KATA PENGANTAR. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME karena dengan karunia dan ridho-nya kami dapat melewati tahun 2012 dengan lancar

NOMOR: LAP-227/DL/2/2013 TANGGAL: 25 JANUARI 2013

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME karena dengan karunia dan ridho-Nya kami dapat melewati tahun 2012 dengan lancar. Sesuai Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP merupakan salah satu unit kerja BPKP yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan

di

bidang

Pengawasan.

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Pusdiklatwas BPKP tahun 2012 disusun untuk melaporkan tingkat keberhasilan yang telah dicapai serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi mandat yaitu Kepala BPKP. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdiklatwas BPKP menggambarkan target dan realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusdiklatwas BPKP yang didasarkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2012 dan merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Pusdiklatwas BPKP periode 2010-2014. Analisis dilakukan terhadap celah kinerja (performance gap), yaitu perbedaan capaian kinerja dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Hasil analisis digunakan sebagai salah satu landasan untuk menyusun langkah antisipatif dalam rangka peningkatan kinerja Pusdiklatwas BPKP di masa depan. Akhirnya, diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdiklatwas BPKP dapat menjadi masukan yang bermanfaat dalam upaya pencapaian visi dan misi BPKP secara keseluruhan. Ciawi, 25 Januari 2013 Kepala Pusat,

Meidyah Indreswari NIP 19570502 198403 2 001 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2012

i

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL Gambar 1. Capaian Outcome Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Gambar 2. Capaian Outcome Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Gambar 3. Rencana dan Realisasi Penggunaan Sumber Daya Gambar 4. Bagan Struktur Organisasi Pusdiklatwas BPKP Gambar 5. Sistematika Penyajian LAKIP Gambar 6. Kerangka Evaluasi dan Analisis Kinerja LAKIP Gambar 7. Capaian Outcome Program 1 Gambar 8. Realisasi Pelaksanaan Diklat Gambar 9. Kontribusi Terhadap Capaian Kinerja Program 1 Gambar 10. Perbandingan Realisasi Outcome Gambar 11. Tingkat Kelulusan Diklat Kedinasan Gambar 12. Peserta Diklat Teknis Substansi Gambar 13. Peserta Diklat Teknis Substansi berdasarkan Asal Instansi Gambar 14. Kontribusi Terhadap Capaian Kinerja Diklat Teknis Substansi Gambar 15. Perbandingan Capaian Kinerja Diklat Teknis Substansi Gambar 16. Peserta Diklat Fungsional Auditor Gambar 17. Peserta Diklat Fungsional Auditor berdasarkan Asal Instansi Gambar 18. Kontribusi Terhadap Capaian Kinerja Diklat Fungsional Auditor Gambar 19. Perbandingan Capaian Kinerja Diklat Fungsional Auditor Gambar 20. Sistem Diklat Berbasis Merit dan Kompetensi Gambar 21. Perbandingan Capaian Kinerja Sistem Diklat Berbasis Merit dan Kompetensi Gambar 22. Capaian Outcome Program 2 Gambar 23. Penggunaan Sumber Daya Manusia Gambar 24. Penerimaan PNBP Gambar 25. Realisasi Anggaran Gambar 26. Komposisi Pegawai Pusdiklatwas Gambar 27. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Gambar 28. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Tabel 1. Tabel 2. Tabel 3. Tabel 4. Tabel 5.

Realisasi Penggunaan Sumber Daya Keuangan Anggaran dan Realisasi per Program/Kegiatan Neraca Pusdiklatwas BPKP Tahun 2012 dan 2011 Sarana dan Prasarana Utama Sarana dan Prasarana Penunjang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2012

iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................

Halaman i

DAFTAR ISI .......................................................................................

ii

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL ................................................

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................

iv

BAB I

PENDAHULUAN ............................................................ A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi ......... B. Aspek Strategis Organisasi .................................... 1. Pendekatan Balanced Scorecard .......................... 2. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) .............................. 3. Nilai Luhur Organisasi ....................................... C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi D. Struktur Organisasi ................................................. E. Sistematika Penyajian .............................................

1 1 2 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..... A. Rencana Strategis Pusdiklatwas BPKP ................. B. Perjanjian Kinerja .....................................................

9 9 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ....................................... A. Kerangka Evaluasi dan Analisis Kinerja .............. B. Evaluasi dan Analisis Kinerja ................................ C. Akuntabilitas Keuangan dan Penunjang Lainnya .....................................................................

16 16 17 31

BAB IV PENUTUP .........................................................................

38

BAB II

4 4 5 6 7

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Lampiran 2.

Penetapan Kinerja Tahun 2012 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2012

Lampiran 3. Lampiran 4.

Pengukuran Pencapaian Program Tahun 2012 Surat Tugas Tim Penyusun LAKIP Pusdiklatwas BPKP Tahun 2012


ii

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2012 disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012. Dalam periode tersebut, Pusdiklatwas BPKP melaksanakan dua program untuk mencapai target output dan outcome yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja 2012 yang merupakan penjabaran tahunan dari target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklatwas BPKP periode 2010-2014. Dua program yang dilaksanakan oleh Pusdiklatwas BPKP adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP dengan indikator kinerja “rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap Capaian Outcome Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

50%

dan

Program

Peningkatan

dan

Prasarana

Aparatur

dengan

90% 70%

total jumlah yang dibutuhkan”

indikator

Sarana

Negara-BPKP

kinerja

“tingkat

kepuasan penerima layanan.” 86% 115%

30%

Capaian kinerja Program Dukungan Manajemen

10% Target

Realisasi

dan

Pelaksanaan

Tugas

Teknis Lainnya-BPKP mencapai 115,30% atau 134,06% dari target kinerja sebesar

Gambar 1

86%.

Pendukung utama terlampauinya target outcome program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, adalah pelaksanaan diklat teknis substansi non SPIP. Kontribusi diklat teknis substansi terhadap capaian kinerja program mencapai 68,20% atau 60,20% dari total capaian kinerja program sebesar 115,30%. Capaian kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP mencapai 8,06 skala Likert atau 102,03% dari target kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2012

iv

sebesar 7,9 skala Likert. Capaian Outcome Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Negara 10,00

7,90

8,06

Pencapaian kinerja tersebut tidak lepas dari dukungan sumber daya keuangan dan SDM melalui alokasi anggaran dan hari penugasan. Alokasi anggaran untuk

5,00

mendukung pencapaian kinerja program

0,00 Target

adalah

Realisasi

sebesar

dengan Gambar 2

Rp34.887.051.000,00

realisasi

Rp33.493.829.552,00

atau

sebesar 96,01%

dari

anggaran. Alokasi hari penugasan untuk mendukung pencapaian kinerja program sebesar 37.731 OH dengan realisasi sebesar 29.086 OH atau 77,09% dari rencana. Dari pencapaian target kinerja dua Rencana dan Realisasi Penggunaan Sumber Daya 100%

96,01%

2012

dapat

disimpulkan

bahwa

Pusdiklatwas BPKP berhasil mencapai 77,09%

80%

program Pusdiklatwas BPKP Tahun

target kinerja dengan memanfaatkan

60%

Rencana

alokasi sumber daya yang disediakan

40%

Realisasi

secara optimal. Hal tersebut merupakan

20%

wujud dari komitmen Pusdiklatwas

0% Dana

SDM

BPKP untuk memperbaiki kinerja secara terus

Gambar 3

menerus

dalam

rangka

mewujudkan visi dan melaksanakan misinya.


v

BAB I PENDAHULUAN

ada Bab ini diuraikan mengenai tugas pokok, fungsi, wewenang Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, aspek-aspek strategis yang berpengaruh terhadap kinerja, kegiatan dan layanan produk organisasi, struktur organisasi, dan sistematika penyajian LAKIP.

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) merupakan salah satu unit kerja dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP, Pusdiklatwas BPKP mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, membina dan mengkoordinasi seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BPKP. Dalam

melaksanakan

tugas

pokok

tersebut,

Pusdiklatwas

BPKP

menjalankan fungsi sebagai berikut: 1. Penyusunan

program

pendidikan

dan

pelatihan

kedinasan,

fungsional, dan teknis; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2012

1

2. Perencanaan, penyusunan, dan pengembangan materi pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis; 3. Perencanaan kebutuhan dan pembinaan widyaiswara dan instruktur; 4. Penyelenggaraan, pembinaan, dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan, pembentukan, pengembangan, dan penjenjangan jabatan fungsional auditor, serta pendidikan dan pelatihan teknis; 5. Penetapan persyaratan dan pemberian akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembentukan dan penjenjangan jabatan fungsional auditor; 6. Evaluasi

pelaksanaan

hasil

pendidikan

dan

pelatihan

serta

penyusunan laporannya; dan 7. Pengelolaan kepegawaian dan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, barang milik/kekayaan negara dan urusan rumah tangga.

B. Aspek Strategis Organisasi Perencanaan strategis organisasi merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dalam suatu iklim di mana perkembangan dan perubahan lingkungan terjadi sangat cepat. Melalui perencanaan strategis, perubahan lingkungan strategis mampu diantisipasi sehingga dapat memberikan arah yang akan dituju dan cara meraihnya. Perumusan perencanaan strategis tidak lepas dari aspek strategis organisasi yang menentukan arah kebijakan strategis yang akan ditempuh. Oleh karena itu, aspek diidentifikasi

dengan

strategis Pusdiklatwas

menggunakan

beberapa

pendekatan

BPKP dan

diselaraskan dengan aspek strategis BPKP. 1. Pendekatan Balanced Scorecard Konsep balanced scorecard digunakan oleh Pusdiklatwas BPKP dalam rangka menyeimbangkan identifikasi aspek strategis pemenuhan kepentingan pihak luar dan aspek strategis pembenahan ke dalam. Konsep balanced scorecard tersebut pada dasarnya telah diadaptasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2012

2

sesuai dengan karakteristik organisasi publik dengan menyesuaikan perspektif keuangan menjadi perspektif manfaat bagi pemangku kepentingan, dan perspektif pelanggan menjadi perspektif manfaat bagi pengguna jasa. Sedangkan dua perspektif lainnya adalah perspektif proses bisnis internal serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Perspektif manfaat bagi pemangku kepentingan dan manfat bagi pengguna jasa menjelaskan manfaat/nilai tambah yang

dapat

diberikan kepada pemangku kepentingan dan pengguna jasa dari kegiatan diklat. Pemenuhan manfaat ini dicapai melalui keberhasilan Pusdiklatwas BPKP memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan dan pengguna jasa yang diwujudkan dengan dimanfaatkannya hasil diklat, kepuasan

pemangku

kepentingan

dan

pengguna

jasa

serta

meningkatnya permintaan jasa kediklatan. Hal tersebut dapat tercapai apabila didukung oleh proses bisnis internal yang berkualitas. Proses bisnis internal yang berkualitas dilaksanakan

melalui

perencanaan,

pengambilan

keputusan,

pengendalian mutu, pengaturan pola hubungan antar bidang/bagian, pertanggungjawaban dan pelaporan, proses penganggaran, penyediaan dana serta sarana dan prasarana yang memadai, dan pembakuan standar kerja. Oleh karena itu, dukungan pengelolaan pilar kinerja organisasi sebagaimana yang terdapat pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran berupa modal organisasi (organizational capital), modal sumber daya manusia (human capital) dan modal informasi dan prosedur (information capital) harus dilaksanakan secara memadai, sehingga Pusdiklatwas BPKP dapat memberikan pelayanan jasa kediklatan yang berkualitas dengan biaya yang efisien.


3

2. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) Analisis SWOT dilakukan untuk mengantisipasi dinamika lingkungan strategis organisasi, baik lingkungan internal maupun eksternal sehingga

dapat

diidentifikasi

faktor

kunci

keberhasilan

untuk

merancang perencanaan strategis organisasi. Dari hasil analisis SWOT, diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan Pusdiklatwas BPKP, yaitu: a. Tersedianya SDM yang kompeten di bidang diklat pengawasan dan kapasitas kelembagaan yang memadai; b. Kewenangan

dari

peraturan

perundang-undangan,

terutama

dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan BPKP; c. Tersedianya program diklat dan materi diklat pengawasan yang berkualitas; d. Memiliki jaringan diklat dan informasi melalui Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia; e. Memiliki pengalaman dalam bidang diklat pengawasan; f. Kebutuhan diklat pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; g. Meningkatnya tuntutan profesionalisme di bidang pengawasan; h. Pemanfaatan kemajuan teknologi dalam bidang diklat pengawasan; dan i.

Pengembangan sistem dan teknologi informasi.

3. Nilai Luhur Organisasi Nilai-nilai luhur yang telah disepakati dan ditetapkan dalam rumusan nilai luhur BPKP merupakan salah satu aspek strategis yang sangat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2012

4

penting dalam perumusan perencanaan strategis Pusdiklatwas BPKP. Nilai-nilai luhur tersebut terangkum dalam suatu kata kunci “PIONIR” yang berarti pemrakarsa. Hal ini merupakan perwujudan dari keinginan untuk selalu berinovasi guna menghasilkan produk-produk yang berbeda dari produk para pengawas intern lainnya tetapi diyakini diterima karena dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Apabila diuraikan lebih lanjut, PIONIR mengandung makna Profesional, Integritas,

Orientasi pada pengguna,

Nurani dan akal

sehat,

Independen, dan Responsibel. Nilai-nilai tersebut selalu menjadi pedoman bagi Pusdiklatwas BPKP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia pengawasan yang kompeten dan berintegritas, Pusdiklatwas BPKP telah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan BPKP, Kementerian /Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi Lainnya diantaranya POLRI, TNI, Rumah Sakit, Universitas. Pelaksanaan diklat dibiayai dengan dana yang berasal dari DIPA , PNBP, dan DIPA Instansi Pengguna (User). Layanan diklat yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP terdiri atas: 1. Diklat Pimpinan, yaitu:  Kepemimpinan Tingkat III  Kepemimpinan Tingkat IV 2. Diklat Kedinasan, yaitu:  Prajabatan Golongan II  Prajabatan Golongan III 3. Diklat Teknis Substansi Diklat Teknis Substansi diantaranya diklat Reviu Laporan Keuangan, Pengelolaan APBN dan APBD, Audit Pengadaan Barang dan Jasa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2012

5

Kompetensi Calon Auditor, Penyusunan Laporan Keuangan Pemda, SIMDA, dan SKPD, Audit Kinerja, Audit Investigatif, Audit Tingkat Dasar, Penulisan Laporan Hasil Audit yang Efektif, Anggaran Berbasis kinerja 4. Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 5. Diklat

Fungsional

Auditor

meliputi

diklat

pembentukan

dan

penjenjangan auditor yaitu:  Diklat Pembentukan Auditor Terampil,  Diklat Pembentukan Auditor Ahli/Alih Jabatan 

Diklat Penjenjangan Audior Muda



Diklat Penjenjangan Auditor Madya

D. Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Pusdiklatwas BPKP dipimpin oleh Kepala Pusdiklatwas, yang membawahi satu Bagian Tata Usaha yang membawahi tiga Subbagian, tiga Bidang yaitu Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi (P2E) yang membawahi empat Subbidang, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (P3JFA) yang membawahi dua Subbidang, dan Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan dan Teknis (P3KT) yang membawahi dua Subbidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam Gambar 4 di bawah, disajikan Bagan Struktur Organisasi Pusdiklatwas BPKP.


6

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSDIKLATWAS BPKP KEPALA PUSDIKLATWAS BAGIAN TU

Sub Bagian Kepegawaian

BIDANG P2E

Sub Bidang Perencanaan BBProgram Diklat

Sub Bidang Pengembangan Materi Diklat

Sub Bidang Evaluasi Diklat

Sub Bidang Pelaporan Diklat

BIDANG P3JFA

Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat Pembentukan dan Pengembangan JFA

Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat Penjenjangan JFA

Sub Bagian Keuangan

BIDANG P3KT

Sub Bagian Umum

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat Kedinasan

Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat Teknis Substansi

Gambar 4

E. Sistematika Penyajian Sistematika penyajian LAKIP Pusdiklatwas BPKP tahun 2012 terdiri dari empat Bab dengan materi sajian sebagaimana digambarkan berikut ini:


7

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP

PENDAHULUAN

Bab 1

Rencana Strategis 2010-2014

2008-2010 Bab 2

Rencana Kinerja 2012

Perjanjian Kinerja 2012

Capaian Kinerja 2012 Analisis Capaian Kinerja 2012

PENUTUP Simpulan dan Strategi Peningkatan Kinerja

Bab 3

Bab 4

Gambar 5


8

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

ada Bab ini diuraikan mengenai Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja Pusdiklatwas BPKP yang mencakup pernyataan visi, misi, tujuan strategis, dan keterkaitan Renstra dengan program dan kegiatan serta isi dari Perjanjian Kinerja tahun 2012.

A. Rencana Strategis Pusdiklatwas BPKP Renstra BPKP 2010-2014 mengalami perubahan signifikan sehubungan dengan adanya restrukturisasi program yang dilakukan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Peraturan Nomor 5 Tahun

2009

tentang

Pedoman

Penyusunan

Rencana

Strategis

Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010-2014. Sejalan dengan perubahan tersebut, Pusdiklatwas BPKP sebagai salah satu unit di BPKP telah menyusun Renstra Pusdiklatwas BPKP 2010-2014 yang diselaraskan dengan Renstra BPKP 2010-2014. 1. Pernyataan Visi Visi Pusdiklatwas BPKP merupakan gambaran organisasi yang ingin diwujudkan di masa depan yang dirumuskan sesuai dengan perkembangan

lingkungan

strategis.

Visi

Pusdiklatwas

BPKP

dirumuskan sebagai berikut: “Menjadi Lembaga Diklat Terdepan dan Terpercaya Di Lingkungan Pemerintahan”


9

Makna lembaga diklat terdepan berarti Pusdiklatwas BPKP berupaya untuk menjadi yang terdepan dalam mengembangkan jenis-jenis diklat

yang

dibutuhkan

oleh

stakeholders

disertai

penerapan

metodologi training yang modern berbasis teknologi informasi dan menjadi terpercaya dengan terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kediklatan untuk stakeholders. 2. Pernyataan Misi Misi Pusdiklatwas BPKP merupakan bentuk nyata dari rumusan visi yang memberikan gambaran mengenai tugas yang diemban oleh Pusdiklatwas

BPKP

dalam

rangka

mewujudkan

visi.

Misi

Pusdiklatwas BPKP dirumuskan ke dalam dua rumusan misi, yaitu: “Meningkatkan Kompetensi Aparatur Negara Dalam Mengimplementasikan SPIP” dan “Meningkatkan Kapasitas Manajemen dan Sumber Daya Diklat” Misi tersebut pada dasarnya ditetapkan dengan kesadaran akan perlunya keseimbangan antara pencapaian kinerja yang berorientasi pada manfaat keberadaan Pusdiklatwas BPKP bagi stakeholders dan pencapaian kinerja yang berorientasi pada aspek pendukung berupa peningkatan kualitas manajemen diklat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber daya diklat lainnya. 3. Tujuan Strategis Tujuan strategis merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dengan mengacu kepada misi yang telah dirumuskan dan selaras dengan tujuan BPKP, maka tujuan Pusdiklatwas BPKP adalah: “Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten” Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2012

10

Rumusan tujuan ini dilandasi dengan pemikiran bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik akan terwujud dengan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dan terkelola dengan baik, yang salah satunya adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Peningkatan kapasitas APIP dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi bagi auditor di lingkungan Instansi Pemerintah. 4. Indikator Kinerja Utama Setiap Program dan Kegiatan dalam Renstra kemudian dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakteristik inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan dapat diukur. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator kinerja utama Pusdiklatwas BPKP adalah: TUJUAN Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang professional dan kompeten

INDIKATOR OUTCOME Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan

TARGET 2010 2014 82%

90%

Penetapan indikator kegiatan utama tersebut menjadi dasar bagi penetapan dan indikator kegiatan–kegiatan penunjang. Logika pengembangan indikator–indikator penunjang ini di letakkan pada suatu peta strategi yang menggambarkan kaitan sebab–akibat yang menyeimbangkan pengembangan aspek manajemen internal seperti kapasitas kelembagaan dan proses internal denan aspek „pemasaran‟


11

yang akan meningkatkan daya jual Pusdiklawatwas BPKP. Seluruh indikator kinerja kegiatan–kegiatan penunjang ini di letakkan pada perspektif pendekatan terhadap pelanggan (pemasaran), peningkatan kualitas proses internal dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Perimbangan ini di gambarkan dalam Peta Strategi. Pada dasarnya, seluruh kaitan sebab–akibat antar indikator kinerja ini sama dengan hubungan sebab akibat yang sudah diasumsikan terjadi pada tujuan dan program. Jadi, seluruh indikator kinerja kegiatan pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran akan dianggap faktor yang berperan dalam mencapai kinerja pada tiga perspektif di atasnya. Indikator kegiatan pada perspektif peningkatan proses internal pun diasumsikan akan menyumbang bagi pencapaian hasil kegiatan–kegiatan pada dua perspektif di atasnya. 5. Program dan Kegiatan Tahun 2012 Rencana program dan kegiatan Pusdiklatwas BPKP telah ditetapkan dalam Renstra Pusdiklatwas BPKP untuk periode 2010-2014. Adapun rencana program dan kegiatan untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1. Program Tahun 2012 Program

Pusdiklatwas

BPKP

tahun

2012

pada

dasarnya

merupakan program BPKP yang dilaksanakan oleh Pusdiklatwas BPKP. Hal ini sejalan dengan struktur Renstra BPKP Tahun 20102014

yang

mengacu

kepada

Peraturan

Menteri

Negara

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Restrukturisasi Program dan Pedoman Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) Tahun 2010-2014. Dalam struktur Renstra BPKP tersebut, pemilik program berada pada tingkatan eselon I, sedangkan pemilik kegiatan berada pada


12

tingkatan eselon II dalam rangka mendukung program pada tingkatan eselon I. Dengan mengacu kepada Rentsra BPKP, Pusdiklatwas BPKP memiliki kontribusi terhadap dua program Sekretariat Utama yang sejalan dengan misi dan tujuannya, yang selanjutnya dituangkan ke dalam Renstra Pusdiklatwas BPKP, yaitu: a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP Indikator keberhasilan/outcome program ini ditetapkan berupa “rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan” dengan target capaian untuk tahun 2012 sebesar 86%. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NegaraBPKP Indikator keberhasilan/outcome program ini ditetapkan berupa “tingkat kepuasan penerima layanan “ dengan target capaian untuk tahun 2012 sebesar 7,9 skala Likert. 2. Kegiatan Tahun 2012 Dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan mengacu kepada program yang telah ditetapkan, Pusdiklatwas BPKP menetapkan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2012, yaitu: a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP 1) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pengawasan bagi internal BPKP dan APIP. Indikator keberhasilan/output untuk kegiatan ini berupa:


13

a) Tingkat kelulusan peserta Diklat Pimpinan/Kedinasan, dengan target capaian untuk tahun 2012 sebesar 100%; b) Jumlah peserta Diklat Teknis Substansi, dengan target capaian untuk tahun 2012 sebanyak 2.880 orang; c) Jumlah peserta Diklat Fungsional Auditor, dengan target capaian untuk tahun 2011 sebanyak 2.010 orang; d) Tersedianya

sistem

diklat

berbasis

merit

dan

kompetensi, dengan target capaian untuk tahun 2012 sebesar 94%. 2) Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan serta pembayaran gaji/tunjangan–BPKP. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NegaraBPKP Kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana, dengan indikator keberhasilan/output berupa “jumlah sarana prasarana” dengan target capaian untuk tahun 2012 sebesar 1 unit. Program, indikator output, serta target capaian indikator output tahun 2012 sebagaimana dimuat dalam Renstra BPKP tersebut dituangkan ke dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2012.

B. Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja antara Kepala BPKP dengan Kepala Pusdiklatwas BPKP tentang target kinerja yang harus dicapai pada tahun anggaran 2012 tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) untuk Tingkat Satuan

Kerja

Badan

Pengawasan

Keuangan

dan

Pembangunan.

Dokumen Tapkin ini telah ditandatangani oleh Kepala BPKP dan Kepala Pusdiklatwas BPKP pada tanggal 24 Januari 2012.


14

Sasaran strategis dalam Tapkin Pusdiklatwas BPKP tahun anggaran 2012 dibagi menjadi dua ukuran kinerja yaitu Kinerja Outcome dan Output yang harus dicapai oleh Pusdiklatwas BPKP pada tahun 2012. Adapun rincian Tapkin Pusdiklatwas BPKP tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut: 1. Sasaran strategis untuk Kinerja Outcome adalah “Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP” dengan Indikator Kinerja: Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan dengan target capaian sebesar 86%. 2. Sasaran strategis untuk Kinerja Output adalah “Hasil pendidikan dan pelatihan pengawasan bagi internal dengan Indikator Kinerja” dengan Indikator Kinerja; 1) Tingkat Kelulusan Peserta Diklat Pimpinan/Kedinasan dengan target capaian sebesar 100% 2) Jumlah Peserta Diklat Teknis Substansi dengan target capaian sebanyak 2.880 orang 3) Jumlah Peserta Diklat Fungsional Auditor dengan target capaian sebanyak 2.010 orang 4) Tersedianya Sistem Diklat Berbasis Merit dan Kompetensi dengan target capaian sebesar 94%. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Pusdiklatwas BPKP didukung dengan anggaran untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan bagi Internal BPKP dan APIP sebesar Rp 34.637.051.000,00 dan Pengadaan

dan

Rp250.000.000,00

Penyaluran sehingga

Sarana total

dan

anggaran

Prasarana

sebesar

adalah

sebesar

Rp34.887.051.000,00.


15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

ada Bab ini dipaparkan mengenai kerangka evaluasi dan analisis kinerja,

evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan dan penunjang lainnya.

A. Kerangka Evaluasi dan Analisis Kinerja LAKIP tahun 2012 disusun untuk memberikan gambaran mengenai capaian rencana kinerja Pusdiklatwas BPKP sebagaimana dituangkan pada awal tahun dalam dokumen Tapkin tahun 2012. Tapkin merupakan dokumen yang memuat target kinerja (performance target) sekaligus komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap program dan kegiatan yang dilakukan. Tapkin tahun 2012 memuat sasaran strategis,

indikator

kinerja,

target

kinerja

dan

anggaran

yang

mendukung pencapaian target. Pada akhir tahun 2012, target kinerja ini dibandingkan dengan capaian/realisasinya (performance result), untuk mengetahui celah kinerja (performance

gap). Celah kinerja ini kemudian dianalisis

untuk

mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sebagai

dasar

untuk

menetapkan

strategi

yang

tepat

untuk

meningkatkan kinerja di masa datang (performance improvement). Capaian kinerja (performance result) diperoleh dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan dengan menghitung hasil pengumpulan data


16

kinerja sesuai dengan formula yang ditetapkan dalam profil indikator kinerja. Kerangka evaluasi dan analisis kinerja LAKIP tersebut digambarkan sebagai berikut: KERANGKA EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA LAKIP

Gambar 6

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja Pada awal tahun, target kinerja yang hendak dicapai oleh Pusdiklatwas BPKP telah ditetapkan dalam Tapkin Tahun 2012 yang memuat sasaran strategis,

indikator

kinerja,

target

kinerja

dan

anggaran

yang

mendukung pencapaian target, sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 1. Target kinerja tersebut diharapkan memberikan kontribusi terhadap keberhasilan dua program utama, yaitu: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2012

17

Berdasarkan hasil perhitungan kinerja, Pusdiklatwas BPKP telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 2 dan 3. Adapun uraian capaian kinerja masing-masing program adalah sebagai berikut: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP Capaian kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP dinilai dari capaian target indikator outcome yang didukung oleh capaian target output dan penggunaan sumber daya. a. Capaian Target Outcome Capaian

kinerja

Program

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP diukur dengan indikator “rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan.” SDM terdiklat sesuai kompetensi merupakan jumlah SDM yang telah mengikuti diklat yang dibutuhkan, sedangkan total jumlah yang dibutuhkan adalah jumlah calon peserta diklat sesuai kapasitas Pusdiklatwas BPKP yang tertuang dalam Kalender Diklat (Kaldik). Sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya kualitas dukungan pengawasan

manajemen intern

dan

kapasitas

akuntabilitas

penyelenggaraan

keuangan

negara

dan

pembinaan penyelenggaraan SPIP, sehingga SDM di BPKP maupun APIP lainnya mampu memenuhi jumlah pegawai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung penugasan pengawasan dan non pengawasan.


18

Target outcome yang ditetapkan

Capaian Outcome Program 1 90%

untuk tahun 2012 yaitu rasio SDM terdiklat

115%

70%

86%

sesuai

terhadap

50%

total

kompetensi jumlah

yang

30%

dibutuhkan

10%

Berdasarkan hasil pengumpulan Target

Realisasi

sebesar

86%.

data kinerja, jumlah SDM terdiklat sesuai kompetensi sebanyak 5.857

Gambar 7

orang dari total jumlah yang dibutuhkan sebanyak 5.080 orang, sehingga capaian outcome sebesar 115,30% atau 134,06% dari target. Rincian jumlah SDM terdiklat sesuai kompetensi tahun 2012 tersebut terdiri dari diklat

Realisasi Pelaksanaan Diklat

fungsional auditor seba-

4,70%

4,52% 30,58%

nyak 1.791 orang (30,58%); diklat teknis substansi non

60,20%

SPIP sebanyak 3.526 orang (60,20%); diklat teknis sub-

Fungsional Auditor Teknis Substansi (Non SPIP)

stansi SPIP sebanyak 275

Teknis Substansi (SPIP)

orang (4,70%); dan diklat

Kedinasan

kedinasan

sebanyak

265

Gambar 8

orang (4,52%). Pendukung

utama

terlampauinya

target

outcome,

adalah

pelaksanaan diklat teknis substansi non SPIP. Dari capaian outcome sebesar 115,30%, capaian outcome diklat teknis substansi sebesar 69,41%, yaitu rasio SDM yang mengikuti diklat teknis substansi sebanyak 3.526 orang terhadap total jumlah yang dibutuhkan sebanyak 5.080 orang. Capaian outcome diklat fungsional auditor sebesar 35,26%, yaitu rasio SDM terdiklat (fungsional auditor) sebanyak 1.791 terhadap total jumlah yang dibutuhkan sebanyak 5.080 orang. Capaian outcome diklat SPIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2012

19

sebesar 5,41%, yaitu rasio SDM terdiklat SPIP sebanyak 275 terhadap total jumlah yang dibutuhkan sebanyak 5.080 orang. Capaian outcome diklat kedinasan sebesar 5,22%, yaitu rasio SDM terdiklat sebanyak

Kontribusi Terhadap Capaian Kinerja Program 1

total

265

5.080

60,20%

4,70%

terhadap

jumlah

dibutuhkan

30,58% 4,52%

kedinasan

yang sebanyak

orang.

demikian,

Dengan kontribusi

Teknis Substansi (Non SPIP)

diklat

teknis

substansi

SPIP

non

SPIP

terhadap

Kedinasan

capaian outcome mencapai

Fungsional Auditor

60,20% (69,41%/115,30%),

Gambar 9

diklat fungsional auditor

sebesar 30,58% (35,26%/115,30%) dan diklat SPIP 4,70% (5,41%/115,30%)

serta

diklat

kedinasan

sebesar

4,52%

(5,22%/115,30%). Realisasi

outcome

selama

tiga tahun terakhir menunjukkan terlampauinya target

yang

Realisasi

ditetapkan.

outcome

tahun

Perbandingan Realisasi Outcome

150,00%

115,30% 141,12% 96,18%

100,00% 50,00% 0,00%

2012 dibandingkan dengan reali-sasi

outcome

tahun

2010

2011

2012

Gambar 10

2011 mengalami kenaikan walaupun masih di bawah realisasi outcome tahun 2010. Realisasi outcome

tahun

2010

mencapai

141,12%

diperoleh

dari

perbandingan SDM terdiklat sebanyak 14.305 orang dengan jumlah total yang dibutuhkan sebanyak 10.137 orang. Sedangkan realisasi outcome tahun 2011 mencapai 96,18% diperoleh dari


20

perbandingan SDM terdiklat sebanyak 6.088 orang dengan jumlah total yang dibutuhkan sebanyak 6.330 orang Kenaikan realisasi outcome tahun 2012 dibandingkan dengan realisasi outcome tahun 2011 disebabkan antara lain karena jumlah peserta yang ditetapkan dalam kalender diklat tahun 2012 lebih sedikit dibandingkan jumlah peserta yang ditetapkan dalam kalender diklat 2011. Jika dibandingkan dengan target outcome pada tahun 2014 sebesar 90%, maka realisasi outcome tahun 2012 sebesar 115,30% mencapai 128,11%. b. Capaian Target Output Capaian target outcome tidak lepas dari dukungan capaian target output. Capaian output selama tahun 2012 diuraikan sebagai berikut: 1) Tingkat kelulusan peserta diklat kedinasan Tingkat Kelulusan Diklat Kedinasan 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%

Realisasi

output

“tingkat

kelulusan

peserta

diklat

kedinasan”

mencapai

100%,

yaitu dari jumlah peserta diklat sebanyak 265 orang seluruhnya

100% 100%

dinyatakan Target

Realisasi

lulus.

Jumlah

peserta diklat kedinasan adalah jumlah pejabat struktural dan

Gambar 11

pegawai lainnya (fungsional) di

lingkungan BPKP yang mengikuti diklat kepemimpinan dan pra jabatan. Output

tingkat

merupakan

hasil

kelulusan kegiatan

peserta

diklat

pendidikan

dan

kedinasan pelatihan

pengawasan bagi internal BPKP dan APIP.


21

Realisasi output tingkat kelulusan peserta diklat kedinasan sama dengan tahun 2011, yaitu dari jumlah peserta diklat kedinasan sebanyak 212 orang, seluruhnya atau 100% dinyatakan lulus. 2) Jumlah peserta diklat teknis substansi Realisasi output “jumlah peserta diklat teknis substansi” mencapai 3.801 orang peserta atau 131,98% dari target sebesar 2.880 orang peserta.

Jumlah peserta diklat

teknis substansi adalah jumlah

Peserta Diklat Teknis Substansi 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 -

2.880 3.801

Target

Pejabat Fungsional Auditor (PFA)

Realisasi

Gambar 12

dan pegawai lainnya di lingkungan

APIP maupun non APIP yang mengikuti diklat teknis substansi (diklat yang diselenggarakan untuk memberi keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis tertentu). Yang dimaksud dengan diklat teknis substansi dalam indikator output ini termasuk juga diklat SPIP. Output jumlah peserta diklat teknis substansi merupakan hasil dari kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan bagi internal BPKP dan APIP. Komposisi

peserta

diklat

Peserta Diklat TS Berdasarkan Asal Instansi 5%

teknis substansi berdasarkan asal

instansi

terdiri

atas:

peserta diklat yang berasal dari orang

BPKP

sebanyak peserta

Kementerian/LPNK

44%

38% 13%

BPKP K/L Pemda Lain-lain

1.659 (44%);

sebanyak

Gambar 13

508 orang peserta (13%); Pemda sebanyak 1.443 orang peserta (38%) dan lain-lain (universitas, TNI/POLRI, rumah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2012

22

sakit dan luar negeri) sebanyak 191 orang peserta (5%). Terlampauinya target output

Kontribusi Terhadap Capaian Kinerja Diklat TS

jumlah peserta diklat teknis substansi

56,35 %

43,65 %

diantaranya

RM

berasal

dari

kontribusi

PNBP

diklat dengan sumber dana PNBP. Capaian output yang berasal dari diklat PNBP

Gambar 14

mencapai 2.142 orang peserta atau 56,35% dari capaian output

sebesar

3.801

orang

peserta.

Jumlah

tersebut

melampaui jumlah yang semula direncanakan dalam kalender diklat untuk diklat teknis substansi dengan sumber dana PNBP yaitu 1.080 orang. Adapun capaian output diklat yang dibiayai dana rupiah murni

(APBN)

sebanyak

1.659

orang

peserta

atau

berkontribusi sebesar 43,65% terhadap capaian output sebesar 3.801 orang peserta. Jumlah tersebut belum mencapai jumlah yang semula direncanakan dalam kalender diklat untuk diklat teknis substansi dengan sumber dana rupiah murni yaitu 1.830 orang peserta karena ada beberapa diklat yang tidak dapat dilaksanakan. Pada tahun 2012, diklat Bahasa Inggris dan Competency Based Human Resource Management (CBHRM) serta Analisis Kebijakan Publik bagi Pejabat Struktural yang merupakan permintaan Deputi Teknis dan BPKP Pusat dengan sumber dana rupiah murni tidak terlaksana karena kesulitan memperoleh narasumber dengan anggaran yang tersedia. Diklat Management of Traning (MOT) dengan dana berasal dari rupiah murni, tidak dapat dilaksanakan juga karena anggaran diprioritaskan untuk diklat substansi yang lebih Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2012

23

dibutuhkan. Walaupun beberapa diklat tidak terlaksana, terdapat

penambahan

Pengadaan

Barang

kelas

dan

Jasa

untuk

diklat

(PPBJ)

Prosedur

serta

adanya

penambahan kegiatan berupa Reviu Certified Internal Auditor (CIA) dan Reviu Certified Fraud Examiner (CFE). Diklat Pengelolaan

Badan

Layanan

Umum

(BLU),

diklat

Pengelolaan PNBP dan diklat Pengelolaan BMN/Manajemen Aset Pusat yang merupakan diklat dengan sumber dana PNBP tidak dilaksanakan karena hingga waktu yang telah dijadwalkan peserta yang mendaftar tidak memenuhi jumlah

minimal

untuk

diselenggarakannya

diklat.

Walaupun ketiga diklat dengan sumber dana PNBP tersebut tidak terlaksana, terdapat penambahan dalam realisasi diklat yang lain misalnya Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak delapan kelas dan diklat-diklat lainnya. Dibandingkan dengan realisasi output tahun 2011 yang mencapai 3.840 orang peserta, realisasi output tahun 2012 Perbandingan Capaian Kinerja Diklat Teknis Substansi 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 -

3.840 3.801

sebanyak orang

3.801 peserta

mengalami penurunan sebanyak 39

2.201

1.659

2.142 1.639

orang peserta atau 1,02% dari realisasi

RM

PNBP 2011

Total 2012

Gambar 15

output

2011.

tahun

Penurunan

tersebut

berasal

dari realisasi diklat

yang dibiayai dana RM sebanyak 1.659 orang peserta atau mengalami penurunan sebanyak 542 orang peserta atau 24,63% dari realisasi output tahun 2011 sebanyak 2.201 orang peserta. Sedangkan diklat dengan sumber pembiayaan PNBP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2012

24

yaitu sebanyak 2.142 orang peserta mengalami kenaikan sebanyak 503 orang atau 30,69% dibandingkan realisasi output tahun 2011 sebanyak 1.639 orang. Meskipun demikian, penurunan tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap capaian output secara keseluruhan. Selain diklat dengan sumber dana rupiah murni dan PNBP, Pusdiklatwas BPKP juga telah menyelenggarakan diklat teknis substansi dengan sumber dana instansi pengguna sebanyak 3.824 orang peserta dan diklat dengan sumber dana State Audit Reform Procurement (STAR PRO) sebanyak 278 orang peserta. 3) Jumlah peserta diklat fungsional auditor Realisasi output “jumlah peserta diklat fungsional auditor” mencapai 1.791 orang peserta

Peserta Diklat Fungsional Auditor

atau 89,10% dari target sebesar

2.500

2.010 orang peserta. Jumlah peserta

diklat

fungsional

1.500

auditor adalah jumlah Pejabat

1.000

mengikuti

APIP diklat

1.791

500

Fungsional Auditor (PFA) di lingkungan

2.010

2.000

-

yang

Target

fungsional

Realisasi

Gambar 16

auditor. Peserta Diklat Fungsional Auditor Berdasarkan Asal Instansi 4%

57%

BPKP

K/L

Komposisi

peserta

diklat

fungsional auditor berdasarkan asal instansi adalah:

19%

jumlah peserta diklat yang

20%

berasal dari BPKP sebanyak 343 orang peserta (19%);

Pemda

Lain-lain

Kementerian/LPNK

seba-

Gambar 17 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2012

25

nyak 352 orang peserta (20%); Pemda sebanyak 1.027 orang peserta (57%) dan lain-lain (universitas, TNI dan luar negeri) sebanyak 69 orang peserta (4%). Capaian target output jumlah peserta diklat fungsional auditor berasal dari kontribusi diklat dengan sumber pembiayaan rutin DIPA Pusdiklatwas BPKP maupun PNBP. Capaian output diklat yang dibiayai dari dana PNBP sebanyak 540 orang peserta atau

berkontribusi

30,15%

terhadap

output sebesar 1.791

sebesar capaian orang

Kontribusi Terhadap Capaian Kinerja Diklat Fungsional Auditor 30,15%

RM

peserta.

69,85%

PNBP

Adapun capaian output diklat yang

dibiayai

dana

rupiah

Gambar 18

murni sebanyak 1.251 orang peserta atau berkontribusi sebesar 69,85% terhadap capaian output sebesar 1.791 orang peserta. Dibandingkan dengan realisasi output tahun 2011 sebanyak 2.036 orang peserta, realisasi output tahun 2012 sebanyak 1.791 orang peserta mengalami penurunan sebanyak 245 orang peserta atau 12,03% dari realisasi output tahun 2011. Penurunan itu secara umum disebabkan karena jumlah peserta yang ada tidak Perbandingan Capaian Kinerja Diklat Fungsional Auditor 2.500 2.000 1.500

2.036 1.677

1.791

1.251

1.000

jumlah peserta minimal

untuk

diada-

sehingga diklat tersebut

RM

syarat

kannya suatu diklat, 540 359

500

memenuhi

PNBP 2011

Total 2012


tidak

dapat

diselenggarakan. Realisasi

diklat

yang 26

dibiayai dana rupiah murni sebanyak 1.251 orang peserta atau mengalami penurunan sebanyak 426 orang peserta atau 25,40% dari realisasi output tahun 2011 sebanyak 1.677 orang peserta. Kenaikan dialami oleh diklat yang dibiayai dana PNBP sebanyak 540 orang peserta pada tahun 2012 atau meng-alami kenaikan sebanyak 181 orang peserta atau 50,42% dari jumlah peserta diklat tahun 2011 sebanyak 359 orang peserta. Pada tahun 2012, diklat fungsional auditor pembentukan auditor terampil untuk pegawai di lingkungan inspektorat jenderal (2 kelas) tidak dilaksanakan karena jumlah peserta yang diusulkan oleh inspektorat jenderal untuk diklat tersebut tidak mencapai jumlah minimal diselenggarakannya suatu

diklat.

Diklat

fungsional

auditor

penjenjangan

pengendali mutu untuk pegawai BPKP pun tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada penetapan peserta dari Biro Kepegawaian BPKP. Diklat fungsional auditor dengan sumber dana PNBP yang tidak dilaksanakan pada tahun 2012 adalah diklat fungsional auditor pembentukan auditor terampil (2 kelas) dan diklat fungsional auditor penjenjangan pengendali mutu (1 kelas). Hal ini disebabkan peserta yang mendaftarkan diri pada waktu yang telah dijadwalkan tidak memenuhi kuota. 4) Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi Realisasi

output “tersedianya sistem diklat berbasis merit

dan kompetensi” mencapai 91,75% atau 97,61% dari target sebesar 94%. Sistem diklat berbasis merit dan kompetensi adalah penyelenggaraan diklat yang pesertanya telah memenuhi persyaratan tertentu, modul/bahan ajar yang digunakan dalam proses kediklatan memenuhi unsur


27

knowledge

Sistem Diklat Berbasis Merit & Kompetensi

(teori)

dan

(praktik/latihan),

100%

skill

adanya

pengukuran atas hasil diklat

90%

melalui pre test dan post test,

80% 94% 91,75 %

70%

serta diperolehnya sertifikat diklat oleh peserta.

60% 50% Target

Output

Realisasi

diklat

Gambar 20

tersedianya

sistem

berbasis merit

dan

kompetensi merupakan hasil

dari kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan bagi internal BPKP dan APIP. Terdapat empat unsur yang dijadikan ukuran dalam menilai output

tersedianya

sistem

diklat

berbasis

merit

dan

kompetensi, yaitu: a) Peserta telah memenuhi kriteria, yang diukur dengan terpenuhinya kriteria yang telah ditetapkan dengan nilai maksimal 1. Selama tahun 2012 seluruh peserta diklat secara

formal

telah

memenuhi

kriteria

sehingga

memperoleh nilai maksimal 1. b) Terpenuhinya

unsur

knowledge

(teori)

dan

skill

(praktik/latihan) dalam modul/bahan ajar diklat, yang diukur

melalui

pemenuhan

unsur

tersebut

dalam

modul/bahan ajar diklat dengan nilai maksimal 1. Selama tahun 2012 modul/bahan ajar yang digunakan dalam pelaksanaan diklat telah memenuhi unsur

knowledge

(teori) dan skill (latihan) sehingga memperoleh nilai 1. c) Adanya pengukuran atas hasil diklat melalui pre test dan post test yang diukur dengan terlaksananya pre test dan post test dengan nilai maksimal 1. Selama tahun 2012 jumlah pre test dan post test yang dilakukan sebesar 67% Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2012

28

atau 145 dari 216 diklat, sehingga memperoleh nilai sebesar 0,67 dari nilai maksimal 1. d) Diperolehnya sertifikat diklat oleh peserta yang diukur dengan

perbandingan

jumlah

peserta

diklat

yang

memperoleh sertifikat diklat dengan jumlah peserta diklat dengan nilai maksimal 1. Selama tahun 2012 dari 10.985 peserta diklat, 10.969 diantaranya telah memperoleh sertifikat sehingga memperoleh nilai maksimal 1. Realisasi output didapatkan dari hasil pengukuran keempat unsur tersebut dengan menjumlahkan nilai yang diperoleh masing-masing unsur (3,67) dibagi dengan Perbandingan Capaian Kinerja Sistem diklat berbasis merit dan kompetensi

jumlah unsur (4). Dibandingkan dengan realisasi output tahun

100,00%

2011 sebesar 89,57%,

90,00%

realisasi output tahun

80,00%

2012 sebesar 91,75%

89,57% 91,75%

70,00%

mengalami

60,00%

sebesar

50,00% 2011

2,43%

2012

output

kenaikan

2,18% dari tahun

atau

realisasi 2011.

Kenaikan itu disebab-

Gambar 21

kan oleh bertambahnya

pemenuhan

unsur

knowledge

dan

skill

dalam

modul/bahan ajar diklat.


29

2. Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-

BPKP a. Capaian Target Outcome Capaian Outcome Program 2 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00

Capaian

Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7,90 8,06

kinerja

Negara-BPKP

diukur

dengan

indikator

“tingkat

kepuasan

penerima

layanan”,

melalui survey kepada pengguna Target

Realisasi

Gambar 22

layanan

sarana

Sasaran

yang

dan

prasarana.

hendak

dicapai

adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP khususnya di lingkungan Pusdiklatwas. Target outcome yang ditetapkan untuk tahun 2012 sebesar 7,9 skala Likert. Berdasarkan hasil survey melalui media kuesioner, capaian tingkat kepuasan penerima layanan mencapai 8,06 skala Likert atau 102,03% dari target. b. Capaian Target Output Capaian target outcome tidak lepas dari dukungan capaian target output. Target output yang ditetapkan pada awal tahun adalah jumlah sarana dan prasarana sebanyak 1 unit/paket berupa pengadaan workstation (meja kubikal). Sedangkan capaian output pada akhir tahun adalah sebanyak 1 unit/paket atau mencapai 100% dari target. Capaian output jumlah sarana dan prasarana seluruhnya dibiayai dari dana rupiah murni. 3. Penggunaan Sumber Daya Realisasi target outcome dan output tidak lepas dari dukungan sumber daya keuangan dan SDM. Dukungan sumber daya keuangan dan SDM dijabarkan melalui alokasi anggaran dan hari penugasan.


30

Alokasi anggaran Pusdiklatwas dalam TAPKIN 2012 sebesar Rp34.887.051.000,00.

Jumlah

tersebut

berbeda

dengan

DIPA

Pusdiklatwas setelah revisi sebesar Rp34.860.145.000,00. Rincian target anggaran dan realisasinya dijabarkan sebagai berikut: Tabel 1. Realisasi Penggunaan Sumber Daya Keuangan Realisasi

Anggaran No

Program/Kegiatan

(1)

Mnrt TAPKIN

Mnrt DIPA

(3)

(4)

(2)

Capaian Thd TAPKIN

(Rp)

Capaian Thd DIPA

(%)

(5)

(%)

(6)=(5)/(3) (7)=(5)/(4)

Program Dukungan Manajemen 1.

dan Pelaksanaan Tugas Teknis

34.637.051.000

34.610.145.000 33.243.893.052

95,98

96,05

a. Rutin

29.158.241.000

28.875.102.000 28.277.482.113

96,98

97,93

b. PNBP

5.478.810.000

5.735.043.000

4.966.410.939

90,65

86,60

250.000.000

250.000.000

249.936.500

99,97

99,97

250.000.000

250.000.000

249.936.500

99,97

99,97

34.860.145.000 33.493.829.552

96,01

96,08

Lainnya-BPKP

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP a. Rutin Jumlah 1 + 2

34.887.051.000

Realisasi alokasi hari penugasan selama tahun 2012 mencapai 29.086 OH atau

Penggunaan Sumber Daya Manusia

77,09% dari rencana sebesar 37.731 OH. Meskipun realisasi anggaran dan hari penugasan tidak mencapai 100% tetapi target

outcome

dan

output

dapat

37.731

40.000 30.000 20.000 10.000 0

terpenuhi.

Target

29.086

Realisasi

Gambar 23

C. Akuntabilitas Keuangan dan Penunjang Lainnya Akuntabilitas keuangan dan penunjang lainnya meliputi uraian mengenai akuntabilitas keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana Pusdiklatwas BPKP.


31

1. Keuangan Aspek keuangan mencakup anggaran dan realisasi penerimaan serta pengeluaran tahun 2012. a) Penerimaan PNBP Dalam tahun 2012 Pusdiklatwas BPKP ditargetkan untuk mendapatkan penerimaan PNBP sebesar Rp6.009.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.828.587.677,00 atau 146,92% dari target. Penerimaan

tersebut

pendapatan

terdiri

dari

penyelenggaraan

pendidikan,

pendapatan

sewa

Penerimaan PNBP 150%

146,9 %

gedung dan bangunan, pendapatan jasa penjualan modul dan bahan ajar

100%

pemindah-

50%

tanganan BMN serta pendapatan

0%

diklat,

pendapatan

lainnya.

100%

Target

Realisasi

Gambar 24

b) Pengeluaran Seluruh Realisasi Anggaran 100% 100% 95,3%

dan

kegiatan

Pusdiklatwas BPKP dibiayai dari DIPA Pusdiklatwas BPKP tahun 2012. Anggaran tahun 2012 menurut

50%

DIPA

setelah

revisi

Rp34.860.145.000,00

0% Target

Realisasi

kegiatan

menurut

sebesar sedangkan

TAPKIN

sebesar

Rp34.887.051.000,00 diluar anggaran

Gambar 25

untuk

program

MAC

(Biro

Kepegawaian

BPKP)

sebesar

Rp256.233.000,00. Anggaran tersebut berasal dari dana rutin Pusdiklatwas BPKP sebesar Rp29.408.241.000,00 atau 84,30% dari


32

total anggaran dan dana PNBP sebesar Rp5.478.810.000,00 atau 15,70% dari total anggaran. Realisasi sebesar Rp33.493.829.552,00 atau 96,01% dari anggaran sebesar Rp34.887.051.000,00. Dari nilai anggaran tersebut, sebesar Rp34.637.051.000,00 atau 99,28% diantaranya dialokasikan untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP dan sebesar Rp250.000.000,00 atau 0,72% digunakan untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP. Ikhtisar anggaran dan realisasi masing-masing program dan kegiatan beserta sumber dananya disajikan sebagai berikut: Tabel 2. Anggaran dan Realisasi per Program/Kegiatan No

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

1.

Program Dukungan Manajemen dan

Realisasi

Capaian

(Rp)

(%)

34.637.051.000

33.243.893.052

95,98

6.623.241.000

7.116.260.509

107,44

6.623.241.000

7.116.260.509

107,44

28.013.810.000

26.127.632.543

93,27

Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaBPKP a. Kegiatan Pembinaan Administrasi & Pengelolaan Perlengkapan Serta Pembayaran Gaji/Tunjangan Biro Umum (3669) b.

2.

Rutin

Kegiatan Pendidikan Pelatihan Pengawasan (3674)

dan

-

Rutin

22.535.000.000

21.161.221.604

93,90

-

PNBP

5.478.810.000

4.966.410.939

90,65

250.000.000

249.936.500

99,97

dan

250.000.000

249.936.500

99,97

Penyaluran Sarana dan Prasarana (3677) Rutin

250.000.000

249.936.500

99,97

34.887.051.000

33.493.829.552

96,01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP Kegiatan

Pengadaan

Jumlah 1 + 2

Neraca Pusdiklatwas BPKP tahun 2012 dibandingkan dengan Neraca tahun 2011 adalah sebagai berikut:


33

Tabel 3. Neraca Pusdiklatwas BPKP Tahun 2012 dan 2011 Jumlah

NAMA PERKIRAAN 2012

Kenaikan/(Penurunan) 2011

Jumlah

%

ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran

0

0

0

0%

Bagian Lancar Tagihan TGR

0

0

0

0%

643.810.528

794.922.997

(151.112.469)

-19%

643.810.528

794.922.997

(151.112.469)

-19%

Tanah

18.397.464.000

18.397.464.000

0

0%

Peralatan dan mesin

15.766.840.929

14.811.773.289

955.067.640

6%

Gedung dan Bangunan

35.813.872.443

35.804.590.400

9.282.043

0%

2.648.409.750

2.648.409.750

0

0%

265.493.367

257.058.512

8.434.855

3%

72.892.080.489

71.919.295.951

972.784.538

1%

Persediaan JUMLAH ASET LANCAR ASET TETAP

Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap lainnya JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud

7.755.000

7.755.000

0

0%

43.750.450

0

43.750.450

100%

JUMLAH ASET LAINNYA

51.505.450

7.755.000

43.750.450

564%

JUMLAH ASET

73.587.396.467

72.721.973.948

865.422.519

1%

0

100.165.485

(100.165.485)

-100%

4.200.000

6.300.000

(2.100.000)

-33%

0

0

0

0%

4.200.000

106.465.485

(102.265.485)

-96%

4.200.000

106.465.485

(102.265.485)

-96%

0

0

0

0%

643.810.528

794.922.997

(151.112.469)

-19%

0

(106.465.485)

106.465.485

-100%

Aset Lain-lain

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada Pihak III Pendapatan Diterima Dimuka Uang Muka dari KPPN JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jk pendek Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

(4.200.000)

0

(4.200.000)

100%

639.610.528

688.457.512

(44.646.984)

-6%

72.892.080.489

71.919.295.951

972.784.538

1%

EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI JUMLAH EKUITAS DANA

51.505.450

7.755.000

43.750.450

564%

72.943.585.939

71.927.050.951

1.016.534.988

1%

73.583.196.467

72.615.508.463

971.888.004

1%


34

2. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia Pusdiklatwas BPKP per 31 Desember 2012 sebanyak 217 orang terdiri dari 124 orang pegawai negeri sipil dan 93 orang Tenaga Harian Lepas (THL).

Komposisi Pegawai Pusdiklatwas 93

49 27

21 16 3

3

2

2

1

THL

Fungsional Umum

Auditor

Widyaiswara

Pejabat Struktural

Pranata Komputer

Arsiparis

Dokter

Analis Kepegawaian

Pejabat Negara

Gambar 26

Pegawai negeri sipil Pusdiklatwas BPKP jika diklasifikasikan berdasarkan jabatan, terdiri dari: fungsional umum berjumlah 49 orang, fungsional auditor berjumlah 27 orang, widyaiswara berjumlah 21 orang, pejabat struktural berjumlah 16 orang, pranata komputer berjumlah 3 orang, arsiparis berjumlah 3 orang, analis kepegawaian berjumlah 2 orang, dokter berjumlah 2 orang dan pejabat negara berjumlah 1 orang. Berdasarkan pendidikan, pegawai dengan latar belakang Komposisi Pegawai Pusdiklatwas Berdasarkan Pendidikan 43

dikan Strata 3 (S3) berjumlah 3 orang,

42

S2 berjumlah 24

24

Strata 3

orang,

10

3 Strata 2

Strata 1

Diploma III

SLTA & Sederajat

pendi-

1

1

SLTP

SD

berjumlah orang, berjumlah

S1/DIV 43 DIII 10


35

orang, SLTA dan sederajat berjumlah 42 orang, SLTP dan SD masingmasing 1 orang. Sedangkan berdasarkan golongan,

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

pegawai

golongan IV berjumlah 14%

27 orang, golongan III berjumlah dan

80

22%

64%

orang,

golongan

II Golongan IV

berjumlah 17 orang.

Golongan III

Golongan II

Gambar 28

3. Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Pusdiklatwas BPKP untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya meliputi: a. Sarana dan prasarana utama Tabel 4. Sarana dan Prasarana Utama No

Sarana Prasarana

Gedung I

Gedung II

(Jl. Beringin II)

(Jl. Beringin I)

2

Keterangan

2

-

2

-

1.

Luas Tanah Total

29.800 m

2.

Luas Tanah yang digunakan untuk bangunan

4.944 m

3.

Ruang Kelas

11 kelas

4 kelas

-

4.

Laboratorium Komputer

1 ruangan

-

-

5.

Laboratorium Auditing

-

1 ruangan

-

6.

Ruang Multimedia

-

1 ruangan

-

7.

Mess

111 kamar

64 kamar

-

8.

Perpustakaan

1 ruangan

1 ruangan

6.956 Buku

2

9.841 m

1.827 m


36

b. Sarana dan prasarana penunjang Tabel 5. Sarana dan Prasarana Penunjang No

Sarana Prasarana

Gedung I

Gedung II

(Jl. Beringin II)

(Jl. Beringin I)

1.

Masjid/Mushola

1 bangunan

2.

Kantin

3.

Sarana Fitness

Keterangan

1 ruangan

-

1 ruangan

-

-

• Treadmill,

-

-

• Sepeda statis • Barbel • Dumble • Stretching • Tenis Meja 4.

Lapangan tenis

1 lapangan

-

-

5.

Lapangan volley

1 lapangan

-

-

6.

Lapangan Futsal

1 lapangan

-

-

7.

Karaoke

1 ruangan

-

-

8.

Ruang Makan

4 ruangan

2 ruangan

-

9.

Poliklinik

1 ruangan

-

 1 Dokter Umum  1 Dokter Gigi

10. Sarana Outbound

• Flying fox

-

-

• Hailey rafeling • Two line bridge 11. Water Heater

25 unit

-

-

12. Mesin Cuci

8 unit

-

-


37

BAB IV PENUTUP

eberhasilan Pusdiklatwas BPKP dalam mencapai target kinerja bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2012 merupakan wujud keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen bersama seluruh pihak yang ada di Pusdiklatwas untuk saling bekerjasama mewujudkan target kinerja, mengingat kinerja Pusdiklatwas tidak menjadi tanggung jawab suatu bidang atau bagian saja, melainkan suatu gabungan kontribusi dari semua bidang dan bagian terkait. Selain itu, keberhasilan merealisasikan target kinerja juga merupakan wujud dari kepercayaan pemangku kepentingan dan pengguna jasa kepada Pusdiklatwas BPKP untuk terus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkompeten dalam bidang pengawasan. Meskipun demikian, keberhasilan tersebut bukan merupakan suatu akhir tetapi merupakan tantangan bagi Pudiklatwas BPKP untuk berusaha lebih baik lagi dengan meningkatkan kinerja secara terus menerus seiring dengan meningkatnya kepercayaan dari stakeholder. Untuk itu, langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan di masa yang akan datang antara lain: 1. Menyempurnakan dan mengembangkan program-program kediklatan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan, seperti pelatihan untuk para pimpinan (executive training).


38

2. Meningkatkan kompetensi SDM Kediklatan di Lingkungan Pusdiklatwas BPKP

dan

di

Perwakilan

BPKP

guna

meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan diklat. 3. Mengembangkan program kediklatan berbasis e-learning sehingga mampu menjangkau pengguna yang lebih luas. 4. Terus

menerus

melakukan

perbaikan

atau

penyempurnaan

penyelenggaraan diklat baik menyangkut materi, metode maupun sarana prasarananya agar Pusdiklatwas BPKP tetap eksis sebagai lembaga diklat yang memiliki daya saing kuat serta mewujudkan visi “menjadi lembaga diklat yang terdepan dan terpercaya di lingkungan pemerintahan”. 5. Mengoptimalkan penerimaan dari sektor PNBP melalui penyelenggaraan diklat dan pemanfaatan sumber daya Pusdiklatwas BPKP. 6. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi APIP, instansi pemerintah lainnya, Pusbin JFA dan Biro Kepegawaian BPKP, khususnya dalam rangka penyelenggaraan diklat fungsional auditor, kedinasan dan teknis substansi, penyelenggaraan forum komunikasi, pelaksanaan benchmarking lembaga diklat serta kegiatan kediklatan umumnya. 7. Meningkatkan aktivitas pengendalian dan melakukan pengawasan serta

monitoring secara terus menerus atas semua kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang maupun bagian, sehingga kinerja tercapai dan laporan akuntabilitas dapat diterbitkan tepat waktu.


39

KATA PENGANTAR. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME karena dengan karunia dan ridho-nya kami dapat melewati tahun 2012 dengan lancar

Recommend Documents