KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 32 !PJ!2013 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN!ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang:
Mengingat:
a.
bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 14 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107!PMK.011!2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki/ Peredaran Bruto Tertentu;
b.
bahwa dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang dikenai Pajak I Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
c.
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pembebasan dari Pemotongan dan Zatau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 2. Undang ...
d--
-2 -
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3263) sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 3. Peraturan Pernerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lernbaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 106, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5424); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu; MEMUTUSKAN: Menetapkan:
PERATURANDIREKTURJENDERAL PAJAKTENTANGTATACARA PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILANBAGI WAJIB PAJAKYANGDIKENAIPAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANGPAJAK PENGHASILANATAS PENGHASILANDARI USAHAYANGDITERIMAATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAKYANGMEMILIKIPEREDARANBRUTO TERTENTU. Pasal 1
Dalarn Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan: 1.
Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu adalah Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pernerintah Nornor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
2.
Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/ atau Pernungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang untuk selanjutnya disebut Surat Keterangan Bebas adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nornor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan dibebaskan dari pemotongan danj atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain yang dapat dikredit~an. Pasal. ..
-3-
Pasal2 Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan danj atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final kepada Direktur Jenderal Pajak. Pasal3 (1) Pembebasan dari pemotongan danjatau pemungutan Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Keterangan Bebas. (2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal4 (1) Permohonan pembebasan dari pemotongan danjatau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban Surat Pemberitahuan Tahunan dengan syarat: a.
telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukan permohonan, untuk Wajib Pajak yang telah terdaftar pada Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukannya Surat Keterangan Bebas;
b. menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat final disertai lampiran jumlah peredaran bruto setiap bulan sampai dengan bulan sebelum diajukannya Surat Keterangan Bebas, untuk Wajib Pajak yang terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat diajukannya Surat Keterangan Bebas; c. menyerahkan dokumen-dokumen pendukung transaksi seperti Surat Perintah Kerja, Surat Keterangan Pemenang Lelang dari Instansi Pemerintah, atau dokumen pendukung sejenis lainnya. d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk setiap pemotongan danj atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal22, Pasal22 impor, danjatau Pasal23. Pasal. ..
-4 -
Pasal5 (1)
Atas permohonan pembebasan dari pemotongan dany atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan: a. Surat Keterangan Bebas; atau b.
surat penolakan permohonan Surat Keterangan Bebas,
dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (2)
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.
(3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib menerbitkan Surat Keterangan Bebas dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terlewati.
Pasal6 Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud Pasal 3 berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. Pasal7 (1) Pemotong dany atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan dari / atau pemungutan Pajak Penghasilan untuk setiap transaksi yang merupakan objek pemotongan dari / atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final apabila telah menerima fotokopi Surat Keterangan Bebas yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban Surat Pemberitahuan Tahunan. (2) Permohonan legalisasi fotokopi Surat Keterangan Bebas diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban Surat Pemberitahuan Tahunan dengan syarat: a. menunjukkan Surat Keterangan dimaksud pada Pasal 5 ayat (1);
Bebas
sebagaimana
b. menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu untuk setiap transaksi yang akan dilakukan dengan pemotong dan ' atau pemungut berupa Surat Setoran Pajak lembar ke-3 yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, kecuali untuk transaksi yang dikenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas: 1)
anpor; ...
-5-
1)
impor;
2) pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas; 3) pembelian hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif dan industri farmasi; 4) pembelian kendaraan bermotor di dalam negeri; c. mengisi identitas Wajib Pajak pemotong dari / atau pemungut Pajak Penghasilan dan nilai transaksi pada kolom yang tercantum dalam Surat Keterangan Bebas. d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP. (3) Fotokopi Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam rangkap 3 (tiga),yaitu: a. satu lembar untuk Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban Surat Pemberitahuan Tahunan; b. satu lembar untuk diserahkan Wajib Pajak kepada Wajib Pajak pemotong dari / atau pemungut; c. satu lembar untuk diserahkan kepada Kantor Pe1ayanan Pajak tempat pemotong dan Zatau pemungut terdaftar. (4) Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak permohonan legalisasi diterima lengkap. (5) Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak terpenuhi.
Pasa18 Bentuk formulir untuk: (1) permohonan pembebasan dari pemotongan danfatau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I; (2) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II; (3) Surat Keterangan Bebas untuk pemotongan darr/ atau pemungutan PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 23 menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III; (4) Surat Keterangan Bebas untuk pemotongan darr/ atau pemungutan PPh Pasal 22 impor menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV; (5)Surat...
~
-6-
(5) Surat penolakan permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana dimaksud Lampiran V;
Bebas dibuat dalam
(6) permohonan legalisasi fotokopi Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Direktur Jenderal Pajak ini.
dari Peraturan
Pasa19 (1) Setelah Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, permohonan pembebasan dari pemotongan danjatau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; (2)
Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-ljPJj2011 bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, tetap berlaku sampai dengan akhir tahun pajak bersangkutan. Pasal 10
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2013
~~ FUAD RAHMAN"
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK DIREKTORATJENDERALPAJAK
INDONESIA
LAMPIRAN I PERATURAN
DIREKTUR
JENDERAL
PAJAK
NOMOR PER-32 jPJj2013 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PENGHASILAN
DARI PEMOTONGAN
USAHA YANG DITERIMA
PEMUNGUTAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PAJAK
BERDASARKAN
TAHUN 2013 TENTANG
DANjATAU
PERATURAN
PAJAK PENGHASILAN ATAU DIPEROLEH
PEMERINTAH
NOMOR 46
ATAS PENGHASILAN
DARI
WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI
PEREDARAN BRUTO TERTENTU
Lampiran [ PERATURAN D1REKTUR JENDERAL NOMOR :PER/PJ/2013
32 25 September
TANGGAL:
Nomor Hal
PAJAK
2013
Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan danjatau Pemungutan PPh bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Kepada Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Berkenaan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor tentang Tata Cara Pembebasan dari Pemotongan dan ' atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dengan ini: Nama Wajib Pajak NPWP Alamat
-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,
mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan ' atau Pemungutan PPh Pasal 1) karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
Untuk kelengkapan permohonan SKB, bersama mi kami sampaikan Surat Pernyataan Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.2) Demikian permohonan ini kami sampaikan. .
,
Pemohon,
(
J) 2j
3)
-
diisi sesuai dengan jenis pajak (PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 irnpor atau Pasal 23) syarat khusus untuk Wajib Pajak yang baru terdaftar dalarn Tahun Pajak yang sarna dengan Tahun Pajak saat diajukannya Surat Keterangan Bebas ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
20
. 3)
)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPAJAK
LAMPlRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-32 jPJj2013 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DANjATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
Lampiran II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR :PER-32 /PJ/2013
PAJAK
25 September
TANGGAL:
2013
SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013
Yang bertandatangan Nama NPWP Jabatan
di bawah ini:
-, -,-,-, -,-,-, -, ->-,-, -,-,-, -,
Bertindak
selaku
Nama NPWP Alamat
D
1)
Wajib Pajak
D
D
Pengurus
Kuasa
.............................................................................
2)
-, -,-,-, -,-,-, -, -,-,-, -,-,-, -,
3)
........•••..•.•.......••........•••..........••.•••••••...•••.....•.•...•.•.
4)
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Apabila bersedia
dikemudian hari ditemukan bahwa pernyataan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian
pernyataan
ini dibuat dengan sebenarnya
1111
tidak
benar,
saya
.
........... , Yang membuat
20 . pernyataan,
Meterai Rp6.000,-
(
1) 2) 3) 4) 5)
0
Beri tanda X pada yang sesuai Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam hal yang mengajukan Surat Permohonan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak Diisi dengan NPWP Wajib Pajak dalam hal yang mengajukan Surat Permohonan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak Diisi dengan alamat Wajib Pajak dalam hal yang mengajukan Surat Permohonan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak Ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
)
5)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-32jPJj2013 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DANjATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
Lampiran III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR :PER-32/PJ/2013 TANGGAL
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAHDJP . KANTOR PELAYANANPAJAK .
25 September
Lembar Ke-1 Lembar Ke-2 Lembar Ke-3
PAJAK
2013
Untuk Wajib Pajak Untuk Pemotong/Pemungu Arsip KPP
SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DANjATAU PEMUNGUTAN PPh PASAL 211 PASAL 22 IPASAL 23 1) BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PPh BERDASARKAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013 NOMOR TANGGAL
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Menerangkan bahwa orang pribadi Nama Wajib Pajak NPWP Alamat
.
1 badan
1)
tersebut
di bawah ini:
-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,
dibebaskan dari pemotonganjpemungutan PPh Pasal 21 j 22 j 23 1), karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Surat
Keterangan
.•...•.•.•••.•.•.•••.•••••
Bebas
ini
berlaku
sejak
diterbitkan
sampai dengan
tanggal
2)
........... , 20 a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan
. Pajak
( NIP.
DIGUNAKAN
)
SAATPENGAJUANPERMOHONANLEGALlSASI
SKB
....
Identitas Wajib Pajak Pemotong dan zatau Pemungut: 3)
a.n Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan
Nama NPWP Nilai transaksi :
.
Jenis transaksi: I) 2) 3)
4)
4)
(
)
NIP.
Coret yang tidak perlu Diisi dengan tanggal akhir Tahun Pajak bersangkutan Diisi dengan identitas Wajib Pajak pemotong dan zatau pemungut dan nilai transaksi, pada saat pengajuan permohonan legalisasi Surat Keterangan Bebas Diisi dengan jenis penghasilan, misalnya penghasilan dari penjualan barang kepada bendahara, penyerahan jasa reparasi AC kepada pemotong
Pernotong
danfatau
pernungut
pajak
tidak
rnelakukan
pernotongan
dan zatau
pernungutan
Pajak
Penghasilan apabila telah menerima fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan danjatau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang telah dilegalisasi
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-32jPJj2013 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DANjATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
Lampiran IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR :PERjPJj2013 TANGGAL:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP . KANTOR PELAYANAN PAJAK .
32 25 September
Lembar Ke-l Lembar Ke-2 Lembar Ke-3
PAJAK
2013
Untuk Wajib Pajak Untuk PemotongjPemungut Arsip KPP
SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ ATAU PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PPh BERDASARKAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013 NOMOR TANGGAL
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Menerangkan bahwa orang pribadi Nama Wajib Pajak NPWP Alamat
. / badan
1)
tersebut
di bawah ini: .
-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,
dibebaskan daripemungutan PPh Pasal 22 impor, karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Surat Keterangan
Bebas ini berlaku
sejak diterbitkan
sampai
dengan
tanggal
........... , 20 a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan
( NIP. I} 2}
2)
. Pajak
)
Caret yang tidak perlu Diisi dengan tanggal akhir Tahun Pajak bersangkutan
Pemotong dan/atau Penghasilan Pemungutan dilegalisasi
pemungut
pajak
tidak melakukan
pemotongan
dari/atau
pemungutan
apabila telah menerima fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Pajak
dari zatau yang telah
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-32 jPJj2013 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DANjATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
Lampiran V PERATURAN OIREKTUR JENDERAL NOMOR :PER· jPJj2013
32
PAJAK
25 September
TANGGAL:
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAHDJP . KANTORPELAYANANPAJAK .
Nomor Hal
Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan danj atau Pemungutan PPh bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Kepada Yth . •• •• • •• •• • • •• • • •• • • •••
• •••
• • • •• • • • •••
• •• ••••
• . •• 1)
Berkenaan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan danjatau Pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal .*) yang Saudara ajukan tanggal namor dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui, karena tidak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
Demikian untuk dimaklumi
........... ,
20
.
a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak
(
NIP.
1) 2)
Diisi identitas Wajib Pajak diisi sesuai dengan jenis pajak (PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor atau Pasa123)
)
2013
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-32 jPJj2013 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DANjATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
Lampiran VI PERATURAN DlREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR :PER- 32 /PJ/2013 TANGGAL 25 September 2013
Nomor Hal
Permohonan Legalisasi Fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan danj atau Pemungutan PPh bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Kepada Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Wajib Pajak NPWP Alamat
. -,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,
mengajukan permohonan untuk memperoleh legalisasi fotokopi Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan danjatau Pemungutan PPh Pasal ••.•.•••.........•..•.....•.••...•••..••••••.•.... 1) sehubungan transaksi dengan: Nama PemotongjPemungut Pajak NPWP Nilai Transaksi Jenis Transaksi
.......••.....••.......................................................
2)
-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,
3)
Rp
4)
....••..•••..•.•.•...•..•.
; ..•........•...••••.•••••..•..•.............
5)
Sebagai kelengkapan permohonan legalisasi berikut dilampirkan:
n Surat Setoran Pajak lembar ke-3 D 3 (tiga) rangkap
fotokopi Surat Keterangan Bebas
Demikian permohonan ini kami sampaikan. ..
,
Pemohon
20
(
1) 2) 3) 4) 5) 6)
.
6),
diisi sesuai denganjenis pajak (PPh Pasa121, Pasa122, Pasa122 irnpor atau Pasa123) diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak perno tong danj atau pernungut diisi sesuai dengan NPWP Wajib Pajak pernotong dany atau pernungut diisi sesuai dengan nilai transaksi penyerahan barang danj'atau jasa diisi sesuai dengan jenis jenis penghasilan, rnisalnya penghasilan dari penjualan barang kepada bendahara, penyerahan jasa reparasi AC kepada perno tong ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
)
