUMLAH
114.276
100
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2014
Berdasarkan tampilan pada Tabel 2.8 di atas terlihat bahwa terdapat 57,2% penduduk Flores Timur berada pada kelompok umur 15 - 64 tahun, yakni sebanyak 135.987 orang, sedangkan penduduk usia diatas 64 tahun sebanyak 17.564 orang atau 5,0%. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat ketergantungan karena penduduk usia produktif lebih besar dari usia non produktif. Piramida penduduk pada Gambar 2.2 berbentuk expansive (melebar pada kelompok umur muda). Bila dilihat dari kelompok umur produktif, persentase penduduk perempuan usia 15–64 tahun terhadap total penduduk perempuan sebesar 58,54 persen. Bila dibandingkan dengan persentase penduduk lakilaki dalam kelompok umur yang sama, maka persentase penduduk laki-laki usia 15– 64 tahun lebih kecil dibanding penduduk berjenis kelamin perempuan yakni sebesar 55,31 persen. Selain itu proporsi penduduk terbesar terhadap total penduduk baik penduduk RKPD 2016 | II - 7 Hal 11 dari 127
Hal 11 dari 127
laki-laki maupun perempuan menumpuk pada usia 15–64 tahun yakni sebesar 57,2 persen. Hal ini menggambarkan adanya bonus demografi yang tengah dialami Indonesia saat ini. Merujuk pada data BPS pada tahun 2012, secara nasional struktur penduduk Indonesia didominasi penduduk dewasa dan produktif dari segmen umur 25-64 tahun yang mencapai 52,63 persen, usia anak sekolah dari segmen 10-24 tahun mencapai 29,39 persen, balita umur 0-5 tahun di kisaran 10,09 persen, dan lansia 65-75+ mencapai 7,16 persen. Dalam hal ini, bonus demografi pada gelombang pertama di tahun 2010 hingga 2020 terjadi pada segmen penduduk produktif 52,63 persen yang menanggung 1 lansia per 100 penduduk maupun 5 balita per 100 penduduk. Trend positif mengenai bonus demografi sepertinya masih akan berlanjut pada tahun 2020-2030. Pada rentang waktu tersebut, beban ketergantungan penduduk usia anak-anak dan beban ketergantungan penduduk usia tua berada pada posisi paling optimal. Setelah tahun 2030 beban ketergantungan penduduk usia tua akan meningkat sehingga beban ketergantungan total akan naik kembali. Diperkirakan bonus yang dapat disumbangkan oleh penduduk usia kerja akan menjadi makin kecil karena harus menanggung beban ketergantungan penduduk usia tua yang jumlahnya akan makin membengkak. Bonus Demografi adalah bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Bonus demografi yang dialami Indonesia saat ini dikarenakan proses transisi demografi yg berkembang sejak beberapa tahun yg lalu yang dipercepat dengan keberhasilan program KB menurunkan tingkat fertilitas dan meningkatnya kualitas kesehatan serta suksesnya program-program pembangunan lainnya. Bonus demografi menjadi sebuah keuntungan, jika penduduk usia produktif berkualitas. Tetapi sebaliknya akan menjadi bencana ketika penduduk usia produktif dalam kondisi pendidikan rendah, keahlian rendah, serta kondisi kesehatan buruk, yang membuat tidak dapat berproduksi secara optimum. Oleh karena itu perlu peningkatan kualaitas wajib belajar 12 tahun, peningkatan pembinaan pola asuh & tumbuh kembang anak melalui posyandu dan PAUD, peningkatan usaha ekonomi keluarga, serta programprogram produktif lainnya agar bonus demografi tidak menjadi penyebab masalah sosial lainnya akibat tingginya tingkat pengangguran. 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) a. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB menggambarkan total nilai tambah yang tercipta akibat proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Dalam perkembangan dan pertumbuhan PDRB di Kabupaten Flores Timur terlihat adanya perubahan atau pergeseran dalam kontribusi sektor ekonomi terhadap produk daerah sebagai akibat terjadinya pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian (primer) ke sektor industri (sekunder), kemudian kearah sektor jasa-jasa (tersier). Pergeseran atau transformasi sektor ekonomi telah membawa berbagai implikasi. Salah satu implikasi RKPD 2016 | II - 8 Hal 12 dari 127
Hal 12 dari 127
tersebut adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Tabel 2.9 menunjukkan bahwa perkembangan PDRB Kabupaten Flores Timur atas dasar harga berlaku dari tahun 2011-2013 pada semua sektor mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tabel 2.9. PDRB Flores Timur Atas Dasar Harga Berlaku 2011-2013 SEKTOR
2011
Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bangunan/Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa PDRB-ADHB
2012 *)
(Rp.000)
2013**)
Pertumb (%)
545.911.76 12.030.00 16.814.67 5.586.73 57.808.83 94.563.95 138.155.00 84.179.60
604.872.78 13.927.62 18.666.92 6.375.49 61.958.53 220.314.79 154.518.84 93.611.38
673.147.41 16.176.18 20.808.41 7.402.73 68.013.38 250.829.81 170.361.66 105.828.20
11,29 16,14 11,47 16,11 9,77 13,85 10,25 13,05
513.940.69
563.425.96
632.940.40
12,34
1.421.390,78
1.737.672,31
1.924.699,77
12,70
Sumber : BPS Kab. Flores Timur, 2014
Ket. : *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara
Kontribusi di bidang Pertanian masih dominan disusul bidang Jasa serta bidang Perdagangan, Hotel & Restoran. Akan tetapi tingkat pertumbuhan dari sektor pertanian berada dibawah rata-rata pertumbuhan PDRB. Laju pertumbuhan tertinggi pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yakni mencapai 21,15 persen, disusul sektor industri pengolahan sebesar 16,99 persen dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 15,77 persen. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah peningkatan jumlah produksi (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh lapangan usaha serta peningkatan tersebut dipengaruhi oleh perubahan harga yang terjadi setiap tahun. Selanjutnya perkembangan PDRB di Kabupaten Flores Timur atas dasar harga konstan dapat dilihat pada Tabel 2.10. Tabel 2.10. PDRB Flores Timur Atas Dasar Harga Konstan 2011-2013 SEKTOR Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bangunan/ Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa PDRB-ADHK Sumber : BPS Kab. Flores Timur, 2014
2011 214,456.49 4,894.42 6,988.49 2,440.36 21,555.91 79,024.17 69,314.15 30,885.78 224,357.42 653,917.20
2012 *) 222,398.22 5,247.64 7,325.13 2,634.15 21,811.99 83,370.27 73,166,42 32,410.57 236,199,12 684,563.52
2013**) 230,994.94 5,707.86 7,694.35 2,842.07 22,649.42 88,583.16 75,661.24 34,253.56 251,655.75 720,042.35
Ket. : *) Angka Sementara **) Angka Sangat sementara
b. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur dalam tiga tahun terakhir (2010-2012) semakin menurun dan kembali meningkat pada tahun 2013 (Lihat Gambar 2.3). Sektor yang mengalami peningkatan pertumbuhan adalah sektor pertanian, pertambangan, industri, bangunan, perdagangan, keuangan dan jasa. Sedangkan sektor lainnya mengalami penurunan (lihat Tabel 2.11). Kondisi ini sebagai dampak dari semakin stabilnya perekonomian nasional RKPD 2016 | II - 9 Hal 13 dari 127
Hal 13 dari 127
selama periode tersebut. Perkembangan pertumbuhan ekonomi seperti pada Gambar 2.3 menununjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Flores Timur berfluktuatif dalam periode sepuluh tahun terakhir. Bahkan mencapai angka 3,05 persen pada tahun 2009. Akan tetapi dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional selama periode tahun 2013-2014, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Flores Timur akan kembali meningkat. Tabel 2. 11. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Tahun 2011-2013 SEKTOR Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bangunan/ Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa TOTAL
2011 3,25 4,23 6,31 8,45 1,21 6,69 6,77 5,19 6,07 5,06
2012 3,70 7,22 4,82 7,94 1,19 5,50 5,56 4,94 5,28 4,66
2013 3,87 8,77 5,04 7,89 3,84 6,25 3,41 5,69 6,54 5,18
Sumber : BPS, 2014
2. Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Perkembangan pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Flores Timur setiap tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Gambar 2.4. Peningkatan pendapatan per-kapita tersebut mengindikasikan adanya peningkatan daya beli masyarakat. Laju pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 9,5 persen per tahun dalam kurun waktu tahun 2010-2013 tergolong laju pertumbuhan yang cukup tinggi. Walaupun tingkat inflasi berfluktuasi pada periode Sumber Data : BPS,2014 tersebut, tingkat pertumbuhan tersebut relatif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. Laju Inflasi RKPD 2016 | II - 10 Hal 14 dari 127
Hal 14 dari 127
Tingkat inflasi PDRB digambarkan oleh perubahan Indeks Harga Implisit (IHI) dari suatuperiode/tahun terhadap periode/tahun sebelumnya. IHI ini merupakan perbandingan antara PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada periode yang sama. Oleh karena itu IHI lebih menggambarkan perubahan harga yang menyeluruh dari semua kegiatan ekonomi karena inflasi yang digambarkan oleh perubahan IHI ini sudah diwakili oleh semua jenis Indeks Harga seperti Indeks Harga Konsumen (IHK) ataupun Indeks Harga Sembilan Bahan Pokok (IH9BP). Alasannya karena IHI PDRB ini telah menggambarkan inflasi dari semua jenis harga yaitu harga produsen, konsumen, Tabel 2.12. Rata-Rata Perubahan Pertahun Indeks Harga Implisit perdagangan besar (IHI) PDRB Kabupaten Flores Timur 2011-2013 dan jenis harga TAHUN IHI PERUBAHAN lainnya, sesuai sistem 2011 239,94 5,81 yang diberlakukan 2012 *) 253,84 5,79 dalam menilai setiap 2013**) 270,19 6,44 produksi. Sumber : BPS Kab. Flores Timur , 2014 Laju inflasi di Keterangan : *) Angka Sementara, **) Angka sangat Sementara kabupaten Flores Timur selalu berfluktuasi. Faktor eksernal baik skala regional (NTT) maupun nasional sangat berpengaruh pada perkembangan inflasi tersebut. Tahun 2011 laju inflasi berada pada level 5,81, menurun 0,02 point pada tahun 2012 menjadi 5,79. Sejalan dengan semakin stabilnya harga-harga maka pada tahun 2013 laju inflasi turun lagi sebesar 0,65 point menjadi 6,44 (Tabel 2.12). Kelompok pengeluaran yang memberikan andil terbesar terhadap pembentukan inflasi adalah kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yakni sebesar 1,46 persen disusul oleh kelompok bahan makanan sebesar 1,16 persen. Hal ini mengindikasikan adanya dampak dari kebijakan kenaikan harga BBM. 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial a). Angka Melek Huruf Angka melek huruf dalam kurun waktu tahun 2010-2013 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 0,34 persen per tahun. Dengan kata lain angka buta huruf terus menurun dalam kurun waktu tersebut. Gambar 2.5 menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2013, angka melek huruf mencapai 91,55 persen atau angka buta huruf menurun hingga 8,45 persen. Sementara pada periode yang sama rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 7,10 tahun. Hal ini mengindikasikan adanya dampak dari peningkatan sarana-prasarana pendidikan dan program-program peningkatan mutu pendidikan dan Sumber Data : BPS NTT, 2014 tenaga kependidikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. b).Angka Partisipasi Murni (APM) APM merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun dapat dilihat dari indikator angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. APM menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa yang berasal dari Kabupaten Flores Timur dengan jumlah penduduk Kabupaten RKPD 2016 | II - 11 Hal 15 dari 127
Hal 15 dari 127
Flores Timur pada usia sekolah. Tabel 2.13: Perkembangan APM Kab. Flores Timur Tahun 2008–2014 Tingkat Pendidikan
Tahun
SD/MI (%)
2008 93,48
2009 94,88
2010 95.84
2011 96,00
2012 97,75
2013 98,61
2014 92,24
SMP/MTs (%)
76,34
80,38
81.18
85,00
100
89,09
66,34
SMA/MA/SMK (%)
72,54
83,17
84.00
86,00
87
95,23
70,35
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaraga Kab. Flores Timur
APM SD/MI pada Tahun 2014 sebesar 92,24%, menurun 6,37 point dari tahun 2013 yakni sebesar 98,61%. Walaupun demikian, perkembangan APM SD/MI di kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu enam tahun terakhir cukup baik dengan rata-rata pertumbuhan 0,84 persen pertahun. Pada jenjang SLTP, APM SMP/MTs sejak tahun 2008 selalu meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 1,33% dan mencapai angka 100% pada tahun 2012. Sedangkan tahun 2013 menurun lagi menjadi 89,09% dan tahun 2014 menurun lagi menjadi 66,34%. Capaian APM seperti di atas bukan berarti bahwa anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah, akan tetapi dimungkinkan dari kelompok umur tersebut ada yang sudah masuk di jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan untuk SMA/MA/SMK selalu mengalami penurunan. Tahun 2008 mencapai 72,54%, kemudian meningkat menjadi 95,23% pada tahun 2013, kemudiaan menurun menjadi 70,35% pada tahun 2014. (Lihat Tabel 2.13). c). Angka Partisipasi Kasar (APK) APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2008–2014 disajikan pada Gambar 2.6. Dari Gambar 2.6 terlihat bahwa nilai APK baik SD, SMP maupun SMA dari Tahun 2008–2014 berfluktuasi. Hal ini disebabkan oleh jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan baik SD/MI, SMP/MTS, maupun SMA/ MA/SMK pada tahun 2012 dan 2014 semakin banyak yang sesuai dengan usia sekolah (banyak sekolah yang memberlakukan minimal usia sekolah), sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya masih banyaknya siswa yang bersekolah tidak pada usia sekolah. d). Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Angka Kematian Ibu Tingkat kesehatan bayi mengalami peningkatan yang cukup baik dalam dua tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Penurunan angka kematian bayi tersebut menunjukkan bahwa angka kelangsungan hidup bayi semakin tinggi. Kondisi ini mengindikasikan adanya dampak dari program 2H2 center+. Dalam upaya percepatan penurunan kematian bayi, diperlukan keterpaduan lintas program antara lain yaitu Program Pencegahan Penyakit melalui imunisasi pada bayi, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, yaitu peningkatan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif bagi bayi sampai umur enam bulan, dan pemberian makanan pendamping ASI bagi keluarga miskin RKPD 2016 | II - 12 Hal 16 dari 127
Hal 16 dari 127
(Gakin), serta kegiatan Kelompok Pendukung Ibu (KP Ibu) yang memotivasi ibu hamil untuk melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada saat melahirkan sehingga mendorong peningkatan pemberian ASI Eksklusif. Tabel 2.14: Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2013-2014 Uraian 2013 2014 Jumlah Kematian bayi usia dibawah 1 tahun 78 20 Jumlah Kelahiran Hidup 4.412 4.276 AKB 17,7/1000 KH 15/1000 KH AKHB Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Flores Timur
Penurunan jumlah kausus kematian bayi cukup siginfikan sejak adanya program 2H2 center+. Akan tetapi masih dibutuhkan perhatian yang lebih serius berupa kebijakan-kebijakan pendukung program tersebut. Sampai dengan tahun 2013, kasus kematian bayi di kabupaten Flores Timur masih tergolong tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di NTT (lihat Tabel 2.15). Tabel 2.15 Banyaknya Kelahiran dan Kematian Bayi dan Balita Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013 Kelahiran Kabupaten/Kota
Lahir Hidup 1 974 4 867 6 366 7 511 5 124 7 523 3 731 2 347
Lahir Mati 29 88 56 99 91 134 37 42
09. Flores Timur
4 412
10. Sikka 11. Ende
01. Sumba Barat 02. Sumba Timur 03. Kupang 04. Timor Tengah Selatan 05. Timor Tengah Utara 06. Belu 07. Alor 08. Lembata
Kematian Jumlah
Bayi
Anak Balita Balita 2 36 0 21 10 81 0 66 23 124 6 67 0 24 0 54
2 003 4 955 6 422 7 610 5 215 7 657 3 768 2 389
34 21 71 66 101 61 24 54
77
4 489
52
5
57
5 694 4 862
85 91
5 779 4 953
56 64
16 3
72 67
12. Ngada
2 887
51
2 938
33
1
34
13. Manggarai 14. Rote Ndao 15. Manggarai Barat 16. Sumba Tengah 17. Sumba Barat Daya 18. Nagekeo
6 244 2 194 4 718 1 450 5 002 2 808
68 67 108 18 24 50
6 312 2 261 4 826 1 468 5 026 2 858
39 52 78 11 82 34
1 14 10 4 13 0
40 66 88 15 95 34
19. Manggarai Timur
5 317
100
5 417
60
6
66
20. Sabu Raijua 21. Malaka*) 22. Kota Kupang
1 235 ... 8 549
16 ... 22
1 251 ... 8 571
19 ... 43
1 ... 8
20 ... 51
94 815
1 353
96 168
1 055
123
1 178
Jumlah
Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur| Ket: *) Data masih tergabung dengan Kab. Belu
Program peningkatan dan keselamatan ibu bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Angka kematian ibu pada Tahun 2013 ini mengalami Penurunan yang RKPD 2016 | II - 13 Hal 17 dari 127
Hal 17 dari 127
cukup tinggi apabila dibandingkan dengan Tahun 2012. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) terjadi karena adanya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Tabel 2.16: Perkembangan Angka Kematian Ibu Tahun 2013 – 2014 pengenalan tanda Uraian 2013 2014 bahaya dan cara Kab. Flores Timur 136/100.000 KH 94/100.000 KH pencegahan Propinsi NTT 306/100.000 KH 1200/100.000 KH selama Nasional 228/100.000 KH kehamilan, Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Flores Timur dan BPS bersalin dan nifas serta perawatan kesehatan dan cara pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam penanganan kegawatdaruratan. Untuk itu diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader kesehatan untuk pendampingan ibu hamil resiko tinggi dan peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan serta sumber daya manusia sangat diperlukan. Upaya mempercepat penurunan AKI memerlukan keterpaduan lintas program antara lain Program Perbaikan Gizi Masyarakat, khususnya pada ibu hamil melalui pemberian PMT Pemulihan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui penyiapan masyarakat dalam Desa Siaga, Ambulance Desa dan Donor Darah. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 menunjukkan bahwa NTT juga memiliki total Fertility Rate (TFR) yang masih tinggi yaitu 3,3. Hal berarti setiap wanita usia subur di NTT rata-rata berpotensi memilki anak berjumlah 3 sampai 4 orang selama kurun waktu reproduksinya, sedangkan TFR Nasional hanya 2,6. Selain itu, jumlah keluarga miskin di NTT 65,42% dan keluarga yang memiliki anak lebih dari 4 orang sebagian besar berasal dari keluarga miskin yang ada di pedesaan. Tabel 2.17 Jumlah Kelahiran di Kabupaten Flores Timur serta Kematian Ibu dan Anak Menurut Kecamatan, 2012
No
Kecamatan
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Wulang Gitang Titehena Ilebura Tanjung Bunga Lewolema Larantuka Ile Mandiri Demon Pagong Solor Barat Solor Selatan Solor Timur Adonara Barat Wotanulumado
Kelahiran Kematian Ibu Kematian Anak 260 220 122 246 155 737 165 84 161 108 325 259 185
1 1 2 -
2 6 3 2 13 6 3 2 4 13 3 4
RKPD 2016 | II - 14 Hal 18 dari 127
Hal 18 dari 127
No
Kecamatan
14 15 16 17 18 19
Adonara Tengah Adonara Timur Ile Boleng Witihama Klubagolit Adonara
Kelahiran Kematian Ibu Kematian Anak 177 394 277 236 175 198
1 2
11 6 3 5 3
Sumber: BPS Kab. Flores Timur, 2013
Tabel 2.17 menggambarkan sebaran kasus kematian ibu dan anak per kecamatan. Jika dibandingkan dengan jumlah kelahiran maka kecamatan dengan persentase kematian anak tertinggi adalah kecamatan Adonara Tengah dengan jumlah kasus kematian bayi sebanyak 11 dari 177 kelahiran (6,21%) disusul kecamatan Solor Timur dengan 13 kasus kematian bayi dari 325 kelahiran (4,00%). Untuk kecamatan Larantuka walaupun perbandingannya 1,76% (atau 13 dari 737 kelahiran), namun jumlah kematian bayi mencapai 13 kasus perlu mendapat perhatian serius karena kecamatan ini memiliki fasilitas kesehatan yang cukup memadai dibanding kecamatan lain. e). Angka Usia Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tinggi rendahnya Angka Usia Harapan Hidup (UHH) menggambarkan tinggi rendahnya taraf hidup suatu daerah, semakin tinggi Angka Harapan Hidup di suatu daerah maka kondisi kesehatan di daerah tersebut akan semakin baik pula. Sampai dengan tahun 2013, usia harapan hidup orang Floes Timur 68,79 tahun. Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain se-NTT, Flores Timur termasuk enam dari 21 kab/kota yang UHHnya diatas rata-rata 8 NTT. Hal ini menunjukkan dampak dari keberasilan pembangunan di bidang kesehatan dan bidang-bidang pendukung lainnya. IPM adalah indeks komposit dari gabungan 3 (tiga) indikator, yaitu usia harapan hidup, angka melek huruf serta rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. IPM mengukur secara spesifik pencapaian masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, untuk mencapai dan mempertahankan standar kehidupan yang layak. IPM Kabupaten Flores Timur sejak tahun 2009 berada di atas rata-rata IPM kabupaten/kota di NTT, namun masih dibawah rata-rata secara nasional. Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, terutama adanya kendala anggaran, maka upaya meningkatkan IPM tidak dapat dilakukan secara cepat. Sampai dengan tahun 2013, IPM Flores Timur baru mencapai 70,03. Walaupun demikian bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, perkembangan IPM Flores Timur tergolong baik karena dalam kurun waktu 2009-2013 selalu berada diatas rata-rata NTT (lihat Tabel 2.18). Tabel 2.18 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota se-NTT Tahun 2009–2013) Kabupaten/Kota 1. Sumba Barat 2. Sumba Timur
2009
2010
2011
2012
2013
62,90 61,41
63,85 61,80
64.31 62.50
64,88 63,33
65,49 63,80
RKPD 2016 | II - 15 Hal 19 dari 127
Hal 19 dari 127
2009
2010
2011
2012
2013
3. Kupang
65,58
66,00
66.77
67,12
67,74
4. Timor Tengah Selatan
65,28
65,93
66.29
66,61
66,83
5. Timor Tengah Utara
66,95
67,49
67.93
68,57
68,94
6. Belu
63,91
64,34
64.75
65,52
66,24
7. Alor
68,16
68,48
68.92
69,35
69,67
8. Lembata
67,15
67,66
68.07
68,69
69,17
9. Flores Timur 10. Sikka 11. Ende
67,77 67,29 66,59
68,18 67,87 67,11
68.71 68.22 67.58
69,19 68,74 68,08
70,03
12. Ngada
69,01
69,45
70.13
70,63
70,89
13. Manggarai
66,83
67,16
67.81
68,30
68,69
14. Rote Ndao
65,80
66,18
66.61
67,10
67,70
15. Manggarai Barat
64,91
65,33
66.09
66,84
67,38
16. Sumba Barat Daya 17. Sumba Tengah 18. Nagekeo
60,54 59,84 65,97
60,99 60,80 66,31
61.42 61.22 66.59
62,48 61,70 67,23
19. Manggarai Timur
65,02
65,92
66.55
67,06
63,05 62,29 67,93 67,62
20. Sabu Raijua
54,53
55,54
56.12
57,12
57,74
*
*
*
*
57,01
76,94
77,31
77.71
78,37
78,62
66,60
67,26
67.75
68,28
68,77
Kabupaten/Kota
21. Malaka 21. Kota Kupang Nusa Tenggara Timur
Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur
69,18 68,67
Catatan: *) Bergabung dengan Kab. Belu
f. Persentase balita gizi buruk Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Dari Tabel 2.19 terlihat bahwa persentase balita gizi buruk Kabupaten Flores Timur mengalami penurunan sebesar 0,15 point yakni dari 0,85 persen pada tahun 2013 menjadi 0,70 persen pada tahun 2014. Pada periode yang sama, jumlah balita gizi buruk NTT mencapai 4.984 orang dari 347.007 balita yang ditimbang atau mencapai 1,44 persen. Sebagaimana pada Tabel Tabel 2.19: Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2013– 2014 2.20, Uraian 2013 2014 Kecamatan Jumlah Balita Gisi Buruk (jiwa) 149 127 dengan Jumlah Balita 17.498 20.139 persentase balita gizi Prosentase Balita Gisi Buruk (%) 0,85 0,7 buruk Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Flores Timur terbesar adalah kecamatan Ile Bura yakni sebesar 4,21 atau 25 balita dari 594 balita yang ditimbang, disusul kecamatan Demon Pagong sebesar 3,89 persen atau 13 balita dari 334 balita yang ditimbang. Sedangkan kecamatan lain kurang dari 2 persen. Bila dibandingkan dengan capaian Kab/Kota se-NTT, data BPS tahun 2014 menunjukkan bahwa persentase balita dengan status gizi buruk terbesar adalah kabupaten Sabu Raijua yakni sebesar 21,73 persen, disusul kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 14,33 persen dan kabupaten Alor sebesar 14,01, Kabupaten Belu 13,40 persen dan Manggarai Timur 12,63 persen. Sedangkan kabupaten lainnya, termasuk Flores Timur kurang dari 5 persen. Walaupun data tersebut belum menggambarkan kondisi bayi secara keseluruhan karena hanya terdata dari bayi yang ditimbang, namun jumlah bayi dengan ststus gizi buruk dan gizi kurang yang cukup tinggi tersebut mengindikasikan adanya dampak dari kemiskinan dan minimnya pengetahuan keluarga tentang gizi. RKPD 2016 | II - 16 Hal 20 dari 127
Hal 20 dari 127
Tabel 2.20 Persentase Status Gizi Balita Menurut Kecamatan, Thn 2013 No
Kecamatan
1
Wulanggitang
2 3
Titehena Ilebura
4
Balita yang Ditimbang 1.121
Status Gizi Balita Buruk 4
Kurang 342
Baik 725
Lebih 0
834 594
15 25
194 29
605 560
1 0
Tanjung Bunga
1.133
5
307
762
8
5 6
Lewolema Larantuka
645 2.566
6 12
232 291
380 2.250
0 3
7 8
Ile Mandiri Demon Pagong
559 334
8 13
127 163
413 149
1 1
9 10 11 12 13 14
Solor Barat Solor Selatan Solor Timur Adonara Barat Wotan Ulumado Adonara Tengah
735 473 1.260 931 733 835
2 2 4 7 2 11
72 130 453 348 274 188
659 322 806 578 454 637
0 1 0 1 3 1
15
Adonara Timur
1.263
1
27
1.235
0
16
Ile Boleng
1.093
6
198
893
0
Witihama 945 Klubagolit 683 Adonara 761 Jumlah 17.498 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Flotim, 2013
13 0 13 149
362 189 6 3932
562 486 747 13.223
2 1 6 29
17 18 19
Di dalam tujuan pembangunan millennium (MDGs), perbaikan gizi menjadi salah satu indikator dari tujuan pertama yaitu mengatasi masalah kemiskinan dan kelaparan. Pada tujuan pertama MDG, terdapat 3 (tiga) indikator keberhasilan, yaitu peningkatan pendapatan, peningkatan konsumsi energi, dan peningkatan status gizi. Keberhasilan perbaikan gizi merupakan lanjutan dari keberhasilan bidang penyediaan makanan, perubahan perilaku dan peningkatan pengetahuan, perbaikan lingkungan dan penyediaan sarana air bersih, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, serta berbagai faktor determinan lainnya. g). Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dan prosentase kemiskinan Berdasarkan publikasi BPS, garis kemiskinan NTT tahun 2013 untuk perkotaan sebesar Rp. 321.163 belanja per kapita per bulan dan untuk perdesaan sebesar Rp. 234.141. Dengan kata lain, penduduk dengan pendapatan per kapita per bulan dibawah Tabel 2.17 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Angka Kemiskinan angka tersebut tergolong Tahun Penduduk Miskin Garis Kemiskinan Angka Kemiskinan penduduk miskin. 2008 29.000 146.947 12,52 Dengan pendapatan per 2009 24.800 147.023 10,41 kapita (ADHB) 2010 22.400 166.416 9.63 sebesar Rp. 8,091 2011 21.630 185.817 9,12 juta pada tahun 2012 21.900 207.480 9,09 2013, maka ratarata pendapatan 2013 19.600 214.010 8,11 per kapita per Sumber : Kab, Flotim Dalam Angka, NTT Dalam Angka 2014 bulan adalah sebesar Rp. 674.750.- Dengan pendapatan per kapita per bulan tersebut, seharusnya tidak terdapat penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Namun demikian, pola distribusi pendapatan tidaklah merata, sehingga masih RKPD 2016 | II - 17 Hal 21 dari 127
Hal 21 dari 127
terdapat sejumlah penduduk yang belanja per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan, baik di perdesaan maupun perkotaan. Berdasarkan data BPS, penduduk miskin Flores Timur tahun 2013 sebesar 18.600 orang (lihat Gambar 2.9). Pengurangan jumlah penduduk miskin adalah dampak dari kinerja pembangunan di seluruh sektor, karena itu kemiskinan tidak dapat dipahami secara parsial. Karena itu penanganan kemiskinan harus juga bersifat menyeluruh. Dalam kaitan ini perlu diidentifikasi sektor-sektor tertentu yang secara langsung peningkatan kinerjanya akan berdampak pada pengurangan jumlah penduduk miskin. Dilihat dari pengukurannya, garis kemiskinan diukur dari belanja per kapita per bulan. Belanja ditentukan oleh pendapatan, sehingga perlakuan yang diperlukan haruslah memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor yang member dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam hubungan ini, sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, koperasi dan UKM memainkan peranan yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan dalam jangka pendek. h). Kriminalitas (angka kriminalitas yang tertangani) Pemerintah daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang tertangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Angka kriminalitas Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 menurun menjadi 4,80 (data per Desember 2013). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kemanan dan ketertiban semakin tercipta sehingga akan menjadi salah satu pendukung dalam perencanaan pengembangan investasi di Kabupaten Flores Timur. Tabel 2.21 Angka Kriminalitas Tahun 2010 – 2013 Kabupaten Flores Timur Uraian 2010 Jumlah Kriminalitas 567 Tertangani dalam 1 tahun Jumlah Penduduk 232.605 Angka Kriminalitas (%) 24,37 Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur
2011 166
2012 142
2013 143
236.315 7,02
236.315 6,01
297.610 4,80
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum Aspek pelayanan umum menjelaskan tentang kondisi pelayanan umum di Kabupaten Flores Timur sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Salah satu indikator tersebut adalah pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar kepada masyarakat dibutuhkan standar baik jenis dan mutu yaitu Standar Pelayanan Minimal. Capaian SPM tersebut sebagaimana pada Tabel 2.22.
RKPD 2016 | II - 18 Hal 22 dari 127
Hal 22 dari 127
Tabel 2.22 Capain Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Flores Timur Tahun 2014
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET 2014
CAPAIAN 2014
%
1
2
3
4
5
6
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang di tangani Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Pelayanan Nifas Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani. Cakupan Kunjungan bayi Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Pelayanan Anak Balita Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
90% 100%
75,2% 100%
83,56% 100%
95%
98%
103%
100% 100%
95% 99%
95% 99%
87% 100%
89,2% 75,5%
103% 75,5%
70% 100%
89,3% 100%
128% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Cakupan Peserta KB aktif Cakupan pelayanan Kesehatan Dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan Pasien Masyarakat Miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang ditangani penyelidikan epidemiologi < 24 jam
71% 100%
51,2% 87%
72,1% 87%
100%
99,8%
99,8%
100%
80%
80%
100%
0
0
Cakupan Desa Siaga Aktif
60%
66,8%
111,3%
Bidang Kesehatan 1
2
3
4
Pelayanan Kesehatan Dasar
Pelayanan Kesehatan Rujukan
Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Bidang Pendidikan 1
Tersedianya dana pendidikan bagi guru untuk meningkatkan strata pendidikan;
Pendidik PAUD Formal (TK) yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru SDLB yang memenuhi kulaifikasi S1/D-IV Kualifikasi Tutor Program Paket C yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional Kualifikasi Tutor Program Paket A yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional Kualifikasi Tutor Program Paket B yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional Guru SMPLB yang memenuhi kulaifikasi S1/D-IV
125 orang 120 orang
96%
1 orang
2 orang
200%
100 %
100 %
100%
100 %
100 %
100%
100 %
100 %
100%
1 orang
0
0%
RKPD 2016 | II - 19 Hal 23 dari 127
Hal 23 dari 127
NO
SASARAN
INDIKATOR
1
2
3 Jumlah guru yang berkualifikasi S1/D4 Jumlah Guru SDLB Bersertifikasi/Jumlah Guru Jumlah Guru SMPLB Bersertifikasi/Jumlah Guru Jumlah Guru TK Bersertifikasi/Jumlah Guru Jumlah Guru SD Bersertifikasi/Jumlah Guru Jumlah Guru SMP Bersertifikasi/Jumlah Guru Jumlah Guru SMA/SMK Bersertifikasi/Jumlah Guru
2
3 4
Meningkatnya rasio guru yang bersertifikasi;
Meningkatnya pelatihan guru. Menurunnya proporsi penduduk Flores Timur yang buta aksara (angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas);
5
Menurunya proporsi anak usia sekolah yang tidak bersekolah;
6
Meningkatnya APK dan APM pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK
7
Meningkatnya rasio tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan terhadap peserta didik
8
Tersedianya buku-buku pelajaran dan alat peraga pendidikan;
9
Terehabilitasinya ruang kelas yang
TARGET 2014
CAPAIAN 2014
%
4 5 280 orang 402 orang 1 orang 1 orang
6 3,57% 100%
1 orang
0
0
20 orang
16 orang
80%
200 orang 193 orang
96,50%
30 orang
25 orang
83,33%
20 orang
15 orang
75%
125 orang
140 orang
112%
5190 org
6920 org
133,33%
93,83 %
93,88 %
100,05%
Prosentase angka kelulusan SD/MI Prosentase angka kelulusan SMP/MTs
100 % 95 %
100% 98,12 %
100% 103,28%
Prosentase angka kelulusan SMA/MA Prosentase angka kelulusan SMK
96 % 99,40 %
98,44 % 100%
102,54% 100,60%
Angka Melanjutkan Ke SMP Angka Melanjutkan Ke SMA Angka putus sekolah (APS) SD/MI Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Rasio murid SD/MI per kelas Rasio Siswa SMP/MTs per Kelas Rasio Siswa SMA/SMK/MA per Kelas Rasio Siswa SD/MI terhadap Guru Rasio Siswa SMP/MTs terhadap Guru Rasio Siswa SMA/SMK/MA terhadap Guru Jumlah Buku Kepustakaan Jumlah Alat Permainan Edukatif
93 % 92 % 90 orang 80 orang 70 orang
91,68 % 86, 40 % 165 Org 87 Org 68 Orang
98,58% 93,91% 183,33% 108,75% 97,14%
97 %
106,82 %
110,12%
103 %
104, 43%
101,38%
103 %
98, 28 %
95,41%
94 %
98,61 %
104,90%
87 %
89,09 %
102,40%
96 %
95,23%
99,19%
27 31 24 40 36 38
21,53 27,53 21,87 22,67 26,86 22,64
79% 88% 91,12% 56,67% 74,61% 59,57%
271 buah 230 buah
250 buah 200 buah
92,25% 86,95%
1500 buah 77 %
1350 buah 79,64 %
90%
Jumlah Guru yang mengikuti Pelatihan Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak Angka Melek Huruf
Jumlah Buku Referesni dan Buku Teks Pelajaran Prosentase ruang kelas SD/MI/SDLB kondisi baik
103,42%
RKPD 2016 | II - 20 Hal 24 dari 127
Hal 24 dari 127
NO 1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
SASARAN 2 kondisi rusak ringan, sedang dan berat; Tersedianya perpustakaan dan laboratorium sekolah; Terbangunnya ruang kelas baru dan unit sekolah baru; Tersedianya sarana sanitasi dan air bersih. Pengembangan sekolah model dan berbasis keunggulan lokal Pengembangan sekolah berstandar nasional Meningkatnya keterampilan siswa dalam penguasaan TIK dan ICT; Meningkatnya kemampuan siswa dalam penguasaan bahasa asing; Perluasan pendidikan kecakapan hidup Meningkatnya angka kelulusan siswa;
Meningkatnya rata-rata nilai kelulusan Terwujudnya sistem data Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang akurat dan up to date Perluasan penerapan managemen berbasis sekolah Meningkatnya pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan
INDIKATOR
TARGET 2014
CAPAIAN 2014
%
4 52 %
5 55,57 %
6 106,86%
3 Prosentase ruang kelas SMP/MTs kondisi baik Prosentase ruang kelas SMA/MA/SMK kondisi baik Jumlah perpustakaan sekolah Jumlah Laboratorium Sekolah
67 %
70, 83%
105,71%
12 ruang 1 ruang
15 ruang 2 ruang
125% 200%
Jumlah ruang kelas baru
40 ruang
49 ruang
122,50%
Jumlah unit sekolah baru
6 ruang
8 ruang
133,33%
Jumlah sekolah yang memiliki sarana sanitasi dan air bersih
95 sekolah
103 sekolah
108,42%
Jumlah sekolah model dan berbasis keunggulan lokal
0
0
0
Jumlah sekolah berstandar nasional
0
0
0
7 sekolah
10 Sekolah
142,85%
Jumlah kegiatan lomba pidato dan debat bahasa inggris
2 buah
2 buah
100%
Jumlah kegiatan Kecakapan Hidup
1 buah
1 buah
100%
Persentase kelulusan siswa SD
100 %
100%
100%
95 % 96 % 99,40 % 6,50
98,12% 98,44% 100% 7,00
103,28% 102,54% 100,60% 107,69%
Persentase ketersediaan data pendidikan yang tepat, cepat dan akurat
80 %
85%
106,25%
Persentase sekolah yang menerapkan managemen berbasis sekolah secara baik
70 %
Persentase pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan
75 %
Jumlah sekolah yang memiliki TIK dan ICT
Persentase kelulusan siswa SMP Persentase kelulusan siswa SMA Persentase kelulusan siswa SMK Jumlah nilai rata –rata yang dicapai
85%
80%
121,42%
106,66%
RKPD 2016 | II - 21 Hal 25 dari 127
Hal 25 dari 127
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET 2014
CAPAIAN 2014
%
1
2 penyelenggaraaan pendidikan;
3
4
5
6
23
Terwujudnya sistem pengendalian internal yang memadai. Terlaksananya advokasi terhadap masyarakat akan npenting pendidikan bagi masyarakat; Optimalisasi peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; Optimalisasi penerapan MBS
Jumlah pengendalian internal yang dilakukan
4 kali
4 kali
100%
Persentase kegiatan advokasi pendidikan yang dilaksanakan
60 %
65%
108,33%
Persentase partisipasi/ keterlibatan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam penyelenggaraan dan pembangunan pendidikan Persentase optimalisasi penerapan MBS yang dilaksanakan
70 %
75%
107,14%
85 %
88%
103,52%
Terwjudnya generasi muda berprestasi, peka, tanggap, inisiatif, kreatif, inovatif dan berkeahlian Terwujudnya generasi muda yang berwawasan nusantara; Menurunnya angka putus sekolah generasi muda
Jumlah kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan
1 kali
2 kali
200%
Jumlah organisasi pemuda
50 buah
60 buah
120%
Jumlah generasi muda yang putus sekolah Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
70 orang
68 orang
97,14%
2 buah
2 buah
100%
Terlaksananya pengembangan kepramukaan dan paskibraka
Jumlah kegiatan kemah pramuka
1 buah
1 kali
100%
Jumlah kegiatan paskibraka
1 buah
1 kali
100%
Terlaksananya kegiatan pertukaran pemuda antar kabupaten dan provinsi Terlaksananya kegiatan pertukaran pemuda bahari; Terwujudnya jiwa kewirausahaan pemuda. Tersedianya tenaga guru, pelatih, dan pembina olahraga sesuai kompetensi, jenis dan cabang olahraga;
Jumlah kegiatan pertukaran pemuda
1 buah
0
0%
Jumlah kegiatan pertukaran pemuda bahari
1 buah
0
0%
Jumlah kegiatan kewirausahaan pemuda
1 buah
1 kali
100%
1 kali
0
0%
24
25
26 27
28
29
30
31
32
33
34
Jumlah kegiatan pelatihan pelatih dan wasit
RKPD 2016 | II - 22 Hal 26 dari 127
Hal 26 dari 127
NO 1 35
36
37
SASARAN
TARGET 2014
INDIKATOR
2 Terwujudnya olahraga berprestasi Terwujudnya olahraga yang memiliki peluang berprestasi. Tersedianya sarana prasarana olahraga berstandar nasional
CAPAIAN 2014
%
3 Jenis cabang olahraga berprestasi yang diikuti/dilaksanakan
4 5 14 cabang 14 cabang
6 100%
Jumlah cabang olahraga yang dilombakan ke tingkat provinsi Jenis cabang olahraga yang memiliki peluang berprestasi
14 cabang 14 cabang
100%
2 cabang
3 cabang
150%
123 buah
127 buah
103,25%
1 buah
0 buah
0%
Jumlah prasarana yang ada Jumlah prasarana olah raga yang dibangun/direhab
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 2.1.3.1.1. Urusan Pendidikan a. Rasio Ketersediaan sekolah /penduduk usia sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah dasar. Peningkatan jumlah sarana sekolah dari Tahun 2011–2014 menunjukkan bahwa sarana pendidikan dasar dan menengah secara kuantitas telah cukup memadai. Tabel 2.23 Ketersediaan Sekolah Tahun 2011– 2014 Kabupaten Flores Timur Jenjang Pendidikan SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK
2011 272 58 29
2012 272 58 29
2013 292 71 29
2014 296 72 40
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaraga Kab. Flores Timur
Tabel 2.24 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2014 Menurut Kecamatan Kabupaten Flores Timur SMA/MA/SMK
1045
348
3
621
207
2
Titehena
15
1895
126
4
582
146
1
90
90
3
Ile Bura
8
922
115
2
247
124
0
0
0
4
Tanjung Bunga
21
2096
100
5
752
150
1
320
320
5
Lewolema
10
1374
137
3
418
139
3
96
32
6
Larantuka
22
5474
289
6
2371
395
8
3289
411
7
Ile Mandiri
10
1422
142
3
864
288
2
214
107
8
Demon Pagong
9
662
74
1
245
245
1
32
32
9
Solor Barat
14
1826
130
3
629
209
1
327
327
10 Solor Selatan
7
1001
143
2
352
176
1
126
126
11 Solor Timur
21
2368
113
7
963
138
3
166
55
Rasio
3
Rasio
141
Jumlah Berdasarka n Usia 13- 15 Thn.
2120
Jumlah Gedung
15
Rasio
Wulanggitang
Kecamatan
Jumlah Berdasarka n Usia 7 - 12 Thn.
1
N o
Jumlah Gedung
Jumlah Berdasar kan Usia 16 - 18 Thn
SMP/MTS
Jumlah Gedung
SD/MI
RKPD 2016 | II - 23 Hal 27 dari 127
Hal 27 dari 127
SMA/MA/SMK
186
2
481
241
13 Adonara timur
29
4368
151
7
1718
245
5
1214
243
14 Adonara
15
1636
109
5
540
108
3
299
100
15 Wotan Ulumado
14
1630
116
2
418
209
0
0
0
16 Adonara Tengah
13
2175
167
3
737
246
1
45
45
17 Ile Boleng
21
2435
116
4
973
243
2
489
245
18 Witihama
20
2263
113
5
945
189
2
377
189
19 Klubagolit
13
1456
112
3
509
170
1
294
294
Jumlah
296
39.323
133
72
15.051
209
40
8480
212
Rasio
743
Rasio
4
Jumlah Berdasarka n Usia 13- 15 Thn.
116
Jumlah Gedung
2200
Rasio
19
Kecamatan
Jumlah Berdasarka n Usia 7 - 12 Thn.
12 Adonara Barat
N o
Jumlah Gedung
Jumlah Berdasar kan Usia 16 - 18 Thn
SMP/MTS
Jumlah Gedung
SD/MI
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaraga Kab. Flores Timur
b). Rasio guru/murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar/menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar/menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran. Tabel 2.25. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2011 s.d 2014 Kabupaten Flores Timur No. 1
Jenjang Pendidikan
2011
2012
2013
2014
SD/MI Jumlah Guru
1.941
1.927
2.924
3.232
Jumlah Murid
40.393
40.501
37.999
39.323
48,05
47,57
77
82
510
503
906
1.186
12.835
13.594
12.378
15.051
39,74
37
73
79
342
331
451
1.019
7.175
7.387
6.875
8.480
Rasio 47,66 44,8 66 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaraga Kab. Flores Timur
120
Rasio 2
SMP/MTs Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio
3
SMA/MA/SMK Jumlah Guru Jumlah Murid
Dari Tabel 2.25 terlihat bahwa pada Tahun 2014 dalam 1000 murid terdapat 82 orang guru di tingkat pendidikan dasar, sedangkan di tingkat pendidikan menengah terdapat 120 orang guru dalam 1000 murid. Tahun 2011 hingga Tahun 2014 jumlah guru dan murid semakin bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitas ketersediaan guru di tingkat pendidikan dasar semakin bertambah. Sedangkan di tingkat pendidikan menengah besarnya rasio guru murid juga semakin kecil, namun jumlah ketersediaan guru masih mencukupi. Peningkatan mutu guru lebih diarahkan melalui peningkatan kualifikasi dan sertifikasi profesi. RKPD 2016 | II - 24 Hal 28 dari 127
Hal 28 dari 127
2. Urusan Kesehatan a). Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita (Permendagri 54 Tahun 2010). Tabel 2.26 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2011–2014 Kabupaten Flores Timur Uraian 2012 2013 Jumlah Posyandu 556 567 Jumlah Balita 20.887 17.498 Rasio (per 1000 balita) 26,62 32,40 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur
2014 548 20.139 36,75
Dari Tabel 2.26 dapat diketahui bahwa pada Tahun 2014 rasio posyandu per 1000 balita sebesar 36,75. Hal ini dapat diartikan bahwa 1 posyandu melayani 36 balita. Rasio tersebut menunjukan bahwa dari segi kuantitas jumlah posyandu di Kabupaten Flores Timur sudah mencukupi. Sesuai dengan tingkat penyebarannya jumlah posyandu hampir merata di 19 kecamatan. b). Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat diketahui dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah seperti Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Sarana Puskesmas Keliling, Balai Pengobatan dan Balai Pengobatan-Rumah Bersalin. Selain fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta juga mengalami perkembangan yang cukup pesat pada Tahun 2013. Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin banyak sudah pasti diikuti dengan semakin banyak pula tenaga kerja di sektor kesehatan. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan regulasi agar tenaga kerja benar-benar kompeten dibidangnya, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelayanan yang dapat berakibat fatal. Regulasi tersebut antara lain dengan menerbitkan aturan bahwa setiap tenaga yang bekerja di sektor kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, nutrisionis, analis, radiographer, fisioterapis dan sanitarian) wajib memiliki Surat Ijin sebelum melakukan pekerjaan sesuai kompetensinya. Tabel 2.27 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kab. Flores Timur Tahun 2013-2014 Tahun 2013 Tahun 2014 PEMILIKAN/PENGELOLA PEMILIKAN/PENGELOLA FASILITAS KESEHATAN Pem.Kab/ Pem.Kab/ Swasta Jumlah Swasta Jumlah Kota Kota Rumah sakit umum 1 1 1 1 Puskesmas perawatan
8
8
8
8
Puskesmas non perawatan
12
12
12
12
Puskesmas pembantu
41
41
41
41
Rumah bersalin
2
2
-
-
Balai pengobatan/klinik
5
5
7
7
Praktik dokter perorangan
15
15
15
15
Poskesdes Posyandu
39
39 567
39
39 548
RKPD 2016 | II - 25 Hal 29 dari 127
Hal 29 dari 127
Tahun 2013 PEMILIKAN/PENGELOLA Pem.Kab/ Swasta Jumlah Kota 1 13 14
FASILITAS KESEHATAN Apotek Toko obat
1
1
Tahun 2014 PEMILIKAN/PENGELOLA Pem.Kab/ Swasta Jumlah Kota 1 14 15
1
3
3
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur
Sarana kesehatan milik Pemerintah di Kabupaten Flores Timur Tahun 2014 meliputi Puskesmas sebanyak 20 unit yang terdiri dari Puskesmas Perawatan 8 unit dan Puskesmas Non Perawatan 12 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 41 unit, Poskesdes 39 unit, Apotek 1 unit dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah , yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka . Tabel 2.28 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 – 2013 Jenis Dokter Spesialis Dokter Umum Dokter Gigi Perawat Bidan Perawat Gigi Apoteker Asisten Apoteker Sarjana Kesehatan Masyarakat Sanitarian Gizi Keterapian Fisik Keteknisan Medis
2012 1 22 4 251 284 27 6 16 51 50 12 9 3
2013 1 22 4 554 316 28 10 28 59 53 23 10 24
2014 1 29 4 410 309 31 10 44 57 53 26 12 13
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur
Adapun persebaran puskesmas, PUSTU, Poskesdes, Polindes dan Posyandu di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.29 berikut : Tabel 2.29 Jumlah Puskesmas, PUSTU, Poskesdes, Polindes dan Posyandu Tahun 2013 Kecamatan Larantuka Wulanggitang Titehena Ile Boleng Ile Bura Demon Pagong Lewolema Ilemandiri Tanjng Bunga Adonara Timur
Puskesmas 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
PUSTU 3 2 5 2 1 1 1 1 4 3
Poskesdes 1 1 5 1 1 1 2 2
Polindes 1 7 5 5 5 4 4 4 5 4
Posyandu 42 29 40 31 15 13 27 22 32 38
Adonara Adonara Tengah Adonara barat Klubagolit Witihama Wotan Ulumado Solor Barat
1 1 1 1 1 1 1
1 4 3 1 1 2 3
2 2 4 2 3 3
3 4 4 4 5 4 6
27 32 36 20 34 27 33
RKPD 2016 | II - 26 Hal 30 dari 127
Hal 30 dari 127
Kecamatan Puskesmas PUSTU Poskesdes Solor Timur 1 3 5 Solor Selatan 1 2 2 Jumlah 20 41 39 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur
Polindes 5 1 80
Posyandu 37 13 548
3. Urusan Lingkungan Hidup a) Persentase penanganan sampah Persentase penanganan sampah Pengelolaan sampah di Kabupaten Flores Timur dilaksanakan dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah. Pengembangan sistem persampahan terdiri atas pengelolaan cara setempat, pengelolaan cara komunal dan pengolahan sampah mandiri. Pengelolaan sampah pada tempat penampungan sampah sementara ditetapkan tersebar di seluruh kecamatan sesuai dengan tingkat pelayanannya.Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yaitu di desa Tiwatobi kecamatan Ile Mandiri, yang dikelola dengan sanitary landfill untuk sampah residu akhir. Jumlah volume produksi sampah di Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2014 3 meningkat menjadi 29.560,25 m /hari dari volume tahun 2013 sebesar 3 28.910m /hari. Persentase sampah yang diitanganipun meningkat menjadi 3 3 19.215,5 m /hari dari 21.339 m /hari pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan penanganan sampah. Walaupun demikian masih sekitar 35% sampah yang belum ditangan secara baik. Oleh karena itu masalah sampah di Kabupaten Flores Timur masih harus ditangani dengan lebih baik agar tidak menyebabkan penumpukan volume sampah dan pencemaran lingkungan. Sebagian sampah yang tidak terlayani dilakukan pengelolaan oleh masyarakat, antara lain dimanfaatkan untuk pupuk tanaman. Tabel 2. 30 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2012 dan 2014 Kabupaten Flores Timur No 1 2 3
Uraian Jumlah Sampah yang ditangani (m3/hari) Jumlah Volume Produksi Sampah (m3/hari) Persentase (%)
2012 13.697,52
Tahun 2013 21.339
2014 19.215,50
19.176,02
28.910
29.560,25
71,43
73,81
65,01
Sumber : Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota.
b) Rumah Tangga berakses air minum Sumber air minum sebagian besar berasal dari air tanah, baik air tanah dangkal yang berupa sumur gali maupun sumur dalam. Sumur gali merupakan sarana yang paling mudah untuk mendapatkan air karena muka air tanah relatif dangkal, sedangkan sumber air dari PDAM membutuhkan unit pengolah dengan energi listrik cukup besar, sehingga berdampak pada harga satuan air yang relatif mahal. Penyediaan Pengelolaan Air Bersih dilaksanakan Dinas PU bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Flores Timur. Dalam rangka penanganan di lokasi rawan kekeringan dan belum terjangkau jaringan PDAM. Dari kegiatan pengadaan air bersih ini banyak wilayah yang sudah terlayani air bersih. Adapun perkembangan jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan air bersih pada Tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 serta persentase Rumah Tangga berakses air bersih disajikan pada Tabel 2.31 dan Tabel 2.32. RKPD 2016 | II - 27 Hal 31 dari 127
Hal 31 dari 127
Tabel 2.31. Persentase Rumah Tangga berakses air bersih Tahun 2011–2014 di Kabupaten Flores Timur No
Uraian
2011 41.063 KK
1
Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum 2 Jumlah Seluruh Rumah Tangga 55.829 KK 3 Persentase Rumah Tangga Berakses Air 73,55 % Bersih % Sumber : Dinas PU dan Energi Kab. Flores Timur
Tahun 2012 42.248 KK
2014 46.613 KK
56.962 KK 74,17 %
59.119 KK 78,85%
Tabel 2.32 Persentase Rumah Tangga di Kab.Flores Timur Menurut Sumber Air Minum, 2011 – 2013 No Sumber Air Minum Utama 01 Air Dalam Kemasan 02 Air Isi Ulang 03 Ledeng 04 Sumur Bor 05 Sumur Terlindung 06 Sumur Tak Terlindung 07 Mata Air Terlindung 08 Mata Air Tak Terlindung 09 Air Sungai 10 Air Hujan 11 Lainnya Sumber : BPS Kab. Flotim
2011
2012
2013
0,10 0,58 14,14 0,49 23,93 0,20 53,86 0,20 0,00 6,51 0,00
0,10 0,58 14,14 0,49 23,93 0,20 53,86 0,20 0,00 6,51 0,00
0,00 2,23 14,23 3,09 15,08 0,00 54,89 6,69 0,00 3,80 0,00
4. Sarana dan Prasarana Umum a). Jaringan Irigasi Jaringan irigasi di Kabupaten Flores Timur terdiri dari jaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan tersier. Pada Tahun 2011, kondisi jaringan irigasi primer dan sekunder yang berfungsi baik, meningkat dari 4,250 meter pada Tahun 2011 menjadi 4,403 meter pada tahun 2012 dan meningkat lagi menjadi 6.692,67 m pada tahun 2014 (lihat Tabel 2.33) Tabel 2.33 Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik tahun 2011 2014 No
Tahun
Target dan Capaian Target (m)
%
Capaian (m)
1 2011 4,250 100 4,250 2 2012 5,390 75 4,043 3 2014 7.730,15 100 6.692,67 Jumlah 17.370,15 14.985,67 Sumber : Dinas PU dan Energi Kab. Flores Timur
% 100 75 86,58
Pemenuhan air irigasi pada lahan daerah irigasi (lihat Tabel 2.34) meningkat dari 4,250 ha pada Tahun 2012 menjadi 6.590,15 ha pada tahun 2014. Peningkatan yang cukup signifikan ini sebagai dampak dari kebijakan Gerbang Emas Flores Timur.
RKPD 2016 | II - 28 Hal 32 dari 127
Hal 32 dari 127
Tabel 2.34 Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2012 - 2014 Saluran Irigasi (Primer dan Sekunder) dalam kondisi Baik No Tahun Rencana (m) % Realisasi % 1 2012 4,250 100 4,250 100 2 2014 6.590,15 100 6.590,15 100 Sumber : Dinas PU dan Energi Kab. Flores Timur
b) Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Sarana tempat ibadah di Kabupaten Flores Timur meliputi: Masjid, Gereja, dan Pura. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 dan 2012 disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2.35. Rasio Tempat Ibadah Tahun 2013 dan 2014 Kabupaten Flores Timur Bagunan Tempat Ibadat
No.
2013 Jumlah (Unit)
Jumlah Pemeluk
2014 Rasio
Jumlah (Unit)
Katolik 230.335 1 : 804 Gereja 131 Kapela 143 2. Protestan 2.741 1 : 210 Gereja 13 3. Islam 64.336 1 : 549 Masjid 75 Mushola 42 4. Hindu 183 1 : 183 Pura 1 5. Buddha 13 Klenteng 6 Kong Hu Cu 2 Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur
Jumlah Pemeluk
1.
Rasio
223.969
1 : 845
3.085
1 : 771
60.146
1 : 442
125
1 : 125
14
-
4
-
131 134 4 84 52 1 -
Mayoritas penduduk Flores Timur beragama Katolik, karena itu persebaran tempat ibadah Gereja di masing masing kecamatan hampir merata. Tempat ibadah Masjid juga tersebar di 14 kecamatan. Ada 5 kecamatan yang tidak ada Masjid yaitu Kecamatan Lewolema dengan pemeluk sebanyak 34 orang, Kecamatan Demon Pagong dengan pemeluk sebanyak 4 orang, kecamatan Ile Bura dengan pemeluk 25 orang, Kecamatan Solor Barat dengan jumlah pemeluk 35 orang dan kecamatan Solor Selatan dengan pemeluk sebanyak 14 orang. Disamping itu sudah terdapat pura 1 unit namun untuk fasilitas vihara masih belum ada. Tabel 2.36 Jumlah Tempat Ibadah Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Flores Timur Masjid NO
1 2 3 4 5 6 7 8
Kecamatan
Larantuka Lewolema Titehena Demon Pagong Ile Bura Wulanggitang Tanjung Bunga Ile Mandiri
Gereja Katolik
Jmlh Unit
Jmlh Pemel uk
Jmlh unit
Jmlh Pemel uk
4 1 0 0 1 3 1
9197 34 322 4 25 212 819 546
7 4 13 6 8 10 6 5
33950 13745 10015 8535 12249 14648 11422 14275
Gereja Protestan
Pura Jml h Uni t 1 -
Jmlh Peme luk
Jmlh Unit
Jmlh Pemel uk
95 1 17 4
3 -
2391 42 33 56 55 55
RKPD 2016 | II - 29 Hal 33 dari 127
Hal 33 dari 127
Masjid NO
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kecamatan
Adonara Timur Ile Boleng Kelubagolit Adonara Barat Adonara Witihama Adonara Tengah Wotan Ulumado Solor Timur Solor Barat Solor Selatan
Gereja Katolik
Jmlh Unit
Jmlh Pemel uk
Jmlh unit
Jmlh Pemel uk
13 2 10 6 11 8 9 3 12 -
17435 1526 3223 1546 5290 4115 2239 1090 12474 35 14
5 6 9 14 6 3 1 9 7 6 6
11280 8986 11815 9874 8824 10775 10111 6549 5418 12989 8509
Gereja Protestan
Pura Jml h Uni t -
Jmlh Peme luk
Jmlh Unit
Jmlh Pemel uk
8 -
1 -
252 8 5 52 8 6 7 69 35 11 -
Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur
c) Persentase rumah tinggal bersanitasi Sampai dengan tahun 2012, persentase rumah tinggal bersanitasi di Flores Timur baru mencapai 48,26 persen atau 17.534 rumah dari 36.333 total rumah tinggal di Flores Timur. Sisanya sebanyak 18.799 rumah belum bersanitasi (lihat Tabel 2.37). Tabel 2.37 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2014 Kabupaten Flores Timur No Uraian 2014 1 Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi 43.523 2 Jumlah Rumah Tinggal 59.119 3 Persentase (%) 73,62 Sumber : Dinas PU dan Energi Kab. Flores Timur
Kondisi ini menggambarkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat. Tabel 2.38 menggambarkan bahwa sebaran rumah tinggal bersanitasi sangat bervariasi pada masing-masing kecamatan. Tabel 2.38 Komponen Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2013 No
Kecamatan
Jumlah Keluarga yang ada 4 2.865 1.385 1.197 7.499 2.148
5 1.382 900 459 7.217 800
Tempat sampah sehat 6 1.058 1.231 683 6.175 745
Pengelolaan air limbah sehat 7 1.032 1.080 398 5.751 585
Jamban sehat
1 1 2 3 4 5
2 Wulanggitang Ilebura Demon Pagong Larantuka Ilemandiri
6
Waiklibang
2.791
572
391
201
7 8
Lewolema Adonara Barat
1.880 2.310
477 1.479
383 1.574
322 1.966
9
Adonara Tengah
2.118
1.260
196
88
10
Adonara Timur
6.098
4.069
6.098
179
11
Ile Boleng
3.679
2.563
1.846
-
12
Witihama
4.133
1.792
1.792
1.204
13
Klubagolit
3.168
1.644
-
-
14
Adonara
2.218
683
793
533
15
Solor Timur
2.358
1.536
1.286
1.392
16
Solor Barat
2.358
1.427
-
1.690
RKPD 2016 | II - 30 Hal 34 dari 127
Hal 34 dari 127
No
Kecamatan
17
Solor Selatan
18 19
Wotan Ulumado Titehena Jumlah (Kab)
Jumlah Keluarga yang ada 1.187 1.921 2.865 54.178
918
Tempat sampah sehat 582
Pengelolaan air limbah sehat 27
1.087 2.030 32.295
1.200 1.311 27.344
500 1.199 18.147
Jamban sehat
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Flotim
d) Tempat pembuangan sampah (TPS) Jumlah tempat pembuangan sampah di Kabupaten Flores Timur sampai dengan tahun 2013 sama sebanyak 56 unit dengan daya tampung 69,91m3. Jumlah Sampah yang ditangani (m3/hari) tahun 2012 dan 2013 berturut-turut 13.697,52 m3 dan 21.339 m3 sedangkan jumlah volume produksi sampah (m3/hari) tahun 2012 dan 2013 berturut-turut 19.176,02 m3 dan 28.910 m3. Dengan demikian, persentase sampah yang tertangani tahun 2013 sebesar 73,81 persen. Sedangkan sisanya sebanyak 26,19 persen atau 7,57 m3 belum ditangani pemerintah atau ditangani masyarakat. 5. Urusan Penataan Ruang a). Ruang Terbuka Hijau Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau di Kabupaten Flores Timur meliputi Hutan Kota, Lapangan Kota, Jalur Hijau jalanan, Taman Lingkungan, Resapan air dan RTH Makan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembuatan taman hijau seluas 1, 638 Ha di Komplek Taman kotan yang terbentang dari Kelurahan Lokea sampai Kelurahan Larantuka Kecamatan Larantuka. Pembuatan taman hijau bertujuan untuk menambah luasan RTH, pencegahan banjir, penurunan pencemaran udara, peningkatan produktivitas masyarakat dan meningkatkan keindahan lingkungan. b). Jumlah Bangunan Ber-IMB Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Di Kabupaten Flores Timur, jumlah bangunan ber-IMB dari Tahun 2012 sampai Tahun 2013 berturut-turut adalah 4.499 unit dan4.515 Unit (DPU, 2014). Rasio bangunan ber-IMB persatuan bagunan dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.39 Rasio Bagunan Ber- IMB per satuan Bagunan Tahun 2012–2013 Tahun
Uraian Jumlah Bagunan Ber – IMB (Unit) Jumlah Bangunan (Unit) Rasio Bagunan Ber – IMB Sumber : Dinas PU dan Energi Kab. Flores Timur
2012 4.499 57.387 0,078
2014 4.515 59.119 0,076
RKPD 2016 | II - 31 Hal 35 dari 127
Hal 35 dari 127
6. Urusan Perhubungan a) Jumlah Penumpang Angkutan Umum Angkutan umum yang ada di Kabupaten Flores Timur berupa armada bis, kapal laut, dan pesawat udara. Adapaun jumlah penumpang angkutan umum di Kabupaten Flores Timur dari Tahun 2011 – 2012 cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan migrasi penduduk di Kabupaten Flores Timur sangat tinggi. (Tabel 2.40). Tabel 2.40 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2011 s.d 2012 No 1 2 3 4
Uraian Jumlah Penumpang Bis Jumlah Penumpang Kapal Laut Jumlah Penumpang Pesawat Udara Total Jumlah Penumpang
2011 1.792.683 2.281.049 5.824 4.079.556
2012 1.853.280 2.402.524 6.690 4.262.494
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Flores Timur Tabel 2.41 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2013 – 2014 2013 2014 Jumlah Jumlah Jumlah % Jumlah KIR KIR 1 Mobil Penumpang Umum 350 160 46 350 234 2 Mobil Bus 4 4 3 Mobil Barang 401 181 45 401 310 4 Mobil 8 Ton 5 Khusus Jumlah 751 341 45 755 548 Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Flores Timur No
Angkutan Umum
% 67 100 77 73
Penurunan penggunaan angkutan umum di masyarakat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya kemudahaan memperoleh kendaraan pribadi (terutama sepeda motor), keterbatasan jalur angkutan umum yang ada, ketidaknyamanan menggunakan angkutan umum. Hal ini mengambarkan kenaikan jumlah kendaraan pribadi terutama roda dua. b) Jumlah Ijin Trayek Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Jumlah izin trayek di Kabupaten Flores Timur disajikan pada Tabel 2.42 berikut: Tabel 2.42. Jumlah Ijin Trayek Tahun 2013 s.d 2014 Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 2014 1 Ijin Trayek Perkotaan 3 3 2 Ijin Trayek Perdesaan 64 69 3 Jumlah Ijin Trayek 67 72 Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Flores Timur No
Uraian
c) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Di Kabupaten Flores Timur pelabuhan RKPD 2016 | II - 32 Hal 36 dari 127
Hal 36 dari 127
laut dikembangkan dengan mengoptimalkan Kawasan Pelabuhan Larantuka sebagai pelabuhan bongkar muat. Pelabuhan udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Jumlah pelabuhan laut/udara, jumlah terminal bis, laut dan udara sampai tahun 2014 seperti pada Tabel 2.43. Tabel 2.43: Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2013 s.d 2014 Kabupaten Flores Timur No 1 2 3
Uraian Jumlah Pelabuhan Laut Jumlah Pelabuhan Udara Jumlah Terminal Bis Jumlah
2013 13 1 4 18
2014 25 1 1 27
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Flores Timur
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 2.1.3.2.1. Urusan Penanaman Modal Penanaman modal di Kabupaten Flores Timur difokuskan pada peningkatan iklim investasi dan promosi investasi. Pada Tahun 2014 investasi di Kabupaten Flores Timur dihitung berdasarkan nilai investasinya, Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp. 158.565.048.434,sedangkan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 10.038.523.600,-. Selain itu, penanaman modal asing juga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 305 orang yang terdiri dari 2 tenaga kerja asing dan 503 orang WNI. Adapun investor dalam negeri hanya mempekerjakan tenaga kerja sejumlah 120 orang.
Tabel 2.44 Investasi PMA dan PMDN di Kab.Flores Timur Tahun 2008 - 2014 No.
Tahun
1
2008
Jenis
2009
2010 Total
Jumlah Investasi
3
4
258
10.237.680.000,-
PMDN
4
0
134
8.718.000.000,-
7
4
392
18.955.680.000,-
PMA
4
8
320
62.259.800.000,-
PMDN
6
0
100
7.092.990.000,-
10
8
420
69.352.790.000,-
PMA
5
2
357
75.103.550.000,-
PMDN
7
0
173
7.592.990.000,-
12
2
530
82.696.540.000,-
Total 3
Jumlah Tenaga Kerja WNA WNI
PMA
Total 2
Jumlah Investor
RKPD 2016 | II - 33 Hal 37 dari 127
Hal 37 dari 127
No.
Tahun
4
2011
Jenis
Jumlah Investor
2012
5
9
426
100.354.534.728,-
PMDN
7
0
170
7.965.322.800,-
12
9
596
108.319.857.528,-
PMA
6
5
515
73.479.428.740,-
PMDN
6
0
189
8.532.990.000,-
12
5
704
82.012.418.740,-
PMA
5
5
515
74.010.143.725,-
PMDN
7
0
189
11.020.490.000,-
PMA PMDN
12 5 7 12
5 2 2
704 303 120 423
85.030.633.725,158.565.048.434 10.038.523.600 168.603.572.034
Total 6
2013 Total
7
2014
Jumlah Investasi
PMA
Total 5
Jumlah Tenaga Kerja WNA WNI
Total
Sumber: Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Flores Timur
2.1.3.2.2. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) a). Prosentase koperasi aktif Pembangunan koperasi dan UKM di Kabupaten Flores Timur diarahkan pada pengembangan koperasi dan UKM menjadi unit usaha yang kuat, maju, dan mandiri serta memiliki daya saing dengan fokus pada revitalisasi koperasi serta fasilitasi koperasi dan UKM. Adapun sasarannya adalah peningkatan kinerja dan produktifitas usaha koperasi dan UKM. Di Kabupaten Flores Timur sampai saat ini terdapat 162 koperasi yang didominasi koperasi primer sejumlah 162. Dilihat dari kondisi koperasi, terdapat 178 koperasi aktif (77,53 %) dan 40 koperasi kurang aktif (22,47%) Tabel 2.45 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2012-2014 Kab. Flores Timur Uraian 2012 2013 2014 Koperasi Aktif 120 124 138 Koperasi Kurang Aktif 42 51 40 Jumlah Koperasi 162 175 178 Prosentasi Koperasi Aktif (%) 74,07 70,86 77,53 Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Flores Timur
Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam bidang koperasi diantaranya karena belum optimalnya penataan manajemen dan organisasi koperasi, terbatasnya permodalan koperasi dan belum optimalnya kemitraan pengusaha besar dengan koperasi. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain melaksanakan pendampingan serta pendidikan dan pelatihan bagi pengelola koperasi dengan lebih intensif, penguatan permodalan koperasi baik melalui perbankan maupun non perbankan serta keterpaduan program melalui bantuan permodalan baik dari APBD Kabupaten, Propinsi maupun dari pemerintah pusat serta memfasilitasi pertemuan antara pengusaha besar dan koperasi. Tabel 2.46 Jumlah Koperasi, Karyawan dan Anggota di Kabupaten Flores Timur Menurut Kecamatan, 2013 No 01 02 03
Kecamatan Wulang Gitang Titehena Ilebura
Koperasi Karyawan Anggota 4 29 6.913 6 2 317 2 77
RKPD 2016 | II - 34 Hal 38 dari 127
Hal 38 dari 127
No Kecamatan Koperasi Karyawan Anggota 04 Tanjung Bunga 4 105 05 Lewolema 2 74 06 Larantuka 56 134 99.685 07 Ile Mandiri 6 263 08 Demon Pagong 4 2 179 09 Solor Barat 3 6 794 10 Solor Selatan 2 10 324 11 Solor Timur 6 2 388 12 Adonara Barat 5 4 403 13 Wotanulumado 1 98 14 Adonara Tengah 3 89 15 Adonara Timur 22 11 990 16 Ile Boleng 20 2 1.042 17 Witihama 10 9 887 18 Klubagolit 8 10 7.864 19 Adonara 2 3 38 Sumber : BPS,2014
b). Jumlah UKM dan BPR/LKM Pembangunan koperasi dan UKM di Kabupaten Flores Timur dilaksanakan dengan mengembangkan koperasi dan UKM menjadi unit usaha yang kuat, maju, dan mandiri serta memiliki daya saing, sehingga secara makro mampu mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Flores Timur. Sasaran pembangunan dalam mengembangkan koperasi dan UKM di Kabupaten Flores Timur antara lain meningkatnya kinerja, produktivitas usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), meningkatnya akses kelembagaan keuangan dan permodalan pada UMKM/Industri Kecil dan Menengah (IKM), meningkatnya sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi UMKM/IKM, meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan UKM, serta terwujudnya masyarakat yang berjiwa wirausaha (entrepreneur) tinggi dan mampu mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada. Perkembangan jumlah UKM dan BPR di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.47 Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2013–2014 Kabupaten Flores Timur Uraian 2013 2014 Jumlah seluruh UKM
560
1.179
1
1
461
461
Jumlah BPR/LKM Jumlah UKM non BPR/LKM
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur
Tabel 2.48 Jumlah Bank, Penabung dan Besar Tabungan Di Kabupaten Flores Timur Menurut Jenis Bank, 2012 Jumlah Besar Tabungan No Jenis Bank Penabung Bank (Juta Rp.) 01 Bank Indonesia 160.873 02 Bank Umum Pemerintah 10 69.854 496.860 03 Bank Umum Swasta Nasional Bank 75 250 1 Devisa
RKPD 2016 | II - 35 Hal 39 dari 127
Hal 39 dari 127
Jumlah Bank
No
Jenis Bank
04
Bank Umum Swasta Nasional Bukan Bank Devisa Bank Pemerintah Daerah Bank Perkreditan Rakyat
05 06
Penabung
Besar Tabungan (Juta Rp.)
7 1
53.472 3.520
98.885 20.512
Sumber: BPS, 2013
2.1.3.2.3. Urusan Ketenagakerjaan a). Kesempatan kerja Kesempatan kerja merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan. Jumlah penduduk yang ada dalam suatu wilayah kemudian dikelompokkan berdasarkan lapangan usaha yang ada. Komposisi penduduk yang bekerja Tahun 2011 secara umum didominasi oleh kelompok umur 20 - 24 tahun. Dari struktur data tersebut terlihat bahwa penduduk yang bekerja pada kelompok umur tersebut jumlahnya sangat tinggi. Kondisi seperti ini sangat dimungkinkan sebagai akibat adanya kecenderungan bahwa mereka yang sudah habis masa sekolahnya, setelah beberapa tahun kemudian tetap menjalankan kegiatan yang memiliki nilai ekonomi baik dalam hubungan kerja (kegiatan ekonomi formal) maupun di luar hubungan kerja (kegiatan ekonomi informal). Tabel 2.49 Persentase Penduduk Yang Bekerja menurut kelompok umur Tahun 2013 No 1 2 3 4
Kelompok Umur 15-19 Tahun 20-24 Tahun 25-34 Tahun 35 Tahun +
L 7,77 8,88 23,68 59,76
Jumlah 100 Sumber: BPS Kab. Flores Timur,2014
P 6,41 9,27 17,51 66,81 100
Jumlah 7,12 9,07 21,04 62,77 100
Penduduk yang bekerja dengan pendidikan SLTA jumlahnya paling banyak dibandingkan dengan strata pendidikan yang lainnya. Disusul penduduk bekerja dengan pendidikan SLTP.Kondisi ini sejalan dengan banyaknya jumlah pencari kerja lulusan SLTA dan SLTP sementara lapangan kerja yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya tersebut dengan kualifikasi yang dibutuhkan sangat terbatas, sementara saingan pencari kerja dengan tingkat pendidikan yang sama jumlahnya banyak. Tabel 2.50 Penduduk Yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2012 dan 2014 No 1 2 3 4 5
Pendidikan Tidak Tamat SD SD SLTP SLTA Akademi
Tahun 2012 12 5 73 93
2014 13 7 54 146
RKPD 2016 | II - 36 Hal 40 dari 127
Hal 40 dari 127
6 Perguruan Tinggi 75 7 Jumlah 258 Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kab. Flores Timur
153 373
Komposisi penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih cukup mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan sektor lainnya, meskipun jumlahnya cenderung menurun sekitar 6,6%. Menurunnya proporsi jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian diduga karena para pencari kerja lebih memilih untuk bekerja di sektor non pertanian. Tabel 2.51 Penduduk Yang bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 dan 2014 Tahun 2012 2014 1 Pertanian 17 38 2 Pertambangan dan Pengalian 3 Industri Pengolahan 4 Listrik,Gas dan Air 5 Bangunan 51 6 Perdagangan, hotel dan Restoran 30 7 Angkutan dan Komunikasi 8 Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan 9 Jasa Lainnya 241 254 Jumlah 258 373 Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kab. Flores Timur No
Lapangan Usaha
4. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a). Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Tabel
No
2.52. Persentase Partisipasi Perempuan Pemerintah Tahun 2013–2014 Uraian
1 2 3 4 5 6
Prempuan yang menempati Jabatan Eselon II Prempuan yang menempati Jabatan Eselon III Prempuan yang menempati Jabatan Eselon IV Pekerja Perempuan di Pemerintahan Jumlah Pekerja Perempuan Presentase Pekerjaan Perempuan di Lembaga Pemerintah Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Flores Timur
di
Lembaga Tahun 2013
2014
2 30 178 2.843 3.003 94,67
2 30 194 2.803 4.153 48,153
b). Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Indeks Gender Kasus KDRT di Kabupaten Flores Timur belum dapat dipantau secara keseluruhan dikarenakan belum semua korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mau melaporkan kasusnya ke pihak yang berwenang. Diharapkan dengan adanya pemberian pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang bersedia melaporkan kasus dan mengalami tindak kekerasan/KDRT akan menjadi solusi yang tepat.
RKPD 2016 | II - 37 Hal 41 dari 127
Hal 41 dari 127
Tabel 2.53 Rasio KDRT Tahun 2011 – 2012 Kabupaten Flores Timur No
Tahun
Uraian
2011
1 Jumlah KDRT 2 Jumlah Rumah Tangga 3 Rasio KDRT Sumber: Polres Kabupaten Flores Timur
2012
15 51.159 0,029
29 51.159 0,057
Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesetaraan gender masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Kesetaraan Gender (IKG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang masih relatif cukup rendah. Solusi yang dilakukan diantaranya yaitu dengan memfasilitasi terbentuknya Pokja PUG di Kabupaten Flores Timur serta melaksanakan sosialisasi dan diklat tentang PUG bagi stakeholder. 5. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a). Rasio akseptor KB Program Keluarga Berencana yang telah berhasil dilaksanakan meliputi penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, pelayanan KIE, peningkatan perlindungan hak reproduksi individu, promosi pelayanan KHIBA, pembinaan Keluarga Berencana dan pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling. Tujuan program Keluarga berencana adalah mengendalikan jumlah kelahiran sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat terkendali dengan tujuan kesejahteraan keluarga dapat ditingkatkan. Gambaran jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), peserta KB Aktif (PA) dan perbandingan PA/PUS dapat dilihat pada Tabel 2.54 berikut : Tabel 2. 54 Rasio Akseptor KB Tahun 2012 dan 2014 Kabupaten Flores Timur No
Tahun
Uraian
2012 1 Jumlah Akseptor KB (PA) 18.365 2 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 28.700 3 Rasio Akseptor KB (PA/PUS) 0,639 Sumber: Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Flores Timur
2014 13.344 27.595 0,483
Tabel 2.55 Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2013 - 2014
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kecamatan
Larantuka Lewolema Titehena Demon Pagong Ile Bura Wulanggitang Tanjung Bunga Ile Mandiri Adonara Timur Ile Boleng Kelubagolit Adonara Barat
Jumlah Akseptor KB (PA) 2651 887 1044 435 647 1662 1034 763 1848 758 501 1035
2013 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 4297 977 1303 521 824 1804 1682 1069 2784 1666 1098 1729
Rasio Akseptor (PA/PUS)
Jumlah Akseptor KB (PA)
0,617 0,908 0,801 0,835 0,785 0,921 0,615 0,714 0,664 0,455 0,456 0,599
1773 575 675 345 443 874 711 608 1295 505 589 999
2014 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 4042 958 1312 530 785 1702 1472 1081 2627 1707 1049 1662
Rasio Akseptor (PA/PUS) 0,438 0,603 0,515 0,650 0,564 0,513 0,483 0,562 0,450 0,296 0,561 0,601
RKPD 2016 | II - 38 Hal 42 dari 127
Hal 42 dari 127
2013 2014 Jumlah Jumlah No Kecamatan Jumlah Pasangan Rasio Jumlah Pasangan Rasio Akseptor Usia Akseptor Akseptor Usia Akseptor KB (PA) Subur (PA/PUS) KB (PA) Subur (PA/PUS) (PUS) (PUS) 13 Adonara 785 1356 0,579 608 1291 0,470 14 Witihama 869 1635 0,531 856 1789 0,478 15 Adonara Tengah 778 1508 0,516 655 1390 0,471 16 Wotan Ulumado 928 1259 0,737 575 1247 0,461 17 Solor Timur 523 1216 0,430 514 1329 0,386 18 Solor Barat 769 980 0,785 464 977 0,474 19 Solor Selatan 364 588 0,619 280 645 0,434 Jumlah 18.281 28.296 0,646 13.344 27.595 0,483 Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Flores Timur
6. Urusan Komunikasi dan Informasi a). Jumlah surat kabar nasional/lokal Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat,cerita rekaan dan bentuk karangan yang lain. Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional atau terbitan lokal yang masuk ke daerah. Tabel 2.56 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2012 – 2014 Kabupaten Flores Timur No 1 2 3
Tahun
Uraian Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan Nasional JumlahJenis Surat Kabar Terbitan Lokal Total Jenis Surat Kabar
2012 1 2 3
2014 1 2 3
Sumber: SETDA, Hubungan Masyarakat dan Protokol Kab. Flores Timur
b). Penyiaran radio/TV Jumlah penyiaran radio/TV lokal adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional maupun radio/TV lokal yang masuk daerah. Jumlah penyiaran radio/TV lokal ditampilkan dalam tabel berikut: Tabel 2.57 Jumlah penyiaran radio/TV lokal No 1 2 3 4 5
Uraian Jumlah Penyiaran Radio Lokal Jumlah Penyiaran Radio Nasional Jumlah Penyiaran TV Lokal JUmlah Penyiaran TV Nasional Total Penyiaran Radio/TV LOkal
Tahun 2012 2012 480 Kali 864 Kali 480 Kali 864 kali
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Flores Timur
Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV baik di daerah maupun nasional di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) RKPD 2016 | II - 39 Hal 43 dari 127
Hal 43 dari 127
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Tabel 2.58 Kelompok Binaan LPM Tahun 2011 – 2012 Kabupaten Flores Timur No
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Larantuka Lewolema Titehena Demon Pagong Ile Bura Wulanggitang Tanjung Bunga Ile Mandiri Adonara Timur Ile Boleng Kelubagolit Adonara Barat Adonara Witihama Adonara Tengah Wotan Ulumado Solor Timur Solor Barat Solor Selatan Jumlah
Tahun 2011 Jumlah Jumlah Kelompok LPM Binaan 80 80 14 14 28 28 14 14 14 14 44 44 32 32 16 16 42 42 42 42 24 24 36 36 16 16 32 32 26 26 24 24 68 68 60 60 14 14 626 626
Tahun 2012 Jumlah Jumlah Kelompok LPM Binaan 80 80 14 14 28 28 14 14 14 14 44 44 32 32 16 16 42 42 42 42 24 24 36 36 16 16 32 32 26 26 24 24 68 68 60 60 14 14 626 626
Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Flores Timur
b). Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Beraklak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Jumlah kelompok binaan PKK dari tahun 2012–2014 stabil, hal ini membuktikan bahwa keaktifan masyarakat Flores Timur dalam pembangunan daerah melalui PKK dalam kondisi stabil. Tabel 2.59 Kelompok Binaan PKK Tahun 20121–2014 Kabupaten Flores Timur
No 1 2 3 4 5
Kecamatan Larantuka Lewolema Titehena Demon Pagong Ile Bura
Tahun 2012 Jumlah Jumlah Kelompok LPM Binaan 20 20 7 7 14 14 7 7 7 7
Tahun 2014 Jumlah Jumlah Kelompok LPM Binaan 20 20 7 7 14 14 7 7 7 7
RKPD 2016 | II - 40 Hal 44 dari 127
Hal 44 dari 127
Tahun 2012 Tahun 2014 Jumlah Jumlah No Kecamatan Jumlah Jumlah Kelompok Kelompok LPM LPM Binaan Binaan 6 Wulanggitang 11 11 11 11 7 Tanjung Bunga 16 16 16 16 8 Ile Mandiri 8 8 8 8 9 Adonara Timur 21 21 21 21 10 Ile Boleng 21 21 21 21 11 Kelubagolit 12 12 12 12 12 Adonara Barat 18 18 18 18 13 Adonara 8 8 8 8 14 Witihama 16 16 16 16 15 Adonara Tengah 13 13 13 13 16 Wotan Ulumado 12 12 12 12 17 Solor Timur 17 17 17 17 18 Solor Barat 15 15 15 15 19 Solor Selatan 7 7 7 7 Jumlah 250 250 250 250 Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Flores Timur
c). Jumlah LSM yang aktif Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya. Jumlah LSM yang terdaftar di Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2012 sejumlah 107 LSM. Tabel 2.60 Jumlah LSM Aktif Tahun 2011 s.d 2012 Kabupaten Flores Timur No
Tahun
Uraian
2011 2012 1 Jumlah LSM Terdaftar 107 107 2 Jumlah LSM Tidak Aktif 44 44 3 Jumlah LSM Aktif 63 63 Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pem.Desa Kab. Flores Timur
8. Urusan Perpustakaan Pelayanan pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Flores Timur di layani di kantor Arsip dan Perpustakaan dan didukung dengan perpustakaan keliling yang berjumlah 4 armada mobil pintar, dengan roda enam (6) sebanyak 2 armada dan roda empat sebanyak 2 armada. Koleksi buku yang ada saat ini sebanyak 28.976 buku dengan judul buku sebanyak 12.199 judul. Pada Tahun 2014 jumlah pengunjung perpustakaan daerah sebanyak 2.177 pengunjung yang terdiri dari pelajar/mahasiswa, pegawai negeri sipil/karyawan, maupun masyarakat umum. Tabel 2.61 Jumlah Perpustakaan Tahun 2012 – 2014 Kabupaten Flores Timur No
Uraian
1 Jumlah Perpustakaan Milik Pemerintah Daerah 2 Jumlah Perpustakaan Milik Non Pemda 3 Total Perpustakaan Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Flores Timur
2012 1 1
Tahun 2013 1 1
2014 1 1
Tabel 2.62 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2012 – 2014 Kabupaten Flores Timur NO 1
Uraian Jumlah Pengunjung Perpustakaan Milik Pemda
2012 2.645
Tahun 2013 4.212
2014 2.177
RKPD 2016 | II - 41 Hal 45 dari 127
Hal 45 dari 127
2 3
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Milik Non Pemda Total Pengunjung Perpustakaan 2.645 Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Flores Timur
4.212
2.177
9. UrusanPenyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.63 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2013–2014 No
Uraian
1 2
Jumlah Polisi Pamong Praja Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Flores Timur
Tahun 2013 2014 56 53 1,882 1,1009
Petugas perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rasio jumlah Linmas menggambarkan kapasitas pemda untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Ketersediaan kapasitas pemda dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.64 Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Tahun 2013 – 2014 Jumlah TPS Desa/Kel. Kecamatan Kabupaten Linmas 1 2013 2.500 285 2 2014 1.109 Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Flores Timur No
Jumlah 2.785 1.109
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah dapat digambarkan melalui indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Perkembangan angka konsumsi rumah tangga perkapita kabupaten Flores Timur tahun 2012 – 2014 sebagaimana Tabel 2.65 berikut ini. Tabel 2.65 Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2012–2014 Kab. Flores Timur No Uraian 1 Total Pengeluaran RT 2 Jumlah RT Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur
2012 6.901.833 59.119
2013 7.621.786 59.119
RKPD 2016 | II - 42 Hal 46 dari 127
Hal 46 dari 127
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antarwilayah. a) Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Tabel 2.66 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2011 s.d 2012 Kabupaten Flores Timur No
Uraian
Satuan
Tahun
2011 2012 1 Jumlah Orang Jiwa 2.357.238 2.642.143 2 Jumlah Barang Ton 27.884 34.766 Sumber: Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika kabupaten Flores Timur
b). Rasio ketersediaan daya listrik Ketersediaan daya listrik di kabupaten Flores Timur sebagaimana pada Tabel 2.67 berikut ini. Tabel 2.67 Kebutuhan Beban Tenaga Listrik Kab. Flores Timur Tahun 2014 No 1 2 3 4 5
Uraian
Tahun 2012 2014 1.399.440 18.356.385 812.400 13.667.000 96.251 4.438.195 25.417 74.200 465.372 1.177.000
Satuan
Kebutuhan -Rumah Tangga -Komersial -Publik -Industri
GWH GWH GWH GWH GWH
Sumber : PLN Cab. Larantuka
c). Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Rumah tangga yang menggunakan listrik sampai dengan tahun 2013 sebanyak 11.284 rumah tangga atau 19,09 persen dari total rumah tangga. Hal ini sebagai akibat dari belum meratanya jaringan listrik khususnya PLN yang masuk ke daerah-daerah pedalaman atau desa-desa terpencil.Rincian rumah tangga pengguna listrik, sumber penerangan utama serta besaran daya yang digunakan seperti pada Tabel 2.68 dan Tabel 2.69. Tabel 2.68 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Flores Timur Tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6
Tahun
Uraian
RT dengan daya 450 watt RT dengan daya 900 watt RT dengan daya1.300 watt RT dengan daya 2.200 wat RT dengan daya >2.200 watt Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan Listrik Sumber : PLN Kabupaten Flores Timur
2013 2.825 5.193 2.939 190 137 11.284
2014 5.563 7.149 3.598 643 212 17.165
Tabel 2.69 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama, 2012 - 2013 No Sumber Penerangan Utama 2012 2013 01 Listrik PLN 61,86 69,03 02 Listrik Non PLN 13,39 11,09
RKPD 2016 | II - 43 Hal 47 dari 127
Hal 47 dari 127
No Sumber Penerangan Utama 2012 03 Petromak/Aladin 0,15 04 Pelita 23,99 05 Lainnya 0,60 Sumber : BPS, 2013
2013 0,26 16,64 2,99
2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi Investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan, karena menentukan dinamika pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik, maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien. Perkembangan investasi di Kabupaten Flores Timur menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam menciptakan iklim yang kondusif, misalnya penyederhanaan prosedur birokrasi, perbaikan/pengembangan infrastruktur, sistem informasi serta promosi investasi daerah yang lebih intensif serta membuat pelayanan perijinan satu pintu. a) Angka kriminalitas Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.Dari tabel dibawah dapat dilihat bahwa angka kriminalitas Kabupaten Flores Timur dari pada Tahun 2012 ini menurun dibandingkan pada Tahun 2011. Tabel 2. 70 Angka Kriminalitas Tahun 2011 – 2012 Kabupaten Flores Timur No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Jenis Kriminal Jumlah Kasus Penganiayaan Jumlah Kasus Penipuan Jumlah Kasus Pencurian Jumlah Kasus Perjudian Jumlah Kasus Pengancaman Jumlah Kasus Penghinaan Jumlah Kasus Pencabulan Jumlah Kasus Kebakaran Jumlah Kasus Pengrusakan Jumlah Kasus Pemfitnahan Jumlah Kasus penggelapan Jumlah Kasus Penyerobotan Tanah Jumlah Kasus perbuatan Tidak Menyenangkan Jumlah Kasus Pemerkosaan Jumlah Kasus Menelantarkan Istri dan Anak Jumlah Kasus Perzinahan Jumlah Kasus KDRT Jumlah Kasus Melarikan Perempuan Jumlah Kasus Laka Laut Korban Meninggal dunia Jumlah Kasus Membuang Bayi Jumlah Kasus Masuk Pekarangan Rumah Tanpa Ijin Jumlah Kasus Pemalsuan Dokumen Jumlah Kasus Pembunuhan Jumlah Kasus Karena lalainya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Jumlah Kasus Membawa, Memiliki miras Tanpa ijin Jumlah Kasus Mengangkut Ikan Tanpa ijin Jumlah Penemuan Bayi Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun JUmlah Penduduk Angka Kriminalitas (28)/(29)
Tahun 2011 129 32 32 14 10 8 21 1 24 8 11 9 12 5 3 5 9 2 1 1 1 -
2012 94 21 33 16 8 5 18 5 18 2 4 3 15 3 5 6 18 1 1 1 2 5 3
338 236.315 0,14
3 1 1 292 240.261 0,12
Sumber: Polres Flores Timur
RKPD 2016 | II - 44 Hal 48 dari 127
Hal 48 dari 127
Tabel 2.71 Jumlah Terdakwah Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Pengadilan Negeri Larantuka Menurut Kelompok Umur Dirinci Per Bulan, 2013 No
Bulan
Di Bawah 16 Tahun
16 - 20 Tahun
21 Tahun Ke Atas
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
2 -
1 2 2 2 2 2 2 2 2 -
2 9 5 9 16 8 7 4 6 7 5 16
Sumber : BPS, 2014
b). Kemudahan perijinan Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Bagi Kabupaten Flores Timur upaya untuk memberikan pelayanan yang baik dalam proses perijinan terus ditingkatkan terutama sekali melalui reformasi di bidang perijinan. Langkah strategis yang dilakukan adalah membentuk lembaga perijinan pada Tahun 2011 setingkat eselon III berbentuk Kantor. Hal ini menunjukkan kinerja yang cukup baik bagi Pemerintah Daerah karena telah mampu meningkatkan pelayanan yang mudah, murah, dan cepat. Implementasi kemudahan perijinan dapat ditunjukkan dengan peningkatan PAD yang diterima, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut: Tabel 2.72 Perkembangan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2011 2015 Jumlah PAD Jumlah Pendapatan PAD/Pendapatan No Tahun (Rp) (Rp) (%) 1 2011 21.304.561.858 538.223.744.094 0,039 2 2012 30.228.684.407 573.442.456.299 0,052 3 2013 34.525.249.848 655.671.307.688 5,3 4 2014 35.910.823.000 655.065.724.000 5,4 5 2015 44.463.325.000 857.804.242.961 5,2 Sumber: DPPKAD Kab. Flores Timur
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam RKPD 2016 | II - 45 Hal 49 dari 127
Hal 49 dari 127
rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk. a) Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3) Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaiakan S1, S2 dan S3. Tabel 2.73. Jumlah Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Flores Timur No 1 2 3 4
Uraian Jumlah Lulusan S1 Jumlah Lulusan S2 Jumlah Lulusan S3 Jumlah Lulusan S1/S2/S3
2012 1.312 41 1.353
Tahun 2013 8.812 223 16 9.051
2014 9.841 230 0 10.071
Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil
2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan tahun 2014 menunjukkan bahwa capaian kinerja masing-masing agenda pembangunan daerah dalam RPJMD sebagai berikut: 1. Agenda revitalisasi tata kelola otonomi daerah, terdiri dari - Urusan Perencanaan pembangunan : 100% - Urusan Kependudukan dan pencatatan sipil : 69,05% - Urusan Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri : 93% - Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian : 79,37% - Urusan Kearsipan : 93,78% - Urusan Komunikasi dan Informatika : 29,33% - Urusan Statistik : 75% 2. Agenda Optimalisasi pengembangan pendidikan, terdiri dari - Urusan Pendidikan : 127% - Urusan Kebudayaan : 63,65% - Urusan Perpustakaan : 75,53% 3. Agenda Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, terdiri dari - Urusan kesehatan : 68,26% - Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera : 75,53% 4. Agenda Percepatan pembangunan sarana-prasarana wilayah dan infrastruktur strategis, terdiri dari - Urusan Pekerjaan umum : 41,99% - Urusan Perumahan : 31,00% - Urusan Perhubungan : 106,18% - Urusan Energi dan sumber daya mineral : - (data tidak dapat dianalisis) 5. Agenda Pembangunan berbasis tata ruang dan kelestarian lingkungan hidup, terdiri dari - Urusan Penataan ruang : 100% - Urusan Lingkungan hidup : 79,62% RKPD 2016 | II - 46 Hal 50 dari 127
Hal 50 dari 127
6. Agenda Percepatan pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal, terdiri dari - Urusan Koperasi dan UKM: 98,37% - Urusan Penanaman Modal: 96,47% - Urusan Ketahanan Pangan : 92,4% - Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa: 71,3% - Urusan Pertanian: 84,25% - Urusan Kehutanan: 97,1% - Urusan Pariwisata : 98,23% - Urusan Kelautan dan Perikanan: 52,23% - Urusan Perdagangan : 98,70% - Urusan Perindustrian : 95,15% - Urusan Ketransmigrasian :90,9% - Urusan Ketenagakerjaan : - (data tidak dapat diolah) 7. Agenda Pemberdayaan perempuan, pemuda dan perlindungan sosial, terdiri dari - Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak: 71,00% - Urusan Pemuda dan olah raga : - (data tidak dapat diolah) - Urusan Sosial : 78,42. Capaian kinerja dari ketujuh agenda tersebut adalah 81,75%. Berdasarkan interval nilai pada Permendagri Nomor 23 Tahun 2013 yakni ≤ 50% sangat rendah; 51%≤ 65% rendah; 66%≤75% sedang, 76%≤90% tinggi; dan 91%≤100% sangat tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja RKPD Tahun 2014 termasuk katergori TINGGI. Rincian evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2014 sebagaimana Tabel 2.74. Tabel tersebut memberikan gambaran tentang capaian dari masing-masing program berdasarkan target kinerja RPJMD Tahun 2012-2016.
RKPD 2016 | II - 47 Hal 51 dari 127
Hal 51 dari 127
Tabel 2.74 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan
Kode
1 1 1
01
1
01
15
1
01
16
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (2014)
Target RPJMD pada tahun 2016 (akhir periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2013
Tingkat Realisasi (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Thn berjalan (2015)
4
5
6
7
8=(7/6)
APK PAUD
80%
72%
70%
73%
Angka buta huruf
63,00
9,71
66,00
Tingkat kelulusan SD/MI
99
100,00
Tingkat kelulusan SLTP
70
Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
2
3
Perkiraan capaian target RPJMD s/d thn berjalan (2015) Realisasi s/d thn 2015
Tingkat Caaian realisasi s/d thn 2015
9
10=(5+7+ 9)*
11*
91%
73%
73%
73%
83,89
133%
65,00
65,00
65,00
98,00
98,30
99%
98,30
98,30
98,30
98,00
68,50
98,00
140%
69,00
69,00
69,00
100,00
106,82
110,00
97,11
97%
107,00
107,00
107,00
100,00
104,43
100,00
100,00
100%
100,00
100,00
100,00
Angka partisipasi murni SD/MI/Paket A
100,00
98,61
97,00
98,00
98%
98,00
98,00
98,00
Angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B
91,18
89,09
85,00
87,00
95%
87,00
87,00
87,00
Angka Melanjutkan Ke SMP
100,00
91,68
100,00
284,7
285%
100,0
100,0
100,0
Angka Melanjutkan Ke SMA
100,00
86,40
100,00
286,4
286%
100,0
100,0
100,0
Rasio Siswa SMP/MTs/Kelas
30,00
30,00
61,3
204%
30,0
30,0
30,0
Porsentase Ruang Kelas Kondisi Baik
100,00
75,00
166,0
166%
90,0
90,0
90,0
Porsentase Ruang Kelas SD/MI/SDLB Kondisi Baik
100,00
70,00
151,8
152%
75,0
75,0
75,0
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun 2014
SKPD Penanggung Jawab
12
Urusan Wajib Urusan Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
0,80
Dinas PPO
RKPD 2016 | II - 48 Hal 52 dari 127
Hal 52 dari 127
Kode
1
1
01
17
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
2
3
Program Pendidikan Menengah
1
01
18
Program Pendidikan Non Formal
1
01
20
1
01
22
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1
1
01
18
23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Target RPJMD pada tahun 2016 (akhir periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2013
4
5
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (2014)
Target RKPD Tahun 2014 6
Perkiraan capaian target RPJMD s/d thn berjalan (2015)
Tingkat Realisasi (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Thn berjalan (2015)
7
8=(7/6)
9
184,0
184%
90,0
131%
65,0
65,0
65,0
100%
99,8
99,8
99,8
105%
105,0
105,0
105,0
Realisasi RKPD Tahun 2014
Realisasi s/d thn 2015 10=(5+7+ 9)* 90,0
Tingkat Caaian realisasi s/d thn 2015 11*
Porsentase Ruang Kelas SMP/MTs Kondisi Baik
100,0
0,950
85,0
Tingkat kelulusan SMU
75,0
98,44
60,0
Tingkat kelulusan SMK
99,9
100,0
99,8
APK SMA/SMK
100,0
98,28
110,0
APM SMA/SMK
88,2
95,23
85,7
86,5
98%
Rasio Siswa SMA/SMK/MA per Kelas Jumlah pendidikan non formal yg menerima bantuan
30,0
30,0
30,0
100%
30,0
30,0
30,0
21,87
98,44 100,00 105,0
86,5
86,5
SKPD Penanggung Jawab
12
90,0
86,5
12,0
Jumlah guru yang berkualifikasi s1/d4
839,0
621,000
50,0
769,0
92%
67,0
67,0
67,0
Rasio Siswa SD/MI per Guru Rasio SiswaSMP/MTs per Guru Rasio SiswaSMA/SMK/MA per Guru
40,000 21,000
22,670 26,860
25,000 15,000
22,670 26,860
57% 128%
30,0 17,0
30,0 17,0
30,0 17,0
21,000
22,640
16,000
22,640
108%
18,0
18,0
18,0
Rasio Murid SD/MI per Kelas Rasio Murid SMP/MTs per Kelas
40,000 40,000
21,530 27,530
25,000 32,000
30,0 35,0
75% 88%
30,0 35,0
30,0 35,0
30,0 35,0
Rasio Murid SMA/SMK/MA per Kelas
40,000
21,870
33,000
36,0
90,0%
36,0
36,0
36,0
Urusan Kepemudaan dan Olahraga
RKPD 2016 | II - 49 Hal 53 dari 127
Hal 53 dari 127
Kode
1
Target RPJMD pada tahun 2016 (akhir periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2013
5
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
2
3
4
cakupan peran serta Olaraga Pemuda
95%
1
18
16
Program peningkatan peran serta kepemudaan
1
18
17
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
1
18
20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1
02
1
02
15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
ketersediaan obat untuk pelayanan kesehatan
1
02
16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Jamkesmas
1
02
17
1
02
19
1
02
20
Program Pengawasan Obat dan Makanan Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1
02
21
1
02
22
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (2014)
Target RKPD Tahun 2014 6
Realisasi RKPD Tahun 2014 7
Tingkat Realisasi (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Thn berjalan (2015)
8=(7/6)
9
Perkiraan capaian target RPJMD s/d thn berjalan (2015) Realisasi s/d thn 2015
Tingkat Caaian realisasi s/d thn 2015
10=(5+7+ 9)*
11*
SKPD Penanggung Jawab
12
0
Urusan Kesehatan
RSUD 95%
95%
80%
0
875,00
80%
80%
80%
#DIV/0! #DIV/0!
Usaha kesehatan berbasis masyarakat Angka Gizi buruk
0,750
0,670
0,67
89,3%
0,450
1,400
0,490
0,450
100,0%
0,450
0,450
0,450
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Jumlah rumah sehat
0,750
0,720
0,720
0,730
97,3%
0,730
0,730
0,730
Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
Jumlah penderita penyakit menular
130.000
3.000
27
10.179
7,8%
275
275
275
RKPD 2016 | II - 50 Hal 54 dari 127
Hal 54 dari 127
Kode
1 1
1
1
02
02
02
23
25
26
Tingkat Realisasi (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Thn berjalan (2015)
7
8=(7/6)
9
750,000
777,000
98,4%
3,100
0,550
0,650
0,50%
20,000
0,001
0,300
41,000
Cakupan puskesmas pembantu
0,080
Rasio rumah sakit per satuan penduduk
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
2
3
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Pengadaan Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas Dan Jaringan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata
1
02
32
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak Urusan Kesehatan
1
02
22
Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (2014)
Target RPJMD pada tahun 2016 (akhir periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2013
4
5
6
790,0
1,000
0,80
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun 2014
Perkiraan capaian target RPJMD s/d thn berjalan (2015) Realisasi s/d thn 2015
Tingkat Caaian realisasi s/d thn 2015
775,000
10=(5+7+ 9)* 775,000
775,000
81,3%
0,650
0,650
0,650
0,003
60,0%
0,003
0,003
0,003
0,220
0,250
83,3%
0,250
0,250
0,250
0,004
0,000
0,01
10,0%
0,00
0,00
0,00
0,30%
0,186
0,002
0,003
83,3%
0,003
0,003
0,003
Rasio dokter per satuan penduduk
1
0,250
-
0,300
30,0%
-
-
-
Tersedianya Rumah Sakit Adonara Angka Kematian Ibu (/100.000 KH)
102,000
136,000
130,000
136,000
133,3%
102,000
102,000
102,000
0,450
1,400
0,490
0,450
100,0%
0,450
0,450
0,450
Jumlah penderita penyakit menular
130.000
172.000
340.000
26,5%
160.000
160.000
160.000
2,700
2,750
91,7%
2,750
2,750
2,750
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Rasio tenaga medis per satuan penduduk Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Cakupan puskesmas
cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit
3,000
2,700
11*
SKPD Penanggung Jawab
12
Dinas Kesehatan
RKPD 2016 | II - 51 Hal 55 dari 127
Hal 55 dari 127
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
2
3
Target RPJMD pada tahun 2016 (akhir periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2013
4
5
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (2014)
Target RKPD Tahun 2014 6
Realisasi RKPD Tahun 2014 7
Tingkat Realisasi (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Thn berjalan (2015)
8=(7/6)
9
1
02
23
Standarisasi Pelayanan kesehatan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja
100%
#DIV/0!
1
02
26
Meningkatnya mutu pelayanan medis dan keperawatan
0,004
#DIV/0!
1
02
27
Pengadaan peningkatan sarana dan prsarana RS/ RS Jiwa/ RS Paruparu/ RS Mata Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RS Mata/Rsparu-paru/RS Jiwa
Jumlah sarana dan prasarana pada rumah sakit yg terpelihara
70
#DIV/0!
1
02
28
Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya mutu pelayanan medik dan keperawatan
6
#DIV/0!
1
05
1
05
1
Perkiraan capaian target RPJMD s/d thn berjalan (2015) Realisasi s/d thn 2015
Tingkat Caaian realisasi s/d thn 2015
10=(5+7+ 9)*
11*
Urusan Pekerjaan Umum
#DIV/0!
7
Program Peningkatan Jalan & Jembatan
#DIV/0!
05
15
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik (km)
332,000
18,430
15,000
62,230
18,7%
30,000
30,000
30,000
1
05
18
Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (km)
171,750
24,000
24,000
72,000
41,9%
24,000
24,000
24,000
1
05
23
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Jumlah sarana dan prasaranan kebinamargaan
20,000
2,000
2,000
5,000
25,0%
2,000
2,000
2,000
SKPD Penanggung Jawab
12
Dinas PU Tamben
RKPD 2016 | II - 52 Hal 56 dari 127
Hal 56 dari 127
Kode
1
Target RPJMD pada tahun 2016 (akhir periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (2014)
Tingkat Realisasi (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Thn berjalan (2015)
7
8=(7/6)
9
182,000
664,000
66,8%
-
5,000
5,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
2
3
4
5
6
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Proporsi/Luas daerah irigasi teknis Kabupaten dalam kondisi baik
994,000
182,000
Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
25,000
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun 2014
Perkiraan capaian target RPJMD s/d thn berjalan (2015) Realisasi s/d thn 2015
Tingkat Caaian realisasi s/d thn 2015
300,0
10=(5+7+ 9)* 300,0
300,0
20,0%
5,000
5,000
5,000
11*
1
05
24
1
05
25
1
05
27.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Jumlah rumah tangga/desa yang menggunakan air bersih
4.500,0
3.415,000
900,000
4.318,
96,0%
900,000
900,000
900,000
1
05
28.
Program Pengendalian Banjir :
panjang infrastruktur pengendalian banjir dan pengamanan pantai
125.000
3.125
25.000
60.625,0
48,5%
25.000
25.000
25.000
1
05
29
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Tersedinya infrastruktur pelayanan masyarakat dalam wilayah /kawasan ekonomi cepat tumbuh
25,0
0,250
5,0
5,250
21,0%
5,0
5,0
5,0
01
05
30
Program Pembangunan Infrastuktur perdesaan
Tersedianya fasilitas pelayanan publik yang memadai
60,000
7.166,800
12,000
24,000
40,0%
12,000
12,000
12,000
01
04
1
04
15
500,000
10,0
100,0
210,0
42,0%
100,0
100,0
100,0
1
04
16
Jumlah rumah layak huni yang dibangun Berkurangnya luasan permukiman kumuh
50,0
50,0
20,0%
50,0
50,0
50,0
SKPD Penanggung Jawab
12
Urusan Perumahan Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan
250,000
Dinas PU Tamben
RKPD 2016 | II - 53 Hal 57 dari 127
Hal 57 dari 127
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
1
2
3
2
03
Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
2
03
1
06
1
06
15
1
06
1
Kode
17
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Target RPJMD pada tahun 2016 (akhir periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2013
4
5
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (2014)
Target RKPD Tahun 2014 6
Realisasi RKPD Tahun 2014 7
Cakupan pengguna tenaga listrik
Tingkat Realisasi (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Thn berjalan (2015)
8=(7/6)
9
Perkiraan capaian target RPJMD s/d thn berjalan (2015) Realisasi s/d thn 2015
Tingkat Caaian realisasi s/d thn 2015
10=(5+7+ 9)*
11*
#DIV/0!
Urusan Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Data/Informasi
Jumlah dokumen data dan informasi
5,000
16
Program Kerjasama Pembangunan
Jumlah LSM/NGO yang bekerjasama
5,000
06
20
Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek/pelatihan Perencanaan
1
06
21
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1
06
22
1
06
1
06
SKPD Penanggung Jawab
12
Dinas PU Tamben Bappeda
5,000
5,000
100,0%
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
100,0%
5,000
5,000
5,000
35,000
-
8,000
20,000
57,1%
7,000
7,000
7,000
Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah
3,000
9,000
4,000
3,000
100,0%
3,000
3,000
3,000
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi
5,000
1,000
1,000
3,000
60,0%
1,000
1,000
1,000
23
Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial Budaya
5,000
1,000
1,000
3,000
60,0%
1,000
1,000
1,000
24
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan
Jumlah dokumen perencanaan pembangun-an
4,000
1,000
1,000
3,000
75,0%
1,000
1,000
1,000
RKPD 2016 | II - 54 Hal 58 dari 127
Hal 58 dari 127
Kode
1
1 1
05 05
15
4
5
6
7
Jumlah dokumen RTBL Jumlah dokumen RDTR Jumlah dokumen RTRK
1,000
1,000
1,000
1,000
#DIV/0! 100,0%
8,000
2,000
2,000
25,0%
2,000
2,000
2,000
4,000
1,000
1,000
25,0%
1,000
1,000
1,000
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
2
3
Urusan Tata Ruang Program Perencanaan Tata Ruang
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Thn berjalan (2015)
8=(7/6)
9
Perkiraan capaian target RPJMD s/d thn berjalan (2015)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Sumberdaya Alam
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (2014)
Target RPJMD pada tahun 2016 (akhir periode RPJMD)
Realisasi s/d thn 2015
Tingkat Caaian realisasi s/d thn 2015
10=(5+7+ 9)*
11*
SKPD Penanggung Jawab
12
Prasarana wilayah dan Sumber daya alam Bappeda
Urusan Perhubungan 1
07
16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Proporsi Terminal dalam keadaan baik
1
07
21
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Tercapainya rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/ pelabuhan
1
07
17'
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
meningkatnya Pelayanan Angkutan perdesaan
24,000
4,000
29,000
120,8%
5,000
5,000
5,000
6,000
1,000
1,000
16,7%
1,000
1,000
1,000
4,000
44,4%
2,000
2,000
2,000
30,000
30,000
30,000
2,000 10,000 6,000
2,000 10,000 6,000
2,000 10,000 6,000
22,000
1
07
01
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Jumlah prasasarana dan fasilitas perhubungan
9,000
2,000
1
07
19
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Meningkatnya ketaatan berlalulintas : Rambu
236,000
30,000
: Marka Jalan : Pagar Meningkatnya kenyamanan pengendara/penumpang
16,000 90,000 42,000
1
07
1
25
20
Program Peningkatan Kelaikan Kendaraan Bermotor Urusan Komunikasi dan Informatika
12,7% 30,000
6,000
2,000 10,000 6,000
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2,000 10,000 12,000
12,5% 11,1% 28,6%
RKPD 2016 | II - 55 Hal 59 dari 127
Hal 59 dari 127
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
2
3
1
25
21
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Meningkatnya kualitas Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
1
25
18
Program Kerjasama Informasi dengan Media massa
cakupan dan frekuensi publikasi pembangunan dan pemerintahan
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (2014)
Target RPJMD pada tahun 2016 (akhir periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2013
4
5
6
75
1.000
Perkiraan capaian target RPJMD s/d thn berjalan (2015)
Tingkat Realisasi (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Thn berjalan (2015)
7
8=(7/6)
9
75
220
22,0%
70
70
70
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun 2014
Realisasi s/d thn 2015
Tingkat Caaian realisasi s/d thn 2015
10=(5+7+ 9)*
11*
SKPD Penanggung Jawab
12
Urusan Lingkungan Hidup 1
08
01
1
08
16
1
08
17
1
10
1
10
1
11
15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Jumlah TPA
12,000
-
4,000
3,000
25,0%
3,000
3,000
3,000
Jumlah TPS Jumlah Unit Pengolahan Sampah yang berfungsi secara baik
72,000 1,000
-
4,000 -
14,000 1,000
19,4% 100,0%
4,000 -
4,000 -
4,000 -
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan
Dokumen kualitas lingkungan hidup
5,000
3,000
1,000
5,000
100,0%
1,000
1,000
1,000
Luas Kawasan Lindung
318,200
0,010
63,500
73,510
23,1%
63,500
63,500
63,500
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
94,000
0,930
87,000
18,740
19,9%
8,700
8,700
8,700
Cakupan penerbitan akta kelahiran
94,000
0,350
0,850
30,120
32,0%
0,870
0,870
0,870
4,000
1,000
3,000
4,000
100,0%
1,000
1,000
1,000
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
RKPD 2016 | II - 56 Hal 60 dari 127
Hal 60 dari 127
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
2
3
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (2014)
Target RPJMD pada tahun 2016 (akhir periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2013
4
5
6
Target RKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Thn berjalan (2015)
7
8=(7/6)
9
Realisasi RKPD Tahun 2014
Perkiraan capaian target RPJMD s/d thn berjalan (2015) Realisasi s/d thn 2015
Tingkat Caaian realisasi s/d thn 2015
1
11
15
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Jumlah kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
6,000
7,000
6,000
6,000
100,0%
6,000
10=(5+7+ 9)* 6,000
1
11
16
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
0,0100
0,0001
0,0010
0,0013
13%
0,0002
0,0002
0,0002
1
11
17
Rasio kekerasan terhadap perempuan
4,000
1,000
3,000
4,000
100,0%
1,000
1,000
1,000
1
11
18
Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
1
12
1
12
15
Program Keluarga Berencana
Rasio akseptor KB
66,4%
-
1
12
16
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Cakupan layanan kesehatan reproduksi remaja
0,400
-
1
12
17
Program Pelayanan Kontrasepsi
Cakupan peserta KB aktif
22,25
1
12
23
Operasional tenaga pendamping kelompok bina keluarga
12,000
1
13
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Urusan Sosial
1
SKPD Penanggung Jawab
11*
12
6,000
Badan KB dan Pemberdayaa n Perempuan
#DIV/0!
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
12,000
0,590
88,9%
0,100
0,100
25,0%
0,100
0,100
0,100
17,000
19,630
88,2%
19,000
19,000
19,000
12,000
12,000
100,0%
12,000
12,000
12,000
Badan KB dan Pemberdayaa n Perempuan
RKPD 2016 | II - 57 Hal 61 dari 127
Hal 61 dari 127
Kode
1 1
13
15
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
2
3
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (2014)
Target RPJMD pada tahun 2016 (akhir periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2013
4
5
6
Target RKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Thn berjalan (2015)
7
8=(7/6)
9
Realisasi RKPD Tahun 2014
Perkiraan capaian target RPJMD s/d thn berjalan (2015) Realisasi s/d thn 2015
Tingkat Caaian realisasi s/d thn 2015
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Jumlah fakir miskin yang tertangani dibandingkan dengan jumlah fakir miskin yang ada
0,900
0,010
0,080
0,820
91,1%
0,820
10=(5+7+ 9)* 0,820
Persentase peningkatan jumlahPMKS yang tertangani dibandingkan dengan PMKS yang ada
0,900
0,070
0,780
0,350
38,9%
0,080
0,080
0,080
11* 0,820
1
13
16
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya pelayanan & rehabilitasi kesejahteraan sosial
0,900
0,780
0,780
0,800
88,9%
0,800
0,800
0,800
1
13
18
Program Pembinaan Penyandang Cacat Dan Trauma
Jumlah penyandang cacat dan trauma yang terbina dibandingkan dengan jumlah penyandang cacat yang ada
0,700
0,560
0,560
0,570
81,4%
0,570
0,570
0,570
1
13
21
Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang terbina
0,850
0,750
0,750
0,780
91,8%
0,780
0,780
0,780
1 1
14 14
15
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahtraan Sosial Urusan Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas & Produktifitas Tenaga Kerja
860,000
-
16,000
1,9%
Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan Kewirausahaan
-
SKPD Penanggung Jawab
12 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
RKPD 2016 | II - 58 Hal 62 dari 127
Hal 62 dari 127
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
2
3
Target RPJMD pada tahun 2016 (akhir periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2013
4
5
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (2014)
Target RKPD Tahun 2014 6
Tingkat Realisasi (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Thn berjalan (2015)
7
8=(7/6)
2.250,
30,0%
0,750
88,2%
Realisasi RKPD Tahun 2014
Perkiraan capaian target RPJMD s/d thn berjalan (2015) Realisasi s/d thn 2015
Tingkat Caaian realisasi s/d thn 2015
9
10=(5+7+ 9)*
11*
0,750
0,750
0,750
1
14
16
Program peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
Menurunnya angka pengangguran
7.500
-
1
14
17
Cakupan pendampingan bagi lembaga ketenagakerjaan
0,850
0,700
2
08
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Urusan Ketransmigrasian
2
08
15
Program pengembangan wilayah transmigrasi
Fasilitas wilayah transmigrasi
0,350
-
0,320
0,330
94,3%
0,330
0,330
0,330
2
08
16
Program Transmigrasi Lokal
Keberdayaan para transmigran
0,400
-
0,300
0,350
87,5%
0,350
0,350
0,350
1
15
1
15
15
184,000
88,000
100,000
150,000
81,5%
150,000
150,000
150,000
1
15
16
Jumlah Dana yang diserap UMKM melalui Koperasi
4,500
-
3,200
33,500
744,4%
3,500
3,500
3,500
1
15
17
1
15
18
1
16
0,700
SKPD Penanggung Jawab
12
#DIV/0! Dinas Sosi-al, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Konduksif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil; menengah
Jumlah Koperasi Aktif
Rata-rata Jumlah Dana yang diserap per UMKM
30,000
-
15,000
30,000
100,0%
20,000
20,000
20,000
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
713,000
-
75,000
765,000
107,3%
50,000
50,000
50,000
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Urusan Penanaman Modal
RKPD 2016 | II - 59 Hal 63 dari 127
Hal 63 dari 127
Kode
1 1
16
15
1
16
42
1
17
1
17
22
1
17
16
1
17
24
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2013
4
5
6
Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)
23,000
13,000
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
105,544
Persentase layanan perijinan sesuai SOP
100,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
2
3
Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi
Program Pelayanan Perizinan Terpadu
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (2014)
Target RPJMD pada tahun 2016 (akhir periode RPJMD)
Perkiraan capaian target RPJMD s/d thn berjalan (2015)
Tingkat Realisasi (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Thn berjalan (2015)
7
8=(7/6)
9
19,000
25,000
108,7%
-
91,173
95,732
90,7%
95,732
95,732
95,732
90,000
90,000
90,000
90,0%
90,000
90,000
90,000
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun 2014
Realisasi s/d thn 2015
Tingkat Caaian realisasi s/d thn 2015
10=(5+7+ 9)*
11*
Urusan Kebudayaan
2 2
04 04
23
2
04
16
Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Urusan Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
SKPD Penanggung Jawab
12 Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah benda,situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
32
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
8,000
15,000
1,000
27,000
84,4%
1,000
#DIV/0!
27,000
27,000
27,000
jumlah ragam budaya yang dikelola
7,000
-
-
3,000
42,9%
Jumlah kunjungan Wisata
67.563,0
17.977,0
50.761
119.961,0
177,6%
55.837,0
55.837,0
55.837,0
Jumlah obyek pariwisata
50,0
4,0
50,0
104,0
208,0%
50,0
50,0
50,0
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
RKPD 2016 | II - 60 Hal 64 dari 127
Hal 64 dari 127
Kode
1
2
04
1 19 1.19. 16
17
Target RPJMD pada tahun 2016 (akhir periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2013
8=(7/6)
69,0
207,0
209,1%
114
70
100
53
55
2
3
4
5
6
Jumlah mitra pariwisata yang terbentuk
99,0
69,0
Cakupan Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Jumlah konflik yang diselesaikan
50
30
Program Pengembangan Kemitraan Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Pemeliharaan Kantrantibmas & Pencegahan Tindak Kriminal
1.19. 18
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pendidikian Politik Masyarakat Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Jumlah Forum kerukunan antar umat beragama
9,0
Cakupan pembinaan politik daerah
0,9
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Kasus kammtibmas
1.19. 15
7
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.19. 23
Tingkat Realisasi (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Thn berjalan (2015)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1.19 . 17
1.19.21
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (2014)
Target RKPD Tahun 2014
0
Realisasi s/d thn 2015
Tingkat Caaian realisasi s/d thn 2015
9
10=(5+7+ 9)*
11*
79,0
79,0
79,0
SKPD Penanggung Jawab
12
100%
100%
50
50
50
2
0
3 konflik
17,0
2,0
4,0
200,0
23,0
255,6%
23,0
23,0
19,0
85,0
0,9
1,0
0,9
96,7%
0,9
0,9
1,0
1,0
100,0
2,0
200,0%
2,0
2,0
10,0
10,0
100,0
30,0
75,0%
30,0
30,0
1,0
40,0
Realisasi RKPD Tahun 2014
Perkiraan capaian target RPJMD s/d thn berjalan (2015)
10,0
#DIV/0!
RKPD 2016 | II - 61 Hal 65 dari 127
Hal 65 dari 127
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
2
3
1.19. 16
Pemeliharaan Kantrantibmas & Pencegahan Tindak Kriminal
1 20
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sekretariat Daerah Bagian Umum Program Peningkatan cakupan kunjungan kepala Pelayanan Kedinasan Kepala daerah ke wilayah Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20. 16
1
20
08
1
20
27
Bagian Adm.Pemerintahan Umum Program Peningkatan Pelayanan Publik
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Cakupan Petugas perlindungan masyarakat (Linmas)
Tersedianya data dan informasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dpt diakses oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan masyarakat Terbentuknya Kabupaten Adonara
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (2014)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2013
4
5
6
0,025
0,01
0,01
19
99%
19
5,0
1,0
1,0
3,0
60,0%
1,0
1,0
1,0
1,0
-
1,0
1,0
100,0%
1,0
1,0
1,0
Target RKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Thn berjalan (2015)
7
8=(7/6)
9
0,01
100
0,02
Perkiraan capaian target RPJMD s/d thn berjalan (2015)
Target RPJMD pada tahun 2016 (akhir periode RPJMD)
Realisasi RKPD Tahun 2014
Realisasi s/d thn 2015 10=(5+7+ 9)* 84,0%
Tingkat Caaian realisasi s/d thn 2015 11*
SKPD Penanggung Jawab
12 0,02
0,02
0
Bagian Administrasi Kemasyarakatan
RKPD 2016 | II - 62 Hal 66 dari 127
Hal 66 dari 127
Kode
1 1
20
43
1
20
16
1
20
17
1
20
22
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
2
3
Program Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Bagian. Adm. Kesejahteraan Rakyat Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program peningkatan iman dan ketaqwaan
Target RPJMD pada tahun 2016 (akhir periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2013
4
5
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (2014)
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Thn berjalan (2015)
19,0
19,0
0,9
0,9
0,9
4,000
4,000
4,000
7
8=(7/6)
9
19,0
19,0
100,0%
19,0
Cakupan layanan KIE konseling
0,9
0,8
0,8
0,8
88,9%
Rasio kekerasan terhadap perempuan
0,0
-
0,0
-
0,0%
Meningkatnya koordinasi monitoring evaluasi dan konsultasi bidang kopersi UKM, Industri dan Perdagangan
20,000
4,000
4,000
12,000
60,0%
Realisasi s/d thn 2015
Tingkat Caaian realisasi s/d thn 2015
10=(5+7+ 9)* 19,0
6
Terkoodinasinya dan terkontrolnya penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan
Perkiraan capaian target RPJMD s/d thn berjalan (2015)
11*
SKPD Penanggung Jawab
12
Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol 1
20
08
1
20
20
2.03.03.15
Program Peningkatan Pelayanan Publik Bagian Adm. Perekonomian Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Bagian Sumber Daya Alam Program Pembinaan dan pengawasan bidang
RKPD 2016 | II - 63 Hal 67 dari 127
Hal 67 dari 127
Kode
Target RPJMD pada tahun 2016 (akhir periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (2014)
Tingkat Realisasi (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Thn berjalan (2015)
7
8=(7/6)
2,000
2,000
-
2,000
0,950
0,800
0,800
1.800
1.250
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
2
3
4
5
6
Terlaksananya monitoring dan rapat koordinasi, peningkatan produksi dan produktifitas pertanian
9,000
1,000
2,000
Penyelesaian permasalahan pembangunan dan pemerintahan baik di SKPD maupun di kecamatan
Jumlah produk hukum daerah
1
Target RKPD Tahun 2014
Perkiraan capaian target RPJMD s/d thn berjalan (2015)
SKPD Penanggung Jawab
Realisasi s/d thn 2015
Tingkat Caaian realisasi s/d thn 2015
9
10=(5+7+ 9)*
11*
100,000
5,000
55,6%
5,000
5,000
-
-
2,000
100,0%
2,000
2,000
0,900
94,7%
0,900
0,900
-
1.500
83%
1.500
1.500
Realisasi RKPD Tahun 2014
12
pertambangan 2.01.03.25
Program Koordinasi dan pengendalian bidang pertanian/perkebunan
2.05.03.29
Program Koordinasi dan pengendalian di bidang kelautan dan perikanan
1.08.03.15
Program Koordinasi dan pengendalian bidang lingkungan hidup
1
20
20
1
20
38
1.20.28
1.20.26
Bagian Adm.Pembangunan: Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
0,900
Program Pengembangan Kemitraan Bagian Organisasi: Program Peningkatan Pelayanan Publik Bagian Hukum Program Penataan Peraturan Peundang-undangan
RKPD 2016 | II - 64 Hal 68 dari 127
Hal 68 dari 127
Kode
1 1.20. 33
20
1
20
08
1
20
15
20
1
20
1
20
1
20
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
2
3
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2013
4
5
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (2014)
Target RKPD Tahun 2014 6
Realisasi RKPD Tahun 2014 7
Tingkat Realisasi (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Thn berjalan (2015)
8=(7/6)
Perkiraan capaian target RPJMD s/d thn berjalan (2015) Realisasi s/d thn 2015
Tingkat Caaian realisasi s/d thn 2015
9
10=(5+7+ 9)*
11*
SKPD Penanggung Jawab
12
Program Peningkatan Kesadaran Hukum
1
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target RPJMD pada tahun 2016 (akhir periode RPJMD)
17
20
21
Sekretariat DPRD Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Pelayanan Publik Program Peningkatan Kapastas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Berfungsinya alat kelengkapan dewan secara baik Terbentuknya Ranperda Inisiatif
#DIV/0! 0,950
Predikat WTP oleh BPK
WTP
Aset daerah yang didata
0,850
Jumlah aparat pemeriksa yang memiliki sertifikat
0,850
0,870
91,6%
0,870
0,870
0,870
Sekrt DPRD
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
DPPKAD
7,000
7,000
62,5%
9,000
9,000
9,000
8 Perda
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Sistem Jumlah kasus pelanggaran Pengawasan Internal dan aparat pemerintah Pengendalian Pelaksanaan Jumlah tindak lanjut hasil Kebijakan KDH temuan pengawas Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
0,750
48,000
11,000
11,000
30,000
RKPD 2016 | II - 65 Hal 69 dari 127
Hal 69 dari 127
Kode
1
1
20
23
1
20
17
1 1
21 21
16
1
21
20
2 2 2
1 01
15
1
22
1
22
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2013
4
5
6
Meningkatnya disiplin pegawai
0,950
0,900
Cakupan Ketersediaan Bahan Pangan Produksi pertanian/perkebunan Jumlah Tenaga Penyuluh organik dan Non organik
100%
100%
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
2
3
Pemeriksa dan Aparat Pengawasan. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Urusan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Urusan Pilihan Urusan Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (2014)
Target RPJMD pada tahun 2016 (akhir periode RPJMD)
cakupan petani yang mendapat layanan
Tingkat Realisasi (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Thn berjalan (2015)
7
8=(7/6)
0,900
0,900
100%
100%
Target RKPD Tahun 2014
107.842
Realisasi s/d thn 2015
9
10=(5+7+ 9)*
11*
94,7%
0,900
0,900
0,900
BKD
100,0%
100%
100%
100%
Badan Ketahanan Pangan dan Penyluhan
212,000
84,8%
212,000
212,000
212,000
0,900
100,0%
Realisasi RKPD Tahun 2014
-
250,000
192,000
0,900
48,190
192,000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
SKPD Penanggung Jawab
Tingkat Caaian realisasi s/d thn 2015
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15
Perkiraan capaian target RPJMD s/d thn berjalan (2015)
12
Dinas Pertanian dan Peternakan
#DIV/0! Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang diberdayakan
1,000
0,850
0,850
0,900
90,0%
0,900
0,900
0,900
BPM dan Pemerintah Desa
RKPD 2016 | II - 66 Hal 70 dari 127
Hal 70 dari 127
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
2
3
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (2014)
Target RPJMD pada tahun 2016 (akhir periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2013
4
5
6
Target RKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Thn berjalan (2015)
7
8=(7/6)
9
Realisasi RKPD Tahun 2014
Perkiraan capaian target RPJMD s/d thn berjalan (2015) Realisasi s/d thn 2015
Tingkat Caaian realisasi s/d thn 2015
SKPD Penanggung Jawab
1
22
16
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
Meningkatnya Ekonomi Masyarakat
270,0
19,000
67,000
57,000
21,1%
38,000
10=(5+7+ 9)* 38,000
1
22
17
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Partisipasi masyarakat dalam membangun desa
0,850
0,750
0,800
0,800
94,1%
0,800
0,800
0,800
1
22
18
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Juamlah Aparatur Pemerintah Desa yang megikuti bimtek
100,0
70,000
70,000
80,000
80,0%
80,000
80,000
80,000
BPM dan Pemerintah Desa
1 1
24 24
15
0,900
0,900
94,5%
94,5%
94,5%
94,5%
94,5%
Kantor Arsip dan Perpust.
24
16
sistem arsip daerah tertata dengan baik Pengarsipan dokumen penting daerah
100%
1
Urusan Kearsipan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah
100%
0,831
0,831
88,50%
88,5%
88,5%
88,5%
88,5%
1
24
17
Program Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasrana kearsipan
Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan
98,56%
75,000
87,500
91,5%
92,8%
91,5%
91,5%
91,5%
1
24
18
Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi
Dokumen penting daerah dapat diakses melalui website Pemda
82,72%
20,000
82,020
82,17%
99,3%
82,17%
82,17%
82,17%
1 1
26 26
21
Cakupan layanan perpustakaan
86,6%
0,750
80,000
80,2%
92,6%
80,2%
80,2%
80,2%
1
2
Urusan Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Urusan Pilihan
11* 38,000
12 BPM dan Pemerintah Desa BPM dan Pemerintah Desa
Kantor Arsip dan Perpust.
RKPD 2016 | II - 67 Hal 71 dari 127
Hal 71 dari 127
Kode
1
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (2014)
Target RPJMD pada tahun 2016 (akhir periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2013
4
5
6
0,900
0,800
0,800
0,542
Produktivitas pertanian
Prosentase pengendalian Hama/Penyakit tanaman Cakupan Kasus Penyakit Ternak Menular yang mendapat pelayanan Jumlah produksi hasil ternak kecil dan Unggas
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
2
3
2
01
2
01
15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
cakupan petani yang mendapat layanan
2
01
16
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2
01
17
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
Tercapainya peningkatan ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan. Persentase Pemasaran Hasil Peternakan
2
01
19
2
01
21
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Tingkat Realisasi (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Thn berjalan (2015)
7
8=(7/6)
0,900
22,830
3,170
0,700
Perkiraan capaian target RPJMD s/d thn berjalan (2015) Realisasi s/d thn 2015
Tingkat Caaian realisasi s/d thn 2015
9
10=(5+7+ 9)*
11*
100,0%
0,900
0,900
0,900
0,342
63,1%
0,342
0,342
0,342
ton/Ha
2,970
93,7%
2,970
2,970
2,970
85,540
0,500
71,4%
0,500
0,500
0,500
90%
94,7%
90%
90%
90%
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun 2014
SKPD Penanggung Jawab
12
Urusan Pertanian
2
01
22
2
02
09
2
02
15
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Urusan Kehutanan Program Pembangunan dan Pembinaan Kehutanan Program Pemanfaaatan Potensi Sumber Daya Hutan
jumlah kawasan hutan rakyat Persentase Pengembangan Usaha Non Kayu sekitar Hutan
95%
39.731
1.547.137 kg
32.835,7
82,6%
32.836
32.836
32.836
25,000
7,000
12,000
25,000
5,000
5,000
5,000
50,300
0,020
18,051
50,300
0,030
0,030
0,030
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
RKPD 2016 | II - 68 Hal 72 dari 127
Hal 72 dari 127
Kode
1
Target RPJMD pada tahun 2016 (akhir periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (2014)
Tingkat Realisasi (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Thn berjalan (2015)
7
8=(7/6)
9
5.699
6.267
7.583
6.267
2.850,000
2.850
2.850,
3.000
2.850
1.260
1.257,000
1.257
2.517,
1.260
1.259
Produktivitas pertanian
0,400
3 kasus
0,090
22,5%
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
2
3
4
5
6
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan
Luas lahan rehabilitasi hutan dan lahan kritis Luas areal hutan yang dikonservasi luas areal hutan yang dikembangkan
7.583
5.699,000
3.000
Urusan Pertanian Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun 2014
2
02
16
2
02
17
2
02
20
2
01
22
2
01
27
cakupan petani yang mendapat layanan
11,321
-
11,321
100,0%
2
05
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Urusan Kelautan dan Perikanan
2
05
17
Persentase pengrusakan sumber daya laut
0,400
3 kasus
0,090
22,5%
2
05
20
Program Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Produksi perikanan budidaya
11,321
-
11,321
100,0%
2
05
21
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Produksi perikanan tangkap
41.662
13.766,000
14.250,7
34,2%
2
05
22
Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
2
05
23
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Jumlah Produksi perikanan yang di pasarkan
428,000
Perkiraan capaian target RPJMD s/d thn berjalan (2015) Realisasi s/d thn 2015
Tingkat Caaian realisasi s/d thn 2015
10=(5+7+ 9)*
11*
SKPD Penanggung Jawab
12
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
471,000
-
RKPD 2016 | II - 69 Hal 73 dari 127
Hal 73 dari 127
Kode
1 2
05
24
2 2
06 06
15
2
06
18
2
06
19
2
07
2
07
16
2
07
17
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
2
3
Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Urusan Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (2014)
Target RPJMD pada tahun 2016 (akhir periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2013
4
5
6
Target RKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Thn berjalan (2015)
7
8=(7/6)
9
Realisasi RKPD Tahun 2014
Prosentase perlindungan terhadap konsumen dan produsen Jumlah Pasar Daerah/Desa
1,000
4,000
0,850
0,900
90,0%
0,900
190,000
12,000
170,000
204,000
107,4%
180,000
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Jumlah UMKM yang aktif
454,000
56,000
434,000
444,000
97,8%
444,000
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Cakupan Bina kelompok pengrajin
40,000
5,000
30,000
37,000
92,5%
32,000
Perkiraan capaian target RPJMD s/d thn berjalan (2015) Realisasi s/d thn 2015
Tingkat Caaian realisasi s/d thn 2015
10=(5+7+ 9)*
11*
SKPD Penanggung Jawab
12
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Urusan Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan
RKPD 2016 | II - 70 Hal 74 dari 127
Hal 74 dari 127
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Dalam konteks lokal kabupaten Flores Timur, berbagai permasalahan yang menjadi perhatian di tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Rendanya Produktivitas Pertanian (dalam arti luas); 2. Rendahnya Nilai Tambah Produk-Produk Pertanian; 3. Kualitas SDM yang masih rendah; 4. Masih tingginya angka pengangguran; 5. Kualitas Infrastruktur Strategis Masih Rendah; 6. Masih Rendahnya Pendapatan Asli Daerah; 7. Rendahnya Kinerja Birokrasi dan Minimnya Pelayanan Publik; 8. Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Terhadap Hukum; 9. Masih rendahnya ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Flores Timur; dan 10. Menguatnya kecenderungan ditinggalkannya budaya lokal. Selain berbagai permasalahan tersebut, dari aspek penyelenggaraan pemerintahan, permasalahan dan isu strategis pada setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan adalah : A. Aspek Geografis dan Demografi Gambaran umum kondisi wilayah Kabupaten Flores Timur pada Bab 2.1, dari aspek Geografis dan Demografi menampilkan sejumlah permasalahan pembangunan di Flores Timur, yaitu : 1. Kondisi Geografis dengan topografi yang terdiri dari pegunungan dan perbukitan berpotensi menimbulkan bencana alam. Dari aspek ini Kabupaten Flores Timur menjadi salah satu daerah yang rawan bencana alam. 2. Tingkat pertumbuhan penduduk tergolong tinggi, sex ratio yang besar, dan penyebaran penduduk yang tidak merata. B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Gambaran tentang kesejahteraan masyarakat Flores Timur, dengan fokus uraian tentang pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga, menampilkan sejumlah permasalahan pembangunan sebagai berikut: 1. Semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB; 2. Masih rendahnya Index Pembangunan Manusia (IPM) bila dibandingkan dengan capaian nasional. IPM NTT berada pada urutan 31 dari 33 Propinsi di Indonesia; 3. Minimnya aksesibilitas masyarakat miskin, KAT dan PMKS lainnya untuk mengakumulasi modal produktif, sumber-sumber keuangan, modal sosial dan sarana fisik. 4. Rendahnya kontribusi lembaga kesejahteraan sosial dalam membantu penanganan masalah sosial di masyarakat, 5. Tingginya angka pengangguran dan rendahnya kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI; 6. Di bidang olahraga, prasarana dan sarana olahraga masih sangat terbatas. C. Aspek Pelayanan Umum Pada aspek pelayanan umum terdapat beberapa permasalahan pembangunan sebagai berikut : 1. Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan; 2. Akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas belum memadai; RKPD 2016 | II - 71 Hal 75 dari 127
Hal 75 dari 127
3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10.
11.
12.
13.
Jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang belum memadai karena belum seimbangnya ratio antara tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk; Belum optimalnya penyediaan obat-obat perbekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan dan keamanan pangan serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang belum menjadi budaya dalam masyarakat baik karena faktor sosial okonomi maupun karena kurangnya pengetahuan; Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang KB yang berdampak kurangnya jumlah peserta/akseptor KB maupun akses terhadap fasilitas KB. Infrastruktur transportasi wilayah belum memadai; Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat; Sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah belum memiliki SPM dan SOP; Capaian laporan kinerja keuangan yang masih pada level Wajar Dengan Pengecualian (WDP), diakibatkan oleh neraca asset yang belum optimal; Belum optimalnya pelayanan persampahan. Hal ini disebabkan antaran lain karena belum tersedianya TPS secara merata dalam Kota Larantuka dan TPA di luar Kota Larantuka sesuai rencana Tata Ruang Wilayah, serta keterbatasan kemampuan, sarana prasarana dan prilaku masyarakat yang belum memiliki pengetahuan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat. Belum efektifnya fungsi dan peran infrastruktur dan suprastruktur politik serta lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pembagunan dan Sistem pelayanan pemerintah yang belum berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik; Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah serta masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah dalam memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan serta belum efektifnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan kebijakan kepala daerah; Belum efektifnya lembaga penyelenggara negara, lembaga politik dan lembaga masyarakat dalam menjamin kepastian, penegakan dan perlindungan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat dan masih terbatasnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Nasional dan Undang-undang Politik.
D. Aspek Daya Saing Permasalahan pembangunan dari aspek daya saing daerah, yaitu : 1. Rendahnya tingkat kesejahteraan Petani; 2. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah; 3. Belum memadainya aksesbilitas daerah; 4. Minimnya ketersediaan lembaga keuangan mikro; 5. Belum berkembangnya investasi di daerah; dan 6. Rendahnya kualitas tenaga kerja Flores Timur. 2.3.2 Isu Strategis Lingkungan Eksternal Selain permasalahan pembangunan dan isu strategis tersebut, pada tingkat provinsi maupun nasional teridentifikasi berbagai permasalahan dan isu strategis. Di tingkat nasional, terdapat 24 isu strategis, sedangkan di tingkat provinsi NTT teridentifikasi 11 isu strategis yang harus menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2016. Rincian isu strategis tersebut sebagaimana pada Tabel 2.75. Tabel 2.75 Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional dan RKPD 2016 | II - 72 Hal 76 dari 127
Hal 76 dari 127
Provinsi No
Tingkat Nasional
Tingkat Provinsi
[1]
[2]
[3]
1.
Konsolidasi Demokrasi
Peningkatan dan Perluasan Pembangunan Pendidikan yang Berkualitas
2.
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik
Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Yang Universal, Efisien, Berkualitas dan Berkelanjutan
3.
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta pemenuhan Hak Anak
4.
Percepatan Pembangunan MEF dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan
Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas.
5.
Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri
Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan Daerah.
6.
Perkuatan Ketahanan Pangan
Peningkatan Konektivitas Intra dan Antar Pulau.
7.
Peningkatan Ketahanan Energi
Rendahnya Kinerja Birokrasi dan Minimnya Pelayanan Publik
8.
Peningkatan Ketahanan Air
Peningkatan Kualitas dan Pencegahan Degradasi Lingkungan Hidup serta Ketahanan Perubahan Iklim.
9.
Percepatan Pembangunan Kelautan
Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Kawasan Khusus
10.
Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup
Penanggulangan Kawasan Rawan Bencana.
11.
Transformasi Sektor Industri dalam Arti Luas
Penanganan Kemiskinan
12.
Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
13.
Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
14.
Peningkatan Kapasitas IPTEK
15.
Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi
16.
Penguatan Konektivitas Nasional - Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah - Pendorong Pertumbuhan Ekonomi - Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan
17.
Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar - Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional - Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi - Penataan Perumahan/Permukiman
18.
Reformasi Keuangan Negara
19.
Reformasi Pembangunan Kesehatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi
20.
Pengendalian Jumlah Penduduk
21.
Reformasi Pembangunan Pendidikan
RKPD 2016 | II - 73 Hal 77 dari 127
Hal 77 dari 127
No
Tingkat Nasional
Tingkat Provinsi
[1]
[2]
[3]
22.
Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
23.
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan
24.
Pengelolaan Risiko Bencana
RKPD 2016 | II - 74 Hal 78 dari 127
Hal 78 dari 127
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 Kondisi ekonomi makro kabupaten Flores Timur mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Kondisi tersebut tergambar dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, pendapatan per kapita dan kemiskinan sebagaimana pada Tabel 3.1. Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Flores Timur No (1) 1.
2.
Indikator Makro Ekonomi (2) PDRB: - ADHB (Rp.000) - ADHK (Rp.000)
Realisasi Tahun 2013 Tahun 2014* (3) (4) 1.945.508.020 720.042.350
Proyeksi Tahun 2015 Tahun 2016 (6) (7)
2.130.360.314 753.644.560
2.376.239.848 798.430.223
2.653.813.255 848.797.156
5,18
4,67
5,93
6,32
6,44
4,62
5,30
5,04
3.
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK 2000) (%) Tingkat Inflasi (%)
4.
Pendapatan Perkapita ADHB (Rp)
7.621.786
8.334.236
9.281.894
10.351.706
Pendapatan Perkapita ADHK (Rp)
2.820.861
2.939.628
3.097.606
3.275.946
75,96
76,98
78,33
79,85
214.010
237.915
264.490
294.034
5.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
6.
Garis Kemiskinan (Rp)
7.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
0,76
0,90
1,08
1,28
8.
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
0,11
0,12
0,12
0,13
9.
Penduduk Miskin (orang)
19.600
18.370
17.217
16.136
10
Persentase penduduk miskin (%)
8,11
7,51
6,97
6,48
Sumber : BPS (data diolah)
* Angka sementara
Gambaran dari beberapa indikator tersebut sebagai berikut : a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian regional adalah PDRB, yaitu suatu besaran yang menunjukkan jumlah nilai yang berhasil ditambahkan terhadap suatu barang dan jasa melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh unit ekonomi yang ada di satu wilayah dalam suatu periode waktu tertentu. PDRB-Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan total produk/nilai tambah dari suatu kegiatan ekonomi pada suatu tahun yang dinilai dengan satuan perkomoditi pada tahun tersebut. PDRB-ADHB secara nominal dapat digunakan untuk melihat besarnya sumber daya ekonomi yang telah dihasilkan oleh suatu wilayah pada tahun berjalan. Sedangkan PDRB-Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menggambarkan total produk/nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi pada suatu tahun tertentu yang dipakai sebagai tahun dasar (Tahun 2000). Secara nominal, PDRB-ADHK menunjukkan besarnya sumber daya ekonomi yang telah dihasilkan suatu wilayah jika penilaiannya dilakukan dengan menggunakan harga pada tahun tertentu. RKPD 2016 | III -1 Hal 79 dari 127
Hal 79 dari 127
Perkembangan PDRB baik ADHB maupun ADHK sebagaimana grafik pada Gambar 3.1 menunjukkan adanya peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,64 persen pertahun. Pada tahun 2010, PDRB-ADHB sebesar Rp. 1.411 miliyar meningkat menjadi 1.946 miliyar pada tahun 2013 dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi Rp. 2.654miliyar pada tahun 2016. Sejalan dengan hal tersebut, PDRB-ADHK pada tahun 2010 mencapai Rp. 622 miliyar meningkat menjadi 720 miliyar pada tahun 2013 dan diperkirakan akan meningkat menjadi Rp.849 miliyar pada tahun 2016. Kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB tersebut adalah sektor Pertanian (Gambar 3.2). Sampai dengan tahun 2013, kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB sebesar 35%, disusul oleh sektor Jasa-jasa dengan kontribusi sebesar 32%. Sektor lain dengan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan PDRB adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 13% serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 9%. Sedangkan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor bangunan, sektor industri pengolahan, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor listrik, gas dan air bersih masih dibawah 6%. Kontribusi sebesar 35% dari sektor pertanian, didominasi oleh sub sektor pertanian tanaman pangan yakni sebesar 14%. Sedangkan sub sektor perikanan, sub sektor kehutanan dan perkebunan serta sub sektor peternakan kurang dari 10% (Gambar 3.3). Hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan dan perkebunan yang cukup potensial di Flores Timur belum memberikan dampak nilai tambah yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Struktur perekonomian daerah yang mengandalkan sektor primer khususnya pertanian sebagaimana terlihat pada Gambar 3.2 memberi gambaran tentang lemahnya ketahanan ekonomi daerah. Perbandingan antara banyaknya tenaga kerja pada suatu sektor dan kontribusi sektor tersebut terhadap pembentukan PDRB seperti pada Gambar 3.2 di atas menunjukkan hal tersebut. Sektor pertanian yang menyerap tenaga kerja sebesar 61% hanya memberikan kontribusi kurang dari 50%. Sedangkan sektor jasa-jasa dengan serapan tenaga kerja hanya 13% mampu memberikan kontribusi sebesar 32%. Rendahnya produktifitas petani tersebut antara lain disebabkan oleh beberapa permasalahan. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian Tahun 2013, permasalahan usaha yang banyak dihadapi oleh para petani adalah sempitnya lahan pertanian. Hal ini dirasakan oleh 45,03% petani. Selain itu 20,45% petani mengalami permasalahan modal yang kecil, 14,07% petani merasa kesulitan untuk mengakses sarana produksi, sebanyak 12,36% petani mengalami kesulitan untuk mengakses kredit, dan 8,09% sisanya mengalami kesulitan untuk memasarkan hasil serta permasalahan lainnya. Kontribusi terbesar kedua setelah sektor pertanian adalah sektor jasa-jasa. Sektor ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pembentukan PDRB yakni sebesar 32%. Sumbangan terbesar berasal dari sub sektor pemerintahan umum yakni sebesar 24%. Sedangkan sisanya sebesar 8,5% dari sub sektor swasta. Hal ini menunjukkan bahwa RKPD 2016 | III -2 Hal 80 dari 127
Hal 80 dari 127
belanja pemerintah sangat berpengaruh terhadap kinerja perekonomian daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka efektifitas belanja daerah di sektor pertanian cukup berperan dalam peningkatan PDRB. Akan tetapi, hasil analisis penerimaan dan pengeluaran publik tahun 2013 menunjukkan bahwa belanja riil sektor pertanian menurun, meskipun belanja daerah riil relatif stabil. Belanja riil pertanian yang mencakup empat sub sektor pertanian tahun 2007 sebesar 6,86% dari total belanja daerah menurun menjadi 5,58% pada tahun 2011. Atau sepanjang tahun 2007-2011, belanja riil sektor peranian rata-rata menurun sebesar 3,97% sementara belanja daerah riil rata-rata meningkat sebesar 0,41%. Dengan demikian, dibutuhkan kebijakan belanja yang proporsional dan berorientasi pada peningkatan produktiftas pertanian.
Kelompok 2
Selain itu secara kewilayahan, kesenjangan PDRB antar kecamatan relatif tinggi. Gambar 3.4 menunjukkan bahwa kesenjangan PDRB antara kecamatan Larantuka dan kecamatan Adonara Timur dengan ketujuh belas kecamatan lainnya cukup lebar. Grafik tersebut menggambarkan karakteristik kelompok. Kecamatan Larantuka Gambar 3.4 Pengelompokkan Kec. Berdasarkan PDRB pada satu sisi dengan PDRB relatif KEC 3 Adonara Timur Adonara besar (Rp. 599,986 miliyar) dan Adonara Barat Adonara Tengah selisih antara harga berlaku dan Adonara Timur 2 Demon Pagong harga konstan yang relatif kecil Ile Boleng Ile Bura sedangkan kecamatan Adonara Ile Mandiri Timur dengan PDRB sedang (Rp. Klubagolit 1 Larantuka 163,921 miliyar) pada satu sisi yang Lewolema Solor Barat lain dengan selisih antara harga Solor Selatan 0 Solor Timur berlaku dan harga konstan yang Tanjung Bunga Larantuka Titehena relatif besar. Sedangkan kecamatan Witihama -1 Wotan Ulumado Tanjung Bunga, Solor Barat, Solor Wulanggitang Timur, Witihama, Titehena, Ile 0 1 2 3 4 Mandiri, Lewolema, Adonara Kelompok 1 Sumber Data : BPS, 2014 Tengah, Ile Bura, Wotan Ulumado, Demon Pagong, Solor Selatan, Wulanggitang, Klubagolit, Adonara, Ile Boleng dan Adonara Barat dengan PDRB relatif kecil yakni berkisar antara Rp. 26,7 miliyar sampai dengan Rp. 88,68 miliyar pada sisi yang lain. Karekteristik dari kelompok ini adalah PDRB relatif kecil dengan selisih antara harga berlaku dan harga konstan yang relatif besar. Selisih besaran PDRB pada ketiga kelompok tersebut menunjukkan bahwa kemampuan memproduksi serta harga barang dan jasa sangat bervariasi pada setiap kecamatan. Kecamatan Adonara Timur dan Larantuka dengan kota Waiwerang dan kota Larantuka sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala sedang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PDRB dan harga barang pada kedua daerah tersebut. Sedangkan kecamatan lainnya sangat bergantung pada sektor primer sebagai pembentuk PDRBnya yang beakibat pada rendahnya produktifitas. Sejalan dengan hal tersebut, sulitnya aksesibilitas ketujuh belas kecamatan tersebut terhadap pusat-pusat kegiatan ekonomi menyebabkan tingginya harga barang dan jasa pada wilayah tersebut. b. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Flores Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir berfluktuasi. Sebagaimana grafik pada Gambar 3.1, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sebesar 5,76%, turun menjadi 5,07% pada tahun 2011. Tahun 2012 turun 0,38 point menjadi 4,69%. Tahun 2013 meningkat menjadi 5,18% dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 5,16% pertahun. Fakta ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tersebut relatif kurang stabil. Kondisi ini disebabkan oleh fluktuatifnya produksi barang dan jasa. Berdasarkan data Bank Indonesia, pada triwulan I 2015, Perekonomian regional NTT tumbuh positif mencapai 4,6% (yoy) namun melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 5,74% (yoy). Perlambatan ekonomi terutama disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja pemerintah. Selain itu, konsumsi rumah tangga menunjukkan perlambatan. sementara, investasi menunjukkan adanya RKPD 2016 | III -3 Hal 81 dari 127
Hal 81 dari 127
perlambatan walaupun secara nilai masih cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini relatif sama dengan Flores Timur. Secara sektoral, perlambatan ekonomi disebabkan oleh perlambatan kinerja sektor-sektor utama diantaranya sektor pertanian, sektor perdagangan besar dan eceran dan sektor administrasi. perlambatan tersebut disebabkan oleh pergeseran musim panen, rendahnya realisasi pemerintah dan turunnya daya beli masyarakat. Selain faktor regional, kondisi perekonomian nasional sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat Flores Timur disuplai dari luar daerah khususnya Jawa dan Sulawesi. Dengan demikian berbagai kebijakan nasional di bidang ekonomi sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya kebijakan nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga pada level 6,60% pada tahun 2016, maka diharapkan berbagai kebijakan strategis nasional dapat berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah. Gambar 3.5 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Flores Timur selalu lebih rendah dibanding NTT dan Nasional. Sampai dengan tahun 2013, laju pertumbuhan ekonomi NTT 0,36 poit dan nasional 0,88 poit di atas Flores Timur yakni sebesar 5,54% dan 6,30%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa secara relatif, laju pertumbuhan produksi barang dan jasa Flores Timur lebih rendah dari pertumbuhan produksi barang dan jasa regional dan nasional. Agar pertumbuhan ekonomi Flores Timur sama dengan Sumber Data : BPS, 2014 pertumbuhan ekonomi NTT, maka dibutuhkan peningkatan laju pertumbuhan sebesar 0,38% per tahun atau meningkatkan pertumbuhan produksi barang dan jasa sebesar Rp.2,582 miliyar per tahun. Kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Flores Timur adalah sektor jasa-jasa. Sampai dengan tahun 2013, kontribusi sektor jasa-jasa sebesar 34,95% disusul sektor pertanian sebesar 32,08% sedangkan sektor lain kurang dari 15%. Walaupun demikian, pada sektor jasa-jasa sumbangan terbesar diberikan oleh jasa pemerintahan umum yakni sebesar 25,82%. Dan pada sektor pertanian, sumbangan terbesar dari sub sektor tanaman bahan makanan yakni sebesar 13,95%. Sedangkan sub sektor tanaman perkebunan dan perikanan yang menjadi sektor potensial daerah kontribusinya kurang dari 6%. Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan tersebut relatif kurang berdampak pada peningkatan ketahanan perekonomian daerah karena sektor jasa pemerintahan umum dan sub sektor tanaman bahan makanan lebih bersifat konsumstif. Oleh karena itu, upaya peningkatan laju pertumbuhan sebesar 0,38% per tahun atau peningkatan pertumbuhan produksi barang dan jasa sebesar Rp.6,582 miliyar per tahun sebagaimana uraian di atas harus melalui kebijakan-kebijakan strategis pada sektorsektor potensial seperti sektor pertanian untuk meningkatkan produktifitas dan ketahanan pangan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sampai dengan tahun 2013, tren pertumbuhan sektor tersebut cukup signifikan. Proporsinya dalam pertumbuhan ekonomi sebesar 12,30% dengan laju pertumbuhan 6,25% pertahun. c. Pendapatan Per Kapita
Dalam kurun waktu enam tahun terakhir pendapatan per kapita Flores Timur selalu selalu berada di atas rata-rata Nusa Tenggara Timur (NTT). Laju pertumbuhannya 2,06% lebih cepat dibanding NTT pertahun. Pada tahun 2009, rata-rata pendapatan perkapita Flores RKPD 2016 | III -4 Hal 82 dari 127
Hal 82 dari 127
Timur telah mencapai Rp. 2.457.843 atau lebih tinggi 1,06% dibanding rata-rata pendapatan perkapita NTT. Kondisi ini masih berlanjut hingga tahun 2014 dengan laju pertumbuhannya sebesar 5,2%. Walaupun demikian, secara nasional, pendapatan perkapita Flores Timur dan NTT masih sangat rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia (Gambar 3.6). Rendahnya pendapatan perkapita Flores Timur dan NTT tersebut merupakan konsekuensi logis dari struktur ekonomi yang minim nilai tambah. Dengan hanya mengandalkan bahan mentah komoditas pertanian dan injeksi dana pemerintah, maka pendapatan yang diterima masyarakatpun sangat rendah. Kondisi tersebut dirasakan hampir pada semua strata. Hal ini terlihat pada kesenjangan pendapatan yang relatif rendah dengan index gini sebesar 0,35. d. Inflasi Laju inflasi Flores Timur dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2011-2014), masih berada diatas NTT dan nasional. Kondisi ini diperkirakan akan terus berlangsung sampai dengan akhir tahun 2015. Selain faktor regional, kondisi ini dipengaruhi juga oleh faktor eksternal yakni kondisi perekonomian nasional. Diantaranya adalah adanya pengurangan subsidi harga BBM yang sangat berpengaruh pada peningkatan harga barang kebutuhan pokok lainnya. Sejalan dengan itu, panjangnya distribusi barang dan jasa sebagai akibat dari sebagian besar barang kebutuhan pokok dan non kebutuhan pokok didatangkan dari luar daerah, merupakan penyebab meningkatnya harga barang dan jasa tersebut. Selain itu, kejadian lokal yang turut mempengaruhi inflasi adalah pengaruh musim atau cuaca yang menyebabkan tidak lancarnya distribusi barang, peringatan hari-hari besar keagamaan dan tahun ajaran baru. Tabel 3.2 menunjukkan bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, laju inflasi selalu menurun hingga mancapai level 4,62 pada akhir tahun 2014. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil terbesar terhadap laju inflasi tersebut adalah transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yakni sebesar 1,46% disusul kelompok Tabel 3.2 Perkembangan Inflasi Flores Timur Tahun 2009-2014 pengeluaran bahan makanan yakni Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014 sebesar 1,16%. Selain itu, kelompok Inflasi 8,15 7,27 5,81 5,79 6,44 4,62 pengeluaran yang mempunyai andil Sumber : BPS, 2014 cukup signifikan terhadap laju infalsi tersebut adalah perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar yakni sebesar 0,56% dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,3%. Sedangkan kelompok lain kurang dari 0,1%. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas inflasi, antara lain dengan menjaga tingkat konsumsi masyarakat dan pemerintah melalui peningkatan perdagangan dalam negeri dan peningkatan investasi. Selain itu kestabilan tingkat konsumsi masyarakat terutama terhadap barang produksi lokal selalu dijaga karena berdampak pada berkembangnya sektor riil yang dijalankan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peranan yang penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan laju inflasi. Kebijakan ini ditempuh karena arus perdagangan di Flores Timur masih didominasi oleh perdagangan kecil dan menengah. d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
RKPD 2016 | III -5 Hal 83 dari 127
Hal 83 dari 127
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu tahun 2009-2014 cenderung meningkat. Tahun 2009 TPAK Flores Timur mencapai angka 69,37%. Tahun 2010 meningkat 0,36 point dan sampai dengan tahun 2014 mencapai 76,98% atau 5,92 point di atas NTT pada periode yang sama. Kondisi ini diprediksi akan terus meningkat sampai dengan akhir tahun 2016 (Tabel 3.1). TPAK didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan jumlah penduduk usia kerja (angkatan kerja). Dengan demikian, kondisi tersebut menggambarkan semakin kurang angkatan kerja yang bekerja sejak tahun 2009. Hal ini juga mengindikasikan semakin berkurangnya kesempatan kerja dan lapangan usaha produktif pada periode tahun 2008-2010. Namun pada tahun 2011 sampai tahun 2014 sudah nampak adanya perbaikan yakni semakin bertambah angkatan kerja yang bekerja. e. Kemiskinan
Sampai dengan tahun 2013, tingkat kemiskinan di Flores Timur mencapai 8,11% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 19.600 orang. BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Gambar 3.8 menunjukkan bahwa garis kemiskinan meningkat dari Rp. 146.947/kapita/bulan pada tahun 2008 menjadi Rp.214.010/kapita/bulan pada tahun 2013 dan diprediksi akan terus meningkat hingga tahun 2016 sejalan dengan meningkatnya harga barang dan jasa. Walaupun demikian, jumlah penduduk miskin turun dari 29.300 orang menjadi 19.600 orang atau menurun dari 12,52% menjadi 8,11%. Dengan kata lain walaupun batas garis kemiskinan terus meningkat namun jumlah dan persentase penduduk miskin cenderung berkurang. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun harga-harga meningkat sehingga garis kemiskinan meningkat, namun peningkatan persentase penduduk yang pengeluaran perkapitanya per bulan di atas garis kemiskinan lebih besar dari persentase peningkatan garis kemiskinan, sehingga jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan semakin berkurang. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan (GK) jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada maret 2014, sumbangan garis kemiskinan makanan (GKM) terhadap GK sebesar 79,37% dan pada september 2014 sebesar 79,44%. Hal ini menunjukkan bahwa jenis komoditi makanan paling utama dibelanjakan dibandingkan komoditi lainnya. Oleh karena itu kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan ketahanan pangan daerah akan berpengaruh positif terhadap penurunan angka kemiskinan. Selain garis kemiskinan, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, tingkat keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan juga harus diukur dari seberapa besar perubahan yang terjadi pada tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Tingkat kedalam kemiskinan yang digambarkan oleh angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing RKPD 2016 | III -6 Hal 84 dari 127
Hal 84 dari 127
penduduk miskin terhadap batas kemiskinan, di mana semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Sedangkan angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi angka indeks ini maka sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya. Pada periode 2008-2014, P1 menunjukkan kecenderungan berfluktuasi (Tabel 3.3). Walaupun demikian, Tabel 3.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kab. Flores Timur sampai dengan tahun Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014, P1 jauh lebih 4,11 1,19 1,28 1,55 0,72 0,76 0,90 P1 rendah dibanding tahun 1,49 0,21 0,25 0,41 0,10 0,11 0,12 P2 2008. Pada tahun 2008 Sumber : BPS, 2014 nilai indeks P1 mencapai 4,11, sementara pada tahun 2014 nilainya mengalami penurunan menjadi 0,90 degan rata-rata penurunan 0,2 point per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan. Atau dengan kata lain, tingkat kemiskinan masyarakat Kabupaten Flores Timur tidak cukup dalam. Sejalan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), kecenderungan yang sama juga terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Nilai indeks ini selama periode 20082014 juga menunjukkan tren yang menurun. Penurunan rata-rata nilai indeks setiap tahun mencapai 0,06 poin. Walaupun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2011, namun nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan telah mengalami penurunan yang tajam dari 1,49 pada tahun 2008 menjadi 0,123 pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Flores Timur semakin mengecil. 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016 Berdasarkan gambaran perekonomian di atas serta berbagai isu di lingkungan eksternal, maka tantangan yang akan dihadapi dan prospek perekonomian tahun 2015 dan tahun 2016 adalah sebagai berikut: a. Tantangan: 1) Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; Upaya untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 dan tahun 2016 merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dengan berbagai kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka peningkatan ketahanan ekonomi. Gambaran perekonomian sebagaimana uraian diatas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat setiap tahun masih tertumpu pada wilayah tertentu dengan tingkat kesenjangan yang cukup tinggi. Kondisi geografis wilayah yang terdiri dari tiga pulau dengan tingkat aksesibilitas yang rendah turut mempengaruhi aktivitas perekonomian daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan. Jadi pelaksanaan pembangunan daerah harus mencakup tidak hanya perlunya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (progrowth dan pro-environment) namun juga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan (pro-job dan pro-poor). 2) Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat; Kesenjangan yang lebar antara pendapatan perkapita masyarakat Flores Timur dengan pendapatan perkapita masyarakat secara nasional telah berdampak pada lemahnya daya saing perekonomian daerah dalam mengakses peluang-peluang pasar global.
RKPD 2016 | III -7 Hal 85 dari 127
Hal 85 dari 127
Oleh karena itu upaya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat merupakan tantangan serius yang membutuhkan penanganan yang komperhensif. Struktur perekonomian yang dicapai hingga tahun 2014 yang mengandalkan sektor primer sebagai penggerak utama ekonomi tidak mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Meningkatnya peran sektor pertanian sebagai pendorong ekonomi mengindikasikan bahwa perekonomian daerah semakin tergantung pada eksploitasi sumber daya alam. Berbagai kebijakan telah dilaksanakan namun tantangan ke depan yang masih perlu diatasi antara lain sulitnya merealisasikan perluasan lahan sawah dan lahan kering, sulitnya menjamin stabilitas harga pangan terutama pada hari-hari besar nasional karena lemahnya jaringan dsitribusi, dan kekuatan stok beras pemerintah, dukungan input dan infrastruktur pertanian belum sepenuhnya memadai, belum optimalnya pemanfaatan pelabuhan perikanan sebagai sentra perikanan terpadu, belum berkembangnya kelembagaan kelompok nelayan penerima kapal perikanan, dan masih terbatasnya akses nelayan/petambak garam terhadap input produksi dan modal usaha. Dengan demikian upaya-upaya strategis untuk mengatasi tantangan tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan nilai tukar petani dan penguatan lembaga ekonomi mikro dan menengah untuk peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Dalam upaya mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat, tantangan lain yang perlu diperhatikan antara lain meningkatkan standar hidup penduduk, dimana kesejahteraan penduduk kurang mampu harus meningkat lebih cepat dan lebih tinggi dari penduduk yang mampu atau kelompok penduduk dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Tantangan lain adalah memastikan bahwa penduduk miskin memperoleh perlindungan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga penduduk miskin dan rentan miskin. Kelompok masyarakat pendapatan tinggi relatif tidak terpengaruh adanya inflasi dan kenaikan harga serta kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan dibanding kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dalam konteks ini, inflasi perlu dipertahankan tetap rendah dan stabil untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap goncangan kenaikan harga. Selain itu perluasan cakupan dan peningkatan efektivitas program-program pengembagan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat pada wilayah-wilayah kantong kemiskinan dengan mengoptimalkan peran kelembagaan ekonomi lokal dan pelaku usaha mikro di daerah; serta memastikan bahwa program-program pembangunan yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu berjalan efektif sehingga pendapatan perkapita masyarakat meningkat. 3) Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah. Besarnya kontribusi jasa-jasa pemerintahan terhadap pembentukan PDRB sebagaimana uraian sebelumnya menuntut pemerintah untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja pembangunan karena belanja pemerintah berpengaruh cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Disisi lain ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan sampai dengan tahun 2015 masih pada kisaran 76,28%. Dengan demikian maka upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah merupakan tantangan yang harus disikapi dengan serius. Rendahnya kemandirian fiskal Kabupaten Flores Timur tercermin pada porsi PAD terhadap Total APBD Tahun 2015 sebesar 5,18 persen. Selain itu, sampai dengan tahun 2015, rasio perbandingan PAD terhadap PDRB masih sebesar 0,02; rasio Pajak Daerah terhadap PDRB sebesar 0,003; dan Dana Perimbangan terhadap PDRB sebesar 0,28. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya PDRB dalam kurun waktu dua tahun terakhir belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah. Kondisi ini menuntut upaya-upaya yang lebih serius dan lebih kreatif dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk meningkatkan nilai tambah PDRB yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan asli daerah yang dapat digali. Namun upaya tersebut tentunya harus tetap memperhatikan aspek RKPD 2016 | III -8 Hal 86 dari 127
Hal 86 dari 127
normatif yang ada sehingga upaya untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah tidak menimbulkan implikasi yang negatif pada kelangsungan dunia usaha dan kelestarian lingkungan hidup, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. b. Prospek Selain tantangan tersebut, prospek perkonomian daerah tahun 2015 dan 2016 adalah 1) Laju pertumbuhan ekonomi selalu positif Pertumbuhan ekonomi yang selalu positif dengan rata-rata sebesar 5,49% pertahun selama 10 tahun terakhir memberikan gambaran tentang kegairahan ekonomi daerah. Apabila moment pertumbuhan positif tersebut dipertahankan maka akan memberikan dampak positif terhadap kinerja perekonomian daerah. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas yakni pertumbuhan yang mampu meningkatkan kesempatan kerja, menurunkan angka pengangguran, meningkatkan pendapatan perkapita, serta pertumbuhan yang mampu mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah dan antarpenduduk, secara bertahap akan dapat tercapai. 2) Pendapatan perkapita masyarakat berada dia atas rata-rata NTT Sejak tahun 2007, pendapatan perkapita masyarakat Flores Timur berada di atas rata-rata NTT dan cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 2,06% per tahun. Moment pertumbuhan positif ini diperkirakan akan terus berlanjut dan tetap dengan pertumbuhan positif. Kondisi ini bila didukung dengan kebijakankebijakan yang berorientasi pada penguatan ekonomi mikro dan pemberdayaan ekonomi masyarakat maka secara bertahap akan mempercepat peningkatan pendapatan perkapita masyarakat ke level yang lebih tinggi. 3) PDRB cenderung meningkat Peningkatan PDRB dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir menggambarkan semakin membaiknya kinerja ekonomi makro daerah. Walaupun kesenjangan PDRB antar kecamatan masih cukup tinggi namun kota Latantuka dan Waiwerang sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala lokal dengan nilai PDRB yang cukup tinggi diharapkan mampu menggerakkan perekonomian pada wilayah-wilyah disekitarnya. Dengan demikian peningkatan PDRB yang diikuti dengan pengendalian inflasi yang baik akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4) Adanya kebijakan nasional tahun 2016 untuk memenuhi Nawa Cita, khusunya cita ke 6 yakni meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dan cita ke 7 yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Sasaran nawa cita tersebut khususnya bidang ekonomi makro tahun 2016 yakni pertumbuhan ekonomi 5,8-6,2%; PDRB per Kapita (tahun dasar 2010) sebesar Rp. 50.020.000-50.154.000; tingkat kemiskinan 9-10% dan tingkat pengangguran terbuka 5,2-5,5% akan berdampak pada kinerja ekonomi daerah. Hal ini didukung oleh strategi-strategi yang akan dilakukan untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Strategi nasional tersebut sangat relevan dengan kondisi lokal daerah yakni antara lain penguatan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi, pemerintah dan masyarakat; pemberdayaan pelaku usaha kecilmenengah, ekonomi dan industri kreatif, ekonomi rakyat dan ekonomi subsisten, dengan meningkatkan pemerataan peluang dalam pengembangan ekonomi dan distribusi aset-aset produktif yang adil; peningkatan pemanfaatan potensi laut dan pariwisata bahari; dan peningkatan dan pengembangan iklim yang kondusif bagi inovasi melalui peningkatan sistem logistik nasional dalam rangka distribusi bahan produksi dan konsumsi. Kebijakan nasional tersebut merupakan prospek bagi perkeonomian daerah bila disikapi dengan kebijakan-kebijakan daerah yang relevan. Karena ada korelasi yang kuat antara substansi permasalahan perekonomian daerah dengan kebijakan nasional tersebut. RKPD 2016 | III -9 Hal 87 dari 127
Hal 87 dari 127
Selain itu pada level lokal, semakin membaiknya stabilitas kemananan, semaikn meningkatnya kulaitas pelayanan publik, semakin membaiknya infrastuktur pendukung kegiatan perekonomian dan semakin meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dan peluang-peluang pasar merupakan prospek bagi perkembangan perekonomian daerah. 3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Berdasarkan tantangan dan prospek tersebut di atas maka kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan melalui: 1. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; 2. Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat; 3. Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah. Untuk mancapai hal tersebut dibutuhkan upaya-upaya percepatan pembangunan di bidang perekonomian melalui “Gerakan Membangun Ekonomi Masyarakat Flores Timur” atau di singkat menjadi “Gerbang EMas” Flores Timur sebagaimana arahan RPJMD Tahun 20122016. Gerbang Emas Flores Timur memiliki dua tujuan utama yaitu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan program-program strategis sebagai berikut: 1. Revitasilisasi pertanian (dalam arti luas) dengan fokus kegiatan pada perluasan areal sawah. Pengembangan lahan kering melalui agro industri dan agro bisnis. Pengembangan perikanan tangkap dan budi daya dari hulu sampai hilir, pengembangan ternak kecil dan unggas. 2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi dan lembaga keuangan mikro. kelompok masyarakat desa didampingi dan difasilitasi melalui koperasi dan lembaga keuangan mikro untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif sesuai potensi lokal. 3. Pengembangan pariwisata Flores Timur dengan entri point kegiatan pada perayaan pekan Semana Santa (Larantuka, Wureh dan Konga). Pengembangan obyek wisata Waiplatin sebagai pilot proyek pariwisata Flores Timur, dan obyek-obyek wisata potensial lainnya. Pengembangan obyek-obyek wisata tersebut akan memicu tumbuh kembangnya sektor riil antara lain transportasi, perhotelan, rumah makan dan berkembangnya home industri (pengolahan hasil pertanian) untuk memenuhi permintaan wisatawan di lokasi-lokasi obyek wisata. Gerbang Emas Flores Timur tersebut merupakan program unggulan daerah yang tidak berjalan sendiri, melainkan harus simultan bersamaan dengan pengembangan SDM Flores Timur yang berkualitas, dan percepatan pembangunan sarana dan prasarana daerah yang memadai. Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah tetap memainkan peran penting untuk melayani (serve), mengatur (regulate) dan memberdayakan masyarakat (empower), sehingga birokrasi pemerintahan daerah yang akuntabel, juga merupakan faktor yang sangat penting bagi pelaksanaan program-program GERBANG EMAS Flores Timur menuju masyarakat Flores Timur yang maju, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing. Dengan demikian maka Gerbang Emas Flores Timur harus berjalan simultan ditopang oleh tiga pilar strategis lainnya yaitu: 1. Pengembangan SDM Flores Timur yang berkualitas (cerdas dan sehat); 2. Pembangunan sarana prasarana daerah yang memadai; dan 3. Penataan dan pengembangan birokrasi pemerintahan yang akuntabel. Asumsi yang mendasari kebijakan ekonomi tersebut adalah: 1. Laju inflasi berada pada kisaran 5,04 persen dan 2. Pertumbuhan PDRB tidak kurang dari 5,93 persen. 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan anggaran didasarkan pada pendekatan kinerja dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau RKPD 2016 | III -10 Hal 88 dari 127
Hal 88 dari 127
input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan diantaranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya-upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Gambaran perkembangan pendapatan daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan dari APBD II Kabupaten Flores Timur dalam 3 tahun terakhir (2013–2015) dan proyeksi tahun 2016 secara keseluruhan sebagaimana pada Tabel 3.2. Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Realisasi No
Jenis Pendapatan Daerah
Proyeksi
(1) 1.1
(2) Pendapatan Asli Daerah
(3) 34.525.249.848
(4) 42.194.313.000
(5) 44.463.325.000
Pagu Indikatif Tahun 2016 (6) 48.000.000.000
1.1.1 1.1.2 1.1.3
Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dana Perimbangan Bagi hasil pajak/ bukan pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Hibah Dana Darurat
4.378.787.745 18.110.652.934 4.274.342.068
7.314.549.000 15.651.127.000 5.329.707.000
8.032.801.000 18.951.4000.000 5.520.000.000
9.500.000.000 20.000.000.000 6.000.000.000
7.761.467.101
13.898.930.000
11.959.124.000
12.500.000.000
561.201.318.159 17.774.612.159
619.244.879.000 12.744.115.000
654.364.048.000 16.151.959.000
697.218.776.175 16.500.000.000
477.818.636.000 65.608.070.000 59.944.739.681
531.905.134.000 74.595.630.000 96.460.167.000
560.668.629.000 77.543.460.000 158.976.869.961
602.718.776.175 78.000.000.000 131.500.000.000
384.286.925 -
402.500.000 -
100.000.000 -
-
5.682.328.956
12.356.969.000
14.167.790.000
15.000.000.000
53.878.123.800
82.012.448.000
142.933.829.961
115.000.000.000
-
1.688.250.000
1.775.250.000
1.500.000.000
857.804.242.961
876.950.000.000
1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3
1.3.4 1.3.5
Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya Dana penyesuaian dan otonomi khusus Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH Sumber : DPPKAD,2015
Tahun 2013
Tahun 2014
655.671.307.688
757.899.359.000
Tahun 2015
Dari gambaran perkembangan pendapatan daerah tersebut maka kebijakan umum pendapatan daerah adalah meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, melalui: a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumbersumber penerimaan lainnya yang sah; b. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Pengelolaan dan pemanfaatan aset–aset daerah yang potensial; d. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah; e. Pembangunan infrastruktur pendukung peningkatan pendapatan daerah; dan f. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Kebijakan umum tersebut akan dilaksanakan melalui berbagai kebijakan pendapatan berdasarkan sumber pendapatan yang ada. Sumber-sumber pendanaan atau pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. RKPD 2016 | III -11 Hal 89 dari 127
Hal 89 dari 127
Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Upaya ini diperlukan agar pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja. Diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat dikurangi, mengingat struktur ekonomi di Kabupaten Flores Timur lebih banyak didominasi oleh sektor primer. Oleh karena itu sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasis pada sektor primer dan mata rantainya. Strategi pencapaian Target Pendapatan Daerah Tahun 2016 adalah sebagai berikut: a) Pendapatan Asli Daerah (PAD): - Optimalisasi Penerimaan melalui pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan penerapan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam kaitan ini, berbagai peraturan daerah terkait pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan agar dioptimalkan penerapannya. - Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber penerimaan lain yang sah yang mencakup: pendataan obyek dan subyek pajak secara teratur; pengembangan sistem pemungutan; peningkatan kapasitas SDM aparatur dan pembinaan aparatur; pengembangan sistem insentif; peningkatan kesadaran wajib pajak melalui Penegakan Perda; Peningkatan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; - Penerimaan melalui retribusi daerah, dengan penekanan pada investasi pemerintah berkaitan dengan penyediaan sarana dan layanan publik yang berdampak bagi penerimaan retribusi daerah; - Penerimaan melalui kekayaan daerah yang dipisahkan yang diikuti dengan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaannya. - Lain-lain penerimaan yang sah dioptimalkan dengan memperhatikan prinsip tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha. - Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak baik Instansi Pemerintah maupun swasta yang berkaitan. b) Dana Perimbangan: - Mengupayakan realisasi DBH, DAU dan DAK Tahun 2015 secara maksimal, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Tahun Anggaran 2014. - Peningkatan kualitas dan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Instansi Pengelola DAK di Kabupaten. - Peningkatan kapasitas dan kinerja SDM Aparatur c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; - Memperhatikan ketentuan yang berlaku bagi penggunaan Alokasi dana penyesuaian, dan mengoptimalkan realisasi penggunaannya. - Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi. 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan pengelolaan belanja Kabupaten Fores Timur diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilai tambah, sesuai capaian target visi dan misi tahun ke lima RPJMD 2012-2016. Rencana belanja disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan prestasi kerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. RKPD 2016 | III -12 Hal 90 dari 127
Hal 90 dari 127
Belanja Daerah diarahkan untuk peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan bagi program-program strategis daerah khususnya dalam rangka percepatan pencapaian target-terget pembangunan tahun 2016 sebagai tahun terakhir periode RPJMD tahun 2012-2016. Oleh karena itu alokasi anggaran diprioritaskan untuk mendanai program Gerbang Emas dan Pagu Wilayah Kecamatan (PWK) agar dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Tabel 3.3 Pagu Wilayah Kecamatan Tahun 2016 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kecamatan Wulanggitang Titehena Tanjung Bunga Ile Mandiri Larantuka Demon Pagong Ile Bura Lewolema Solor Barat Solor Timur
PWK (Juta Rp) 1.352 1.313 1.347 1.207 1.307 1.586 1.261 1.157 1.279 1.190
No 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kecamatan Solor Selatan Adonara Barat Wotan Ulumado Adonara Timur Ile Boleng Witihama Klubagolit Adonara Tengah Adonara Jumlah
PWK (Juta Rp) 1.309 1.322 1.245 1.344 1.511 1.362 1.337 1.288 1.283 25.000
Sumber : Peraturan Bupati No.10 Tahun 2015
Kebijakan Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Realisasi belanja tidak langsung dalam tiga tahun terakhir serta proyeksi untuk tahun 2016 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.4 berikut. Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Flores Timur Tahun 2013-2016 No
Jenis Belanja Tidak Langsung
(1) 1
(2) Belanja pegawai
3
Belanja hibah
4
Belanja bantuan sosial
6
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja tidak terduga
7
Jumlah Belanja Tidak Langsung
Realisasi
Proyeksi
Tahun 2013 (3) 378.862.331.000
Tahun 2014 (4) 424.819.036.000
Tahun 2015 (5) 454.758.896.000
Tahun 2016 (6) 510.000.000.000
1.835.000.000
1.835.000.000
2.695.000.000
3.000.000.000
3.105.000.000
2500.000.000
6.650.000.000
7.000.000.000
37.546.095.000
55.000.000.000
64.484.043.000
65.000.000.000
33.000.000.000
5.000.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
424.348.426.000
489.154.036.000
532.483.883.000
589.000.000.000
Sumber : DPPKAD, 2015
(1) Belanja Pegawai a. Penganggaran gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan. b. Perencanaan belanja pegawai diperhitungkan dengan rencana kenaikan gaji pada tahun 2016 yang disesuaikan dengan kebutuhan. c. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
RKPD 2016 | III -13 Hal 91 dari 127
Hal 91 dari 127
(2) Belanja Subsidi Penganggaran subsidi digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. (3) Belanja Hibah Penganggaran pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/atau jasa kepada perusahaan daerah dan organisasi kemasyarakatan, secara spesifik dan selektif dengan mempertimbangkan kemampuan daerah. (4) Belanja Bantuan Sosial Penganggaran pemberian bantuan sosial diperuntukkan kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya. (5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD). (6) Belanja Tidak Terduga Penganggaran dipergunakan untuk kejadian yang tak terduga. Kebijakan Belanja Langsung Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja langsung dianggarkan untuk belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja program adalah alokasi belanja APBD Kabupaten Flores Timur yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Belanja Langsung Kabupaten Flores Timur Tahun 2013-2016 No (1) 1
Jenis Belanja Langsung (2) Belanja pegawai
Realisasi
Proyeksi
Tahun 2013 (3) 18.667.347.000
Tahun 2014 (4) 22.831.834.000
Tahun 2015 (5) 33.202.109.000
Tahun 2016 (6) 24.594.189.856
2
Belanja Barang dan Jasa
137.833.841.000
173.628.813.200
176.085.603.000
118.632.924.151
3
Belanja Modal
117.029.404.000
120.775.588.000
153.864.382.000
114.772.885.994
317.236.235.200
363.152.094.000
258.000.000.000
Jumlah Belanja Langsung
273.530.592.000
Sumber : DPPKAD, 2015
Arah kebijakan pada masing-masing belanja langsung sebagai berikut: 1. Belanja Program SKPD Belanja program SKPD diarahkan untuk membantu dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD. 2. Belanja Urusan Belanja urusan diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Belanja urusan dialokasikan untuk mencapai sasaran pembangunan untuk masing-masing prioritas dalam rangka pencapaian visi-misi daerah dalam jangka panjang maupun visi-misi pembangunan jangka menengah daerah khususnya sisa target kinerja pada periode terahir RPJMD Tahun 20122016. Program-program prioritas daerah yang mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat harus mendapat porsi yang proporsional. 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Perkembangan pembiayaan daerah tahun 2013-2015 dan pagu indikatif tahun 2016 sebagaimana Tabel 3.5.
RKPD 2016 | III -14 Hal 92 dari 127
Hal 92 dari 127
Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 - 2015 Realisasi No (1)
3.1 3.1.1
3.1.5 3.2 3.2.2 3.2.3 3.2.4
Jenis Pembiayaan Daerah
Tahun 2013
Tahun 2014
Proyeksi Pagu Indikatif Tahun 2015 Tahun 2016
(2)
(4)
(5)
(6)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan kembali pemberian pinjaman PENGELUARAN PEMBIAYAAN
49.646.047.520
50.122.049.000
82.957.479.000
300.000.000
(7)
47.756.047.520
49.222.049.000
82.557.749.000
-
1.890.000.000
900.000.000
400.000.000
300.000.000
7.126.420.000
4.990.000.000
4.450.000.000
4.750.000.000
Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian pinjaman daerah
6.632.004.000
4.250.000.000
4.250.000.000
4.250.000.000
94.416.070 400.000.000
240.000.000 500.000.000
200.000.000
500.000.000
Sumber : DPPKAD, 2015
Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari Kebijakan Umum APBD. Karena itu, kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah Peningkatan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas, dengan kebijakan pada masing-masing jenis pembiayaan sebagai berikut : a. Penerimaan Pembiayaan Kebijakan penerimaan pembiayaan sebagai berikut : 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2016 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima. b. Pengeluaran Pembiayaan Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Flores Timur diarahkan untuk: 1) menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami defisit maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk menutup defisit tersebut di atas (penerimaan pembiayaan). Sebaliknya apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan; 2) dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3) penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. RKPD 2016 | III -15 Hal 93 dari 127
Hal 93 dari 127
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2016
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan Sasaran pembangunan tahun 2016 ditujukan untuk pencapaian visi pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2012-2016 yakni “Terwujudnya Manusia dan Masyarakat Flores Timur Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing ” Makna dari visi tersebut adalah (i) Maju dan Sejahtera, mengandung makna bahwa dalam lima tahun kedepan masyarakat Flores Timur akan mengalami peningkatan kualitas hidup yang ditunjukan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan seperti meningkatnya pendapatan per kapita, menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatnya jaminan sosial, meningkatnya tingkat pendidikan dan pemanfaat teknologi, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu dan antarkelompok masyarakat, berkembangnya pusat–pusat pertumbuhan ekonomi potesial di daerah, serta semakin berkembangnya nilai–nilai humanis yang positif dan produktif. (ii) Bermartabat, adalah kondisi manusia dan masyarakat Flores Timur yang dalam upaya mewujudkan kemajuan dan kesejahteraannya sepanjang lima tahun kedepan, senantiasa mengedepankan nilai-nilai luhur budaya Lamaholot yang menjadi prinsip dasar kehidupan dan prasyarat untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan, yakni kejujuran dan integritas, pemerataan dan keadilan, solidaritas, cinta kasih, demokrasi, kepastian hukum dan keadilan gender; dan Berdaya Saing adalah kondisi manusia dan masyarakat Flores Timur yang selama lima tahun kedepan dapat mengupayakan percepatan tingkat kemajuan dan kesejahteraannya yang melampaui kecepatan tumbuh rata-rata daerah-daerah lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui pengukuran indikator-indikator pembangunan daerah. Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana pada Tabel 4.1. Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Flores Timur pada masing-masing Misi Misi
I. Mengembangkan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip Good Governanance dan Clean Government
Tujuan 1.Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel;
2. Meningkatkan penataan database dan pengendalian
Sasaran 1.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 1.2. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efisien dan efektif 1.3. Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel sehingga memperoleh status laporan pertanggungjawaban APBD wajar tanpa pengecualian 1.4. Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah; 1.5. Terwujudnya integrasi dan sinergisitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pembangunan di daerah 2.1 Meningkatnya kualitas penataan database penduduk dan penyelenggaraan sistem administrasi
RKPD 2016 | IV - 1
Hal 94 dari 127
Hal 94 dari 127
Misi
Tujuan
Sasaran
sebaran penduduk
kependudukan 2.2 Meningkatnya pengendalian sebaran penduduk dan pemberdayaan transmigran lokal 3. Terpeliharanya 3.1. Meningkatnya peran pemerintah kehidupan masyarakat dan masyarakat dalam yang demokratis, pemeliharaan ketertiban umum dan rukun, dan tertib ketentraman masyarakat; dalam kehidupan 3.2. Meningkatnya peran dan fungsi berbangsa partai politik; 3.3. Menguatnya peran masyarakat madani dalam kehidupan politik; 2: Mengembangkan 1. Meningkatkan 1.1. Menurunya proporsi penduduk Flores dan meningkatkan akses kualitas Timur yang buta aksara; kualitas Sumber pelayanan 1.2. Menurunnya proporsi anak usia Daya Manusia pendidikan sekolah yang tidak bersekolah (SDM) masyarakat 1.3. Meningkatnya rasio tenaga pendidikan Flores Timur dan fasilitas pendidikan terhadap peserta pendidikan 1.4. Meningkatkan rasio guru yang bersertifikasi 1.5. Meningkatnya apresiasi terhadap budaya Lamaholot 2. Meningkatkan 2.1. Meningkatnya proporsi penduduk derajat kesehatan yang memperoleh pelayanan masyarakat Flores kesehatan; Timur 2.2. Menurunnya proporsi ibu hamil dan anak yang meninggal saat melahirkan 2.3. Menurunnya proporsi balita berstatus gizi buruk dan gizi kurang 3. Meningkatkan 3.1. Meningkatnya proporsi masalah kualitas tenaga tenaga kerja yang dapat diselesaikan kerja, perlindungan 3.2. Meningkatnya proporsi tenaga kerja sosial dan yang terlatih dan bersertifikasi penanggulangan 3.3. Meningkatnya proporsi penyandang bencana masalah sosial yang memperoleh pelayanan; 3.4. Tertanganinya korban bencana alam 3: Meningkatkan 1. Menyediakan 1.1. Meningkatnya panjang jalan yang pengembangan infrastruktur wilayah berkondisi baik di Kabupaten Flores infrastruktur strategis yang mampu Timur; penunjang aktivitas mendukung aktivitas 1.2. Tersedianya sarana prasarana ekonomi dan ekonomi, sosial dan perhubungan yang handal dan kesejahteraan budaya terintegrasi; masyarakat serta 2. Meningkatkan 2.1. Meningkatnya infrastruktur pelaksanaan infrastruktur sumber sumberdaya air dan irigasi yang pembangunan yang daya air dan irigasi handal. berbasis tata ruang yang handal untuk 2.2. Terlaksananya konservasi dan dan mitigasi bencana mendukung upaya pendayagunaan sumber daya air serta alam. konservasi dan pengendalian daya rusak air; pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air. 3. Menyediakan Meningkatnya proporsi rumah tangga energi/listrik daerah yang dilayani listrik;
RKPD 2016 | IV - 2
Hal 95 dari 127
Hal 95 dari 127
Misi
4: Mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan manusia dan masyarakat Flores Timur melalui Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Tujuan yang mampu menunjang produksi daerah 4. Menjadikan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Flores Timur sebagai basis pelaksanaan pembangunan daerah 1. Meningkatkan peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing 2. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal
Sasaran
Terwujudnya pembangunan berbasis Tata Ruang dan Pelestarian Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;
Meningkatnya jumlah dan proporsi UMKM yang memperoleh kredit;
2.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan komoditas unggulan daerah; 2.2. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja; 2.3. Meningkatnya pengembangan industri pariwisata daerah untuk mendorong tumbuh-kembangnya sektor riil masyarakat; 2.4. Meningkatnya volume perdagangan komoditas unggulan daerah melalui ekspor baik dalam maupun luar negeri; 2.5. Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor industri kecil dan menengah di Kabupaten Flores Timur.
: Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak
3. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat 4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan Meningkatkan peran perempuan, anak dan pemuda dalam sektor publik, serta perlindungan terhadap perempuan, anak dan pemuda.
Meningkatnya rasio kecukupan pangan masyarakat Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan berkembangnya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat 1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan anak untuk menjelmakan keadilan dan kesetaraan gender serta perlindungan terhadap anak; 2. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olah raga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Hasil evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembanggunan daerah menunjukkan bahwa kinerja pembangunan daerah masih membutuhkan perhatian RKPD 2016 | IV - 3
Hal 96 dari 127
Hal 96 dari 127
yang lebih serius untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan tahun 2016 difokuskan pada beberapa aspek yang ditetapkan dalam prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan tahun 2016 diarahkan pada penuntasan prioritas pembangunan sektoral dan prioritas pembangunan kewilayahan. Prioritas pembangunan sektoral membutuhkan sinergitas lintas bidang dan tingkatan pemerintahan baik pusat, provinsi, kecamatan maupun desa/kelurahan dan antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, serta perwilayahan pembangunan. Sinergi ini antara lain dengan melibatkan berbagai unsur dan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pembangunan yang telah dimulai sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut maka prioritas pembangunan daerah tahun 2016 sebagai berikut: 1. Revitalisasi tata kelola pemerintahan daerah; 2. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; 3. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana serta tata ruang dan lingkungan hidup. 4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat. Prioritas tersebut diarahkan untuk percepatan perlaksanaan agenda pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, mengingat tahun 2016 sebagai tahun terakhir periode RPJMD tahun 2012-2016. Hubungan Kebijakan Pembangunan RPJMD dan RKPD Tahun 2016 seperti pada Gambar 4.1 berikut: Gambar 4.1 Hubungan Kebijakan Pembangunan RPJMD Tahun 2012-2016 dan RKPD Tahun 2016
Visi :
RKPD 2016
RPJMD 2012- 2016
Terwujudnya Manusia dan Masyarakat Flores Timur Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing
Misi 1 :
Misi 2 :
Misi 3 :
Misi 4 :
Misi 5 :
Mengembangkan dan mewujudkan penyelengg. pemerintahan yang berdasarkan pd prinsip Good Governance dan Clean Government
Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM masyarakat Flores Timur
Meningkatkan pengembangan infrastruktur strategis serta pelaks. Pemb. yang berbasis tata ruang dan mitigasi bencana alam
Mengembangkan dan meningk. Kesej. manusia dan masy. melalui gerakan pemberd. ekonomi rakyat dan mitigasi bencana alam
Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak
Agenda 1
Agenda 2
Agenda 3
Revitalisasi Tata Kelola Otonomi Daerah
Optimalisasi Pengembangan Pendidikan
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
Agenda 4
Agenda 5
Agenda 6
Agenda 7
Percepatan Pemb. Sar-Pra.sWilayah dan Infrastruktur strategis
Pemb. Berbasis Tata Ruang dan Kelestarian Lingk. Hidup
Percepatan Pemb. Perekon. Daerah berbasis potensi lokal
Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Anak
Prioritas 1
Prioritas 2
Prioritas 3
Prioritas 4
Revitalisasi
Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM
Percep.Pemb. sarana dan prasarana serta tata ruang dan LH
Pemberdayaan ekonomi masyarakat
Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa tahun 2016 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD. Oleh karena itu sasaran dan arah kebijakan dari keempat prioritas tersebut merupakan upaya percepatan pencapaian target pembangunan.
RKPD 2016 | IV - 4
Hal 97 dari 127
Hal 97 dari 127
Sasaran dan arah kebijakan dari masing-masing prioritas sebagaimana pada Tabel 4.2. Tabel 4.2 Sasaran dan Arah Kebijakan dari Masing-Masing Prioritas PRIORITAS 1. Revitalisasi tata kelola pemerintahan daerah;
SASARAN (1) Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan pada seluruh instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku; (2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan yang profesional, SDM berintegritas, dan penerapan standar pelayanan minimal; (3) Meningkatnya efektivitas pelaksanaan otonomi daerah yang antara lain didukung manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah yang baik dan meningkatnya kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
ARAH KEBIJAKAN 1.
2.
3.
4.
5.
2. Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM;
Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah khusunya di kecamatan sebagai implementasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana, pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal; Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan; Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja pengawsan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat. Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan SPM di daerah untuk mendukung pengelolaan desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam mendukung penerapan SPM;
Bidang Pendidikan:
1. Meningkatnya pemenuhan
1. Peningkatan kualitas wajib
layanan pendidikan dasar dan yang berkualitas; 2. Meningkatnya akses pendidikan menengah yang berkualitas dan selaras dengan kebutuhan pembangunan; 3. Meningkatnya profesionalisme
belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata; 2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan pendidikan informal;
RKPD 2016 | IV - 5
Hal 98 dari 127
Hal 98 dari 127
PRIORITAS
SASARAN dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan; 4. Meningkatnya pemenuhan layanan Pendidikan Non Formal;
ARAH KEBIJAKAN
3. Peningkatan kualitas 4. 5. 6. 7. 8.
pendidikan agama dan keagamaan; Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan; Penguatan tata kelola pendidikan; dan Peningkatan pendidikan karakter. Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah; Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan;
Bidang Kesehatan : 1. Meningkatnya akses 1. Peningkatan akses pelayanan pelayanan kesehatan dan gizi kesehatan dan gizi yang yang berkualitas bagi ibu dan berkualitas bagi ibu dan anak anak serta lansia; serta lansia; 2. Meningkatnya pengendalian 2. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan menular serta penyehatan lingkungan; lingkungan; 3. Meningkatnya profesionalisme 3. Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata; kesehatan yang merata; 4. Meningkatnya jaminan 4. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan; pembiayaan kesehatan; 5. Meningkatnya akses 5. Peningkatan akses pelayanan KB berkualitas pelayanan Keluarga yang merata; Berencana berkualitas yang merata; 6. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dan gizi 6. Peningkatan pelayanan yang berkualitas bagi pengetahuan kesehatan bagi masyarakat; ibu hamil dan ibu balita tentang pentingnya pola 7. Meningkatnya pengetahuan hidup sehat; para ibu hamil dan ibu balita akan pentingnya pola hidup 7. Peningkatan pengetahuan sehat; bagi para remaja putera dan puteri akan pentingnya 8. Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi dan remaja putera dan puteri pola hidup sehat; tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan pola hidup 8. Peningkatan peran dan sehat; partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan. 9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup sehat. Bidang Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Sosial: 1. Terlaksananya fasilitasi 1. Penerapan strategi PUG, kebijakan pelaksanaan PUG termasuk mengintegrasikan dan perlindungan bagi perspektif gender ke dalam perempuan terhadap berbagai siklus perencanaan dan tindak kekerasan; penganggaran, 2. Terlaksananya fasilitasi 2. penerapan sistem manajemen kebijakan penghapusan data dan informasi gender, kekerasan pada anak; dalam rangka mendukung 3. Terlaksananya perlindungan peningkatan kualitas hidup
RKPD 2016 | IV - 6
Hal 99 dari 127
Hal 99 dari 127
PRIORITAS
3.
Percepatan pembangunan sarana dan prasarana serta tata ruang dan lingkungan hidup;
SASARAN
ARAH KEBIJAKAN
terhadap buruh migran dan peran perempuan dalam Perempuan / TKW; pembangunan; 4. Meningkatnya peran 3. peningkatan perlindungan perempuan dalam berbagai perempuan dan anak terhadap aspek kehidupan; berbagai tindak kekerasan; 5. Meningkatnya perlindungan 4. Peningkatan perlindungan sosial bagi penyandang masalah sosial bagi penyandang sosial. masalah sosial Bidang Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi 1. penguatan jati diri dan 1. meningkatnya kualitas karakter bangsa yang berbasis pelindungan, pemeliharaan, pada keragaman budaya; pengembangan dan 2. peningkatan apresiasi pemanfaatan cagar terhadap keragaman serta budaya/situs dan kawasan kreativitas seni dan budaya; kepurbakalaan secara terpadu; 3. peningkatan kualitas 2. meningkatnya kualitas layanan perlindungan, penyelamatan, jasa perpustakaan dan pengembangan dan informasi yang didukung oleh pemanfaatan warisan budaya; sarana dan prasarana yang 4. pengembangan sumber daya memadai; kebudayaan; 3. meningkatnya upaya 5. penguatan upaya inovasi pengembangan perpustakaan dibidang-bidang teknologi dan budaya gemar membaca yang strategis; serta menulis; 4. meningkatnya apresiasi, kreativitas dan produktivitas, para pelaku seni; 5. penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan dan bidang arkeologi dalam mendukung kebijakan pembangunan kebudayaan; 5. meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan seni budaya lokal 6. meningkatnya fasilitasi even seni dan budaya; 7. meningkatnya kapasistas pemuda kader di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan taqwa; 8. meningkatnya kreativitas pemuda kader di bidang seni, budaya, dan industri kreatif. Bidang Infrastruktur, Pertambangan Dan Energi:
1. terbangunnya aksesibilitas dan konektivitas daerah dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dan menghubungkan daerah tertinggal/terpencil dengan pusat pertumbuhan; 2. terbangunnya infrastruktur pendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air besih; 3. teredianya infrastruktur dasar (perumahan, permukiman, listrik, air minum dan sanitasi) untuk menunjang peningkatan
RKPD 2016 | IV - 7
1. membangun
konektivitas daerah dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dan menghubungkan daerah tertinggal/ terpencil dengan pusat pertumbuhan; 2. percepatan pembangunan infrastruktur irigasi dan waduk dan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air bersih; 3. menyediakan infrastruktur dasar (perumahan, permukiman, air minum dan
Hal 100 dari 127
Hal 100 dari 127
PRIORITAS
4.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat
SASARAN
ARAH KEBIJAKAN
kesejahteraan; sanitasi) untuk menunjang peningkatan kesejahteraan; 4. terbangunannya infrastruktur dan dalam rangka pengurangan resiko bencana; dan 4. pembangunan infrastruktur dalam rangka pengurangan 5. meningkatnya pengelolaan resiko bencana. pertambangan dan energi untuk peningkatan kesejahteraan. Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana: 1. meningkatnya ketaatan 1. Peningkatan kualitas pemanfaatan ruang sesuai lingkungan hidup dan dengan peruntukannya; penanganan perubahan iklim; 2. meningkatnya pengendalian 2. Penguatan kapasitas mitigasi pencemaran dan kerusakan bencana melalui penguatan lingkungan; sistem informasi dini cuaca 3. meningkatnya kapasitas dan iklim, penguatan mitigasi bencana. kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dengan dukungan peralatan dan logistik kebencanaan yang memadai; dan 3. Penegakan hukum/ regulasi dan tata kelola lingkungan hidup. 1. Meningkatnya keberdayaan 1. mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat ekonomi yang berkualitas; 2. Meningkatnya Ketahanan 2. meningkatkan efektifitas ekonomi masyarakat pelaksanaan program pembangunan pro-rakyat yang memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan; 3. peningkatan keberpihakan terhadap masyarakat miskin; yang bertujuan untuk menyediakan akses pasar, fasilitas dasar serta permodalan bagi masyarakat nelayan dan masyarakat miskin.
Selain untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur, prioritas pembangunan tahun 2016 juga diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi NTT dan Nasional. Oleh karena itu dibutuhkan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional sebagai wujud dari satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sinkronisasi antara agenda prioritas pembangunan nasional, provinsi NTT dan Kabupaten Flores Timur sebagaimana Tabel 4.3. dan Tabel 4.4 Table 4.3 Sinkronisasi antara Prioritas Pembangunan Nasional dan Kabupaten Flores Timur No 1
Prioritas Pembbangunan Nasional (Nawa Cita) Menghadirkan kembali negara untuk
Prioritas Pembangunan Kabupaten Flores Timur Prioritas 1. Revitalisasi tata kelolah
RKPD 2016 | IV - 8
Hal 101 dari 127
Hal 101 dari 127
No
2
3
4
5
6
7
8
9
Prioritas Pembbangunan Nasional (Nawa Cita) melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik Melakukan revolusi karakter bangsa
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
Prioritas Pembangunan Kabupaten Flores Timur pemerintah daerah Prioritas 1. Revitalisasi tata kelolah pemerintah daerah Prioritas 3. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana serta tata ruang dan lingkungan hidup Prioritas 1. Revitalisasi tata kelolah pemerintah daerah
Prioritas 2. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Prioritas 4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat
Prioritas 4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat Prioritas 2. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Prioritas 2. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
Table 4.4 Sinkronisasi antara Prioritas Pembangunan Provinsi NTT dan Kabupaten Flores Timur No
Prioritas Pembangunan Provinsi NTT
1
Agenda Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan
2
Agenda Pembangunan Kesehatan
3
Agenda Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Pariwisata Agenda Pembenahan sistem hukum dan birokrasi daerah Agenda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Agenda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4 5
6
7 8
Agenda Pembangunan Perikanan dan Kelautan Agenda Penanganan Masalah Khusus: - kemiskinan, - wilayah perbatasan, - provinsi kepulauan dan - daerah rawan bencana
Prioritas Pembangunan Kabupaten Flores Timur Prioritas 2. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Prioritas 2. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Prioritas 4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat Prioritas 1. Revitalisasi tata kelolah pemerintah daerah Prioritas 3. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana serta tata ruang dan lingkungan hidup Prioritas 2. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Prioritas 4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat Prioritas 4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat Prioritas 2. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; Prioritas 1. Revitalisasi tata kelolah pemerintah daerah;
RKPD 2016 | IV - 9
Hal 102 dari 127
Hal 102 dari 127
Keberhasilan pembangunan nasional merupakan agregasi dari keberhasilan pembangunan daerah. Dengan demikian, komunikasi, koordinasi dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah harus terus dipertahankan untuk menjaga momentum pembangunan. Konsistensi kebijakan antara pusat dan daerah akan tercapai jika dijembatani oleh sinergi pusat-daerah oleh berbagai pemangku kepentingan. 4.3 Arah Pembangunan Kewilayahan Pendekatan pengembangan wilayah merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mempercepat keserasian pembangunan antarwilayah. Arah kebijakan utama pembangunan berbasis kewilayahan ditujukan untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Kesenjangan Pembangunan antarwilayah, dan antarkawasan sampai saat ini masih sangat besar. Oleh karena itu, perlu dikembangkan program kewilayahan untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan berkelanjutan pembangunan antarwilayah/antarkawasan sesuai degan potensi alamnya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efisien, efektif, tertib dan aman. Sehubungan dengan hal tersebut, prioritas pengembangan dan pemerataan pertumbuhan wilayah dalam RKPD Tahun 2016 diarahkan pada: 1. Percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan melalui (i) percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur dari dan antar wilayah pertumbuhan serta antar wilayah koridor ekonomi, antara lain percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan, energi, telekomunikasi, dan air bersih; (ii) peningkatan pengembangan kemampuan SDM dan Iptek, (iii) peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif; 2. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi keunggulan lokal, peningkatan investasi dan partisipasi swasta, pemberdayaan lembaga perekonomian masyarakat serta pengembangan sistem jaringan infrastruktur perhubungan; 3. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan strategis dan cepat tumbuh (KSCT), wilayah tertinggal dan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil; 4. Mendorong percepatan pembangunan wilayah tertinggal dengan menggunakan data dan informasi yang valid dan lengkap yang mencerminkan kondisi terakhir ketertinggalan di setiap kecamatan dan desa serta sektor tertentu; 5. Pengelolaan dan pengembangan potensi sumber daya alam di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu; 6. Peningkatan taraf kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait kesejahteraan nelayan/petani dan ketahanan pangan; 7. Peningkatan kemampuan/kapasitas aparatur dalam pengelolaan pengembangan wilayah, wilayah perbatasan, KSCT, wilayah tertinggal dan kelautan; Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan berdimensi kewilayahan, kebiajakan pembangunan wilayah juga diarahkan pada pengembangan kawasan yang meliputi: (1) pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan termasuk keterkaitan antar kota desa; dan (2) pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh. Arah kebijakan pengembangan kawasan tersebut adalah: (1) Mengembangkan kawasan perkotaan dengan menyeimbangkan pertumbuhannya dengan kawasan perdesaan, sehingga pembangunan perkotaan akan diarahkan pada peran kota sebagai pendorong pertumbuhan RKPD 2016 | IV - 10
Hal 103 dari 127
Hal 103 dari 127
serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota; (2) Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan berbasis keunggulan daerah masing-masing; (3) Meningkatkan keterkaitan antara desa kota atau antara wilayah produksi dengan wilayah pusat pertumbuhan dengan memperkuat sistem tata kelola ekonomi; (4) Mendorong pembangunan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi yang berorientasi daya saing nasional sehingga dapat menjadi motor penggerak percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang terpadu dan sinergis, melalui keterkaitan mata rantai proses produksi dan distribusi; (5) Melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas sumberdaya manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar yang memadai; (6) Mendorong pengarusutamaan pengurangan resiko bencana; penguatan kapasitas penanggulangan bencana; optimalisasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek pengurangan resiko bencana; mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana; peningkatan sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan; serta percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana. Pendekatan ini memandang wilayah laut Flores Timur atas dua fungsi: (i) sebagai perekat integrasi kegiatan perekonomian antarwilayah, dan (ii) sebagai pendukung pengembangan potensi setiap wilayah. Pengembangan wilayah laut didasarkan pada sektor unggulan dan potensi keterkaitan depan dan belakang dengan sektor-sektor lain. Kebijakan untuk mendukung pendekatan tersebut adalah penerapan Pagu Wilayah Kecamatan (PWK) Tahun Anggaran 2016 sesuai amanat Peratutan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembanguna Daerah. 4.4 Prioritas Kewilayahan Prioritas Kewilayahan merupakan sasaran pembangunan berdimensi kewilayahan, dalam rangka mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Prioritas kewilayahan ditujukan untuk mengembangkan wilayah sesuai potensinya. -
Prioritas Wilayah I Wilayah I terdiri dari Kecamatan Larantuka, Kecamatan Ile Mandiri, Kecamatan Lewolema, Kecamatan Demon Pagong, Kecamatan Tanjung Bunga dan Kecamatan Adonara Barat. Wilayah ini diarahkan sebagai pusat pemerintahan skala kabupaten, dengan kegiatan prioritas pada sektor: (i) perdagangan dan jasa, (ii) pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), (iii) pengembangan kawasan peternakan, (iv) pengembangan perikanan dan kelautan, (v) pengembangan kegiatan industri yang berorientasi pasar baik industri kecil, industri sedang, maupun industri besar (pengolahan hasil pertanian, kerajinan rakyat, dan industri pengolahan ikan), (vi)
RKPD 2016 | IV - 11
Hal 104 dari 127
Hal 104 dari 127
pengembangan kegiatan pariwisata dan sarana/prasarana penunjangnya (seperti : hotel, penginapan dan restoran), dan pengembangan pertambangan. -
Prioritas Wilayah II Wilayah II terdiri dari Kecamatan Wulanggitang, Kecamatan Ile Bura,dan Kecamatan Titehena. Wilayah ini diarahkan sebagai wilayah pengembangan pertanian dalam arti luas dengan kegiatan prioritas pada sektor : (i) pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), (ii) pengembangan peternakan, (iii) pengembangan industri kecil/home industry (pengolahan hasil pertanian dan kerajinan rakyat), (iii) pengembangan pariwisata alam, dan (iv) pengembangan pertambangan.
-
Prioritas Wilayah III Wilayah III terdiri dari Kecamatan Adonara Timur, Kecamatan Ile Boleng, Kecamatan Adonara Tengah dan Kecamatan Wotan Ulumado. Wilayah ini diarahkan untuk pengembangan perdagangan dan jasa, pertanian dalam arti luas dan pertambangan. Kegiatan pada wilayah ini diprioritaskan pada sektor : (i) pariwisata, (ii) pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal, (iii) pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan), (iv) pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil ternak (susu sapi), home industry pengolahan hasil pertanian), (v) pengembangan perikanan dan kelautan, (vi) pengembangan peternakan, dan (vii) pengembangan pertambangan.
-
Prioritas Wilayah IV Wilayah IV terdiri dari Kecamatan Witiama, Kecamatan Klubagolit, dan Kecamatan Adonara. Wilayah ini diarahkan untuk pengembangan pertanian dalam arti luas, pariwisata dan pertambangan dengan kegiatan prioritas pada sektor: (i) pariwisata, (ii) pengembangan pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan), (iii) pengembangan peternakan, (iv) pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, (v) industri pengolahan hasil ternak, dan industri pengolahan hasil pertanian), (vi) pengembangan kegiatan perikanan dan kelautan dan (vii) pengembangan pertambangan.
-
Prioritas Wilayah V Wilayah V terdiri dari Kecamatan Solor Timur, Kecamatan Solor Barat dan Kecamatan Solor Selatan. Wilayah ini diarahkan untuk pengembangan pertanian dalam arti luas dan pariwisata. Kegiatan prioritas pada wilayah ini adalah sektor (i) pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), (ii) pengembangan kawasan peternakan, (iii) pengembangan pusat perikanan tangkap, (iv) pengembangan kegiatan industri (home industry pengolahan hasil pertanian, perikanan hasil laut, hasil perkebunan, dan kerajinan rakyat), (v) pengembangan pariwisata, dan (vi) pengembangan kehutanan.
4.5 Program Prioritas Untuk mencapai sasaran dari masing-masing prioritas tersebut, dilaksanakan melalui program-program prioritas dengan indikator dan target kinerja sebagaimana Tabel 4.5 berikut ini:
RKPD 2016 | IV - 12
Hal 105 dari 127
Hal 105 dari 127
Tabel 4.5 Program Prioritas Tahun 2016 Kinerja
N o
Prioritas Pembangunan Tahun 2016
Sasaran Prioritas
Urusan dan Program Pembangunan
Indikator
Target
1
2
3
4
5
6
7
1
Revitalisasi tata kelola pemerintahan daerah
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan otonomi daerah yang antara lain didukung manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah yang baik dan meningkatnya kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
SKPD
Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Program Kerjasama Pembangunan
Jumlah LSM/NGO yang bekerjasama
5
BAPPEDA
Program pengembangan data/informasi Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Jumlah dokumen data dan informasi Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek/pelatihan Perencanaan
5
BAPPEDA
6
BAPPEDA
Program perencanaan pembangunan daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah
3
BAPPEDA
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi
1
BAPPEDA
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
Jumlah dokumen Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Prasarana wilayah dan Sumber daya alam
1
BAPPEDA
1
BAPPEDA
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Program perencanaan sosial dan budaya
Jumlah dokumen 1 BAPPEDA perencanaan pembangunan sosial Budaya Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Program Penataan Terbentuknya Bagian Daerah Otonomi Baru Kabupaten Adonara Administrasi Pemerintahan Umum Program peningkatan Penerapan SIMDA 85% DPPKAD dan pengembangan Asset pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Berfungsinya alat kelengkapan dewan secara baik Terbentuknya Ranperda Inisiatif
Program Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Penyelesaian permasalahan pembangunan dan pemerintahan baik di SKPD maupun di Kecamatan
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Jumlah aparat pemeriksa yang memiliki sertifikat
RKPD 2016 | IV - 13
95%
Sekretariat DPRD
8
Sekretariat DPRD
95%
-
Bag. Adm. Kemasyarakata n; Bag. Adm. Kesra, Bag. Adm. Pembangunan, Bag. Adm. Perekonomian, Bag. Adm. SDA Inspektorat Kabupaten
Hal 106 dari 127
Hal 106 dari 127
N o
Prioritas Pembangunan Tahun 2016
Sasaran Prioritas
1
2
3
Kinerja
Urusan dan Program Pembangunan 4
Indikator
Target
5
6
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Bidang Urusan Kearsipan
Jumlah tindak lanjut hasil temuan pengawas
-
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
Persentase layanan dokumen penting daerah sistim arsip daerah tertata dengan baik
82,56%
Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan
96,05%
99,60%
SKPD 7 Inspektorat Kabupaten
Kantor Arsip dan Perpustakaan Kantor Arsip dan Perpustakaan Kantor Arsip dan Perpustakaan
Bidang Urusan Statistik
Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan pada seluruh instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku
Program pengembangan Tersedianya dokumen 4 data/informasi/statistik statistik daerah dokumen daerah Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
BAPPEDA
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
Jumlah Forum kerukunan antar umat beragama
2 kecamata n
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Rasio Jumlah Petugas Linmas /RT Rasio Jumlah Pol PP / 10.000 penduduk Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
1
Program Pemeliharaan Kantrantibnmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program pendidikan politik masyarakat
0.025 30 kasus
Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja
30 kasus
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat
90%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Jumlah konflik yang diselesaikan
0
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Kasus kammtibmas
-
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase 100% Satuan Polisi pemenuhan sarana Pamong Praja dan prasarana aparatur Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Program Advokasi indikator lainnya Bagian Hukum Hukum Program Penataan Jumlah produk hukum Bagian Hukum Peraturan Perundangdaerah Undangan Produk hukum daerah Bagian Hukum yang dipublikasikan
RKPD 2016 | IV - 14
Hal 107 dari 127
Hal 107 dari 127
N o
Prioritas Pembangunan Tahun 2016
Sasaran Prioritas
1
2
3
Pendukung sasaran lainnya
Indikator
Target
5
6
4 Program Peningkatan Kesadaran Hukum
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan yang profesional, SDM berintegritas, dan penerapan standar pelayanan minimal
Kinerja
Urusan dan Program Pembangunan
indikator lainnya
Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Rasio bayi berakte Administrasi kelahiran Kependudukan Rasio penduduk
SKPD 7
-
Bagian Hukum
0,94
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
0,94 berKTP Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Cakupan Penanganan bencana
100%
Badan Penanggulanga n Bencana Daerah Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Program optimalisasi Perencanaan APBD Dinas pemanfaatan teknologi yang lebih efisien dan Pendapatan, informasi efektif melalui aplikasi Pengelolaan SIMDA Keuangan, gaji Keuangan dan dan BMD serta Aset Daerah Website Program Pembinaan dan Pejabat yang telah Badan Pengembangan Aparatur memenuhi Kepegawaian persyaratan Daerah kepangkatan Rasio Pejabat yang Badan telah memenuhi Kepegawaian persyaratan Daerah pendidikan pelatihan Kepemimpinan Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Cakupan kunjungan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah ke wilayah
19 Kecamatan
Program Peningkatan Pelayanan Publik
……………..
Program SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelaksanaan pelayanan adminstrasi perkantoran
Bagian Umum; Kepala Daerah
Sekretariat DPRD; Bag. Adm. Pem Umum; Bag. Humas Protokol; Bag. Organisasi 12 bulan
Kantor Arsip dan Perpustakaan Dinas Kependuk Capil; Badan Kesbangpol; BKD; Bagian Umum; DPPKAD Inspektorat Kabupaten Kepala Daerah Sekretariat DPRD Wakil Kepala Daerah Bappeda
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Persentase pemenuhan sarana
RKPD 2016 | IV - 15
100%
Kantor Arsip dan
Hal 108 dari 127
Hal 108 dari 127
N o
Prioritas Pembangunan Tahun 2016
Sasaran Prioritas
1
2
3
Kinerja
Urusan dan Program Pembangunan 4 Aparatur
Indikator
Target
5
6
SKPD 7
dan prasarana aparatur
Perpustakaan Dinas Kependuk Capil Badan Penanggulanga n Bencana Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kesbangpol BKD Bagian Umum DPPKAD Inspektorat Kabupaten Kepala Daerah
Program peningkatan disiplin aparatur
Ketersediaan atribut disiplin aparatur
Sekretariat DPRD Wakil Kepala Daerah Bappeda Satuan Polisi Pamong Praja
10%
Kepala Daerah Sekretariat DPRD Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kantor Arsip dan Perpustakaan Dinas Kependuk Capil Badan Penanggulanga n Bencana Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik BKD Bagian Umum DPPKAD Inspektorat Kabupaten Kepala Daerah
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian
RKPD 2016 | IV - 16
11
Sekretariat DPRD Wakil Kepala Daerah BAPPEDA Kantor Arsip dan Perpustakaan
Hal 109 dari 127
Hal 109 dari 127
N o
Prioritas Pembangunan Tahun 2016
Sasaran Prioritas
1
2
3
Kinerja
Urusan dan Program Pembangunan 4 kinerja dan keuangan
Indikator
Target
5
6
SKPD 7
indikator kinerja SKPD
Dinas Kependuk Capil; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulanga n Bencana Daerah SatPOL PP BKD Bagian Umum DPPKAD Inspektorat Kabupaten Sekretariat DPRD Bappeda
2
Pengembanga n dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
Meningkatnya akses pelayanan KB berkualitas yang merata
Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga cakupan pus yang 66,40% Berencana menjadi KB aktif Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program pelayanan kontrasepsi Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak serta lansia Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi Masyarakat
Cakupan layanan kesehatan reproduksi remaja Cakupan peserta KB aktif Jumlah Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
10%
Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
22,25 65 orang
Bidang Urusan Kesehatan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Bidang Urusan Kesehatan Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Angka Kematian Ibu
102/100.0 00 /KH
Dinas Kesehatan
AKABA
1/1000
Angka kematian bayi
10 /1000 KH
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Jumlah kemitraan di bidang kesehatan
11
Ketersediaan obat untuk pelayanan kesehatan Persentase sarana/prasarana rumah sakit dalam kondisi baik
100%
Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka
Cakupan puskesmas
0,50%
Dinas Kesehatan
Cakupan puskesmas pembantu
30%
Dinas Kesehatan
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
100%
Dinas Kesehatan
RKPD 2016 | IV - 17
95%
Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka Dinas Kesehatan
Hal 110 dari 127
Hal 110 dari 127
N o
Prioritas Pembangunan Tahun 2016
Sasaran Prioritas
1
2
3
Kinerja
Urusan dan Program Pembangunan
Indikator
Target
4
5
6
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit (%) Rasio rumah sakit per satuan penduduk
Meningkatnya akses pendidikan menengah yang berkualitas dan selaras dengan kebutuhan pembangunan
Bidang Urusan Pendidikan
meningkatnya apresiasi, kreativitas dan produktivitas, para pelaku seni meningkatnya kapasistas pemuda kader di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan taqwa meningkatnya kualitas layanan jasa perpustakaan dan informasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai
Bidang Urusan Kebudayaan
Program Pendidikan Menengah
7 90%
0,000008
Angka Gizi buruk
0,45
cakupan penerapan spm dan SOP pada semua unit pelayanan
100%
APM SMA/SMK
88.2
Tingkat kelulusan SMK
99.85
Tingkat kelulusan SMU
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
indikator lainnya
SKPD
75
Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
-
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
indikator lainnya
-
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Program kerjasama indikator lainnya informasi dengan mas media
-
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
-
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Bidang Urusan Pemuda dan Olah Raga Program peningkatan peran serta kepemudaan
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Jumlah kerjasama
Bidang Urusan Perpustakaan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup sehat
Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan Bidang Urusan Kesehatan
cakupan layanan perpustakaan
83,43%
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Jumlah rumah sehat
75%
Dinas Kesehatan
Bidang Urusan Pemuda dan Olah Raga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga meningkatnya
Jumlah kegiatan olah raga
-
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Bidang Urusan Kebudayaan
RKPD 2016 | IV - 18
Hal 111 dari 127
Hal 111 dari 127
N o
Prioritas Pembangunan Tahun 2016
1
2
Sasaran Prioritas
Urusan dan Program Pembangunan
3
4
kualitas Program Pengelolaan pelindungan, Kekayaan Budaya pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya/situs dan kawasan kepurbakalaan secara terpadu Meningkatnya pemenuhan layanan pendidikan dasar dan yang berkualitas
Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan
Indikator
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
5
SKPD
6
7
Jumlah benda,situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
32
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rasio Murid SD/MI /Kelas Rasio Murid SD/MI/Kelas Rasio Murid SMA/SMK/MA/Kelas
40
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Rasio Murid SMP/MTs/Kelas Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B Angka buta huruf Tingkat kelulusan SD/MI Tingkat kelulusan SLTP
40
40 40
100
63 99
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
70
Bidang Urusan Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini
APK PAUD
Program Pendidikan Non Formal
Jumlah lembaga pendidikan non formal yang menerima bantuan
80%
-
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Bidang Urusan Kesehatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit
Jumlah penderita penyakit menular Cakupan PHBS
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan
Target
Bidang Urusan Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Meningkatnya pemenuhan layanan Pendidikan Non Formal
Kinerja
3
Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka 130.000 org 75%
cakupan pelayanan 100% kesehatan dasar masyarakat miskin Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program peningkatan Partisipasi angkatan 98% peran serta dan kerja perempuan kesetaraan jender dalam pembangunan
RKPD 2016 | IV - 19
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Hal 112 dari 127
Hal 112 dari 127
N o
Prioritas Pembangunan Tahun 2016
1
2
Sasaran Prioritas 3 Meningkatnya perlindungan sosial bagi penyandang masalah sosial
Kinerja
Urusan dan Program Pembangunan
Indikator
Target
4
5
6
Bidang Urusan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
cakupan layanan KIE Konseling
90%
Jumlah fakir miskin yang tertangani dibandingkan dengan jumlah fakir miskin yang ada Persentase peningkatan jumlahPMKS yang tertangani dibandingkan dengan PMKS yang ada Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang terbina
90%
Jumlah penyandang cacat dan trauma yang terbina dibandingkan dengan jumlah penyandang cacat yang ada
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Meningkatnya profesionalism e dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan
Bidang Urusan Pendidikan
Meningkatnya profesionalism e dan pendayagunaa n tenaga kesehatan yang merata
Bidang Urusan Kesehatan
penelitian dan pengembanga n bidang kebudayaan dan bidang arkeologi dalam mendukung kebijakan pembangunan kebudayaan Terlaksananya fasilitasi kebijakan pelaksanaan PUG dan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai
Bidang Urusan Kebudayaan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
indikator lainnya
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah guru yang berkualifikasi S1/D4
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
7 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
90%
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
85%
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
70%
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
-
100
cakupan penerapan spm dan SOP pada semua unit pelayanan
100%
Cakupan pembina terhadap ragam budaya Penyelenggaraan festival seni dan budaya
SKPD
2
-
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Kesehatan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Jumlah kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Rasio Kekerasan terhadap perempuan
RKPD 2016 | IV - 20
1
0.00010
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Hal 113 dari 127
Hal 113 dari 127
N o
Prioritas Pembangunan Tahun 2016
1
2
Kinerja
Sasaran Prioritas
Urusan dan Program Pembangunan
Indikator
Target
3
4
5
6
SKPD 7
tindak kekerasan
Terlaksananya fasilitasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak Pendukung sasaran lainnya
Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Jumlah lembaga 6 Kelembagaan pemberdayaan Pengarusutamaan Gender perempuan dan anak dan Anak yang aktif
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Program SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelaksanaan pelayanan adminstrasi perkantoran
12 bulan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
100%
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
RKPD 2016 | IV - 21
Hal 114 dari 127
Hal 114 dari 127
N o
Prioritas Pembangunan Tahun 2016
Sasaran Prioritas
1
2
3
Kinerja
Urusan dan Program Pembangunan
Indikator
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Target
5 PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur
6 Baik
SKPD 7 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD
6
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3
Percepatan pembangunan sarana dan prasarana serta tata ruang dan lingkungan hidup
meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya Meningkatnya pengelolaan pertambangna n dan energi untuk peningkatan kesejahteraan meningkatnya pengendalian pencemaran
Bidang Urusan Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang
Jumlah dokumen RTRW, RDTR dan RTRK
RTRK Kecamata n:2
BAPPEDA
-
Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi
Bidang Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
Cakupan pengguna tenaga listrik
Bidang Urusan Lingkungan Hidup
RKPD 2016 | IV - 22
Hal 115 dari 127
Hal 115 dari 127
N o
Prioritas Pembangunan Tahun 2016
1
2
Sasaran Prioritas 3 dan kerusakan lingkungan
Terbangunann ya infrastruktur dalam rangka pengurangan resiko bencana
4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator
Target
5
6
Cakupan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
SKPD 7
100%
Badan Lingkungan Hidup Daerah
Program pengelolaan indikator lainnya dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut Program pengelolaan Luas RTH ruang terbuka hijau (RTH) Program Pengembangan Persentase penanganan Kinerja Pengelolaan sampah Persampahan Program Pengendalian Cakupan Pengendalian Pencemaran dan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Perusakan Lingkungan Hidup Hidup Program Perlindungan Luas kawasan lindung dan Konservasi Sumber mata air Daya Alam Bidang Urusan Pekerjaan Umum
-
Badan Lingkungan Hidup Daerah
Luas RTH : 334.3 km²
Badan Lingkungan Hidup Daerah Badan Lingkungan Hidup Daerah Badan Lingkungan Hidup Daerah
Program pembangunan saluran drainase/goronggorong
1,6 Km
Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi
125.000 m
Dinas PU, Pertambangan dan Energi
24 Km
Dinas PU, Pertambangan dan Energi
12 desa
Dinas PU, Pertambangan dan Energi
Program Pengendalian Banjir
Terbangunnya aksesibilitas dan konektivitas daerah dengan menghubungk an pusat-pusat pertumbuhan dan menghubungk an daerah tertinggal/terp encil dengan pusat pertumbuhan
Kinerja
Urusan dan Program Pembangunan
Tersedinya sistem jaringan drainase/goronggorong skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun panjang infrastruktur pengendalian banjir dan pengamanan pantai
Program Panjang jaringan jalan rehabilitasi/pemeliharaa dalam kondisi baik n jalan dan jembatan Bidang Urusan Pekerjaan Umum Program pembangunan Jumlah desa sasaran infrastruktur perdesaan
Program pembangunan jalan dan jembatan
85%
100%
200 KM2
Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik
Badan Lingkungan Hidup Daerah
45
Dinas PU, Pertambangan dan Energi
Program peningkatan Jumlah sarana dan sarana dan prasarana prasarana kebinamargaan kebinamargaan Bidang Urusan Perhubungan
2 buah
Dinas PU, Pertambangan dan Energi
Pogram peningkatan pelayanan angkutan
Mobil : 5 dan Kapal Laut : 1
Dinas Perhubungan, KomInfo
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Jumlah pelayanan angkutan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur indikator lainnya
RKPD 2016 | IV - 23
100%
-
Dinas Perhubungan, KomInfo Dinas Perhubungan, KomInfo
Hal 116 dari 127
Hal 116 dari 127
N o
Prioritas Pembangunan Tahun 2016
Sasaran Prioritas
1
2
3
Kinerja
Urusan dan Program Pembangunan
Indikator
4
5
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Meningkatnya ketaatan berlalulintas (kasus)
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
indikator lainnya
Jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan
Proporsi Pelabuhan Laut dalam keadaan baik
6
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Program Pengembangan Jumlah masyarakat dan Pengelolaan yang dapat akses air Jaringan Irigasi, Rawa minum dan Jaringan Pengairan lainnya Luas daerah irigasi
Teredianya infrastruktur dasar (perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi) untuk menunjang peningkatan kesejahteraan Pendukung sasaran lainnya
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Program Pengembangan Jumlah rumah Kinerja Pengelolaan Air tangga/desa yang Minum dan Air Limbah menggunakan air bersih
teknis Kabupaten dalam kondisi baik
7
JTP:2, Jumlah fasilitas bandara:1 dan jumlah terminal 1 Rambu Jalan: 30 Buah, Marka jalan 2 Km, Pagar Pengaman: 10 mtr -
JTP:2, Jumlah fasilitas bandara:1 dan jumlah terminal 1 96.29%
Proporsi Terminal dalam keadaan baik Terbangunnya infrastruktur pendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air besih
SKPD
Target
1
Dinas Perhubungan, KomInfo
Dinas Perhubungan, KomInfo
Dinas Perhubungan, KomInfo Dinas Perhubungan, KomInfo
Dinas Perhubungan, KomInfo Dinas Perhubungan, KomInfo
(blank)
Dinas PU, Pertambangan dan Energi
DI 160Ha dan Pengaman Sungai 300 M
Dinas PU, Pertambangan dan Energi
900 Rumah Tangga 6 Desa
Dinas PU, Pertambangan dan Energi
12 bulan
Badan Lingkungan Hidup Daerah Dinas PU, Pertambangan dan Energi Dinas Perhubungan, KomInfo
Program SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelaksanaan pelayanan adminstrasi perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
RKPD 2016 | IV - 24
100%
Badan Lingkungan Hidup Daerah
Hal 117 dari 127
Hal 117 dari 127
Kinerja
N o
Prioritas Pembangunan Tahun 2016
Sasaran Prioritas
Urusan dan Program Pembangunan
Indikator
Target
1
2
3
4
5
6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4
Pemberdayaan ekonomi masyarakat
Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat
PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur
SKPD 7 Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Lingkungan Hidup Daerah
Baik
Dinas PU, Pertambangan dan Energi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Lingkungan Hidup Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Dinas Perhubungan, KomInfo
Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD
3
Jumlah Kunjungan Wisata
67.563
Bidang Urusan Kebudayaan Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Bidang Urusan Kehutanan Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
Persentase Pengembangan Usaha Non Kayu sekitar Hutan
5.03%
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
-
Dinas Kelautan dan Perikanan
570 ton
Dinas Kelautan dan Perikanan
40 ton
Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Jumlah Produksi Perikanan yang dipasarkan
Program pemberdayaan Jumlah Produksi ekonomi masyarakat Perikanan tangkap dan dalam pengawasan dan Perikanan Budidaya pengendalian sumberdaya kelautan Program pengembangan Produksi Perikanan budidaya perikanan Budi Daya Program pengembangan Produksi Perikanan perikanan tangkap tangkap Bidang Urusan Ketahanan Pangan Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
Jumlah Tenaga Penyuluh organik dan Non organik
RKPD 2016 | IV - 25
570 ton
172
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
Hal 118 dari 127
Hal 118 dari 127
N o
Prioritas Pembangunan Tahun 2016
Sasaran Prioritas
1
2
3
Kinerja
Urusan dan Program Pembangunan
Indikator
Target
4
5
6
SKPD 7
Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Bidang Urusan Pariwisata
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
Program pengembangan destinasi pariwisata
Jumlah Obyek Pariwisata
Program pengembangan Kemitraan
jumlah mitra pariwisata yang terbentuk
Program pengembangan pemasaran pariwisata
Jumlah Kunjungan Wisata
25
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Jumlah Dana yang diserap UMKM melalui Koperasi
4,5 M
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Rata-rata Jumlah Dana yang diserap per UMKM
30 JT
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Jumlah Koperasi Aktif
50
50 Obyek
99
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
67.563
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
145
BPM dan Pemerintahan Desa
Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Jumlah desa/kelurahan dampingan
68 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Juamlah Aparatur Pemerintah Desa yang megikuti bimtek
100%
BPM dan Pemerintahan Desa
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan
80%
BPM dan Pemerintahan Desa
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Partisipasi masyarakat dalam membangun desa
85%
BPM dan Pemerintahan Desa
Program Penyusunan Peraturan Perundangundangan
indikator lainnya
-
BPM dan Pemerintahan Desa
Bidang Urusan Penanaman Modal Program Pelayanan Perijinan Terpadu
Persentase layanan perijinan sesuai SOP
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
RKPD 2016 | IV - 26
100%
Kantor PM dan Pelayanan Perijinan Terpadu
23
Kantor PM dan Pelayanan Perijinan Terpadu
######### #
Kantor PM dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Hal 119 dari 127
Hal 119 dari 127
N o
Prioritas Pembangunan Tahun 2016
Sasaran Prioritas
1
2
3
Kinerja
Urusan dan Program Pembangunan 4 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Indikator
Target
5
6
Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)
SKPD 7
23
Kantor PM dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
######### #
Kantor PM dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Program peningkatan dan pengembangan ekspor
Jumlah produk yang diekspor
43.520.64 Ton
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Jumlah Pasar Daerah/Desa
190 Unit
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Cakupan pengawasan Perdagangan
Bidang Urusan Perdagangan
100%
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Bidang Urusan Perindustrian Program penataan struktur industri
Program pengembangan industri kecil dan menengah
Prosentase Pertumbuhan Industri Rumah Tangga (Home Industri) Jumlah UMKM yang aktif
Program peningkatan kemampuan teknologi industri
Cakupan Bina kelompok pengrajin
Program Peningkatan Promosi dan Pemasaran Hasil Kerajinan Daerah
Persentase hasil kerajinan daerah yang terjual
2,05
454
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
37
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
55.00%
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Bidang Urusan Pertanian Peningkatan kesejahteraan petani
cakupan petani yang mendapat layanan
Peningkatan produksi pertanian perkebunan
Produktivitas pertanian
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
cakupan Kasus Penyakit Ternak Menular yang mendapat pelayanan cakupan petani yang mendapat layanan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
cakupan petani yang mendapat layanan
RKPD 2016 | IV - 27
90%
3,17 Ton/Hekta r 95%
90%
90%
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Hal 120 dari 127
Hal 120 dari 127
N o
Prioritas Pembangunan Tahun 2016
Sasaran Prioritas
Urusan dan Program Pembangunan
1
2
3
4
Kinerja Indikator 5 Prosentase Pemasaran Hasil Pertanian
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Target 6
SKPD 7
72.70%
Jumlah Alsintan (unit)
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan 18
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Jumlah produksi hasil ternak kecil dan Unggas
3.973.121 Kg
Program peningkatan produksi hasil peternakan
Jumlah produksi hasil ternak kecil dan Unggas
3.973.121 Kg
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Produktivitas pertanian
3,17 Ton/Hekta r
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Menurunnya angka pengangguran
-
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi
-
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Cakupan pendampingan bagi lembaga ketenagakerjaan
-
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Bidang Urusan Tenaga Kerja
Bidang Urusan Transmigrasi
Meningkatnya Ketahanan ekonomi masyarakat
Program pengembangan wilayah transmigrasi
Fasilitas wilayah transmigrasi
35%
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Transmigrasi lokal
Keberdayaan para transmigran
40%
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Bidang Urusan Kehutanan Program Pembangunan dan pembinaan kehutanan Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
jumlah kawasan hutan rakyat
5 kawasan
Luas areal hutan yang dikonservasi
3000 ha
Luas lahan rehabilitasi hutan dan lahan kritis
7.583 Ha
Program perencanaan dan pengembangan hutan
luas areal hutan yang dikembangkan
-
Program rehabilitasi hutan dan lahan
Luas lahan rehabilitasi hutan dan lahan kritis
7.583 Ha
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
RKPD 2016 | IV - 28
Hal 121 dari 127
Hal 121 dari 127
N o
Prioritas Pembangunan Tahun 2016
Sasaran Prioritas
1
2
3
Kinerja
Urusan dan Program Pembangunan
Indikator
4
5
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
Jumlah Produksi Perikanan tangkap dan Perikanan Budidaya luas kawasan pesisir dan pulau2 kecil yang dikeloka Persentase pengrusakan sumber daya laut
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
Target
SKPD
6
7
570 ton
Dinas Kelautan dan Perikanan
150.000 Ha
Dinas Kelautan dan Perikanan
25%
Dinas Kelautan dan Perikanan
Bidang Urusan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
Bidang Urusan Pertanian Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Cakupan daerah rawan pangan
100%
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
Cakupan Dearah rawan pangan
100%
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
Cakupan Ketersediaan Bahan Pangan
10 Ton Beras
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
100%
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
Cakupan Ketersediaan Bahan Pangan
100%
Produksi pertanian/perkebuna n
-
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
Prosentase Pemasaran Hasil Pertanian
72.70%
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
RKPD 2016 | IV - 29
Hal 122 dari 127
Hal 122 dari 127
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2016
Upaya percepatan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD Tahun 2012-2016, didukung dengan sejumlah program kegiatan prioritas daerah pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Jumlah program dan kegiatan prioritas yang direncanakan pada tahun 2016 sebanyak 141 program dan 583 kegiatan. Jumlah program dan kegiatan tersebut terdiri dari urusan wajib sebanyak 110 program yang dijabarkan ke dalam 483 kegiatan dan urusan pilihan sebanyak 31 program yang dijabarkan kedalam 100 kegiatan. Total dana yang dibutuhkan untuk membiayai program dan kegiatan tersebut sebanyak Rp. 619.280.226.160,- dari total belanja langsung sebesar Rp. 772.120.151.934,-. Rincian jumlah program dan kegiatan pada masing-masing urusan seperti pada Tabel 5.1. Tabel 5.1 Jumlah Program dan Kegiatan Per Urusan No Urut
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan (2) 1 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.10 1.11
11
1.12
12 13 14 15 16 17 18
1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19
19
1.20
20 21 22 23 24
1.21 1.22 1.23 1.24 1.25
(1)
Nama Urusan (3) Urusan Wajib Urusan Pendidikan Urusan Kesehatan Urusan Pekerjaan Umum Urusan Perumahan Urusan Penataan Ruang Urusan Perencananaan Pembangunan Urusan Perhubungan Urusan Lingkungan Hidup Urusan Kependuduan dan Catatan Sipil Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Urusan Sosial Urusan Ketenagakerjaan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Urusan Penanaman Modal Urusan Kebudayaan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Urusan Ketahanan Pangan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan Statistik Urusan Kearsipan Urusan Komunikasi dan Informatika
RKPD 2016 | V-1
Jumlah Program (4) 110 7 12 8 1 1 8 5 5 1 4
Jumlah Kegiatan (5) 482 40 57 16 1 3 22 14 20 4 6
4
16
4 3 4 3 3 2 7
14 10 26 10 12 5 24
15
122
3 4 1 2 2
28 24 1 2 4
Hal 123 dari 127
Hal 123 dari 127
No Urut 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Kode Urusan 2.26 2 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08
Nama Urusan Urusan Perpustakaan Urusan Pilihan Urusan Pertanian Urusan Kehutanan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Urusan Pariwisata Urusan Kelautan dan Perikanan Urusan Perdagangan Urusan Perindustrian Urusan Ketransmigrasian Total
Jumlah Program 1 31 8 5 1 3 7 2 4 1 141
Jumlah Kegiatan 2 100 27 22 2 13 17 8 8 3 583
Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2016 merupakan uraian rencana kerja pembangunan tahun 2016 yang memuat urusan pemerintah daerah, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, pagu indikatif, dan SKPD penanggung jawab yang disusun berdasarkan SKPD sebagaimana matriks pada Lampiran RKPD ini. Matriks Lampiran tersebut terdiri dari : a.
LAMPIRAN I
: memuat rencana program kegiatan yang dibiayai APBD II secara umum; b. LAMPIRAN IA : memuat rencana program kegiatan yang dibiayai APBD II yang bersumber dari Pagu Wilayah Kecamatan (PWK); c. LAMPIRAN IB : memuat rencana program kegiatan prioritas yang dibiayai APBD II pendukung utama Program GERBANG EMAS; d. LAMPIRAN II : memuat rencana program kegiatan yang dibiayai APBD I; dan e. LAMPIRAN III : memuat rencana program kegiatan yang dibiayai APBN.
RKPD 2016 | V-2
Hal 124 dari 127
Hal 124 dari 127
BAB VI PENUTUP
KAIDAH PELAKSANAAN RKPD Tahun 2016 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha dalam pelaksanaan program pembangunan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah Pelaksanaan program kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2016, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Flores Timur, wajib menerapkan prinsipprinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2016 sebagai berikut: a)
b)
Semua stakeholders yang berkepentingan dalam pembangunan Flores Timur berkewajiban untuk menjadikan RKPD Tahun 2016 sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembangunanya, terutama yang berkaitan prioritas pembangunan dan target pencapaian yang sudah termuat dalam RKPD; RKPD Tahun 2016 menjadi acuan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja SKPD sebagai bagian dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan;
c)
Setiap SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik baik triwulan, semesteran maupun akhir tahun yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran, kegiatan yang ditetapkan, kesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan lainnya;
d)
Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
RKPD 2016 | VI-1
Hal 125 dari 127
Hal 125 dari 127
Semua perencanaan program dan kegiatan selanjutnya, tidak dapat keluar dari kerangka acuan yang telah ditetapkan di dalam RKPD ini, kecuali timbul hal-hal yang mendesak dan prioritas yang tidak sempat termuat dalam RKPD Tahun 2016 ini. Demikian RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 ini disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Daerah.
BUPATI FLORES TIMUR, ttd YOSEPH LAGADONI HERIN
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM
ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA PEMBINA TK. I NIP. 19700525 199703 1 007
RKPD 2016 | VI-2
Hal 126 dari 127
Hal 126 dari 127
LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
RKPD 2016 | VI-1
Hal 127 dari 127
Hal 127 dari 127
