KATA PENGANTAR. Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Banggai

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Banggai

KATA PENGANTAR H. SOFHIAN MILE BUPATI BANGGAI

IR. H. HERWIN YATIM, MM. WAKIL BUPATI BANGGAI

Puji syukur kepada Allah SWT, karena berkat dan rahmatNya, dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Banggai telah dapat diselesaikan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Banggai. Kabupaten Banggai merupakan salah satu kota/kabupaten peserta Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada tahun 2014. Buku Strategi Sanitasi Kabupaten Banggai ini tersusun sebagai kelanjutan terselesaikannya Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banggai di tahun 2014. Buku ini memuat isu-isu strategis bidang sanitasi, program dan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi. Penyusunan program dan kegiatan yang termuat dalam buku ini adalah hasil pengkajian kondisi existing sanitasi Kabupaten Banggai seperti yang termuat pada Buku Putih, arah pengembangan kebijakan pembangunan di Kabupaten Banggai serta analisis kemampuan dan kelemahan pembangunan yang telah berjalan. Strategi Sanitasi Kabupaten Banggai ini merupakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Banggai. Pembangunan sanitasi selama ini masih dilaksanakan oleh masing-masing instansi yang berwenang sehingga hasil yang diharapakan sulit tercapai karena masih belum terintegrasi. Terkelolanya sanitasi pemukiman yang baik akan tercapai hanya jika seluruh pembangunan di masing-masing subsektor seperti air limbah, persampahan, drainase lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dapat terlaksana dengan terarah dan tersinergi dengan baik. Tersusunnya buku ini diharapkan mampu memberikan arahan pada seluruh SKPD dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Banggai. Namun demikian, kami menyadari bahwa Buku Strategi Sanitasi Kabupaten Banggai ini masih membutuhkan penyempurnaan, oleh karena itu dengan kerendahan hati, kami sangat mengharapkan saran demi perbaikan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Ucapan terimakasih atas sumbangan pemikiran, ide serta saran-saran berharga, disampaikan kepada semua pihak terutama Pokja Sanitasi Kabupaten Banggai yang berasal dari berbagai SKPD, Pokja Sanitasi Provinsi Sulawesi Tengah, serta kepada segenap unsur masyarakat yang telah banyak memberikan informasi yang relevan baik secara tertulis maupun langsung di lapangan.

i


Semoga SSK yang disiapkan ini, dapat memberi manfaat yang lebih nyata dalam memacu perkembangan pembangunan dan peningkatan pelayanan sanitasi pada umumnya, di Kabupaten Banggai pada khususnya. Luwuk,

Desember 2014 BUPATI BANGGAI,

M. SOFHIAN MILE

ii


RINGKASAN EKSEKUTIF Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman semua pihak dalam membangun dan mengelola sanitasi secara komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif untuk memperbaiki perencanaan dan pembangunan sanitasi dalam rangka mencapai target-target pencapaian layanan sektor sanitasi Kabupaten dalam tiga kerangka waktu yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam konteks yang lebih luas, SSK adalah sebuah langkah penting menuju pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) di tahun 2015 dan universal access di tahun 2019. Strategi Sanitasi Kabupaten disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi sebagai payung hukum perencanaan pembangunan sektor sanitasi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Penyusunan SSK pada dasarnya bertujuan memberikan instrumen bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan stakeholeder lainnya untuk terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi. Instrumen tersebut kemudian digambarkan melalui penyiapan kerangka pengembangan sanitasi, penetapan strategi percepatan pembangunan sanitasi, penyusunan program dan kegiatan, serta penyepakatan strategi sanitasi yang seluruhnya dirangkum sebagai proses penyusunan SSK. Hubungan antara Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten dengan Dokumen perencanaan lainnya adalaha sebagai berikut: a. Hubungan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dengan RPJMD RPJMD sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dipergunakan sebagai sumber dasar bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten. Oleh karena itu, Strategi Sanitasi Kabupaten ini merupakan penjabaran operasional dari RPJMD khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sanitasi yang bersifat lintas sektor, komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif sesuai dengan konsep dasar pemikiran RPJMD. b. Hubungan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dengan Renstra SKPD Renstra SKPD sebagai penjabaran dari RPJMD juga dipergunakan sebagai bahan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten. Renstra SKPD dipergunakan sebagai dasar dari penyusunan Strategi

iii


Sanitasi Kabupaten ini maka implementasi pembangunan sanitasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan SKPD yang terkait dengan sanitasi. c. Hubungan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai RTRW dipergunakan sebagai salah satu bahan dasar bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten, dimana untuk rencana tahun 2015 perkiraan jumlah penduduk dan volume sektor sanitasi diperhitungkan sesuai dengan perkiraan dan prediksi dalam RTRW. Strategi Sanitasi Kabupaten mengarah pada operasionalisasi teknis urusan khusus sanitasi dari RTRW, agar pada saat pengendalian pemanfaatan ruang wilayah terlaksana pula implementasi dari Buku Putih Sanitasi.

Visi Misi Sanitasi Kabupaten Banggai Visi Kabupaten Banggai

Misi Kabupaten Banggai

Visi Sanitasi Kabupaten Banggai

Misi Sanitasi Kabupaten Banggai

Menjadikan Kabupaten Banggai Sebagai Sentra Ekonomi Produktif Yang Berbasis Kerakyatan Tahun 2016

1.Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat

Terwujudnya sanitasi Kabupaten Banggai yang lebih baik, partisipatif dan berkelanjutan menuju masyarakat yang sehat, mandiri dan sejahtera Tahun 2019

Misi Sub Sektor Air Limbah Domestik ; 1. Mendorong penyusunan dan pengimplementasian PERDA tentang sistem pengelolaan air limbah secara berkelanjutan. 2. Menyiapkan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik. 3. Meningkatkan akses layanan Air Limbah Domestik melalui pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana Air Limbah Domestik yang berkualitas. 4. Meningkatkan kesadaran warga tentang pengelolaan Air Limbah domestik 5. Mendorong peran serta masyarakat, organisasi kemasyarakatan dalam mempercepat pembangunan sub sektor Air Limbah Domestik secara terpadu. 6. Mendorong peran serta dunia usaha dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik secara terpadu 7. Meningkatkan Peran media dalam sosialisasi Pengelolaan Air Limbah Domestik. 8. Meningkatkan kapasitas pendanaan sektor Air Limbah

2.Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan dengan melaksanakan prinsip-prinsip Good Governance and Clean Government 3.Mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar dan kewilayahan untuk meningkatkan standar kualitas hidup masyarakat yang layak dan sejahtera

iv


Visi Kabupaten Banggai

Misi Kabupaten Banggai serta mendukung pembangunan ekonomi 4.Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, terampil dan berakhlak mulia 5. Mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kebijakan publik yang konstruktif dan dinamis sebagai dasar menuju harmonisasi pelaksanaan pembangunan


Misi Sanitasi Kabupaten Banggai Domestik Misi Sub Sektor Persampahan ; 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengelolaan persampahan 2. Meningkatkan akses layanan persampahan melalui peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana persampahan 3. mengoptimalkan sarana persampahan, untuk mengurangi jumlah timbulan sampah 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 5. Meningkatkan Peran media dalam sosialisasi Pengelolaan Persampahan 6. Meningkatkan ketersediaan pendanaan untuk pengelolaan persampahan Misi Sub Sektor Drainase ; 1. Mendorong penyusunan dan pengimplementasian PERDA tentang sistem dan pengelolaan Drainase 2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pengelolaan sistem drainase 3. Mengurangi area genangan melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur drainase yang terpadu dan berkelanjutan 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana drainase 5. Meningkatkan Peran media dalam sosialisasi Pengelolaan drainase lingkungan 6. Meningkatkan ketersediaan pendanaan untuk pengelolaan drainase lingkungan Misi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ; 1. Meningkatkan Kemandirian Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui tatanan rumah

v






2. 3. 4. Sumber : RPJMD dan Analisis Pokja Sanitasi Kabupaten Banggai, 2014

tangga, sekolah, Pelayanan Kesehatan, Institusi Pemeritah, dan Tempat-Tempat Umum. Mendorong peran serta organisasi kemasyarakatan dalam sosialisasi PHBS Meningkatkan Pemahaman masyarakat Tentang PHBS melalui peran media Meningkatkan ketersediaan pendanaan dalam kegiatan kampanye PHBS

vi


Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan / Pembiayaan Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun INDIKASI BIAYA (Ribu Rupiah) NO

KOMPONEN SANITASI

2015

2016

2017

2018

A

KOMPONEN AIR LIMBAH

1.300.000

2.800.000

4.180.000

1.050.000

B

KOMPONEN PERSAMPAHAN

9.875.000

4.590.000

3.370.000

C

KOMPONEN DRAINASE PERKOTAAN

5.700.000

7.200.000

7.300.000

D

PHBS TERKAIT SANITASI TOTAL PEMBIAYAAN

SUMBER PENDANAAN/PEMBIAYAAN (Ribu Rupiah) 2019

JUMLAH

570.000

9.900.000

2.190.000

815.000

8.500.000

9.900.000

APBD KAB. APBD PROV

APBN

SWASTA/ CSR

MASYARAKAT

2.700.000

1.200.000

4.500.000

-

1.500.000

20.840.000

3.040.000

2.750.000

13.350.000

200.000

1.500.000

38.600.000

21.400.000

9.700.000

7.500.000

-

-

829.000

1.291.500

1.259.000

1.286.500

1.254.000

5.920.000

2.245.000

1.990.000

1.685.000

17.704.000

15.881.500

16.109.000

13.026.500

12.539.000

75.260.000

29.385.000

15.640.000

27.035.000

-

200.000

-

3.000.000

Sumber : Hasil Analisis Pokja Sanitasi Kabupaten Banggai, 2014

vii


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ……………………………........................................ RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................ DAFTAR ISI ..…………………………………................................. DAFTAR TABEL ................................................................................................. DAFTAR PETA ...................................................................................................... DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ DAFTAR ISTILAH ..........................................................................................

i iii vii viii ix x xi

BAB I PENDAHULUAN ……………………………….................................... 1.1. Latar Belakang …………………………………................................ 1.2. Maksud dan Tujuan ................................................................. 1.3. Metodologi …………………………………………...................... 1.4. Posisi SSK dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain .... BAB II KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI ………….......................... 2.1. Visi Misi Sanitasi ....................................……….…............................ 2.2. Tahapan Pengembangan Sanitasi ……..……………….................... 2.3. Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi ……...................... BAB III STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI …………… 3.1. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik 3.2. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Persampahan ….... 3.3. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Drainase................... 3.4. Tujuan, Sasaran, dan Strategi PHBS Terkait Sanitasi........................ BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI........................................................................................... 4.1. Ringkasan Program dan Kegiatan Sanitasi........................................ 4.2. Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik ............................................................................................................ 4.3. Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan ..................... 4.4. Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Perkotaan………. 4.5. Program dan Kegiatan PHBS Terkait Sanitasi...………...................... BAB V STRATEGI MONITORING DAN EVALUASI ..…………..........................

I-1 I-1 I-3 I-3 I-5 II - 1 II - 1 II - 2 II - 9 III - 1 III - 1 III - 3 III - 4 III - 4 IV - 1 IV - 1 IV - 4 IV - 9 IV - 12 IV - 15 V-1

LAMPIRAN Lampiran 1. Hasil Analisis SWOT............................................................................. Lampiran 2. Tabel Kerangka Kerja Logis (KKL)....................................................... Lampiran 3. Program dan Kegiatan Rinci................................................................

viii


DAFTAR TABEL Tabel 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2

Halaman Visi Dan Misi Sanitasi Kabupaten Banggai................................................. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik.................................. Tahapan Pengembangan Persampahan............................................... Tahapan Pengembangan Drainase Lingkungan................................. Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Banggai untuk Sanitasi...................................................................................... Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan........................... Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Banggai untuk Operasional/Pemeliharaan Sanitasi.......................................... Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Banggai untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2019................................................................................ Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Banggai dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK.......................................................................

II – 2 II – 6 II – 8 II – 13

Tujuan, Sasaran Dan Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik.... Tujuan, Sasaran Dan Strategi Pengelolaan Persampahan................ Tujuan, Sasaran Dan Strategi Pengelolaan Drainase Perkotaan....... Tujuan, Sasaran Dan Strategi Pengelolaan PHBS Terkait Sanitasi (Tatanan Rumah Tangga....................................................................... Tujuan, Sasaran Dan Strategi Pengelolaan PHBS Terkait Sanitasi (Tatanan Sekolah).................................................................................. Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan / Pembiayaan Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun......................... Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik........... Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan...................... Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Perkotaan............. Program dan Kegiatan PHBS Terkait Sanitasi.......................... Matriks Monitoring dan Evaluasi Implementasi.................................. Mekanisme Monev Implementasi SSK.................................................

III – 2 III – 3 III – 4

II – 14 II – 15 II – 16 II – 17 II – 18

III – 5 III – 5 IV – 3 IV – 5 IV – 9 IV – 13 IV – 17 V–5 V – 14

ix


DAFTAR PETA

Halaman 2.1 2.2 2.3

Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Sistem Onsite....................................................................................................... Peta Tahapan Pengembangan Persampahan...................................... Peta Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan............................

II – 7 II – 10 II – 12

x


DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1

Kedudukan SSK terhadap Dokumen Perencanaan Kabupaten..........................................................................................

Halaman I-5

xi


DAFTAR ISTILAH -

DSS : Diagram Sistem Sanitasi

-

EHRA : Environmental Health Risks Assessment

-

KKL : Kerangka Kerja Logis

-

Masterplan : Rencana Induk

-

Monev : Monitoring dan Evaluasi

-

PHBS : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

-

Pokja : Kelompok Kerja

-

PPSP : Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

-

RPJP : Rencana Pembangunan Jangka Panjang

-

RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah

-

RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah

-

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah

-

SMART : Specific, Measurable, Achievable, Rational, Timebound

-

SWOT : Strength, Weakness, Opportunity, Threat

-

UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah

-

QA : Quality Assurance (Penjaminan Kualitas)

-

IPLT : Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

-

Jamban : Fasilitas pembuangan tinja

-

Sistem off-site : Sistem pembuangan air limbah dimana air limbah dibuang serta diolah secara terpusat di Instalasi Pengolahan Limbah Kota.

-

Sistem on-site : Sistem pembuangan air limbah secara individual yang diolah dan dibuang di tempat.

-

Tangki septik : Ruang kedap air yang berfungsi menampung dan mengolah air limbah rumah tangga

-

3R : Reduce, Reuse, dan Recycle

-

Controlled Landfill : Lahan Urug Terkendali

-

Open dumping : Sampah ditimbun di areal tertentu tanpa membutuhkan tanah penutup

-

Sanitary Landfill : Metode pengurugan sampah ke dalam tanah, dengan menyebarkan sampah secara lapis per lapis pada sebuah site (lahan) yang telah disiapkan, kemudian dilakukan

xii


pemadatan dengan alat berat, dan pada akhir hari operasi, urugan sampah tersebut kemudian ditutup dengan tanah penutup. -

TPS : Tempat Penampungan Sementara

-

TPST : Tempat Pengolahan Sampah Terpadu

-

TPA : Tempat Pemrosesan Akhir

-

Drainase : prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke bandan air penerima.

-

Saluran primer : saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan penerima air

-

Saluran sekunder

: saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan

menyalurkannya ke saluran primer -

Saluran tersier : saluran yang menerima air dari sistem drainase lokal dan menyalurkannya ke saluran drainase sekunder

-

CTPS : Cuci Tangan Pakai Sabun

-

STBM : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

-

BABS : Buang Air Besar Sembarang

xiii


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sanitasi merupakan salah satu sektor yang memiliki keterkaitan sangat erat dengan kemiskinan, tingkat pendidikan, kepadatan penduduk, daerah kumuh dan akhirnya pada masalah kesehatan lingkungan. Sanitasi lingkungan pada gilirannya akan menentukan taraf produktivitas penduduk. Situasi ini memberikan tantangan signifikan dimana Pemerintah Daerah masih dihadapkan pada persoalan belum tertanganinya tingkat kemiskinan dan permasalahan lain. Hal ini masih menjadi persoalan pembangunan Nasional dan Daerah, tidak terkecuali Kabupaten Banggai. Sanitasi yang tidak memadai atau kurang baik di Kabupaten Banggai berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan hidup, seperti masih banyaknya kasus diare yang berakibat pada kematian bayi. Kondisi di Indonesia baru 49% penduduk Indonesia yang mampu mengakses sarana dan prasarana sanitasi yang aman. Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki sistem jaringan air limbah (sewerage) terendah di Asia; kurang dari 10 Kabupaten di Indonesia yang memiliki sistem jaringan air limbah dengan tingkat pelayanan hanya sekitar 1,3% dari keseluruhan jumlah populasi. Sementara itu, tercatat juga bahwa ternyata Indonesia harus mengalami kerugian-kerugian ekonomi sebesar 56 miliar setiap tahunnya karena kondisi sanitasi dan hygiene yang masih buruk. Kondisi tersebut juga terjadi di Kabupaten Banggai. Fakta-fakta yang kita hadapi bersama inilah, yang telah mendorong Wakil Presiden sejak 8 Desember 2009 lalu mencanangkan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Permukiman (PPSP) di Indonesia yaitu suatu program yang diprakarsai oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan sanitasi di Indonesia yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Banggai untuk ikut serta dalam program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada tahun 2014. Dalam rangka melaksanakan program tersebut, maka pemerintah Kabupaten Banggai membentuk Kelompok Kerja Sanitasi dengan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor: 800/165/Adm.Pemb tanggal 6 Januari 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja

BAB I PENDAHULUAN | I - 1


(Pokja) Sanitasi Kabupaten Banggai. Kelompok kerja ini nantinya bertugas menyusun Buku Putih Sanitasi, penetapan prioritas dan zonasi (priority setting and sanitation zoning) dan tugas-tugas lain dalam rangka peningkatan sanitasi Kabupaten Banggai. Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Banggai 2014, berisi tentang hasil analisis studi Enviromental Health Risk Assesment (EHRA), dan hasil penetapan prioritas dan zonasi sanitasi yang berisi hasil pengkajian dan pemetaaan sanitasi telah selesai disusun oleh Kelompok Kerja Sanitasi (Pokja Sanitasi) sehingga dengan mudah dapat merencanakan Strategi Sanitasi Kabupaten. Dokumen-dokumen tersebut, disamping sumber-sumber lain yang telah ada sumbernya, seperti rencana strategi pembangunan kota, rencana strategi SKPD, hasil musyawarah pembangunan (musrenbang), merupakan sumber informasi yang diperlukan untuk penyusunan Stategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Satu diantara sekian masalah penting yang harus diprioritaskan dalam peningkatan kualitas lingkungan adalah pengelolaan sanitasi, baik sanitasi dalam kedudukan sebagai salah satu kegiatan sektoral yang menjadi bagian dari program pengelolaan lingkungan maupun sanitasi sebagai bagian dari sistem pengembangan kawasan di wilayah permukiman. Sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan, peningkatan kualitas sanitasi di Kabupaten Banggai lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kualitas sanitasi yang berbasis masyarakat. Sedangkan sebagai subsistem pengembangan kawasan, peningkatan kualitas sanitasi di Kabupaten Banggai difokuskan kepada penataan drainase lingkungan, pengelolaan persampahan dan dapat dicegahnya terkontaminasi air tanah dari limbah hasil kegiatan manusia khususnya di lingkungan pemukiman yang padat penduduk dan atau kawasan kumuh serta peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinyuitas penyediaan air minum bagi masyarakat. Untuk memperbaiki perencanaan dan pembangunan sanitasi dalam rangka mencapai target-target pencapaian layanan sektor sanitasi kabupaten diperlukan dokumen perencanaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman semua pihak dalam mengelola sanitasi secara komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif. Untuk itu dipandang perlu menyusun Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Banggai Tahun 2014 – 2019. Dalam konteks yang lebih luas, SSK adalah sebuah langkah penting menuju pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) di tahun 2015 dan universal access di tahun 2019. Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Banggai adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat kabupaten yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan



menyeluruh bagi pembangunan sanitasi Kabupaten Banggai dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

1.2 Maksud dan Tujuan 1.2.1

Maksud Strategi Sanitasi Kabupaten Banggai ini merupakan Buku Induk terhadap rencana teknis pengembangan pembangunan di bidang sanitasi dan menjadi dasar serta acuan terhadap semua pekerjaan sanitasi yang lebih terintegrasi dan terpadu secara berkesinambungan, Srategi Sanitasi Kabupaten (SSK) merupakan hasil kerja berbagai komponen SKPD dan lembaga lain yang terkait dengan sanitasi serta stakeholder yang mememiliki kepentingan terhadap masalah ini.

1.2.2

Tujuan 1.

Menjadikan SSK sebagai pedoman teknis penanganan dan pengembangan pembangunan sanitasi Kabupaten Banggai, sehinga terdapat kesamaan pandang dari setiap pelaku pembangunan dalam penyusunan program pembangunan, pengendalian dan pengawasan dalam pembangunan sanitasi.

2.

Menjamin terciptanya mekanisme pembangunan yang transparan, konsisten, partisipatif, berkeadilan dan akuntability.

3.

Terintegrasinya

dan

terkoordinasi

dengan

aspek-aspek

perencanaan

pembangunan lainnya. 4.

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) merupakan pedoman yang bersifat strategi dalam penanganan sanitasi Kabupaten Banggai yang disusun berdasarkan urutan skala prioritas.

1.3 Metodologi Strategi Sanitasi Kabupaten Banggai ini disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten secara partisipatif dan terintegrasi lewat diskusi, lokakarya dan pembekalan baik yang dilalukan oleh Tim Pokja sendiri maupun dengan dukungan fasilitasi dari Tim Konsultan PPSP. Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan



beberapa pendekatan dan alat bantu yang secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap. Serangkaian kegiatan dan metoda dilakukan bersama Pokja baik lokakarya dan pelatihan, diskusi dan pembekalan. Metode penyusunan SSK ini, terdiri dari tahapan berikut: 1. Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi Kabupaten saat ini, untuk belajar dari fakta sanitasi guna menetapkan kondisi sanitasi yang tidak diinginkan. Pada tahap ini Pokja mengkaji kembali Buku Putih Sanitasi (BPS) untuk memastikan kondisi yang ada saat ini khususnya kondisi yang tidak diinginkan atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan sanitasi Kabupaten. Kondisi semua sub sektor layanan sanitasi yang terdiri; sub sektor air limbah, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan dan sektor air bersih serta aspek pendukung. Metoda yang digunakan adalah kajian data sekunder dan kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi informasi. 2. Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan yang dituangkan kedalam visi, misi sanitasi kabupaten, dan tujuan serta sasaran pembangunan sanitasi kabupaten. Dalam perumusan bagian ini tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya yang ada di kabupaten. 3. Menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisis kesenjangan digunakan untuk mendiskripsikan issue strategis dan kendala yang mungkin akan dihapadapi dalam mencapai tujuan. 4. Merumuskan strategi sanitasi kabupaten yang menjadi basis penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kabupaten jangka menengah (5 tahunan). Dengan alat analisis SWOT mengkaji kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dan Diagram Sistem Sanitasi.

1.4 Posisi SSK dan Kaitannya denga Dokumen Perencanaan Lain Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) merupakan dokumen perencanaan sanitasi jangka menengah (5 tahunan) yang komprehensif dan bersifat strategis. Dengan tetap memperhatikan skala prioritas sesuai dengan kemampuan daerah. Sebagai dokumen perencanaan, SSK tidak boleh bertentangan dengan dokumen perencanaan lainnya yang ada di Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu, dalam penyusunannya



SSK harus mengacu kepada RTRW Kabupaten Banggai, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Provinsi dan Nasional. Selain itu juga perlu mengacu kepada target-target Millennium Development Goals (MDGs) maupun peraturan dan perundangan yang berlaku di tingkat nasional maupun provinsi.

Apabila suatu kota/kabupaten telah

menyusun dokumen Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Pekerjaan Umum (ke-PU-an), maka dokumen ini perlu digunakan sebagai acuan. Dokumendokumen tersebut Sebagaimana gambar di bawah ini :

Gambar 1.3. Kedudukan SSK terhadap Dokumen Perencanaan Kabupaten DOKUMEN RENCANA

RPJPD

RPJMD

SSK

diinternalisasikan ke dalam

DOKUMEN ANGGARAN RENSTRA SKPD

RKPD

KUA - PPAS

RENJA SKPD

Nota Kesepakatan KDH DPRD Per-KDH ttg Penyusunan RKA SKPD

RKA - SKPD

APBD

DPA - SKPD

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa dokumen SSK tidak lepas dari Dokumen rencana lain seperti RTRW, Renstra SKPD, Renja SKPD, RPJMD, RPIJM, RPJP, RKPD. Untuk Kabupaten Banggai, acuan yang digunakan antara lain RTRW, RPIJM, RPJMD, Renja SKPD, serta Renstra SKPD. a. Hubungan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dengan RPJMD RPJMD sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dipergunakan sebagai sumber dasar bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten. Oleh karena itu, Strategi Sanitasi Kabupaten ini merupakan penjabaran operasional dari RPJMD khususnya



yang berkaitan dengan pembangunan sanitasi yang bersifat lintas sektor, komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif sesuai dengan konsep dasar pemikiran RPJMD.

b. Hubungan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dengan Renstra SKPD Renstra SKPD sebagai penjabaran dari RPJMD juga dipergunakan sebagai bahan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten. Renstra SKPD dipergunakan sebagai dasar dari penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten ini maka implementasi pembangunan sanitasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan SKPD yang terkait dengan sanitasi.

c. Hubungan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai RTRW dipergunakan sebagai salah satu bahan dasar bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten, dimana untuk rencana tahun 2015 perkiraan jumlah penduduk dan volume sektor sanitasi diperhitungkan sesuai dengan perkiraan dan prediksi dalam RTRW. Strategi Sanitasi Kabupaten mengarah pada operasionalisasi teknis urusan khusus sanitasi dari RTRW, agar pada saat pengendalian pemanfaatan ruang wilayah terlaksana pula implementasi dari Buku Putih Sanitasi.



BAB II KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI Penyiapan kerangka pengembangan sanitasi adalah merupakan milestone kedua dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK) dimana didalamnya terdapat sebuah tahapan yaitu formulasi visi misi. Berdasarkan Permendagri 54/2010 tentang pelaksanaan PP 8/2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah tentang rumusan visi disebutkan bahwa visi adalah “Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan”. Sedangkan misi adalah “Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi”. Visi dan Misi sanitasi adalah konsep awal dalam penyusunan strategi sanitasi kota/kabupaten yang diturunkan dari visi dan misi kabupaten. Secara gamblang akan dijabarkan dalam penjelasan sub bab berikut ini: 2.1 Visi Misi Sanitasi Kabupaten Banggai Visi dan misi sanitasi Kabupaten Banggai disusun dengan mengacu pada visi misi Kabupaten Banggai yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banggai. Dengan adanya visi sanitasi Kabupaten, diharapkan Pemerintah Daerah dapat memiliki pandangan dan wawasan yang akan menjadi acuan bagi pembangunan pengelolaan sektor sanitasi Kabupaten Banggai kedepan. Sedangkan penyusunan misi sanitasi merupakan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan visi, sehingga dengan adanya misi sanitasi diharapkan dapat menggiring Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai untuk fokus menangani sektor sanitasi berdasarkan permasalahan yang ada pada data eksisting yang telah disusun pada dokumen Buku Putih Sanitasi. Berdasarkan hal tersebut, maka dipendang perlu menetapkan misi sanitasi Kabupaten Banggai persubsektor yaitu misi pengelolaan air limbah domestik, misi pengelolaan persampahan, misi pengelolaan drainase, dan misi perilaku hidup bersih dan sehat. Adapun visi dan misi sanitasi Kabupaten Banggai dapat terlihat pada tabel berikut:

BAB II KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI |II - 1


Tabel 2.1 Visi Misi Sanitasi Kabupaten Banggai Visi Kabupaten Banggai Menjadikan Kabupaten Banggai Sebagai Sentra Ekonomi Produktif Yang Berbasis Kerakyatan Tahun 2016




1.Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat

Terwujudnya sanitasi Kabupaten Banggai yang lebih baik, partisipatif dan berkelanjutan menuju masyarakat yang sehat, mandiri dan sejahtera Tahun 2019

Misi Sub Sektor Air Limbah Domestik ; 1. Mendorong penyusunan dan pengimplementasian PERDA tentang sistem pengelolaan air limbah secara berkelanjutan. 2. Menyiapkan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik. 3. Meningkatkan akses layanan Air Limbah Domestik melalui pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana Air Limbah Domestik yang berkualitas. 4. Meningkatkan kesadaran warga tentang pengelolaan Air Limbah domestik 5. Mendorong peran serta masyarakat, organisasi kemasyarakatan dalam mempercepat pembangunan sub sektor Air Limbah Domestik secara terpadu. 6. Mendorong peran serta dunia usaha dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik secara terpadu 7. Meningkatkan Peran media dalam sosialisasi Pengelolaan Air Limbah Domestik. 8. Meningkatkan kapasitas pendanaan sektor Air Limbah Domestik

2.Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan dengan melaksanakan prinsip-prinsip Good Governance and Clean Government 3.Mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar dan kewilayahan untuk meningkatkan standar kualitas hidup masyarakat yang layak dan sejahtera serta mendukung pembangunan ekonomi 4.Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, terampil dan berakhlak mulia 5. Mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kebijakan

Misi Sub Sektor Persampahan ; 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengelolaan persampahan 2. Meningkatkan akses layanan persampahan melalui peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana persampahan 3. mengoptimalkan sarana persampahan, untuk mengurangi jumlah timbulan sampah




Misi Kabupaten Banggai publik yang konstruktif dan dinamis sebagai dasar menuju harmonisasi pelaksanaan pembangunan


Misi Sanitasi Kabupaten Banggai 4. 5. 6.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Meningkatkan Peran media dalam sosialisasi Pengelolaan Persampahan Meningkatkan ketersediaan pendanaan untuk pengelolaan persampahan

Misi Sub Sektor Drainase ; 1. Mendorong penyusunan dan pengimplementasian PERDA tentang sistem dan pengelolaan Drainase 2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pengelolaan sistem drainase 3. Mengurangi area genangan melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur drainase yang terpadu dan berkelanjutan 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana drainase 5. Meningkatkan Peran media dalam sosialisasi Pengelolaan drainase lingkungan 6. Meningkatkan ketersediaan pendanaan untuk pengelolaan drainase lingkungan Misi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ; 1. Meningkatkan Kemandirian Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui tatanan rumah tangga, sekolah, Pelayanan Kesehatan, Institusi Pemeritah, dan Tempat-Tempat Umum. 2. Mendorong peran serta organisasi kemasyarakatan dalam sosialisasi PHBS 3. Meningkatkan Pemahaman masyarakat Tentang PHBS melalui peran media 4. Meningkatkan ketersediaan






Misi Sanitasi Kabupaten Banggai pendanaan dalam kampanye PHBS

kegiatan

Sumber : RPJMD dan Analisis Pokja Sanitasi Kabupaten Banggai, 2014

2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi Tahapan pengembangan sanitasi bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan sistem dan zona sanitasi sub sektor air limbah, persampahan, dan drainase yang paling tepat dan sesuai untuk suatu wilayah. Sistem sanitasi ditentukan berdasarkan pentahapan implementasi jangka pendek (1-2 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka panjang (10-15 tahun), zona sanitasi menjelaskan dimana sistem tersebut akan diterapakan dalam wilayah Kabupaten Banggai.

2.2.1 Sub Sektor Air Limbah Berdasarkan pertimbangan dalam pemilihan sistem pengolahan air limbah domestik menurut Pedoman Pengelolaan Air Limbah Perkotaan didasarkan pada faktor-faktor kepadatan penduduk, sumber air yang ada, kedalaman muka air tanah, kemampuan membiayai. Berdasarkan faktor-faktor tersebut kemudian dilakukan pemilihan-pemilihan sistem pengolahan air limbah dengan mempertimbangkan kondisi tersebut terhadap kemungkinan penerapan sistem pengolahan setempat (On Site System) ataupun sistem pengolahan terpusat (Off Site System) dengan membandingkan keuntungan dan kerugian seperti berikut ini. a. Sistem Pengolahan Setempat (On Site System)  Kelebihan - Menggunakan teknologi sederhana - Memerlukan biaya yang rendah - Masyarakat dan tiap-tiap keluarga dapat menyediakan sendiri



- Pengoperasian dan pemeliharaan oleh masyarakat - Manfaat dapat dirasakan secara langsung  Kekurangan - Tidak dapat diterapkan pada setiap daerah, misalnya sifat permeabilitas tanah, tingkat kepadatan, dan lain-lain. - Fungsi terbatas hanya dari buangankotoran manusia, tidak melayani air limbah kamar mandi dan air bekas cucian - Operasi dan pemeliharaan sulit dilaksanakan. b. Sistem Pengolahan Terpusat (Off Site System)  Kelebihan - Menyediakan pelayanan yang terbaik - Sesuai untuk daeah dengan kepadatan tinggi - Pencemaran terhadap air tanah dan badan air dapat dihindari - Memiliki masa guna lebih lama - Dapat menampung semua limbah.  Kekurangan - Memerlukan biaya investasi, operasi, dan pemeliharaan yang tinggi - Menggunakan teknologi tinggi - Tidak dapat dilakukan oleh perseorangan - Manfaat secara penuh diperoleh setelah selesai jangka panjang - Waktu yang lama dalam perencanaan dan pelaksanaan - Perlu pengelolaan, operasional, dan pemeliharaan yang baik. Dengan kepadatan penduduk di atas 100 orang per ha maka penggunaan sistem on site akan memberikan dampak pencemaran yang sangat nyata terhadap air tanah dan air permukaan sekitarnya. Di Kabupaten Banggai untuk wilayah kajian yang terdiri dari 4 (empat) Kecamatan yang mayoritas memiliki kepadatan penduduk kurang dari 100 jiwa/hektar sehingga penggunaan sistem on-site masih relevan. Di dalam SSK dilakukan penentuan prioritas pengembangan system pengelolaan air limbah (off site atau on site) secara umum dan juga jangka waktu penanganan. Ada tiga kriteria dalam menentukan prioritas pengembangan system pengelolaan air limbah. Ketiga kriteria tersebut adalah kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah (perkotaan atau perdesaan), dan resiko



kesehatan lingkungan. Gambar di bawah ini menunjukkan peta yang dihasilkan dari proses penetapan sistem dan zona sanitasi seperti pada tabel 2.2 dan peta 2.1 sebagai berikut: Tabel 2.2 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Banggai No (a) A B 1 2 C 1 2 3 D

Sistem (b) Buang Air Besar Sembarangan (BABS)** Sistem On-Site (Setempat) Cubluk dan sejenisnya Individual (Tangki Septik) Sistem Komunal MCK/MCK++ IPAL Komunal Tangki Septik Komunal Sistem Off-Site (Terpusat)

Cakupan Layanan Eksisting (%) (c)

Target Cakupan Layanan Jangka Jangka Jangka Pendek Menengah Panjang (d) (e) (f)

24%

18%

9%

0%

2% 70,6%

1% 73%

0% 78%

0% 83%

2,7% 0% 0,1% 0%

4% 1% 1% 0%

8% 2% 2% 0%

10% 4% 3% 0%

100%

100%

100%

TOTAL 100% Sumber: Analisis Pokja Sanitasi Kabupaten Banggai, 2014

Tahapan pengembangan air limbah domestik di Kabupaten Banggai dapat di jabarkan dalam tabel berikut ini, cakupan layanan eksisting untuk angka BABS sebesar 24%, sedangkan target cakupan layanan jangka pendek sebesar 18%, jangka menengah menurun menjadi 9% dan jangka panjang menjadi 0%. Sedangkan cakupan layanan eksisting sistem On-Site (setempat) untuk tangki septik individual sebesar 70,6%, target cakupan layanan jangka pendek sebesar 73%, jangka menengah 78% dan jangka panjang meningkat menjadi 83%. Dan untuk cakupan layanan eksisting sistem komunal (MCK++) sebesar 2,7%, target cakupan layanan jangka pendek sebesar 4%, jangka menengah 8% sedangkan untuk jangka panjang sebesar 10%.



Peta 2.1 Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Sistem Onsite dan Off Site



2.2.2 Sub Sektor Persampahan Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Banggai masih sangat terbatas, dengan cakupan pelayanan sampah yang terangkut sebesar 30% dari total pnduduk di Kabupaten Banggai. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan belum memadainya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ada. Tahapan pengembangan Persampahan Kabupaten Banggai dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.3 Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Banggai No (a) A

Sistem (b) Prosentase Sampah Yang Terangkut

Cakupan Layanan Eksisting (%) (c)

Target Cakupan Layanan Jangka Jangka Jangka Pendek Menengah Panjang (d) (e) (f)

30%

40%

60%

85%

1

Penanganan Langsung (direct)

0%

0%

5%

15%

2

Penanganan Tidak Langsung (Indirect)

30%

40%

55%

70%

70%

60%

40%

15%

100%

100%

100%

B

Dikelola Mandiri Oleh Masyarakat atau belum terlayani

TOTAL A + B 100% Sumber: Analisis Pokja Sanitasi Kabupaten Banggai, 2014

Tahapan pengembangan sanitasi komponen persampahan terdiri dari 2 (dua) zona yang dihasilkan dari “Instrumen Profil Sanitasi” zona tersebut meliputi zona I yaitu cakupan pelayanan penuh (rencana jangka pendek) dan zona II yaitu pelayanan penuh (rencana jangka menengah). Zona I terdapat pada beberapa Desa yaitu Desa Bunga, Kamumu, Salodik, Bumi Beringin, Lenyek, Buon Mandiri, Soho, Bungin, Lumpuknyo, Karaton, Keleke, Mangkio Baru, dan Jole, sedangkan Desa yang masuk ke dalam zona II yaitu Desa Awu, Luwuk, Baru, Simpong, Padungnyo dan Sayambongin. Tahapan pengembangan persampahan diarahkan pada penentuan zona dan sistem sanitasi sub sektor persampahan, yang terdiri atas zona I peningkatan cakupan layanan hingga minimal 70% ditambah pemilahan sampah berbasis RT, dan zona II peningkatan Cakupan layanan hingga 100% (R-TPS-TPA) ditambah penyapuan jalan. Di Kabupaten Banggai pengembangan persampahan berada pada zona I yaitu pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis



masyarakat ditambah pemilahan dan pengelolaan sampah berbasis RT untuk seluruh wilayah kajian studi EHRA. Tahapan pengembangan persampahan dapat dilihat pada peta berikut ini :



Peta 2.2 Peta Tahapan Pengembangan Persampahan

Zona II : Pengolahan sampah berbasis masyarakat + pemilahan dan pengolahan sampah berbasis RT, untuk jangka menengah ke panjang

KETERANGAN WARNA RESIKO SANGAT TINGGI Zona I : Peningkatan cakupan layanan hingga 100% RT-TPS-TPA jangka pendek ke menengah

RESIKO TINGGI RESIKO RENDAH RESIKO SANGAT RENDAH

Zona II : Pengolahan sampah berbasis masyarakat + pemilahan dan pengolahan sampah berbasis RT, untuk jangka menengah ke panjang



2.2.3 Sub Sektor Drainase Dilihat dari fungsi layanan drainase lingkungan, sistem dan cakupan pelayanan drainase lingkungan di Kabupaten Banggai belum memadai. Pada lingkungan wilayah Ibu Kota Kabupaten, perencanaan dan penyusunan program pada prinsipnya sudah mengacu kepada fungsi layanan drainase, yaitu dari saluran tersier, sekunder dan primer, akan tetapi implementasi di lapangan tidak berkembang sebagaimana diharapkan, sistem pengaliran drainase belum berfungsi secara optimal. Pada lingkup wilayah pedesaan sistem saluran drainase lingkungan belum terencana dengan baik, penyusunan perencanaan, program dan target pencapaian umumnya disusun berdasarkan kebutuhan program dan anggaran yang tersedia. Tahapan pengembangan sanitasi komponen drainase terdiri dari 1 (satu) zona yang dihasilkan darin “Instrumen Profil Sanitasi”. Zona I tersebut diarahkan menjadi prioritas penanganan genangan jangka pendek-menengah dengan konstruksi permanen terutama pada kawasan strategis dan cepat tumbuh pada wilayah kecamatan Luwuk danLuwuk Selatan karena wilayah tersebut merupakan pusat kegiatan perekonomian (CBD).

Sebagian besar area

permukiman rawan banjir di kedua wilayah tersebut karena drainase yang ada pada umumnya tidak terpelihara sehingga kedua wilayah tersebut sering terdapat genangan jika musim penghujan tiba. Tahapan pengembangan drainase

dibagi berdasarkan penentuan zona dan sistem

sanitasi komponen drainase sebagaimana peta berikut ini:



Peta 2.3 Peta Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan

KETERANGAN WARNA RESIKO SANGAT TINGGI Zona I Penanganan Jangka Pendek - Menengah Terhadap Genangan Dengan Konstruksi Permanen

RESIKO TINGGI RESIKO RENDAH RESIKO SANGAT RENDAH



Tahapan pengembangan drainase perkotaan di Kabupaten Banggai di empat wilayah ekcamatan yaitu kondisi eksisting luas genangan yang ada di Kecamatan Luwuk Utara 0,75 ha, Luwuk 3,2 ha, Luwuk Selatan 4 ha dan Nambo 0,5 ha. Penanganan luas genangan jangka pendek menjadi 5,45 ha, jangka menengah menjadi 3 ha dan penanganan jangka panjang diharapkan sudah tidak ada lagi genangan di wilayah tersebut menjadi 0%. Berikut adalah tabel tahapan pengembangan drainase perkotaan yang ada di kabupaten Banggai: Tabel 2.4 Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan Kabupaten Banggai No (a) 1 2 3 4

Kecamatan (b) Kecamatan Luwuk Utara Kecamatan Luwuk Kecamatan Luwuk Selatan Kecamatan Nambo

Luas Genangan Eksisting (Ha) (c) 0,75 3,2 4 0,5

TOTAL 8,45 Sumber: Analisis Pokja Sanitasi Kabupaten Banggai, 2014

Luas Genangan (Ha) Jangka Jangka Jangka Pendek Menengah Panjang (d) (e) (f) 0,45 0 0 2 1 0 3 2 0 0 0 0 5,45

3

0

2.3 Perkiraan Pendanaan Pengambangan Sanitasi Berdasarkan hasil rujukan dari berbagai dokumen strategis daerah seperti APBD 5 tahun terakhir, LKPJ Bupati, dan RPJMD Kabupaten Banggai, maka Pokja Sanitasi Kabupaten Banggai telah menyusun proyeksi dan perencanaan perhitungan tentang pendanaan sanitasi Kabupaten Banggai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan hingga tahun 2019. Hasil proyeksi dan analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang rinci dan jelas mengenai kemampuan daerah dalam pendanaan sanitasi sebagaimana diidentifikasikan di dalam dokumen SSK Kabupaten Banggai. Untuk mendapatkan gambaran ini, maka analisis difokuskan pada aspek belanja dalam APBD kabupaten Banggai. Dalam buku Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banggai, tergambar beberapa sumber pendanaan dan besaran nilai pendanaan yang direncanakan akan termuat dalam APBD Kabupaten Banggai maupun bantuan Provinsi. Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Banggai untuk Sanitasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.5 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Banggai Untuk Sanitasi

No

Uraian

Tahun 2009

2010

2012

Rata-Rata Pertumbuhan

2013

1

Belanja Sanitasi

1.1

Air Limbah Domestik

1.2

Sampah Rumah Tangga

1.3

Drainase Perkotaan

1.4

PHBS

2

Dana Alokasi Khusus

67.500.000

2.1

DAK Sanitasi

67.500.000

2.2

DAK Lingkngan Hidup

2.3

DAK Perumahan dan Permukiman

0

0

0

0

0

0

3

Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi

0

0

0

0

0

0

4

Bantuan Keuangan Provinsi untuk Sanitasi

0

0

0

0

0

0

874.080.000,00

2.612.580.000,00

4.144.486.840,00

8.364.622.044,00

15.715.868.967,00

111,81%

618.643.033.696,00

632.481.705.648,00

700.932.317.617,00

809.098.653.600,90

977.409.912.069,90

12,32%

0,14%

0,41%

0,59%

1,03%

1,61%

Belanja APBD Murni untuk Sanitasi Total Belanja Langsung % APBD Murni Terhadap Belanja Lansung

941.580.000,00

2011

2.612.580.000,00

5.064.086.840,00

10.419.242.044,00

15.715.868.967,00

106,97%

49.995.000

1.252.146.840

1.208.851.500

564.223.500

782,59%

234.080.000

882.585.000

2.063.840.000

5.656.625.044

6.211.472.667

148,69%

707.500.000

1.680.000.000

1.721.100.000

3.553.765.500

8.932.970.000

99,44%

7.202.800

0,00%

-

0

0

-

27.000.000 -

-

0

919.600.000

2.054.620.000

919.600.000

2.054.620.000

-

-

0

-

0,00%

Komitmen Pendanaan APBD untuk Pendanaan Sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupten Banggai dan DPA masing-masing sektor Sanitasi yang diolah Tahun 2014


2%


Berdasarkan tabel perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Banggai untuk Sanitasi diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi kedepan adalah sebesar 2%, hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Banggai dalam mengembangkan sanitasi yang baik di Kabupaten Banggai. Sedangkan untuk besaran pendanan sanitasi 5 (lima) tahun kedepan diambi berdasarkan komitmen pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi kedepan adalah sebesar 2%, sehingga didapat perkiraan belanja langsung, perkiraan APBD murni sanitasi dan perkiraan komitmen pendanaan sanitasi. Besaran Pendanaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6. Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan

No

Uraian

1

Perkiraan Belanja Langsung

2 3

2015

2016

Perkiraan Belanja Murni Snitasi (Rp) 2017

2018

2019

Total Pendanaan

1.017.298.767.278

1.037.849.565.581

1.058.815.517.548

1.080.205.009.840

1.102.026.598.539

5.296.195.458.786

Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi

20.345.975.346

23.870.540.008

24.352.756.904

24.844.715.226

25.346.611.766

118.760.599.250

Perkiraan Komitmen Pendanaan Saitasi

8.443.579.768

11.727.700.091

11.964.615.348

12.206.316.611

12.452.900.563

56.795.112.382

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupten Banggai yang diolah Tahun 2014



Berdasarkan tabel Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan diatas dapat disimpulkan bahwa perkiraan besaran belanja langsung 5 tahun kedepan adalah Rp 5.296.195.458.786,548 perkiraan besaran APBD murni untuk sanitasi 5 tahun kedepan adalah Rp 118.760.599.250,26 dan perkiraan besaran komitmen pendanaan sanitasi 5 tahun kedepan adalah Rp 56.795.112.382,45 Pendanaan dan pembiayaan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik, sampah rumah tangga dan drainase lingkungan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banggai melalui beberapa SKPD terkait. Terbatasnya alokasi anggaran untuk Sanitasi berdampak pada rendahnya alokasi anggaran di setor sanitasi. Sedangkan untuk perkiraan pendanaan APBD Kabupaten Banggai untuk Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi terbangun hingga Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.7. Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Banggai untuk Operasional/Pemeliharaan Sanitasi No

Uraian

Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp) 2009

2010

1

Belanja Sanitasi

1.1

Air Limbah Domestik Biaya Operasional/Pemeliharaan (justified )

-

Sampah Rumah Tangga Biaya Operasional/Pemeliharaan (justified )

-

1.1.1 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1

Drainase Lingkungan Biaya Operasional/Pemeliharaan (justified )

941.580.000

2011

2.612.580.000 -

2012

2013

Total Pendanaan

5.064.086.840

10.419.242.044

15.715.868.967

34.753.357.851

118.570.040,00

54.405.000,00

97.495.167,00

270.470.207,00

118.570.040,00

54.405.000,00

97.495.167,00

270.470.207,00

35.000.000,00

1.956.150.000,00

1.958.749.700,00

989.267.667,00

4.939.167.367,00

35.000.000,00

1.956.150.000,00

1.958.749.700,00

989.267.667,00

4.939.167.367,00

67.500.000,00

100.000.000,00

30.000.000,00

591.722.500,00

2.020.989.000,00

2.810.211.500,00

67.500.000,00

100.000.000,00

30.000.000,00

591.722.500,00

2.020.989.000,00

2.810.211.500,00

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupten Banggai dan DPA masing-masing sektor Sanitasi yang diolah Tahun 2014



Berdasarkan tabel perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Banggai untuk Operasional/Pemeliharaan diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen pendanaan APBD untuk pendanaan Operasional/Pemeliharaan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,01%, hal ini menunjukkan masih minimnya dana Operasional/Pemeliharaan disemua sektor sanitasi di Pemerintah Kabupaten Banggai. Sedangkan untuk besaran pendanan APBD Kabupaten Banggai untuk kebutuhan operasional/pemeliharaan aset sanitasi terbangun hingga tahun 2019 adalah sebesar Rp23.534.198.126,84 sehingga didapat perkiraan belanja sanitasi untuk masing-masing sektor di 5 tahun kedepan, perkiraan besaran pendanan APBD Kabupaten Banggai untuk kebutuhan operasional/pemeliharaan aset sanitasi terbangun hingga tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.8. Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Banggai untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun Hingga Tahun 2019 No

Uraian

1

Belanja Sanitasi

1.1 1.1.1 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1

Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp) 2015

2016

2017

2018

2019

Total Pendanaan

23.445.321.468

28.636.180.306

34.976.309.608

42.720.161.024

52.178.522.502

181.956.494.909

Air Limbah Domestik Biaya Operasional/Pemeliharaan (justified )

97.748.984,25

97.876.140,57

98.003.462,29

98.130.949,64

98.258.602,83

490.018.139,58

97.748.984,25

97.876.140,57

98.003.462,29

98.130.949,64

98.258.602,83

490.018.139,58

Sampah Rumah Tangga Biaya Operasional/Pemeliharaan (justified )

1.421.637.903,47

1.704.223.633,34

2.042.980.273,19

2.449.073.182,07

2.935.887.110,54

10.553.802.102,62

1.421.637.903,47

1.704.223.633,34

2.042.980.273,19

2.449.073.182,07

2.935.887.110,54

10.553.802.102,62

Drainase Lingkungan Biaya Operasional/Pemeliharaan (justified )

2.243.836.211,66

2.364.311.822,68

2.491.255.986,42

2.625.016.011,15

2.765.957.852,74

12.490.377.884,64

2.243.836.211,66

2.364.311.822,68

2.491.255.986,42

2.625.016.011,15

2.765.957.852,74

12.490.377.884,64

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupten Banggai diolah Tahun 2014



Berdasarkan tabel Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Banggai untuk kebutuhan operasional/pemeliharaan aset sanitasi terbangun hingga tahun 2019 diatas dapat disimpulkan bahwa perkiraan besaran belanja Air Limbah Domestik 5 tahun kedepan adalah Rp490.018.139,58, perkiraan besaran belanja Sampah rumah rangga 5 tahun kedepan adalah Rp10.553.802.102,62 dan perkiraan besaran Drainase lingkungan 5 tahun kedepan adalah Rp12.490337.884,64. Sedangkan untuk perkiraan kemampuan APBD Kabupaten Banggai dalam mendanai program/kegiatan SSK dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.9 Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Banggai dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK No

Uraian

1

Perkiraan Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan

2

2015

2016

Pendanaan (Rp) 2017

2018

2019

Total Pendanaan

1.108.930.497

1.256.671.516

1.424.912.758

1.616.628.291

1.835.244.341

7.242.387.404

Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi

7.358.509.359

8.462.285.763

8.535.870.856

8.535.870.856

8.535.870.856

41.428.407.691

3

Perkiran Komitmen Pendanaan Sanitasi

7.753.164.450

9.148.734.051

10.795.506.180

12.738.697.293

15.031.662.805

55.467.764.779

4

Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni)

6.249.578.862

7.205.614.247

7.110.958.099

6.919.242.565

6.700.626.515

34.186.020.287

5

Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen)

6.644.233.953

7.892.062.535

9.370.593.422

11.122.069.002

13.196.418.464

48.225.377.375

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupten Banggai yang diolah Tahun 2014



BAB III STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI

Strategi layanan sanitasi pada dasarnya adalah untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran pembangunan sanitasi yang bermuara pada pencapaian Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten. Pokja Sanitasi Kabupaten Banggai merumuskan strategi layanan sanitas didasarkan pada isu-isu utama/strategis yang dihadapi pada saat ini. Paparan isu strategis dan tantangan layanan sanitasi kabupaten ini mencakup isu strategis aspek non teknis yang terdiri dari aspek; kebijakan daerah dan kelembagaan, keuangan, komunikasi, keterlibatan pelaku bisnis, pemberdayaan masyarakat, aspek jender dan kemiskinan, serta aspek monitoring dan evaluasi. Sedangkan paparan isu strategis aspek teknis terdiri dari; sub sektor air limbah domestik, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan, sektor air bersih dan aspek perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Persoalan dan dimensi pembangunan sanitasi yang dihadapi selalu berubah dari waktu ke waktu dan makin kompleks. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi semakin bertambah banyak, sedangkan kemampuan dan sumber daya pembangunan yang tersedia cenderung terbatas. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tuntutan yang tidak terbatas dengan membuat pilihan dalam bentuk skala prioritas. Dalam menentukan pilihan tersebut, maka pemerintah daerah tetap bersikap realistis, dengan tidak membuat sasaran-sasaran yang sejak semula disadari tidak bisa dipenuhi. Percepatan pembangunan di sektor sanitasi memerlukan perencanaan yang menyeluruh, sebab sanitasi berkaitan dengan banyak aspek seperti pegolahan air limbah, sampah, drainase yang baik dan memperbaiki perilaku masyarakat menuju perilaku yang bersih dan sehat. Untuk memudahkan pembahasan tentang strategi percepatan sanitasi berikut ini dijabarkan strategi percepatan untuk masing- masing aspek: 3.1. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik Penanganan air limbah domestik merupakan bagian untuk mendukung terwujudnya lingkungan yang berkualitas dan lestari, lingkungan perumahan layak huni dan tidak ada masyarakat yang BABS (Buang Air Besar Sembarangan). Besaran angka BABS di suatu kabupaten dapat menjadi salah satu indikator kondisi pengelolaan sanitasi yang ada dimana hal tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas lingkungan. Sebagaimana dijelaskan

BAB III STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI |III -

1


dalam Buku Putih Sanitasi bahwa Kabupaten Banggai dengan angka BABS sekitar 24,5 % tentu saja bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan sehingga Stop BABS yang dicanangkan dalam salah satu rumusan MDGs dapat diwujudkan. Selain keterbatasan sarana dan prasarana terutama pengelolaan air limbah yang layak, perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat juga masih rendah. Untuk itu ditetapkan tujuan, sasaran dan strategi pengembangan air limbah domestik sebagaimana tabel 3.1 berikut ini: Tabel 3.1. : Tujuan, Sasaran Dan Strategi Pencapaian Pengembangan Air Limbah Domestik Tujuan (1) Tersedianya anggaran untuk pengelolaan air limbah domestik yang memadai

Tersedianya fasilitas IPLT dan optimalisasi pemanfaatannya

Tersedianya master plan pengelolaan air limbah domestik pada tahun 2015

Sasaran Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran (2) (3) Meningkatkan anggran untuk 4 Kecamatan pada wilayah air limbah domestik dari 0,22% kajian mendapatkan (rata-rata pertumbuhan) per penganggaran yang merata tahun menjadi 0,5% (rata-rata terkait air limbah domestik pertumbuhan) di tahun 2019 sesuai dengan tingkat risiko pada dokumen BPS Meningkatkan sarana dan Di 4 kecamatan wilayah kajian prasarana air limbah domestik (Luwuk, Luwuk Selatan, (IPLT) dari tidak memiliki Luwuk Utara dan Nambo) menjadi 1 unit IPLT di tahun dapat mengakses IPLT 2019 Meningkatnya kualitas master 1 (satu) Dokumen Master plan plan dan DED pengelolaan air dan DED pengelolaan air limbah limbah

Strategi (4) Maksimalkan Potensi pembiayaan sumber dana lainnya (Pusat dan Provinsi)

Memaksimalkan pembangunan IPLT

Memaksimalkan penyusunan master plan dan DED

Sumber: Analisis Pokja Sanitasi Kabupaten Banggai, 2014

3.2. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengembangan Persampahan Penanganan persampahan merupakan bagian untuk mendukung terwujudnya lingkungan yang berkualitas dan lestari, lingkungan perumahan layak huni serta pengurangan timbulan sampah dari sumbernya dengan penanganan sampah berwawasan lingkungan. Cakupan layanan persampahan di Kabupaten Banggai masih minim, baik di perkotaan maupun pedesaan. Hal tersebut tidak saja disebabkan oleh promosi higiene sanitasi yang masih rendah tetapi juga ketersediaan sarana dan prasarana persampahan serta sumber daya manusia yang masih terbatas. Sebagaimana dijelaskan dalan Buku Putih Sanitasi bahwa TPA Mololuntun melayani 3 (tiga) Kecamatan dalam wilayah kajian yaitu Kecamatan Luwuk, Kecamatan Luwuk Selatan dan Kecamatan Luwuk Utara. Untuk itu ditetapkan tujuan, sasaran dan strategi pengembangan persampahan sebagaimana tabel 3.2. berikut ini:


2


Tabel 3.2. : Tujuan, Sasaran Dan Strategi Pencapaian Pengembangan Persampahan Tujuan (1) Tersedianya anggaran untuk pengelolaan persampahan yang memadai

Tersedianya sarana Pengelolaan sampah

Tersedianya teknologi pengelolaan persampahan

Sasaran Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran (2) (3) Meningkatkan anggran untuk 4 Kecamatan pada wilayah air limbah domestik dari 0,39% kajian mendapatkan (rata-rata pertumbuhan) per penganggaran yang merata tahun menjadi 0,5% (rata-rata terkait air limbah domestik pertumbuhan) di tahun 2019 sesuai dengan tingkat risiko pada dokumen BPS Meningkatnya pemanfaatan - 20.214 RT di wilayah sarana pengelolaan sampah di kajian terakses ke TPS 3R tahun 2019 - 20.214 RT di wilayah kajian terakses ke TPS (Bak Beton) - 4 Kecamatan wilayah kajian terangkut sampahnya oleh armada pengangkut Meningkatnya penggunaan - 4 Kecamatan wilayah Teknologi pengelolaan kajian terakses TPST 3R persampahan yang - Terbangunnya TPA yang terstandardisasi di tahun 2019 menggunakan sistem sanitary landfill


Maksimalkan Potensi pembiayaan sumber dana lainnya (Pusat dan Provinsi) untuk pengadaan sarana pengelolaan persampahan

Maksimalkan Potensi pembiayaan sumber dana lainnya (Pusat dan Provinsi) untuk pemanfaatn teknologi pengelolaan persampahan


3.3.

Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengembangan Drainase Penanganan drainase lingkungan merupakan bagian untuk mendukung terwujudnya

lingkungan yang berkualitas dan lestari, lingkungan perumahan layak huni serta pengurangan genangan air terutama pada wilayah-wilayah rawan genangan. Sebagaimana dijelaskan dalam Buku Putih Sanitasi bahwa dengan menggunakan analisis SWOT disimpulkan bahwa posisi pengelolaan sanitasi di Kabupaten Banggai pada sub sektor drainase lingkungan berada pada kuadran II yakni posisi pemeliharaan agresif, maka strategi yang akan ditempuh kedepan dalam pengelolaan drainase lingkungan adalah meminimalisir kelemahan yang ada untuk memanfaatkan peluang. Untuk itu ditetapkan tujuan, sasaran dan strategi pengembangan drainase sebagaimana tabel 3.3. berikut ini:


3


Tabel 3.3. : Tujuan, Sasaran Dan Strategi Pencapaian Drainase Tujuan (1) Tersedianya anggaran untuk pengelolaan drainase yang memadai

Tersedianya master plan drainase dan DED Tersedianya jaringan saluran drainase yang memenuhi standard

Sasaran Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran (2) (3) Meningkatnya rata-rata 4 Kecamatan pada wilayah pertumbuhan pendanaan kajian mendapatkan drainase dari 0,94% menjadi penganggaran terkait 1,3% di tahun 2019 pengelolaan drainase sesuai dengan tingkat risiko pada dokumen BPS Meningkatnya kualitas master 1 (satu) Dokumen Master plan dan DED drainase plan dan DED pengelolaan drainase untuk kecamatan Luwuk Utara dan Nambo Meningkatnya ketersediaan 4 Kecamatan di Wilayah jaringan drainase yang kajian terakses sarana memenuhi standard di tahun drainase yang memenuhi 2019 standar pada area rawan genangan


Maksimalkan penyusunan master plan dan DED Maksimalkan pembangunan jaringan saluran drainase yang sesuai standar


3.4.

Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengelolaan Promosi Higiene Sanitasi Pengelolaan promosi hygiene sanitasi merupakan bagian terpadu untuk mendukung

terwujudnya lingkungan yang berkualitas dan lestari, lingkungan perumahan layak huni serta meningkatnya pola hidup yang bersih dan sehat di masyarakat. Hal lain yang ingin dicapai adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan resiko buang air besar sembarangan, kesadaran akan pentingnya cuci tangan pakai sabun terutama pada lima waktu penting yakni: 1.

Sesudah buang air besar (BAB);

2.

Setelah memegang/menyentuh hewan;

3.

Sebelum makan;

4.

Setelah membersihkan anak yang buang air besar;

5.

Sebelum menyiapkan makanan.

Untuk itu ditetapkan tujuan, sasaran dan strategi pengelolaan promosi higiene sebagaimana tabel 3.1. berikut ini


4


Tabel 3.4. : Tujuan, Sasaran Dan Strategi Pencapaian Pengelolaan Sanitasi Rumah Tangga Tujuan 1

Pernyataan sasaran 2

Sasaran

Tersedianya anggaran untuk PHBS yang memadai

Meningkatnya rata-rata pertumbuhan pendanaan PHBS dari 0,01% menjadi 0,05% di tahun 2019

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang PHBS

Meningkatnya pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang PHBS

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Banggai, 2014

Strategi

Indikator sasaran 3

4 Kecamatan pada wilayah kajian mendapatkan penganggaran terkait PHBS sesuai dengan tingkat risiko pada dokumen BPS - Perilaku CTPS masyarakat di lima waktu penting meningkat menjadi 50% - Berkurangnya praktik BABS, dari 24% menjadi 0% di tahun 2019.

4 Maksimalkan Potensi pembiayaan sumber dana lainnya (Pusat dan Provinsi) Maksimalkan sarana dan prasarana penunjang PHBS

Lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang strategis untuk menerapkan pendidikan tentang Prilaku Hidup Bersih dan Sehat di usia dini, sehingga mendidik anak-anak untuk dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang PHBS dan dapat membudidayakan kebersihan dan kesehatan. Berdasarkan hasil kajian sanitasi di Sekolah Dasar, masih terdapat 83% siswa yang kurang baik dalam mencuci tangan pakai sabun (CTPS), dan terdapat 27% siswa masih kurang baik dalam penggunaan jamban disekolah serta masih terdapat 9% siswa berprilaku kurang baik dalam membuang sampah. Berikut adalah tabel tujuan, sasaran dan strategi pengelolaan PHBS terkait sanitasi (tatanan sekolah). Tabel 3.5. : Tujuan, Sasaran Dan Strategi Pencapaian Pengelolaan Sanitasi Sekolah Tujuan 1


Sasaran

Indikator sasaran 3

Tersedianya anggaran yang memadai untuk saniatasi di Sekolah

Meningkatkan persentase ketersediaan dana untuk PHBS dan sanitasi dari 13,3% menjadi 38% di tahun 2019

Sekolah Dasar yang terletak pada wilayah kajian memperoleh anggaran yang merata terkait dengan sanitasi di Sekolah Dasar

Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan di sekolah

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di sekola

1. Pada akhir tahun 2019 70% sekolah di wilayah kajian memiliki fasilitas CTPS 2. Pada akhir tahun 2019 70% sekolah di wilayah kajian memiliki fasilitas toilet yang memenuhi

Strategi 4 Maksimalkan Potensi pembiayaan sumber dana lainnya (Pusat dan Provinsi)

Maksimalkan pengadaan/ pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di sekolah


5


Tujuan 1


Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Banggai, 2014

Sasaran

Indikator sasaran 3

Strategi 4

standard kesehatan 3. Pada akhir tahun 2019 60% sekolah di wilayah kajian memiliki tempat pembuangan sampah


6


BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI

Program dapat dipahami sebagai kumpulan beberapa kegiatan yang mengarah kepada sebuah perubahan sesuai dengan strategi yang telah disusun. Tidak hanya terbatas pada implementasi, tetapi juga mencakup usaha menjaga keberlangsungan operasi infrastruktur yang ada. Bisa dari sisi keuangan (tersedianya biaya Operasi dan Pemeliharaan - OM yang memadai), atau meningkatkan kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan sanitasi yang baik. Bagian ini memuat daftar program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan sanitasi Kabupaten Banggai dari tahun 2015 sampai tahun 2019, kegiatan yang sudah disusun (sebagai bagian dari pelaksanaan sebuah program) selanjutnya dibuat indikasi jadwal pelaksanaannya, volume kegiatan tersebut, indikasi biaya yang diperlukan, serta indikasi apakah kegiatan tersebut dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau tidak. Ini disusun sesuai dengan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran masing-masing komponen sanitasi yaitu komponen air limbah, komponen persampahan, komponen drainase dan PHBS terkait sanitasi. Hasil dari proses ini menjadi penting karena akan menjadi dasar dan masukan bagi proses pemograman maupun penganggaran rutin dan formal terutama Pemerintah Kabupaten.

4.1

Ringkasan Program dan Kegiatan Sanitasi Ringkasan Program dan Kegiatan sanitasi akan dijabarkan dalam ringkasan indikasi

kebutuhan biaya dan sumber pendanaan/pembiayaan pengembangan sanitasi untuk 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan sumber pendanaan baik dari APBD Kabupaten, Provinsi, APBN, Swasta/CSR atau dari masyarakat. Indikasi kebutuhan biaya dan sumber pendanaan/pembiayaan pengembangan sanitasi untuk 5 tahun kedepan berkisar Rp68.475.000.000,00 yang terdiri dari komponen air limbah domestik dengan total indikasi biaya sebesar Rp9.840.000.000,00 komponen persampahan indikasi biaya 5 tahun kedepan sebesar Rp20.215.000.000,00 komponen drainase indikasi biaya 5 tahun kedepan sebesar Rp32.500.000.000,00 sedangkan untuk PHBS terkait sanitasi indikasi biaya untuk 5 tahun kedepan sebesar Rp5.920.000.000,00. Total sumber pendanaan/pembiayaan yang berasal dari APBD Kabupaten sebesar Rp23.350.000.000,00 dari APBD Provinsi dengan

BAB IV PROGRAM & KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | IV - 1


total sebesar Rp15.190.000.000,00 sedangkan yang bersumber dari APBN sebesar Rp26.735.000.000,00. Berikut adalah tabel ringkasan indikasi kebutuhan biaya dan sumber pendanaan/pembiayaan pengembangan sanitasi untuk 5 tahun mendatang.



Tabel 4.1 Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan / Pembiayaan Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun INDIKASI BIAYA (Ribu Rupiah) NO

KOMPONEN SANITASI

2015

2016

2017

2018

SUMBER PENDANAAN/PEMBIAYAAN (Ribu Rupiah) 2019

JUMLAH

APBD KAB. APBD PROV

APBN

SWASTA/ CSR

MASYARAKAT

A

KOMPONEN AIR LIMBAH

1.300.000

2.800.000

4.180.000

1.050.000

570.000

9.900.000

2.700.000

1.200.000

4.500.000

-

1.500.000

B

KOMPONEN PERSAMPAHAN

9.875.000

4.590.000

3.370.000

2.190.000

815.000

20.840.000

3.040.000

2.750.000

13.350.000

200.000

1.500.000

C

KOMPONEN DRAINASE PERKOTAAN

5.700.000

7.200.000

7.300.000

8.500.000

9.900.000

38.600.000

21.400.000

9.700.000

7.500.000

-

-

D

PHBS TERKAIT SANITASI

829.000

1.291.500

1.259.000

1.286.500

1.254.000

5.920.000

2.245.000

1.990.000

1.685.000

-

-

TOTAL PEMBIAYAAN

17.704.000

15.881.500

16.109.000

13.026.500

12.539.000

75.260.000

29.385.000

15.640.000

27.035.000

200.000



3.000.000


4.2

Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Program dan Kegiatan pengembangan air limbah domestik dijabarkan berdasarkan indikasi

biaya dan sumber pendanaannya, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun yang bersumber dari pendanaan lainnya misalnya APBD Provinsi, APBN, Swasta dan masyarakat. Dari Total indkasi biaya untuk pengelolaan air limbah domestik yakni sebesar Rp9.840.000.000,00 diketahui Rp2.640.000.000,00 sumber pendanaan berasal dari pembiayaan APBD Kabupaten, dan Rp1.200.000.000,00 sumber pendanaan berasal dari APBD provinsi dan Rp5.400.000.000,00 sumber pendanaan berasal dari APBN. Indikasi kebutuhan biaya tertinggi yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp4.180.000.000,00 dan indikasi kebutuhan biaya terendah pada tahun 2015 sebesar Rp530.000.000,00 tahun 2017 memiliki indikasi biaya tertinggi karena direncanakan tahun 2017 akan dilakukan pembangunan IPLT. Perumusan program dan kegiatan yang berorientasi pada cakupan layanan, jumlah penduduk terlayani, luas wilayah terlayani serta kebutuhan penanganan menyeluruh tidak dijabarkan dalam bab ini namun dijabarkan dalam lampiran dokumen SSK. Data mengenai program dan kegiatan pengembangan air limbah domestik secara menyeluruh dituangkan dalam tabel berikut ini:



Tabel 4.2 Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik

INDIKASI BIAYA (Ribu Rupiah) PROGRAM / KEGIATAN (Output / Sub Output / Komponen

NO

2015

2016

2017

2018

INDIKASI SUMBER PEMBIAYAAN 2019

JUMLAH

APBD Kab.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYARAKAT

KOMPONEN AIR LIMBAH DOMESTIK A

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan air Limbah 1

Penetapan NSPM dan SPM

2

Pelaksanaan koordinasi (lintas SKPD, lintas program) pengeloaan air limbah domestik

100.000

100.000

100.000

100.000

3

Pelaksanaan Bimbingan Teknis

100.000

100.000

100.000

100.000

4

Penyusunan Master Plan dan DED air limbah

500.000

5

Studi AMDAL Pembangunan IPLT

6

Pembebasan Lahan/tanah

7

Sosialisasi dan kampanye rencana pembangunan IPLT

8

Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPLT

200.000

200.000

200.000

100.000

500.000

500.000

100.000

500.000

500.000

500.000

500.000

200.000

200.000

200.000

1.500.000

1.500.000

100.000

100.000

100.000

300.000

300.000

100.000

1.500.000

200.000




NO

B

9

Pembentukan Kelembagaan Pengelola IPLT

10

Pelatihan Bagi Pengelola IPLT

11

Pembangunan IPLT

12

Supervisi Pembangunan IPLT

13

Pengadaan Truk Tinja

14

Operasi dan Pemeliharaan Truk Tinja

15

Operasi pemeliharaan IPLT

16

Monitoring dan Evaluasi IPLT

2015

2016

2017

2018


50.000

JUMLAH

APBD Kab.

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

3.000.000

3.000.000

300.000

300.000

500.000

500.000

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYARAKAT

3.000.000 300.000

1.000.000

1.000.000

20.000

40.000

60.000

60.000

150.000

150.000

300.000

300.000

50.000

50.000

100.000

100.000

500.000

100.000

100.000

100.000

100.000

50.000

50.000

50.000

Program Penataan Peraturan Daerah 1

Kajian teknis rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah

2

Legalitasi rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah

3

Fasilitasi sosialisasi peraturan daerah

500.000

400.000




NO

C

2016

2017

2018

2019

JUMLAH

APBD Kab.

30.000

30.000

30.000

90.000

90.000

100.000

500.000

500.000

9.840.000

2.640.000

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYARAKAT

1.200.000

5.400.000

0

1.500.000

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 1

D

2015

INDIKASI SUMBER PEMBIAYAAN

Publikasi peraturan daerah terkait pengelolaan air limbah

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1

Penyuluhan Masyarakat Perilaku Hidup Sehat (Pengelolaan Air Limbah Domestik) Jumlah Pembiayaan / Pendanaan

100.000

100.000

100.000

100.000

1.300.000

2.800.000

4.180.000

1.030.000

530.000




4.3

Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Indikasi biaya untuk kegiatan pengembangan persampahan dalam jangka waktu 5 tahun

yaitu tahun 2015 sampai 2019, indikasi biaya setiap tahunnya cenderung menurun Indikasi biaya tahun 2015 sebesar Rp9.525.000.000,00 tahun 2016 sebesar Rp4.715.000.000,00 tahun 2017 sebesar Rp3.375.000.000,00 tahun 2018 sebesar Rp2.050.000.000,00 sedangkan untuk tahun 2019 sebesar Rp550.000.000,00. Program dan Kegiatan pengembangan persampahan dijabarkan berdasarkan indikasi biaya dan sumber pendanaannya, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun yang bersumber dari pendanaan lainnya misalnya APBD Provinsi, APBN, Swasta dan masyarakat. Dari

Total

indkasi

biaya

untuk

pengelolaan

persampahan

yakni

sebesar

Rp20.215.000.000,00 diketahui Rp2.765.000.000,00 sumber pendanaan berasal dari pembiayaan APBD Kabupaten, dan Rp2.700.000.000,00 sumber pendanaan berasal dari APBD Provinsi dan untuk APBN indikasi biaya sebesar Rp13.050.000.000,00 dari CSR sebesar Rp200.000.000,00 dan kontribusi masyarakat melalui lahan senilai Rp1.500.000.000,00. Indikasi kebutuhan biaya tertinggi yaitu pada tahun 2015

dan indikasi kebutuhan biaya terendah pada tahun 2019.

Tingginya indikasi biaya pengelolaan persampahan di Tahun 2015 karena di tahun 2015 direncanakan pelaksanaan pembangunan peningkatan TPA dari sistem Open Dumping menjadi Sanitary Landfill. Perumusan program dan kegiatan yang berorientasi pada cakupan layanan, jumlah penduduk terlayani, luas wilayah terlayani serta kebutuhan penanganan menyeluruh tidak dijabarkan dalam bab ini namun di jabarkan dalam lampiran dokumen SSK. Data mengenai program dan kegiatan pengembangan persampahan secara menyeluruh dituangkan dalam tabel berikut ini:



Tabel 4.3 Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan INDIKASI BIAYA (Juta Rupiah) PROGRAM / KEGIATAN (Output / Sub Output / Komponen

NO

2015

2016

2017

2018


JUMLAH

APBD Kab.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYARAKAT

KOMPONEN PERSAMPAHAN A

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1


200.000

2

Pelaksanaan koordinasi (lintas SKPD, lintas program) tentang persampahan

100.000

100.000

100.000

100.000

3


100.000

100.000

100.000

4

Pengadaan Tempat Sampah

50.000

5

Pengadaan TPS (Bak Beton)

6

Pengadaan Truk Sampah

7

Operasi dan Pemeliharaan Truk Sampah

8

Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA Controlled Landfill/Sanitary Landfill

50.000

8.000.000

200.000

200.000

100.000

500.000

500.000

100.000

100.000

500.000

200.000

50.000

50.000

50.000

200.000

50.000

50.000

50.000

50.000

250.000

500.000

500.000

25.000

25.000

100.000

25.000

100.000 8.000.000

100.000

150.000

1.000.000 25.000

300.000

100.000 1.000.000

100.000 8.000000



INDIKASI BIAYA (Juta Rupiah) PROGRAM / KEGIATAN (Output / Sub Output / Komponen

NO

2015

2016

2017

2018


JUMLAH

APBD Kab.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYARAKAT

KOMPONEN PERSAMPAHAN 9

Pengawasan dan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA Controlled Landfill/Sanitary Landfill

10

Peningkatan Jalan Masuk Ke TPA

1.000.000

11

Pengadaan Alat Berat

1.000.000

12

350.000

Operasi dan Pemeliharaan Alat Berat Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan TPA/Unit Kerja TPA

1.000.000

1.000.000

350.000

350.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000

3.000.000

65.000

65.000

65.000

13

Pelatihan Pengelolaan TPA

50.000

50.000

50.000

14

Penyuluhan dan Bimbingan kepada masyarakat disekitar TPA

50.000

50.000

50.000

15

Operasi dan Pemeliharaan TPA dan fasilitasnya

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

200.000

16

Monitoring dan Evaluasi TPA

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

200.000

17

Pembebasan Lahan untuk TPST

500.000

500.000

500.000

1.500.000

1.500.000




NO

2015

2018


2016

2017

2019

JUMLAH

APBD Kab.

250.000

250.000

250.000

750.000

250.000

25.000

25.000

25.000

75.000

75.000

500.000

500.000

500.000

25.000

25.000

25.000

75.000

75.000

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYARAKAT

200.000

1.500.000

KOMPONEN PERSAMPAHAN 3R

B

18

Penyusunan DED TPST 3R

19

Pembentukan lembaga pengelola TPST 3R

20

Supervisi dan Pembangunan TPST 3R

21

Operasi dan Pemeliharaan TPST 3R

1.500.000

500.000

450.000

1.050.000

2.700.000

13.050.000


Penyuluhan Masyarakat Perilaku Hidup Sehat (Pengelolaan Sampah)

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

500.000

500.000

9.525.000

4.715.000

3.375.000

2.050.000

550.000

20.215.000

2.765.000




4.4

Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Perkotaan Program dan kegiatan pengembangan drainase perkotaan dalam jangka pendek dan

menengah dirumuskan dalam beberapa kegiatan utama yaitu perencanaan dan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, Serta pembuatan outline drainase karena pembangunan drainase sebelumnya belum mengacu pada masterplan disebabkan karena di Kabupaten Banggai belum memiliki outline plan drainase. Total indikasi biaya untuk pengembangan drainase perkotaan lima tahun kedepan sebesar Rp32.500.000.000,00 dengan indikasi kebutuhan biaya tahun 2015 sebesar Rp6.100.000.000,00 tahun 2016 sebesar Rp6.900.000.000,00 tahun 2017 sebesar Rp6.200.000.000,00 indikasi biaya tahun 2018 sebesar Rp6.500.000.000,00 sedangkan tahun 2019 indikasi biaya sebesar Rp.6.800.000.000,00 dengan sumber pendanaan /pembiayaan dari APBD Kabupaten sebesar Rp15.700.000.000,00 dari APBD Provinsi sebesar Rp7.100.000.000,00 dari APBN sebesar Rp11.500.000.000,00. Berikut adalah tabel program dan kegiatan pengembangan drainase perkotaan untuk lima tahun mendatang.



Tabel 4.4 Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Perkotaan INDIKASI BIAYA (Ribu Rupiah) PROGRAM / KEGIATAN (Output / Sub Output / Komponen

NO

2015

2016

2017

2018


JUMLAH

APBD Kab.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

KOMPONEN DRAINASE PERKOTAAN A

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan Besar 500.000

500.000


2

Pelaksanaan koordinasi (lintas SKPD, lintas program) tentang drainase

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

250.000

250.000

3


50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

250.000

250.000

4

Penyusunan Master Plan dan DED Drainase

5 B

500.000

1

500.000

500.000 300.000

Penyusunan Data Base Sistem Drainase Perkotaan

500.000

300.000

300.000

750.000

Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong 1 2 3

Perencanaan teknis pembangunan Drainase Primer Pembangunan Drainase Primer Supervisi Pembangunan Drainase Primer

250.000 1.000.000 200.000

250.000

250.000

250.000

250.000

1.250.000

1.250.000

1.500.000

1.750.000

2.000.000

7.500.000

250.000

300.000

350.000

400.000

1.500.000

200.000

500.000 2.500.000

5.000.000

300.000

1.000.000


MASYARAKAT



NO

2015

2016

2017

2018


JUMLAH

APBD Kab.

PROV.

APBN

500.000

4

Pemeliharaan drainase primer

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

750.000

750.000

5

Rehabilitasi Saluran Drainase Primer

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

1.250.000

250.000

500.000

6

Perencanaan Teknis pembangunan drainase sekunder

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

1.250.000

750.000

500.000

7

Pembangunan Drainase Sekunder

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

5.000.000

1.500.000

3.500.000

8

Supervisi Pembangunan Drainase Sekunder

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

1.000.000

250.000

750.000

9

Pemeliharaan drainase sekunder

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

750.000

750.000

10

Rehabilitasi Saluran Drainase Sekunder

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

1.250.000

500.000

11


250.000

12

Pembangunan Drainase Sekunder

13 14

250.000

250.000

250.000

250.000

1.250.000

1.250.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

5.000.000

5.000.000

Supervisi Pembangunan Drainase Sekunder

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

500.000

500.000


100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

500.000

500.000

SWASTA/ CSR

750.000


MASYARAKAT



NO

C

15

Rehabilitasi Saluran Drainase Sekunder

16

Monitoring dan Evaluasi

2015

2016

2017

2018


JUMLAH

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

750.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

250.000

APBD Kab.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYARAKAT

9.300.000

7.500.000

0

0

750.000 250.000


Penyuluhan Masyarakat Prilaku hidup Bersih dan Sehat ( Pemeliharaan Sarana Drainase)

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

500.000

6.100.000

6.900.000

6.200.000

6.500.000

6.800.000

32.500.000

500.000 15.700.000




4.5

Program dan Kegiatan PHBS terkait Sanitasi Pelaksanaan pembangunan sanitasi tidaklah cukup hanya dengan perumusan berbagai

program dan kegiatan yang sifatnya fisik semata, karena semua ketersediaan sarana dan prasarana

tidak akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan

permukiman apabila pemanfaatannya tidak optimal. Oleh karena itu sebenarnya yang memiliki pengaruh signifikan dalam pembangunan sektor sanitasi adalah kondisi masyarakat itu sendiri, baik wawasan, pengetahuan terlebih lagi tingkat kesadaran akan prilaku hidup bersih dan sehat. Berkaitan dengan hal tersebut maka program dan kegiatan yang berorientasi pada perubahan pola fikir dan peningkatan pengetahuan akan pentingnya peningkatan kualitas hidup yang berbasis masyarakat dan memiliki nilai strategs dalam pembangunan sanitasi. Dalam jangka lima tahun mendatang pengalokasian anggaran untuk kegiatan PHBS terkait sanitasi diperkirakan sebesar Rp2.740.000.000,00 dengan indikasi biaya tahun 2015 sebesar Rp242.000.000,00 tahun 2016 sebesar Rp627.000.000,00 tahun 2017 sebesar Rp627.000.000,00 tahun 2018 sebesar Rp622.000.000,00 dan tahun 2019 sebesar Rp622.000.000,00 dengan sumber pendanaan yang berasal dari APBD Kabupaten sebesar Rp730.000.000,00 APBD Provinsi sebesar Rp1.040.000.000,00 dan APBN sebesar Rp970.000.000,00 Program dan kegiatan PHBS terkait sanitasi dijabarkan dalam tabel berikut ini:



Tabel 4.5 Program dan Kegiatan PHBS Terkait Sanitasi INDIKASI BIAYA (Juta Rupiah) PROGRAM / KEGIATAN (Output / Sub Output / Komponen

NO

2015

2016


2017

2018

2019

JUMLAH

APBD Kab.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYARAKAT

PHBS TERKAIT SANITASI Tatanan Rumah Tangga A


Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

250.000

250.000

2

Pelatihan petugas kesehatan dan Kader PHBS

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

250.000

3

Pemetaan desa/kelurahan wilayah PHBS

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

125.000

125.000

4

Penyuluhan masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat (Pengelolaan sampah, SPAL)

57.000

57.000

57.000

57.000

57.000

285.000

285.000

5

Sosialisasi Stop BABS dan CTPS

57.000

57.000

57.000

57.000

57.000

285.000

285.000

6

Lomba Lingkungan sehat

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

100.000

100.000

7

Cetak Kaus Kampanye PHBS

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

250.000

250.000

250.000




NO

8 B


2015 67.000


2016

2017

2018

2019

67.000

67.000

67.000

67.000

JUMLAH 335.000

APBD Kab.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYARAKAT

335.000


2

Pembuatan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat - Poster

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

85.000

- Leaflet

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

105.000

105.000

- Banner

63.000

63.000

63.000

63.000

63.000

315.000

315.000

- Baliho

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

165.000

- Sticker

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

50.000

50.000

Pengadaan mobilier media promosi kesehatan - LCD Proyektor

10.000

10.000

20.000

- Sound system

5.000

5.000

10.000

- Layar Proyektor

2.500

2.500

5.000

15.000

15.000

30.000

- Notebook 3

165.00

Pembangunan gazebo kawasan

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

180.000

180.000




NO

INDIKASI SUMBER PEMBIAYAAN JUMLAH

APBD Kab.

2015

2016

2017

2018

2019

67.000

67.000

67.000

67.000

67.000

335.000

335.000

50.000

50.000

50.000

250.000

250.000

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYARAKAT

tanpa rokok 5


Tatanan Sekolah C


Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

50.000

50.000

2

Pelatihan tenaga kesehatan dan guru tentang promosi PHBS di sekolah

25.000

3

Penyuluhan tentang prilaku hidup bersih dan sehat di sekolah

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

185.000

4

Kampanye sanitasi dan higienis sekolah

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

185.000

185.000

5

Lomba sekolah sehat

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

250.000

250.000

6


43.000

43.000

43.000

43.000

43.000

215.000

25.000

25.000

25.000

25.000

125.000

125.000

185.000

215.000




NO

D

2015


2016

2017

2018

2019

JUMLAH

60.000

60.000

60.000

60.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

960.000

APBD Kab.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYARAKAT

Program Pengembangan Lingkungan sehat 1 2

Penyediaan/Pembangunan Sarana CTPS Di Sekolah Pembangunan jamban dan air Bersih di Sekolah

240.000 480.000

3

Penyediaan Sarana pembuangan sampah di Sekolah

65.000

65.000

60.000

60.000

250.000

4


20.000

20.000

20.000

20.000

80.000

80.000

627.000

627.000

622.000

622.000

2.740.000

730.000

Jumlah Pembiayaan/ Pendanaan

242.000

480.000

250.000

1.040.000

970.000




BAB V STRATEGI MONITORNG DAN EVALUASI (MONEV) Tujuan pembangunan sanitasi tingkat Kabupaten telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dan dinyatakan dalam sebuah dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Dokumen SSK juga mencantumkan target-target pembangunan sanitasi (air limbah domestik, persampahan, drainase dan PHBS terkait sanitasi). Strategi, kebijakan dan daftar program dan kegiatan telah disiapkan dalam dokumen ini guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan sanitasi Kabupaten. Dalam pelaksanaannya nanti, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk proses pelaksanaan SSK serta hasilnya guna melihat ketepatan penggunaan sumber daya baik keuangan maupun manusia. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SSK juga perlu dilakukan untuk mengetahui hambatan/masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kualitas proses di kemudian hari. Pemantauan dan evaluasi SSK akan dilakukan untuk menilai capaian-capaian subsektor sanitasi dan aspek perilaku hidup bersih dan sehat seperti tercantum di bab 2 dan 4 dokumen SSK. Strategi monitoring dan evaluasi merupakan bahasan yang akan dipaparkan dalam bagian akhir penyusunan strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) perlu dilakukan secara rutin oleh Pokja Kabupaten. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan capaian sasaran pembangunan sanitasi dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SSK dilaksanakan sebagai usaha peningkatan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam usaha pencapaian visi pembangunan sanitasi. Tujuan utama strategi monev ini adalah menetapkan kerangka kerja untuk mengukur dan memperbaharui kondisi dasar sanitasi, juga memantau dampak, hasil dan keluaran dari kegiatan sanitasi Kabupaten, untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran sanitasi rencana pengembangan dan target tertentu sanitasi Kabupaten, serta kepatuhan pada standar pelayanan minimum yang sudah dilaksanakan secara efektif. Strategi ini adalah alat pengelolaan multi fungsi – alat pengendali yang dapat meningkatkan pembelajaran, transparansi dan akhirnya proses pengambilan keputusan.

BAB V STRATEGI MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) │V - 1


Strategi monev akan dijadikan pedoman dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi sesuai Strategi Sanitasi Kabupaten Banggai untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dalam perencanaan pembangunan dibidang sanitasi, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sanitasi. Dalam penyusunan program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan : 1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu; 2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; 3. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan sanitasi dilakukan pada setiap tahap perencanaan yaitu meliputi : 1. Penyusunan rancangan awal; 2. Pelaksanaan musrenbang; 3. Perumusan rancangan akhir; 4. Penetapan rencana Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sanitasi dilakukan oleh Tim Anggaran, Kepala SKPD kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan disertai dengan data dan informasi yang akurat. Pihak yang terlibat dalam pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut : Penanggungjawab Utama : 1. Ketua : Sekretaris Daerah selaku Ketua Pokja Sanitasi. 2. Sekretaris : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Pengumpul Data dan Dokumentasi : 1. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA dibantu oleh staf BAPPEDA Pengolah Data/pemantau : 1. Kepala Bidang Data dan Statistik BAPPEDA 2. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan DISCIKTAR 3. Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan DISCIKTAR 4. Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan BPLH BAB V STRATEGI MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) │V - 2


5. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian BPLH 6. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan 7. Kepala Seksi Sanitasi Lingkungan DISCIKTAR 8. Kepala Seksi Persampahan DISCIKTAR 9. Kepala Seksi Teknologi Daur Ulang Persampahan DISCIKTAR Monitoring Terkait Pengambilan Keputusan Tujuan utama sub-strategi ini adalah untuk menetapkan kerangka penyediaan informasi yang akurat dan berkala mengenai keluaran (produk) dan hasil (tahunan dan jangka menengah/ lima tahunan) dari Rencana Tindak Strategi Sanitasi Kabupaten Banggai Mengukur dan memahami keluaran dan hasil kegiatan, dengan interval tahunan atau jangka menengah, penting artinya untuk menentukan apakah kabupaten sudah mencapai target sanitasi, yang akhirnya akan memberikan kontribusi pada SSK serta visi, misi, sasaran dan tujuan dari dokumen RPJMD, RPJMN dan MDGs. Selain itu, monitoring keluaran dan hasil dalam kurun waktu tertentu dapat memberikan indikasi keberlanjutan layanan yang lebih baik, misalnya monitoring ini dapat mengatakan berapa banyak orang yang terhubung dengan sarana baru dan yang akan terhubung dalam kurun waktu tertentu. Membandingkan keluaran dan hasil dengan biaya, juga membantu menentukan efisiensi proyek, dan membandingkannya dengan tujuan proyek membantu menentukan efektivitas proyek. Hasil pemeriksaan (audit) dari Inspektorat dapat digunakan untuk mengukur kuantitas dan kualitas keluaran kegiatan sanitasi berdasarkan target dan biaya yang ada. Hasil monitoring dianalisa dan disajikan dalam format khusus disampaikanIkepada pengambil kebijakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan Pemerintah Kabupaten jangka pendek, menengah dan panjang. Monitoring Pelaksanaan Monitoring pelaksanaan atau implementasi untuk melihat sejauh mana kesesuaian rencana awal dengan hasil atau capaian investasi yang diberikan oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat dengan keluaran yang dihasilkan dari proses tersebut, baik berupa fisik maupun non fisik, serta melihat masalah yang dihadapi pada saat implementasi. Monitoring yang dilakukan terhadap pelaksanaan rencana tindak lanjut dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:



1. Monitoring yang dilakukan dengan metode kunjungan lapangan atau biasa dikenal dengan pemeriksaan fisik, yang dilakukan oleh tim pemeriksaan yang terdiri dari beberapa SKPD yang dipimpin Bagian Pembangunan Kabupaten Banggai; 2. Monitoring yang dilakukan melalui dokumen pelaporan realisasi fisik dan keuangan masing-masing kegiatan diselenggarakan oleh Bagian Pembangunan Kabupaten Banggai secara periodik bulanan; 3. Monitoring yang dilakukan pada saat atau pasca pelaksanaan kegiatan oleh Inspektorat. Monitoring yang dilakukan dengan metode kunjung lapangan (pemeriksaan fisik) ditujukan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan kegiatan dengan rencana. Dalam hal ini yang dimonitor adalah apakah bangunan sesuai dengan rencana anggaran dan biaya (RAB), baik dari segi konstruksi, bahan yang dipergunakan sampai dengan ukuran bangunan. Monitoring yang dilakukan melalui metode realisasi fisik dan kegiatan dilakukan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah melalui laporan semua SKPD tentang realisasi pencairan anggaran SKPD dan realisasi fisik dari kegiatan yang dilaksanakan. Untuk rencana fisik dan keuangan disusun oleh Pelaksana Kegiatan, Konsultan Perencana, dan Tim Monev Kabupaten. Rekapitulasi Laporan Rencana Fisik dan Keuangan (RFK) dibuat setiap bulan, dari rekapitulasi tersebut dapat dilihat prosentase realisasi anggaran yang sudah dicairkan dan prosentase pencapaian kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga dapat dilihat perbandingan secara proporsional antara anggaran yang telah diserap dengan kegiatan yang telah dicapai. Berikut adalah matriks Monitoring dan Evaluasi Implementasi untuk kegiatan Sanitasi



Tabel 5.1 Matriks Monitoring dan Evaluasi Implementasi A. Komponen Air Limbah

A.1

Tujuan: Tersedianya anggaran untuk pengelolaan air limbah domestik yang memadai Data Dasar Sasaran

Indikator

4 Kecamatan pada wilayah kajian mendapatkan penganggaran yang merata terkait air limbah domestik sesuai dengan tingkat risiko pada dokumen BPS

Nilai Rata-rata pertumbuhan per tahun nilai investasi sektor air limbah di Kabupaten Banggai baru mencapai 0,22%

Sumber

Tahun 2015 Target

& Tahun

A.1.1

Meningkatkan anggran untuk air limbah domestik dari 0,2% (rata-rata pertumbuhan) per tahun menjadi 0,5% (rata-rata pertumbuhan) di tahun 2019

Analisis Pokja, 2014

A.2

Tujuan: Tersedianya master plan pengelolaan air limbah domestik pada tahun 2015

0,5%

Data Dasar Sasaran A.2.1

Meningkatnya kualitas master plan dan DED pengelolaan air limbah

Indikator 150 rumah tangga tersambung ke fasilitas pengelolaan terpusat (MCK++)

Nilai 20 KK dari 16.233 KK terakses sarana MCK++ (pada wilayah kajian)

Sumber & Tahun Dinas Cipta Karya, Tahun 2013

Rencana

Realisasi

0,5%

1 dokumen

Rencana

Rencana

Realisasi

0,5%

Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Realisasi

Rencana

Tahun 2018

Realisasi

0,5%

Tahun 2016 Rencana

Tahun 2017

Realisasi

Realisasi

0,5%

Tahun 2017 Rencana

Rencana

Rencana

Rencana

Realisasi

0,5%

Tahun 2018

Realisasi

Tahun 2019

Realisasi

Tahun 2019 Rencana

Realisasi

1 dokumen



A.3

Tujuan: Tersedianya sarana dan prasarana air limbah domestik (IPLT) Data Dasar Sasaran

A.3.1

Meningkatkan sarana dan prasarana air limbah domestik (IPLT) dari tidak memiliki menjadi 1 unit IPLT di tahun 2019

Indikator

Nilai

4 Kecamatan pada Belum ada wilayah kajian dapat Rumah Tangga terkases fasilitas IPLT yang terakses IPLT

Sumber & Tahun Dinas Cipta Karya, Tahun 2013

Tahun 2015 Target 1 Unit

Rencana

Realisasi

Tahun 2016 Rencana

Realisasi

Tahun 2017 Rencana

Tahun 2018

Realisasi

Rencana

Realisasi

Tahun 2019 Rencana

Realisasi

1 unit




B. Komponen Persampahan

B.1

Tujuan: Tersedianya anggaran untuk pengelolaan persampahan yang memadai Data Dasar Sasaran

Indikator

B.1. 1

Meningkatkan anggran untuk air limbah domestik dari 0,39% (rata-rata pertumbuhan) per tahun menjadi 0,5% (rata-rata pertumbuhan) di tahun 2019

0,5% di tahun 2019

B.2

Tujuan: Tersedianya sarana Pengelolaan sampah

Nilai Rata-rata pertumbuhan per tahun nilai investasi sektor persampahan di Kabupaten Banggai baru mencapai 0,39%

Sumber & Tahun DPKKAD , 2013

Tahun 2015 Target 0,5%

Rencana 0,5%

Data Dasar Sasaran B.2. 1

Meningkatnya pemanfaatan sarana pengelolaan sampah di tahun 2019

Indikator

Nilai

Realisasi

Tahun 2016 Rencana 0,5%

Tahun 2015

Sumber & Tahun

Target

Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Tahun 2013

40 Unit

-20.214 RT di wilayah kajian terakses ke TPS 3R

- Belum memiliki TPS 3R di wilayah kajian

-20.214 RT di wilayah kajian terakses ke TPS (Bak Beton)

- Belum memiliki TPS (Bak Beton) di wilayah kajian

5 Unit

-4 Kecamatan wilayah kajian terangkut sampahnya oleh armada pengangkut

- 11 unit dump truk yang ada baru bisa melayani 60% timbulan sampah di wilayah kajian

2 Unit

Rencana 0

1 Unit

Realisasi

Realisasi

10 Unit

1 Unit

1 Unit

Rencana

Tahun 2018

Realisasi

0,5%

Tahun 2016 Rencana

Tahun 2017

Realisasi

Rencana 0,5%

Tahun 2017 Rencana 10 Unit

1 Unit

Realisasi

Tahun 2019 Rencana 0,5%

Tahun 2018

Realisasi

Rencana 10 Unit

1 Unit

Realisasi

Realisasi

Tahun 2019 Rencana

Realisasi

10 Unit

1 Unit

1 Unit



B.3

Tujuan: Tersedianya teknologi pengelolaan persampahan Data Dasar Sasaran

B.3. 1

Meningkatnya penggunaan Teknologi pengelolaan persampahan yang terstandardisasi di tahun 2019

Indikator

Nilai

Sumber & Tahun

Tahun 2015 Target

Rencana

4 Kecamatan wilayah kajian terakses TPST 3R

Baru memiliki 1 unit TPST 3R di wilayah kajian

Dinas Cipta Karya dan Tata ruang, 2014

4 Unit

1 Unit

Terbangunnya TPA yang menggunakan sistem sanitary landfill

TPA Mololuntun masih menggunakan sistem open dumping

Dinas Cipta Karya dan Tata ruang, 2014

1 Unit

1 Unit

Realisasi

Tahun 2016 Rencana 1 Unit

Realisasi

Tahun 2017 Rencana

Tahun 2018

Realisasi

Rencana

Realisasi

Tahun 2019 Rencana

Realisasi

1 Unit




C. Komponen Drainase C.1

Tujuan: Tersedianya anggaran untuk pengelolaan drainase yang memadai Data Dasar Sasaran

Indikator

C.1. 1

Meningkatnya rata-rata pertumbuhan pendanaan drainase dari 0,94% menjadi 1,3% di tahun 2019

4 Kecamatan pada wilayah kajian mendapatkan penganggaran terkait pengelolaan drainase sesuai dengan tingkat risiko pada dokumen BPS

C.2

Tujuan: Tersedianya master plan drainase dan DED

Nilai Rata-rata pertumbuhan per tahun nilai investasi sektor drainase di Kabupaten Banggai baru mencapai 0,94%

Tahun 2015

Sumber & Tahun

Target

DPKKAD, 2013

1,3%

Data Dasar Sasaran C.2. 1

Meningkatnya kualitas master plan dan DED drainase

Indikator 1 (satu) Dokumen Master plan dan DED pengelolaan drainase untuk kecamatan Luwuk Utara dan Nambo

Nilai

Sumber & Tahun

Baru memiliki 1 Dinas dokumen master Cipta plan dan DED Karya dan drainase untuk Tata rUnag kecamatan Tahun Luwuk dan 2013 Luwuk Selatan

Rencana

Realisasi

1,3%

0,5%

Rencana 0,5%

Rencana

Realisasi

1,3%

Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Realisasi

0,5%

Rencana

Realisasi

1,3%

Tahun 2016 Rencana

Tahun 2017

Realisasi

0,5%

Rencana

Realisasi

1,3%

Tahun 2017 Rencana

Tahun 2018

Realisasi

0,5%

Rencana

Realisasi

1,3%

Tahun 2018 Rencana

Tahun 2019

Realisasi

Tahun 2019 Rencana

Realisasi

0,5%



C.3

Tujuan: Tersedianya jaringan saluran drainase yang memenuhi standard Data Dasar

C.3. 1

Sasaran

Indikator

Meningkatnya ketersediaan jaringan drainase yang memenuhi standard di tahun 2019

4 Kecamatan di Wilayah kajian terakses sarana drainase pada area rawan genangan

Tahun 2015

Nilai

Sumber & Tahun

Target

Dari 42 Desa/kelurahan terdapat 11 desa/kelurahan Desa yang rawan terhadap genangan

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Tanun 2013

3 ha

Rencana 7,45 ha

Realisasi

Tahun 2016 Rencana 6,45 ha

Realisasi


Realisasi


Realisasi

Tahun 2019 Rencana

Realisasi

3 ha




D. PHBS Terkait Sanitasi (Tatanan Rumah Tangga) D.1

Tujuan: Tersedianya anggaran untuk PHBS yang memadai Data Dasar

D.2

Sasaran

Indikator

Meningkatnya rata-rata pertumbuhan pendanaan PHBS dari 0,01% menjadi 0,05% di tahun 2019

4 Kecamatan pada wilayah kajian mendapatkan penganggaran terkait PHBS sesuai dengan tingkat risiko pada dokumen BPS

Nilai Rata-rata pertumbuhan per tahun nilai investasi sektor PHBS di Kabupaten Banggai baru mencapai 0,01%

Tahun 2015

Sumber & Tahun

Target

Dinas Kesehatan, 2014

0,05% s/d 2019

Rencana

Realisasi

0,05%

Tahun 2016 Rencana

Realisasi

0,05%

Tahun 2017 Rencana

Tahun 2018

Realisasi

0,05%

Rencana

Realisasi

0,05%

Tahun 2019 Rencana

Realisasi

0,05%

Tujuan: Tersedianya sarana dan prasarana penunjang PHBS Data Dasar Sasaran Meningkatnya pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang PHBS

Indikator Perilaku CTPS masyarakat di lima waktu penting meningkat menjadi 50%

Nilai Saat ini baru 6,4% masyarakat yang melakukan CTPS di lima waktu penting

Tahun 2015

Sumber & Tahun

Target

Hasil Studi EHRA Dinas Kesehatan 2014

50%

Rencana 10%

Realisasi

Tahun 2016 Rencana 20%

Realisasi

Tahun 2017 Rencana 30%

Tahun 2018

Realisasi

Rencana 40%

Realisasi

Tahun 2019 Rencana

Realisasi

50%




E. PHBS Terkait Sanitasi (Tatanan Sekolah) E.1

Tujuan: Tersedianya anggaran yang memadai untuk saniatasi di Sekolah Data Dasar

E.2

Sasaran

Indikator

Meningkatkan persentase ketersediaan dana untuk PHBS dan sanitasi dari 13,3% menjadi 38% di tahun 2019

Sekolah Dasar yang terletak pada wilayah kajian memperoleh anggaran yang merata terkait dengan sanitasi di Sekolah Dasar

Nilai Anggaran dari APBD Kabupaten untuk penganggaran sanitasi di Sekolah dasar masih minim

Tahun 2015

Sumber & Tahun

Target

Hasil Kajian sanitasi Sekolah Pokja Sanitasi, tahun 2014

38%

Rencana

Realisasi

18%%

Tahun 2016 Rencana

Realisasi

23%

Tahun 2017 Rencana

Tahun 2018

Realisasi

28%

Rencana

Realisasi

33%

Tahun 2019 Rencana

Realisasi

38%

Tujuan: Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan di sekolah Data Dasar Sasaran Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di sekolah

Indikator

Nilai

Tahun 2015

Sumber & Tahun

Target

Rencana

Realisasi

Tahun 2016 Rencana

Realisasi

Tahun 2017 Rencana

Tahun 2018

Realisasi

Rencana

Realisasi

Tahun 2019 Rencana

Pada akhir tahun 2019 70% sekolah di wilayah kajian memiliki fasilitas CTPS

Baru 20% sekolah di wilayah kajian yangmemiliki fasilitas CTPS


70%

30%%

40%

50%

60%

70%

Pada akhir tahun 2019 70% sekolah di wilayah kajian memiliki fasilitas toilet yang memenuhi standard kesehatan

Baru 23,3% sekolah di wilayah kajian yang memiliki toilet yang sesuai dengan standar kesehatan


70%

30%%

40%

50%

60%

70%

Realisasi



Pada akhir tahun 2019 60% sekolah di wilayah kajian memiliki tempat pembuangan sampah

Baru 13% sekolah di wilayah kajian yang memiliki tempat pembuangan sampah


60%

20%

30%

40%

50%

60%




Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang telah dirumuskan oleh Pokja Sanitasi harus tetap berada pada koridor yang telah disepakati, yakni pencapaian visi dan misi sanitasi. Untuk memenuhi hal tersebut dibutuhkan suatu mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap implementasi SSK yang dapat menjelaskan obyek yang dipantau, penanggung jawab (penanggung jawab utama, pengumpu data dan dokumentasi, pengolah data/pemantau), waktu pelaksanaan serta pelaporan dari masing-masing program dan kegiatan. Adapun mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi Strategi Sanitasi di Kabupaten Banggai sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini. Tabel 5.2 Mekanisme Monev Implementasi SSK Penanggung Jawab Obyek Pemantauan

Penanggung Jawab Utama

Pengumpul Data dan Dokumentasi

Pengolah Data/Pemantau

Waktu Pelaksanaan

Pelaporan Penerima Laporan

Format

Komponen Air Limbah Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Air Minum dan air Limbah Penetapan NSPM dan SPM

Dinas Cipta Karya & Tata Ruang



2015-2019

Bappeda/ Dinas Cipta Karya & Tata Ruang

Ditentukan Oleh Tim Monev Bappeda

Pelaksanaan koordinasi (lintas SKPD, lintas program) pengeloaan air limbah domestik




2015-2019







2015-2019





Penanggung Jawab Obyek Pemantauan

Waktu Pelaksanaan

Pelaporan




Penerima Laporan

Penyusunan Master Plan dan DED air limbah




2015-2019



Studi AMDAL Pembangunan IPLT




2015-2019



Pembebasan Lahan/tanah




2015-2019



Sosialisasi dan kampanye rencana pembangunan IPLT




2015-2019



Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPLT




2015-2019



Pembentukan Kelembagaan Pengelola IPLT




2015-2019



Pelatihan bagi Pengelola IPLT




2015-2019



Format




Waktu Pelaksanaan

Pelaporan




Penerima Laporan

Pembangunan IPLT




2015-2019



Supervisi Pembangunan IPLT




2015-2019



Pengadaan Truk Tinja




2015-2019



Operasi pemeliharaan IPLT




2015-2019



Monitoring dan Evaluasi IPLT




2015-2019



Kajian teknis rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah




2015-2019



Legalitasi rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah



Dinas Cipta Karya & Tata

2015-2019

Bappeda/ Dinas Cipta Karya & Tata


Format

Program Penataan Peraturan Daerah







Waktu Pelaksanaan

Ruang Fasilitasi sosialisasi peraturan daerah


Format

Ruang




2015-2019






2015-2019



Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

2015-2019

Bappeda/ Dinas Kesehatan




2015-2019



Program Penataan Peraturan Daerah Publikasi peraturan daerah terkait pengelolaan air limbah Program Pengembangan lingkungan Sehat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Komponen Persampahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penetapan NSPM dan SPM





Waktu Pelaksanaan

Pelaporan




Penerima Laporan

Pelaksanaan koordinasi (lintas SKPD, lintas program) tentang persampahan




2015-2019







2015-2019



Pengadaan Tempat Sampah




2015-2019







2015-2019







2015-2019







2015-2019



Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA Controlled Landfill/Sanitary Landfill




2015-2019



Format




Waktu Pelaksanaan

Pelaporan




Penerima Laporan

Peningkatan Jalan Masuk Ke TPA




2015-2019



Pengadaan Alat Berat




2015-2019



Operasi dan Pemeliharaan Alat Berat




2015-2019



Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan TPA/Unit Kerja TPA




2015-2019



Pelatihan Pengelolaan TPA




2015-2019



Penyuluhan dan Bimbingan kepada masyarakat disekitar TPA




2015-2019



Operasi dan Pemeliharaan TPA dan fasilitasnya



Dinas Cipta Karya & Tata

2015-2019

Bappeda/ Dinas Cipta Karya & Tata


Format







Waktu Pelaksanaan

Ruang


Format

Ruang

Monitoring dan Evaluasi TPA




2015-2019



Pembebasan Lahan untuk TPST 3R




2015-2019



Penyusunan DED TPST 3R




2015-2019



Pembentukan lembaga pengelola TPST 3R




2015-2019



Pelatihan bagi pengelola TPST 3R




2015-2019



Supervisi dan Pembangunan TPST 3R




2015-2019





Penanggung Jawab Obyek Pemantauan Operasi dan Pemeliharaan TPST 3R

Waktu Pelaksanaan

Pelaporan




Penerima Laporan




2015-2019



Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

2015-2019



Format

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyuluhan Masyarakat Perilaku Hidup Sehat (Pengelolaan Sampah)

Dinas Kesehatan

Komponen Drainase Perkotaan Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Penyusunan regulasi (perda) tentang drainase




2015-2019







2015-2019



Pelaksanaan koordinasi (lintas SKPD, lintas program) tentang drainase




2015-2019






Waktu Pelaksanaan

Pelaporan




Penerima Laporan





2015-2019



Penyusunan Master Plan dan DED Drainase




2015-2019



Penyusunan Data Base Sistem Drainase Perkotaan




2015-2019



Format

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Perencanaan teknis pembangunan Drainase Primer




2015-2019



Pembangunan Drainase Primer




2015-2019



Supervisi Pembangunan Drainase




2015-2019






Waktu Pelaksanaan

Pelaporan




Penerima Laporan

Pemeliharaan drainase primer




2015-2019



Rehabilitasi Saluran Drainase Primer




2015-2019







2015-2019



Pembangunan drainase sekunder




2015-2019



Supervisi Pembangunan Drainase sekunder




2015-2019







2015-2019



Rehabilitasi Saluran Drainase sekunder




2015-2019



Format




Waktu Pelaksanaan

Pelaporan




Penerima Laporan

Perencanaan teknis pembangunan drainase tersier




2015-2019



Pembangunan drainase tersier




2015-2019



Supervisi pembangunan drainase tersier




2015-2019



Pemeliharaan drainase tersier




2015-2019



Rehabilitasi saluran drainase tersier




2015-2019







2015-2019



Format









Waktu Pelaksanaan


Format

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyuluhan Masyarakat Perilaku Hidup Sehat (Pemeliharaan drainase)


2015-2019



PHBS Terkait Sanitasi (Tatanan Rumah Tangga) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

2015-2019



Pelatihan petugas kesehatan dan Kader PHBS

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

2015-2019



Pemetaan desa/kelurahan wilayah PHBS

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

2015-2019



Penyuluhan masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat (Pengelolaan sampah, SPAL)

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

2015-2019









Waktu Pelaksanaan


Format

Sosialisasi Stop BABS dan CTPS

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

2015-2019



Lomba Lingkungan sehat

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

2015-2019



Cetak Kaus Kampanye PHBS

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

2015-2019




Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

2015-2019



Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

2015-2019



Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pembuatan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Dinas Kesehatan

- Poster - Leaflet - Banner BAB V STRATEGI MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) │V - 26




Waktu Pelaksanaan

Pelaporan



Penerima Laporan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

2015-2019



Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

2015-2019



Format

- Baliho - Sticker Pengadaan mobilier media promosi kesehatan - LCD Proyektor - Sound system - Layar Proyektor - Notebook Monitoring dan Evaluasi PHBS Terkait Sanitasi (Tatanan Sekolah) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

2015-2019



Pelatihan tenaga kesehatan dan guru tentang promosi PHBS di sekolah

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

2015-2019









Waktu Pelaksanaan


Format

Penyuluhan tentang prilaku hidup bersih dan sehat di sekolah

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

2015-2019



Kampanye sanitasi dan higienis sekolah

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

2015-2019



Lomba sekolah sehat

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

2015-2019




Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

2015-2019



Penyediaan/Pembangunan Sarana CTPS Di Sekolah

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

2015-2019



Pembangunan jamban dan air Bersih di Sekolah

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

2015-2019



Program Pengembangan Lingkungan Sehat







Waktu Pelaksanaan


Format

Penyediaan Sarana pembuangan sampah di Sekolah

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

2015-2019




Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

2015-2019







LAMPIRAN Lampiran 1 : Hasil Analisis SWOT AIR LIMBAH No.

Faktor Internal

Skor 1,00

2,00

3,00

4,00

Angka

KEKUATAN (STRENGHTS) 1

Aspek Kelembagaan

1.1 Tersedianya instansi pengelola

√

4,00

Adanya Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pokja 1.2 Sanitasi

√

4,00

1.3 Adanya perda tentang pengelolaan persampahan

√

4,00

2

Aspek Keuangan

2.1 Komitmen Pemerintah Daerah

√

3,00

2.2 Adanya alokasi dana SKPD dalam APBD

√

3,00

2.3 Adanya Rencana Aksi dalam DPA

√

3,00

3.1 Adanya Petunjuk Pelaksanaan

√

3,00

3.2 Adanya Petunjuk Teknis

√

3,00

3.3 Adanya pendampingan

√

3,00

4.1 Adanya program sosialisasi

√

3,00

4.2 Adanya program koordinasi

√

3,00

4.3 Tersedianya media informasi

√

3,00

5.1 Adanya kesadaran masyarakat

√

3,00

5.2 Adanya partisipasi pihak terlibat

√

3,00

5.3 Adanya program pemberdayaan

√

3,00

6.1 Adanya minat masyarakat

√

3,00

6.2 Adanya perhatian masyarakat

√

3,00

6.3 Adanya kemauan masyarakat

√

3,00

√

3,00

3

4

5

6

7

Aspek Teknis Operasional

Aspek Komunikasi

Aspek Peran Serta Masyarakat Swasta dan Kesetaraan Gender

Aspek Sosial Budaya

Aspek SDM

7.1 Tersedianya penduduk usia produktif 7.2 Tersedianya petugas pengelola 7.3 Tersedianya pihak pemerhati JUMLAH NILAI KEKUATAN

√

2,00 √

3,00 65,00

LAMPIRAN |L - 1


KELEMAHAN (WEAKNESS) 1

Aspek Kelembagaan

Ketersedian regulasi peraturan perundang-undangan 1.1 belum memadai

√

4,00

1.2 Perda tentang sampah baru pada tahap sosialisasi

√

4,00

1.3 Dinas berfungsi sebagai regulator sekaligus menjalankan kegiatan sebagai operator

√

4,00

2

Aspek Keuangan

2.1 Alokasi dana untuk pengelolaan sampah masih minim

√

3,00

2.2 Rendahnya alokasi pendanaan dari pemerintah provinsi/pusat

√

3,00

2.3 Belum ada investasi dunia usaha

√

3,00

3


3.1 TPA yang ada masih menggunakan sistem open dumping

√

4,00

3.2 Peralatan untuk pengolahan sampah masih terbatas

√

4,00

√

4,00

Makin Besarnya Timbulan Sampah Peningkatan laju timbulan 3.3 sampah perhari sekitar 5 % yang tidak diikuti dengan ketersediaan prasarana dan sarana persampahan yang memadai 4

Aspek Komunikasi

4.1 Kurangnya sosialisasi terkait pengelolaan persampahan

√

3,00

4.2 Masih rendahnya koordinasi dalam pengelolaan sampah

√

3,00

4.3 Keterlibatan dan peran pihak swasta relatif kurang

√

3,00

√

3,00

5

Aspek Peran Serta Masyarakat

5.1 Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan

pentingnya pengolahan sampah secara baik. 5.2 Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya

√

2,00

5.3 Pemberdayaan terhadap pihak swasta/masyarakat oleh pemda

√

relatif rendah

6

4,00

Aspek Sosial Budaya

6.1 Kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat relatif

√

3,00

6.2 Pengelolaan Persampahan masih belum menjadi prioritas

√

3,00

6.3 Akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana sanitasi

√

3,00

√

3,00

√

3,00

√

3,00

tinggi

sangat rendah

7

Aspek SDM

7.1 Tingkat pemahaman masyarakat relatif rendah 7.2 Petugas pengelola yang ada relatif terbatas 7.3 Kapasitas petugas pengelola relatif terbatas JUMLAH NILAI KELEMAHAN

69,00

SELISIH NILAI KEKUATAN - KELEMAHAN

-4,00

LAMPIRAN |L - 2


No.

Faktor Eksternal

Skor 1,00

2,00

3,00

4,00

Angka

PELUANG (OPPORTUNITIES) 1

Aspek Kelembagaan √ √ √

1.1 Adanya peraturan perundang-undangan tentang PPSP 1.2 Adanya keterlibatan pihak luar negeri 1.3 Adanya komitmen pemerintah pusat 2

4,00 4,00 4,00

Aspek Keuangan

Potensi pembiayaan sumber dana lainnya (Pusat dan 2.1 Provinsi) 2.2 Adanya partisipasi swasta melalui CSR 2.3 Adanya kebijakan bantuan luar negeri

√

3,00

√ √

3,00 3,00

3.1 Adanya program dan kerjasama dari pusat dan provinsi

√

3,00

3.2 Adanya keterlibatan jasa konsultan

√

3,00

3.3 Adanya forum koordinasi tingkat provinsi/pusat

√

3,00

4.1 Adanya teknologi pengelolaan Persampahan

√

3,00

4.2 Adanya technical assistance

√

3,00

4.3 Adanya manual practice

√

3,00

5.1 Adanya NGO (Non Government Organitation) negara lain

√

3,00

Adanya peraturan perundang-undangan menyangkut pemberdayaan partisipasi berbagai pihak

√

3,00

5.3 Adanya program pemerintah berbasis pemberdayaan

√

3,00

√

3,00

6.2 Adanya budaya gotong royong/ team work

√

3,00

6.3 Adanya kearifan lokal

√

3,00

7.1 Adanya tenaga profesional

√

3,00

7.2 Adanya program pelatihan

√

3,00

7.3 Adanya tenaga penyelia

√

3,00

3

4

5

5.2

6 6.1

7

Aspek Komunikasi


Aspek Partisipasi Masyarakat, Swasta dan Kesetaraan Gender

Aspek Sosial Budaya Adanya Undang-Undang tentang perlindungan stakecholder

Aspek SDM

JUMLAH NILAI PELUANG

66,00

LAMPIRAN |L - 3


ANCAMAN (THREATS) 1 Aspek Kelembagaan 1.1 Adanya Undang-Undang Tata Ruang 1.2 Adanya RPJP Nasional 1.3 Adanya RPJM Nasional

√ √ √

3,00 3,00 3,00

√

3,00

√

3,00

√

3,00

√ √ √

3,00 3,00 3,00

2 Aspek Keuangan 2.1 Alokasi dana relatif belum proporsional 2.2

Penanganan sektor Persampahan belum merupakan skala prioritas

2.3 Persyaratan mendapatkan dana relatif tidak jelas 3 Aspek Komunikasi 3.1 Adanya keterbukaan informasi publik 3.2 Adanya media cetak/elektronika 3.3 Adanya NGO/LSM 4 Aspek Teknis Operasional Penyediaan pengadaan sarana infrastruktur yang memenuhi standard kesehatan

√

3,00

√

3,00

√

3,00

5.1 Adanya MDG's

√

3,00

5.2 Adanya keberadaan pihak Investor

√

3,00

5.3 Adanya orientasi ekonomi kerakyatan

√

3,00

6.1 Terbukanya akses internet

√

3,00

6.2 Terbukanya akses ekonomi global

√

3,00

6.3 Adanya destinasi investasi

√

3,00

4.1

Penyediaan pengadaan sarana infrastruktur yang memenuhi standard teknis 4.3 Adanya ISO 4.2

5

Aspek Partisipasi Masyarakat Swasta dan Kesetaraan Gender

6 Aspek Sosial Budaya

7 Aspek SDM 7.1 Adanya tenaga profesional dari daerah lain Adanya program pemerintah tentang peningkatan 7.2 kualitas SDM 7.3 Adanya aplikasi program berbasis teknologi JUMLAH NILAI ANCAMAN SELISIH NILAI PELUANG - ANCAMAN

√

3,00

√

3,00

√

3,00 63,00 3,00

LAMPIRAN |L - 4


Lampiran 2 : Hasil Analisis SWOT PERSAMPAHAN No.

Faktor Internal

Skor 1,00

2,00

3,00

4,00

Angka


Aspek Kelembagaan


√

4,00

1.2 Adanya Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pokja

√

4,00

1.3 Adanya perda tentang pengelolaan persampahan

√

4,00

Sanitasi

2

Aspek Keuangan


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00

√

3,00

3

4

5

6

7


Aspek Komunikasi


Aspek Sosial Budaya

Aspek SDM

7.1 Tersedianya penduduk usia produktif 7.2 Tersedianya petugas pengelola 7.3 Tersedianya pihak pemerhati JUMLAH NILAI KEKUATAN

√

2,00 √

3,00 65,00

LAMPIRAN |L - 5



Aspek Kelembagaan

Ketersedian regulasi peraturan perundang-undangan 1.1 belum memadai

√

4,00

1.2 Perda tentang sampah baru pada tahap sosialisasi

√

4,00

1.3 Dinas berfungsi sebagai regulator sekaligus menjalankan

√

4,00

kegiatan sebagai operator

2

Aspek Keuangan

2.1 Alokasi dana untuk pengelolaan sampah masih minim

√

3,00


√

3,00

2.3 Belum ada investasi dunia usaha

√

3,00

3


3.1 TPA yang ada masih menggunakan sistem open dumping

√

4,00

3.2 Peralatan untuk pengolahan sampah masih terbatas

√

4,00

√

4,00

Makin Besarnya Timbulan Sampah Peningkatan laju timbulan 3.3 sampah perhari sekitar 5 % yang tidak diikuti dengan ketersediaan prasarana dan sarana persampahan yang memadai 4

Aspek Komunikasi

4.1 Kurangnya sosialisasi terkait pengelolaan persampahan

√

3,00

4.2 Masih rendahnya koordinasi dalam pengelolaan sampah

√

3,00

4.3 Keterlibatan dan peran pihak swasta relatif kurang

√

3,00

√

3,00

5


5.1 Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan

pentingnya pengolahan sampah secara baik. 5.2 Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya

√

2,00


√

relatif rendah

6

4,00

Aspek Sosial Budaya

6.1 Kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat relatif

√

3,00

6.2 Pengelolaan Persampahan masih belum menjadi prioritas

√

3,00


√

3,00

√

3,00

√

3,00

√

3,00

tinggi

7

sangat rendah Aspek SDM


69,00


-4,00

LAMPIRAN |L - 6


No.

Faktor Eksternal

Skor 1,00

2,00

3,00

4,00

Angka




4,00 4,00 4,00

Aspek Keuangan

Potensi pembiayaan sumber dana lainnya (Pusat dan Provinsi) 2.2 Adanya partisipasi swasta melalui CSR 2.3 Adanya kebijakan bantuan luar negeri

√

3,00

√ √

3,00 3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00

4.1 Adanya teknologi pengelolaan Persampahan

√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00

√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00

2.1

3

4

5

5.2

6 6.1

7

Aspek Komunikasi




Aspek SDM


66,00

LAMPIRAN |L - 7



√ √ √

3,00 3,00 3,00

√

3,00

√

3,00

√

3,00

√ √ √

3,00 3,00 3,00


Penanganan sektor Persampahan belum merupakan skala prioritas


√

3,00

√

3,00

√

3,00

5.1 Adanya MDG's

√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00

4.1


5



7 Aspek SDM 7.1 Adanya tenaga profesional dari daerah lain Adanya program pemerintah tentang peningkatan 7.2 kualitas SDM 7.3 Adanya aplikasi program berbasis teknologi JUMLAH NILAI ANCAMAN SELISIH NILAI PELUANG - ANCAMAN

√

3,00

√

3,00

√

3,00 63,00 3,00

LAMPIRAN |L - 8


Lampiran 2 : Hasil Analisis SWOT DRAINASE No.

Faktor Internal

Skor 1,00

2,00

3,00

4,00

Angka


Aspek Kelembagaan


√

4,00


√

4,00

1.3 Adanya cakupan wilayah sanitasi

√

4,00

Sanitasi

2

Aspek Keuangan


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00

3

4

5

6


Aspek Komunikasi


Aspek Sosial Budaya


√

2,00


√

2,00


√

2,00

7.1 Tersedianya penduduk usia kerja

√

2,00

7.2 Tersedianya petugas pengelola

√

2,00

7.3 Tersedianya pihak pemerhati

√

2,00

7

Aspek SDM

JUMLAH NILAI KEKUATAN

60,00

LAMPIRAN |L - 9



Aspek Kelembagaan

1.1 Belum efektifnya implementasi rencana tata ruang

√

4,00

Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang 1.2 pengelolaan dan pelayanan drainase

√

4,00

√

4,00

1.3 2

Lemahnya fungsi lembaga di daerah yang menangani Drainase Aspek Keuangan

2.1 Terbatasnya sumber pendanaan pemerintah daerah

√

3,00


√

3,00

2.3 Kurangnya dana operasional dan perawatan terhadap saluran

√

3,00

drainase yang ada

3


3.1 Belum adanya master plan pengelolaan Drainase di Kabupaten

√

Banggai

Belum adanya ketegasan fungsi sistem drainase (apakah

4,00

3.2 fungsi saluran drainase untuk sistem pemutusan air hujan atau

√

3,00

3.3 Belum

dan

√

3,00

4.1 Kurangnya sosialisasi tentang fungsi dan manfaat dari saluran

√

3,00

√

3,00

√

3,00

√

3,00

apakah juga untuk pembuangan air limbah dapur dan cuci) dilengkapi pengaturan pemeliharaan sistem drainase

4

mengenai

operasi

Aspek Komunikasi

drainase 4.2 Lemahnya koordinasi instansi terkait dalam penetapan kebijakan pengelolaan Drainase 4.3 Terbatasnya informasi penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan Drainase yang berbasis masyarakat 5


5.1 Rendahnya partisipasi /peran swasta dalam pengelolaan

Drainase 5.2 Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan Drainase

√

2,00


√

relatif rendah

6

4,00

Aspek Sosial Budaya

6.1 Kebiasaan membuang sampah ke saluran drainase relatif

√

3,00

6.2 Budaya PHBS relatif rendah

√

3,00


√

3,00

√

3,00

√

3,00

√

3,00

tinggi

7

relatif rendah Aspek SDM


67,00


-7,00

LAMPIRAN |L - 10


No.

Faktor Eksternal

Skor 1,00

2,00

3,00

4,00

Angka


Aspek Kelembagaan

1.1 Adanya peraturan perundang-undangan tentang PPSP

√

4,00

1.2 Adanya keterlibatan pihak luar negeri 1.3 Adanya komitmen pemerintah pusat

√ √

4,00 4,00

2

Aspek Keuangan


√

3,00

√ √

3,00 3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00

4.1 Adanya teknologi pengelolaan Drainase

√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00

√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00

3

4

5

5.2

6 6.1

7

Aspek Komunikasi




Aspek SDM


66,00

LAMPIRAN |L - 11


ANCAMAN (THREATS) 1 Aspek Kelembagaan √ √ √

1.1 Adanya Undang-Undang Tata Ruang 1.2 Adanya RPJP Nasional 1.3 Adanya RPJM Nasional

4,00 4,00 4,00


Penanganan sektor Drainase belum merupakan skala prioritas

2.3 Persyaratan mendapatkan dana relatif tidak jelas

√

2,00

√

2,00

√

2,00

√ √ √

2,00 2,00 2,00

3 Aspek Komunikasi 3.1 Adanya keterbukaan informasi publik 3.2 Adanya media cetak/elektronika 3.3 Adanya NGO/LSM 4 Aspek Teknis Operasional 4.1

Penyediaan pengadaan sarana infrastruktur yang memenuhi standard kesehatan


5

√

3,00

√

3,00

√

3,00


5.1 Adanya MDG's

√

2,00


√

2,00


√

2,00

6 Aspek Sosial Budaya 6.1 Terbukanya akses internet

√

3,00


√

3,00


√

3,00

7 Aspek SDM 7.1 Adanya tenaga profesional dari daerah lain Adanya program pemerintah tentang peningkatan kualitas SDM 7.3 Adanya aplikasi program berbasis teknologi 7.2

JUMLAH NILAI ANCAMAN SELISIH NILAI PELUANG - ANCAMAN

√

4,00

√

4,00

√

4,00 60,00 6,00

LAMPIRAN |L - 12


Lampiran 4: Hasil Analisis SWOT PHBS (Rumah Tangga) No.

Faktor Internal

Skor 1,00

2,00

3,00

4,00

Angka


Aspek Kelembagaan


√

4,00


√

4,00

1.3 Adanya cakupan wilayah sanitasi

√

4,00

Sanitasi

2

Aspek Keuangan


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00

7.1 Tersedianya penduduk usia produktif

√

3,00

7.2 Tersedianya petugas pengelola

√

3,00

7.3 Tersedianya pihak pemerhati

√

3,00

3

4

5

6

7


Aspek Komunikasi


Aspek Sosial Budaya

Aspek SDM


66,00

LAMPIRAN |L - 13


KELEMAHAN (WEAKNESS) 1 1.1 1.2 1.3 2

Aspek Kelembagaan Ketersedian regulasi peraturan perundang-undangan belum memadai

Lemahnya fungsi lembaga di daerah yang menangani PHBS Belum lengkapnya norma, standar, pedoman dan manual (NSPM), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

√

4,00

√

4,00

√

4,00

Aspek Keuangan


√

3,00


√

3,00

2.3 Alokasi dana PHBS masih relatif kurang

√

3,00

3

Aspek Teknis Operasional √

3.1 Ketersediaan tenaga penyuluh masih kurang

4,00

3.2 Belum adanya kesepahaman persepsi program/kegiatan

√

3,00

3.3 Sarana prasarana kesehatan belum memadai

√

3,00

4.1 Kurang memadai sosialisasi mengenai pentingnya PHBS

√

3,00

4.2 Koordinasi instansi terkait dalam penetapan kebijakan PHBS

√

3,00

4.3 Terbatasnya informasi penyelenggaraan PHBS

√

3,00

√

3,00

4

Aspek Komunikasi

relatif kurang

5


5.1 Rendahnya partisipasi /peran swasta dalam PHBS 5.2 Rendahnya kesadaran masyarakat dalam PHBS

2,00

√


√

relatif rendah

6

Aspek Sosial Budaya

6.1 Kebiasaan BABS relatif tinggi 6.2 Budaya PHBS relatif rendah 6.3 Akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana sanitasi

relatif rendah

7

4,00

√

3,00

√

3,00

√

3,00

Aspek SDM

7.1 Tingkat pemahaman masyarakat relatif rendah 7.2 Petugas pengelola yang ada relatif terbatas

√

4,00

√

4,00

7.3 Kapasitas petugas pengelola relatif terbatas

√

4,00

JUMLAH NILAI KELEMAHAN

70,00


-4,00

LAMPIRAN |L - 14


No.

Faktor Eksternal

Skor 1,00

2,00

3,00

4,00

Angka



3,00 3,00 3,00

√

3,00

√ √

3,00 3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


Aspek Keuangan

Potensi pembiayaan sumber dana lainnya (Pusat dan Provinsi) 2.2 Adanya partisipasi swasta melalui CSR 2.3 Adanya anggaran BOK 2.1

3

4

Aspek Komunikasi



√

2,00


√

2,00


√

2,00


√

2,00


√

2,00


√

2,00

√

2,00


√

2,00


√

2,00


√

2,00


√

2,00


√

2,00

5

5.2

6 6.1

7



Aspek SDM


51,00

LAMPIRAN |L - 15



√ √ √

2,00 2,00 2,00

√

2,00

√

2,00

√

2,00

√ √ √

2,00 2,00 2,00


Penanganan sektor air limbah belum merupakan skala prioritas


√

2,00

√

2,00

√

2,00

5.1 Adanya MDG's

√

2,00


√

2,00


√

2,00


√

2,00


√

2,00


√

2,00

4.1


5



7 Aspek SDM 7.1 Adanya tenaga profesional dari daerah lain 7.2

Adanya program pemerintah tentang peningkatan kualitas SDM

7.3 Adanya aplikasi program berbasis teknologi JUMLAH NILAI ANCAMAN SELISIH NILAI PELUANG - ANCAMAN

√

2,00

√

2,00

√

2,00 42,00 9,00

LAMPIRAN |L - 16


Lampiran 5: Hasil Analisis SWOT PHBS (Sekolah) No.

Faktor Internal

Skor 1,00

2,00

3,00

4,00

Angka



3,00 3,00 3,00


√

3,00


√

3,00

2.3 Adanya dana BOS

√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00

1.1 Tersedianya instansi pengelola 1.2 Tersedianya institusi pendidikan 1.3 Adanya peraturan perundang-undangan 2

3

4

Aspek Keuangan


Aspek Komunikasi


√

4,00


√

4,00


√

4,00

5


5.1 Adanya kesadaran peserta didik

√

3,00

5.2 Adanya kepedulian tenaga pendidik

√

3,00


√

3,00

6.1 Adanya minat stakecholder

√

3,00

6.2 Adanya perhatian stakecholder

√

3,00

6.3 Adanya kemauan stakecholder

√

3,00

7.1 Tersedianya siswa

√

3,00

7.2 Tersedianya tenaga guru

√

3,00

7.3 Tersedianya tenaga teknis

√

3,00

6

7

Aspek Sosial Budaya

Aspek SDM


66,00

LAMPIRAN |L - 17


KELEMAHAN (WEAKNESS) 1 1.1

Aspek Kelembagaan Ketersedian regulasi peraturan perundang-undangan belum memadai

√

4,00

√

4,00

√

4,00


√

3,00


√

3,00

2.3 Alokasi dana PHBS di tatanan sekolah masih relatif kurang

√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00

4.1 Kurang memadai sosialisasi mengenai pentingnya PHBS

√

3,00

4.2 Koordinasi instansi terkait dalam penetapan kebijakan PHBS

√

3,00

4.3 Terbatasnya informasi penyelenggaraan PHBS

√

3,00

5.1 Rendahnya partisipasi /peran swasta dalam PHBS

√

3,00

5.2 Rendahnya kesadaran siswa dalam PHBS

√

3,00

1.2 1.3 2

3

4

Lemahnya fungsi lembaga di daerah yang menangani PHBS Belum lengkapnya norma, standar, pedoman dan manual (NSPM), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Aspek Keuangan


Aspek Komunikasi

relatif kurang

5


5.3 Pemberdayaan terhadap pihak swasta/masyarakat oleh pemda relatif rendah 6

√

Aspek Sosial Budaya

6.1 Kemauan untuk berubah masih rendah 6.2 Motivasi dan atensi relatif rendah

√

3,00

√

3,00 √

6.3 Akses terhadap sarana dan prasarana sanitasi relatif rendah 7

4,00

4,00

Aspek SDM

7.1 Tingkat pemahaman relatif rendah 7.2 Petugas pengelola yang ada relatif terbatas

√

3,00

√

3,00

7.3 Kapasitas petugas pengelola relatif terbatas

√

3,00

JUMLAH NILAI KELEMAHAN

68,00


-2,00

LAMPIRAN |L - 18


No.

Faktor Eksternal

Skor 1,00

2,00

3,00

4,00

Angka


Aspek Kelembagaan

1.1 Adanya peraturan perundang-undangan tentang PHBS

√

4,00

1.2 Adanya komitmen pemerintah pusat 1.3 Adanya keterlibatan pihak luar negeri

√ √

4,00 4,00

2

Aspek Keuangan


√

3,00

√ √

3,00 3,00


√

3,00

3.2 Adanya event lomba tingkat nasional

√

3,00


√

3,00

4.1 Ketersediaan tenaga penyuluh relatif kurang

√

3,00


√

3,00

4.3 Sarana prasarana sanitasi di sekolah belum memadai

√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00

√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00


√

3,00

3

4

5

5.2

6 6.1

7

Aspek Komunikasi




Aspek SDM


66,00

LAMPIRAN |L - 19


ANCAMAN (THREATS) 1 Aspek Kelembagaan √ √ √

2,00 2,00 2,00

2.1 Alokasi dana relatif belum proporsional

√

2,00

Penanganan sektor air limbah belum merupakan skala 2.2 prioritas

√

2,00

2.3 Persyaratan mendapatkan dana relatif tidak jelas

√

2,00

√ √ √

2,00 2,00 2,00

1.1 Adanya Undang-Undang Tata Ruang 1.2 Adanya RPJP Nasional 1.3 Adanya RPJM Nasional 2 Aspek Keuangan

3 Aspek Komunikasi 3.1 Adanya keterbukaan informasi publik 3.2 Adanya media cetak/elektronika 3.3 Adanya NGO/LSM 4 Aspek Teknis Operasional Penyediaan pengadaan sarana infrastruktur yang memenuhi standard kesehatan

√

2,00

√

2,00

√

2,00

5.1 Adanya MDG's

√

2,00


√

2,00


√

2,00


√

2,00


√

2,00


√

2,00

4.1


5



7 Aspek SDM 7.1 Adanya tenaga profesional dari daerah lain Adanya program pemerintah tentang peningkatan 7.2 kualitas SDM 7.3 Adanya aplikasi program berbasis teknologi

√

2,00

√

2,00

√

2,00

JUMLAH NILAI ANCAMAN

42,00

SELISIH NILAI PELUANG - ANCAMAN

24,00

LAMPIRAN |L - 20


(-1,-24)

2

1

3

4

-

Berdasarkan hasil analisis SWOT, maka posisi pengelolaan air limbah domestik berada pada kuadran 2 (-1,24) pada posisi Pemeliharaan Selektif, dimana Pemerintah Kabupaten Banggai menghadapi peluang yang besar tetapi sumber daya yang dimiliki lemah, sumber daya yang lemah menjadi kendala untuk dapat memanfaatkan peluang yang tersedia secara optimal. Strategi Pemerintah Kabupaten Banggai pada posisi ini adalah meminimalkan kendala-kendala internal Kabupaten.

LAMPIRAN |L - 21


-

Posisi pengelolaan : Komponen Persampahan

(-4,3

2

1

3

4

-

Berdasarkan hasil analisis SWOT, maka posisi pengelolaan Persampahan berada pada kuadran 2 (- 4, 3) pada posisi Pemeliharaan Selektif, dimana Pemerintah Kabupaten Banggai menghadapi peluang yang besar tetapi sumber daya yang dimiliki lemah, sumber daya yang lemah menjadi kendala untuk dapat memanfaatkan peluang yang tersedia secara optimal. Strategi Pemerintah Kabupaten Banggai pada posisi ini adalah meminimalkan kendala-kendala internal Kabupaten.

LAMPIRAN |L - 22


-

Posisi pengelolaan : Komponen Drainase

(-7,6

2

1

3

4

-


LAMPIRAN |L - 23


-

Posisi pengelolaan : PHBS terkait Sanitasi

(-4,9

2

1

3

4

-


LAMPIRAN |L - 24

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Banggai TABEL KERANGKA KERJA LOGIS (KKL) Permasalahan Mendesak

Subsektor Air Limbah

1

Terbatasnya sumber pendanaan pemerintah daerah

Isu-isu Strategis

Tujuan & Sasaran Rumusan Tujuan

Rumusan Sasaran

Target Capaian

Indikator

Akses masyarakat ke sarana dan prasarana sanitasi Tersedianya anggaran untuk Meningkatkan anggran untuk air Rata-rata pertumbuhan penganggaran 4 Kecamatan pada wilayah kajian pengelolaan air limbah domestik yang limbah domestik dari 0,22% (rata-rata air limbah domestik menjadi 0,5% di mendapatkan penganggaran yang rendah dan perilaku hidup bersih dan sehat memadai pertumbuhan) per tahun menjadi 0,5% tahun 2019 merata terkait air limbah domestik masyarakat memprihatinkan (rata-rata pertumbuhan) di tahun 2019

sesuai dengan tingkat risiko pada dokumen BPS

Nilai Data Dasar

Sumber & Tahun Data Dasar

Rata-rata pertumbuhan per tahun nilai DPPKAD, Tahun 2013 investasi sektor air limbah di Kabupaten Banggai baru mencapai 0,22%

Strategi Memaksimalkan Potensi pembiayaan sumber dana lainnya (Pusat dan Provinsi)

Program & Kegiatan Program

Kegiatan

1 Program penataan Peraturan Daerah

1 Kajian teknis rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah 2 Legalitasi rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah

Pendanaan & pembiayaan masih belum mencukupi, sehingga berdampak pada terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana, sistem maupun cakupan layanan air limbah domestik

3 Fasilitasi sosialisasi peraturan daerahtentang pengelolaan air limbah

2 Program Kerjasama Informasi dan 4 Publikasi peraturan daerah tentang Media Massa pengelolaan air limbah 3 Program Pengembangan Kinerja 5 Penetapan NSPM dan SPM Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 6 Pelaksanaan koordinasi (lintas SKPD, lintas program) 7 Pelaksanaan Bimbingan Teknis 8 Penyuluhan Masyarakat Perilaku Hidup Sehat (Pengelolaan Air Limbah Domestik) 1 Program Pengembangan Kinerja 1 Penyusunan Master Plan dan DED air Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah limbah 4 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2 Belum adanya master plan dan DED pengelolaan air limbah Pembuangan air limbah di lingkungan permukiman belum domestik di Kabupaten Banggai tertata dengan sebagaimana mestinya

Tersedianya master plan pengelolaan Meningkatnya kualitas master plan dan Tersedianya 1 dokumen master plan air limbah domestik pada tahun 2015 DED pengelolaan air limbah dan DED pengelolaan air limbah (meliputi kecamatan Luwuk, Luwuk Selatan, Luwuk Utara dan Nambo) Pada Tahun 2015 Masyarakat cenderung tingkat kesadaran terhadap perilaku Tersedianya fasilitas IPLT dan Meningkatkan sarana dan prasarana Pada akhir tahun 2019 terbangun 1 membuang air limbah tidak memperhatikan perspektif optimalisasi pemanfaatannya air limbah domestik (IPLT) dari tidak unit IPLT kesehatan memiliki menjadi 1 unit IPLT di tahun 2019 Ketiadaan sarana IPLT mengakibatkan tidak adanya minat masyarakat untuk menguras tangki septik

1 (satu) Dokumen Master plan dan DED pengelolaan air limbah

Belum ada master plan dan DED pengelolaan air limbah

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Tahun 2014


3 Belum adanya IPLT

Di 4 kecamatan wilayah kajian (Luwuk, Belum ada IPLT di Kabupaten Banggai Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Luwuk Selatan, Luwuk Utara dan Tahun 2014 Nambo) dapat mengakses IPLT

Memaksimalkan pembangunan IPLT

1 Program Pengembangan Kinerja 1 Studi AMDAL Pembangunan IPLT Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2 Pembebasan Lahan/tanah 3 Sosialisasi dan kampanye rencana pembangunan IPLT 4 Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPLT 5 Pembentukan Kelembagaan Pengelola IPLT 6 Pelatihan bagi Pengelola IPLT 7 Pembangunan IPLT 8 Supervisi Pembangunan IPLT 9 Pengadaan Truk Tinja 10 Operasi pemeliharaan IPLT 11 Monitoring dan Evaluasi

LAMPIRAN |L - 25


Permasalahan Mendesak

Subsektor Persampahan

1 Alokasi dana untuk pengelolaan sampah masih minim

Isu-isu Strategis


Akses masyarakat ke sarana dan prasarana sanitasi rendah Tersedianya anggaran untuk dan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat pengelolaan persampahan yang memprihatinkan

memadai

2

3

Sarana untuk pengelolaan sampah masih terbatas

Rumusan Sasaran

Target Capaian

Meningkatkan anggran untuk air Rata-rata pertumbuhan limbah domestik dari 0,39% (rata- penganggaran air limbah domestik rata pertumbuhan) per tahun menjadi 0,5% di tahun 2019 menjadi 0,5% (rata-rata pertumbuhan) di tahun 2019

Pendanaan & pembiayaan masih belum mencukupi, sehingga berdampak pada terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana, sistem maupun cakupan layanan persampahan Masyarakat cenderung tingkat kesadaran terhadap perilaku - Pada akhir tahun 2019 terbangun Tersedianya sarana Pengelolaan Meningkatnya pemanfaatan sarana membuang sampah tidak memperhatikan perspektif TPS 3R sebanyak 40 Unit sampah pengelolaan sampah di tahun 2019 kesehatan - Pada akhir tahun 2019 terbangun TPS (Bak Beton) sebanyak 5 Unit - Persentase pengangkutan meningkat 100% di tahun 2019

Makin Besarnya Timbulan Sampah Peningkatan laju timbulan Pembuangan sampah di TPS dan TPA belum tertata sampah perhari sekitar 5 % yang tidak diikuti dengan dengan sebagaimana mestinya ketersediaan prasarana dan sarana persampahan yang memadai

Meningkatnya penggunaan Teknologi - Pada akhir tahun 2019 terbangun TPST 3R sebanyak 4 unit terstandardisasi di tahun 2019

Tersedianya teknologi pengelolaan pengelolaan persampahan yang persampahan

- Pada tahun 2015 terbangun TPA dengan sistem Sanitary Landfill

Indikator

Nilai Data Dasar

Sumber & Tahun Data Dasar

4 Kecamatan pada wilayah kajian mendapatkan penganggaran yang merata terkait air limbah domestik sesuai dengan tingkat risiko pada dokumen BPS

Rata-rata pertumbuhan per tahun DPKKAD, 2013 nilai investasi sektor persampahan di Kabupaten Banggai baru mencapai 0,39%

- 20.214 RT di wilayah kajian terakses ke TPS 3R - 20.214 RT di wilayah kajian terakses ke TPS (Bak Beton) - 4 Kecamatan wilayah kajian terangkut sampahnya oleh armada pengangkut

- Belum memiliki TPS 3R di wilayah Dinas Cipta Karya & Tata Ruang, dan kajian BPLH Tahun 2014 - Belum memiliki TPS (Bak Beton) di wilayah kajian - 11 unit dump truk yang ada baru bisa melayani 60% timbulan sampah di wilayah kajian


Program & Kegiatan Program 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

- 4 Kecamatan wilayah kajian terakses - Baru memiliki 1 unit TPST 3R di TPST 3R wilayah kajian

Dinas Cipta Karya & Tata Ruang, dan BPLH Tahun 2014

Terbangunnya TPA yang - TPA Mololuntun masih menggunakan Dinas Cipta Karya & Tata Ruang, dan menggunakan sistem sanitary landfill sistem open dumping BPLH Tahun 2014

Memaksimalkan Potensi pembiayaan sumber dana lainnya (Pusat dan Provinsi) untuk pengadaan sarana pengelolaan persampahan

1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Memaksimalkan Potensi pembiayaan sumber dana lainnya (Pusat dan Provinsi) untuk pemanfaatn teknologi pengelolaan persampahan


Memaksimalkan Potensi pembiayaan sumber dana lainnya (Pusat dan Provinsi) untuk pemanfaatn teknologi pengelolaan persampahan


Kegiatan 1 Penetapan NSPM dan SPM 2 Pelaksanaan koordinasi (lintas SKPD, lintas program) tentang pengelolaan sampah 3 Pelaksanaan Bimbingan Teknis 4 Penyuluhan Masyarakat Perilaku Hidup Sehat (Pengelolaan Sampah) 1 Pengadaan TPS 3R 2 Pengadaan TPS (Bak Beton) 3 Pengadaan Truk Sampah 4 Monitoring dan Evaluasi 1 Pembebasan Lahan 2 Penyusunan DED TPST 3R 3 Pembentukan lembaga pengelola TPST 3R 4 Pelatihan bagi pengelola TPST 3R 5 Pembangunan TPST 3R 6 Supervisi TPST 3R 7 Operasi dan Pemeliharaan TPST 3R 1 Pembangunan TPA Controlled Landfill/ Sanitary Landfill 2 Pengawasan dan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan TPA 3 Peningkatan Jalan Masuk Ke TPA 4 Pengadaan Alat Berat 5 Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan TPA/Unit Kerja TPA 6 Pelatihan Pengelolaan TPA 7 Penyuluhan dan Bimbingan kepada masyarakat disekitar TPA 8 Operasi dan Pemeliharaan TPA dan fasilitasnya 9 Monitoring dan Evaluasi TPA

LAMPIRAN |L - 26


Subsektor Drainase

Permasalahan Mendesak 1 Terbatasnya sumber pendanaan pemerintah daerah

2 Belum adanya Master plan dan DED drainase di Kabupaten Banggai

3 Belum adanya ketegasan fungsi sistem drainase (apakah fungsi saluran drainase untuk sistem pemutusan air hujan atau apakah juga untuk pembuangan drainase dapur dan cuci)

Isu-isu Strategis


Akses masyarakat ke sarana dan prasarana sanitasi sangat Tersedianya anggaran untuk rendah serta perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat pengelolaan drainase yang memprihatinkan memadai Penganggaran yang ada masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga berdampak pada cakupan layanan drainase

drainase di lingkungan permukiman belum tertata dengan sebagaimana mestinya

Rumusan Sasaran

Target Capaian

Meningkatnya rata-rata 1,3% di tahun 2019 pertumbuhan pendanaan drainase dari 0,94% menjadi 1,3% di tahun 2019

Sumber & Tahun Data Indikator Nilai Data Dasar Dasar 4 Kecamatan pada wilayah kajian Rata-rata pertumbuhan per tahun nilai Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, investasi sektor drainase di Kabupaten Tahun 2014 mendapatkan penganggaran Banggai baru mencapai 0,94%

terkait pengelolaan drainase sesuai dengan tingkat risiko pada dokumen BPS

Tersedianya master plan drainase dan Meningkatnya kualitas master plan dan Tersedianya 1 dokumen master plan 1 (satu) Dokumen Master plan dan Baru memiliki 1 dokumen master plan DED DED drainase dan DED pengelolaan drainase DED pengelolaan drainase untuk dan DED drainase untuk kecamatan (meliputi kecamatan Luwuk Utara dan kecamatan Luwuk Utara dan Nambo Luwuk dan Luwuk Selatan Nambo) Pada Tahun 2015

Masyarakat cenderung tingkat kesadaran terhadap perilaku Tersedianya jaringan saluran drainase Meningkatnya ketersediaan jaringan Berkurangnya genangan di wilayah 4 Kecamatan di Wilayah kajian Dari 42 Desa/kelurahan terdapat 11 membuang limbah bukan pada tempatnya yang memenuhi standard drainase yang memenuhi standard di kajian dari 8,45 Ha menjadi 3 Ha pada terakses sarana drainase pada area desa/kelurahan Desa yang rawan tahun 2019 tahun 2019 rawan genangan terhadap genangan




Program & Kegiatan Program 1 Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong

Kegiatan 1 Penyusunan regulasi (perda) drainase 2 Penetapan NSPM dan SPM 3 Pelaksanaan koordinasi (lintas SKPD, lintas program) tentang drainase

2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

4 Pelaksanaan Bimbingan Teknis 5 Penyuluhan Masyarakat Perilaku Hidup Sehat (Pemeliharaan drainase)

1 Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong

1 Penyusunan Master Plan Drainase kabupaten 2 Penyusunan DED Drainase 3 Penyusunan Data Base Sistem Drainase Perkotaan


Memaksimalkan pembangunan jaringan saluran drainase yang sesuai standard

1 Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong

1 Perencanaan teknis pembangunan Drainase Primer 2 Pembangunan drainase primer 3 Supervisi Pembangunan Drainase primer 4 Pemeliharaan drainase primer 5 Rehabilitasi Saluran Drainase Primer 6 Perencanaan Teknis pembangunan drainase sekunder 7 Pembangunan drainase sekunder 8 Supervisi Pembangunan Drainase sekunder 9 Pemeliharaan drainase sekunder 10 Rehabilitasi Saluran Drainase sekunder 11 Perencanaan teknis pembangunan drainase tersier 12 Pembangunan drainase tersier 13 Supervisi pembangunan drainase tersier 14 Pemeliharaan drainase tersier 15 Rehabilitasi saluran drainase tersier 16 Monitoring dan Evaluasi

LAMPIRAN |L - 27


Subsektor PHBS

Permasalahan Mendesak 1 Alokasi dana PHBS masih relatif kurang

Rumah Tangga

2 Budaya PHBS relatif rendah

Isu-isu Strategis


Akses masyarakat ke sarana dan prasarana sanitasi sangat Tersedianya anggaran untuk PHBS rendah serta perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat yang memadai memprihatinkan

Masyarakat cenderung tingkat kesadaran terhadap perilaku Tersedianya sarana dan prasarana membuang air limbah , sampah, pemanfaatan PHBS tidak penunjang PHBS memperhatikan perspektif kesehatan

Rumusan Sasaran

Target Capaian

Meningkatnya rata-rata pertumbuhan 0,05% di tahun 2019 pendanaan PHBS dari 0,01% menjadi 0,05% di tahun 2019

Sumber & Tahun Data Dasar 4 Kecamatan pada wilayah kajian Rata-rata pertumbuhan per tahun nilai Dinas Kesehatan, 2014 mendapatkan penganggaran terkait investasi sektor PHBS di Kabupaten PHBS sesuai dengan tingkat risiko Banggai baru mencapai 0,01% pada dokumen BPS Indikator

Nilai Data Dasar

Meningkatnya pemanfaatan sarana - Meningkatnya perilaku CTPS dari - Perilaku CTPS masyarakat di lima - Saat ini baru 6,4% masyarakat yang Hasil Studi EHRA Dinas Kesehatan dan prasarana penunjang PHBS 6,4% menjadi 50% di akhir tahun 2019 waktu penting meningkat menjadi 50% melakukan CTPS di lima waktu penting 2014


Memaksimalkan sarana dan prasarana penunjang PHBS

Program & Kegiatan Program

Kegiatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 2 Pelatihan petugas kesehatan dan Kader PHBS 3 Pemetaan desa/kelurahan wilayah PHBS 4 Penyuluhan masyarakat prilaku hidup bersih dan sehat (Pengelolaan sampah, SPAL)

Program Penyediaan Sarana Fisik untuk mendukung PHBS

5 6 7 8 1

Sosialisasi Stop BABS dan CTPS Lomba Lingkungan sehat Cetak Kaus Kampanye PHBS Monitoring dan Evaluasi Pembuatan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat (Poster, Leaflet, Banner, baliho, dll) 2 Pengadaan mobilier media promosi kesehatan 3 Monitoring dan Evaluasi

LAMPIRAN |L - 28


Subsektor PHBS

Permasalahan Mendesak 1 Alokasi dana PHBS di sekolah masih relatif kurang

Sekolah

2 Sarana Prasarana Kesehatan di sekolah Belum memadai

Isu-isu Strategis


Anggaran sanitasi di sekolah rata-rata bersumber dari dana Tersedianya anggaran yang memadai Bantuan Operasional Sekolah untuk saniatasi di Sekolah

Masih banyak terdapat siswa yang tidak memahami Tersedianya sarana dan prasarana pentingnya PHBS (antara lain membuang sampah dan air kesehatan di sekolah limbah disembarang tempat)

Rumusan Sasaran

Target Capaian

Meningkatkan persentase 38% di tahun 2019 ketersediaan dana untuk PHBS dan sanitasi dari 13,3% menjadi 38% di tahun 2019

Sumber & Tahun Data Dasar Sekolah Dasar yang terletak pada Anggaran dari APBD Kabupaten untuk Hasil Kajian sanitasi Sekolah Pokja wilayah kajian memperoleh anggaran penganggaran sanitasi di Sekolah dasar Sanitasi, tahun 2014 yang merata terkait dengan sanitasi di masih minim Sekolah Dasar Indikator

Meningkatnya ketersediaan sarana - Terbangunnya fasilitas CTPS di - Pada akhir tahun 2019 70% sekolah dan prasarana kesehatan di sekolah sekolah yang memenuhi standar di wilayah kajian memiliki fasilitas kesehatan dari 20% menjadi 70% di CTPS akhir tahun 2019 - Terbangunnya fasilitas toilet siswa - Pada akhir tahun 2019 70% sekolah yang memenuhi standar kesehatan di wilayah kajian memiliki fasilitas toilet dari 23,3% menjadi 70% di akhir tahun yang memenuhi standard kesehatan 2019 - Terbangunnya fasilitas tempat - Pada akhir tahun 2019 60% sekolah pembuangan sampah dari 13% di wilayah kajian memiliki tempat menjadi 60% di akhir tahun 2019 pembuangan sampah

Nilai Data Dasar

- Baru 20% sekolah di wilayah kajian yangmemiliki fasilitas CTPS

Kajian Sanitasi Sekolah Dinas Kesehatan, 2014

Strategi Maksimalkan Potensi pembiayaan sumber dana lainnya (Pusat dan Provinsi)

Program & Kegiatan Program 1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1 Program Pengembangan lingkungan Maksimalkan pengadaan/ pembangunan sarana dan prasarana Sehat kesehatan di sekolah

Kegiatan 1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 2 Pelatihan tenaga kesehatan dan guru tentang promosi PHBS di sekolah 3 Penyuluhan tentang prilaku hidup bersih dan sehat di sekolah 4 Kampanye sanitasi dan higienis sekolah 5 Lomba sekolah sehat 6 Monitoring dan Evaluasi 1 Penyediaan/Pembangunan Sarana CTPS Di Sekolah

- Baru 23,3% sekolah di wilayah kajian yang memiliki toilet yang sesuai dengan standar kesehatan

2 Pembangunan jamban dan air Bersih di Sekolah

- Baru 13% sekolah di wilayah kajian yang memiliki tempat pembuangan sampah

4 Penyediaan Sarana pembuangan sampah di Sekolah 5 Monitoring dan Evaluasi

LAMPIRAN |L - 29


PROGRAM / KEGIATAN (Output / Sub Output / Komponen

NO

Detai Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/Desa)

KOMPONEN AIR LIMBAH DOMESTIK A

C

D

KEBUTUHAN PENANGANAN MENYELURUH SATUAN

INDIKASI BIAYA (Ribu Rupiah)

VOLUME 2015

2016

2017

2018

2019

Total Volume

2015

2016

2017

2018


JUMLAH

APBD Kab.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYARAKAT

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan air Limbah Kec. Luwuk, Luwuk Utara, Luwuk Selatan, Nambo 2 Pelaksanaan koordinasi (lintas SKPD, Kec. Luwuk, Luwuk lintas program) pengeloaan air limbah Utara, Luwuk Selatan, domestik Nambo Kec. Luwuk, Luwuk 3 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Utara, Luwuk Selatan, Nambo Kec. Luwuk, Luwuk Penyusunan Master Plan dan DED air 4 Utara, Luwuk Selatan, limbah Nambo Kec. Luwuk, Luwuk 5 Studi AMDAL Pembangunan IPLT Utara,Luwuk, LuwukLuwuk Selatan, Kec. 6 Pembebasan Lahan/tanah Utara, Luwuk Selatan, Nambo Kec. Luwuk, Luwuk Sosialisasi dan kampanye rencana 7 Utara, Luwuk Selatan, pembangunan IPLT Nambo Kec. Luwuk, Luwuk Perencanaan Detail (DED) 8 Utara, Luwuk Selatan, Pembangunan IPLT Nambo Kec. Luwuk, Luwuk Pembentukan Kelembagaan Pengelola 9 Utara, Luwuk Selatan, IPLT Nambo Kec. Luwuk, Luwuk 10 Pelatihan bagi Pengelola IPLT Utara, Luwuk Selatan, Nambo Kec. Luwuk, Luwuk 11 Pembangunan IPLT Utara, Luwuk Selatan, Nambo Kec. Luwuk, Luwuk 12 Supervisi Pembangunan IPLT Utara, Luwuk Selatan, Nambo Kec. Luwuk, Luwuk 13 Pengadaan Truk Tinja Utara, Luwuk Selatan, Nambo Kec. Luwuk, Luwuk 14 Operasi pemeliharaan IPLT Utara, Luwuk Selatan, Nambo Kec. Luwuk, Luwuk 15 Operasi pemeliharaan Truk Tinja Utara, Luwuk Selatan, Nambo Kec. Luwuk, Luwuk 16 Monitoring dan Evaluasi IPLT Utara, Luwuk Selatan, Nambo Program Penataan Peraturan Daerah 1 Kajian teknis rancangan peraturan Kec. Luwuk, Luwuk daerah tentang pengelolaan air Utara, Luwuk Selatan, limbah Nambo 2 Legalitasi rancangan peraturan Kec. Luwuk, Luwuk daerah tentang pengelolaan air Utara, Luwuk Selatan, limbah Nambo 3 Fasilitasi sosialisasi peraturan Kec. Luwuk, Luwuk daerah Utara, Luwuk Selatan, Nambo Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Publikasi peraturan daerah terkait Kec. Luwuk, Luwuk 1 pengelolaan air limbah Utara, Luwuk Selatan, 1

B

ESTIMASI OUTCOME Luas Jumlah Wilayah Penduduk Terlayani Terlayani (km)²


81.997

608,40

paket

81.997

608,40

Paket

1

1

1

1

1

5

100.000

100.000

100.000

100.000

81.997

608,40

Paket

1

1

1

1

1

5

100.000

100.000

100.000

100.000

81.997

608,40

paket

1

1

500.000

81.997 81.997

608,40 608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

1

200.000

1

200.000

200.000

100.000

500.000

500.000

100.000

500.000

200.000

500.000

500.000

paket

1

1

200.000

200.000

Paket

1

1

1.500.000

1.500.000

paket

1

1

100.000

100.000

100.000

Paket

1

1

300.000

300.000

100.000

paket

1

1

50.000

50.000

50.000 50.000

paket

1

1

50.000

50.000

Unit

1

1

3.000.000

3.000.000

paket

1

1

300.000

300.000

Unit

1

2

500.000

1

500.000

200.000 1.500.000

300.000

1.000.000

1.000.000

1

1

2

150.000

150.000

300.000

300.000

paket

1

2

3

20.000

40.000

60.000

60.000

paket

1

1

2

50.000

50.000

100.000

100.000

500.000

100.000

1

1

500.000

Paket

1

1

100.000

100.000

100.000

Paket

1

1

50.000

50.000

50.000

Paket

1

1

1

3

1

1

1

5

200.000

3.000.000

paket

Paket

300.000

30.000

30.000

30.000

90.000

90.000

400.000


1

Penyuluhan Masyarakat Perilaku Hidup Sehat (Pengelolaan Air Limbah Domestik)

Jumlah Pembiayaan/Pendanaan

Kec. Luwuk, Luwuk Utara, Luwuk Selatan, Nambo

Paket

1

1

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

500.000

500.000

1.300.000

2.800.000

4.180.000

1.050.000

570.000

9.900.000

2.700.000

1.200.000

4.500.000

-

1.500.000

LAMPIRAN |L - 30


NO



KOMPONEN PERSAMPAHAN A

SATUAN

KEBUTUHAN PENANGANAN MENYELURUH VOLUME 2015 2016 2017 2018

INDIKASI BIAYA (Ribu Rupiah) 2019

Total Volume

2015

2016

2017

2018


JUMLAH

APBD Kab.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYARAKAT

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan air Limbah Kec. Luwuk, Luwuk Utara, Luwuk Selatan, Nambo Kec. Luwuk, Luwuk Utara, Luwuk Selatan, Nambo Kec. Luwuk, Luwuk Utara, Luwuk Selatan, Nambo Kec. Luwuk, Luwuk Utara, Luwuk Selatan, Nambo Kec. Luwuk, Luwuk Utara, LuwukLuwuk Selatan, Kec. Luwuk, Utara, Luwuk Selatan, Nambo Kec. Luwuk, Luwuk Utara, Luwuk Selatan, Nambo Kec. Luwuk, Luwuk Utara, Luwuk Selatan, Nambo

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997 81.997

608,40 608,40

81.997

608,40

81.997

608,40


81.997

Kec. Luwuk, Luwuk Utara, Luwuk Selatan, Nambo Kec. Luwuk, Luwuk 11 Pengadaan Alat Berat Utara, Luwuk Selatan, Nambo Operasi dan Pemeliharaan Alat Kec. Luwuk, Luwuk 12 Utara, Luwuk Selatan, Berat Nambo Kec. Luwuk, Luwuk Pembentukan Kelembagaan Utara, Luwuk Selatan, 13 Pengelolaan TPA/Unit Kerja TPA Nambo

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

Kec. Luwuk, Luwuk Utara, LuwukLuwuk Selatan, Kec. Luwuk, Utara, Luwuk Selatan, Nambo

81.997 81.997

16 Operasi dan Pemeliharaan TPA dan fasilitasnya

81.997

608,40

17 18

Kec. Luwuk, Luwuk Utara, Luwuk Selatan, Nambo Kec. Luwuk, Luwuk Monitoring dan Evaluasi TPA Utara, Luwuk Selatan, Pembebasan Lahan untuk TPST Kec. Luwuk, Luwuk Utara, Luwuk Selatan, 3R Nambo Kec. Luwuk, Luwuk Penyusunan DED TPST 3R Utara, Luwuk Selatan, Nambo Kec. Luwuk, Luwuk Pembentukan lembaga Utara, Luwuk Selatan, pengelola TPST 3R Nambo Kec. Luwuk, Luwuk Pelatihan bagi pengelola TPST Utara, Luwuk Selatan, 3R Nambo Kec. Luwuk, Luwuk Supervisi dan Pembangunan Utara, Luwuk Selatan, TPST 3R Nambo Operasi dan Pemeliharaan TPST Kec. Luwuk, Luwuk Utara, Luwuk Selatan, 3R Nambo

81.997 81.997

608,40 608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 81.997 1 Penyuluhan Masyarakat Perilaku Kec. Luwuk, Luwuk

608,40

1


2

Pelaksanaan koordinasi (lintas SKPD, lintas program)

3


4

Pengadaan TPS

5


6


7


8

9

10

Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA Controlled Landfill/Sanitary Landfill Pengawasan dan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA Controlled Landfill/Sanitary Landfill Peningkatan Jalan Masuk Ke TPA

14 Pelatihan Pengelolaan TPA 15 Penyuluhan dan Bimbingan kepada masyarakat disekitar TPA

19 20 21 22 23 B

ESTIMASI OUTCOME Jumlah Luas Penduduk Wilayah Terlayani Terlayani

Hidup Sehat (Pengelolaan Sampah)


Utara, Luwuk Selatan, Nambo

paket

1

1

200.000

200.000

200.000

Paket

1

1

1

1

1

5

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

500.000

500.000

Paket

1

1

1

1

1

5

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

500.000

200.000

10

10

10

10

40

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

10

10

10

10

50

50.000

50.000

50.000

50.000

250.000

1

1

500.000

500.000

Unit paket

10

Unit paket

1

50.000

2 2

2

5

20.000

300.000

150.000

100.000

1.000.000 40.000

40.000

100.000

100.000

100.000

1.000.000 100.000

Paket

1

1

8.000.000

8.000.000

8.000.000

paket

1

1

300.000

300.000

300.000

608,40

608,40 608,40

paket

1

Unit

1

Paket

1

1

1

2

3

1

1.000.000

3

1.000.000

6

1.000.000 1.000.000

1.000.000

100.000

200.000

1.000.000

3.000.000 300.000

3.000.000

600.000

600.000

paket

1

1

65.000

65.000

65.000

paket

1

1

50.000

50.000

50.000

paket

1

1

50.000

50.000

50.000

paket

1

1

1

1

4

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

200.000

paket

1

1

1

1

4

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

200.000

paket

1

1

1

3

500.000

500.000

500.000

1.500.000

paket

1

1

1

3

250.000

250.000

250.000

750.000

250.000

Kelompok

1

1

1

3

25.000

25.000

25.000

75.000

75.000

paket

1

1

1

3

50.000

50.000

50.000

150.000

150.000

1

1

1

500.000

500.000

500.000

1

2

25.000

50.000

paket paket

3 3

6

1.500.000

1.500.000 75.000

500.000

450.000

150.000

150.000

500.000

100.000

20.840.000

3.040.000

1.050.000

Paket 1

1

500.000 9.875.000

4.590.000

3.370.000

2.190.000

815.000

400.000 2.750.000

13.350.000

200.000

1.500.000

LAMPIRAN |L - 31



NO


KOMPONEN DRAINASE A

C



VOLUME 2015

2016

2017

2018

2019

Total Volume

2015

2016

2017

2018


JUMLAH

APBD Kab.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYARAKAT

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan air Limbah Kec. Luwuk, Luwuk Utara, Luwuk Selatan, Nambo Kec. Luwuk, Luwuk 2 Penetapan NSPM dan SPM Utara, Luwuk Selatan, Nambo Pelaksanaan koordinasi (lintas Kec. Luwuk, Luwuk 3 SKPD, lintas program) tentang Utara, Luwuk Selatan, drainase Nambo Kec. Luwuk, Luwuk 4 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Utara, Luwuk Selatan, Nambo Kec. Luwuk, Luwuk Penyusunan Master Plan dan DED 5 Utara, Luwuk Selatan, Drainase Nambo Kec. Luwuk, Luwuk Penyusunan Data Base Sistem 6 Utara, Luwuk Selatan, Drainase Perkotaan Nambo Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Kec. Luwuk, Luwuk Perencanaan teknis pembangunan 1 Utara, Luwuk Selatan, Drainase Primer Nambo Kec. Luwuk, Luwuk 2 Pembangunan Drainase Primer Utara, Luwuk Selatan, Nambo Kec. Luwuk, Luwuk 3 Supervisi Pembangunan Drainase Utara, Luwuk Selatan, Nambo Kec. Luwuk, Luwuk 4 Pemeliharaan drainase primer Utara, Luwuk Selatan, Nambo Kec. Luwuk, Luwuk Rehabilitasi Saluran Drainase 5 Utara, Luwuk Selatan, Primer Nambo Kec. Luwuk, Luwuk Perencanaan Teknis pembangunan 6 Utara, Luwuk Selatan, drainase sekunder Nambo Kec. Luwuk, Luwuk 7 Pembangunan drainase sekunder Utara, Luwuk Selatan, Nambo Kec. Luwuk, Luwuk Supervisi Pembangunan Drainase 8 Utara, Luwuk Selatan, sekunder Nambo Kec. Luwuk, Luwuk 9 Pemeliharaan drainase sekunder Utara, LuwukLuwuk Selatan, Kec. Luwuk, Rehabilitasi Saluran Drainase 10 Utara, Luwuk Selatan, sekunder Nambo Kec. Luwuk, Luwuk Perencanaan teknis pembangunan 11 Utara, Luwuk Selatan, drainase tersier Nambo Kec. Luwuk, Luwuk 12 Pembangunan drainase tersier Utara, Luwuk Selatan, Nambo Kec. Luwuk, Luwuk Supervisi pembangunan drainase 13 Utara, Luwuk Selatan, tersier Nambo Kec. Luwuk, Luwuk 14 Pemeliharaan drainase tersier Utara, Luwuk Selatan, Nambo Kec. Luwuk, Luwuk 15 Rehabilitasi saluran drainase tersier Utara, Luwuk Selatan, Nambo Kec. Luwuk, Luwuk 16 Monitoring dan Evaluasi Utara, Luwuk Selatan, Nambo 1

B

ESTIMASI OUTCOME Jumlah Luas Penduduk Wilayah Terlayani Terlayani

Penyusunan regulasi (perda) tentang drainase

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997 81.997

608,40 608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

81.997

608,40

paket

1

1

500.000

500.000

Paket

1

1

200.000

200.000

200.000

500.000

Paket

1

1

1

1

1

5

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

250.000

250.000

Unit

1

1

1

1

1

5

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

500.000

500.000

Unit

1

1

500.000

1

Unit

1

Paket

1

1

1

1

1

5

paket

4

5

6

7

8

30

paket

1

1

1

1

1

5

4

9

15

23

51

paket

500.000

300.000

500.000

300.000

300.000

750.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

1.250.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

1.750.000

2.000.000

7.500.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

1.500.000

200.000

400.000

900.000

1.500.000

2.300.000

5.100.000

5.100.000

500.000

2.500.000

5.000.000

300.000

1.000.000

500.000

paket

1

1

1

1

1

5

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

1.250.000

250.000

500.000

paket

1

1

1

1

1

5

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

1.250.000

750.000

500.000

paket

1

1

1

1

1

5

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

5.000.000

1.500.000

3.500.000

paket

1

1

1

1

1

5

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

1.000.000

250.000

750.000

1

2

3

4

10

100.000

200.000

300.000

400.000

1.000.000

1.000.000

paket

1

1

1

1

1

5

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

1.250.000

500.000

paket

1

1

1

1

1

5

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

1.250.000

1.250.000

Paket

4

4

4

4

4

20

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

5.000.000

5.000.000

paket

1

1

1

1

1

5

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

500.000

500.000

4

8

12

16

40

200.000

400.000

600.000

800.000

2.000.000

2.000.000

paket

paket paket

1

1

1

1

1

5

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

750.000

750.000

paket

1

1

1

1

1

5

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

250.000

250.000

Paket

1

1

1

1

1

5

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

500.000

100.000

5.700.000

7.200.000

7.300.000

8.500.000

9.900.000

38.600.000

21.400.000

750.000


1

Penyuluhan Masyarakat Perilaku Hidup Sehat (Pemeliharaan drainase)



400.000

9.700.000

7.500.000

-

LAMPIRAN |L - 32

-



NO


ESTIMASI OUTCOME Jumlah Penduduk Terlayani

Luas Wilayah Terlayani (km)²

81.997



VOLUME


2015

2016

2017

2018

2019

JUMLAH

5

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

250.000

1

5

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

250.000

1

1

5

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

125.000

125.000

1

1

5

57.000

57.000

57.000

57.000

57.000

285.000

285.000

0 0 0 0

57.000 20.000 50.000 67.000

57.000 20.000 50.000 67.000

57.000 20.000 50.000 67.000

57.000 20.000 50.000 67.000

57.000 20.000 50.000 67.000

285.000 100.000 250.000 335.000

17.000 21.000 63.000 33.000 10.000

17.000 21.000 63.000 33.000 10.000

17.000 21.000 63.000 33.000 10.000

17.000 21.000 63.000 33.000 10.000

17.000 21.000 63.000 33.000 10.000

85.000 105.000 315.000 165.000 50.000

608,4

67.000

10.000 5.000 2.500 15.000 67.000

67.000

10.000 5.000 2.500 15.000 67.000

67.000

20.000 10.000 5.000 30.000 335.000

335.000

250.000

2015

2016

2017

2018

2019

608,4

1

1

1

1

1

81.997

608,4

1

1

1

1

81.997

608,4

1

1

1

4 Kecamatan

81.997

608,4

1

1

1

4 Kecamatan

81.997

608,4

4 Kecamatan

81.997

608,4

4 Kecamatan

81.997

608,4

4 Kecamatan

81.997

608,4

- Poster

4 Kecamatan

81.997

608,4

- Leaflet

4 Kecamatan

81.997

608,4

- Binner

4 Kecamatan

81.997

608,4

- Baliho

4 Kecamatan

81.997

608,4

- Sticker

4 Kecamatan

81.997

608,4

81.997

608,4

81.997

608,4

81.997

608,4

81.997

608,4

81.997

Total Volume

APBD Kab.

PROV.

APBN

SWASTA/CSR

MASYARAKAT

0

0

PHBS TERKAIT SANITASI Tatanan Rumah Tangga Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan I Masyarakat 1 2 3 4

5 6 7 8 J 1

2

Pengembangan media promosi dan 4 Kecamatan informasi sadar hidup sehat Pelatihan petugas kesehatan dan Kader 4 Kecamatan PHBS Pemetaan desa/kelurahan wilayah PHBS 4 Kecamatan Penyuluhan masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat (Pengelolaan sampah, SPAL) Sosialisasi Stop BABS dan CTPS Lomba Lingkungan sehat Cetak Kaus Kampanye PHBS Monitoring dan Evaluasi

250.000

285.000 100.000 250.000 335.000

Pembuatan Media promosi dan informasi sadar hidup sehat (Poster, Leaflet, binner, Baliho, dll)

Pengadaan mobilier media promosi -kesehatan LCD Proyektor - Sound system - Layar Proyektor

3

250.000

- Notebook Monitoring dan Evaluasi

4 Kecamatan

Tatanan Sekolah

85.000 105.000 315.000 165.000 50.000 20.000 10.000 5.000 30.000

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 4 Kecamatan

81.997

608,4

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

250.000

4 Kecamatan

81.997

608,4

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

125.000

4 Kecamatan

81.997

608,4

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

185.000

4

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Pelatihan tenaga kesehatan dan guru tentang promosi PHBS di sekolah Penyuluhan tentang prilaku hidup bersih dan sehat di sekolah Kampanye sanitasi dan higienis sekolah

4 Kecamatan

81.997

608,4

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

185.000

5

Lomba sekolah sehat

4 Kecamatan

81.997

608,4


4 Kecamatan

81.997

608,4

50.000 43.000

50.000 43.000

50.000 43.000

50.000 43.000

50.000 43.000

250.000 215.000

Penyediaan/Pembangunan Sarana CTPS Di Sekolah Pembangunan jamban dan air Bersih di Sekolah Penyediaan Sarana pembuangan sampah di Sekolah Monitoring dan Evaluasi

4 Kecamatan

81.997

608,4

60.000

60.000

60.000

60.000

240.000

4 Kecamatan

81.997

608,4

240.000

240.000

240.000

240.000

960.000

4 Kecamatan

81.997

608,4

65.000

65.000

60.000

60.000

250.000

4 Kecamatan

81.997

608,4

20.000 1.246.500

20.000 1.214.000

20.000 1.241.500

20.000 1.209.000

1 2 3

6

Program Pengembangan Lingkungan sehat 1 2 3 4

829.000

80.000 5.740.000

125.000 185.000 185.000 250.000 215.000 240.000 480.000

480.000 250.000

80.000 2.245.000

1.990.000

1.505.000

LAMPIRAN |L - 33


LAMPIRAN |L - 34


LAMPIRAN |L - 35

KATA PENGANTAR. Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Banggai

Recommend Documents