L A K I P BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAKIP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2013

BADAN PUSAT STATISTIK Provinsi Nusa Tenggara Timur 2014

Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

KATA PENGANTAR Pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, dan pemantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah merupakan suatu tuntutan yang menggugah semangat reformasi birokrasi.

Reformasi

birokrasi

yang

ditujukan

untuk

menciptakan

kepemerintahan yang bersih (good governance) ditandai dengan berbagai pembenahan birokrasi diantaranya melalui penetapan Inpres Nomor 7 Tahun 1999. Setiap instansi pemerintah sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut setiap tahunnya. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

Badan

Pusat Statisik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, adalah perwujudan kewajiban BPS Provinsi NTT untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi. Dalam hal ini untuk memberikan gambaran tentang capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2013; serta juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja di tahun yang akan datang. Tidak seperti tahun tahun sebelumnya dimana penyusunan LAKIP disusun sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/99 yang disempurnakan dengan Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003; Penyusunan LAKIP BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai tahun 2011 disusun berdasarkan regulasi terbaru yakni: Permen PAN dan RB Nomor 29 tahun 2010. Dengan demikian terdapat beberapa penyesuaian dari beberapa dokumen sebelumnya. Demikian Laporan ini

dibuat sebagai masukan bagi pemerintah dalam

mengevaluasi kegiatan tahun anggaran 2013 dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kupang, Februari 2014 Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Drs. Anggoro Dwitjahyono, M.Si NIP 19630507 198501 1 001

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

i


DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Bab II

i ii iii 1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 1.3 Landasan Hukum Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja 2.1 Rencana Strategis 2010-2014 2.2 Indikator Kinerja Utama

6 12

2.3 2.4

15 17

Rencana Kinerja Tahunan 2013 Anggaran Tahun 2013

2.5 Penetapan Kinerja Tahun 2013 Bab III Akuntabilitas Kinerja 3.1 Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2013 3.2 Evaluasi Kegiatan Tahun 2013 3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2013 Bab IV Penutup 4.1 Tinjauan Umum 4.2 Permasalahan dan Kendala 4.3 Saran Tindak Lanjut Lampiran-lampiran :

2 4

18 23 40 43 46 47 48

1 Struktur Organisasi BPS Provinsi NTT 2 Rencana Strategis (RS)

50 51

3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

56

4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 5 Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS) 6 Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

61 73 78

7 Sumber Daya Manusia (SDM) 8 Mailing List Publikasi

86 88


ii


RINGKASAN EKSEKUTIF

Saat ini kebutuhan akan data dan informasi statistik dalam berbagai bidang pembangunan makin beragam dan makin berkualitas. Hal ini menuntut BPS dan para penyelenggara kegiatan statistik selalu meningkatkan mutu penyediaan data statistik sekaligus mutu pelayanannya. Tantangan ini perlu dijawab dengan tetap memperhatikan visi, misi, tugas, fungsi, kewajiban, tujuan, sasaran stategis di bidang pembangunan statistik yang tertuang dalam dokumen Renstra. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai perwakilan Badan Pusat Statistik (instansi vertikal) di daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tetap mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pusat Statistik melalui sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan statistik melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lainnya, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan. Untuk mewujudkan amanat Undang-undang sebagaimana tersebut di atas Badan Pusat Statistik (termasuk di dalamnya BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur) telah menentapkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra. Visi BPS, yaitu “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua” dapat dicapai dengan menerapkan misi BPS. Misi BPS sebagaimana tertuang dalam Renstra 2010-2014 adalah: (1) Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggara statistik yang efektif dan efisien; (2) Menciptakan insan statistik yang kompeten dan professional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia;


iii


(3) Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik; (4) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; (5) Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut disusunlah tujuan dan sasaran srategis sebagai berikut: 1. Tujuan 1, Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas. Tujuan ini mencakup tiga sasaran yakni: a). Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu; b). Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu; c). Meningkatkan metodologi sensus dan survei. 2. Tujuan 2, Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien. Tujuan ini meliputi dua sasaran yakni: a). Meningkatkan hubungan dengan pengguna data; b). Meningkatkan

efektifitas

dan

efisiensi

diseminasi

data dan

Informasi statistik. 3. Tujuan 3,

Penguatan

Teknologi

Informasi

dan

Komunikasi

Serta

Sarana Kerja. Tujuan ini dijabarkan dalam tiga sasaran strategis yang meliputi: a). Meningkatnya kualitas pengolahan data dan Informasi statistik; b). Meningkatnya kualitas komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah; b). Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai. 4. Tujuan 4, Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan. Tujuan ini dijabarkan dalam dua sasaran strategis yakni: Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

iv


a). Memperbaiki sumber daya manusia; b).meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur.

Merujuk kepada Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran yang sudah ditetapkan, BPS Provinsi Nusa Tenggara

Timur menentukan arah kebijakan Pembangunan

Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut: 1. Mempelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan pemutakhiran. Keterpaduan mempunyai makna bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data dan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan. Prinsip keakurasian mengandung makna bahwa semua kegiatan statistik harus diupayakan untuk menghasilkan data statistik yang seksama, cermat, tepat, dan benar. Sedangkan kemutakhiran berarti bahwa data statistik yang disajikan atau yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena atau perubahannya menurut keadaan yang terkini. Oleh karena itu, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta diseminasi data statistik

harus

senantiasa

diupayakan

secara

terus

menerus,

berkesinambungan, dan runtun waktu. 2. Mengupayakan terwujudnya sistem informasi statisitik yang andal dan efisien dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang tepat guna dan berhasil guna. Hasil kegiatan statistik akan sia-sia bila tidak dimanfaatkan para pengguna. Sistem informasi statistik merupakan sarana untuk menyebarluaskan hasil kegiatan statistik, baik kepada pemerintah maupun masyarakat luas. 3. Mempelopori peningkatan kemampuan para palaksana kegiatan statistik dalam menyelenggarakan dan menyajikan data statistik. Kualitas SDM pelaksana kegiatan statistik sangat berpengaruh terhadap kualitas data


v


statistik yang dihasilkan dan disajikan. Tingginya kualitas SDM palaksana akan menghasilkan data statistik yang bermutu tinggi 4. Mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana fisik perkantoran yang memadai serta relevan untuk mendukung terciptanya suasana kerja yang kondusif untuk pencapaian visi. 5. Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistik. Selain tergantung kepada kualitas pelaksana, mutu data statistik juga dipengaruhi oleh sumber data. Masyarakat sebagai sumber data akan ikut menentukan kualitas data yang dihasilkan, mengingat data yang diperoleh sangat tergantung kepada mutu jawaban yang diberikan masyarakat sebagai sumber data.

Arah kebijakan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya dijabarkan dalam 4 program utama pada aras BPS RI, sedangkan pelaksanaannya di BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya mencakup tiga program yakni: 1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi

Statistik (PPIS). Program

PPIS bertujuan untuk : Menyediakan data statistik dasar secara berkelanjutan yang berkualitas; Menyediakan statistik wilayah kecil dan spesifik daerah guna mendukung perencanaan pembangunan daerah; dan Meningkatkan koordinasi instansi pemerintah dibidang statistik dalam hal penyeragaman konsep, definisi, perumusan indikator, serta hal-hal lainnya guna terciptanya sistem statistik nasional. 2. Program Dukungan Mananjemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL). Program DMPTTL bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kegiatan kenegaraan dan kepemerintahan dibidang penyediaan data statistik. 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA).Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana kerja.


vi


Pelaksanaan ketiga program tersebut di Badan Pusat Statistik Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2013 dibiayai dengan APBN yang di tuangkan kedalam Bagian Anggaran 54 DIPA Tahun 2013, dengan nilai pagu sebesar Rp. 85.771.336.000,- (delapan puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk satuan kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Anggaran di BPS Provinsi sebesar Rp. 19.025.207.000,- dan untuk BPS Kabupaten/Kota sebesar Rp. 66.746.129.000,Pagu anggaran untuk program teknis BPS yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik sebesar Rp 43.799.711.000,-. Sedangkan program lainnya merupakan program pendukung yang terdiri dari Program Peningkaan Sarana dan Prasarana yang disediakan anggaran sebesar Rp. 7.700.900.000,dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS sebesar RP. 34.270.725.000,Selanjutnya berdasarkan ketiga program tersebut di atas kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2013 (RKT 2013) menjadi arahan dalam pelaksanaan kegiatan BPS Provinsi NTT selama tahun anggaran 2013. Kini, pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai jabaran dalam RKT tahun anggaran 2013 telah diselesaikan. Gambaran tentang tingkat capaian sebagai gambaran kinerja BPS Provinsi NTT pada tahun anggaran 2013 memperlihatkan hasil yang mengembirakan, (dibuat tabel seperti BPS RI saja) yakni mencapai rerata 108 persen. Sekalipun demikian terdapat beberapa kinerja yang belum memuaskan yakni rendahnya capaian sasaran 3.2 (meningkatnya sarana dan prasarana kantor yang memadai) dan sasaran 4.1 (memperbaiki sumber daya manusia). Detail kinerja BPS Provinsi NTT lebih lanjut terlihat setelah dihitung rerata

capaian sasaran dari indikator kinerjanya dimana memperlihatkan

sembilan sasaran yang tercapai sesuai target sedangkan dua sasaran realisasinya mendekati target (di atas 90 persen). Apabila capaian dilihat menurut tujuan maka diperoleh bahwa dari 4 (empat) tujuan terdapat 2 (dua) tujuan yakni tujuan pertama (peningkatan Meningkatkan ketersediaan data dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

vii


informasi statistik yang berkualitas) dan kedua (Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Handal, Efektif, dan Efisien) melampaui target yakni mencapai rerata 109 persen dan 120 persen. Tujuan

ketiga

(Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja) dan keempat (Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan) menunjukan juga menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan yakni mencapai rerata 97 persen dan 99 persen. Selanjutnya apabila dicermati menurut indikator kinerja Dari dua puluh empat indikator kinerja prioritas, terdapat 18 (75 %) indikator kinerja yang mencapai target; sedangkan enam indikator lainnya juga menunjukkan tingkat capaian yang juga memuaskan di kisaran 81 persen hingga 100 persen. Sekalipun tingkat capaian kinerja Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur menggembirakan, namum tak dapat dipungkiri bahwa terdapat berbagai kekurangan karena berbagai sebab. Dengan demikian diperlukan upaya yang terus menerus untuk bekerja tidak saja dengan giat namun juga bekerja dengan pandai. Berikut ini disajikan beberapa kendala yang secara umum dapat saja menjadi perintang dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawab di tahun anggaran 2012: Secara umum, beberapa penyebab atau kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya target sasaran dan tujuan yang ditetapkan, diantaranya adalah kendala yang bersifat non teknis, seperti masalah koordinasi, kerjasama internal maupun eksternal, dan kondisi geografis. Selain itu juga terjadi kendala yang bersifat teknis yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, seperti perekrutan petugas mitra yang belum baik, tingkat pendidikan mitra yang belum memenuhi standar yang ditetapkan. Selanjutnya secara umum beberapa permasalahan/kendala dimaksud adalah: 1. Kendala yang dihadapi dalam pengumpulan data adalah pola persebaran wilayah yang terdispersi secara tidak merata. wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan daerah kepulauan dengan struktur geografis yang berbukit dan berlembah ditambah lagi kebiasaan masyarakatnya bertempat tinggal secara sporadis, membuat petugas harus menempuh perjalanan ke tempat Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

viii


responden yang terletak di daerah yang sulit dijangkau, atau harus menunggu

cuaca

yang

baik

agar

laut

tidak

bergelombang

untuk

menjangkau responden di pulau yang berbeda. 2. Masyarakat di pedesaan yang mengusahakan ladang perkebunan yang letaknya jauh dari rumah menyebabkan petugas harus melakukan wawancara pada malam hari bahkan sampai tengah malam atau dilakukan pada kunjungan berikutnya. 3. Pendidikan minimal yang disyaratkan untuk menjadi petugas pencacah dibeberapa daerah sulit diperoleh dari masyarakat setempat, hingga sering kualifikasi petugas dibawah kualitas yang diharapkan. Hal ini berakibat pada isian dokumen yang kadang tidak konsisten. 4. Responsibiltas masyarakat terhadap kegiatan pengumpulan data oleh BPS relatif masih rendah, khususnya dari kalangan dunia usaha. 5. Jumlah dan sebaran sampel yang masih terkendala oleh keterbatasan dana pemerintah. Dilain pihak kebutuhan dari banyak kalangan pemerhati dan pengguna data BPS semakin menginginkan cakupan sampel meliputi wilayah terkecil (small area statistics). 6. Waktu antara pelaksanaan kegiatan statistik oleh BPS dengan kebutuhan data semakin pendek.


ix


BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengemban tugas dari pemerintah untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan terciptanya Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Dalam menyajikan statistik dasar, BPS Provinsi Nusa Tenggar Timur menyelenggarakan sensus, survei, kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dilakukan secara berkala, terus menerus atau sewaktu-waktu yang periode pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala BPS dengan memperhatikan kebutuhan data baik dari pemerintah maupun masyarakat. Sebagai

perwujudan

pelaksanaan

tata

kepemerintahan

yang

baik

sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, serta UU Nomor 28 Tahun 1999

tentang hal yang sama telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999

Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi perundang-undangan

tersebut

Pemerintahan (AKIP). Peraturan

bertujuan

untuk

mendorong

terciptanya

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem AKIP meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja. Sistem ini merupakan suatu instrumen untuk menciptakan transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, serta

dapat

menjaga

terpeliharanya

kepercayaan

masyarakat

kepada

pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

Badan

Pusat Statisik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012, adalah perwujudan kewajiban

Badan

Pusat

Statistik

Provinsi

Nusa

Tenggara

Timur

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

1


mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2012 serta akan digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun yang akan datang.

1.2

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Badan Pusat Statistik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagai berikut:

1) Tugas Badan

Pusat

Statistik

mempunyai

tugas

melaksanakan

tugas

pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut,

Badan

Pusat

Statistik

menyelenggarakan fungsi : a) Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan dibidang statistik; b) Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional; c) Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar; d) Penetapan sistem statistik nasional; e) Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik; dan f) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan

umum,

ketatausahaan,

organisasi,

tata

laksana,

kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga.


2


3) Struktur Organisasi Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sesuai Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, susunan organisasi Badan Pusat Statistik terdiri dari : a. Kepala Kepala BPS Provinsi NTT adalah pejabat Eselon IIa. Kepala BPS Provinsi NTT mempunyai tugas memimpin BPS Provinsi NTT sesuai dengan tugas dan fungsi BPS Provinsi serta membina aparatur BPS Provinsi agar berdaya guna dan berhasil guna. b. Kepala Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha dipimpin pejabat Eselon IIIa. Bagian ini mempunyai tugas

melaksanakan

penyusunan

rencana

dan

program,

urusan

kepegawaian dan hukum, keuangan, perlengkapan, serta urusan dalam. c. Kepala Bidang Statistik Sosial Bidang Statistik Sosial dipimpin pejabat Eselon IIIa. Bidang ini mempunyai tugas

melaksanakan

pengumpulan,

pengolahan,

analisis,

evaluasi,

pelaporan serta pengembangan Statistik Kependudukan, Statistik Kesra dan Statistik Ketahanan Sosial. d. Kepala Bidang Statistik Produksi Bidang Statistik Produksi dipimpin pejabat Eselon IIIa. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan serta pengembangan Statistik Pertanian, Statistik Industri serta Statistik Pertambangan, Energi dan Konstruksi. e. Kepala Bidang Statistik Distribusi Bidang Statistik Distribusi dipimpin pejabat Eselon IIIa. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan serta pengembangan Statistik Harga Konsumen dan


3


Harga Perdagangan Besar, Statistik Keuangan dan Harga Produsen serta Statistik Niaga dan Jasa. f. Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik dipimpin pejabat Eselon IIIa. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Neraca Produksi, Neraca Konsumsi dan Analisis Statistik Lintas Sektor. g. Kepala Bidang Integrasi Pengolahan & Diseminasi Statistik Bidang Integrasi Pengolahan & Diseminasi Statistik dipimpin pejabat Eselon

IIIa.

Bidang

ini

mempunyai

tugas

melaksanakan

Integrasi

Pengolahan Data, Pengelolaan Jaringan & Rujukan Statistik serta Diseminasi dan Layanan Statistik. h. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara rinci bagan organisasi Badan Pusat Statistik Provinsi NTT terdapat pada Lampiran 1.

1.3

Landasan Hukum

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pusat Statistik dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu : 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat.

Dengan

adanya

Undang-Undang

ini

maka

kepentingan

masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya.


4


2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar. 3) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik. 4) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.


5


BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

2.1

Rencana Strategis 2010-2014

Perencanaan Startegis (Renstra) sebagai salah satu instumen AKIP pada dasarnya

merupakan suatu proses yang berorientasi

pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Dalam Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 digariskan Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah

Nasional

(RPJMN)

dan

setiap

lembaga

pemerintah diwajibkan menyusun Renstra selama 5 (lima) tahun ke depan. Dengan adanya Renstra sebagai dasar menyusun rencana kerja setiap tahun maka pelaksanaan program dan kegiatan akan lebih terarah dan tidak boros sumber daya. Renstra BPS disusun selaras dengan Renstra lembaga-lembaga pemerintah lain, selama masih berada dalam koridor yang diatur oleh Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik dan peraturan perundangan yang melaksanakannya. Kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders) juga masuk dalam pertimbangan penyusunan Renstra. Rencana Strategis

BPS 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan

pembangunan nasional di bidang statistik untuk kurun waktu 2010-2014. Renstra diharapkan dapat menjadi acuan umum bagi seluruh jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) dan para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara kegiatan statistik dalam melaksanakan pembangunan di bidang statistik nasional selama lima tahun ke depan. Renstra juga sebagai dasar bagi BPS dalam melaksanakan kewajiban sebagai penyedia data dan informasi statistik. Untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

6


mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra perlu dijabarkan secara lebih rinci ke dalam dokumen rencana tahunan melalui Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Saat ini kebutuhan akan data dan informasi statistik dalam berbagai bidang pembangunan makin beragam dan makin berkualitas. Hal ini menuntut BPS dan para penyelenggara kegiatan statistik selalu meningkatkan mutu penyediaan data statistik sekaligus mutu pelayanannya. Tantangan ini perlu dijawab dengan membuat arah dan penataan berupa visi, misi, tugas, fungsi, kewajiban, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan di bidang statistik yang tertuang dalam Renstra BPS 2010-2014. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai perwakilan Badan Pusat Statistik (instansi vertikal) di daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tetap mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pusat Statistik melalui sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Dengan demikian penyusunan dokumen Perencanaan Strategis BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur mestinya ditempatkan sebagai bagian dari Renstra K/L Badan Pusat Statistik. Relevan dengan hal ini, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa Renstra BPS Tahun 2010-2014 berfungsi sebagai pedoman bagi instansi vertikal BPS dalam menyusun Renstra masing-masing dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1) Visi Badan Pusat Statistik Visi dari Badan Pusat Statistik

adalah

”Pelopor

data

statistik

terpercaya untuk semua”.

2) Misi Badan Pusat Statistik Untuk Statistik yang

mencapai

visi

menggambarkan

tersebut, hal

ditetapkan

yang

misi

Badan

Pusat

harus dilaksanakan. Misi dari

Badan Pusat Statistik dapat dirumuskan sebagai berikut:


7


a) Memperkuat

landasan

konstitusional

dan

operasional

lembaga

statistik untuk penyelenggara statistik yang efektif dan efisien; b) Menciptakan

insan

statistik

yang

kompeten

dan

professional,

didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia; c) Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik; d) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; e) Meningkatkan statistik yang

koordinasi,

integrasi,

diselenggarakan

dan

pemerintah

sinkronisasi dan

swasta,

kegiatan dalam

kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, m a k a p e r l u dirumuskan tujuan dan sasaran.

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa

Tenggara Timur sebagai instansi vertikal di daerah dalam menetapkan tujuan dan sasaran seharusnya tetap mengacu pada tujuan dan sasaran Badan Pusat Statistik. Namun untuk mensinkronkan tujuan dan sasaran dengan program/kegiatan maka dilakukan beberapa penyesuaian khususnya pada sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran. Selanjutnya tujuan dan sasaran dimaksud disebutkan seperti di bawah ini:

3) Tujuan Badan Pusat Statistik Tujuan 1: Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas Tujuan 2: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien Tujuan 3: Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Sarana Kerja Tujuan 4: Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan


8


4) Sasaran Badan Pusat Statistik Sasaran merupakan target jangka pendek atau tahunan untuk mencapai tujuan yang

telah

ditetapkan, BPS

mempunyai

empat tujuan yang

dicanangkan dalam rencana stategis periode 2010 sampai dengan 2014. Tujuan

BPS

selanjutnya

dijabarkan

dalam

beberapa

sasaran

yang

merupakan tahapan untuk memudahkan mengukur dan mencapai tujuan tersebut.

Tujuan 1 Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas Mencakup tiga sasaran strategis yang ditetapkan yaitu: 1.1 Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. 1.2 Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. 1.3 Meningkatkan metodologi sensus dan survei.

Tujuan 2 Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien Meliputi dua sasaran strategis yaitu: 2.1 Meningkatkan hubungan dengan pengguna data. 2.2 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik.

Tujuan 3 Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Sarana Kerja Dijabarkan dalam tiga sasaran strategis yang meliputi: 3.1 Meningkatnya kualitas pengolahan data dan Informasi statistik. 3.2 Meningkatnya kualitas komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah. 3.3 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai.


9


Tujuan 4 Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan Dijabarkan dalam dua sasaran strategis yaitu: 4.1 Memperbaiki sumber daya manusia. 4.2 Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.

5) Kebijakan Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur: Merujuk kepada Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran yang sudah ditetapkan, BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur menentukan arah kebijakan Pembangunan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut: a. Mempelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan pemutakhiran. Keterpaduan mempunyai makna bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data dan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan. Prinsip keakurasian mengandung makna bahwa semua kegiatan statistik harus diupayakan untuk menghasilkan data statistik yang seksama, cermat, tepat, dan benar. Sedangkan kemutakhiran berarti bahwa data statistik yang disajikan atau yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena atau perubahannya menurut keadaan yang terkini. Oleh karena itu, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta diseminasi data statistik

harus

senantiasa

diupayakan

secara

terus

menerus,

berkesinambungan, dan runtun waktu. b. Mengupayakan terwujudnya sistem informasi statisitik yang andal dan efisien dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang tepat guna dan berhasil

guna.

Hasil

kegiatan

statistik

akan

sia-sia

bila

tidak

dimanfaatkan para pengguna. Sistem informasi statistik merupakan sarana untuk menyebarluaskan hasil kegiatan statistik, baik kepada pemerintah maupun masyarakat luas.


10


c. Mempelopori peningkatan kemampuan para palaksana kegiatan statistik dalam menyelenggarakan dan menyajikan data statistik. Kualitas SDM pelaksana kegiatan statistik sangat berpengaruh terhadap kualitas data statistik yang dihasilkan dan disajikan. Tingginya kualitas SDM palaksana akan menghasilkan data statistik yang bermutu tinggi. d. Mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana fisik perkantoran yang memadai serta relevan untuk mendukung terciptanya suasana kerja yang kondusif untuk pencapaian visi. e. Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistik. Selain tergantung kepada kualitas pelaksana, mutu data statistik juga dipengaruhi oleh sumber data. Masyarakat sebagai sumber data akan ikut menentukan kualitas data yang dihasilkan, mengingat data yang diperoleh sangat tergantung kepada mutu jawaban yang diberikan masyarakat sebagai sumber data.

6) Program yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Untuk dapat mencapai visi dan misi Badan Pusat Statistik, maka untuk tahun 2012 dilaksanakan tiga program, yaitu:

a) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Program PPIS bertujuan untuk : (1) Menyediakan

data

statistik

dasar

secara

berkelanjutan

yang

berkualitas dibidang kesejahteraan rakyat, demografi, ekonomi dan moneter, dan bidang lintas-sektor

lain

yang

bersifat

sektoral

maupun

seperti kependudukan, kemiskinan, pertumbuhan

ekonomi, inflasi, pengangguran dan lainnya melalui berbagai sensus, survei, studi, dan kompilasi catatan administrasi ; (2) Menyediakan statistik

wilayah kecil dan

spesifik

daerah

guna

mendukung perencanaan pembangunan daerah; dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

11


(3) Meningkatkan koordinasi

instansi pemerintah

dibidang

statistik

dalam hal penyeragaman konsep, definisi, perumusan indikator, serta hal-hal lainnya guna terciptanya sistem statistik nasional

b) Program Dukungan Mananjemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL); Program DMPTTL bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kegiatan kenegaraan dan kepemerintahan dibidang penyediaan data statistik. Sasaran program ini adalah terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kenegaraan dan kepemerintahan dibidang penyediaan data statistik.

c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana kerja, baik BPS

Pusat maupun Perwakilan BPS di Daerah (BPS Provinsi dan

BPS Kabupaten/Kota) secara

bertahap untuk

mendukung kelancaran

administrasi kegiatan operasional pengumpulan data. Sasaran program peningkatan sarana dan prasarana adalah tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi BPS di Pusat dan BPS di Daerah yang memadai.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, Badan Pusat Statistik Provinsi

Nusa Tenggara Timur

menetapkan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:


12


INDIKATOR KINERJA UTAMA Peraturan Kepala BPS Nomor 41 Tahun 2012

Tujuan & Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

(1)

(2)

Tujuan I: Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas

Persentase pemasukan dokumen/ response rate kegiatan survei statistik

Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

penyajian/release data dan Persentase informasi statistik ekonomi hari kerja pertama tiap bulan dan hari kerja kelima tiap triwulan

1.1

Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan statistik perusahaan Jumlah judul publikasi Statistik Ekonomi 1.2

Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

penyajian/release data dan Persentase informasi statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat tiap semester Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan statistik rumah tangga Jumlah judul publikasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai ISSN/ISBN

1.3 Meningkatkan metodologi sensus dan survei

Persentase peta wilayah administrasi dan blok sensus yang mutakhir

Tujuan II: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien

Persentase konsumen yang merasa puas dengan Layanan Data BPS

2.1

Persentase konsumen terhadap akurasi data

yang

merasa

puas

Persentase konsumen terhadap cakupan data

yang

merasa

puas

2.2

Meningkatkan hubungan dengan pengguna data

Meningkatkan efektifitas efisiensi diseminasi data informasi statistik


dan dan

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Provinsi

13



Indikator Kinerja Utama

(1)

(2) Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu Jumlah Instansi pemerintah dan lainnya yang menerima publikasi BPS

lembaga

Tujuan III: Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja

Jumlah Kabupaten/Kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online

3.1 Meningkatnya kualitas pengolahan data dan Informasi statistik

Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat waktu Persentase data Web tepat waktu

3.2 Meningkatnya kualitas komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah

Banyaknya tayangan secara langsung Berita Resmi Statistik data nasional oleh BPS Provinsi Banyaknya penggunaan Video Conference untuk rapat teknis dengan BPS Pusat

3.3 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai

Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai

Tujuan IV: Peningkatan Kapasitas Persentase pegawai berpendidikan minimal SDM dan Penataan Kelembagaan Diploma IV atau Strata 1

4.1 Memperbaiki sumber daya manusia

Persentase pegawai yang mengikuti diklat prajabatan

sudah

pernah

Persentase pejabat yang sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon Jumlah pegawai yang fungsional tertentu 4.2

Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

memangku

jabatan

Persentase BPS Kabupaten Kota yang menyusun Renstra, RKT, Lakip, dan PK Laporan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa


14


2.3 Rencana Kinerja Tahunan 2013 Mengacu pada R K A - K L

2013

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa

Tenggara Timur Tahun 2013 maka bisa terlihat Rencana Kinerja Tahunan Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Tim ur ya n g terdiri dari tiga program dan beberapa kegiatan sebagai berikut: Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) a) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi - Kompilasi data Statistik Ekspor - Kompilasi data Statistik Impor - Survei Pola Distribusi Perdagangan - Survei Tranportasi b) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga - Survei Statistik Harga Perdagangan Besar - Survei Harga Perdesaan - Survei Statistik Harga Konsumen dan Volume Penjualan Beras - Survei Statistik Harga Produsen - Survei Konsumsi Beras - Pendataan Survei Triwulanan Kegiatan Usaha - Survei Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani - Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi c) Penyediaan

dan

Pengembangan

Statistik

Keuangan,

Teknologi

Informasi dan Pariwisata - Survei Statistik Keuangan Daerah - Survei Perusahaan Komunikasi dan Teknologi Informasi - Survei Hotel dan Akomodasi Lainnya - Survei Statistik Kunjungan Tamu Asing - Survei Statistik Restoran dan Biro Perjalanan Wisata - Survei Usaha Menengah Besar Jasa Komunikasi d) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

15


- Survei Pertanian Tanaman Pangan (Ubinan) - Survei Struktur Ongkos Tanaman Pangan - Survei Perusahaan Hortikultura dan Penyusunan Indikator Pertanian - Survei Perusahaan Perkebunan - Updating Direktori Perusahaa Pertanian - Survei Pendataan Petani (Sub Sektor) e) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan - Survei Perusahaan Peternakan dan Rumah Potong Hewan - Survei Estimasi Populasi Ternak - Survei Perusahaan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan - Survei Perusahaan Kehutanan f) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi - Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan - Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan - Survei Industri Mikro dan Kecil - Survei Pertambangan dan Energi - Survei Captive Power - Survei Penggalian - Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan - Survei Perusahaan Konstruksi Triwulanan g) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi - Survei Khusus Sektoral h) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran - Survei Khusus Lembaga Non Profit - Survei Khusus Jasa Pemerintah - Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga (SKKRT) - Survei Khusus Perusahaan Swasta Finansial i) Pengembangan dan Analisis Statistik Lintas Sektor - Penyusunan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

16


- Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia - Penyusunan Indikator Ekonomi - Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat j) Penyediaan

dan

Pengembangan

Statistik

Kependudukan

dan

Ketenagakerjaan - Survei Upah - Survei Struktur Upah - Survei Tenaga Kerja Nasional Triwulan dan Tahunan - Survei Sosial Ekonomi Nasional - Studi Perilaku Peduli Lingkungan Hidup - Pengumpulan Data Statistik Politik dan Keamanan - Pendataan Potensi Desa - Survei Perilaku Anti Korupsi - Studi Pengukuran Tingkat Kebahagian Sedangkan

program

lainnya

seperti

Program Dukungan Mananjemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL), Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) merupakan

program

untuk membantu kegiatan-

kegiatan yang dicakup dalam Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebagaimana diuraikan pada alinea di atas.

2.4 Anggaran Tahun 2013 Pelaksanaan berbagai program kegiatan Badan Pusat Statistik Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2013 dibiayai dengan APBN yang di tuangkan kedalam Bagian Anggaran 54 DIPA Tahun 2013, dengan nilai pagu sebesar Rp. 85.771.336.000,- (delapan puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk satuan kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota, anggaran di BPS Provinsi sebesar Rp. 19.025.207.000,- dan untuk BPS Kabupaten/Kota sebesar Rp. 66.746.129.000,-


17


Pagu anggaran untuk program teknis BPS yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik sebesar Rp 43.799.711.000,-. Sedangkan program lainnya merupakan program pendukung yang terdiri dari Program Peningkaan Sarana dan Prasarana yang disediakan anggaran sebesar Rp. 7.700.900.000,- dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS sebesar RP. 34.270.725.000,-.

PAGU ANGGARAN BELANJA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI NUSA TENGGARA TIMUR No. (1) 1

2

3

Jenis Anggaran/Program/Belanja (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS A. Provinsi B. Kabupaten/Kota Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara A. Provinsi B. Kabupaten/Kota Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik A. Provinsi B. Kabupaten/Kota TOTAL PROVINSI TOTAL KABUPATEN/KOTA TOTAL PROVINSI + KABUPATEN/KOTA

Pagu 2013 (3) 34.270.725.000 4.451.762.000 29.818.963.000 7.700.900.000 2.251.100.000 5.449.800.000 43.799.711.000 12.322.345.000 31.477.366.000 19.025.207.000 66.746.129.000 85.771.336.000

2.5 Penetapan Kinerja Tahun 2013 Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimilikioleh instansi. Selama periode 2013 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan.


18


Berikut pada tabel ditampilkan perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. Target

yang

dicanangkan menjadi tolok ukur Indikator Kinerja yang akan di evaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun 2013 terhadap target. PENETAPAN KINERJA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013


Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

Tujuan I: Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas

pemasukan dokumen/ Persentase response rate kegiatan survei statistik

100 %


Persentase penyajian/release data dan informasi statistik ekonomi hari kerja pertama tiap bulan dan hari kerja kelima tiap triwulan

100 %

1.1

Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan statistik perusahaan Jumlah judul publikasi Statistik Ekonomi

1.2


Persentase penyajian/release data dan informasi statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat tiap semester Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan statistik rumah tangga

85%

23

100 %

95%

Jumlah judul publikasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

11

1.3 Meningkatkan metodologi sensus dan survei


100 %

Tujuan II: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien

Persentase konsumen yang merasa puas dengan Layanan Data BPS

80 %


19



Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

2.1 Meningkatkan hubungan dengan pengguna data

2.2 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik

Banyaknya penyelenggaraan sosialisasi kegiatan BPS

1

Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data

80 %

Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data

80%


25.000

Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu

3.000

Jumlah Instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS

50


Jumlah Kabupaten/Kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online

21


Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat waktu

100 %

Persentase data Web tepat waktu

100%


Banyaknya tayangan secara langsung Berita Resmi Statistik data nasional oleh BPS Provinsi

15

Banyaknya penggunaan Video Conference untuk rapat teknis dengan BPS Pusat

15

3.3 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai


100%

IV: Peningkatan Tujuan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan

pegawai berpendidikan Persentase minimal Diploma IV atau Strata 1

60 %

Persentase pegawai yang sudah pernah mengikuti diklat prajabatan

100 %

4.1

Memperbaiki daya manusia

sumber


20


Tujuan & Sasaran Strategis (1)

Indikator Kinerja (2) Persentase pejabat yang sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu

4.2


Target (3) 70 %

18

Persentase BPS Kabupaten Kota yang menyusun Renstra, RKT, Lakip, dan PK

100%

Persentase Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ke BPS RI (Laporan Barang dan Jasa)

100%


21


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab merupakan suatu tuntutan aspirasi masyarakat yang telah mendapat perhatian pemerintah. Sehubungan dengan tuntutan ini dan dalam rangka

perwujudan good govermance pemerintah merasa perlu

memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mewujudkan Visi BPS sebagai “pelopor data statistik terpercaya untuk semua” telah menggunakan daya dan upaya untuk mewujudkannya melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan selama tahun anggaran 2013. Kemudian dari pada itu sebagai perwujudan

kewajiban

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

program/

kegiatan yang berhubungan dengan keberhasilan/kegagalan capaian sasaran yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan pengukuran kinerja sesuai pedoman yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran, terlihat bahwa

persentase

capaian kinerja sasaran strategis berada pada rentang 17 persen sampai dengan 263 persen. Memperhatikan kedua puluh empat indikator kinerja dari 10 sasaran strategis yang menjadi prioritas, terdapat 21 (91 %) indikator kinerja yang mencapai target bahkan daripadanya terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja yang melampaui target.


22


3.1 Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2013

Tujuan-1 Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas

Sasaran 1.1 Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Tingkat pencapaian Sasaran“Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu” sangat mengembirakan. Hal ini terlihat dari angka capaian 3 (tiga indikator) sasaran strategis ini yang mencapai 100 persen.

Tercapainya Sararan 1.1 sesuai target yang diharapkan karena penyajian data dan informasi secara periodik sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Berita Resmi Statistik (BRS) yang menyajikan data strategis bidang statistik ekonomi sesuai jadwal bulanan setiap hari kerja pertama setiap bulannya, dan data Produk Domestik Bruto Triwulanan setiap hari kerja kelima setiap triwulandan data pertumbuhan produksi industri triwulanan setiap hari kerja pertama setiap triwulan. Indikator ekonomi yang setiap bulan dilaporkan oleh BPS Provinsi NTT kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur diinformasikan pula kepada publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memanfaatkan data tersebut. Berbagai indikator tersebut antara lain Indeks Harga Konsumen (inflasi), Indeks Harga Perdagangan Besar, dan Nilai Tukar Petani. Data banyaknya wisatawan mancanegara, nilai ekspor dan impor yang dapat menunjukan besarnya penerimaan keuangan negara. Pada akhir tahun dapat disajikan publikasi Statistik Ekonomi

sesuai

rencana yaitu sebanyak 23 judul publikasi, termasuk publikasi bulanan, triwulanan maupun tahunan. Capaian

indikator

ini melebihi target yakni

mencapai 117 persen. Sekalipun demikian terdapat beberapa publikasi yang Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

23


harus diselesaikan akan tetapi tidak dapat dipublikasikan seperti publikasi Statistik Perikanan dan Statistik Pertambangan yang disebabkan karena program pengolahan yang menjadi tanggungjawab BPS RI. Mengantisipasi realitas ini maka dibuatkan beberapa publikasi inisiatif seperti

Statistik Tanaman Hias dan

Biofarmaka, Statistik Luas Lahan dan Alat-Alat Pertanian serta Profil sektor Pertanian. Masalah/kendala yang dihadapi 1) Pada statistik Produksi masih ditemukan adanya kesalahan non sampling dalam bentuk kesalahan cakupan dan isi (responden dan petugas lapangan). Demikian halnya dengan masalah non response terutama pada survei perusahaan. Pada survei ubinan permasalahan tersebut di atas berakibat pada rendahnya tingkat keterwakilan untuk beberapa komoditi yang tentunya berpengaruh pada kualitas data yang dihasilkan. 2) Pada statistik distribusi, khususnya statistik harga dan

keuangan

yakni:

adanya komoditas yang hilang dari pasaran; kejenuhan responden; kesulitan mendapatkan responden yang

benar-benar melakukan transaksi

serta

secara partai besar sebagai syarat pedagang besar; tingkat pemahaman responden yang kurang memadai. Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1) Membangun

tim

kerjasama

sesuai

hirarki

(kepala-kepala

seksi-

pengawas/pemeriksa-pencacah) dan sebagai upaya menjamin kualitas dilakukan pengawalan pelaksanaannya di lapangan melalui MK (Monitoring Kualitas) langsung ke rumahtangga sampel, terutama di kabupaten/kota yang dinilai bermasalah. 2) Peningkatan kemampuan SDM untuk semakin mampu menguasai substansi teknis statistik dan mampu menjelaskan, serta berkoordinasi dengan para petugas lapangan serta responden.


24


3) Melakukan berbagai upaya untuk memberikan penjelasan kepada perusahaan tentang pentingnya data statistik, diantaranya dengan memasyarakatkan Undang-undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yaitu dengan mengirimkan leaflet dan data yang diperlukan oleh perusahaan. Untuk mengevaluasi capaian sasaran 1, tabel berikut ini meyajikan capaian dimaksud dengan indikator kinerjanya: Target 2013

Realisasi 2013

Persentase penyajian/release data dan informasi statistik ekonomi hari kerja pertama tiap bulan

100 %

Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan statistik perusahaan

Indikator Kinerja

Jumlah judul publikasi Statistik Ekonomi

Tingkat Capaian

Ket.

2013

2012

2011

100 %

100 %

100 %

100 %

85 %

91 %

107 %

108 %

115 %

23

23

100 %

117 %

105 %

IKU

Sasaran 1.2 Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Data dibidang statistik sosial untuk penyajiannya dapat dilakukan sesuai dengan jadwal. Data kemiskinan, tingkat pengangguran, juga data kependudukan lainnya baik secara periodik triwulanan maupun tahunantelah diselesaikan sesuai jadwal. Demikian pula jumlah judul publikasi dapat diselesaikan sesuai rencana yaitu sebanyak 11 judul. Dengan demikian penyajian data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat mencapai 103 persen. Masalah/kendala yang dihadapi


25


1) Kendala yang dihadapi dalam pengumpulan statistik sosial adalah tersebarnya wilayah Nusa Tenggara Timurkarena merupakan daerah kepulauan dengan struktur geografis yang berbukit dan berlembah ditambah lagi kebiasaan masyarakatnya bertempat tinggalsecara sporadis, membuat petugas harus menempuh perjalanan ke tempat responden yang terletak di daerah yang sulit dijangkau, atau harus menunggu cuaca yang baik agar laut tidak bergelombang untuk menjangkau responden di pulau yang berbeda. 2) Masyarakat di pedesaan yang mengusahakan ladang perkebunan yang letaknya jauh dari rumah menyebabkan petugas harus melakukan wawancara pada malam hari bahkan sampai tengah malam atau dilakukan pada kunjungan berikutnya. 3) Pendidikan minimal yang disyaratkan untuk menjadi petugas pencacah dibeberapa daerah sulit diperoleh dari masyarakat setempat, hingga sering kualifikasi petugas dibawah kualitas yang diharapkan. Hal ini berakibat pada isian dokumen yang kadang tidak konsisten. Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1) Mengoptimalkan segala prasarana dan sarana yang dimiliki BPS dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mengatasi kendala di lapangan termasuk kendala geografis 2) Petugas direkrut dari masyarakat setempat, sehingga diharapkan dapat mengetahui kebiasaan masyarakat yang dicacah. 3) Untuk menjaga terjadinya penyimpangan pencacahan maka dioptimalkan fungsi

pelatihan

pada

awal

pelaksanaan

kegiatan

dengan

maksud

meningkatkan kualitas data dengan memfokuskan pada penguasaan konsep dan definisi, tatacara pengisian kuesioner serta mekanisme pelaksanaan lapangan. Disamping itu dengan memaksimalkan fungsi pengawasan dengan memeriksakelengkapan,

konsistensi

dan

kewajaran

isian

dokumen

pencacahan sebelum dokumen dikirim ke BPS Kabupaten/Kota. Upaya terakhir dengan memaksimalkan fungsi pengolahan sebagai pintu terakhir dalam pengendalian kualitas data, dengan catatan pemasukan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

26


tidak dilakukan secara sekaligus atau dengan ‘sistem ban berjalan’ sehingga memungkinkan tenaga operator mempunyai waktu untuk memeriksa ke dokumen secara lebih detail atau melakukan klarifikasi kepada pengawas bila ditemui pesan error pada program.

Tabel berikut ini menyajikan capaian sasaran yang dirinci menurut indikator kinerjanya: Target 2013

Realisasi 2013

Persentase penyajian/release data dan informasi statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat tiap triwulanan dan tahunan

100 %

Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan statistik rumah tangga Jumlah judul publikasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Indikator Kinerja

Tingkat Capaian

Ket.

2013

2012

2011

100 %

100 %

100 %

100 %

95 %

98 %

103 %

99 %

83 %

11

11

100 %

157 %

100 %

IKU

Sasaran 1.3 Meningkatkan metodologi sensus dan survei

Kegiatan sensus dan survei hingga diseminasi data merupakan rangkaian dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan lapangan. Setiap tahapan kegiatan sensus maupun survei memerlukan instrumen dan data pendukung yang memadai. Pencapaian sasaran strategis peningkatan metodologi sensus dan survei dapat dilihat dari desain sampling, konsep definisi, peta wilayah dan blok sensus yang memenuhi kebutuhan. Kondisi ini dapat dicapai BPS sesuai dengan indikasi tingkat pencapaian yang 100 persen.


27


Permasalahan/Kendala yang dihadapi 1) Keterlambatan pemutakhiran identitas dan peta wilayah, serta muatan blok sensus yang dijadikan dasar untuk penyusunan kerangka sampel. Demikian pula laporan perubahan wilayah, BPS Daerah belum melengkapi dengan sketsa peta, sehingga sulit dalam menentukan batas yang jelas untuk pembentukan peta digital. 2) Terjadinya pemekaran wilayah adminstrasi tidak diikuti dengan adanya Perda perubahan, padahal sudah definitip sehingga belum ada dasar untuk melakukan perubahan pada MFD online. Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1) Melakukan

komunikasi

dengan

Kabupaten/Kota

untuk

melakukan

pemutakhiran secara berkala per semester (pada bulan Akhir Juni dan akhir Desember). 2) Mendorong Kabupaten/Kota untuk aktif berkomunikasi dengan Pemda untuk mendapatkan Perda perubahan wilayah administrasi untuk bisa diakomodir di MFD online.

Indikator Kinerja

Persentase peta wilayah administrasi yang dan blok sensus yang mutakhir

Target Realisasi 2013 2013 100 %


100 %

Tingkat Capaian 2013

100 %

Ket.

2012

2011

100 %

100 %

IKU

28


Tujuan-2 Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien

Sasaran 2.1 Meningkatkan hubungan dengan pengguna data

Kemudahan akses adalah salah satu dimensi kualitas, untuk mengukurnya didekati dengan indikator hubungan dengan pengguna data, yaitu banyaknya sosialisasi, banyaknya tamu yang hadir untuk berdialog tentang data BPS. Selain itu juga kepuasan pengguna data yang diukur dengan survei khusus. Saat ini menargetkan persentase kepuasan konsumen baik terhadap akurasi data dan cakupan data berkisar pada tingkat 80 persen. Target tersebut dapat dicapai dengan realisasi yang sangat menggembirakan karena melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 89 persen, akan tetapi secara keseluruhan target kepuasan konsumen masih belum tercapai sepenuhnya. Secara umum, beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi hingga tidak tercapainya target sasaran yang ditetapkan diantaranya adalah: Permasalahan/Kendala yang dihadapi 1) Kegiatan pada sasaran ini bersinggungan langsung dengan pelayanan publik, menyebabkan banyaknya kegiatan ad hoc yang bersifat harus segera diselesaikan, sehingga mengganggu jadwal kegiatan yang telah direncanakan. 2) Jumlah SDM yang memahami substansi kegiatan masih belum optimal, sehingga seringkali tidak dapat mendukung kelancaran kegiatan dalam memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan masalah. 3) Kerjasama dengan unit lain masih belum sesuai harapan, karena kesibukan unit tersebut sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan. 4) Belum terpenuhinya keinginan masyarakat pengguna data BPS Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

29


Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1) Melakukan antisipasi jadwal dan rencana kegiatan agar kegiatan ad hoc tidak mengganggu kelangsungan pekerjaan utama sehingga kegiatan tetap berjalan sesuai jadwal dan rencana. 2) Mengoptimalkan SDM yang sudah ada dengan melakukan peningkatan kemampuan staf diantaranya mengikuti pelatihan dan pendidikan. 3) Melakukan

koordinasi

dengan

pihak

lain,

terutama

dalam

membuat

kesepakatan jadwal kegiatan, berikut berbagai alternatif kegiatan, sehingga ketidakhadiran pihak lain dalam kegiatan tersebut tidak mengganggu kelancaran jadwal dan rencana kerja. 4) BPS melakukan evaluasi mengenai keinginan pengguna dengan mengadakan survei kebutuhan data

Tabel berikut ini menyajikan capaian sasaran berdasarkan indikator kinerjanya:

Indikator Kinerja

Target 2013

TingkatCapaian

Realisasi 2013

2013

Banyaknya penyelenggaraan sosialisasi kegiatan BPS Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data


2012

Ket

2011

1

-

-

100 %

100 % IKU

80 %

89 %

112 %

129 %

95,7 %

80 %

88 %

111 %

127 %

95,7 %

30


Sasaran 2.2 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik

Dengan mengusung

visi BPS sebagai “Pelopor data statistik terpercaya

untuk semua” maka penyebarluasan data kepada pemangku kepentingan menjadi ukuran yang sangat penting. Pada sasaran meningkatkan efektifitas dan efisensi diseminasi data digunakan indikator pengunjung yang datang mencari informasi baik tatap muka langsung ataupun melalui media komunikasi lainnya. Pengguna data baik yang memerlukan data mentah ataupun publikasi lainnya selalu di atas target, setiap hari petugas harus membantu mencarikan data yang diperlukan dan menjadi konsultan. Tingkat pencapaian sasaran ini sebagaimana ditunjukkan indikator yang ada, masih ada yang belum mencapai target 100 persen. Permasalahan/Kendala yang dihadapi 1) Panjangnya rentang waktu antara bulan dokumen dengan bulan penyajian data, hal ini menjadi keluhan pengguna data karena informasi yang tersedia sudah kurang up to date untuk digunakan. 2) Dengan adanya undang-undang Keterbukaan Informasi Publik masyarakat menginginkan semua informasi harus bebas dan gratis. Sedangkan BPS dibatasi oleh Peraturan Presiden No. 54 tahun 2009 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di instansi BPS. 3) Perilaku sebagian kecil pengguna data yang kurang etis dalam memanfaatkan publikasi, misalnya mengambil beberapa halaman publikasi rusak sehingga isi jadi tidak lengkap. Publikasi tertentu menjadi cepat rusak karena banyak digunakan untuk difotocopy oleh pengguna. Strategi untuk mengatasi masalahan/Kendala


31


1) Berusaha untuk mempercepat penerbitan publikasi sehingga timeliness dari data dan informasi yang dihasilkan BPS tidak terlalu lama. 2) Melakukan penjelasan atau sosialisasi tentang PP No. 54 Tahun 2009, juga memperbaharui peraturan tersebut untuk menetapkan beberapa produk BPS yang tidak dipungut biaya sehingga masyarakat dapat memperoleh secara gratis. 3) Menjelaskan kepada pengguna data yang membutuhkan agar menjaga publikasi bahwa banyak orang yang membutuhkan data dalam publikasi yang diterbitkan BPS. Untuk Publikasi tertentu menyiapkan bukunya khusus yang akan digunakan untuk difotocopy pengguna.

Tabel berikut ini menyajikan capaian sasaran berdasarkan indikator kinerjanya:

Target 2013

Realisasi 2013


25.000

Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu

Indikator Kinerja

Jumlah Instansi pemerintah dan lembaga dalam negeri yang menerima publikasi BPS

TingkatCapaian Ket. 2013

2012

2011

65.638

263 %

629 %

100 %

3.000

2.825

94 %

92 %

100 %

50

53

106 %

102 %

100 %

IKU

Tujuan-3 Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Sarana Kerja Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas pengolahan data dan Informasi statistik Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

32


Pengolahan data memegang peranan penting dalam penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Teknologi Informasi sudah menjadi kelaziman dalam proses di berbagai kegiatan. Pengembangan sistem pengolahan yang efektif terus diusahakan untuk menghasilkan data yang valid dan konsisten. Kecepatan melaporkan dari berbagai wilayah geografis juga perlu ditingkatkan, demikian pula SDM yang mengelola peralatan dan pengembangan sistem Penyelesaian pengolahan data yang merupakan rangkaian dari pemasukan data ke-media komputer, pengecekan konsistensi data, kewajaran data, hingga mengirimkan data yang telah tervalidasi. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh bidang pengolahan data di BPS daerah sesuai dengan yang diharapkan. Tidak ada kegiatan pengolahan data yang gagal. Demikian pula kompilasi data dari BPS Daerah yang dilakukan di BPS Provinsi tepat waktu. Dengan demikian capaian sasaran ini mencapai 100 persen (lihat tabel) Sedangkan kegiatan penyebarluasan informasi statistik oleh satker tingkat kabupaten/kota

dirasakan

sudah

mengalami

peningkatan

sebagaimana

diharapkan. Hal ini terlihat sudah semua BPS Kabupaten/Kota yang membangun situs web yang sangat efektif dalam menginformasikan data daerah, kecuali web beberapa di kabupaten pemekaran yang belum ada kantor BPSnya. Permasalahan/Kendala yang dihadapi 1) Program pengolahan yang dikirim ke BPS Daerah banyak mengalami revisi, kadangkala data yang sudah dimasukkan ke media komputer dengan program versi sebelumnya tidak dapat digunakan pada versi terbaru. 2) Tidak dilakukan uji coba program terlebih dahulu, sehingga prosedur tidak sesuai keadaan sebenarnya di lapangan. Selain prosedur juga beberapa isian untuk variabel di daftar pertanyaan tidak bisa di input kedalam database program. 3) Data yang telah selesai olah masih diminta konfirmasi dari Pusat. Tidak semua fasilitas untuk pengecekan data difasilitasi pada program yang ada


33


Strategi mengatasi masalah/kendala 1) Pengembangan sistem pengolahan data harus mengikuti standar yang telah ditentukan oleh BPS hingga program yang di instal di BPS Daerah dapat lancar dan tidak mengakibatkan konflik dengan sistem lainnya. 2) Sebelum sistem pengolahan digunakan pada pengolahan sesungguhnya dilakukan uji coba dengan dummy data demikian pula pengujian prosedur eksekusi. 3) Sebelum data dikirim sudah melakukan kompilasi dan konfirmasi ke Kab/Kota dengan menggunakan fasilitas yang tersedia pada sistem Program.

Pada tabel berikut ini disajikan capaian sasaran berdasarkan indikator kinerjanya:

Indikator Kinerja

Target Realisasi 2013 2013

TingkatCapaian Ket 2013

2012

2011

Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat waktu

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Persentase data Web tepat waktu

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

IKU

Sasaran 3.2 Meningkatnya kualitas komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah

BPS sebagai

salah satu instansi vertikal membutuhkan

intensitas

komunikasi yang tinggi antar satker BPS RI dan BPS daerah agar dapat seiring dan sejalan dalam mewujudkan visi dan misinya. Sebagai penyedia data bagi Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

34


pengguna layanan informasi statistik, BPS layak memberikan berita yang aktual yang bisa bermanfaat.

Untuk mengukur kualitas hubungan antara BPS Pusat

dengan daerah maka digunakan dua indikator sebagaimana tersebut dibawah ini dan tingkat capaiannya pada tahun 2013 ini menunjukkan hasil yang memuaskan.

Indikator Kinerja


TingkatCapaian Ket 2013

2012

2011


15

16

106 %

100 %

100 %


15

35

233 %

115 %

100 %

IKU

Permasalahan/Kendala yang dihadapi Kegiatan press release yang membutuhkan waktu cukup lama yaitu 3 (tiga) jam, sehingga mengurangi antusiasme pihak luar (pengguna data) untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Strategi untuk mengatasi masalahan/Kendala Kegiatan press release dikemas dengan seefektif mungkin sehingga tidak menimbulkan rasa bosan.


35


Sasaran 3.3 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai, pada hakekatnya merupakan unsur penunjang yang relevan dengan peningkatan kinerja. Dengan fasilitas yang memadai diharapkan kinerja institusi semakin meningkat. Sebagai faktor input keberadaan sarana dan prasarana kerja akan menentukan kualitas output maupun outcomes suatu proses. Pada tahun anggaran 2013 BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang diukur dengan beberapa indikator kegiatan yakni tersedianya gedung kantor hasil revitalisasi dan pengembangan, tersedianya meubelair BPS Provinsi dan beberapa kegiatan lainnya. Dalam pelaksanaannya beberapa indikator indikator kinerja kegiatan (lihat lampiran RKT mencapai 100 persen).

Permasalahan/Kendala yang dihadapi Kegiatan pengadaan barang dan jasa agak mundur dari jadwal karena beberapa kendala terkait beberapa aktifitas lain yang tidak bisa ditunda dan juga beberapa anggaran merupakan alokasi tambahan dari BPS RI sehingga masih menunggu proses revisi anggaran. Strategi untuk mengatasi masalahan/Kendala Koordinasi yang baik dengan pihak penyedia jasa sehingga kegiatan pengadaan barang dan jasa bisa diselesaikan sesuai jadwal.

Indikator Kinerja

Persentase tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

Target 2013

Realisasi 2013

100 %

100 %

Tingkat Capaian Ket. 2013

2012

2011

100 %

93 %

67 %

IKU

36


Tujuan-4 Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan

Sasaran 4.1 Memperbaiki sumber daya manusia

Ketersediaan sumberdaya manusia (pegawai) merupakan unsur utama dari suatu organisasi. Ketersediaan yang memadai baik dari aspek jumlah maupun kualitas akan menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Pencapaian kinerja organisasi sangat ditentukan oleh kondisi sumberdaya manusianya disamping

faktor-faktor

lainnya.

Kemampuan

sumberdaya

manusia

yang

dimaksudkan meliputi kemampuan teknis dan manajerial baik yang berhubungan dengan ketrampilan dan pengetahuan. Tingkat capaian kinerja sasaran “memperbaiki sumberdaya manusia” pada tahun 2013 berkisar antara 17 persen hingga 111 persen. Capaian ini diperoleh dari 3 (tiga) indikator seperti tertulis pada tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja


Tingkat Capaian Ket 2013

2012

2011


100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Persentase pejabat yang sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon

70 %

78 %

111 %

81 %

101 %

18

3

17 %

-

-

Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu


IKU

37


Permasalahan/Kendala yang dihadapi Tingkat pemahaman yang belum mendalam mengenai jabatan fungsional menyebabkan

sedikitnya

keinginan

pegawai

untuk

mengambil

jalur

fungsional. Strategi untuk mengatasi masalahan/Kendala Menfasilitasi pegawai yang ingin mengambil jalur statistisi dengan informasi yang selengkap mungkin.

Sasaran 4.2 Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Penilaian

terhadap

lembaga

BPS

oleh

instansi

pemerintah

yang

mempunyai wewenang pengawasan, menjadi perhatian pimpinan dan seluruh pegawai BPS. Pencapaian yang belum memuaskan menjadi pemicu untuk lebih sungguh-sungguh mencapai target yang diharapkan. Tingkat pencapaian periode saat ini berkisar 100 persen. Permasalahan/Kendala yang dihadapi Keterlambatan pengiriman laporan evaluasi dari satker BPS Kab/Kota ke Provinsi

mengakibatkan

keterlambatan

kompilasi

di

Provinsi

untuk

diteruskan ke BPS Pusat Strategi mengatasi masalah/kendala Membuat monitoring penerimaan laporan dari satker dan membuat surat permintaan kembali bagi satker yang belum memenuhi laporannya

Tabel berikut ini menyajikan tingkat capaian sasaran berdasarkan indikator kinerjanya: Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

38


Indikator Kinerja

Persentase BPS Kabupaten/Kota yang menyusun Renstra, Lakip dan PK Persentase Laporan monitoring pengadaan barang dan jasa

Target 2013

Realisasi 2013

100 %

100 %

Tingkat Capaian 2013

2012

2011

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

28 %

Ket

IKU

Penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas sebagai tujuan utama BPS dalam Rencana Strategis Tahun 2010-2014, pada periode tahun 2013 ditandai dengan pencapaian sasaran-sasaran yang mendukungnya. Data yang lengkap, akurat dan tepat waktu dapat terpenuhi. Pada Tujuan-1, terlihat seluruh indikator kinerjanya telah memenuhi target dengan persentase pemasukan dokumen dari kegiatan rumahtangga yang telah mencapai 100 persen.Adapun dimensi kualitas lainnya dijabarkan dalam Tujuan-2, yaitu Meningkatkan Pelayanan Prima, sasaran-sasaran strategis yang ditargetkan seperti kontrol kualitas dan penyebarluasan data ditandai dengan tingkat pencapaian yang memuaskan. Bahkan layanan terhadap konsumen selalu di atas target yang ditetapkan, hal ini karena pengguna data yang menjadikan produk BPS sebagai rujukan yang sangat penting. Sedangkan Tujuan-3, dan Tujuan-4 merupakan pendukung untuk mencapai visi BPS sebagi Pelopor data statistik terpercaya untuk semua. Untuk mencapai kinerja yang handal jelas dibutuhkan peralatan yang mendukung serta kapasitas SDM yang mampu secara teknis dan manajerial. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan diusahakan dapat dipenuhi pada periode tahun 2013 ini, sehingga


39


selanjutnya upaya dalam pencapaian visi BPS pada akhir periode dapat diwujudkan sesuai dengan harapan. Sajian rinci tentang target dan realisasi pengukuran kinerja dapat dilihat pada Lampiran 5 (PKS).

3.2 Evaluasi Kegiatan Tahun 2013

Ketatausahaan Dokumen

Rencana

Strategis

(Renstra)

bagi

BPS

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota diwajibkan oleh BPS RI untuk disusun dengan berpedoman pada Renstra yang telah diterbitkan BPS RI.

Hingga saat ini belum semua BPS

Kabupaten/Kota rampung menyusunnya. Disamping Renstra Penetapan Kinerja dan LAKIP merupakan suatu dokumen yang harus disusun setiap tahunnya. Penyusunan

LAKIP

tahun

2013

sedikit

mengalami

hambatan

dalam

penyusunannya. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan regulasi yang mengatur tentang pedoman penyusunan. Sehubungan dengan ini maka pada penyusunan LAKIP 2013 telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian teristimewa yang berhubungan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja pada beberapa dokumen yang terkait. Dalam rangka usaha mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan, maka BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berusaha memperbaiki administrasi Barang Milik Negara (BMN) dan mengelola Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Keuangan BMN atau SIMAK BMN secara profesional. Langkah awal yang mudah dan dapat segera dilakukan antara lain membenahi inventaris barang di setiap ruangan, serta menatausahakan pengadaan

BMN. Disamping itu dilakukan pencatatan terhadap keberadaan

buku-buku publikasi yang berada diperpustakaan untuk selanjutnya dinilai oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).


40


Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Perkembangan perubahan wilayah administrasi dan blok sensus yang mengalami perubahan dilakukan update tiap semester pada bulan Juni dan Desember yang dilakukan melalui aplikasi MFD Online. Untuk kebutuhan sensus dan survei, wilayah administrasi terkecil desa/kelurahan dibagi habis menjadi blok sensus yang merupakan wilayah tugas petugas pengumpul data. Output kegiatan BPS hasil sensus maupun survei adalah dalam bentuk publikasi yang disiapkan dalam hardcopy maupun softcopy yang dilayani melalui perpustakaan, disamping itu juga ditampilkan melalui sarana website.

Bidang Statistik Sosial Data hasil Susenas, Sakernas dan Survei Upah digunakan oleh pemerintah dan lembaga lainnya untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan. Data yang dihasilkan dari kegiatan bidang statistik sosial antara lain jumlah penduduk miskin, pengangguran, angkatan kerja, upah minimum daerah dan sebagainya. Dalam rangka memantau kualitas data Susenas dan Sakernas 2013, telah diterapkan quality assurance dengan membentuk Tim Monitoring Kualitas. Tim tersebut bertugas melakukan re-checking (pencacahan kembali sebagian rincian pertanyaan tertentu) terhadap hasil pendataan sebelumnya setiap triwulan selama pelaksanaan lapangan Susenas dan Sakernas 2013. Monitoring dilakukan dilakukan

secara

independen,

tidak

melibatkan

kabupaten/kota

yang

bersangkutan, tetapi dilakukan oleh BPS Provinsi dengan kualifikasi minimal setingkat kepala seksi. Hasil re-checking dikirimkan melalui sms gateway secara online dan laporan hasil monitoring diakses secara langsung oleh Kepala BPS Kabupaten/Kota melalui sms. Hasil sms gateway tersebut menunjukkan kualitas hasil lapangan apakah terdapat perbedaan yang nyata. Hal ini merupakan salah Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

41


satu alat deteksi dini terhadap kualitas pengumpulan data. Dengan demikian, kualitas

hasil

pengumpulan

data

Susenas

maupun

Sakernas

2013

di

kabupaten/kota yang bersangkutan meningkat.

Bidang Statistik Produksi Angka

ramalan produksi padi dan palawija, angka tetap hortikultura,

pertumbuhan produksi industri, direktori konstruksi, dan lainnya merupakan data utama yang dihasilkan survei-survei di bidang statistik produksi. Sesuai target yang ditetapkan untuk tahun 2013 output yang dihasilkan dalam bentuk publikasi mencapai 100 persen. Demikian halnya rilis angka ramalan produksi pertanian juga mencapai hasil yang diharapkan (100%). Untuk kepentingan Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Produksi Industri tingkat Provinsi dapat dibuat apabila pemasukan dokumen Survei Industri Besar Sedang (IBS) bulanan untuk tiap jenis industri minimum 80 persen dari target sampel perusahaan. Dalam pelaksanaannya BPS provinsi dapat memenuhi target 100 persen setiap bulannya. Peningkatan informasi dengan penambahan hasil survei IMK (Industri Mikro Kecil) dalam Berita Resmi Statistik mengharuskan BPS provinsi untuk dapat memenuhi target tersebut dan konsekuensinya rilis BRS untuk data provinsi dibatalkan apabila target tidak terpenuhi. Sama halnya dengan survei IBS bulanan, survei IMK dapat diselesaikan sesuai jadwal Beberapa data statistik pertanian sangat tergantung kepada instansi terkait sehingga komunikasi menjadi faktor penting. Koordinasi senantiasa dijalin baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Data ubinan yang belum tertib pemasukannya diupayakan dengan memperbaiki manajemen survei


42


Bidang Statistik Distribusi Produk utama kegiatan bidang statistik distribusi dan jasa antara lain indeks harga konsumen untuk menghitung inflasi, nilai tukar petani, ekspor impor barang, kunjungan wisatawan asing, dan sebagainya. Keterlambatan pengiriman data, kuesioner atau dokumen masih sering terjadi yang menyulitkan pengolahan data statistik distribusi yang seharusnya tanpa time-lag. Untuk itu perlu pemantauan dan kepedulian terhadap pengumpulan dan pengiriman dokumen tersebut. Kejenuhan responden dan kurangnya kesadaran responden akan pentingnya data statistik menyebabkan turunnya kualitas data yang dilaporkan.

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Hasil kegiatan bidang neraca wilayah dan analisis statistik antara lain, pertumbuhan ekonomi, PDRB, indeks pembangunan manusia (IPM), indikator ekonomi dan indikator kesejahteraan rakyat dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi dan PDB/PDRB disajikan setiap triwulan. Tahun dasar PDRB akan diubah dari tahun 2000 menjadi 2010. Sedikitnya ada 4 alasan yang mendasari: (i) sudah terjadi perubahan struktur ekonomi dibandingkan dengan struktur ekonomi tahun 2000; (ii) perekonomian 2010 dianggap stabil; (iii) tersedia data hasil SP2010 dan data dasar lainnya; dan (iv) mengikuti standar internasional yang tertuang dalam system of National Account 2008.

3.3 Akuntabilitas KeuanganTahun 2013 Laporan Keuangan BPS disusun dan disampaikan secara berjenjang dimulai dari

tingkat

satuan

kerja

(Satker),

wilayah,

Eselon

I

sampai

tingkat

Kementerian/Lembaga. DI Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

43


2013 terdiri dari 20 satker, 1 satker provinsi dan 19 satker kabupaten/kota, setiap satker diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan ke jenjang di atasnya. Untuk dapat menghasilkan Laporan Keuangan BPS yang lengkap, akurat, dan konsisten perlu dilakukan rekonsiliasi data keuangan dan barang menjelang penyampaian Laporan Keuangan BPS semesteran dan tahunan, sehingga konsistensi data keuangan dan barang tingkat satker Realisasi penggunaan anggaran tahun 2013 hanya sebesar 90,65 persen, dengan rincian yaitu: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BPS menyerap dana sebesar 95,38 persen,

kemudian

Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara sebesar 96,17 persen, Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik sebesar 87,93 persen. Adapun realisasi penggunaan anggaran di Provinsi selama tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

Realisasi Penggunaan Anggaran dirinci menurut Program No.

Jenis Anggaran/Program/Belanja

Pagu 2013

Realisasi s/d Juni 2013

Realisasi s/d Des 2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BPS

4.451.762.000

1.818.731.630 (40,85 %)

4.246.005.313 (95,38 %)

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

2.251.100.000

6.595.100 (0,29 %)

2.164.980.564 (96,17 %)

3

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

12.322.345.000

2.548.218.624 (20,68 %)

10.834.758.394 (87,93 %)

19.025.207.000

4.373.545.354 (22,99 %)

17.245.744.271 (90,65 %)

Jumlah


44


Realisasi Penggunaan Anggaran dirinci menurut Belanja No.

Jenis Anggaran/Program/Belanja

Pagu 2013

Realisasi s/d Juni 2013

Realisasi s/d Des 2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Belanja Pegawai

3.408.263.000

2

Belanja Barang

13.365.844.000

3

Belanja Modal

2.251.100.000

Jumlah


19.025.207.000

1.460.366.038 (42,85 %) 2.906.584.216 (21,75%) 6.595.100 (0.29 %) 4.373.545.354 (22.99 %)

3.336.258.830 (97,89 %) 11.744.504.877 (87,87 %) 2.164.980.564 (96,17 %) 17.245.744.271 (90,65 %)

45


BAB IV PENUTUP

4.1

Tinjauan Umum

Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun anggaran 2013 telah diselesaikan. Gambaran tentang tingkat capaian secara detail telah ditunjukkan pada pengukuran kinerja sebagaimana diurai pada bab III. Dari gambaran bab III terlihat bahwa capaian kinerja Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran, dapat dikatakan bahwa kinerja BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2013 cukup menggembirakan yakni mencapai rerata 107 persen. Sekalipun demikian terdapat kinerja yang belum memuaskan yakni rendahnya

capaian

sasaran

sasaran

4.1.(memperbaiki

sumber

daya

manusia). Kemudian setelah dihitung rerata setiap sasaran dari indikator kinerjanya dapat dilihat bahwa terdapat delapan sasaran yang tercapai sesuai target; dua sasaran realisasinya belum mencapai target.

Apabila capaian dilihat menurut tujuan maka diperoleh bahwa dari 4 (empat) tujuan terdapat 2 (dua) tujuan yakni tujuan kedua (Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Handal, Efektif, dan Efisien) dan tujuan keempat (Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan) melampaui target yakni mencapai rerata 110 persen dan 104 persen sedangkan tujuan

ketiga (Penguatan Teknologi Informasi dan

Komunikasi serta Sarana Kerja) dan tujuan keempat (Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan) juga menunjukan capaian yang cukup menggembirakan yakni mencapai rerata 100 persen.


46


Selanjutnya apabila dicermati menurut indikator kinerja dari dua puluh tiga indikator kinerja prioritas, terdapat 21 (91 %) indikator kinerja yang mencapai target; sedangkan 2 indikator lainnya menunjukkan tingkat capaian berkisar 17 – 94 persen.

4.2 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan Kendala Utama

Sekalipun tingkat capaian kinerja Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur menggembirakan, namum tak dapat dipungkiri bahwa terdapat berbagai kekurangan karena berbagai

sebab. Dengan demikian

diperlukan upaya yang terus menerus untuk bekerja tidak saja dengan giat namun juga bekerja dengan pandai. Berikut ini disajikan beberapa kendala yang secara umum dapat saja menjadi perintang dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawab di tahun anggaran 2013: Secara umum, beberapa penyebab atau kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya target sasaran dan tujuan yang ditetapkan, diantaranya adalah kendala yang bersifat non teknis, seperti masalah koordinasi, kerjasama internal maupun eksternal, dan kondisi geografis. Selain itu juga terjadi kendala yang bersifat teknis yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, seperti perekrutan petugas mitra yang belum baik, tingkat pendidikan mitra yang belum memenuhi standar yang ditetapkan.

Selanjutnya secara umum beberapa permasalahan/kendala dimaksud adalah:

1) Kendala yang dihadapi dalam pengumpulan data adalah pola persebaran wilayah yang terdispersi secara tidak merata. wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan daerah kepulauan dengan struktur geografis yang berbukit dan berlembah ditambah lagi kebiasaan masyarakatnya bertempat tinggal secara Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

47


sporadis, membuat petugas harus menempuh perjalanan ke tempat responden yang terletak di daerah yang sulit dijangkau, atau harus menunggu cuaca yang baik agar laut tidak bergelombang untuk menjangkau responden di pulau yang berbeda. 2) Masyarakat di pedesaan yang mengusahakan ladang perkebunan yang letaknya jauh dari rumah menyebabkan petugas harus melakukan wawancara pada malam hari bahkan sampai tengah malam atau dilakukan pada kunjungan berikutnya. 3) Pendidikan minimal yang disyaratkan untuk menjadi petugas pencacah dibeberapa daerah sulit diperoleh dari masyarakat setempat, hingga sering kualifikasi petugas dibawah kualitas yang diharapkan. Hal ini berakibat pada isian dokumen yang kadang tidak konsisten. 3) Responsibiltas masyarakat terhadap kegiatan pengumpulan data oleh BPS relatif masih rendah, khususnya dari kalangan dunia usaha. 4) Jumlah dan sebaran sampel yang masih terkendala oleh keterbatasan dana pemerintah. Dilain pihak kebutuhan dari banyak kalangan pemerhati

dan

pengguna data BPS semakin menginginkan cakupan sampel meliputi wilayah terkecil (small area statistics). 5) Waktu antara pelaksanaan kegiatan statistik oleh BPS dengan kebutuhan data semakin pendek.

4.3

Saran Tindak Lanjut

Saran yang dapat dilakukan guna peningkatan kinerja Badan Pusat Statistik selanjutnya adalah : 1) Perlu

dipikirkan

mekanisme

perencanaan

yang

memadai

untuk

mengantisipasi adanya peningkatan frekuesni revisi baik POK maupun revisi DIPA.


48


2) Meningkatkan peran kehumasan dalam rangka mensosialisasikan berbagai aktivitas perstatistikan, membangun kesadaran masyarakat agar menjadi sadar statistik. 3) Mengoptimalkan sumber daya manusia dengan melakukan peningkatan kemampuan staf diantaranya mengikuti pendidikan formal, melalui tugas belajar dan memberi peluang ijin belajar untuk melanjutkan ke jenjang ipendidikan yang lebih tinggi. 4) Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah daerah, juga lembaga lainnya sehingga dimungkinkan penambahan sampel pencacahan untuk mendapatkan statistik yang dapat menggambarkan wilayah terkecil. 5) Perlunya kordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi untuk berbagai kegiatan di BPS. Selain itu juga mengadakan pendekatan dan meningkatkan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam memperoleh data sekunder.


49

LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI BPS PROVINSI NTT Peraturan Kepala BPS Nomor 001 Tahun 2001 Tanggal : 2 Januari 2001

KEPALA

Bagian Tata Usaha

Subbag Bina Program

Subbag Urusan Dalam

Subbag Kepeg & Hukum

Subbag Perlengkapan

Subbag Keuangan

Bidang Statistik Sosial

Bidang Statistik Produksi

Bidang Statistik Distribusi

Bidang Neraca Wilayah dan Analisa Statistik

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Stat.

Seksi Statistik Kependudk

Seksi Statistik Pertanian

Seksi Statistik HK dan HPB

Seksi Neraca Produksi

Seksi Integrasi Pengolahan Data

Seksi Stat. Kesejahteraan Rakyat

Seksi Statistik Industri

Seksi Stat. Keuangan dan HP

Seksi Neraca Konsumsi

Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik

Seksi Stat. Ketahanan Sosial

Seksi Stat. Pertamb., Energi dan Konstruksi

Seksi Statistik Niaga dan Jasa

Seksi Analisis Stat. Lintas Sektor

Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik

Tenaga Fungsional

50

LAMPIRAN 2 RENCANA STRATEGIS Tahun 2010 s/d 2014 Instansi

: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

Visi

: Pelopor data statistik terpecaya untuk semua

Misi

: 1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggara statistik yang efektif dan efisien; 2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan professional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia; 3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik; 4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; 5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.

51

Tujuan I: Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas Uraian (1)

a) Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Sasaran Strategis Indikator Kinerja (2)

Persentase pemasukan dokumen/respon rate kegiatan survey statistik Persentase penyajian /release data dan informasi statistik ekonomi hari kerja pertama tiap bulan

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program (3)

Melakukan koordinasi antar bidang agar bisa disajikan informasi statistik yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

(4)

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan statistik perusahaan Jumlah Judul publikasi Statistik Ekonomi b) Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Persentase penyajian/release data dan informasi statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat tiap semester


Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan statistik rumah tangga Jumlah judul publikasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

c) Meningkatkan Metodologi Sensus dan Survei



52

Tujuan II: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien Uraian (1) a) Meningkatkan hubungan dengan pengguna data

Sasaran Strategis Indikator Kinerja (2) Persentase konsumen yang merasa puas dengan layanan Data BPS Banyaknya penyelenggaraan sosialisasi kegiatan BPS

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program (3) (4) Melakukan kajian sosial, kajian ekonomi.


Meningkatkan komunikasi dengan pengguna data, meningkatkan pelayanan kepada pengguna data.


Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data

b) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik

Jumlah pengunjung eksternal yang mengaksese data dan informasi statistik melalui website BPS Provinsi Jumlah pengunjung yang dating ke Pelayanan Statistik Terpadu Jumlah Instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS

53


Uraian (1)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja (2)

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program (3) (4)

a) Meningkatnya kualitas pengolahan data dan Informasi statistik

Jumlah kabupaten/kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online Pesertase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat waktu Persentase data web tepat waktu

Melakukan koordinasi dengan subject matter sehingga didapatkan hasil pengolahan yang valid dan up to date


b) Meningkatnya kualitas komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah


Melakukan Sosialisasi Kegiatan BPS

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Meningkatkan kenyaman kerja

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara


c) Meningkatnya sarana dan prasarana kantor yang memadai


54

Tujuan IV: Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan

Uraian (1) a) Memperbaiki sumber daya manusia

Sasaran Strategis Indikator Kinerja (2) Persentase Pegawai berpendidikan minimal Diploma In atau Strata 1

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program (3) (4) Meningkatkan kualitas SDM


Meningkatkan akuntabilitas


Persentase pegawai yang sudah pernah mengikuti diklat prajabatan Persentase pejabat yang sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon Jumlah Pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu

b) Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Persentase BPS Kabupaten/Kota yang menyusun Renstra, Lakip dan PK Persentase BPS Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Keuangan dan Laporan BMN Persentase Laporan monitoring pengadaan barang dan jasa

55

56

LAMPIRAN 3 INDIKATOR KINERJA UTAMA Peraturan Kepala BPS No 41 Tahun 2012

1. Nama Unit Organisasi : Badan Pusat Statistik Provinsi NTT 2. Tugas

: Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Fungsi

:

a. Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik; b. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional c. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar; d. Penetapan sistem statistik nasional; e. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik ; dan f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang, perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga.

56

Indikator Kinerja Utama : No.

SASARAN

INDIKATOR

SUMBER DATA

(1)

(2)

(3)

(4)

1.


Persentase pemasukan dokumen/respon rate kegiatan survey statistik Persentase penyajian /release data dan informasi statistik ekonomi hari kerja pertama tiap bulan

Bidang Statistik Produksi Bidang Statistik Distribusi Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan statistik perusahaan Jumlah Judul publikasi Statistik Ekonomi

57

No.

SASARAN

INDIKATOR

SUMBER DATA

(1)

(2)

(3)

(4)

2.



Bidang Statistik Sosial

Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan statistik rumah tangga Jumlah judul publikasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat 3.

Meningkatkan Metodologi Sensus dan Survei

4.

Meningkatkan hubungan dengan pengguna data

Persentase peta wilayah administrasi dan blok sensus yang mutakhir Persentase konsumen yang merasa puas dengan layanan Data BPS Banyaknya penyelenggaraan sosialisasi kegiatan BPS

Bidang Statistik Produksi Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Bagian Tata Usaha

Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data 5.

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan

Jumlah pengunjung eksternal yang mengaksese data dan informasi statistik

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik 58

No.

SASARAN

INDIKATOR

SUMBER DATA

(1)

(2)

(3)

(4)

informasi statistik

melalui website BPS Provinsi Jumlah pengunjung yang dating ke Pelayanan Statistik Terpadu Jumlah Instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS

6.

Meningkatnya kualitas pengolahan data dan Informasi statistik

Jumlah kabupaten/kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online Pesertase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat waktu Persentase data web tepat waktu

7.

Meningkatnya kualitas komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah


Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Banyaknya penggunaan Video Conference untuk rapat teknis dengan BPS Pusat 8.

Meningkatnya sarana dan prasarana kantor yang memadai

Persentase tersedianya sarana prasarana kantor yang memadai

9.

Memperbaiki sumber daya manusia

Persentase Pegawai berpendidikan minimal Diploma In atau Strata 1

dan Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha

Persentase pegawai yang sudah pernah 59

No.

SASARAN

INDIKATOR

SUMBER DATA

(1)

(2)

(3)

(4)

mengikuti diklat prajabatan Persentase pejabat yang sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon Jumlah Pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu

10.


Persentase BPS Kabupaten/Kota yang menyusun Renstra, Lakip dan PK

Bagian Tata Usaha

Persentase BPS Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Keuangan dan Laporan BMN Persentase Laporan monitoring pengadaan barang dan jasa

60

LAMPIRAN 4

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013 Tujuan I :Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas

Program

Kegiatan/Komponen Kegiatan

Indikator Output

Satuan

Target

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Persentase pemasukan dokumen/respon rate kegiatan survey statistik

100 %

Persentase penyajian dan /release data informasi statistik ekonomi hari kerja pertama tiap bulan

100 %


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)

1.1


Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan statistik perusahaan Jumlah Judul publikasi Statistik Ekonomi

Target

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi

Jumlah penyajian/ release data dan informasi statistik harga

Kali BRS

12

Jumlah penyajian/ release data dan informasi Produk Domestik Regional Bruto Triwulanan hari kerja ke 5 tiap triwulanan

Kali BRS

4

Jumlah judul buku mengenai Statistik Distribusi

Publikasi

8

Jumlah dokumen survei pola distribusi perdagangan beberapa komoditi

Dokumen

44

Jumlah responden survei pola distribusi perdagangan beberapa komoditi

Responden

44

Jumlah dokumen survei transportasi

Dokumen

Jumlah responden survei HP-S dan HP-K

Responden

252

Jumlah Dokumen survei HP-S dan HP-K

Dokumen

252

Dokumen Hasil monitoring HPG

Dokumen

60

Jumlah responden survei HPB-S

Responden

85 %

23

1.668

1.980

61

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)

Target (3)

Program


Indikator Output

Satuan

Target

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Jumlah dokumen perdagangan besar

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Produksi

harga

Dokomen

1.980

Jumlah Dokumen pencacaha khusus paket komoditas dan diagram timbang

Dokumen

420

Jumlah responden survei statistik harga konsumen

Responden

Jumlah penyajian/ release data dan informasi statistik harga pedesaan

Kali BRS

Jumlah responden survei statistik harga pedesaan

Responden

4.968

Jumlah responden survei statistik keuangan daerah dan keuangan BUMN

Responden

92

Jumlah responden pencacahan paket khusus komoditas IKK

Responden

315

Jumlah dokumen hasil survei perusahaan komunikasi dan teknologi informasi

Dokumen

11

Jumlah dokumen VHTS, VHTL dan survei kunjungan tamu asing

Dokumen

1.584

Jumlah responden VREST dan VBPW

Responden

32

Jumlah judul buku mengenai Statistik Produksi

Publikasi

7

Jumlah penyajian/ release data tentang angka ramalan

Kali BRS

3

Jumlah dokumen hasil pegumpulan ubinan dan luas panen

Dokumen

2.471

statistik

4.379

12

62

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)

Target (3)

Program


Indikator Output

Satuan

Target

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Jumlah responden pencacahan perusahaan hortikultura

Responden

3

Jumlah responden survei perusahaan perkebunan

Responden

6

Jumlah responden pencacahan perusahaan peternakan dan RPH

Responden

225

Jumlah responden pencacahan perusahaan perikanan dan TPI

Responden

238

Dokumen hasil survei perusahaan kehutanan tahunan

Dokumen

6

Dokumen hasil Survei Perusahaan Kehutanan triwulanan

Dokumen

88

Responden

780.321

BRS

4

Dokumen

26

Responden

26

Jumlah dokumen survei industri besar/ sedang bulanan

Dokumen

120

Jumlah responden industri mikro kecil

Responden

2.400

Jumlah dokumen survei pertambangan,energi dan penggalian

Dokumen

70

Jumlah Responden Pendataan ST2013 Jumlah penyajian/ release data dan informasi statistik Industri Jumlah dokumen survei industri besar/ sedang tahunan Jumlah responden direktori matching IBS (IB & IC)

63

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)

Target (3)

Program


Indikator Output

Satuan

Target

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Jumlah responden captiva power

Responden

40

Jumlah dokumen hasil survei konstruksi

Responden

247

Jumlah responden direktori hasil matching kontruksi

Responden

801

Publikasi

9

Jumlah responden Survei Triwulanan Neraca Produksi sektor jasa

Responden

160

Jumlah responden Survei Triwulanan Neraca Produksi sektor barang

Responden

80

Jumlah responden Survei Khusus Neraca Produksi

Responden

450

Jumlah responden Survei Khusus Lembaga Non Profit

Responden

80

Jumlah repsonden Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga

Responden

160

Jumlah responden Survei Khusus Perusahaan Swasta Non Finansial

Responden

35

Jumlah responden Survei Khusus Struktur Input Pemerintah

Responden

20

Jumlah responden Survei Matrik Arus Komoditas

Responden

350

Jumlah responden Survei Tendensi Konsumen

Responden

720

Penyediaan data Neraca dan analisis statistik

Jumlah judul buku mengenai neraca dan analisis statistik

64

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)

1.2 Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

1.3 Meningkatkan Metodologi Sensus dan Survei

Target (3)


100 %

Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan statistik rumah tangga

95 %


11


100%

Program


Indikator Output

Satuan

Target

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Jumlah responden penyusunan Statistik Daerah

Responden

36

Jumlah judul buku mengenai Statistik Sosial

Publikasi

11

Jumlah responden survei upah

Responden

172

Jumlah responden struktur upah

Responden

43

Jumlah responden sakernas

Responden

7.200

Jumlah responden susenas

Responden

10.880

Tersusunnya data statistik politik keamanan

Paket

1

Tersusunnya data statistik lingkungan hidup, SLHI, IPB dan SDLP

Paket

1

Jumlah responden SPTK

Responden

Pelaksanaan MFD dan MBS

Laporan

1

Jumlah updating direktori perusahaan pertanian

Dokumen

47

Jumlah updating direktori perusahaan konstruksi

Dokumen

1.081

Pelaksanaan Metadata Statistik Sektoral

Dokumen

38

Jumlah sketsa peta administrasi yang mutakhir

Peta



Penyediaan dan Pengembangan Statistik Sosial

Pelaksanaan metodologi sensus dan survei

Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral Dan Khusus

390

3.052

65

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)

Target (3)

Program


Indikator Output

Satuan

Target

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Jumlah sketsa peta blok sensus yang mutakhir

Peta

14.147

66

Tujuan II : Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)


Persentase konsumen yang merasa puas dengan layanan Data BPS

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik


Indikator Output

Satuan

Target

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

80 %


Sosialisai Kegiatan Statistisk


Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral Dan Khusus


1


80 %

Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data 2.2

Program

Target

Kegiatan

1

Jumlah responden survei kebutuhan data

Responden

190

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses Website BPS Propinsi

Pengunjung

25.000

Updating Website data yang mutakhir pada web site BPS Daerah

Paket

1

Jumlah kabupaten/kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online

Kabupaten

21

Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu (perpustakaan)

Pengunjung

3.400

Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS

Pengunjung

30

80 %

Jumlah pengunjung eksternal yang mengaksese data dan informasi statistik melalui website BPS Provinsi

25.000

Jumlah pengunjung yang dating ke Pelayanan Statistik Terpadu

3.000


Pameran/Visualisasi Statistik

50

67

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)

Target (3)

Program


Indikator Output

Satuan

Target

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Jumlah instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS

Instansi

50

Jumlah transaksi pembelian/permintaan softcopy oleh pihak luar

Transaksi

105

Jumlah publikasi elektronik yang diupload di Website

Publikasi

25

68

Tujuan III : Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja

3.1

3.2

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program


Indikator Output

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


21


Pengolahan dokumen Sakernas

Dokumen

7.200

Pengolahan dokumen Susenas

Dokumen

10.880

Pengolahan dokumen Sensus Pertanian 2013

Dokumen

779.230

Jumlah Sosialisasi rutin dan press release

Paket

15

Banyaknya penggunaan Video Conference untuk rapat teknis dengan BPS RI

Paket

15

Paket pemeliharaan peralatan dan mesin kantor yang

Paket

1

Jumlah bulan langganan daya dan jasa

Bulan

12

Jumlah kendaraan roda-2 yang terpelihara

Unit

20


Unit

8

Persentase tersedianya gedung kantor BPS Provinsi yang memadai

Paket


Meningkatnya kualitas komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah

3.3 Meningkatnya sarana dan prasarana kantor yang memadai

Pesertase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat waktu

100 %

Persentase data web tepat waktu

100 %


15


15


100 %

Statistik Sosial dan Produksi

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya (DMPTTL)


Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran

100

69

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program


Indikator Output

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tersedianya meubelair BPS Provinsi NTT

Paket

1

Tersedianya genset

Unit

1

70

Tujuan IV : Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program


Indikator Output

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


60 %


100 %



70 %


Jumlah Pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu

4.2.


Orang

6

Jumlah pejabat yang mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon

Orang

22

Jumlah satuan kerja yang menggunakan sistem absensi elektronik

Satker

20

Keuangan

Dokumen

1

Tersedianya dokumen Perencanaan (Renstra, RKT dan PK)

Dokumen

3

Tersedianya Dokumen LAKIP

Dokumen

1

Laporan keuangan yang dibuat oleh satuan kerja

Laporan

40

Persentase satuan kerja yang menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu

Persen

100%

18


100 %

Persentase BPS Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Keuangan dan Laporan BMN

100 %

Laporan monitoring pengadaan barang dan jasa

Jumlah pegawai yang lulus ujian penyesuaian ijazah

12


Tersedianya BPS Provinsi

Laporan

71

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program


Indikator Output

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Persentase satker yang mengirimkan laporan SIMAK-BMN tepat waktu

Persen

100%

Banyak Laporan Barang dan Jasa

Laporan

12

Pengadaan

72

LAMPIRAN 5

PENGUKURAN KINERJA SASARAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013 Tujuan I :Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Persentase pemasukan dokumen/respon rate kegiatan survey statistik

100 %

100 %

100 %

Persentase penyajian /release data dan informasi statistik ekonomi hari kerja pertama tiap bulan

100 %

100 %

100 %

Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan statistik perusahaan

85 %

90,8 %

106,82 %

23

23

100 %


100 %

100 %

100 %


Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan statistik rumah tangga

95 %

98 %

103,16 %

Anggaran : Rp 1.301.586.000,-


11

11

100 %

1.1 Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Jumlah Judul publikasi Statistik Ekonomi


Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Anggaran : Rp 10.901.131.000,-

73

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)



100 %

100 %

100 %

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Anggaran : Rp 80.110.000,-

74


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Persentase konsumen yang merasa puas dengan layanan Data BPS

80 %

83,15 %

103,94 %


1

-

-


80 %

89,48 %

111,85 %

Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data

80 %

88,41 %

110,51 %

Jumlah pengunjung eksternal yang mengaksese data dan informasi statistik melalui website BPS Provinsi

25.000

65.638

263 %

Jumlah pengunjung yang dating ke Pelayanan Statistik Terpadu

3.000

2.825

94 %

50

53

106 %


2.2 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik


Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Anggaran : Rp 37.502.000,-


75


3.1

3.2

3.3

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

21

21

100 %

Pesertase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat waktu

100 %

100 %

100 %

Persentase data web tepat waktu

100 %

100 %

100 %


15

16

107 %


15

35

233 %


kualitas Meningkatnya komunikasi BPS Pusat dengan BPS daerah

Meningkatnya sarana dan prasarana kantor yang memadai



Program

(6) Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya (DMPTTL) Anggaran : Rp 25.000.000,-

100 %

100 %

100 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Anggaran : Rp 2.251.100.000,-

76


4.1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)


60 %

66 %

110 %


100 %

100 %

100 %



70 %

78 %

111 %

18

3

17 %


100 %

100 %

100 %

Persentase Laporan monitoring pengadaan barang dan jasa

100 %

100 %

100 %

Memperbaiki manusia

sumber

daya

Jumlah Pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu 4.2. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya (DMPTTL) Anggaran : Rp 4.451.762.000,-

77

LAMPIRAN 6

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013 Tujuan I :Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas

1.1

Sasaran Strategis

Indikator Output

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Jumlah penyajian/ release data dan informasi statistik harga

12

12

100 %

Jumlah penyajian/ release data dan informasi Produk Domestik Regional Bruto Triwulanan hari kerja ke 5 tiap triwulanan

4

4

100 %

Jumlah judul buku mengenai Statistik Distribusi

8

9

112,5 %

Jumlah dokumen survei pola distribusi perdagangan beberapa komoditi

44

44

100 %

Jumlah responden survei pola distribusi perdagangan beberapa komoditi

44

44

100 %

1.668

1.668

100 %

Jumlah responden survei HP-S dan HP-K

252

252

100 %

Jumlah Dokumen survei HP-S dan HP-K

252

252

100 %

Dokumen Hasil monitoring HPG

60

60

100 %

Jumlah responden survei HPB-S

1.980

1.980

100 %

Tersedianya data dan statistik ekonomi yang akurat, dan tepat waktu

informasi lengkap,

Jumlah dokumen survei transportasi

78

Sasaran Strategis

Indikator Output

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.980

2.700

136,36 %

420

420

100 %

4.379

4.379

100 %

12

12

100 %

4.968

4.968

100 %

Jumlah responden survei statistik keuangan daerah dan keuangan BUMN

92

92

100 %

Jumlah responden pencacahan paket khusus komoditas IKK

315

315

100 %

Jumlah dokumen hasil survei perusahaan komunikasi dan teknologi informasi

11

11

154 %

Jumlah dokumen VHTS, VHTL dan survei kunjungan tamu asing

1.584

1.584

125 %

Jumlah responden VREST dan VBPW

5

5

100 %

Jumlah judul buku mengenai Statistik Produksi

7

7

100 %

Jumlah penyajian/ release data tentang angka ramalan

3

3

100 %

2.471

2.471

100 %

3

2

66,67 %

Jumlah dokumen statistik harga perdagangan besar Jumlah Dokumen pencacaha khusus paket komoditas dan diagram timbang Jumlah responden survei statistik harga konsumen Jumlah penyajian/ release data dan informasi statistik harga pedesaan Jumlah responden survei statistik harga pedesaan

Jumlah dokumen hasil pegumpulan ubinan dan luas panen Jumlah responden pencacahan perusahaan hortikultura

79

Sasaran Strategis

Indikator Output

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

6

10

166,67 %

Jumlah responden pencacahan perusahaan peternakan dan RPH

225

201

89,33 %

Jumlah responden pencacahan perusahaan perikanan dan TPI

238

182

76,47 %

Dokumen hasil survei perusahaan kehutanan tahunan

6

3

50 %

Dokumen hasil Survei Perusahaan Kehutanan triwulanan

88

88

100 %

780.321

778.854

99,81 %

Jumlah penyajian/ release data dan informasi statistik Industri

4

4

100 %

Jumlah dokumen survei industri besar/ sedang tahunan

26

26

100 %

Jumlah responden direktori matching IBS (IB & IC)

26

26

100 %

Jumlah dokumen survei industri besar/ sedang bulanan

120

120

100 %

2.400

2.400

100 %

Jumlah dokumen survei pertambangan,energi dan penggalian

70

112

160 %

Jumlah responden captiva power

40

39

97,5 %

Jumlah dokumen hasil survei konstruksi

247

233

94,33 %

Jumlah responden direktori hasil matching kontruksi

801

1.081

134,96 %

Jumlah responden survei perusahaan perkebunan

Jumlah Responden Pendataan ST2013

Jumlah responden industri mikro kecil

80

Sasaran Strategis

Indikator Output

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Jumlah judul buku mengenai neraca dan analisis statistik

9

9

100 %

Jumlah responden Survei Triwulanan Neraca Produksi sektor jasa

160

160

100 %

Jumlah responden Survei Triwulanan Neraca Produksi sektor barang

80

80

100 %

Jumlah responden Survei Khusus Neraca Produksi

450

450

100 %

Jumlah responden Survei Khusus Lembaga Non Profit

80

78

97,5 %

Jumlah repsonden Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga

160

160

100 %

Jumlah responden Survei Khusus Perusahaan Swasta Non Finansial

35

39

111,43 %

Jumlah responden Survei Khusus Struktur Input Pemerintah

20

45

225 %

Jumlah responden Survei Matrik Arus Komoditas

350

359

102,57 %

Jumlah responden Survei Tendensi Konsumen

720

713

99,03 %

Jumlah responden penyusunan Statistik Daerah

36

36

100 %

Jumlah judul buku mengenai Statistik Sosial

11

11

100 %

Jumlah responden survei upah

172

172

100 %

Jumlah responden struktur upah

43

43

100 %

Jumlah responden sakernas

7.200

7.200

100 %

Jumlah responden susenas

10.880

10.880

100 %


81

Sasaran Strategis

Indikator Output

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tersusunnya data statistik politik keamanan

1

1

100 %

Tersusunnya data statistik lingkungan hidup, SLHI, IPB dan SDLP

1

1

100 %

390

390

100 %

Pelaksanaan MFD dan MBS

1

1

100 %

Jumlah updating direktori perusahaan pertanian

47

47

100 %

Jumlah updating direktori perusahaan konstruksi

1.081

1.081

100 %

38

38

100 %

Jumlah sketsa peta administrasi yang mutakhir

3.052

3.504

114,81 %

Jumlah sketsa peta blok sensus yang mutakhir

14.147

14.153

100,04 %

Jumlah responden SPTK


Pelaksanaan Metadata Statistik Sektoral

82


Sasaran Strategis

Indikator Output

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

-

-

190

195

102,63 %

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses Website BPS Propinsi

25.000

65.638

262,55 %

Updating Website data yang mutakhir pada web site BPS Daerah

1

1

100 %


21

21

100 %

Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu (perpustakaan)

3.400

2.825

83,09 %

Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS

30

46

153, 33 %

Jumlah instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS

50

53

106 %

Jumlah transaksi pembelian/permintaan softcopy oleh pihak luar

105

126

120 %

Jumlah publikasi elektronik yang diupload di Website

25

34

136 %


Pameran/Visualisasi Statistik Jumlah responden survei kebutuhan data

2.2

Meningkatkan efektifitas efisiensi diseminasi data informasi statistik

dan dan

83


Sasaran Strategis

Indikator Output

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pengolahan dokumen Sakernas

7.200

7.200

100 %

Pengolahan dokumen Susenas

10.880

10.880

100 %

Pengolahan dokumen Sensus Pertanian 2013

779.230

779.230

100 %

Jumlah Sosialisasi rutin dan press release

15

16

106,67 %

Banyaknya penggunaan Video Conference untuk rapat teknis dengan BPS RI

15

35

233,33 %

Paket pemeliharaan peralatan dan mesin kantor yang

1

1

100 %

Jumlah bulan langganan daya dan jasa

12

12

100 %


20

20

100 %


8

8

100 %

100

100

100 %

1

1

100 %



3.3 Meningkatnya sarana dan prasarana kantor yang memadai

Persentase tersedianya gedung kantor BPS Provinsi yang memadai Tersedianya penataan halaman gedung kantor BPS Provinsi NTT

84


Sasaran Strategis

Indikator Output

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Jumlah pegawai yang lulus ujian penyesuaian ijazah

6

-

-

Jumlah pejabat yang mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon

22

12

54,55 %

Jumlah satuan kerja yang menggunakan sistem absensi elektronik

20

20

100 %

Tersedianya Laporan Keuangan BPS Provinsi

1

1

100 %

Tersedianya dokumen Perencanaan (Renstra, RKT dan PK)

3

3

100 %

Tersedianya Dokumen LAKIP

1

1

100 %

Laporan keuangan yang dibuat oleh satuan kerja

40

40

100 %

Persentase satuan kerja yang menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu

100%

100%

100 %

Persentase satker yang mengirimkan laporan SIMAK-BMN tepat waktu

100%

100%

100 %

Persentase Laporan Pengadaan Barang dan Jasa

100%

100%

100 %


4.2.

pengawasan Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

dan

85

LAMPIRAN 6 JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA BPS PROVINSI NTT MENURUT UNIT ORGANISASI DAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2013

No.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

SLTA

SLTP

SD

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

11

34

6

15

1

1

68

2

21

1

17

1

42

17

1

33

1

22

Unit Organisasi

(1) 1.

DIII

Jumlah

Jenjang Pendidikan

(2) Provinsi Kupang

S3

S2

(3)

(4)

Timor Tengah Selatan Timor Tengah Utara

1

9

3

8

2

20

1

12

1

17

1

11

1

31

9

4

5

1

19

13

3

11

11

2

10

Sumba Barat Sumba Timur Manggarai

DIV

15

Belu Alor

S1/

1

35

1 1

28 25

86

No.

Unit Organisasi

(1) 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

(2)

S3

S2

(3)

(4)

S1/ DIV (5)

DIII

SLTA

SLTP

SD

Jumlah

Jenjang Pendidikan

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

16

Sikka

9

Ngada Ende Flores Timur Kota Kupang Lembata Rote Ndao

4

Nagekeo 18

1 1

22

15

12

27

12

5

17

28

7

1

6

14

7

1

6

14

2

14

5

13

9

15

2

6

Sumba Barat Daya

8 7

6

Manggarai Timur

27

20

12

Manggarai Barat

Jumlah

11

9

2

5

1

268

31

182

9

17 3

511

87

LAMPIRAN 8

MAILING LIST PUBLIKASI BPS NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013

No (1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8. 9.

10. 11.

12. 13. 14. 15.

Judul Publikasi

Perpustakaan

Instansi Luar BPS

Instansi BPS

Jumlah

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3

-

3

6

12

-

-

12

2

-

-

2

2

-

-

2

1

-

-

1

2

4

29

35

2

2

29

33

3

2

25

30

2

3

-

5

1

5

54

60

1

5

54

60

2

7

51

60

3

-

25

28

2

3

45

50

2

5

53

60

Ringkasan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi NTT Tahun 2009-2010 Kumpulan BRS Indeks Harga Konsumen Provinsi Nusa Tenggara Timur Edisi Februari 2012-Januari 2013 Ringkasan Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2012 Ringkasan Pola Konsumsi Penduduk Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Ringkasan Data Tenaga Kerja dan Pengangguran Provinsi NTT Tahun 2012 Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan 2010-2012 Pendapatan Regional Nusa Tenggara Timur 2010-2012 Direktori Perusahaan Konstruksi Di Nusa Tenggara Timur 2012 Indikator Sosial dan Parameter Demografi Provinsi Nusa Tenggara Timur Hasil SP2010 Keadaan Angkatan Kerja Nusa Tenggara Timur Agustus 2012 Profil Ketenenagakerjaan dan Pengangguran Nusa Tenggara Timur Hasil Sakernas Agustus 2012 Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2013 Statistik Kriminal Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Statistik Pertanian Nusa Tenggara Timur 2012 Statistik Sosial dan Kependudukan Nusa Tenggara Timur 2012

88

No (1)

16.

17.

18.

19. 20.

21. 22. 23. 24. 25.

26. 27.

28.

29.

Judul Publikasi

Perpustakaan

Instansi Luar BPS

Instansi BPS

Jumlah

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2

3

45

50

4

2

29

35

4

2

29

35

2

3

43

48

2

2

29

33

2

3

45

50

2

4

29

35

2

4

29

35

2

2

29

33

2

2

26

30

5

2

28

35

5

28

117

150

2

-

-

2

2

-

18

20

Statistik Tanaman Padi dan Palawija Nusa Tenggara Timur 2012 Statistik Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Nusa Tenggara Timur 2012 Statistik Tanaman Biofarmaka dan Hortikultura Nusa Tenggara Timur 2012 Statistik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013 Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur Menurut Kabupaten/Kota 2010-2012 Profil Sektor Pertanian NTT 2012 Indeks Pembangunan Manusia Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Kinerja Perekonomian Nusa Tenggara Timur 2012 Indikator Ekonomi Nusa Tenggara Timur 2012 Indeks Tendensi Konsumen Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Guntingan Pers BPS Prov. Nusa Tenggara Timur 2012-2013 Hasil Sensus Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013 [Angka Sementara] Rekapitulasi Wilayah Administratif dan Blok Sensus Provinsi NTT Hasil MFD dan MBS Online 31 Desember 2012 Profil Daerah Tertinggal NTT 2012

89

L A K I P BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Recommend Documents