217
MELIHAT SEGI2 PROTEKSI DALAM KONTRAK JOINT VENTURE 01 INDONESIA
oleh : Halim Shahab
Dalam studi yang baru2 ini diadakan oleh salah satu lembaga PBB didapat kesimpulan bahwa peranan join I venture masih tetap dominan didalam pembangunan ekonomi suatu negara. Ini terulama dibenarkan mengingat banyaknya negara2 berkembang baru yang limbul dalarn dekade2 terakhir.I}. Hasil statistik menunjukkan perusahaan Amerika yang beroperasi diluar negeri sebelum 1946,75% daripadanya adalah merupakan perusahaan dengan pemilikan total (wholly ·owned). Pada tahun 1967 angka ini telah lurun menjadi 56% dan inipun terpusal pada bagian2 dunia terlentu. Di India dan Jepang misaInya, jenis2 perusahaan AS dibidang manufaktur (wholly·owned manufacturing subsidiaries) telah turun sampai pada tingkat sekilar 15% saja.2} . Dengan mengambil Indonesia sebagai contoh soal, Penulis ingin menegaskan perlunya kesadaran masyarakat luas lerhadap lembaran2 kertas yang mengikat partner2 joint venture lersebut. Dengan ini penuUs maksud 'ioint venture contract' atau 'basic agreement' ditambah pasal2 anggaran dasar dan 'by laws' dari perusahaan.Hukurn Sebagai Perisai Suatu hal yang unil< dari ilmu hukum adalah bahwa dia merembas masuk (penetrable) kedalam bidang2 ilrnu pengetahuan lainnya . Dalam praktek, hukum selalu diperlukan diseliap aktivitas kehidupan. Dalam beberapa sektor, persyaratan ilu malah menjadi mutlak.3}. Pengalaman menunjukkan makin maju sualu negara, makin peka masyarakalnya akan kesadaran hukum dan kepenlingan hukum. Mereka tidak akan melangkah kedalarn Iransaksi2 tanpa sebelumnya berkonsultasi dengan ahli hukum yang berkenaan dibidangnya. Apalagi untuk bikin kontrak joint venture.
218
MAJALAH FHUI
Karena itu tidak benar kalau ada semen tara orang ribut minta agar partner Indonesia dalam joint venture diberikan proteksi. Proteksi ada dalam diri mereka sendiri. Pemerintah hanya sekedar menyediakan perangkat peraturan. Esensi dari proteksi joint venture tetap masih bersumber pad a pasal 1338 KUH Perdata yang menempatkan perjanjian pihitk2 diatas (asal tidak bertentangan dengan) Undang2. Bagaimanapun kompleksnya suatu kontrak joint venture , seorang calon partner memiliki hukum sebagai perisai untukmelindungi kepentingan2nya. lroni yang terjadi di Indonesia adalah, semen tara cal on partner aSing selalu berkonsultasi dengan lawyer2 Indonesia sebelum teken kontrak , calon partner Indonesia jalan sendiri alias tidak minta bantuan hukum. Gejala ini harus diakui umum terjadi dalam kontrak2 joint venture dan sejak Jama mendapat sorotan dari pengamat21uar maupun Pemerintah sendiri. Mengapa demikian? Menurut pengamatan penulis ada beberapa sebab mengapa calon2 partner Indonesia tidak menaruh perhatian terhadap pentingnya bantuan hukum di-saat2 negosiasi : 1. Perasaan bangga dapat berusaha dengan orang asing bercampur dengan perasaan respek yang berkeJebihan terhadap kejujuran dan ketrampilan si calon partner asing terse but ; 2. Kesadaran yang tipis atau tidak ada sama sekaIi terhadap pentingnya pengetahuan hukum, pengaJaman hukum dan peranan hukum didaJam melindungi kepentingan2 dirinya terhadap taktik2 bisnis yang dijaJankan pihak partnemya. (keadaan ini tentu tidak bisa Jepas dari situasi dimana kata 'hukum' lebih banyak diasosiasikan dengan pasal2 pidana, perdata dan ruangftembok2 pengadiJan dan penjara). 3. Belum berpengalaman. Pimgusaha2 joint venture Indonesia baru lahir sejak adanya UU No.I/1967 menghadapi pengusaha2 asing yang sudah puluhan mungkin ratusan tahun berpengaJaman dalam dunia bisnis. Buat mereka kemarnpuan bemegosiasi ('the art and technique of negotiations') merupakan mata rantai yang penting didaJam memproyeksikan keuntungan2 yang ingin dicapai. 4. Umumnya kontrak joint venture dalam bahasa Inggris. PsikoJogis partner Indonesia · disudutkan pada perasaan puas yang terpaksa jika interpretasi suatu pasal dijelaskan oJeh calon partnemya. 5. Tidak menganggap pentingnya suatu kontrakjoint venture. 'Menurut suatu studi yang pernah dipersiapkan oJeh Harvard Advisory Group di Indonesia ditegaskan pentingnya suatu kontrak joint venture sbb: 4).
JOINT - VENTURE a) b)
c)
2 19
sebagai test terhadap itikad baik partner; merupakan suatu sistim pendekata n yan g bersifat 'obat pencegah ' ('prevent ive medicine') terhadap hubungan2 hukum yang terjadi dan akan terjaeli dian tara para partner; membentuk suatu mekanisme dimana tujuan2 terten tu dapat dilembagakan.
Stueli ini juga menegaskan dari kontrak2 joint venture yang dibahas umumnya adalah lemah dan tidak dapat berfungsi didalam kepentingan2 joint venture yang sesunggu hnya . Penulls ingin melihat lebih jauh lagi akan pentingnya suatu kontrak joint venture, yaitu sebagai garis demarkasi 'posisi bertahan' ('bargaining position') para pihak didalam meneari keuntungan bisnis (profit) yang se-besar2nya.5) Calon partner harus sadar bahwa dalam kontrak joint venture itulah hak2 dan kewajibannya dilahirkan . Senang atau (idak, sekali kontrak eliteken, elia akan terikat selamanya pada ketentuan2 disana.
Peranan Pemerintah Pemerintah dapat memberikan bantuan dalam mengarahkan kepenting· an peserta Indonesia, tapi kesadaran untuk itu tetap ada pad a calon2 partner Indonesia yang akan joint venture. Selama ini pemerintah hanya mengeluarkan peraturan2 dan terkadang (melalui BKPM) ikut menjadi mediator apabila timbul perselisihan diantarapeserta2 joint venture. Diantara hal2 dimana pemerintah pernah ikut eampur dalam perselisihan mereka adalah a.1. : I. Penetapan harga yang terlalu tinggi (over invoiced) dari barang2/ mesill2 partner asing yang diimpor. Pihak Indonesia juga sering mengeluh barang2/mesin2 tersebu t seringkali 'second hand', 'fully deprecillted, atau 'over priced: 2. Penetapan harga jual yang terlalu rendah kepada perusahaan tertentu diluar negeri. 3. Keputusan2 management yang penting ban yak diten tukan oleh pihak asing. 4. Penerapan teknik2 praktek akuntansi oleh pihak asing sehingga partner lokal tidak mengetahui alokasi dana yang sebenamya . 5. perselisihan tingkat gaji/bonus/fringe benefit dan fasilitas2 lainnya. 6. Sistim pemasaran yang sering diarahkan untuk kepen tingan perusahaan induk partner aSing diluar negeri. Dari kasus2 diatas dapat dilihat jelas bahwa perselisihan2 tersebut timbul diakibatkan oleh ketidak sempumaan kontrak joint venture yang mengatur ha12 terse but.
MAJALAH FHUI
220
Pemerintah dapat mengeliminir atau membatasi kemungkinan2 dispute diatas dan membantu proteksi local partner dengan beberapa alternativ dibawah : a) Kontrak joint venture sebaiknya ditempatkan secara eksklusif dalarn proses·pembahasan permohonan penanarnan modal; b) . Biro hukum yang membahas kontrak diatas harus terdiri dari orang2 Pemerintah dan orang2 swasta yang mewakili law firm dan public accountant. Seorang expert yang mengerti hukum negara panner asing dapat dimintai pendapatnya (ini dapat diperoleh dari perwakilan negara2 asing yang ada disini); c) Proses pembahasan diatas tidak harus mengharnbat proses aplikasi. Proses ini merupakan mata rantai tersendiri dan dibahas dalarn periode yang bersarnaan. d) perlindungan terhadap partner Indonesia harus diberikan dalarn pengertian bahwa itu tidak merusak semangat joint venture yang sudah mereka rin tis. Juga harus diingat akan prinsip2 bisnis yang wajar dan tidak tercermin etatisme didalam pembahasan terse but. Penulis mendapat keterangan saat ini suatu standard kontrak joint venture sedang dipersiapkan pemerintah (BKPM). Dalarn hal ini harus diingat sejauh mana kontrak standard terse but akan dipaksakan berlakukunya. Ketentuan2 yang terlalu ketat dan kadang2 tidak rasionil harus dihindarkan. Yang harus dilindungi adalah partner Indonesia, tapi jangan sarnpai kebebasan negosiasi pihak2 menjadi terancarn karenanya. Oleck1ist kontrak joint venture Dibawah ini penulls coba memberikan beberapa hal2 pokok yang perlu diperhatikan o1eh pihak Indonesia didalarn negosiasi kontrak. Hal2 pokok terse but diberikan dalarn bentuk checklist sbb : A.
B.
Tentang pembentukan P.T. 1. Nama dan Tujuan 2. Ongkos2 pendirian dan metode kapitalisasinya (writing-oft) 3. Apakah PT Joint selalu dikaitkan dengan PT induk partner diluar negeri 4. Partner asing mewakili satu atau bebeTapa badan hukum asing diluar negeri Management 1. Yang penting bukan jabatan, tetapi apa wewenang dan kewajiban dalarn perincian kerja Gob description) jabatan tsb.
JOINT - VENTURE
e.
D.
E.
F.
G.
H.
l.
221
2. • Apa ada rencana Indonesianisasi dalamjabatan, dan dalamjangka waktu berapa lama Modal/Equity/Pinjaman. 1. • Berapa percentage dalam modal distor (paid· in capital), dan apakah ini akan dipertahankan dalam saham2 yang akan dikeluarkan nanti dan sekarang masih tercermin dalam modal ditempatkan dan modal dasar (issued/authorized capital). 2. • Darimana pinjarnan diperoleh, berapa bunga dikenakan dan bagaimana proporsi terhadap equity (debt to equity ratio) Neraca Pembukuan. 1. •Bagaimana percentage dalam equity, dalam bentuk apa equity dimasukkan, bagaimana equity masing2 pihak dinilai. 2. • Apakah ada ketenluan 'price adjustment C/OU se' dalam pengapalan barang2 modal untuk equity partner asing. Proyeksi Keuntungan (Financial & Cash flow projections). 1. ' Pada tahun keberapa puncak keuntungar. (peak-off period) diproyeksikan. 2. . Bagaimana sistim deprisiasi, kompensasi kerugian, penilaian saharn dan accounting device lainnya diterapkan dalam meproyektir keuntungan. 3. . Bagaimana sistim dividen diterapkan. 4. . Cadangan kas dari keuntungan untuk perluasan/likwidasi. Pemasaran hasil2 produksi. 1. •Siapa yang menentukan area pemasaran . 2. 'ApakalJ produksi terikat untuk diiual/dipasarkan pada organisasi usaha/Badan tertentu. Kon trolkeu angan. 1. . Apakah ditentukan perlunya akuntan publik dan siapa yang berhak menunjuk akuntan publik terse but. 2. . Siapakah yang melakukan internal audit. Indonesianisasi. 1. • Apakah ada ketentuan dalam indonesianisasi personil dan saharn2 menjadi rnilik partner Indonesia secara ber·angsur2. 2. • Dalam Indonesianisasi saharn2, bagaimana pengaturan wakru, niJai dan metode pengalihan saham2 terse but. Transfer of knowledge . 1. Apakah ada prang2 asing yang diperbantukan sebagai tenaga ahli, berapa lama dan berapa biayanya. 2. Apakah ada pembayaran royalty untuk patent/trade mark yang dipakai, berapa besamya, sistim pemungutannya dan apakah ada persyaratan2 khusus untuk itu. 3. Apakah ada program training untuk orang2 Indonesia dan isi
222
J.
K.
L.
MAJALAH FHlJI program Isb. PcrseJisil13n (dispule). I. . Hukum dan pengadilan/arbitrase mana yt ng dipakai. 2. Bahasa siapa yang akan digunakan sebagai bahasa resmi dalam mcmbaca dan mentafsirkan isi kontrak. Side Agreement. I . . Apakah disyaralkan pihak asing adanya 'side agreemenr' alau perjanjian dibawah tangan, apa motivnya dan bagaimana isi pasal2nya. 2. . apakall 'side agreement' .Iersebu! dapal dipaksakan adil beriakunya bagi kedua belah pihak (permanent mutuality). Voting's right. 1. Bagaimana sistim voting dijaiankan. 2. : Dalam halnya partner Indonesia merupakan minoritas, adakah ditentukan persyaratan hak veto dalam pengambilan keputusan2 tertentu. Demikian pula dalam hal pihak asing yang minoritas. Yang penting adalah hak veto untuk kepu tusan yang mana.
Variasi dari hasil cheklist diatas akan sangat bermacam-ragam banyaknya. Yang penulis berikan hanya menyangkut hal2 yang pokok saja. Yan g penting harus diingat bahwa cheklist diatas bukanlah jalan keluar untuk proteksi. Disana dicerminkan ketentuan2 'lampu kuning' untuk berhati·hatL Sebaiknya calon partner memakai seorang ahli hukum (business lawyer) dalam mengamankan dirinya dari ancaman lampu kuning tersebut.Catatan kaki : I)
Masaalah ini secara lebih luas dibahas dan disokong dalam tulisan Gerald M. Meir "Private Foreign Investment from International /:"col/omics of Development: Theory and Policy ' ~ Untuk data2 kwantitatip dapat dilihat IMF, "Balance of Payment Yearbook, anfUwl editions':
2) 3) 4) 5)
Uhat Mark H. Berens "Foreign Ventures - A LegaIAnatomy'~ Penulis pernah membual artikel ten tang ini berjudul "Hukum dall Pembangunall Ekonomi", Harian Indonesia Raya, Agustus, 1972. David N. Smith, Harvard Advisory Group , "Report on Joint Venture COl/tracts in Indonesia ", July 28, 1972. Lihat Shallab, Halim "Attracting Foreign Capital to Indonesia: A Survey of Three Problem Areas", U_C.Berkeley, 1972.
