Kebijakan Pengembangan Studio Produksi

0

Kata Pengantar Pengembangan studio produksi RRI, terutama di perbatasan NKRI adalah inovasi penting RRI sebagai media penyiaran publik. Karakteristik NKRI yang membentang, melintas perbatasan darat dan laut di lebih dari 5 negara menyebabkan fenomena sosial, ekonomi dan politik menjadi krusial. Perbatasan adalah ‘beranda depan’ Indonesia dan oleh karena itu ia memerlukan pendekatan pembangunan yang ekstra, diluar kebiasaan. RRI telah memiliki 62 stasiun penyiaran, dan pada umumnya di kawasan perkotaan dan atau kawasan berpenduduk padat. RRI memiliki mandat melayani seluruh lapisan masyarakat, dari Sabang sampai Merauke. Mandat ini telah diimbangi dengan infrastruktur, dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah serta bebragai pihak yang tinggi. Studio produksi adalah karya media komunikasi sosial yang lahir atas aliansi berbagai pihak yang peduli NKRI. Buku kecil ini merupakan upaya dokumentasi dan strategi sosialisasi keberadaan studio produksi LPP RRI agar semakin populer dan mendapatkan dukungan berbagai pihak. Buku ini juga memuat kebijakan dasar yang dapat diacu pengelola SP. Perhatian terhadap kawasan perbatasan dan terpencil yang ditunjukkan RRI diharapkan memacu media massa lain di Indonesia. Materi buku ini sebagian besar bersumebr dari kegiatan Pertemuan Nasional pengelola studio produksi LPP RRI, di Bogor Jawa Barat, 2426 Januari 2011, publikasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan sumbagan tulisan dari pemerhati perbatasan. Jakarta, 18 April 2011

1

Kebijakan Pengembangan Studio Produksi Adalah perintah negara bagi RRI untuk melayani seluruh kawasan NKRI, terutama kawasan perbatasan yang berhadapan langsung dengan sejumlah negara besar, seperti Malaysia, Thaland, Singapura dan Timor Leste. Peran RRI dengan studio produksi di kawasan tersebut melakukan ‘perang informasi’, membentengi nasionalisme warga Indonesia. Studio produksi –istilah untuk studio siaran di luar tipe A, B, C—juga wahana edukasi bagi Angkasawan RRI. Sarana pembentukan karakter broadcaster yang nasionalis dan merupakan model manajemen siaran RRI yang efektif dan efisien. Rata-rata dikelola oleh maksimal 10 orang Angkasawan, efisien dalam pembiayaan tetapi banyak pendengarnya. Pengembangan studio produksi RRI menganut prinsip studio tumbuh, bertahap dan didirikan berdasarkan kebutuhan stakeholders setempat. Secara kronologis, stasiun RRI dapat berupa stasiun relay (memancarluaskan siaran dari studio RRI tipe B/C terdekat), penempatan koresponden hingga pendirian studio produksi. Pada tahap selanjutnya, tidak tertutup peluang menjadikan studio produksi sebagai RRI tipe C. Mitra strategis bagi studio produksi sangat penting. Mitra strategis utama yang sudah terjalin adalah pemerintah daerah selaku penyedia lahan, infrastruktur bangunan dan frekuensi, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam pengelolaan program, pengembangan kapasitas SDM, radio Komunitas dan ormas setempat. Tradisi survei, evaluasi dan monitoring siaran akan dikembangkan. Kuantitas dan kualitas studio produksi juga akan terus ditambah hingga mencapai seluruh kawasan perbatasan NKRI yang memerlukan. Buku kecil ini akan menjadi rujukan referensi memahami dinamika studio produksi dan sekaligus dokumenter apa dan bagaimana yang sudah dilakukan RRI untuk NKRI. Jakarta, 26 April 2011 Rosarita Niken Widiastuti (Direktur Utama LPP RRI) 2

Daftar Isi Kata Pengantar

1

Kebijakan Pengembangan Studio Produksi Daftar Isi 1 Memahami Kawasan Perbatasan Republik Indonesia 2 Visi, Misi dan Pengembangan SP 3 Kebijakan Operasional Studio Produksi 4 Kebijakan Program Studio Produksi RRI 5 Rekomendasi Pengembangan Studio Produksi 6 Pusat Informasi dan Koordinasi Studio Produksi 7 Profil Studio Produksi RRI 2011 8 Lampiran-lampiran

2 3 4

3

17 23 32 37 41 43 67

Memahami Kawasan Perbatasan Republik Indonesia 1

1

A. Kawasan Perbatasan Republik Indonesia 1. Batas Negara dan Kawasan Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara kepulauan (archipelago) yang dikelilingi lautan. Disebut kepulauan karena negara kita terdiri dari ribuan pulau–besar dan kecil–yang tersebar dari timur ke barat maupun utara ke selatan. Selain “bertetangga” dengan lautan di sekelilingnya, negara kita pun memiliki sejumlah negara yang berbatasan langsung dengan garis wilayah Indonesia dan menjadi tetangga dekat. Di darat, Indonesia berbatasan dengan tiga negara yaitu Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini (PNG). Sementara batas di laut dengan 10 negara yaitu India, Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Palau, Australia, dan Papua Nugini. Dengan demikian, Indonesia pun memiliki sejumlah kawasan perbatasan yang menjadi pintu gerbang utama dengan tetangga sekitar Indonesia. Kawasan-kawasan perbatasan negara tersebut adalah sebagai berikut: a.

Kawasan Perbatasan Darat Perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur Perbatasan Papua Perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT)

b. Kawasan Perbatasan Laut 92 pulau kecil terluar di kawasan Nusantara

1

Disarikan dari makalah DR. Agung Mulyana, Deputy Kepala Badan Pengelola Perbatasan RI, dalam Pertemuan Nasional Pengelola Studio Perbatasan RRI, Bogor Jawa Barat, 24-26 Januari 2011. 4

* Catatan: Kawasan Perbatasan Laut adalah suatu kawasan yang cakupannya mulai dari garis pangkal Kepulauan Indonesia hingga ke garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, termasuk di dalamnya pulaupulau kecil terluar/terdepan (Lihat pula ketentuan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) Kawasan-kawasan perbatasan ini, meski terletak di provinsi yang berbeda-beda, memiliki karakteristik umum yang serupa, terutama jika kita bicara mengenai perkembangan dan pembangunan. Secara kualitatif, karakteristik dan fakta umum mengenai kawasan perbatasan adalah sebagai berikut. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kondisi kawasan perbatasan sebagian besar berupa laut dan pulau-pulau kecil. Akibatnya, pembangunan infrastruktur seringkali mahal dan tidak efisien. Komunitas yang terpencar di berbagai pulau kecil mengakibatkan aktivitas ekonomi terpisah dalam satuansatuan kecil. Di wilayah perbatasan yang berbasis darat, kondisi infrastruktur sangat tergantung oleh kondisi geografis setempat. Di Kalimantan Barat, sebagian wilayah perbatasan kondisinya tidak berkembang. Hal ini disebabkan adanya interaksi yang lemah dengan pusat pertumbuhan di wilayah Indonesia. Di perbatasan NTT dengan Timor Leste, kondisi geografis yang buruk dan miskinnya sumberdaya alam amat menyulitkan pembangunan wilayah. Perbatasan Papua dan PNG berada dalam kondisi tertinggal, disebabkan topografi berbukit dan bergunung sehingga penyediaan infrastruktur menjadi sulit dan mahal.

Dalam kondisi yang secara umum masih di bawah standar tersebut, sesungguhnya setiap kawasan perbatasan memiliki nilai 5

strategis. Nilai-nilai ini semestinya menjadi bahan pemikiran pokok bagi pemerintah dalam mengembangkan daerah perbatasan negara. Nilai-nilai strategis kawasan perbatasan itu adalah: 1.

Merupakan show window bagi kemajuan pembangunan bangsa. 2. Menjadi penjaga batas teritorial sehingga memiliki arti penting bagi penguatan aspek pertahanan dan keamanan. 2. Permasalahan di Kawasan Perbatasan 1) Permasalahan Umum Meski memiliki nilai strategis, hingga saat ini kawasan perbatasan masih saja bergelut dengan sejumlah permasalahan. Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kawasan perbatasan yakni: a.

Langkanya prasarana dasar yang dibutuhkan untuk mengembangkan kapasitas sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di kawasan perbatasan. Kelangkaan prasarana dasar ini termasuk kurangnya prasarana perhubungan (seperti jalan, jembatan, dermaga), jaringan listrik, telekomunikasi, prasana pendidikan/sekolah, dan prasarana kesehatan.

b. Tidak tersedianya rencana detil dan padu mengenai tata ruang kawasan perbatasan yang merupakan penjabaran dari rencana tata ruang wilayah kabupaten yang bersangkutan. Akibatnya, tidak diketahui secara pasti pembagian zonasi ruang, arah pemanfaatan ruang, serta struktur pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan. c.

Pembangunan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar masih bersifat parsial.

d. Langkanya investasi/penanaman modal yang masuk ke kawasan perbatasan untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang melimpah.

6

e.

Langkanya sumber daya manusia yang berkualitas (terdidik dan terlatih) untuk membangun dan mengembangkan potensi kawasan perbatasan.

f.

Tingginya angka kemiskinan dan rendahnya angka indikator indeks pembangunan manusia di kawasan perbatasan.

2) Permasalahan Batas Darat Persoalan yang dihadapi oleh kawasan perbatasan semakin beragam jika kita spesifikasikan berdasarkan wilayahnya. Di darat, kawasan perbatasan menghadapi permasalahan yang berbeda, bergantung pada karakteristik dan kondisi pembangunan negara tetangganya. 1.

Batas Darat Indonesia-Malaysia a. Permasalahan Outstanding Boundary Problems (OBP), ditandai dengan banyaknya kasus “perang” klaim antara kedua negara mengenai pulau-pulau kecil terluar. Diklaim pihak Indonesia: P. Sebatik, Daerah D400, G. Jagoi, dan Tanjung Datu (4 kasus). Diklaim pihak Malaysia: P. Sinapad, S. Simantipal, Daerah B 2700-B 3100, Daerah C 500-C 600, dan Gunung Raya (5 kasus). Diklaim oleh kedua pihak: Batu Aum b. Permasalahan survey Investigation, Re-fixation, Maintenance (IRM). Pelaksanaan kegiatan IRM tahun 2009 belum optimal, karena terbatasnya dana untuk survei dan aksesibilitas. c.

Permasalahan Common Border Datum Reference Frame (CBDRF) dan Joint Border Mapping (JBM). Data Geografis kurang, data hanya dalam bentuk buku ukur, azimuth dan jarak, yang diperlukan data Comp Sheet. Sumber data yang berbeda 7

2. Batas Darat Indonesia-Papua Nugini a. Deklarasi pilar-pilar batas telah ditanda-tangani, untuk bahan perundangan di tingkat nasional. b. Pilar batas RI-PNG, status sampai saat ini telah disepakati dan ditegaskan 52 MM, dan telah dipasang: 1.792 pilar perapatan. c.

Penggantian MM 6.2 dengan MM 6.2A. belum terlaksana.

d. Light house di MM 14b akan dibangun oleh PNG tidak jauh dari yang dibangun oleh Indonesia. e.

Saat ini, terjadi erosi sungai Fly di sisi barat MM 10 dan 11A. Namun pengawasan Sungai Fly belum dilakukan dan dibahas secara mendalam antardepartemen di Indonesia.

f.

Perlu koordinasi dengan PNG terkait rencana pembukaaan Pos Pemeriksaan Lintas Batas SkouwWutung.

g.

Joint Technical Sub Committee on Communication perlu diaktifkan.

h. Perlu optimalisasi kegiatan kesejahteraan rakyat di perbatasan. i.

peningkatan

Koordinasi dengan K/L lain diperlukan untuk mengatasi pencemaran Sungai Fly.

3. Batas Darat Indonesia-Timor Leste a. Masih terdapat: 3 un-resolved segments: Noel Besi, Manusasi, dan Memo. 1 un-surveyed segment: Subina-Oben 1 segmen kecil di Nelu. Sudah didelineasi tahun 2003, tetapi masyarakat menolak didemarkasi, karena tidak mau kehilangan lahan garapan. b. Terdapat 44 KK Timor Leste berada di desa Naktuka, NTT. 8

c.

Masih perlu dilakukan pembahasan lanjutan pada Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation (TSC-BDR).

d. Belum ada kesepakatan mengenai Border Crossing Pass: Disepakati hanya satu macam kartu. Sementara, pemerintah Timor Leste mengeluarkan dua jenis kartu. Hingga tahun 2011, pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam membangun kawasan perbatasan. Namun, karena berbagai alasan, masih saja ada kasus-kasus yang kerap luput dari pemantuan. Kasus-kasus tersebut adalah: 1.

Eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan di kawasan perbatasan. Akibatnya, terjadi degradasi fungsi hutan dan lahan.

2. Illegal logging, penyelundupan dan perdagangan manusia dari orang dewasa maupun anak-anak (human/ women trafficking). 3. Kesenjangan ekonomi masyaraat perbatasan. Pendapatan perkapita masyarakat perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat hanya berkisar USD 1.000 pertahun, sedangkan pada masyarakat perbatasan di Malaysia berkisar hingga USD 11.000 pertahun. 4. Keterbatasan infrastruktur berupa prasarana transportasi, listrik, air bersih, telekomunikasi, pendidikan, dan kesehatan. Akibatnya, kawasan perbatasan sering diklasifikasikan sebagai wilayah tertinggal. Meski banyaknya permasalahan dalam membangun kawasan perbatasan, tidak berarti kondisi ini merupakan jalan buntu. Sebab di balik tantangan-tantangan yang harus

9

dilewati, kawasan perbatasan juga menyimpan sejumlah potensi kekayaan alam sebagai berikut:

1.

Potensi Pengembangan Kawasan Perbatasan Darat a. Kawasan hutan, memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi hutan produksi dengan produkproduk kayu/perkayuan atau produk-produk kehutanan (madu, getah damar, rotan, tanaman berkhasiat, dan lain-lain). b. Kandungan mineral, memiliki potensi pertambangan yang besar seperti batu bara, bijih besi, mangaan, dan sebagainya. c. Pelayanan jasa, berupa Integrated Growth Centres seperti seaport, airport and inland port, industrial estate, housing complex, urban services, dan lainlain. d. Perkebunan: menghasilkan karet, kelapa sawit, pohon kayu, dan lain-lain. e. Peternakan: berpotensi untuk peternakan unggas dan ruminansia (ternak besar).

2. Potensi Pengembangan Kawasan Perbatasan Laut a. Pariwisata. b. Budidaya laut. c. Riset, pengembangan dan penerapan teknologi kelautan. d. Usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari. e. Pertanian organik. f. Peternakan. 3. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan 1) Arah dan Strategi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan

10

Membangun kawasan perbatasan bukan masalah yang mudah, mengingat komplesitas masalah yang dihadapi. Namun, jika berkaca pada tingginya potensi yang dimiliki, pembangunan kawasan perbatasan bukan tidak mungkin dilakukan. Agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan memerlukan arah kebijakan yang jelas dan realistis, serta dapat dioperasionalisasi. Arah kebijakan umum pengelolaan kawasan perbatasan dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.

Perubahan paradigm pembangunan wilayah perbatasan dari Inward Looking ke Outward Looking (sesuai UU No. 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang/RPJP 2005-2024).

2. Perubahan pendekatan dari Security Approach ke Prosperity Approach dengan titik berat pada pembangunan kawasan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan pertahanan serta keamanan. Adapun kebijakan pengelolaan wilayah dan perbatasan dapat dirinci sebagai berikut: 1.

kawasan

Penegasan batas wilayah NKRI, baik batas darat maupun batas laut.

2. Keberpihakan terhadap kawasan perbatasan sebagai wilayah tertinggal dan terisolir dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang. 3. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pintu gerbang internasional bagi kawasan Asia Pasifik. 4. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan. 5.

Pengakuan terhadap hak adat/ulayat masyarakat.

6. Penataan batas negara dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah NKRI. 11

7.

Peningkatan kapasitas HANKAM beserta sarana prasarananya.

8. Peningkatan perlindungan pemanfaatan SDA dan kawasan konservasi. 9. Peningkatan fungsi kelembagaan dan koordinasi antar instansi terkait. 10. Peningkatan kerjasama bilateral, sub-regional, maupun regional. Sementara, strategi kebijakannya terinci di bawah ini: 1.

Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan-kecamatan di wilayah tertinggal dan terisolir.

2. Penyediaan infrastruktur dasar di wilayah terisolir 3. Pemberdayaan miskinan.

masyarakat

untuk

menanggulangi

ke-

4. Meningkatkan kualitas SDM di perbatasan. 5.

Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat di perbatasan.

6. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan di perbatasan. 7.

Pengembangan sektor usaha memberikan multiplier effect.

masyarakat

yang

dapat

Jika dirangkum dalam diagram, berbagai arah dan strategi kebijakan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan NKRI adalah sebagai berikut:

12

Sedangkan arah kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan perbatasan terlihat dalam diagram berikut:

13

B. Dukungan yang Diharapkan dari RRI Dalam pengelolaan wilayah batas negara maupun kawasan perbatasan, salah satu yang tak kalah penting dengan pembangunan fisik atau sosial-ekonomi adalah mengenai ketersediaan informasi. Informasi menjadi prasyarat sekaligus kekuatan besar jika ingin membangun kawasan perbatasan secara optimal. Berkaitan dengan hal di atas, dukungan pegiat penyiaran informasi -dalam hal ini LPP RRI- amatlah penting. Bentuk-bentuk 14

dukungan yang dapat diberikan RRI dalam proses pembangunan kawasan perbatasan negara adalah sebagai berikut: 1.

Pemanfaatan sarana dan prasarana berupa repeater/penguat sinyal siaran RRI di daerah perbatasan; 2. Peliputan dan penyiaran program kegiatan dengan isi materi berupa tayangan pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan.

PROGRAM ACARA KHUSUS MATERI PERBATASAN Program acara khusus materi perbatasan tersebut dapat dijelaskan seperti di bawah ini: 1.

Interactive dialog, yaitu dialog interaktif dengan narasumber terpilih dalam kemasan acara untuk menjangkau pendengar di kawasan perbatasan. 2. Features, yaitu penyiaran cerita/ulasan khusus tentang potensi ekonomi dan sosial budaya kawasan perbatasan untuk membangkitkan minat pengembangan potensi kawasan perbatasan. 3. Radio Drama, adalah program sandiwara radio yang bertujua untuk menarik perhatian masyarakat. 4. Public Service Advertisement (PSA), adalah jenis iklan non komersil atau iklan layanan masyarakat. Untuk bisa mewujudkan kerja sama antara pemerintah (dalam hal ini BNPP) dan lembaga penyiaran (RRI), diperlukan rencana teknis pelaksanaan, yang akan dijabarkan sebagai berikut: 1.

BNPP bersama RRI harus merundingkan slot waktu siaran sesuai dengan jenis program acara yang akan diluncurkan dan ketersediaan alokasi waktu di dalam rencana program siaran RRI.

15

2. BNPP akan memilih Production House (PH) atau meminta RRI untuk mendesain dan membuat content siaran yang sesuai dengan strategi publikasi media massa BNPP. 3. PH merundingkan produksi siaran dengan RRI. 4. PH, RRI, dan BNPP memproduksi siaran acara sesuai rencana siaran yang disepakati bersama. Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan adalah kerja besar yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh BNPP. Diperlukan dukungan dan kerja sama dari seluruh pemangku peran (stakeholders) terkait untuk secara bersama-sama memberi perhatian terhadap upaya pembangunan perbatasan negara. Maka, kerja sama dengan RRI merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan yang diharapkan efektif serta berdaya-ungkit tinggi (high leverage).

16

Visi, Misi dan Pengembangan Studio Produksi

2

A. Pengembangan Studio Produksi Salah satu upaya penting membangun kawasan perbatasan adalah dengan mengembangkan studio produksi. Studio produksi ini berfungsi sebagai penyedia informasi utama, juga berperan untuk memperluas pengetahuan masyarakat kawasan perbatasan, serta memperkuat kedaulatan negara RI. SP merupakan pengembangan pelayanan dari RRI untuk kawasan-kawasan khusus yang tidak terjangkau dan sebagai perwujudan visi dan misi RRI, amanat UU 32/2002 dan PP 12/2005 tentang LPP RRI. Istilah studio Produksi dipilih agar dapat membedakannya dengan studio siaran tipe A, B dan C. Studio Produksi didirikan sebagai model baru stasiun RRI, yang berbasis kepada produktifitas, efektifitas dan efisiensi semua sisi manajemen lokal broadcasting. Prioritas pengembangan studio produksi tahun 2011-2012 adalah kawasan perbatasan.

1. Alasan Pengembangan Studio Produksi Mengapa keberadaan studio produksi sedemikian penting? Pertama, studio produksi dapat mengimbangi penetrasi siaran asing dari negara tetangga. Studio produksi juga mampu mengurangi ketimpangan sosial ekonomi maupun arus informasi di wilayah perbatasan. Selain itu, studio produksi juga bisa menjadi solusi atas keterbatasan akses informasi tentang Indonesia. Dengan studio produksi, rasa memiliki (sense of belonging) dan rasa bela negara pada diri warga perbatasan dapat ditingkatkan. Keberadaan studio produksi pun dapat mengatasi ketidakberdayaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

17

Daftar Studio Produksi Hingga 2011 No 1.

Stasiun Sabang

2.

Takengon

3.

Batam

4.

Entikong

5.

Malinau

6.

Nunukan

7.

Ampana

8.

Boven digul

9.

Oksibil

10.

Skow

11.

Atambua

12.

Kaimana

Alamat JL. Yos Sudarso No. 65 Kota Sabang, NAD telp : 06557440094 JL. Lembaga Kemili, telp : 0643 23456 Fax. 0643 23470 Jl. Park Way Batam Center Poltek Negeri Batam, telp. 0778 461599, Fax. 0778 461877 Jl. Lintas Negara Indonesia – Malaysia Kab. Sanggau, Kalimantan Barat JL. Pelajar Perumda II Malinau, Kalimantan Timur, telp 0553 2023450 JL. TVRI No. 77 Kab. Nunukan, Kalimantan Selatan, telp. 05563500, Fax. 055623505

Frequensi FM 94,0 MHZ

JL. Tanjungulu Tojo Una Una Sulteng, telp. 0451 455442JL. Trans Papua No. 17 Tanah Merah, Papua

FM 93 MHZ

JL. Perbukitan Okpol Kab. Pegunungan Bintang Aplin Apom, Papua JL. RRI Stasiun Perbatasan Kab. Kerom, Papua JL. Komplek Kantor Bupati Kab. Belu, NTT

FM 90,0 MHZ FM 91,0 MHZ

JL. Air Merah Kaimana, Sulawesi Tengah

FM 96,3 MHZ

18

FM 93,0 MHZ FM 105,1 MHZ

FM 100,2 MHZ

FM 97,1 MHZ

FM 96,3 MHZ FM 93,6 MHZ

FM 91,1 MHZ

13.

Sampang

14

Sendawar

Jl. Peliang Km 2 Torjun Sampang, telp. 0323 321565, 321566 Kutai Barat, Kalimantan Timur

FM 93,1 MHZ

Catatan: Studio Produksi RRI Padang Pariaman (bersifat studio darurat)

2. Misi Studio Produksi Adapun misi-misi studio produksi adalah sebagai berikut: Information safety belt. Yaitu sebagai sabuk pengaman informasi dasar kenegaraan dan kepublikan bagi warga perbatasan/blank spot. Media-based cross border diplomacy, studio produksi sebagai media diplomasi sosial yang efektif di perbatasan antarnegara. Soft defend mechanism, yakni sebagai model penyeimbang pertahanan yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat di bidang informasi. Media literacy for community. Studio produksi memberikan pengetahuan terkait pemahaman keberadaan media bagi masyarakat perbatasan. Early warning system, yaitu menjadi media pemberi peringatan dini kepada warga perbatasan terkait bencana alam, dan lain-lain. 3. Sasaran Pengembangan Studio Produksi Studio produksi menjadi pengejawantahan peran RRI dalam mewujudkan persebaran informasi yang merata di Indonesia. Melalui studio produksi, RRI turut memperkuat pertahanan negara melalui program siaran yang ada, dan nemberikan ruang publik/public sphere bagi warga di perbatasan. Ruang publik ini menjadi tempat bagi warga untuk bertukar informasi, memperoleh informasi maupun menyampaikan aspirasi 19

mengenai Indonesia. Akhirnya, ruang publik mengatasi kesenjangan informasi sekaligus mendorong masyarakat mencintai/membela Indonesia, mencerdaskan dan membentuk jati diri sebagai warga negara, serta lebih memberdayakan masyarakat. Apa sasaran pengembangan studio produksi di kawasan perbatasan? Selain menjadi sabuk pengaman informasi, sasaran studio produksi adalah diplomasi negara (state diplomacy). Studio produksi diharapkan bisa terlibat dalam aktivitas diplomasi dengan menjadi pusat informasi (the center of information), pusat kegiatan public (the center of public activity), serta pusat pengembangan mental/karakter, seni, budaya, olah raga, sosial, dan lain-lain (the center of character building).

4. Permasalahan dan Solusi Pengembangan Meski demikian, pengembangan studio produksi di wilayah batas negara RI masih harus menghadapi berbagai permasalahan umum, di antaranya: a. b. c. d. e.

Kelembagaan Sarana dan prasarana Program Sumberdaya manusia Keuangan

Hingga 2011, sudah ada beberapa solusi untuk menjamin keberlangsungan studio produksi RRI, antara lain: Pengembangan program siaran dan layanan pada masyarakat yang dikendalikan stasiun RRI terdekat. Dikembangkan statusnya menjadi stasiun penyiaran tipe C atau menjadi satuan kerja sendiri. Menjalin kemitraan/sinergi dengan Pemda dan lembaga terkait untuk mengatasi kendala operasional sarana, prasarana, dan keuangan. 20

Membangun jaringan dengan masyarakat dan lembaga terkait untuk mewujudkan program yang menjamin terlayaninya seluruh masyarakat secara proporsional di wilayah perbatasan. Optimalisasi SDM RRI dan rekruitmen staf dari masyarakat setempat.

B. Tantangan Pengembangan Usaha di Studio Produksi Ada banyak permasalahan yang harus dihadapi ketika mengembangkan studio produksi di kawasan perbatasan negara Indonesia. Meski demikian, peluang keberhasilannya juga tak sedikit. Berikut akan dijabarkan lebih lanjut mengenai apa yang bisa dilakuan untuk memanfaatkan peluang dan menyiasati tantangan yang ada dalam mengembangkan studio produksi.

1.

Mengoptimalkan peran dan fungsi layanan publik Ini berarti studio produksi memberikan layanan yang bermanfaat bagi segenap lapisan publik. Ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, melalui kegiatan on-air, off-air, maupun kombinasi dari keduanya.

2. Mengoptimalkan peran dan fungsi pengembangan usaha Fungsi pengembangan usaha ditujukan untuk memperoleh hasil usaha baik melalui jasa siaran (misal: iklan) maupun jasa non siaran (misal: optimalisasi aset) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui jalur siaran, hasil bisa didapat dari iklan komersial ataupun iklan layanan masyarakat, dalam bentuk: Iklan lepas (loose spot) Jingle Adlibs Advertorial 21

Kuis Sandiwara Radio Dialog Interaktif Siaran Langsung (Report on Spot/ROS) Agar slot untuk iklan dalam berbagai bentuk ini bisa dimanfaatkan secara optimal, studio produksi juga wajib menggali potensi iklan lokal. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan mengiklankan rumah sakit, bengkel, lembaga pemerintah, sekolah/universitas, restoran, hotel, objek pariwisata, perindustrian, dan sebagainya. Secara lebih jelas, status pendapatan JASINONSI adalah sebagai berikut: Pengelolaan pendapatan jasa siaran Penyetoran pendapatan non siaran Pembagian pendapatan, skema komisi (biaya/fee, kolportir, operasional) 3. Mengoptimalkan peran dan fungsi pencitraan Dilakukan dengan standarisasi identitas lembaga RRI, berwujud pelaksanaan identitas lembaga pada setiap perangkat kantor, mulai dari stationary, alat kerja siaran, studio maupun siaran luar, alat/materi promosi dan iklan, hingga pakaian kerja maupun atribut lain.

22

Kebijakan Operasional Studio Produksi

3

A. Latar Belakang Pengembangan studio produksi RRI terutama di wilayah perbatasan memiliki nilai penting dalam membantu upaya pemerintah untuk memperkuat kedaulatan negara. Beberapa hal yang melatarbelakangi hal ini adalah: 1.

Banyaknya kawasan perbatasan RI-negara tetangga yang mengalami blank spot layanan informasi. Sehingga, siaran yang bermaksud menumbuhkan jiwa nasionalisme, perekat sosial antar warga negara dan antara warga dengan aparat pemerintah tidak bisa tersampaikan.

2. Pendekatan keamanan wilayah perbatasan yang perlu keseimbangan antara hard-defend melalui kekuatan militer dengan soft defend, melalui pengembangan kebudayaan, pemberdayaan sosial, dan ekonomi melalui radio. 3. Amanah dan eksistensi RRI selaku media penyiaran publik yang menjalankan fungsi pelayanan informasi untuk menjaga NKRI sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 dan PP 12/2005. B. Target Pendirian Target kualitatif pengembangan studio produksi di setiap wilayah perbatasan NKRI adalah menjadi ruang publik (mengetahui informasi dan menyampaikan aspirasi) dan mengatasi kesenjangan informasi di kawasan perbatasan dengan mendorong sikap mencintai dan membela NKRI. Tujuan akhirnya, studio produksi RRI menjadi pusat kegiatan publik (center of public activity), pusat pengembangan mental, seni, budaya, olah raga, bagi berbagai pihak, termasuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

23

Hingga April 2011, jumlah studio produksi siaran perbatasan RRI mencapai 15 buah, bersiaran aktif minimal 12 jam perhari, atau rata-rata 16 jam perhari. Alokasi konten studio produksi tersebut adalah 40-60 % konten kehidupan lokal, 20-30 % regional (relay terpadu Programa 1 Stasiun RRI terdekat), dan 20-30 % konten nasional (relay terpadu siaran RRI Pusat). Program dirancang terdiri dari informasi/berita sebanyak 30 %, siaran pendidikan dan budaya sebanyak 30 %, hiburan 30 %, dan layanan usaha/layanan publik sebanyak 10 %. C. Formula Kerjasama Antarlembaga

Pada prinsipnya setiap studio produksi dapat melakukan kerjasama dengan mitra kerja setempat, sepanjang memenuhi ketentuan kerjasama RRI dan meliputi aspek-aspek berikut: 1. Kerjasama pembiayaan operasi siaran (biaya bulanan dan atau per-program). 2. Kerjasama pengembangan infrastruktur gedung dan pemancar: peningkatan sarana dan prasarana siaran, umumnya dengan PEMDA. 3. Kerjasama pengembangan program siaran on-air dan off-air berbasis kebutuhan warga di perbatasan, antara lain dengan BNPP. 4. Kerjasama peningkatan kapasitas ketrammpilan produksi siaran melalui pelatihan SDM dan sebagainya, melibatkan LSM, Perguruan Tinggi setempat.

24

D. Strategic Plan Studio Produksi RRI Rencana strategis pengembangan studio produksi RRI dapat dilihat pada bagan berikut:

25

E. Road Map Pengembangan 2011-2015 Adapun road-map studio produksi sebagaimana telah disampaikan secara resmi ke BNPP adalah:

Program Pendirian Studio Produksi Baru

2011 10 Stasiun baru 18 Pemancar

2012 5 Stasiun baru

2013 5 Stasiun baru

2014 6 Stasiun baru

2015 8 Stasiun baru

10 Pemancar

12 Pemancar

18 Pemancar

8 Pemancar

Pengembangan Program Siaran Baru Berbasis Kebutuhan Warga Perbatasan

8 Program Baru

10 Program Baru

12 Program Baru

8 Program Baru

18 Program Baru

Peningkatan Kapasitas Ketrampilan Produksi SDM

3 Pelatihan Produksi

6 Pelatihan Produksi

6 Pelatihan Produksi

8 Pelatihan Produksi

8 Pelatihan Produksi

Penambahan Infrastruktur Pemancar dan Studio

F. Mekanisme/Standar Pendirian Pendirian studio produksi harus mengikuti standar tertentu, agar manajemen penyiaran di setiap studio produksi bisa terjaga. Ada beberapa mekanisme pendirian yang menjadi standar bagi bermulanya sebuah studio produksi. 1.

Pendirian dan pengembangan studio produksi RRI di perbatasan/blank spot mengacu kepada prinsip pelayanan kepada WNI dan adanya akses siaran radio yang minim, 26

serta prinsip stasiun tumbuh, berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. 2. Pengelolaan studio siaran harus dilakukan oleh seorang koordinator setingkat eselon IV, dengan total staf 7-10 orang karyawan (maksimal). 3. Anggaran operasional bersumber dari kemitraan strategis dengan PEMDA setempat, badan negara terkait perbatasan dan anggaran internal RRI yang bersumber dari APBN. 4. Kemitraan strategis telah dibangun dengan TNI Angkatan Laut, BNPP, dan lain-lain. G. Standar SDM Studio Produksi Sumber daya manusia yang menjalankan stasiun produksi pun harus memenuhi jumlah standar, agar stasiun produksi bisa berjalan dengan baik. 1.

Standar SDM Ideal Stasiun Produksi Koordinator Reporter/PA Penyiar Teknisi Administrasi Total

= 1 orang = 3 orang = 2 orang = 2 orang = 2 orang = 10 orang

2. Standar SDM Maksimal Studio Produksi Koordinator Penjab program Penjab produksi Penjab SDT Penjab TU Reporter Penyiar Teknisi

=1 =1 =1 =1 =1 =2 =2 =2 27

orang orang orang orang orang orang orang orang

Administrasi dan Keu Satpam Total

= 2 orang = 2 orang = 15 orang

3. Standar SDM Minimal Studio Produksi Koordinator Reporter Penyiar Teknisi Administrasi Total

= 1 orang = 2 orang = 2 orang = 2 orang = 1 orang = 8 orang

*Catatan: 15 orang di luar komponen pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pengisi paket acara lokal. Pembagian waktu kerja 2 shift. H. Sarana dan Prasarana Studio Produksi Infrastruktur yang diperlukan untuk mendirikan sebuah stasiun produksi yang ideal adalah sebagai berikut: Kendaraan roda dua minimal 2 unit Kendaraan roda empat minimal 1 unit Peralatan studio (standar teknik) R. Kontinuitas = 2 x 2 m R. Multipurpose = 4 x 4 m AC = 3 unit (2 untuk MCR, 1 untuk studio) Genset = 1 unit (20 KVA) R. Pemancar dan MCR = 3 x 4 m Komputer/laptop = 4 unit (1 untuk Adm, 3 untuk Operasional) Ketinggian tower dan kekuatan pemancar disesuaikan kondisi. 28

Geografis dan sasaran jangkauan siaran. Ruang kerja= 6 x 6 m

I.

Anggaran Studio Produksi

Pendirian sebuah stasiun produksi memerlukan anggaran yang akan digunakan untuk: 1.

Anggaran operasional siaran, dihitung perbulan. Selain siaran reguler, terdapat beberapa program penunjang seperti gelar budaya, siaran berjaringan dan sebagainya.

2. Anggaran pemeliharaan infrastruktur 3. Anggaran pengembangan infrastruktur baru. 4. Anggaran terkait gaji/honor bulanan. *Catatan: Anggaran operasional setiap bulan untuk studio produksi dikelola oleh Satuan Kerja RRI terdekat dengan supervise dari kantor pusat LPP RRI. Besar kecilnya anggaran di studio produksi pada masing-masing daerah didasarkan pada situasi dan kondisi daerah tersebut. Rata-rata kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan infrastruktur sekitar Rp. 25 juta tiap bulan.

J. Kebijakan Pengembangan 2011

Sektor SDM

Kebijakan Satu orang struktural selaku koordinator, 9-10 orang fungsional reporter-penyiar, admin, keamanan, teknik, dll. (sesuai kebutuhan). 29

Implementasi Rekrutmen untuk struktural dilakukan pusat, berasal dari pejabat struktural di RRI se-Indonesia. Fungsional diseleksi

Satker terdekat/ Koordinator dari potensi SDM setempat. Anggaran

Dibakukan sekitar Rp. 400 juta pertahun untuk setiap SPP, dimasukkan dalam DIPA Satker RRI terdekat.

Status

Sampai akhir tahun 2011 berdasarkan pertimbangan strategis, tetap sebagai STASIUN/STUDIO PRODUKSI.

Infrastruktur Gedung dan Tanah

Mayoritas masih sewa, menempati/meminjam atau dipinjami gedung bersama instansi lain.

Program dan Produksi

Dilakukan evaluasi nasional dan standarisasi program produksi kemudian pilot project. Diterbitkan panduan nasional siaran SP. Kerjasama produksi paket siaran dengan BNPP.

30

Pengelolaan berbasis standar biaya operasional yang ditentukan oleh kantor Pusat. Satker dilarang menggunakan untuk di luar kebutuhan SPP. Laporan akan diaudit. Untuk menjadi stasiun tipe C memerlukan infrastruktur, standar minimal jumlah SDM, dan sebagainya. Berdasar catatan, Studio Nunukan dan Batam prospektif untuk dipromosikan sebagai stasiun tipe C. Pada umumnya diupayakan kerja sama dengan Pemda agar memperoleh bantuan tanah dan gedung (seperti Studio Nunukan, Malinau, Batam, Boven Digul). Pertemuan nasional dilakukan Januari 2011, audit program yang berjalan dan selanjutnya dilakukan pembuatan buku profil SP. Kerja sama dengan BNPP dikoordinasikan Pusat, produksi siaran dikelola SP setempat.

Jumlah

Ditargetkan dari 13 naik menjadi 20-25 sampai akhir tahun 2011 terutama di kawasan perbatasan.

Akan dilakukan studi kelayakan oleh Direktorat PP pada triwulan kedua tahun 2011.

Model Struktur Organisasi Studio Produksi Konsep Minimal Pengelola RRI: Struktural: 1 orang (Kepala) Fungsional: Sesuai kebutuhan/wakil komunitas (Bidang pemberitaan dan siaran, diganti bidang Produksi dan Siaran)

31

Kebijakan Program Studio Produksi RRI

4

A. Manajemen Siaran Ketimpangan multiaspek masyarakat di kawasan perbatasan sangat menyolok, menyebabkan tingginya tingkat kriminalitas, ketimpangan arus batasan informasi, keterbatasan akses informasi tentang NKRI, kurangnya rasa memiliki atau tidak ada pembelaan terhadap negara, dan memunculkan ketidakberdayaan masyarakat. Oleh karena itu RRI memutuskan untuk mengambil prakarsa mendirikan stasiun produksi RRI di kawasan perbatasan. Hal ini mengacu pada pasal 5, PP Nomor 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik (LPP RRI). Dalam manajemen penyiaran, RRI menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau ke seluruh wilayah NKRI. RRI sebagai radio publik berfungsi memberi informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa yang berorientasi pada seluruh kepentingan masyarakat (Pasal 3 ayat 1 PP 11 Tahun 2005). Sejarah pendirian studio produksi RRI adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Studio Produksi RRI Entikong, Kalbar (15 Juli 2009), sekaligus studio produksi perdana LPP RRI. Studio Produksi RRI Boven Digul, Provinsi Papua (diresmikan 11 September 2009). Studio Produksi RRI Batam, Provinsi Kepulauan Riau (27 Desember 2009). Studio Produksi RRI Sampang, Madura, Jawa Timur (diresmikan 28 Februari 2010). Studio Produksi RRI Takengon, Aceh Tengah, Provinsi NAD (diresmikan 11 Mei 2010). Studio Produksi RRI Malinau, Kaltim (21 Juli 2010). Studio Produksi RRI Sabang, NAD (31 Juli 2010). 32

8. Studio Produksi RRI Padang Pariaman, Sumbar (diresmikan 15 Agustus 2010). 9. Studio Produksi RRI Kaimana, Papua Barat (dioperasikan mulai tanggal 29 Agustus 2010). 10. Studio Produksi RRI Oksibil, Pegunungan Bintang, Papua (diresmikan 1 September 2010). 11. Studio Produksi RRI SKOW, Papua (2 September 2010). 12. Studio Produksi RRI Atambua, Provinsi NTT (diresmikan tanggal 16 September 2010). 13. Studio Produksi RRI Ampana, Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah (01 Oktober 2010). 14. Studio Produksi RRI Nunukan, Kalimantan Timur (diresmikan jelang pergantian Direksi 11 Oktober 2010). 15. Studio Produksi RRI Sendawar Kutai Barat, Maret 2011. Positioning Programa Studio Produksi

Sasaran

:

Masyarakat umum di perbatasan dan TKI

Pendidikan

:

SD ke atas

Jenis Kelamin

:

- Perempuan - Laki –laki

Status Sosial

:

Umum

SES

:

A, B, C, D

Sasaran Wilayah

:

Perbatasan, NKRI , dan daerah terpencil/Strategis

Format Stasiun

:

Informasi, pendidikan, dan hiburan

Sebutan Stasiun/Station Call

:

Inilah Radio Republik Indonesia Studio Produksi 33

National Positioning

:

RRI Radio Publik Milik bangsa

Program Positioning/ Program Tag Line

:

Mencerdaskan dan mencerahkan

Semboyan

:

Sekali di Udara Tetap di Udara

Sapaan

:

Pendengar

Pronomina Persona

:

Anda

Pola Programa

:

Format Clock/Capsule System

Klasifikasi Siaran

:

-

Berita/Informasi 30% Pendidikan 30% Hiburan 30% Iklan & Penunjang 10%

Musik

:

-

Lagu Dangdut, Pop, Jazz Jenis Klasik Lagu daerah Lagu perjuangan

Waktu Siaran

:

Minimal 12 jam dalam sehari

B. Problematika Program Siaran Dalam hal program siaran, studio produksi di wilayahwilayah perbatasan Indonesia menghadapi masalah umum, yaitu: Usia studio produksi belum satu tahun, kecuali Entikong, Boven Digul, dan Batam. Bahkan ada yang baru berumur 3 bulan, seperti Ampana, Nunukan. Pendekatan program belum tajam antara siaran untuk studio produksi perbatasan dengan non-perbatasan. Pola siaran masih “gado-gado”, bersifat blocking relay dan dirancang berdasarkan kemampuan pengelola. Masih berorientasi pada “existing” (yang penting ada), belum pada kualitas. Siaran informasi “Suara Perbatasan” belum maksimal. 34

Riset evaluasi penyeluruh belum dilakukan, terutama yang melibatkan masyarakat setempat. Perbandingan Alokasi Siaran Studio Produksi

Total Jam Siar Perhari

Siaran Produksi Lokal

Relay RRI Terdekat

Relay RRI Pusat

Entikong

19

7

6

6 Pro3

Batam

24

10

2

12 Pro3

Atambua

14 (06.00-20.00)

5

1,5

7,5 Pro3

Boven Digul

18 (06.00-24.00)

12

Tidak melakukan

6 Pro3

Malinau

24

25 %

15 % (RRI Samarinda)

60 % Pro3 (00.0004.00)

Kaimana

18

8

5 RRI Fakfak

5 Pro3

Nunukan

19

40 % (Belum terpenuhi)

30 % (RRI Samarinda)

30 % Pro3

Sampang

24

12

-

-

Studio Produksi

35

Urutan Program Terbanyak Di-relay dari Pro-3

Programa Pro3

Jenis Acara News

Nama Acara Warta Berita

Pro3

News

Lintas Berita

Pro3

Talkshow

Pro3

Talkshow

Indonesia Menyapa Aspirasi Merah Putih

Durasi @ 10-15 menit beberapa kali sehari @ 10-15 menit beberapa kali sehari 50-60 menit Lebih dari 60 menit

Rapat Evaluasi Studio Produksi Direktorat PP, 22 Desember 2010. Dari kiri ke kanan: Nurhanuddin (Koordinator SP RRI), Suleman Yusuf (Kabid PPP Dit. PP), Martoyo (Kapuspem), Dwi Hernuningsih (Anggota Dewas RRI)

36

Rekomendasi Pengembangan Studio Produksi RRI

5

A. Kondisi Empirik Pertemuan Nasional Pengelola Studio Produksi LPP RRI, 24-26 Januari 2011 merekomendasikan sebagai berikut: Adanya studio produksi di setiap wilayah perbatasan akan memberikan ruang publik dan mengatasi kesenjangan informasi di kawasan perbatasan dengan mendorong sikap masyarakat untuk mencintai dan membela NKRI. Seperti dijabarkan sebelumnya, hingga 2011 jumlah studio produksi RRI yang tersebar di kawasan perbatasan sejak didirikan 15 Juli 2009 mencapai 15 studio produksi. Studio produksi tersebut sebagian besar berbatasan langsung dengan negara tetangga antara lain Malaysia, PNG, dan Timor Leste. Sedangkan perbatasan laut antara lain dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, Singapura, Australia, Vietnam, dan Thailand. Peserta pertemuan nasional, setelah mencermati, mengurai pengalaman langsung di lapangan memetakan keadaan empiris studio-studio produksi LPP RRI sebagai berikut: A. Siaran 1. Secara umum belum mencapai prosentase siaran yang sudah ditentukan (40-60% konten lokal). 2. Keterlibatan publik lokal masih belum maksimal. 3. Kemitraan dengan stakeholder di wilayah perbatasan masih terbatas. 4. Belum adanya juklak dan juknis pedoman siaran di wilayah perbatasan. 5. Belum ada model (style) penyiaran program perbatasan versi Studio RRI yang permanen/berlaku nasional. 37

6. Belum maksimalnya kualitas hasil produksi siaran. B. Pemberitaan 1. Belum ada siaran berita berjaringan antara studio produksi dengan stasiun RRI terdekat. 2. Penyajian program berita belum bervariasi. 3. Narasumber masih mayoritas dari kalangan eksekutif setempat. 4. Belum terselenggaranya siaran langsung nasional, event-event terpenting di daerah perbatasan. C. Sumber Daya Manusia 1. Masih kurangnya tenaga SDM di studio produksi. 2. Belum ada kualifikasi SDM yang memadai. 3. Belum ada pembekalan terhadap program siaran studio produksi. 4. Belum ada jaminan kesejahteraan baik bersifat finansial maupun masa depan kepegawaian. 5. Belum ada jaminan kesehatan dan asuransi jiwa PNS dan Non-PNS. D. Keuangan 1. Standar biaya produksi belum jelas, terutama yang berbasis biaya kemahalan. 2. Perlunya biaya perjalanan liputan di daerah terpencil antar kecamatan. Dalam satu kota/lokasi kegiatan harus menggunakan pesawat atau speed-boat. 3. Pencairan anggaran dari pusat ke studio perbatasan tidak lancar. E. Infrastruktur 1. Peralatan produksi dan siaran belum memadai. 2. Sarana-prasarana penunjang kantor studio belum maksimal: belum memiliki gedung kantor sendiri. 3. Belum ada kendaraan dinas operasional lapangan. 4. Belum memiliki tower pemancar sendiri. 38

5.

Belum ada genset dan UPS.

B. Rekomendasi Pengembangan Menyikapi kondisi lapangan yang penuh keterbatasan, perlu dilakukan sejumlah upaya nyata agar permasalahan bisa teratasi. A. Siaran 1. Siaran bernuansa Hankam (mengakomodir aspek pertahanan dan diplomatik). Bekerjasama dengan TNI/Polri, menggunakan format siaran: Dialog berjaringan Siaran Pedesaan Feature/DBU 2. Khusus RRI Malinau mengakomodir masyarakat rumpun Tidung. 3. Paket acara lagu-lagu serumpun (Malaysia dan Indonesia). 4. Titian Muhibah atau Kabar dari Rantau (sasaran TKI). 5. Siaran Cinta Produk Indonesia, dilakukan dengan format: Dialog berjaringan Feature/DBU B. Berita 1. Pengembangan berita di daerah perbatasan/pertukaran antara RRI Tarakan, Stasiun Produksi Nunukan, dan Stasiun Produksi Malinau. 2. Buletin berita laporan langsung/ROS dari lapangan maupun dari Pos Lintas Batas. 3. Perlu penambahan kontributor di daerah Sebatik dan Krayan sebagai beranda terdepan NKRI. 4. Setiap berita diupayakan masuk ke KBRN/Puspem baik melalui ROS atau ROS via Gmail. 39

5.

Dialog Sambung Rasa, Budaya Nusantara, dan Tabir Berita melibatkan stasiun produksi. 6. Stasiun produksi dilibatkan dalam paket Korwil VI Kalimantan, Lintas Berita, dan Lintas Borneo. C. SDM (Sumber Daya Manusia) 1. SDM sangat terbatas, di antaranya teknisi, reporter, dan penyiar. 2. SDM minimal 8 hingga 11 orang, dengan rincian: 1 koordinator 1 tenaga administrasi 6-9 tenaga pelaksana 3. Kualifikasi pendidikan untuk staf minimal D-3. 4. Memiliki kemampuan spesifik penyiaran. 5. Harus ada kriteria reward dan punishment yang jelas. 6. Pertukaran karyawan antar stasiun (penyegaran). 7. Jangka waktu penugasan minimal 6 bulan. Jika terlalu singkat, program-program perencanaan tidak berjalan. 8. Perlu ada pelatihan kepada SDM yang ditempatkan di studio produksi. D. Keuangan 1. Keseriusan kantor pusat untuk mempercepat proses pencarian anggaran secara tepat waktu. 2. Perlunya anggaran transportasi, berbasis kemahalan. 3. Perlu ada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sendiri. E. Infrastruktur 1. Perlu dibangun pemancar sebesar 5 KW. 2. Pembangunan gedung kantor format radio. 3. Perlu menambah peralatan siaran yang masih terbatas. 4. Perlu kendaraan operasional. 5. Pembangunan tower, lahan, dan gedung pemancar. 6. Pengadaan genset dan furnitur kantor.

40

Pusat Informasi dan Koordinasi Studio Produksi

6

Pusat Informasi dan Koordinasi Studio Produksi (PIK-SP) adalah kegiatan fungsional yang menjalankan mandat koordinasi dan pengelolaan informasi studio produksi secara nasional, dibawah supervisi dari Direktorat Program dan Produksi serta Direktorat Keuangan kantor pusat LPP RRI. Lembaga ini mengembangkan model dan sistem koordinasi lintas Direktorat dan informasi berbasis web dan berbasis komunikasi langsung, untuk pengembangan kapasitas kelembagaan, kerjasama nasional, perencanaan pendirian, evaluasi operasional dan penanganan problematika operasional studio produksi. Pusat Informasi dan Koordinasi dikelola tim yang dibentuk Direktur Utama LPP RRI dan operasionalisasinya menggunakan anggaran DIPA kantor pusat. Para anggota tim berasal dari lintas Direktorat dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama LPP RRI. Kepemimpinan/Ketua dipilih secara bergiliran dari wakil semua Direktorat. Adapun kewenangan institusi ini adalah: 1. Traffic management center untuk pengendalian dan penanganan problematika pengelolaan studio produksi di semua aspek. 2. Information center bagi semua pihak yang memerlukan data studio produksi. 3. Pusat perencanaan dan evaluasi studio produksi RRI secara nasional. 4. Pusat koordinasi kerjasama nasional dan internasional. Adapun program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2011 meliputi: 1. Pemetaan kondisi dan kebutuhan SP 2011-2012 2. Merumuskan dan mengajukan rekomendasi kepada Direksi terkait pendirian SP 3. Menuntaskan berbagai problem aktual dan empirik 41

4. Koordinasi persiapan pendirian-dan pengembangan SP lintas sektoral 5. Pengelolaan sistem informasi dan monitoring perkembangan studio produksi

LINGKARAN AKTIFITAS PIK-SP RRI

Pusat Informasi dan Koordinasi Studio Produksi secara resmi dibentuk awal Mei 2011 ditandai diskusi peluncuran buku POTRET STUDIO PRODUKSI 2011. Alamat PIK adalah: Ruang Bidang Produksi dan Program Pemberitaan LPP RRI di lantai 3 gedung sayap, Kantor Pusat RRI, Jl. Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta Pusat. Koordinator/ketua tahun 2011: Suleman Yusuf.

42

Profil Studio Produksi Hingga Tahun 2011

7

1. RRI Entikong, Kalimantan Barat (Perbatasan Indonesia-Malaysia) A. Sejarah Singkat Awal mula beroperasinya RRI SP Entikong berawal dari pelaksanaan Dialog Berjaringan RRI Jayapura dan Entikong. Dialog ini memfasilitasi Dirut RRI dengan masyarakat perbatasan di Kalbar pada tanggal 25 Juli 2009. Saat itu, ada plesetan yang disampaikan langsung oleh masyarakat perbatasan Entikong kepada Dirut bahwa siaran RRI di Entikong “Sekali Mengudara dan Sesekali Hilang dari Udara”. Menyikapi itu, muncul perintah lansung Dirut untuk mengoperasikan RRI Entikong dengan me-relay siaran Pro 1 Pontianak selama 6 jam. Pada akhirnya, RRI Entikong menjadi Studio Produksi pertama yang melakukan siaran lokal dengan menurunkan tim khusus. Tim ini terdiri atas 6 orang staf RRI Pusat dan 3 orang dari RRI Pontianak. Siaran perdana dimulai pada 8 Agustus 2009, mengudara selama 19 jam dari pukul 05.00-24.00 WIB. Hingga saat ini, sudah terjadi 7 kali transisi koordinator di RRI SP Entikong. RRI Entikong mengudara di FM 100,2 Mhz dengan 11 tenaga kontrak lokal, masing-masing 3 penyiar, 3 reporter, 3 teknisi, 1 staff administrasi dan 1 bagian umum. Sistem kerja yang diberlakukan adalah dinas shift (per 9 jam) dan penugasan khusus dengan mengoptimalkan SDM yang ada. RRI SP Entikong beroperasi mengunakan pemancar berkekuatan 1 KW yang dipinjamkan oleh RRI Pontianak dengan suplai daya listrik dari genset 45 KVA dan PLN sebesar 6600 VA, secara bergantian. 43

B. Pola Siaran Pola siaran yang diberlakukan di RRI SP Entikong adalah Pola 6-6-7, yaitu:   

6 jam relay Pro 3 RRI 6 jam relay Pro 1 RRI Pontianak 7 jam siaran lokal yang terdiri dari: - Informasi dan hiburan - Berita (Warta 12 dan Suara Perbatasan) - Budaya (siaran berbahasa daerah) - Dialog (sebagai ruang komunikasi publik)

C. Produk Siaran Produk utama siaran RRI SP Entikong adalah: 

Beranda Pagi (komentar dan opini), berdurasi 30 menit dengan menyiarkan respon pendengar yaitu dari 5 penelepon dan 14 SMS.



Musik dan hiburan, yang terdiri dari: - Irama Melayu - Kontak Monitor Pop - Musik Dangdut Siang, berdurasi 125 menit dengan melibatkan respon dari 200 penelepon dan 300 SMS. Lingkungan Kita (Green Radio), durasi 30 menit. Panorama Kehidupan, berdurasi 25 menit. Arena Pemuda dan Pelajar, berdurasi 40 menit disiarkan 3 kali seminggu.

Siaran Paket: 

Rumah Kita (Siaran Bahasa Daerah), durasi 95 menit menggunakan bahasa Dayak Iban, Dayak Bidayuh, dan Melayu. Melibatkan pendengar di wilayah perbatasan Indonesia dan Sarawak, Malaysia. Menerima respon rata-rata 40 telepon dan 80-100 SMS. 44

Siaran Budaya Berbalas Pantun (interaktif). Siaran Bela Negara (melibatkan pengasuh dari prajurit TNI di PAMTAS). Produk Pemberitaan:     

Warta 12, durasi 15 menit. Suara Perbatasan lokal, durasi 15 menit. Suara Perbatasan nasional berdurasi 20 menit, disiarkan 3 kali seminggu. Dialog (Ruang Komunikasi), berdurasi 40 menit. ROS Akumulasi Perbulan: 

Berita Warta 12 & Supertas - Laporan: 168 - Berita Insert: 168 - Berita Lempang: 56 Total: 392 ROS: 26 - 30 ( Lokal ) Pengiriman berita ke Pro 3 Jaringan, dua berita setiap hari.

D. Pencapaian Hasil Selama hampir dua tahun mengudara, RRI SP Entikong telah menunjukkan hasil yang signifikan. Dirinci seperi di bawah ini: 1) Jangkauan siaran Perbatasan Sanggau, Sintang, Bengkayang, Landak, dan Wilayah Distrik Serian Malaysia (diketahui melalui pendataan secara manual dari interaksi telepon dan SMS yang masuk dari pendengar). 45

Pelaksanaan paket siaran dan pemberitaan pada konten lokal masimal 80 % (informasi, hiburan, dan paket siaran) dengan kesulitan masing-masing sub bidang tugas. 2) Pencitraan Terbentuknya Forum Pendengar RRI Lintas Perbatasan Entikong pada 4 November 2010. Forum ini terbentuk atas inisiatif kelompok pendengar yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, Kepala Desa, Kepala Dusun, pemuka agama, dan pendengar dari berbagai kalangan (masyakat perbatasan Indonesia dan Sarawak, Malaysia). Pemutaran film mengunakan proyektor ke desa dan dusun wilayah Perbatasan Kalbar. Pelaksanaan siaran sambung rasa (“Kontak Tani”) antara jajaran Muspida Sanggau dan Provinsi Kalimantan Barat dengan petani dan masyarakat di perbatasan (dilakukan via telepon dan dialog langsung di studio, 2 kali seminggu). E. Strategi Pengembangan Siaran Produk-produk dan pelaksanaan siaran di RRI SP Entikong terus dikembangkan, dengan cara antara lain: Melakukan kerja sama dengan Pemda setempat (publikasi dan kontribusi untuk kelancaran siaran). Melakukan kerja sama dengan instansi vertikal yang ada di PPLB. Melakukan kerja sama siaran berjaringan dengan radio pemerintah daerah yang berada di ibukota kabupaten, guna memperluas jangkauan siaran dan komunitas pendengar. 46

Menjalin kerja sama dalam siaran dan pemberitaan lintas negara antara RRI Entikong dengan RTM Kuching, Sarawak (untuk meningkatkan komunikasi masyarakat di dua wilayah perbatasan negara). Sharing informasi bersama pihak Konsulat Jenderal RI di Kuching.

F. Kendala Menjadi studio produksi pertama yang berhasil mengudara tidak membuat RRI SP Entikong lepas dari masalah. Ada beberapa kendala yang masih dihadapi dan perlu dicari solusinya, yaitu: 1.

Keterbatasan kemampuan SDM pada profesi.

2. Hanya ada 10 orang tenaga operasional ( tidak termasuk 2 orang bagian administrasi dan umum) yang harus bekerja setiap hari. 3. Sarana informasi penunjang siaran (jaringan telepon, internet, dan surat kabar) tidak tersedia. 4. Jarak dan kondisi geografis wilayah liputan yang tidak terjangkau sinyal menyulitkan akses reporter, ditambah tidak tersediannya infrastruktur jalan yang memadai. 5.

Pertanggungjawaban pengelolaan biaya operasional sulit dilakukan karena ke-11 kru Entikong berstatus tenaga kontrak.

6. Kendaraan operasional (hanya 2 buah motor dinas) belum mencukupi operasional rutin untuk liputan. 7.

Banyak tugas rangkap meliputi siaran, pemberitaan, teknik, dan administrasi.

47

G. Tindak Lanjut Sejauh ini, kendala-kendala di atas telah ditindaklanjuti dengan melakukan berbagai upaya, di antaranya: 1.

Memaksimalkan SDM yang ada dalam menjaga kelancaran operasional siaran.

2. Belajar secara otodidak (dari berbagai sumber) untuk meningkatkan penguasaan di bidang tugas masing-masing. 3. Melakukan penjadwalan pembagian 3 shift.

jam

kerja

dengan

sistem

4. Saling mendukung dalam mengisi shift antar sub bidang (teknik, siaran, pemberitaan, dan administrasi) yang disesuaikan dengan kemampuan individu. H. Saran Agar kualitas SDM maupun produk siaran di RRI SP Entikong bisa ditingkatkan, ada beberapa saran yang perlu diperhatikan, yakni: 1.

Penambahan tenaga operasional khusus Entikong meliputi tenaga penyiar, reporter dan teknik (minimal masingmasing satu orang) untuk mengurangi kerja ekstra dari tenaga operasional yang ada.

2. Penambahan multimedia.

segera

sarana

telekomunikasi

dan

3. Perlu dilakukan diklat profesi bagi tenaga operasional khusus untuk RRI Perbatasan. 4. Perlu penambahan insentif khusus untuk tenaga operasional yang bertugas di RRI Perbatasan, mempertimbangkan tingginya biaya transportasi di daerah perbatasan. 5.

Perlu kejelasan status studio RRI Perbatasan dalam struktur manajemen RRI. 48

2. RRI Boven Digul, Papua (Perbatasan Indonesia- Papua Nugini) Diresmikan Siaran Bahasa Frekuensi Kekuatan Pemancar Jangkauan Siaran

: 11 September 2009 : 19 jam : Indonesia : FM 105.1 Mhz : 1 KW : Wilayah Boven Digul dan sebagian wilayah Papua Nugini : 9 orang

Jumlah karyawan

3. RRI Batam, Kepulauan Riau (Perbatasan IndonesiaSingapura-Malaysia) Diresmikan Siaran Bahasa Cina Frekuensi Kekuatan Pemancar Jangkauan Siaran

: 27 Desember 2009 : 24 jam : Indonesia, Inggris, dan

: FM 105.1 Mhz : 5 KW : Wilayah Batam, Singapura, Johor-Malaysia, dan sebagian pulau di Kepulauan Riau Jumlah karyawan : 9 orang Website/Audio Streaming: www.rribatam.blogspot.com

4. RRI Sampang, Madura, Jawa Timur RRI SP Sampang diresmikan tanggal 27 Februari 2010 oleh Pemkab Sampang, dengan gedung yang saat ini telah selesai direnovasi. Sebelumnya, SP Sampang menempati ruang sementara 49

yang masih digunakan hingga sekarang. Peralatan teknik yang digunakan adalah peralatan lama RRI Sumenep seperti tower maupun peralatan lainnya, yang didaur ulang oleh Kepala RRI Sumenep. RRI SP Sampang mengudara di frekuensi 93.1 FM menggunakan bahasa Indonesia. Jangkauan siar studio produksi ini adalah wilayah Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan, menggunakan pemancar berkekuatan 5 Kw. A. Tujuan RRI SP Sampang dikembangkan dengan tujuan: Mengatasi area blank spot di Madura (sebanyak 4 kabupaten), karena sinyal RRI Sumenep hanya sampai Kab. Pamekasan. Edukasi bagi masyarakat Sampang dan Bangkalan karena daerah ini merupakan area kerasnya orang Madura. B. Struktur Organisasi dan Kepegawaian Struktur organisasi RRI SP Sampang dapat dilihat pada bagan berikut.

Koordinator

Unit Siaran & Pemberitaan

Unit Teknik

Unit LU

50

Unit Admin & Keu.

Seluruh karyawan RRI SP Sampang diambil dari SDM RRI Sumenep yang memiliki kemampuan di bidangnya. Status karyawan adalah tenaga kontrak berjumlah 10 orang termasuk bagian Keamanan dan Kepala Unit merangkap penyiar, juga karyawan administrasi dan keuangan, reporter, dan gatekeeper. Sebanyak 2 reporter ditempatkan di Sampang dan Bangkalan, sisanya bertugas di Pamekasan. Karyawan SP Sampang telah diberikan pembelajaran tentang ilmu broadcasting dan Lembaga Penyiaran Publik. Total gaji karyawan seluruhnya senilai Rp13 juta, jumlah itu juga digunakan untuk operasional sehari-hari. RRI SP beroperasi selama 24 jam non stop setiap hari dengan program siaran lokal 12 jam ditambah program general segmen termasuk relay berita dari RRI Surabaya dan Sumenep. C. Program Unggulan RRI SP Sampang memiliki sejumlah program andalan, yaitu: 1.

Madura Today (berisi info aktual) dan Jejaring Madura (diisi dengan topik terhangat), masing-masing berdurasi 1 jam dalam format berita, berjaringan dengan RRI Sumenep menggunakan program Skype. Dalam program ini ada kesempatan untuk Bupati menyapa setiap bulan.

2. Kabar dari Madura, merupakan acara pelestarian budaya karena berisi lagu-lagu dan kidung Madura, sekaligus arena interaksi sebagai perwujudan right to express. 3. Blue Revolution (sedang dirintis), dilatarbelakangi oleh kondisi Madura khususnya Sampang yang merupakan daerah maritim dan erat dengan kehidupan laut. Rencananya, durasi untuk acara ini adalah 1 jam setiap hari, diawali dengan pesta di tepi pantai dan kegiatan petik laut.

51

Program Acara RRI SP Sampang 1 Januari 2011 1.

Berita Pagi (relay RRI Sumenep), mengudara pukul 06.00-06.30 WIB setiap hari.

2. Kabar Hari Ini, mengudara pukul 06.30-09.00 WIB (Senin-Jumat) dan pukul 06.30-10.00 WIB (SabtuMinggu). Bentuk Acara : Obrolan santai seputar informasi terkini diramu dengan sajian musik easy listening Indonesia. Pembawa acara : Duet penyiar pria dan wanita. Konsep Acara : Memaparkan informasi terkini dari berbagai sumber seputar politik, hukum, sosial, ekonomi dan moneter. Dituturkan secara santai dalam semi dialog sebagai penyegar informasi bagi masyarakat Sampang dan Bangkalan. 3. Bar Kabar dari Madura/Kabar Dari Madura, mengudara pukul 10.00-13.00 WIB setiap hari kecuali Jumat. Bentuk Acara : Talk show, sajian budaya, bahasa Madura kidung Madura, phone in program. Pembawa Acara : Penyiar pria & wanita spesial Madura. Konsep Acara : disajikan dalam bahasa Madura, melibatkan pendengar Sampang dan Bangkalan. Berisi informasi seputar kehidupan masyarakat, paket salam dan rekues tembang Madura. Disampaikan dengan bahasa kocak, lucu terkendali dan santai.

52

4. Madura Today (plus Bupati menyapa setiap minggu ketiga), disiarkan pukul 09.00-10.00 setiap Senin-Jumat. Bentuk Acara : Networking program. Pembawa Acara : dari RRI Sumenep dan Sampang. Konsep Acara : penyajian informasi Madura sepenuhnya. 5.

Musik Islami dan Jejaring Madura, mengudara setiap hari Jumat pukul 11.00-12.00 WIB. Bentuk Acara : Sajian musik Islami, jingle (station ID), dan adzan Pembawa Acara : Konsep Acara : menyajikan irama musik Islami sebagai pengantar shalat Jumat.

6. Nyantai Sejenak, mengudara setiap Jumat pukul 12.0013.00 WIB Bentuk Acara : Talk show berisi informasi ringan Pembawa Acara : Penyiar tunggal Konsep Acara : Menyajikan informasi ringan yang dipadu dengan lagu Indonesia berirama slow sebagai pengantar makan siang dan persiapan menuju rutinitas kerja. Disampaikan dengan santai dan komunikatif. 7.

Hidup Sehat, disiarkan setiap Jumat pukul 13.30-15.00 WIB Bentuk Acara : Talk show, variety show (dengan musik Indonesia berirama slow/nostalgia ), phone in program. 53

Pembawa Acara : Penyiar tunggal. Konsep Acara : Informasi seputar kesehatan dan dialog kesehatan bersama dokter dari berbagai spesialisasi. 8. Lagia (Lagu Nostalgia) disiarkan Senin-Sabtu pukul 13.20-15.00 WIB (kecuali Jumat) Bentuk Acara : Talk show, variety show, sajian lagu-lagu nostagia, phone in program. Pembawa Acara : Penyiar wanita. Konsep Acara : Sebagai sarana bersantai dan beristirahat siang dengan sajian lagu-lagu nostalgia serta sekilas informasi seputar lagu terprogram dan rekues pendengar. 9. Info Prima (relay RRI Surabaya), disiarkan pukul 16.0016.25 WIB setiap hari. 10. Om Sam (Orang Mudanya Sampang), mengudara setiap Senin-Sabtu pukul 15.00-17.00 WIB. Bentuk Acara : Talk show, variety show, sajian lagu terkini, phone in program. Pembawa Acara : Penyiar wanita Konsep Acara : Merangkul keinginan kawula muda yang energik dalam sajian kata santun dan bijak berwawasan intelektual. Disajikan dengan selingan informasi perkembangan teknologi dan sains plus kuis. 11. Islami Sore, disiarkan setiap hari Senin-Minggu pukul 17.00-18.00 WIB (17.58 Station ID to Pro 3) 54

Bentuk Acara : Sajian musik Islami, adzan Maghrib, dan sentuhan iman. Pembawa Acara : Konsep Acara : khasanah Madura yang Islami, spot sentuhan iman serta barometer waktu adzan Maghrib untuk masyarakat Sampang dan sekitarnya. 12. Relay Pro 3 setiap hari pukul 18.00-05.58 WIB. 5.

RRI Takengon, NAD Diresmikan : 11 Mei 2010 Siaran : 15 Jam (07.00-22.00 WIB) Bahasa : Indonesia dan Gayo Frekuensi : FM 93.0 Mhz Kekuatan Pemancar : 100 Watt Jangkauan Siaran : Wilayah Aceh Tengah dan Bener Merah Jumlah karyawan : 8 orang

6. RRI Malinau, Kalimantan Indonesia-Malaysia)

Timur

(Perbatasan

RRI SP Malinau diresmikan tanggal 21 Juli 201o. Studio produksi ini beroperasi selama 24 jam menggunakan bahasa Indonesia, Lundaye, dan Tidung. Mengudara di frekuensi 95.5 MHz, RRI SP Malinau menggunakan pemancar berkekuaran 1 Kw dan berhasil menjangkau wilayah Malinau, Kab. Tanah Tidung, pinggiran kota Tarakan dan Nunukan, plus sebagian perbatasan Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Wilayah siar ini dibuktikan dari SMS yang masuk saat program siaran. 55

A. Kegiatan Siaran Lokal (Local Content) Studio Produksi Malinau

B. Acara Mingguan Studio Produksi Malinau Hari Senin

Selasa

Jam

Acara

11.15 – 12.00 16.00 – 17.00 17.15 – 18.00 11.15 – 12.00 16.00 – 17.00 17.15 – 18.00

Dialog Perbatasan Sapa Kenyah Dunia Tani & nelayan Dialog Perbatasan Sapa Lundaye Dunia Tani & nelayan

Narasumber

Format

KPUD Malinau

Interaktif

Dina Imanuel

Informasi & hiburan Dialog interaktif Interaktif

Bidang Pertanian Polres Malinau Maity Diana Bidang Peternakan 56

Informasi & hiburan Dialog interaktif

Rabu

Kamis

Jumat Sabtu

Minggu

11.15 – 12.00 16.00 – 17.00 17.15 – 18.00 11.15 – 12.00 16.00 – 17.00 17.15 – 18.00 11.15 – 12.00 16.00 – 17.00 17.15 – 18.00 11.15 – 12.00 16.00 – 17.00 11.15 – 12.00 16.00 – 17.00

Dialog Perbatasan Arena Pemuda & pelajar Dunia Tani & nelayan Dialog Perbatasan Ruang Kesehatan Dunia Tani & nelayan Dialog Perbatasan Bina Anak Ceria Sapa Kenyah Dialog Perbatasan Sapa Lundayeh Info Remaja Malinau Dangdut

Dinas Budpar

Interaktif

Dinas Pendidikan Bidang Perkebunan

Informasi & hiburan Dialog interaktif

Pertahanan

Interaktif

Puskesmas Kota

Informasi & hiburan Dialog interaktif Interaktif

Bidang Perikanan Kementrian Agama Ml TK- Malinau Dina Imanuel Perbankan Maity Diana

Informasi & hiburan Dialog interaktif Interaktif

Horoskop/mode

Informatif & hiburan Interaktif

Masyarakat/ Rekues

Informasi & hiburan

C. Kegiatan Siaran Relay 1) Pro 3 Jaringan Nasional (menggunakan uplink-downlink)

57

2) RRI Samarinda (menggunakan audio streaming)

D. Potensi SDM SP Malinau Karyawan yang mengoperasikan RRI SP Malinau dapat dirinci sebagai berikut: Koordinator Reporter Penyiar Pengisi acara Dayak Teknisi Adm. Kebersihan dan keamanan

: 1 orang : 2 orang : 2 orang :2 org : 2 (STO dan TX) : 1 orang :2 orang

E. Kendala di Studio Malinau 1. SDM: jumlah SDM tidak sebanding lamanya jam siaran. 2. Teknik: sering terjadi pemadaman listrik oleh PLN (4-5 kali seminggu), tidak ada genset, terbatasnya jumlah komputer di studio, tidak ada UPS. 3. Belum ada sarana transportasi padahal wilayah coverage liputan dan perkantoran amat luas. 58

4. Masyarakat masih belum bisa memanfaatkan informasi dengan baik, sering komplain dan masih mengandalkan kekuatan/kekerasan dalam mengatasi masalah. 5. Narasumber kurang kooperatif (kurang terbuka). F. Pemecahan Masalah 1. SDM: memaksimalkan tenaga yang ada dan menggunakan sistem giliran. Bahkan ada yang mendapat giliran 3 kali sehari. 2. Teknik: memanfaatkan laptop pribadi untuk menyiasati keterbatasan jumlah komputer. 3. Fasilitas kendaraan: meminjam kendaraan honorer dan/atau menumpang pihak lain.

tenaga

4. Memberikan penjelasan tentang Kode Etik Jurnalistik. 5. Melakukan pendekatan dan sharing dengan narasumber sehingga timbul kepercayaan terhadap RRI. 7. RRI Sabang, NAD (Perbatasan Indonesia-Malaysia) Studio Produksi Sabang diresmikan pada tanggal 31 Juli 2010, oleh Direktur Utama LPP RRI Parni Hadi. Operasi perdananya ditandai dengan dialog antara pendengar dari Sabang dengan Merauke. Keberadaan RRI SP Sabang mendapat dukungan dari Pemerintah Kota/Sabang berupa peminjaman gedung/bangunan untuk operasional studio. Kini, gedung ini dalam proses hibah. Studio Produksi Sabang mengudara di FM 94.0 MHz dengan kekuatan pemancar awal 500 Watt, dan terakhir turun menjadi 100 Watt. RRI SP Sabang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah Sabang/Aceh. Jangkauan siarannya adalah wilayah Sabang, Banda Aceh, dioperasikan oleh 9 orang karyawan.

59

A. Program Siaran Sejak peresmian, RRI SP Sabang mengudara selama 19 jam. Namun per tanggal 1 September 2010, siaran diperpanjang hingga 24 jam (pukul 24.00 s.d 06.00 WIB, gabung Pro 3). Perincian programa adalah sebagai berikut: Siaran Programa 3 Siaran Regional/jaringan Lokal

= 30 % = 30 % = 40 %

B. Sarana dan Prasarana 1 unit kantor 1 unit pemancar 1 unit studio siaran lengkap 1 unit studio rekaman Tidak ada mobil C. Sumber Daya Manusia Saat ini hanya ada SDM berikut: 1 orang koordinator, 2 orang tenaga penyiar/reporter BKO Banda Aceh, 6 tenaga magang/putra daerah

D. Output Studio Produksi 1.

Masyarakat merasakan secara nyata manfaat kehadiran SP, terjadi interaksi dua arah antara masyarakat dengan Studio Produksi.

2. Pemerintah Kota Sabang sangat terbantu dengan peran SP sebagai media yang menjembatani pemerintah dengan masyarakat. Menjalankan fungsi sebagai media control. 60

8. RRI Kaimana, Papua Barat (Perbatasan IndonesiaPapua Nugini) Pendirian RRI SP Kaimana diawali dengan survei yang dilakuka noleh tim LPP RRI pada Agustus 2007 lalu. Survei ini dilakukan atas permintaan Pemda Kabupaten Kaimana. Pertengahan tahu 2009, tim melakukan penjajakan ulang pendirian studio ini. Pada April 2010, tim berhasil melaksanakan pembebasan lahan dan pembangunan gedung studio produksi. Hingga akhirnya pada tanggal 29 Agustus 2010, gedung dan operasi Studio Produksi RRI Kaimana diresmikan oleh Dirut LPP RRI, Parni Hadi. Sejak itu, RRI SP Kaimana beroperasi selama 18 jam setiap hari. A. Program Siaran Program siaran yang mengudara di RRI SP Kaimana adalah sebagai berikut: 1.

Relay Pro 3 dan Pro 4: Warta Berita Indonesia Menyapa Budaya Nusantara Acara insidentil lain

2. Relay Pro 3 Fak-fak: Warta Berita Daerah (pagi dan sore) Warta Berita Se-Papua Jendela Informasi Wanita Balada Nusa Panorama Wisata Ruang Layanan Masyarakat 3. Siaran lokal: Goyang Sirosa (siaran dalam 3 bahasa suku besar) Pesona Kampung (Sipedes) Hidup Sehat Alam Permai (dialog lingkungan) 61

Siaran Keagamaan Dinamika Senja (warta berita lokal) Potret TNI Zamrut Indonesia Suara Kaimana B. Sarana dan Prasarana/Aset Peralatan dan perlengkapan penunjang operasional RRI SP Kaimana antara lain:          

Lahan seluas 2,5 Ha Gedung kantor/studio ukuran 8 x 14 m² Komputer adminstrasi sebanyak 3 unit Komputer siaran sebanyak 2 unit Mobil siaran luar sebanyak 1 unit kendaraan roda dua sebanyak 1 unit Pemancar berkekuatan 1 Kw Tower setinggi 54 meter Peralatan studio editing sebanyak 1 unit Peralatan studio continuity sebanyak 1 unit

C. SDM Studio Produksi RRI SP Kaimana dioperasikan oleh 9 orang karyawan, terdiri dari 4 orang berstatus PNS dan 5 orang tenaga bantu lokal. Dalam mengoperasikan studio produksi, mereka seringkali melakukan kerja multifungsi karena keterbatasan SDM yang ada. Setiap hari Sabtu diadakan in-house training untuk meningkatkan kapasitas masing-masing karyawan. D. Catatan Kebutuhan: Hingga saat ini RRI SP Kaimana menghadapi berbagai permasalahan dan keterbatasan. Untuk bisa mengatasinya, ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi segera, yaitu: 62

 Pemasangan grounding/penangkal petir.  Pengadaan genset  Pengadaan rotator 9. RRI Oksibil, Pegunungan Indonesia-Papua Nugini)

Bintang

(Perbatasan

Diresmikan : 2 September 2010 Siaran : 8 jam (06.00-10.00 WIT dan 16.00-20.00) Bahasa : Indonesia Frekuensi : FM 90.0 Mhz Kekuatan Pemancar : 300 Watt Jangkauan Siaran : Wilayah Pegunungan Bintang dan Papua Nugini Jumlah karyawan : 4 orang Menggunakan Genset

10. RRI Skouw (Perbatasan Indonesia-Papua Nugini) Diresmikan Siaran dan 16.00-20.00) Bahasa Frekuensi Kekuatan Pemancar Jangkauan Siaran Jumlah karyawan Menggunakan Genset

: 1 September 2010 : 8 jam (06.00-10.00 WIT : Indonesia : FM 98.3 Mhz : 1 Kw : Wilayah Skouw dan PNG : 4 orang

11. RRI Atambua, NTT (Perbatasan Indonesia-Timurleste) Peresmian Studio Produksi Atambua dilakukan Dirut LPP RRI sebagai jawaban atas permintaan masyarakat Belu yang 63

menginginkan kehadiran RRI di Atambua. Sesuai proposal kerja sama RRI dan Pemda Belu, maka pemerintah setempat menyediakan lahan dan membangun gedung studio dan gedung pemancar yang akan dimulai tahun 2011. Dengan adanya RRI Atambua, diharapkan masyarakat dapat mengakses setiap informasi yang baik dan benar untuk dapat berkembang ke arah lebih baik. Hingga 2011, Studio Produksi Atambua masih menggunakan ruangan yang dipinjam dari Bidang Telematika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu. RRI SP Atambua mengudara setiap hari mulai pukul 06.00-20.00 WITA. A. Peralatan Teknik : Sarana dan prasarana penunjang operasional RRI SP Atambua antara lain: Pemancar berkekuatan 150 Watt. Mixer (Pinjaman RRI Kupang). Tape CD sebanyak 1 buah. Komputer sebanyak 2 unti yang digunakan untuk siaran dan pemberitaan tanpa printer. Microphone sebanyak 1 buah untuk siaran, 5 buah belum dipergunakan. Parabola sebanyak 1 buah untuk me-relay siaran RRI Pro 3. Tower 40 m (pinjaman Pemda Belu). Listrik PLN yang sangat terbatas (tegangan rendah dan sering terjadi pemadaman). B. Sumber Daya Manusia Sampai saat ini, RRI Atambua dikelola oleh 5 personil. Kelima personil tersebut terdiri dari 2 tenaga PNS dari RRI Kupang yaitu koordinator merangkap reporter dan penyiar

64

merangkap programer, serta 3 tenaga (teknisi/operator, calon reporter, dan calon penyiar).

kontrak

Semuanya melaksanakan tugas berdasarkan SK Dirut dan SK Kepsta Kupang untuk 3 bulan. Biaya listrik ditanggung Pemda sedang air dan telepon belum terpasang hingga 2011. C. Kesimpulan dan Saran: Kesimpulan: 1.

Studio Produksi RRI Atambua masih bergantung pada RRI Kupang. 2. Tahun Anggaran 2011, Pemda Belu berencana bangun Gedung Studio dan Pemancar RRI Atambua. Saran: 1.

Segera lengkapi peralatan studio produksi dan peralatan siaran langsung untuk event-event penting. 2. Perlu kejelasan tentang biaya operasional siaran termasuk honor petugas. 3. Kejelasan pengiriman kendaraan roda dua untuk operasional RRI Atambua

12. RRI Ampana, Sulawesi Tengah (Kawasan terpencil) Diresmikan : 1 Oktober 2010 Siaran : 11 jam ( 05.00 – 22.oo WITA ) Bahasa : Indonesia, Bahasa Daerah Kaili Frekuensi : FM 93.0 Mhz Kekuatan Pemancar : 1 Kw Jangkauan Siaran : Wilayah Tojo Una-una, Poso, dan Kepulauan Togean Jumlah karyawan 4 : orang

65

13. RRI Nunukan, Kalimantan Timur Diresmikan : 12 Oktober 2010 Siaran : 19 jam Bahasa : Indonesia, Bahasa Tidung Bugis Frekuensi : FM 97.1 Mhz Kekuatan Pemancar : 1 Kw Jangkauan Siaran : Wilayah Nunukan hingga Pulau Sebatik dan Tawaw, Malaysia Jumlah karyawan : 6 orang

14. Studio Produksi RRI Padang Pariaman Jln. Diponegoro, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Koordinat : 00°.37’.35,09” S , 100°.07’.03,98” E. Panjang feeder: 50 meter. Spesifikasi Teknis Peralatan Pemancar : Merk : RVL 500LCD, Power 500 watt. Spesifikasi Teknis Peralatan Antenna: Merk RF-SL1- 4 bay. Tinggi 40 meter. Frekuensi : 97,1 MHz Programa Siaran : Siaran Lokal dan Relay Pro1-Pro3 RRI.

15. Studio Produksi RRI Sendawar, Kalimantan Timur (Perbatasan Indonesia-Malaysia). Diresmikan Maret 2011

66

Lampiran-lampiran:

LAPORAN SINGKAT SEMILOKA SIARAN PERBATASAN DI TARAKAN 1. PENDAHULUAN Ketimpangan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan sangat menyolok, menyebabkan tingginya tingkat Kriminal, ketimpangan arus batasan informasi, keterbatasan akses informasi NKRI, kurangnya rasa memiliki/pembelaan terhadap Negara dan ketidakberdayaan masyarakat. RRI memutuskan untuk mengambil prakarsa mendirikan stasiun produksi RRI dikawasan perbatasan. Hal ini mengacu pada pasal 5, PP Nomor 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik (LPP RRI). Dalam kegiatan penyiaran RRI, menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau keseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu RRI sebagai radio publik berskala nasional berfungsi memberi informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, pelestari budaya bangsa yang berorientasi pada seluruh kepentingan masyarakat (Pasal 3 ayat 1 PP 11 Tahun 2005). Berdirinya studio RRI di kawasan perbatasan, semakin memperkuat realisasi RRI dalam mewujudkan visi dan misinya. Salah satu visi RRI adalah menjadikan LPP RRI Sebagai Radio Publik berjaringan terluas, pembentuk karakter bangsa dan berkelas dunia, sedangkan misi RRI antara lain mengembangkan program siaran di wilayah perbatasan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Guna melibatkan masyarakat dan memerankan RRI dalam pemberdayaan, ditempuh upaya melibatkan partisipasi publik seperti mengikutsertakan masyarakat dalam siaran dan mengajak untuk melakukan evaluasi bahkan ikut serta membangun RRI dalam bentuk bantuan baik moril maupun materil, di berbagai kawasan. Dengan adanya studio produksi disetiap wilayah perbatasan maka akan memberikan ruang publik (untuk mengetahui informasi 67

dan menyampaikan aspirasi), mengatasi kesenjangan informasi dikawasan perbatasan dengan mendorong sikap masyarakat untuk mencintai dan membela NKRI. Studio Produksi RRI harus menjadi pusat kegiatan Publik (in the center of public activity), pusat seni, budaya, olah raga dan sosial. Hingga Desember 2010 jumlah studio produksi RRI yang tersebar dikawasan perbatasan sejak didirikan 15 Juli 2009 sampai sekarang mencapai 14 studio produksi. Pertama Studio Produksi Entikong (Kalbar ), dan terakhir studio Produksi RRI Nunukan (Kaltim) yang diresmikan 11 Oktober 2010. 14 studio Produksi RRI sebagian besar berbatasan langsung negara tetangga antara lain Malaysia, PNG dan Timor Leste. Sedangkan perbatasan laut antara lain dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, Singapura, Australia, Vietnam dan Thailand. 2. KONDISI EMPIRIK SIARAN Secara umum belum mencapai prosentase siaran yang sudah ditentukan (40 sampai 60% konten lokal) Keterlibatan publik lokal masih belum maksimal Kemitraan dengan stakeholder di wilayah perbatasan masih terbatas Belum adanya juklak dan juknis pedoman siaran di wilayah perbatasan Belum ada model (style) penyiaran program perbatasan versi Studio RRI yang permanen/berlaku nasional Belum maksimalnya kualitas hasil produksi siaran PEMBERITAAN Belum adanya siaran berita berjaringan antara studio produksi dengan stasiun RRI terdekat Belum bervariasinya penyajian program berita Nara sumber masih mayoritas dari kalangan eksekutif setempat Belum terselenggaranya siaran langsung nasional, event-event terpenting di daerah perbatasan

68

SUMBER DAYA MANUSIA Masih kurangnya tenaga SDM di studio produksi Belum adanya kualifikasi tenaga SDM yang memadai Belum adanya pembekalan terhadap program siaran studio produksi Belum adanya jaminan kesejahteraan baik bersifat finansial maupun masa depan kepegawaian Belum adanya jaminan kesehatan dan asuransi jiwa PNS dan Non-PNS KEUANGAN DAN INFRASTRUKTUR Standar biaya produksi belum jelas, terutama yang berbasis biaya kemahalan Perlunya diperhatikan biaya perjalanan untuk liputan didaerah terpencil antar kecamatan, misalnya dalam satu kota/lokasi kegiatan harus menggunakan pesawat atau speed-boat Tidak lancarnya pencairan anggaran dari pusat ke studio perbatasan INFRASTRUKTUR Peralatan produksi dan siaran yang belum memadai Sarana Prasarana penunjang kantor studio belum maksimal Belum memiliki gedung kantor sendiri Belum adanya kendaraan dinas untuk operasional lapangan Belum memiliki tower pemancar sendiri Belum adanya genset dan UPS

3. REKOMENDASI PENGEMBANGAN SIARAN Siaran bernuansa Hankam (mengakomodir untuk pertahanan dan diplomatik), TNI / Polri. Format : Dialog berjaringan, Siaran Pedesaan, Feature / DBU. Khusus RRI Malinau mengakomodir masyarakat rumpun Tidung 69

Paket acara lagu – lagu serumpun (Malaysia dan Indonesia) Titian Muhibah atau Kabar dari Rantau (sasaran TKI) Siaran Cinta produk Indonesia: Dialog berjaringan, Feature / DBU BERITA Pengembangan Berita di daerah perbatasan / pertukaran antara RRI Tarakan, Stasiun produksi Nunukan dan Produksi Malinau Buletin Berita laporan langsung dari lapangan maupun dari Pos Lintas Batas Perlu penambahan contributor di daerah Sebatik dan Krayan sebagai beranda terdepan NKRI Setiap berita diupayakan masuk ke KBRN/PUSPEM baik melalui ROS atau ROS Via G-mail Dialog Sambung rasa, Budaya Nusantara, Tabir berita sudah seharusnya melibatkan stasiun produksi. Stasiun produksi dilibatkan, dalam paket Korwil VI Kalimantan, Lintas berita dan Lintas Borneo. SDM (SUMBER DAYA MANUSIA) SDM sangat terbatas, diantaranya tekniksi, reporter dan penyiar SDM minimal 8 hingga 11 Orang o 1 Koordinator o 1 tenaga Administrasi o 6-9 tenaga Pelaksana Kualifikasi Pendidikan yang direkrut minimal D 3 Memiliki kemampuan spesifik penyiaran Reward dan Punishment yang jelas Pertukaran Karyawan antar Stasiun dalam rangka penyegaran Waktu Penugasan minimal 6 bulan (jika terlalu singkat program-program perencanaan tidak berjalan) Perlu adanya pelatihan kepada SDM yang di tempatkan di studio produksi

70

KEUANGAN Keseriusan kantor pusat untuk mempercepat proses pencarian anggaran secara tepat waktu. Perlunya anggaran transportasi, berbasis tunjangan kemahalan Perlu ada KPA ( Kuasa Pengguna Anggaran ) sendiri INFRASTRUKTUR Perlu dibangun pemancar sebesar 5 kilo watt Pembangunan gedung kantor format radio Perlunya menambah peralatan siaran yang masih terbatas Perlunya kendaraan operasional Pembangunan tower, lahan dan gedung pemancar Perlu genzet, furniture kantor

Disarikan dari laporan kegiatan Semiloka Pemberitaan Studio Produksi LPP RRI, yang dilaksanakan di LPP RRI Tarakan, Kalimantan Timur, 2-3 Desember 2010.

71

LAPORAN EKSEKUTIF BULANAN (CONTOH) STUDIO PRODUKSI FREKUENSI ALAMAT KOORDINATOR No 1

: …………………………………………………………………… : …………………………………………………………………… : …………………………………………………………………… : ……………………………………………………………………

Bidang Program dan Produksi

2

Layanan dan Pengembangan Usaha

3 SDM dan Umum

4 Teknik 5 Keuangan

Penjelasan Program-program yang sudah berjalan…………. Problem yang masih dihadapi……………… Solusi yang sudah dilakukan………….. Respon pendengar dan PEMDA…………… Perkembangan yang sudah berjalan…………. Problem yang masih dihadapi……………… Solusi yang sudah dilakukan………….. Kondisi SDM dan administrasi…………..…………. Problem yang masih dihadapi……………… Solusi yang sudah dilakukan………….. Kondisi teknis dan jangkauan siaran…………. Problem yang masih dihadapi……………… Solusi yang sudah dilakukan………….. Perkembangan penggunaan dana…………. Problem yang masih dihadapi……………… Solusi yang sudah dilakukan…………..

Lampiran harus berisi foto-foto kegiatan terbaru (Jika Ada), juga jadwal Acara Bulanan, Data inventaris, Produktifitas Berita dan sebagainya. Koordinator Studio Produksi…………………..

(……………………………………………………..)

72

Panglima Perang Itu Bernama RRI Oleh: Petrus Suryadi

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) memenuhi janjinya pada 2010 dapat memulai siaran radio dari wilayah perbatasan Republik Indonesia-Timor Leste ketika tanggal 16 September 2010, saat Parni Hadi selaku Direktur Utama (Dirut)-nya meresmikan operasional Stasiun LPP RRI Atambua, Nusa Tenggara Timur (NTT). Parni Hadi saat itu didampingi Komandan Resor Militer (Danrem) 461/Wirasakti, Kolonel Inf. I Dewa Ketut Siangan, Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Belu, Simon Guido Sera, yang meletakkan batu pertama gedung studio produksi dan sekaligus meresmikan operasional LPP RRI di Kecamatan Atambua, , NTT. Hal tersebut menandai peran terdepan siaran RRI di wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste. Saat ini LPP RRI memiliki 14 studio produksi di kawasan perbatasan negara tetangga, yaitu di Skow, Oksibil, Boven Digul, Kaimana, Entikong, Malinau, Nunukan, Longbagan, Putusibau, Batam, Sabang, Sampang, Takengon dan Atambua. Bahkan Studio Produksi LPP RRI di Tahuna, Sangir Talaud, statusnya telah naik status menjadi stasiun/studio penyiaran. Pada pengoperasian Studio Produksi LPP RRI Atambua itu ditandai dengan siaran khusus dan dialog dalam program “Indonesia Menyapa dari Atambua”, dan Joachim Lopez bicara soal isolasi informasi di daerahnya. Adapun Kolonel I Ketut Dewa Siangan mengemukakan manfaat siaran radio bagi pasukan yang bertugas di perbatasan sepanjang 268 kilometer dari sektor barat ke timur. Sedangkan, Parni Hadi menegaskan tentang “Sabuk Pengaman Informasi”, dan peran LPP RRI di daerah perbatasan NTT dengan Timor Leste. 73

Konsep dan Program “Sabuk Pengaman Informasi” awalnya diluncurkan Parni Hadi pada peringatan Hari Radio 2006 dalam bingkai tema “Menjaga Integritas Bangsa”. Ini merupakan suatu konsep dan program yang makin tinggi relevansinya dan terus bergulir maju, khususnya saat ini dengan telah dimilikinya 14 studio produksi plus stasiun penyiaran di perbatasan. Seorang Parni Hadi dapat dikatakan sebagai komunikator ulung sejalan dengan karir jurnalistiknya dari Kantor Berita ANTARA pada 1973, dan pernah membidani harian umum Republika. Ia bisa jadi tidak sempat berkomunikasi dengan Benjamin Palmer, yang pada awal tahun 1900-an dicatat oleh Joseph R. Dominick (pada 1999) mendirikan Palmer College of Chiropractic di Davenport, Iowa, Amerika Serikat (AS), yang kemudian mendirikan perusahaan siaran radio WHO dalam wadah perusahaan milik keluarga berbendera Palmer Communication pada 1930-an. Konsep dan program siaran “Sabuk Pengaman Informasi” RRI yang digagas Parni Hadi mirip dengan program siaran “The Corn Belt Hour” (Jam Siaran Sabuk Belulang) radio WHO yang memperoleh penghargaan nasional AS pada 1939. Dengan konsep dan program siaran “Sabuk Pengaman Informasi” ini RRI telah menempatkan di barisan terdepan (forefront) dalam memberikan pelayanan siaran dan informasi di daerah perbatasan dan daerah-daerah terpencil yang tidak tersentuh oleh terpaan media massa lainnya. Program siaran “Sabuk Pengaman Informasi” didesain untuk siaran radio di kawasan perbatasan, sehingga sangat relevan dengan fenomena “Perang Informasi”. Oleh karena program siaran ini bertujuan sebagai pelayanan siaran dan informasi di daerah-daerah terpencil, maka konsep dan programnya sangat signifikan bagi perang melawan pemiskinan dan kemiskinan informasi dan isolasi informasi. 74

“Sabuk Pengaman Informasi” adalah siaran khusus RRI yang berada di daerah perbatasan. Siarannya dibuat dengan muatan dan misi khusus, antara lain dipancarkan dari Batam yang berbatasan dengan Singapura, dan dari perbatasan Entikong di Kalimantan Barat (Kalbar) yang berbatasan dengan Malaysia. Perang informasi pada lingkup TNI pertama kali diungkap oleh Jenderal TNI R. Hartono semasa ia menjadi Kepala Staf Tentara Nasional Angkatan Darat (Kasad) era Orde Baru. Kemudian Jenderal TNI Tyasno Sudarto semasa menjadi Kasad memulai rencana sosialisasi, pentahapan dan program perang informasi secara lebih rinci, tapi terbatas. Kemudian, Brigjen TNI Hotma Panjaitan semasa menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AD juga menyiapkan rintisan perang informasi. Jika dirunut ke belakang lagi, periode 1980 – 1990-an TNI telah mengidentifikasi dan menaruh perhatian besar terhadap perang informasi. Itu semasa Jenderal TNI Try Sutrisno menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang kemudian kembali alih nama TNI. Ia kala itu menugasi beberapa perwira dan tenaga ahli sipil untuk mengkhususkan perhatian menyangkut perang masa depan, termasuk perang informasi dan anti-terorisme. Dalam program pendidikan regional dan sekolah staf fungsional (Dikreg/Sesfung) TNI Angkatan Laut (AL) pada 2001, dan kursus kepala penerangan di sekolah staf komando TNI AD (SuskapenSeskoad) 2005, serta kursus atase pertahanan Badan Intelijen Strategis (Sus Athan Bais) TNI 2006 ada beberapa hal yang menyangkut perang iInformasi juga dibahas. Perang informasi yang dikembangkan, antara lain konsep, program dan kasus-kasus mendasar dan pembahasan di lembaga pendidikan tersebut. Hanya saja, sayangnya, program tersebut tidak ditingkatkan dan berlanjut. Selain itu pergantian pucuk 75

pimpinan TNI yang berlangsung secara periodik menyebabkan beberapa masalah tertentu, termasuk perang informasi, belum sempat tertangani serta cenderung terabaikan. Bagaimana pun masyarakat umum sempat tercengang ketika seorang Menteri Penerangan (Menpen) yang mantan Kasad ABRI, Jenderal TNI R. Hartono, tiba-tiba menyebut istilah perang informasi hanya beberapa hari setelah dilantik dalam posisinya itu. Fenomena ini membuktikan bahwa sebenarnya para petinggi atau fungsionaris TNI memahami benar arti informasi dan komunikasi secara luas berikut penerapannya dalam konteks militer. Mengapa seorang Hartono mengatakan hal itu tidak pada saat dirinya menjabat Kasad ABRI? Mengapa pula kini justru LPP RRI yang berada di garis terdepan dalam soal perang informasi? Mengapa bukan TNI? Mengapa juga bukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemeninfo)? Apakah perang informasi merupakan domain TNI atau kewenangan dan tanggungjawab Kementerian Kominfo? Apa pun jawabannya, LPP RRI telah memiliki siaran yang telah mengudara di kawasan perbatasan dan daerah terpencil serta terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ambil contoh, siaran LPP RRI di Batam sudah di arah dan dapat didengar oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI), termasuk Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berada di Singapura hingga Johor Baru. Siaran RRI Batam yang mengudara menggunakan bahasa Inggris dan Mandarin, ternyata mampu menjangkau selera pendengar radio di Singapura dan Johor Baru. Bahkan, pemerintah negeri seberang di mana siaran LPP RRI bisa ditangkap kini mulai “terusik” manakala RRI, yang “Sekali di Udara, Tetap di Udara”, secara berkesinambungan berbahasa Melayu, Inggris dan Mandarin. Begitu juga dengan siaran perbatasan RRI dalam bahasa Inggris di Papua dan Tahuna, 76

Sulawesi Utara (Sulut), telah mampu menjangkau pendengarnya di seberang hingga Fipilina Selatan dan Papua. Untuk siaran di perbatasan Skow dan Oksibil, Papua, RRI bekerjasama dengan anggota TNI AD yang dilatih untuk menjadi penyiar. Upaya RRI menggandeng TNI AD merupakan upaya yang tepat dan signifikan. Mengapa seakan Parni Hadi ingin mengingatkan bahwa ada masalah mendasar dan fenomena yang belum tertangani/ditangani oleh TNI AD perlu mulai diprogram bersama, yaitu siaran di kawasan perbatasan dan lebih lagi siaran khusus bagi daerah terpencil dan daerah terluar yang belum terjangkau pelayanan media massa nasional lainnya. Dirut LPP RRI bahkan mengundang Kasad untuk menghadiri peresmian operasional studio produksi RRI di Atambua, Kabupaten Belu NTT, yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, negeri muda yang pernah berintegrasi dengan NKRI pada 1976 hingga memutuskan berpisah pada 1999. Namun, Kasad mendadak ada penugasan lain, sehingga menugasi meminta Danrem Wirasakti di Kupang untuk menghadiri. Keterlibatan TNI AD dalam siaran studio produksi LPP RRI Atambua di kawasan perbatasan NTT dengan Timor Leste juga mengekspresikan sampai sejauh mana pimpinan TNI AD mengapresiasi dan memiliki persepsi terhadap siaran RRI di kawasan itu, termasuk perang informasi. Oleh karena itu, seorang Parni Hadi tidak mengherankan dalam siaran khusus Indonesia “Menyapa dari Atambua” pada 16 September 2010 mengatakan: “Siaran RRI di kawasan perbatasan, seperti NTT dengan Timor Leste ini penting dan amat strategis, serta vital apakah dalam konteks menghapuskan kemiskinan dan isolasi informasi, tetapi juga ditujukan kepada penduduk negeri tetangga Timor Leste yang hampir 100 persen 77

berbahasa Indonesia. Dalam program siaran khusus kawasan perbatasan RRI-lah yang menjadi panglima perang informasi.” Siaran khusus RRI di kawasan perbatasan Atambua tersebut bagi para angkasawan dan angkasawati LPP RRI merupakan satu bukti pengabdian dan kontribusinya dalam konteks perang informasi, yang mestinya juga direspon secara proporsional oleh pimpinan TNI, khususnya TNI AD sebagai program yang perlu ditata, secara sistematis, terpadu, komprehensif dan terukur. Apa yang diungkap Parni Hadi semestinya memacu pimpinan TNI untuk bersama-sama jajaran RRI membuat program siaran khusus di kawasan perbatasan, daerah terpencil dan terluar dalam bingkai perang informasi untuk membela dan mempertahankan semua jengkal kedaulatan wilayah NKRI. Vincent Mosco pada 1993 mencatat Perang Teluk Persia bagaimana pun menunjukkan kepada dunia bahwa selain penguasaan tehnologi militer dan intelijen, maka mau tidak mau mereka yang terlibat dalam perang, khususnya perang Informasi, harus memiliki atau menguasai teknologi komunikasi sekaligus harus mampu menguasai, mengendalikan dan mengatur arus pemberitaan internasional. James Adams, Chief Executive Officer (CEO)-nya kantor berita United Press International (UPI) pada 1998 menulis bahwa salah satu bentuk Perang Dunia yang berikut (The Next World War) adalah perang informasi, perang atas kejahatan tergorganisir, perang terhadap terorisme dan konflik antar-etnis. Bukan berlebihan kalau dikatakan RRI menjadi Panglima Perang Informasi, karena lembaga itu bukan hanya berdiri di garis terdepan, tetapi telah terbukti terlibat dalam propaganda dan perang urat-syaraf mulai dari siaran menggelorakan Arek-arek Surabaya ketika Inggris mendompleng Belanda masuk Indonesia. 78

RRI pula yang menggemakan pekik kemerdekaan dalam peristiwa “Bandung Lautan Api”, melakukan siaran media radio bawah tanah (clandestine radio) di bumi Irian semasa Pepera, termasuk juga operasi siaran propaganda anti-komunis pascaGerakan 30 September (G30S/PKI) pada 1965. Petrus Suryadi Sutrisno: Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Informasi, dan Pengajar Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS). Http://oase.kompas.com/read/2010, Rabu, 13 Oktober 2010

Halaman Depan Studio Produksi RRI Malinau

79

80

81

82

83

84