KAJIAN HUKUM ATAS KEBUN BINATANG SURABAYA

KAJIAN HUKUM ATAS KEBUN BINATANG SURABAYA

Laporan hasil kajian hukum atas Kebun Binatang Surabaya (KBS) adalah kajian yang didasarkan

atas dokumen-dokumen hukum yang telah diterima dari Pemerintah Kota

Surabaya (sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Dokumen oleh PD Taman Satwa KBS tanggal 13 November 2013). Kajian melalui pemeriksaan dan analisa dokumen ini adalah untuk menghasilkan ‘potret’ mengenai kondisi/ status hukum KBS yang meliputi 4 (empat) aspek, yaitu: kelembagaan, aset, ketenagakerjaan dan perjanjian.

1. ASPEK KELEMBAGAAN Dokumen – dokumen hukum yang terkait mengenai kelembagaan KBS dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No. 1.

Judul Dokumen Buku 90 Tahun Perjalanan KBS

Pokok Substansi Rangkuman sejarah/peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perjalanan KBS disertai situasi dan kondisi sosial, politik dan budaya saat itu. Termasuk pula

mengenai

pergantian

sistem

kepengurusan yang terjadi dalam tubuh internal KBS selama beberapa kali, yang kemudian memicu timbulnya perselisihan/sengketa. 2.

Skema/Bagan Kepengurusan KBS

Kronologis kepengurusan KBS sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang

3.

Tim Pengelola Sementara : Surat Perintah Tugas No. PT.27/IV- Perintah KKH/2010 tanggal 22 Februari 2010

Sementara

kepada

Tim

untuk

pengambilalihan

dan

Manajemen melakukan pengelolaan Page 1 of 60

sementara KBS terhitung sejak 22 Februari 2010 hingga ditetapkannya manajemen KBS definitif yang sah berdasarkan keputusan pengadilan Keputusan Dirjen PHKA No. SK.75/IV- Pembentukan KKH/2010 tanggal 28 April 2010

Tim

Manajemen

Sementara KBS yang memiliki tugas sebagai berikut : a. Melaksanakan

pengelolaan

administrasi

perkantoran,

staf/karyawan,

sarana

pengunjung, perawatan

pelayanan

pemeliharaan/ satwa,

pengamanan,

finansial dan fasilitas KBS lainnya; b. Memproses

pengadaan

personil

manajemen sementara KBS yang professional secara transparan dan akuntabel; c. Melaporkan kemajuan kinerja tim secara periodik kepada Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Keputusan

Menteri

Kehutanan

SK.471/Menhut-IV/2010

tanggal

Agustus 2010

No. Tentang pencabutan Keputusan Dirjen 20 Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam tanggal

No.

13/KPTS/DJ-IV/2002

30

pengakuan

Juli KBS

2002

tentang

sebagai

Lembaga

Konservasi Eksitu Satwa Liar sekaligus pengalihan pengelolaan KBS kepada Tim Pengelola Sementara (TPS) Keputusan

Menteri

Kehutanan

SK.472/Menhut-IV/2010 Agustus 2010

tanggal

No. Pembentukan

Tim

Pengelola

20 Sementara (TPS) KBS yang bertugas : a. Melaksanakan

pengelolaan Page 2 of 60

administrasi

perkantoran,

staf/karyawan,

sarana

pengunjung, perawatan

pelayanan

pemeliharaan/ satwa,

pengamanan,

finansial dan fasilitas KBS lainnya; b. Melaksanakan pendayagunaan staf dan karyawan yang telah ada secara optimal; c. Menyeleksi personil sebagai calon pengelola KBS yang professional; d. Menjaring investor potensial yang memenuhi

persyaratan

sebagai

calon pemegang izin definitif KBS; e. Melaporkan secara periodic setiap 3 bulan tugas-tugas diatas kepada Dirjen PHKA. TPS diberi tugas selama 1 (satu) tahun dan apabila perlu dapat diperpanjang lagi. Selain itu dengan keluarnya keputusan ini, maka Keputusan DIrjen PHKA

No.

SK.75/IV-KKH/2010

tanggal 28 April 2010 dinyatakan tidak berlaku. Keputusan

Menteri

Kehutanan


tanggal

Agustus 2011

No. Merupakan 18 Keputusan Pembentukan

perpanjangan sebelumnya TPS.

dari

mengenai

Bedanya

yaitu

bahwa dalam Keputusan ini, TPS hanya diberi waktu 6 (enam) bulan untuk menyelesaikan tugasnya namun apabila perlu dapat diperpanjang lagi. Keputusan

Menteri

Kehutanan

No. Merupakan

perpanjangan

(kembali) Page 3 of 60


tanggal

Februari 2012

17 dari Keputusan sebelumnya mengenai TPS. Ada tugas tambahan bagi TPS dalam Keputusan ini yaitu menyeleksi populasi satwa surplus, memeriksa kesehatan

satwa,

mengelola

satwa

berdasarkan etika dan kesejahteraan satwa,

dan

merekomendasikan

pembinaan populasi satwa di KBS. Keberlakuan Keputusan ini yaitu 1 hari sejak

diterbitkan

sampai

dengan

terbentuknya pengelola definitif KBS. Keputusan Dirjen PHKA No. SK.81/IV- Pembentukan tim evaluasi kesehatan KKH/2012 tanggal 15 Mei 2012

dan pengelolaan satwa KBS, yang bertugas : a. Melakukan

evaluasi

terhadap

keberadaan fisik satwa; b. Melakukan populasi

evaluasi satwa

terhadap

koleksi

dan

kemampuan daya dukung termasuk kelayakan

sarana

prasarana

pengelolaan dan kesehatan satwa; c. Melakukan pemeriksaan kesehatan satwa berdasarkan prioritas; d. Memberikan rekomendasi

saran

dan

manajemen

satwa

koleksi KBS; e. Menyampaikan

laporan

kepada

Dirjen PHKA. 4.

PD Taman Satwa KBS : Perda Kota Surabaya Nomor 19 Tahun Legalitas 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Daerah

didirikannya Taman

Satwa

Perusahaan KBS

yang

Page 4 of 60

Satwa KBS

merupakan

asset

daerah

Pemkot

Surabaya yang dipisahkan. Perda ini terdiri dari beberapa bab, diantaranya : I.

Ketentuan Umum

II.

Pembentukan

III.

Kepengurusan

IV.

Tahun buku, laporan keuangan dan laporan tahunan

V.

Pengawasan

VI.

Laporan kegiatan usaha

VII. Pembagian dan penggunaan laba VIII. Kepegawaian IX.

Pengelolaan Perusahaan Daerah

X.

Peembubaran

XI.

Ketentuan Peralihan

XII. Ketentuan Penutup Keputusan

Walikota

Surabaya

No. Perubahan atas Keputusan Walikota

188.45/288/436.1.2/2012 tanggal 20 Surabaya Desember 2012

No.

188.45/339/436.1.2/2012

tentang

pengangkatan anggota Badan Pengawas PD Taman Satwa KBS Keputusan

Walikota

Surabaya

No. Pengangkatan

Sdri.

Ir.

Ratna

188.45/523/436.1.2/2012 tanggal 20 Achjuningrum sebagai Direktur Utama Desember 2012

PD Taman Satwa KBS dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun

Keputusan

Walikota

Surabaya

No. Perubahan

188.45/289/436.1.2/2013 tanggal 26 Surabaya Juli 2013

Keputusan

Walikota No.

188.45/523/436.1.2/2012, khususnya diktum ketiga yaitu berkaitan tentang penghasilan dan hak-hak kepegawaian bagi Dirut PD Taman Satwa KBS yang Page 5 of 60

dihitung sejak tanggal 1 Maret 2013. Keputusan

Walikota

Surabaya

No. Pengangkatan Sdr. T.M. Fuad Hasan

188.45/524/436.1.2/2012 tanggal 28 sebagai Desember 2012 Keputusan

Direktur

Keuangan

dan

Sumber Daya Manusia PD TS KBS.

Walikota

Surabaya

No. Perubahan

Keputusan

Walikota

188.45/290/436.1.2/2013 tanggal 26 Surabaya Juli 2013

No.

188.45/524/436.1.2/2012 khususnya diktum ketiga yaitu berkaitan tentang penghasilan dan hak-hak kepegawaian bagi Direktur Keuangan dan SDM PD Taman Satwa KBS yang dihitung sejak tanggal 1 Maret 2013.

Keputusan

Walikota

Surabaya

No. Penunjukan Sdri. Drh. Liang Kaspe

188.45/293/436.1.2/2013 tanggal 29 sebagai Juli 2013

Pejabat

Sementara

(Pjs.)

Direktur Operasional dan Umum PD TS KBS.

Surat

Menteri

Kehutanan

RI

No. Dukungan Menteri Kehutanan RI

S.387/Menhut-IV/2013 tanggal 3 Juli mengenai permohonan izin lembaga 2013

konservasi atas nama PD Taman Satwa KBS. Dukungan itu diberikan sambil menunggu izin lembaga konservasi dan guna kemantapan pengelolaan KBS kedepan, maka PD TS KBS dapat melakukan pengelolaan KBS dengan catatan : a. Menyertakan pengelola teknis yang professional di bidang lembaga konservasi b. Lahan tetap diperuntukkan bagi KBS dan tidak difungsikan untuk kepentingan lain Page 6 of 60

c. Dalam

pelaksanaannya

agar

berkoordinasi dengan Balai Besar KSDA Jawa Timur dan TPS KBS terkait dengan pengelolaan satwa Surat Dirjen PHKA No. S.346/IV- Pengelolaan KBS dilakukan secara KKH/2013 tanggal 18 Juli 2013

bersama-sama oleh Balai Besar KSDA Jawa Timur, TPS KBS, dan PD TS KBS sampai dengan terbitnya izin definitif.

Surat

Walikota

Surabaya

520/4886/436.2.1/2013

No. Laporan perkembangan pengelolaan

tanggal

16 KBS oleh PD Taman Satwa KBS

Agustus 2013 5.

Anggaran Dasar : Turunan Statuten Perkumpulan KBS Perubahan

Peraturan

Dasar

Perkumpulan KBS Perubahan

Anggaran

Dasar

Perkumpulan KBS (kutipan dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 20 November 1956 No. JA.5/82/25) Turunan Tambahan Berita Negara RI tanggal 30/4 – 1957 No. 35 Anggaran Dasar Serikat – Serikat Tambahan Berita Negara RI tanggal 30 – 1957 No. 35 Anggaran Dasar Serikat – Serikat No. 18 Tahun 1957 Anggaran Dasar Perkumpulan KBS Perubahan

Anggaran

Dasar

Perkumpulan TFSS No. 10 Tahun 2003 Tambahan Berita Negara RI tanggal 7/11 – 2013 No. 89, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Page 7 of 60

Hasil penyempurnaan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga sesuai mandat dari Rapat Umum Anggota 9 Desember 2006 Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya 6.

Keputusan

Dirjen

PHKA

No.

13/Kpts/DJ-IV/2002 tentang Pengakuan KBS sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar

1. Tujuan pemberian izin adalah untuk menjaga

agar

satwa

liar

yang

dipelihara dapat dikembangbiakkan dengan

tetap

kemurnian dimanfaatkan

dipertahankan jenisnya

untuk

dan

pendidikan

dan penelitian jenis. 2. KBS wajib memenuhi ketentuanketentuan sebaga berikut : a. Melaksanakan

hak

dan

kewajiban sesuai ketentuan yang tercantum

dalam

Keputusan

Menteri

Kehutanan

dan

Perkebunan Nomor 479/KptsII/1998 Konservasi

tentang

Lembaga

Tumbuhan

dan

Satwa Liar; b. Memelihara satwa liar dalam tempat yang cukup luas dan memenuhi pesyaratan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Mengembangbiakkan

(breeding)

satwa liar yang dipelihara; d. Memberi tanda (tag) pada setiap Page 8 of 60

satwa

yang

dipelihara

dan

mencatatnya dalam buku induk satwa (stud-book); e. Tidak

memindahtangankan

dengan cara apapun satwa liar berikut

hasil

pengembangbiakannya

kecuali

dengan izin Menteri Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk; f. Membuat laporan secara berkala setiap triwulan dan tahunan kepada

Direktur

Perlindungan

Jenderal

Hutan

dan

Konservasi Alam tentang usaha pengembangbiakan

satwa

liar

yang dipelihara dan berikut hasil pengembangbiakannya,

dengan

tembusan kepada : 1. Direktur

Konservasi

Keanekaragaman

Hayati

di

Jakarta; 2. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya

Alam

Jawa

Timur

I

Surabaya; g. Melaporkan

kepada

Direktur

Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang keadaan kesehatan dan kematian setiap

satwa yang dipelihara

maupun

hasil

pengembangbiakannya

dan

Page 9 of 60

khusus untuk laporan kematian satwa harus dilampiri Berita Acara

Kemaian

keterangan

dan

dokter

tentang

Surat hewan

sebab-sebab

kematiannya; h. Dalam

pengelolaan

mengikutsertakan

KBS

masyarakat

setempat; i. Mentaati

semua

ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Bahwa

izin

ini

diberikan

kepada

Perkumpulan KBS dengan memperhatikan permohonan sebelumnya. 7.

Salinan

Putusan

Pengadilan

Negeri Menolak tuntutan provisi Penggugat I-

Surabaya Nomor 540/PDT.G/2003/PN. V (I Komang Wiarsa Sardjana cs) SBY

kepada Para Tergugat (Perkumpulan Taman Flora & Satwa) yang intinya bahwa

menegaskan

keabsahan

Perkumpulan TFSS 8.

Salinan

Putusan

Pengadilan

Negeri Menolak gugatan penggugat (Stany

Surabaya No. 40/Pdt. G/2012/PN. Sby

Soebakir

dan

mewakili

PTFSS)

eksepsi

dari

R. para

Soedarto, dan

S.H.

menerima

tergugat

(TPS,

Menteri Kehutanan RI, Dirjen PHKA, Kepala BBKSDA), mengingat dasar gugatannya adalah Keputusan Menteri Kehutanan

No.

IV/2010

tentang

SK.471/Menhutpencabutan Page 10 of 60

Keputusan

Dirjen

PHKA

13/Kpts/DJ-IV/2002 pengakuan

KBS

No. tentang

sebagai

Lembaga

Konservasi Eksitu Satwa Liar yang notabene adalah KTUN dan bukan merupakan kompetensi absolut PN Surabaya. 9.

Salinan Putusan Banding No. 142/ Pdt/ Menerima permohonan banding dan 2013/ PT. Sby

menguatkan Putusan No. 40/ Pdt. G/ 2012/ PN. Sby.

Selanjutnya, untuk mempermudah analisa terkait aspek kelembagaan dan asset KBS, berikut kami jelaskan terlebih dahulu mengenai kronologi kasus/fakta hukum yang ada beranjak dari dokumen hukum yang telah kami periksa. Kronologi Kasus/ Fakta Hukum : -

Periode Sebelum Tahun 1990 a) Bahwa pada tanggal 31 Agustus 1916 melalui Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Statuta Perkumpulan “SOERABAIASCHE PLANTEN-EN DIERENTUIN” (nama awal Kebun Binatang Surabaya atau selanjutnya disebut dengan KBS) yang didirikan oleh Mr. J.P. Mooyman, A.H. de Wildt, P. Egas dan para anggotanya dinyatakan baik dan diakui sebagai badan hukum. b) Bahwa pada April 1918, Pengurus sepakat untuk melakukan perubahan Peraturan Rumah Tangga Perkumpulan (Huishoudelijk Reglement van de vereeniging “Soerabajasche Planten en Dierentuin”). Dalam perubahan tersebut, dicantumkan visi dan misi untuk memantapkan serta meningkatkan tujuan organisasi tersebut, bahwa Kebun Binatang itu sebagai tempat lebih mengenal, mencintai dan mendalami pengetahuan tentang alam. c) Bahwa pada tahun 1920, Perkumpulan mengalami kesulitan finansial yang berpotensi terhadap pembubaran KBS. Namun, dengan melihat potensi KBS saat

Page 11 of 60

itu, perusahaan (maskapai) tram OJS bersedia menyumbangkan areal tanahnya seluas 30.500 m2 di kawasan Darmo. d) Bahwa pada tanggal 3 Juni 1927 atas saran Walikota Djikerman dan A.n Gennep kepada OJS, melalui Keputusan Dewan Nomor 142 menetapkan dan mengesahkan hak kepemilikan sendiri bagi Kotapraja Surabaya atas tanah hibah dari OJS seluas 32.000 m2 , dengan ganti rugi sebesar f. 1,-. e) Bahwa pada tanggal 29 Juni 1933, Dewan Pertimbangan Kotapraja dengan Perkumpulan membuat surat keputusan bersama nomor 126, yakni Kotapraja memberikan bantuan dana maksimum sebesar f.10.000,- setiap tahunnya untuk menutupi kekurangan biaya eksplotasi KBS. Dan Kotapraja juga berwenang menunjuk 3 (tiga) orang wakil anggota Dewan untuk ditempatkan dalam Kepengurusan KBS. f) Bahwa dalam kurun waktu selama 8 tahun yaitu tahun 1933-1941, telah terjadi beberapa kali perluasan lahan KBS, yakni : 1.

Pada tahun 1933, dikeluarkan akta (30 Desember 1933) yang menyebutkan tambahan lahan seluas 3 bau (bouw).

2.

Pada tahun 1934, diberi perluasan lahan 7,5 bau dengan sewa f.250,- setahun melalui perjanjian kerjasama antara Wakil Walikota Mr. W.H. van Helsdingen dengan pihak pengurus KBS.

3.

Tahun 1939, lahan cadangan yang semula milik Lembaga Perlindungan Satwa seluas 1500 m2 disahkan penggunaannya oleh Kotapraja Surabaya.

4.

Tahun 1941, berdasar Akta 9 November 1934 dan tanggal 17 Februari 1941, atas perjanjian antara Walikota Mr. WAH Fuchter dengan pihak pengurus, diberi tambahan luas lahan 6,5 bau dengan biaya sewa f.250 setahun.

Catatan: [Bahwa poin a - f diperoleh dari Buku 90 Tahun Perjalanan KBS] g) Bahwa pada 27 Juni 1952 di Gedung Palang Merah Indonesia, Jalan Tunjungan Surabaya telah terjadi Perubahan Peraturan (Anggaran) Dasar Perkumpulan KBS sebagaimana yang ditetapkan di awal pembentukan perkumpulan. h) Bahwa kemudian Peraturan Dasar tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan Nomor J.A. 5/7/110 tanggal 15 Januari 1953. i) Bahwa pada tanggal 29 Januari 1956 di Gedung Nasional Indonesia (GNI) di Jalan Bubutan Surabaya, diadakan Rapat Anggota yang menyepakati untuk diubahnya Page 12 of 60

kembali Anggaran Dasar KBS, yang kemudian hasilnya disahkan melalui Surat Menteri Kehakiman Nomor J.A.5/82/25 tanggal 20 November 1956. Bahwa perubahan tersebut berkaitan dengan struktur kepengurusan KBS yang terdiri dari Pengurus Pleno (ketua, sekretaris, bendahara, 7 orang komisaris) dan Pengurus Harian (ketua, sekretaris, bendahara). Dan yang menjabat kedudukan dalam Pengurus Harian adalah dari unsur Pengurus Pleno. j) Bahwa dalam Rapat Anggota tersebut, terpilihlah Pengurus Perkumpulan KBS periode 1956-1966 yang terdiri dari : Gubernur R. Samadikoen (Pelindung); Residen Surabaya K. Ng. Soebekti Poesponoto (Penasehat); Walikota Surabaya R. Istidjab Tjokrokoesoemo (Ketua Kehormatan); Prof. Mr. Dr. R. M. Soeripto (Penasehat Umum). Sedangkan Pengurus terdiri dari R. Soenario (Ketua); Ariono (Sekretaris); Amiruddin (Bendahara) dan para komisaris yakni Hilmi Oesman; Saleh Atamimy; Soedarmo; Drh. R. Soeparmo; R. Koentjoro Sastrodarmodjo; oetojo Rahardjo. Diangkat pula Pembantu tetap bidang teknis : Hardiman; R. Sarojo; R. Wahjuadji;. Diangkat menjadi Direktur KBS ialah Hartojo. Catatan: [Data ini diperoleh dari Buku 90 Tahun Perjalanan KBS] k) Bahwa pada periode 1966-1975, susunan Pengurus KBS secara tergesa-gesa harus diubah akibat pengaruh peristiwa kegagalan pemberontakan G30S/PKI dan banyaknya karyawan KBS yang ditahan Kopkamtibda. Pimpinan dipegang oleh Ki Soemali (Ketua), Ariono (Sekretaris), Drh. Soebarkah (Bendahara) dan para komisaris : Hilmi Oesman, Drh. Soeparmo, R. Soetodjo. Dan selaku Direktur KBS ialah Hartojo. Catatan: [Data ini diperoleh dari Buku 90 Tahun Perjalanan KBS] l) Bahwa pada tanggal 17 Maret 1971 dalam Rapat Pengurus, Ariono ditetapkan selaku Direktur KBS menggantikan Hartojo yang mendadak meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1970. Catatan: [Data ini diperoleh dari Buku 90 Tahun Perjalanan KBS] m) Bahwa pada tanggal 21 Mei 1974 telah terbit Instruksi Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya No. 7804/225.Th 1874 Tentang Inventarisasi Tanah-Tanah Dalam Penguasaan Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya, yang mana dalam peraturan tersebut disebutkan mengenai kepemilikan tanah di daerah Darmo, Page 13 of 60

Wonokromo (lahan KBS) sebagai salah satu asset (eigendom) Pemda Kotamadya Surabaya. n) Bahwa pada tanggal 3 April 1975 diselenggarakan pertemuan yang mewujudkan terbentuknya Pengurus KBS periode 1975-1981. Ditunjuk pula Ki Soemali sebagai Direktur dan Drh. R. Soeparmo sebagai Wakil Direktur. Catatan: [Data ini diperoleh dari Buku 90 Tahun Perjalanan KBS]

-

Periode antara tahun 1991 s.d 2000 a) Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2000, keluar salinan Anggaran Dasar dari Perkumpulan KBS sesuai Surat Menteri Kehakiman Nomor J.A.5/82/25 tertanggal 20 November 1956.

-

Periode antara tahun 2001 s.d 2002 a) Bahwa pada tanggal 24 Juli 2001 terdapat Berita Acara Serah terima Gedung Klinik Hewan di Jl. Setail dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga kepada pengurus Perkumpulan KBS. b) Bahwa pada tahun 2001, H. Moch. Said selaku Ketua Pengurus Pleno dan Ketua Pengurus Harian (sementara) sejak 21 Juli 2001 menyerahkan asset tanah KBS kepada Pemerintah Kota Surabaya. Catatan: [Sampai dengan laporan ini dibuat, Tim belum menerima berita acara serah terima terkait pemberian ini] c) Bahwa pada tanggal 7 September 2001 telah terjadi Penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 2 oleh BPN Kantor Pertanahan Kota Surabaya a.n Pemkot Surabaya atas tanah negara bekas eig. No. 12323 seb dan bekas Hak Pakai No. 8/K.Darmo daftar isian tgl 27-2-2001 No. 1657/2001 dan Sertipikat Hak Pakai No. 3 BPN Kantor Pertanahan Kota Surabaya a.n Pemkot Surabaya atas tanah negara bekas eig. No 12323 seb daftar isian 26-10-1999 No. 11.751/99, yang notabene tanah yang dimaksud disini adalah lahan KBS. d) Bahwa pada tanggal 12 September 2001 Kepala Kanwil BPN Jatim menerbitkan Keputusan Kepala Wilayah BPN Propinsi Jatim No. 100-530.2-35-2001 tentang

Page 14 of 60

Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara a.n Pemkot Surabaya berkedudukan di Surabaya. e) Bahwa pada tanggal 7 Februari 2002, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Pleno nomor 675/SK/II/02, dibentuk Tim Perubahan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Perkumpulan, karena anggaran dasar dan peraturan rumah tangga yang terakhir disahkan pada tahun 1956 dirasa sudah tidak sesuai lagi. f) Bahwa terjadi 3 (tiga) perubahan yang mendasar dalam rapat pleno tersebut. Pertama, yaitu perubahan nama perkumpulan, dari yang semula bernama Perkumpulan Kebun Binatang Surabaya, menjadi PERKUMPULAN TAMAN FLORA DAN SATWA SURABAYA (disingkat : Perkumpulan TFSS/PTFSS). Kedua, struktur kepengurusan diubah menjadi hanya satu, yakni Pengurus Perkumpulan TFSS dan dapat membentuk Unit-Unit Kerja yang diperlukan serta mengangkat pimpinannya, termasuk jabatan Direktur. Pimpinan tersebut yang menentukan para staf eksekutifnya. Ketiga, menetapkan azas, sifat dan lambang, serta maksud dan tujuan serta kegiatan perkumpulan. g) Bahwa pada tanggal 30 Juli 2002 telah terbit Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. 13/Kpts/DJ-IV/2002 tentang Pengakuan KBS Sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar, dan surat keputusan berlaku selama 30 tahun.

-

Periode antara tahun 2003 s.d 2010 a) Bahwa pada bulan Februari 2003 diadakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa dalam rangka pergantian kepengurusan perkumpulan. b) Bahwa dalam kurun waktu tahun 2003-2010, telah terjadi pergantian kepengurusan beberapa kali dalam tubuh Perkumpulan TFSS dikarenakan terjadinya perselisihan antar pengurus (perkara antara Stany Soebakir cs dengan Prof. Basukirekso Wibowo Catatan : [dokumen belum diterima] c) Bahwa disisi lain juga sedang berlangsung proses peradilan dalam hal ini kaitannya dengan pemegang hak atas pengelolaan KBS. (lihat : Perkara Perdata Nomor 540/PDT.G/2003/PN. SBY antara Para Penggugat (I Komang Wiarsa Sardjana cs) vs Para Tergugat (Perkumpulan Taman Flora & Satwa). Dalam perkara ini telah Page 15 of 60

keluar putusannya pada tanggal 9 Juni 2004 yang pada pokoknya menolak tuntutan provisi Penggugat I-V yang intinya bahwa menegaskan keabsahan Perkumpulan TFSS. Namun Para Penggugat mengajukan upaya banding pada tanggal 15 Juni 2004. Catatan: [Sampai dengan laporan pemeriksaan ini dibuat, Tim belum menerima putusan banding dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara ini] d) Bahwa, dalam rangka untuk meminimalisasi dampak yang terjadi akibat konflik tersebut, pada tanggal 22 Februari 2010, Kemenhut Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mengeluarkan Surat Perintah Tugas No. PT.27/IV-KKH/2010 kepada 4 (empat) orang yaitu Tonny Sumampau, Muklas Udin, Ahmad Saerosi, Lusman Pasaribu untuk melaksanakan pengambilalihan dan pengelolaan sementara KBS per 22 Februari 2010 hingga ditetapkan manajemen definitif yang sah berdasarkan keputusan pengadilan. e) Bahwa pada tanggal 28 April 2010 dikeluarkan Keputusan Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam No. SK 75/IV-SKK/2010 tentang Pembentukan Tim Manajemen Sementara KBS. f) Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010 dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 471/Menhut-IV/2010 tentang Pencabutan Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan Dan Pelestarian Alam No. 13/KPTS/DJ-IV/2002 tanggal 30 Juli 2002 tentang Pengakuan KBS Sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar. Ratio legis dikeluarkannya keputusan ini yaitu karena manajemen KBS dianggap tidak memenuhi standar pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik dari segi etika dan kesejahteraan satwa, yang berakibat banyak satwa liar mati, terlebih tidak dilaporkan dan tidak dipertanggungjawabkan. g) Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010 dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.472/Menhut-IV/2010 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sementara KBS. Artinya, keberadaan Tim Manajemen Sementara telah digantikan dengan adanya TPS ini.

-

Periode di atas tahun 2011 a) Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 telah dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.281/MENHUT-IV/2011 tentang tim Pengelola Sementara KBS Page 16 of 60

sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.472/MenhutIV/2010 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sementara KBS. b) Bahwa pada tanggal 17 Februari 2012 telah dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.106/Menhut-IV/2012 tentang Tim Pengelola Sementara KBS. c) Bahwa pada bulan Maret 2012, PTFSS (Stany Soebakir cs) melalui kuasa hukumnya Aulia Rachman, mengajukan gugatan kepada : Tim Pengelola Sementara (TPS) KBS sebagai Tergugat I, Menteri Kehutanan sebagai Tergugat II, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sebagai Turut Tergugat I, serta Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur sebagai Turut Tergugat II. Dalam kasus ini juga turut Walikota Surabaya sebagai Penggugat Intervensi. Dasar gugatan mereka yaitu terkait Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.471/Menhut-IV/2010 tentang pencabutan Keputusan Dirjen PHKA No. 13/Kpts/DJ-IV/2002 tentang pengakuan KBS sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar yang dianggap telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan mengenai perkara ini sudah diumumkan pada tanggal 6 September 2012 yang pada intinya adalah menolak gugatan penggugat dan menerima eksepsi dari para tergugat, mengingat dasar gugatannya setelah ditelusuri ternyata adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sehingga bukan merupakan kompetensi absolut PN Surabaya. Di tingkat Pengadilan Tinggi pun putusannya sama yaitu menguatkan putusan PN Surabaya. [Catatan: Bahwa kasus ini lanjut pada tingkat kasasi dan belum didapat keterangan mengenai adanya putusan kasasi] d) Bahwa pada tanggal 3 Juli 2012, Pemkot Surabaya menetapkan Perda Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa KBS. e) Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 keluar Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/523/436.1.2/2012 tentang Pengangkatan Sdri. Ir. Ratna Achjuningrum sebagai Direktur Utama PD Taman Satwa KBS f) Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 keluar Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/524/436.1.2/2012 tentang Pengangkatan Sdr. T.M Fuad Hasan Sebagai Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia PD Taman Satwa KBS. g) Bahwa pada tanggal 3 Juli 2013, akhirnya keluar Surat dari Menteri Kehutanan RI No. S.387/Menhut-IV/2013 perihal Izin Lembaga Konservasi KBS yang berisi : Page 17 of 60

1.

Menteri Kehutanan mendukung Permohonan izin lembaga konservasi atas nama Perusahaan Daerah Taman Satwa KBS

2.

Sambil menunggu izin lembaga konservasi dan pemantapan pengelolaan KBS maka Perusahaan Daerah Taman Satwa KBS dapat melakukan pengelolaan KBS dengan catatan: a.

Menyertakan pengelola teknis profesional di bidang konservasi

b.

Lahan diperuntukkan bagi KBS dan bukan untuk hal lain

c.

Pelaksanaan harus koordinasi dengan Balai Besar KSDA Jatim dan Tim Pengelola Sementara KBS terkait pengelolaan satwa.

h) Bahwa pada tanggal 18 Juli 2013 terdapat surat dari Kementerian Kehutanan Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam No. S.346/IV-KKH/2013 perihal Penyelesaian Permasalahan KBS yang berisi: 1.

Kesepakatan mengenai pengelolaan bersama KBS oleh Balai Besar KSDA Jatim, Tim Pengelola Sementara KBS dan PD Taman Satwa KBS sampai terbitnya izin lembaga konservasi KBS secara definitif

2.

Perlu disusun rencana kerja

3.

Tahapan pelaksanaan kegiatan harus dilaporkan kepada Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kemenhut.

i) Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 dikeluarkan Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/288/436.1.2/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/339/436.1.2/2012 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas PD Taman Satwa KBS j) Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 dikeluarkan Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/289/436.1.2/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/523/436.1.2/2012 tentang Pengangkatan sdri. Ir. Ratna Achjuningrum sebagai Direktur Utama PD Taman Satwa KBS. k) Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 dikeluarkan Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/290/436.1.2/2013 tentang Perurabahan atas Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/524/436.1.2/2012 tentang Pengangkatan Sdr. T.M Fuad Hasan Sebagai Direktur Keungan dan Sumber Daya Manusia PD Taman Satwa KBS.

Page 18 of 60

l) Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 dikeluarkan Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/293/436.1.2/2013 tentang Penunjukkan sdri. Drh. Liang Kaspe Sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Direktur Operasional dan Umum PD Taman Satwa KBS.

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah 6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi 7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya Isu Hukum : 1. Kelembagaan Kebun Binatang Surabaya 2. Hak/ Kewenangan Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya 3. Kedudukan Hukum Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya Analisa Hukum: 1.

Kelembagaan Kebun Binatang Surabaya Berdasarkan dokumen yang kami periksa, dapat diketahui bahwa Kebun Binatang

Surabaya telah mengalami beberapa kali perubahan dalam hal kelembagaan. Yang dimaksud kelembagaan disini yaitu berkaitan dengan bentuk hukum kelembagaan, apakah bentuknya adalah badan hukum ataukah bukan badan hukum. Implikasi dari kedua bentuk tersebut tentunya berbeda. Badan hukum merupakan subyek hukum, yang menyandang hak dan kewajiban sebagaimana individu, dan mempunyai hak untuk melakukan tanggung gugat. Page 19 of 60

Sebagai contoh yaitu yayasan, koperasi, perkumpulan, dan PT. Sedangkan non badan hukum tidak demikian. Oleh karenanya diperlukan pemahaman awal apakah KBS disini merupakan badan hukum ataukah non badan hukum. Jika melihat statuta pendiriannya, KBS saat itu “mendeklarasikan dirinya” sebagai sebuah perkumpulan. Artinya, sejak awal berdirinya, KBS sudah terlahir sebagai badan hukum. Dalam perkembangannya, KBS telah mengalami beberapa kali perubahan bentuk dan nama kelembagaan (walaupun pada intinya tetap badan hukum), diantaranya : “Perkumpulan KBS” (tahun 1916-2002), “Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS)” (2002-2009), dan terakhir yaitu “Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya” (2012sekarang).

2.

Hak/ Kewenangan Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya Kewenangan pengelolaan adalah kewenangan untuk melakukan pengurusan atas KBS.

Pada permulaanya KBS berada dikelola oleh Perkumpulan KBS yang kemudian pada tanggal 7 Februari 2002 berganti nama menjadi Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS). Status pengelolaan tersebut otomatis menimbulkan konsekuensi hukum bahwa yang berwenang melakukan pengurusan dan pengelolaan terhadap KBS adalah perkumpulan itu sendiri. Hal itu diperkuat dengan adanya izin konservasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan berdasarkan Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. 13/Kpts/DJ-IV/2002 tentang Pengakuan KBS Sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar, yang mana surat keputusan tersebut berlaku selama 30 tahun sejak tanggal 30 Juli 2002. Ada beberapa poin penting dalam Keputusan tersebut, diantaranya : 1. Tujuan pemberian izin adalah untuk menjaga agar satwa liar yang dipelihara dapat dikembangbiakkan dengan tetap dipertahankan kemurnian jenisnya dan dimanfaatkan untuk pendidikan dan penelitian jenis. 2. KBS wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebaga berikut : a. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 479/Kpts-II/1998 tentang Lembaga Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar; Page 20 of 60

b. Memelihara satwa liar dalam tempat yang cukup luas dan memenuhi pesyaratan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Mengembangbiakkan (breeding) satwa liar yang dipelihara; d. Memberi tanda (tag) pada setiap satwa yang dipelihara dan mencatatnya dalam buku induk satwa (stud-book); e. Tidak memindahtangankan dengan cara apapun satwa liar berikut hasil pengembangbiakannya kecuali dengan izin Menteri Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk; f. Membuat laporan secara berkala setiap triwulan dan tahunan kepada Direktur Jenderal

Perlindungan

pengembangbiakan

Hutan

satwa

liar

dan

Konservasi

yang

Alam

tentang

usaha

dan

berikut

hasil

dipelihara

pengembangbiakannya, dengan tembusan kepada : 1. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati di Jakarta; 2. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur I Surabaya; g. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang keadaan kesehatan dan kematian setiap satwa yang dipelihara maupun hasil pengembangbiakannya dan khusus untuk laporan kematian satwa harus dilampiri Berita Acara Kemaian dan Surat keterangan dokter hewan tentang sebab-sebab kematiannya; h. Dalam pengelolaan KBS mengikutsertakan masyarakat setempat; i. Mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkembangan pengelolaan KBS, terjadi

konflik internal dalam tubuh

perkumpulan. Hal tersebut berdampak pada pengelolaan dan pengurusan KBS yang tidak maksimal yang ditandai dengan banyaknya satwa di KBS yang mati baik karena sakit, umur yang sudah tua, serta kurang terawatnya satwa-satwa tersebut. Terlebih, kematian satwa-satwa tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Hal itu jelas menunjukkan adanya kondisi tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. 13/Kpts/DJ-IV/2002.

Page 21 of 60

Atas fakta tersebut, pada tanggal 22 Februari 2010, Kemenhut Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mengeluarkan Surat Perintah Tugas No. PT.27/IV-KKH/2010 kepada 4 (empat) orang yaitu Tonny Sumampau, Muklas Udin, Ahmad Saerosi, Lusman Pasaribu untuk melaksanakan pengambilalihan dan pengelolaan sementara KBS per 22 Februari 2010. Pada tanggal 28 April 2010 juga dikeluarkan Keputusan Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam No. SK 75/IV-SKK/2010 tentang Pembentukan Tim Manajemen Sementara KBS. Dengan keluarnya keputusan ini, berarti kepengurusan PTFSS sebagai suatu perkumpulan (Stany Subakir cs) secara entitas (badan hukum) memang masih ada, namun tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mengelola KBS. Selanjutnya, untuk menindaklanjuti pelanggaran atas kelalain atas kewajiban yang dilakukan kepengurusan KBS saat itu, maka pada tanggal 20 Agustus 2010 dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 471/Menhut-IV/2010 tentang Pencabutan Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan Dan Pelestarian Alam No. 13/KPTS/DJ-IV/2002 tanggal 30 Juli 2002 tentang Pengakuan KBS Sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar. Alasan dikeluarkannya keputusan ini jelas, yaitu karena manajemen KBS dianggap tidak memenuhi standar pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik dari segi etika dan kesejahteraan satwa, yang berakibat banyak satwa liar mati, terlebih tidak dilaporkan dan tidak dipertanggungjawabkan, sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya. Konsekuensi logis dikeluarkannya Keputusan tersebut, yaitu bahwa sejak saat itu, KBS tidak lagi diakui sebagai lembaga konservasi atau dengan kata lain KBS tidak lagi memiliki izin lembaga konservasi. Manajemen pengelolaannya pun juga telah beralih ke Tim Pengelola Sementara KBS. Perlu dicatat bahwa dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.472/Menhut-IV/2010 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sementara KBS, disebutkan bahwa masa kerja TPS KBS adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang jika dirasa perlu. Oleh karenanya pada tanggal 18 Agustus 2011 Menteri Kehutanan mengeluarkan keputusan nomor SK. 281/MENHUT-IV/2011 tentang tim Pengelola Sementara KBS sebagai tindak lanjut

dari

Keputusan

Menteri

Kehutanan

No.


tentang

Pembentukan Tim Pengelola Sementara KBS. Dan pada tanggal 17 Februari 2012 juga dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.106/Menhut-IV/2012 tentang Tim

Page 22 of 60

Pengelola Sementara KBS, sebagai kelanjutan dari SK sebelumnya yang telah habis masa berlakunya. Sementara itu, di lain pihak, pada bulan Maret 2012, PTFSS (Stany Soebakir cs) melalui kuasa hukumnya Aulia Rachman, mengajukan gugatan kepada : Tim Pengelola Sementara (TPS) KBS sebagai Tergugat I, Menteri Kehutanan sebagai Tergugat II, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sebagai Turut Tergugat I, serta Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur sebagai Turut Tergugat II ke Pengadilan Negeri Surabaya. Dasar gugatan mereka yaitu terkait Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.471/Menhut-IV/2010 tentang pencabutan Keputusan Dirjen PHKA No. 13/Kpts/DJIV/2002 tentang pengakuan KBS sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar yang dianggap telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam permasalahan hukum dan polemik mengenai pengelolaan KBS, Pemkot Surabaya berkehendak untuk mengelola, setidaknya secara yuridis didasari pada fakta bahwa Pemkot Surabaya

sebagai pemegang sah hak atas tanah dengan alas hak pakai di lahan KBS

berdasarkan Keputusan Kepala Wilayah BPN Propinsi Jatim No. 100-530.2-35-2001 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara a.n Pemkot Surabaya tertanggal 12 September 2001. Kementerian Kehutanan kemudian mengeluarkan Surat dari Menteri Kehutanan RI No. S.387/Menhut-IV/2013 perihal Izin Lembaga Konservasi KBS tertanggal 3 Juli 2013 yang berisi : 1. Menteri Kehutanan mendukung Permohonan izin lembaga konservasi atas nama Perusahaan Daerah Taman Satwa KBS 2. Sambil menunggu izin lembaga konservasi dan pemantapan pengelolaan KBS maka Perusahaan Daerah Taman Satwa KBS dapat melakukan pengelolaan KBS dengan catatan: a. Menyertakan pengelola teknis profesional di bidang konservasi b. Lahan diperuntukkan bagi KBS dan bukan untuk hal lain c. Pelaksanaan harus koordinasi dengan Balai Besar KSDA Jatim dan Tim Pengelola Sementara KBS terkait pengelolaan satwa.

Page 23 of 60

Lebih lanjut pada tanggal 18 Juli 2013 terdapat surat dari Kementerian Kehutanan Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam No. S.346/IV-KKH/2013 perihal Penyelesaian Permasalahan KBS yang berisi: a. Kesepakatan mengenai pengelolaan bersama KBS oleh Balai Besar KSDA Jatim, Tim Pengelola Sementara KBS dan PD Taman Satwa KBS sampai terbitnya izin lembaga konservasi KBS secara definitif b. Perlu disusun rencana kerja c. Tahapan pelaksanaan kegiatan harus dilaporkan kepada Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kemenhut. Surat Menteri Kehutanan RI No. S.387/Menhut-IV/2013 tidak dapat dikategorikan sebagai izin baik bersifat sementara ataupun tetap mengenai lembaga konservasi. Jika mengacu pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Izin lembaga konservasi adalah izin yang diberikan oleh Menteri Kehutanan kepada pemohon yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan perundang-undangan untuk membentuk lembaga konservasi. Izin adalah salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang mempunyai kriteria tertulis, dibuat oleh badan/pejabat TUN, berisi tindakan hukum tata usaha negara, individual, konkrit, final dan langsung menimbulkan akibat hukum (vide UU No. 51/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Berdasarkan kriteria tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua surat sebagaimana disebutkan di atas tidaklah dapat dikategorikan sebagai izin karena surat itu secara substansi hanyalah berupa dukungan terhadap permohonan izin lembaga konservasi atas nama PD TS KBS. Hal ini tidak dapat pula

dikategorikan sebagai izin sementara. Karena menurut

ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi

tidak mengenal adanya izin sementara. Namun, meskipun

demikian, berdasarkan surat tertanggal 3 Juli 2013, dengan kata “dapat” menunjukkan bahwa menteri memberikan memberikan kewenangan kepada PD TS KBS untuk melakukan pengelolaan KBS dengan catatan sebagaimana dalam isi surat tersebut. Maka Pengelolaan KBS saat ini oleh PD TS KBS bukanlah tanpa hak/ wewenang (zonder bevoegheid), karena diberikan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (Menteri Kehutanan). Selanjutnya surat Page 24 of 60

yang terbaru tertanggal 18 Juli 2013 telah disepakati pengelolaan bersama KBS antara Balai Besar KSDA Jatim, TPS KBS dan PD Taman Satwa KBS sampai terbitnya izin lembaga konservasi KBS secara definitif. Belum adanya izin KBS sebagai konservasi dan surat Menteri Kehutanan tertanggal 3 Juli 2013 tersebut hanya menyatakan ‘dapat’ adalah dapat dipahami dari sisi historis yuridis, yakni Surat Perintah Tugas No. PT.27/IV-KKH/2010 tanggal 22 Februari 2010 yang berisi Surat Perintah kepada Tim Manajemen Sementara untuk melakukan pengambilalihan dan pengelolaan sementara KBS terhitung sejak 22 Februari 2010 hingga ditetapkannya manajemen KBS definitif yang sah berdasarkan keputusan pengadilan. Pertanyaan lanjutannya adalah siapa yang paling berhak atau berwenang diantara ketiganya untuk bertindak mewakili KBS dalam hal kaitannya dengan pihak ketiga? Analisis mengenai hal ini akan kami jelaskan pada bagian yang membahas tentang Aspek Perjanjian.

3.

Kedudukan Hukum Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya Sebelum terbitnya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang

Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, dan setelah pengelolaan diambil alih oleh TPS, kedudukan hukum pengelola Kebun Binatang Surabaya tidaklah jelas. Apakah bentuknya masih perkumpulan atau lainnya? Padahal, jika kita melihat fungsi KBS yang merupakan wahana konservasi tumbuhan maupun satwa, sarana pendidikan, penelitian dan rekreasi, serta sebagai salah satu ikon Kota Surabaya, dirasa perlu untuk menentukan kedudukan dan bentuk hukum yang jelas bagi KBS, dengan harapan pengelolaannya dapat dilakukan secara profesional. Berdasarkan Perda Surabaya Nomor 19 Tahun 2012, secara jelas dan tegas disebutkan bahwa kedudukan hukum Kebun Binaang Surabaya adalah sebagai perusahaan daerah (PD) yang merupakan salah satu bentuk dari BUMD. Berdasarkan pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, Page 25 of 60

yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Artinya, kekuasaan negara di sini tidak hanya terpusat di pusat, melainkan dapat dilimpahkan ke daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sejatinya merupakan konsekuensi dari bentuk negara kesatuan yang dianut Indonesia. Lebih lanjut mengenai pembagian urusan/kewenangan pusat dan daerah ini, kiranya dapat dirujuk ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 10 disebutkan bahwa kewenangan daerah merupakan residu dari kewenangan pemerintah pusat yang meliputi masalah politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama. Artinya selain keenam kewenangan tersebut, murni menjadi kewenangan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kewenangan membentuk BUMD adalah merupakan konsekuensi logis dari pembagian urusan tersebut. Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya, secara normatif, sangat dimungkinkan untuk membentuk suatu BUMD. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah, bahwa bentuk hukum BUMD dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT). Lebih lanjut dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa BUMD yang bentuk hukumnya PD tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur PD, yaitu. UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Dalam pasal 4-nya disebutkan bahwa Perusahaan Daerah dapat didirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa UU ini. Hal ini logis dan sejalan dengan prinsip hierakhis yang ada dalam peraturan perundang-undangan kita sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12/2011). Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa tindakan Pemkot Surabaya dengan membentuk Perda dalam rangka pembentukan suatu Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya adalah sudah tepat. Lebih lanjut, dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi, disitu disebutkan bahwa dalam hal lembaga konservasi untuk kepentingan umum, baik berbentuk taman satwa ataupun kebun binatang, permohonan izin lembaga konservasi dapat diajukan oleh : Page 26 of 60

a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; d. badan usaha milik swasta; e. lembaga penelitian yang kegiatannya meliputi penelitian tumbuhan dan satwa; f. lembaga pendidikan formal; g. koperasi; atau h. yayasan. Karena kedudukan hukum KBS disini sudah jelas yaitu sebagai Perusahaan Daerah (BUMD), maka memenuhi salah satu kriteria lembaga, yaitu BUMD dan bergerak di bidang konservasi. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 5 Perda Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012, bahwa salah satu tujuan dibentuknya PD Taman Satwa KBS ini adalah menjadi perusahaan yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar habitatnya (ex situ) yang berfungsi untuk pengembangbiakan dan/atau penyelamatan tumbuhan dan/atau satwa dengan tetap menjaga kemurnian jenis, dengan mengutamakan satwa yang dilindungi di Indonesia, guna menjamin kelestarian, keberadaan dan pemanfaatannya. Kesimpulan : 1.

Dalam perjalanannya Kebun Binatang Surabaya pernah mengalami 2 (dua) jenis bentuk badan hukum yang berbeda-beda, diantaranya yaitu perkumpulan, dan Perusahaan Daerah.

2.

Berdasarkan surat dari Kementerian Kehutanan Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam perihal Penyelesaian Permasalahan KBS tertanggal 18 Juli 2013, hak atas pengelolaan KBS dilakukan secara bersama-sama oleh Balai Besar KSDA Jatim, Tim Pengelola Sementara KBS dan PD Taman Satwa KBS sampai terbitnya izin lembaga konservasi KBS secara definitif. Dengan kata lain, perlu digarisbawahi bahwa hingga saat ini belum ada satupun izin baik itu sementara ataupun tetap mengenai lembaga konservasi KBS. Meskipun demikian pengelolaan PDTS adalah bukan tanpa hak/ wewenang (zonderbevoegheid).

3.

Kedudukan hukum pengelola Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya adalah Perusahaan Daerah berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012. Konsekuensinya yaitu bahwa Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya haruslah dianggap sebagai subyek hukum Page 27 of 60

yang mandiri, yang menyandang hak dan kewajiban sendiri, memiliki asset sendiri, serta dapat menjadi pihak yang berdiri sendiri ketika berperkara di dalam maupun luar pengadilan. 2.

ASPEK ASSET Dokumen – dokumen hukum yang terkait mengenai asset KBS (baik berupa asset bergerak maupun asset tidak bergerak berupa tanah, dan segala dokumen kepemilikan/penguasaan atas kendaraan, bangunan dll maupun asset bergerak), termasuk pula dokumen kepemilikan/perolehan binatang oleh pihak lain dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No. 1.

Judul Dokumen

Pokok Substansi

Inventaris KBS Tahun 2013

Inventaris barang yang berupa DVD Player,

printer,

blower

untuk

aquarium, sepeda motor, mobil, dll. 2.

Daftar aktiva tetap dan penyusutan per 31 Desember 2012

3.

Sertifikat Hak Pakai No. 2 dan 3

Pemberian hak pakai atas tanah Negara a.n Pemkot Surabaya terhadap tanah KBS seluas 55.700 m2 dan 97.860 m2 dengan batas-batas tertentu.

4.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Pemberian hak pakai atas tanah Negara Provinsi Jawa Timur No. 100-530.2-35- kepada 2001

Pemkot

Surabaya

beserta

ketentuan dan syarat-syarat yang telah disebutkan

secara

rigid

dalam

Keputusan tersebut 5.

Instruksi

Walikota

Kepala

Daerah Tanah di kawasan Darmo (termasuk

Kotamadya Surabaya No. 7804/225 th. didalamnya 1974

yaitu

lahan

KBS)

merupakan asset tanah yang masuk dalam penguasaan Pemkot Surabaya

6.

Recht van Eigendom Verp, No. 12323 Page 28 of 60

7.

Berita Acara Serah Terima Gedung Gedung Klinik Hewan di Jalan Setail Klinik Hewan di Jalan Setail dari FKH kembali menjadi asset KBS Universitas

Airlangga

kepada

KBS

tanggal 24 Juli 2001

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 5. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 j.o Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 Isu Hukum : 1. Status Hak atas Tanah Kebun Binatang Surabaya 2. Status Asset Kebun Binatang Surabaya Analisa Hukum: 1.

Status Hak atas Tanah Kebun Binatang Surabaya Berdasarkan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

dikatakan bahwa “bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara”. Dalam hal ini negara diartikan sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Yang dimaksud dengan hak menguasai dari negara kiranya dapat dirujuk pasal 1 ayat (2) UUPA, yaitu memberi wewenang kepada negara untuk : mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatanperbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang Page 29 of 60

dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum (Pasal 4 ayat (1) UUPA). Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undangundang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Berbicara mengenai tanah, sejatinya tidak dapat dilepaskan dari apa dan bagaimana status hak atas tanah yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) UUPA, hak atas tanah bisa meliputi : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan. Setiap hak atas tanah tersebut sudah pasti memiliki karakteristiknya sendiri yang membedakannya satu sama lain. Disini, kami tidak akan menjelaskan satu persatu, namun kiranya cukup menguraikan hak atas tanah yang berkaitan dengan kasus di atas. Berdasarkan fakta hukum yang ada, tanah KBS pada mulanya adalah tanah hibah. Namun juga ada beberapa bagian tanah yang statusnya adalah tanah sewa. Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tanggal 21 Mei 1974 terbit Instruksi Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya No. 7804/225.Th 1874 Tentang Inventarisasi Tanah-Tanah Dalam Penguasaan Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya, yang mana dalam peraturan tersebut disebutkan mengenai kepemilikan tanah di daerah Darmo, Wonokromo (lahan KBS) sebagai salah satu asset (eigendom) Pemda Kotamadya Surabaya. Artinya, status hak atas tanah KBS saat itu sebenarnya adalah tanah negara. Baru kemudian pada tanggal 7 September 2001, tanah tersebut didaftarkan sehingga terbitlah Sertipikat Hak Pakai No. 2 yang dikeluarkan BPN Kantor Pertanahan Kota Surabaya a.n Pemkot Surabaya atas tanah negara bekas eig. No. 12323 seb dan bekas Hak Pakai No. 8/K.Darmo daftar isian tgl 27-2-2001 No. 1657/2001 dan Sertipikat Hak Pakai No. 3 BPN Kantor Pertanahan Kota Surabaya a.n Pemkot Surabaya atas tanah negara bekas eig. No 12323 seb daftar isian 26-10-1999 No. 11.751/99. Selanjutnya pada tanggal 12 September 2001 Kepala Kanwil BPN Jatim menerbitkan Keputusan Kepala Wilayah BPN Propinsi Jatim No. 100-530.2-35-2001 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara

Page 30 of 60

a.n Pemkot Surabaya berkedudukan Di Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa sejak saat itu lahan KBS berstatus sebagai hak pakai a.n Pemkot Surabaya. Berdasarkan Pasal 41 UUPA, hak pakai ialah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dilihat bahwa kemungkinan lahirnya hak pakai bisa terjadi di atas tanah negara, di atas tanah hak pengelolaan, maupun di atas tanah hak milik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 j.o Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara. Untuk hak pakai di atas tanah negara, lahirnya hak harus didahului dengan adanya Surat Keputusan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini BPN. Hal itu juga dipertegas dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah bahwa Kepala Kantor Pertanahan berwenang memberi keputusan mengenai hak hak pakai atas tanah pemerintah pusat ataupun daerah. Sehingga dengan demikian hak pakai diatas tanah negara a.n Pemkot Surabaya yang digunakan sebagai lahan KBS tersebut sudah tepat dan sesuai dengan prosedur yang ada karena didahului dengan terbitnya Keputusan Kepala BPN. Mengenai konsekuensi hukum dengan terbitnya keputusan pemberian hak tersebut, yaitu bahwa Pemkot Surabaya berhak menggunakan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya.

2.

Status Asset Kebun Binatang Surabaya Dalam hukum agraria, kita mengenal adanya asas pemisahan horizontal dan vertikal. Asas

pemisahan horizontal yaitu suatu asas yang memisahkan antara pemilikan hak atas tanah dengan benda-benda atau bangunan-bangunan yang ada diatasnya. Asas ini merupakan kebalikan dari asas vertikal (verticale scheidings beginsel ) atau asas perlekatan yaitu suatu asas yang menyatakan segala apa yang melekat pada suatu benda atau yang merupakan satu tubuh Page 31 of 60

dengan kebendaan itu dianggap menjadi satu dengan benda itu artinya dalam asas ini tidak ada pemisahan antara pemilikan hak atas tanah dengan benda-benda atau bangunan-bangunan yang ada diatasnya. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan yang berlaku di negara kita yang berlaku adalah asas pemisahan horizontal. Implikasinya yaitu bahwa terdapat kemungkinan antara pemilik tanah dan pemilik bangunan yang melekat di atasnya adalah 2 subyek hukum yang berbeda. Dalam kasus KBS ini, secara jelas dan dapat dibuktikan bahwa status hak atas tanah yang digunakan sebagai lahan KBS adalah hak pakai atas nama Pemerintah Kota Surabaya. Namun di sisi lain, tidak ada bukti hukum yang dapat dirujuk terkait siapa yang berwenang atas asset lain non tanah yang ada di atas lahan KBS. Untuk mempermudah pembahasan, maka pengertian asset non tanah disini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu asset hewan dan non hewan (seperti bangunan, kandang, dan sebagainya) Pertama, yaitu asset hewan. Dalam Buku II KUH Perdatadata tentang hukum benda disebutkan bahwa hewan termasuk dalam benda bergerak. Yang dimaksud benda berdasarkan Pasal 499 KUH Perdatadata yaitu segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat menjadi obyek hak milik. Perlu diketahui bahwa Buku II KUH Perdatadata menganut sistem tertutup. Konsekuensinya, tidak dimungkinkan lahirnya hak kebendaan lain di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, meskipun subyek hukum (baik person ataupun rechtspersoon) memiliki hak milik atas benda-benda tertentu, tidak serta merta mereka berhak mengalihkan benda-benda tersebut di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan hal ini, konservasi adalah langkah-langkah pengelolaan tumbuhan dan/atau satwa liar yang diambil secara bijaksana dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi masa mendatang. Kebun Binatang sebagai konservasi untuk kepentingan umum, yakni konservasi ex-situ sebagai konservasi tumbuhan dan/atau satwa yang dilakukan di luar habitat alaminya (Vide Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi) maka penguasaan adalah pada negara. Kedua, yaitu asset non hewan. Secara de facto, haruslah diakui bahwa perkumpulan-lah yang berhak atas hak-hak keperdataan dalam kaitannya dengan asset non hewan yang dimiliki KBS meskipun izin pengelolaan KBS sebagai Lembaga Konservasi (yang sebelumnya diberikan kepada Perkumpulan) telah dicabut. Pertama, karena secara entitas, senyatanya perkumpulan Page 32 of 60

tersebut masih ada (PTFSS). Kedua, hal ini erat kaitannya dengan teori yang ada dalam hukum perdata, bahwa hapusnya “hak publik” dalam kaitannya dengan izin tidak serta merta menghapuskan hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh individu/badan hukum, kecuali hapusnya hak tersebut diperintahkan undang-undang. Berkaitan dengan analisa terhadap asset non tanah sebagaimana diuraikan di atas di atas, ada 2 (dua) kemungkinan terkait putusan kasasi atas kasus Stany Soebakir cs melawan PD TS cs. Seandainya Stany Soebakir cs dimenangkan di tingkat kasasi, maka kewenangan pengelolaan KBS akan dikembalikan kepada perkumpulan (PTFSS). Dan ketika yang terjadi demikian maka PD TS KBS selaku “perpanjangan tangan” dari Pemkot Surabaya memiliki wewenang untuk memberikan atau tidak memberkan izin pemakaian tanahnya sebagai lahan KBS karena secara hukum, yang diberikan hak pakai atas tanah tersebut adalah Pemkot Surabaya. Seandainya pun Stani Soebakir cs ingin melakukan peralihan hak terhadap tanah tersebut supaya menjadi asset perkumpulan, maka hal itu tidaklah dimungkinkan, mengingat tanah yang berstatus hak pakai yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, memiliki karakteristik tertentu, yaitu tidak berjangka waktu dan tidak dapat dialihkan. Sedangkan bilamana dalam kasus ini ternyata Stany Soebakir cs kalah, maka tidak menutup kemungkinan Pemkot Surabaya dapat melakukan pengelolaan penuh terhadap KBS ke depannya, baik terhadap asset tanahnya maupun asset-asset lain non tanah yang melekat di atas tanah tersebut. Karena secara sah dan meyakinkan, status tanah yang digunakan sebagai lahan KBS tersebut dapat dibuktikan kepemilikannya oleh Pemkot Surabaya, sedangkan untuk bangunan, harus dilakukan kesepakatan peralihan atau

bisa juga dimungkinkan untuk

memohon kepada pengadilan untuk mengambil alih semua asset non tanah, seandainya dalam persidangan memang dapat dibuktikan bahwa tidak ada alas hak atas asset tersebut atas nama perkumpulan.

Kesimpulan : 1. Status hak atas tanah KBS adalah hak pakai di atas tanah negara berdasarkan Keputusan Kepala BPN Propinsi Jatim No. 100-530.2-35-2001 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara a.n Pemkot Surabaya (lihat Sertipikat Hak Pakai No. 2 yang dikeluarkan BPN Kantor Pertanahan Kota Surabaya a.n Pemkot Surabaya atas tanah Page 33 of 60

negara bekas eig. No. 12323 seb dan bekas Hak Pakai No. 8/K.Darmo daftar isian tgl 27-2-2001 No. 1657/2001 dan Sertipikat Hak Pakai No. 3 BPN Kantor Pertanahan Kota Surabaya a.n Pemkot Surabaya atas tanah negara bekas eig. No 12323 seb daftar isian 26-10-1999 No. 11.751/99). 2. Status asset non tanah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu asset hewan dan asset non hewan. Asset hewan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi adalah dalam penguasaan negara. Sedangkan untuk asset non hewan (seperti bangunan, kandang, dsb), secara de facto, haruslah diakui bahwa perkumpulan-lah yang berhak atas hak-hak keperdataan dalam kaitannya dengan asset non hewan yang dimiliki KBS meskipun izin pengelolaan KBS sebagai Lembaga telah dicabut. Alasannya, pertama, karena secara entitas, senyatanya perkumpulan tersebut masih ada (PTFSS). Kedua, hal ini erat kaitannya dengan teori yang ada dalam hukum perdata, bahwa hapusnya “hak publik” dalam kaitannya dengan izin tidak serta merta menghapuskan hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh individu/badan hukum, kecuali hapusnya hak tersebut diperintahkan undang-undang.

3.

ASPEK KETENAGAKERJAAN Dokumen – dokumen hukum yang terkait mengenai ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan pengelolaan KBS dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No. 1.

Judul Dokumen

Pokok Substansi

Perkumpulan KBS, Surat Keputusan No. Pengangkatan pegawai perkumpulan 507/U.P/S.K/1996

terhitung

mulai KBS beserta hak dan kewajibannya

tanggal 1 November 1996 mengangkat Sdr. Suhardi 2.


terhitung


tanggal 1 Januari 1997 mengangkat Sdr. Sadiran Page 34 of 60

3.


terhitung


tanggal 1 Januari 1997 mengangkat Sdr. Sugito 4.

Perkumpulan KBS, Surat Keputusan No. Pengangkatan pegawai perkumpulan 402/U.P/S.K/XI/2001 terhitung mulai KBS beserta hak dan kewajibannya tanggal 1 Desember 2001 mengangkat Sdr. Suyono

5.

Perkumpulan KBS, Surat Keputusan No. Pengangkatan pegawai perkumpulan 404/U.P/S.K/XI/2001 terhitung mulai KBS beserta hak dan kewajibannya tanggal 1 Desember 2001 mengangkat Sdr. Nurali Faisol

6.

Perjanjian Penggunaan Tenaga Kerja - Status antara Tim Pengelola Sementara KBS dengan

Pekerja

Kontrak

adalah

pegawai

kontrak

No. - Para pihak harus memenuhi hak dan

22/PPTK/TPS-KBS/III/2013 a.n Sdr. Abdul Khohar

pegawai

kewjibannya masing-masing - Perubahan

perjanjian

dapat

dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari para pihak - Pembatalan/pengakhiran perjanjian dimungkinkan persetujuan

apabila

para

:

pihak

ada

sebelum

jangka waktu perjanjian berakhir, pegawai ketentuan

kontrak perjanjian,

melanggar pegawai

kontrak bersedia apabila TPS KBS tidak lagi memperpanjang perjanjian. - Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran pelaksanaan perjanjian, diselesaikan

secara

musyawarah

mufakat. Namun jika tidak bisa, Page 35 of 60

dimungkinkan adanya upaya hukum sesuai

ketentuan

hukum

yang

berlaku. 7.

Perjanjian Penggunaan Tenaga Kerja Idem antara Tim Pengelola Sementara KBS dengan

Pekerja

Kontrak

No.

23/PPTK/TPS-KBS/III/2013 a.n Sdr. Andriono Wibowo 8.


Pekerja

Kontrak

No.

24/PPTK/TPS-KBS/III/2013 a.n Sdr. Sumartono 9.


Pekerja

Kontrak

No.

26/PPTK/TPS-KBS/III/2013 a.n Sdr. Dwi Supriyono 10.


Pekerja

Kontrak

No.

28/PPTK/TPS-KBS/III/2013 a.n Sdr. Mieke Dian Sukma 11.

Perjanjian Penggunaan Tenaga Kerja Idem antara PD Taman Satwa KBS dengan Pekerja Kontrak No. 22/PDTS/ X/2013 a.n Sdr. Erik Erwanto

12.

Perjanjian Penggunaan Tenaga Kerja Idem antara PD Taman Satwa KBS dengan Pekerja Kontrak No. 23/PDTS/ X/2013 a.n Sdr. Moch. Syaifudin Page 36 of 60

13.

Perjanjian Penggunaan Tenaga Kerja Idem antara PD Taman Satwa KBS dengan Pekerja Kontrak No. 24/PDTS/ X/2013 a.n Sdr. Ridwan

14.

Perjanjian Penggunaan Tenaga Kerja Idem antara PD Taman Satwa KBS dengan Pekerja Kontrak No. 25/PDTS/ X/2013 a.n Sdr. Fery Dwi Anggriono

15.

Perjanjian Penggunaan Tenaga Kerja Idem antara PD Taman Satwa KBS dengan Pekerja Kontrak No. 26/PDTS/ X/2013 a.n Sdr. Drh. Agus Widodo

16.

Keputusan Direksi PD Taman Satwa Pengangkatan pegawai tetap PD TS KBS No. 06.86/Kep/PDTS/VII/2013

17.

Salinan

Putusan

Kasasi

K/Pdt.Sus/2011

No.

KBS a.n Sdr. Nurali Faisol, S.Pt

302 Menguatkan

putusan

PN

yang

menyatakan bahwa hubungan kerja antara Suyadi cs dan TPS senyatanya telah berakhir. Namun demikian, TPS tetap diwajibkan membayarkan hak-hak Suyadi cs yan belum terbayarkan sesuai rincian

yang

ada

dalam

putusan

tersebut. 18.

Memori Peninjauan Kembali

Fakta Hukum a.

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2010 terdapat 55 orang karyawan yang belum jelas statusnya di KBS, karena mereka adalah tenaga outsourcing yang berpindah-pindah majikan dari CV Simphoni, CV Bunga Taruna, kemudian Koperasi Karyawan KBS, kemudian dilimpahkan ke KBS. Jadi mereka sesungguhnya lama bekerja di bawah bendera

Page 37 of 60

outsourcing, sedangkan KBS di bawah PTFSS baru mengontrak mereka 1 (satu) tahun dari 17 Maret 2009 sampai 16 Februari 2010. b.

Bahwa pada tanggal 6 Mei 2010, TPS mengumpulkan seluruh karyawan, termasuk 55 orang pekerja outsourcing tersebut dan menjelaskan kepada mereka untuk memasukkan permohonan kontrak baru kepada TPS.

c.

Bahwa dari 55 orang tersebut, hanya 25 orang yang mengajukan surat lamaran yang baru, tidak termasuk Suyadi cs.

d.

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 terdapat Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 302 K/Pdt.Sus/2011 antara Tim Pengelola Sementara KBS (Pemohon Kasasi) vs Suyadi cs (Termohon Kasasi) yang pada intinya menolak gugatan Pemohon.

e.

Bahwa sejak tahun 2013, Pengelolaan kebun binatang Surabaya dibawah manajemen Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TSKBS).

f.

Bahwa pada tanggal 26 Juli diterbitkan Keputusan Direksi PD TSKBS Nomor 06.86/Kep/PDTS/VII/2013 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PD TSKBS

g.

Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2013 ditandatangani Perjanjian Penggunaan Tenaga Kerja Antara PD TSKBS dengan Pekerja Kontrak Nomor 22/PDTS/X/2013

Dasar Hukum 1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 302 K/Pdt.Sus/2011

Isu Hukum 1.

Status hubungan kerja antara pekerja Perkumpulan TFSS (Suyadi cs) dengan Tim Pengelola Sementara (TPS)

2.

Status hubungan pekerja yang ada sebelum adanya PD TSKBS dengan PD TSKBS setalah dilakukan pengalihan manajemen oleh dan dibawah PD TSKBS

3.

Analisis Keputusan Direksi PD TSKBS Nomor 06.86/Kep/PDTS/VII/2013 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PD TSKBS

Page 38 of 60

4.

Analisis Perjanjian Penggunaan Tenaga Kerja Antara PD TSKBS dengan Pekerja Kontrak Nomor 22/PDTS/X/2013

Analisa Hukum 1. Status Pekerja Suyadi Cs Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 302 K/Pdt.Sus/2011 yang pada intiya menyatakan bahwa hubungan kerja antara Suyadi cs dan TPS telah berakhir, mengingat kondisi keuangan TPS saat itu sedang merugi, sehingga adil dan patut apabila Suyadi cs di-PHK dengan memperoleh hak-haknya sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2) dan (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya berdasarkan pasal 61 ayat (1) huruc (c) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja berakhir apabila terdapat putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselesaian hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya, dengan keluarnya putusan MA tersebut, demi hukum, hubungan kerja antara Suyadi cs dan TPS telah berakhir. Sesuai dengan amar putusan MA tersebut, TPS juga harus membayar sejumlah hak kepada Suyadi cs. Dan oleh TPS pembayaran tersebut telah dilakukan consignatie (peniitipan uang) kepada PN Surabaya berdasarkan Penetapan Ketua PN Surabaya Nomor 03/Cons/2013/PN.Sby. Dengan telah dilakukan consignatie tersebut, maka TPS telah menjalankan eksekusi Putusan MA secara sukarela dan perkara tersebut dianggap telah selesai. Namun demikian, meskipun perkara antara Suyadi CS dengan Kebun Binatang Surabaya yang saat ini dibawah manajemen PD TSKBS, telah dianggap selesai dengan adanya pelaksanaan Putusan MA secara sukarela oleh TPS, PD TSKBS dapat melakukan perjanjian kerja baru dengan Suyadi CS dengan syarat, kondisi, dan masa kerja yang baru. Hal ini dimungkinkan jika PD TSKBS membutuhkan tenaga dari Suyadi Cs yang relatif telah berpengalaman sesuai bidangnya masing-masing dalam pekerjaan yang berada pada lingkup pengelolaan KBS. 2. Status Pekerja yang ada sebelum PD TS KBS

Page 39 of 60

Manajemen dan kepemilikan Kebun Binatang Surabaya telah beralih kepada PD TS KBS. Peralihan ini memiliki implikasi yuridis kepada para Pekerja yang telah ada sebelum peralihan tersebut. Terhadap peralihan manajemen dan kepemilikan tersebut, maka status Pekerja tersebut telah diatur dalam UU No. 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa : (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4). (2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4). Dari ketentuan Pasal 163 UU Ketenagakerjaan tersebut maka terhadap status Pekerja yang ada sebelum peralihan manajemen ke PD TS KBS, terdapat beberapa alternatif sebagai berikut: 1.

PD TS KBS dapat meneruskan hubungan kerja dengan para pekerja tersebut dengan tetap memperhitungkan masa kerja dan hak-hak lain yang ada sebelumnya.

2.

Jika PD TS KBS berkehendak meneruskan hubungan kerja dengan para pekerja tersebut, namun justru para pekerja tidak menghendaki penerusan hubungan kerja, maka Pekerja tersebut dapat di-PHK dengan memberikan kompensasi yang berupa : uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

3.

Jika PD TS KBS tidak berkehendak meneruskan hubungan kerja dengan para pekerja tersebut, maka PD TS KBS dapat mem-PHK para pekerja dengan memberikan kompensasi yang berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Page 40 of 60

4.

Bisa pula PD TS KBS mem-PHK sebagaimana angka 3 dan setelah itu dilakukan Perjanjian Kerja baru dengan syarat, kondisi, dan masa kerja baru.

Selanjutnya, terkait pekerja yang terikat kontrak dengan TPS sampai dengan Desember 2014, maka perlu ditegaskan bahwa hubungan kontrak tersebut demi hukum berakhir sejak tanggal pengakhiran kontrak, walaupun tanpa adanya pemberitahuan pemberhentian kontrak sebelumnya. Namun, meskipun demikian, ada baiknya jika hal itu diberitahukan mengingat dikhawatirkan pekerja tersebut akan tetap bekerja walaupun kontrak senyatanya telah berakhir. Dan jika dibiarkan terus menerus, mereka dapat meminta untuk diangkat sebagai pegawai tetap, karena secara hukum hal itu dimungkinkan setelah masa kerja tertentu. Terhadap hal ini, PD TS KBS selaku pihak yang berwenang mengelola memiliki diskresi untuk memanggil para pekerja tersebut untuk memberitahukan bahwa hubungan kontraktual antara para pekerja dengan TPS telah berakhir dan selanjutnya PD TS KBS akan mengontrak mereka kembali dengan perjanjian kontrak yang baru (bukan perpanjangan). Atau sekedar notifikasi saja bahwa hubungan kontraktual mereka dengan TPS demi hukum telah berakhir dan tidak ada perpanjangan kontrak. Namun, menurut hemat kami, PD TS KBS lebih baik jika menerapkan opsi yang pertama, agar tidak timbul gejolak berkepanjangan. 3.

Analisis Keputusan Direksi PD TS KBS Nomor 06.86/Kep/PDTS/VII/2013 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PD TS KBS. Secara prinsip, Keputusan Direksi ini tidak melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan opsi

angka 1 diatas yang menyatakan bahwa PD TSKBS dapat meneruskan hubungan kerja dengan para pekerja tersebut dengan tetap memperhitungkan masa kerja dan hak-hak lain yang ada sebelumnya. Namun demikian, sebaiknya Keputusan Direksi tersebut lebih disesuaikan dengan nomenklatur/tata nama istilah sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, antara lain istilah yang digunakan dalam UU Ketenagakerjaan adalah “Pekerja” bukan “Pegawai”. Sehingga istilah “Pegawai” sebaiknya diganti dengan istilah “pekerja”. Demikian pula istilah “Pegawai Tetap” sebaiknya disesuaikan dengan nomenklatur yang ada dalam UU Ketenagakerjaan yaitu “Pekerja PKWTT (Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu), atau jika istilah ‘Pekerja Tetap” masih hendak dipakai, maka dijelaskan dalam diktum pertama Keputusan Direksi. Page 41 of 60

4.

Analisis Perjanjian Penggunaan Tenaga Kerja Antara PD TSKBS dengan Pekerja Kontrak Nomor 22/PDTS/X/2013. Dalam UU Ketenagakerjaan, istilah “Pekerja Kontrak” digunakan dengan istilah “Pekerja

PKWT (Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Menurut Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, maka Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan PKWT adalah hanya jenis pekerjaan : 1.

pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

2.

pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

3.

pekerjaan yang bersifat musiman; atau

4.

pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Dengan demikian, jika Perjanjian Penggunaan Tenaga Kerja Antara PD TS KBS dengan Pekerja Kontrak Nomor 22/PDTS/X/2013 tidak merupakan salah satu pekerjaan diatas, maka perjanjian ini melanggar UU Ketenagakerjaan khususnya Pasal 59 ayat (1).

Kesimpulan : 1.

Status hubungan kerja antara pekerja Perkumpulan TFSS (Suyadi cs) dengan Tim Pengelola Sementara (TPS) adalah telah berakhir dengan adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 302 K/Pdt.Sus/2011 dan telah dilakukan Konsinyasi berdasarkan Penetapan Ketua PN Surabaya Nomor 03/Cons/2013/PN.Sby. Namun Demikian, jika PD TSKBS bermaksud mempekerjakan kembali Suyadi CS maka hal tersebut diperbolehkan dengan perjanjian kerja yang baru dengan syarat, kondisi, dan masa kerja yang baru.

2.

Status hubungan pekerja yang ada sebelum adanya PD TSKBS dengan PD TSKBS setalah dilakukan pengalihan manajemen oleh dan dibawah PD TSKBS, maka PD TSKBS dapat memilih alternatif meneruskan hubungan kerja atau melakukan PHK dengan konsekuensi yuridis masing-masing. Page 42 of 60

3.

Keputusan Direksi PD TSKBS Nomor 06.86/Kep/PDTS/VII/2013 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PD TSKBS pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan, dengan sedikit revisi nomenklatur pegawai diganti dengan pekerja, dan istilah pegawai tetap dengan istilah pekerja tetap atau pekerja PKWTT.

4.

Perjanjian Penggunaan Tenaga Kerja Antara PD TSKBS dengan Pekerja Kontrak Nomor 22/PDTS/X/2013 tidak sesuai dengan ketentuan, oleh karena pekerjaan yang dikontrak bukan salah satu jenis pekerjaan yang masuk lingkup pekerjaan PKWT.

4. ASPEK PERJANJIAN Mengenai aspek ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab, pertama yaitu dokumen – dokumen hukum yang terkait mengenai perjanjian yang dilakukan oleh pengurus KBS dengan pihak lain (non satwa). Dan kedua, terkait bukti surat maupun perjanjian yang berkaitan dengan satwa KBS. 4.1. Perjanjian yang dilakukan oleh pengurus KBS dengan pihak lain (non satwa)

No. 1

Judul Dokumen Perjanjian

Kerjasama

Pokok Substansi

Penempatan

- Kerjasama

penempatan

scooter

scooter matic di dekat area plasa antara

matic di dekat area plasa PD

PD Taman Satwa KBS dan Pengusaha

Taman satwa

mainan

scooter

matic

19/KS/PDTS/X/2013

tanggal

No.

- Mulai berlaku 20 Okt 2013 sistem

22

kerja sama profit sharing 65%

Oktober 2013

Pengusaha Mainan dan 35% PD Taman Satwa dibayar setiap akhir bulan

2

Perjanjian Kerjasama FT Univ. Wijaya

- Pendidikan dan pengajaran yang

Kusuma ( diwakili Dekan FT UWKS)

terdiri dari praktek, sarana, dan

dengan PD TS KBS ( diwakili Pjs. Dir.

prasarana KBS, sistem resapan,

Operasional

pangan satwa, sistem informasi, dll

dan

Umum)

tentang dan

- Penelitian dosen dan mahasiswa

pengajaran, penelitian, serta pengmas,

diantaranya evaluasi sarana dan

Penyelenggaraan

Pendidikan

Page 43 of 60

dosen, dan mahasiswa FT UWKS No.

prasana KBS, alternatif pangan

16/FT/UWKS/X/2013

dan

No.

satwa, optimalisasi denah lokasi

20/KS/PDTS/X/2013

tanggal

28

KBS - Jangka waktu 2 tahun dan dapat

Oktober 2013

diperpanjang 3

Perjanjian Kerjasama Fak. Pertanian

- Pendidikan

dan

terdiri

dengan PD TS KBS ( diwakili Pjs Dir

praktikum botani tentang plasma

Operasional

nutfah tanaman langka di KBS

Penyelenggaraan

Umum)

tentang

pendidikan

dan

kuliah

yg

UWKS ( diwakili Dekan FP UWKS) dan

dari

pengajaran

lapang,

serta praktikum yang lain

pengajaran, penelitian, serta pengabdian

- Penelitian dosen dan mahasiswa

masyarakat, dosen, dan mahasiswa Fak

- Pengmas diantaranya mengadakan

Pertanian

UWKS

463/FP/UWKS/X/2013 21/KS/PDTS/X/2013

No.

demplot komposting penyuluhan

dan

No.

pemanfaatan

tanggal

28

Oktober 2013

sampah

menjadi

pupuk cair, pengelolaan tanaman sebagai pakan ternak, dll. - Jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang

4

Perjanjian Kerjasama FKH UWKS (

- Pihak KBS menyediakan fasilitas

diwakili Dekan FKH UWKS) dengan PD

dan sarana untuk pendidikan dan

TS KBS ( diwakili Pjs Dir Operasional

penelitian yang akan digunakan

dan Umum) No. 4339/ FKH/ UWKS/

oleh pihak FKH UWKS

X/ 2013 dan No. 22/KS/PDTS/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013

- Pihak FKH UWKS menyediakan SDM yang terdiri dari dosen dan mahasiswa

serta

peralatan

laboratorium yang diperlukan - Jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang 5

Perjanjian kerja sama sewa lahan untuk

- Pihak

KBS

mengikatkan

diri

permainan big balon di area wahana

memberikan hak kepada Pengusaha

bermain anak KBS tanggal 1 Juni 2010

untuk menempatkan sarana mainan Page 44 of 60

antara

Tim Manajemen KBS diwakili

Tonny Sumampau dan Pengusaha sarana rekreasi permainan big balon yaitu Djoko Aprianto

big balon di area wahana bermain anak KBS - Jangka waktu mulai 1 Juni 2010 s.d ---(tidak

disebutkan

berakhirnya

jangka waktu perjanjian) - Kerja sama dapat dihentikan secara sepihak

oleh

KBS

memberitahu

Pengusaha

selambatnya perjanjian

degan

10

hari

sebelum

diakhiri

untuk

kepentingan

pengusaha

dalam

pemanfataan

infrastruktur

digunakan

selama

ini

selanjutnya

pihak

menyerahkan

infrastruktur

yang dan

pengusaha yang

dimaksud tanpa syarat dan tidak ada kompensasi apapun (klausul kabur/tidak jelas) - Sewa

lahan

dengan

nilai

1.200.000/bulan - Pembayaran dilakukan tiap tanggal 1 tiap bulan - Pada bulan tertentu yaitu idul fitri, natal, dan tahun baru dilakukan kenaikan 15% dari tarif flat yang telah ditentukan 6

Perjanjian

kerja

sama

penempatan

- Pihak

KBS

mengikatkan

diri

mainan anak kereta listrik di area

memberikan hak kepada Pengusaha

permainan anak KBS tanggal 1 April

untuk menempatkan sarana mainan

2010 antara

anak

diwakili

Tim Manajemen KBS

Tonny

Sumampau

dan

kereta

listrik

di

area

permainan anak KBS Page 45 of 60

Pengusaha mainan anak Andar Cahyo

- Mulai berlaku 1 April 2010

Yulianto

- Kerja sama dapat dihentikan secara sepihak

oleh

KBS

memberitahu

Pengusaha

selambatnya perjanjian

degan

10

hari

sebelum

diakhiri

untuk

kepentingan

pengusaha

dalam

pemanfataan

infrastruktur

digunakan

selama

ini

selanjutnya

pihak

menyerahkan

infrastruktur

yang dan

pengusaha yang

dimaksud tanpa syarat dan tidak ada kompensasi apapun (klausul kabur/tidak jelas) - Sewa

lahan

dengan

nilai

1.500.000/bulan - Pembayaran dilakukan tiap tanggal 1 tiap bulan - Pada bulan tertentu yaitu idul fitri, natal, dan tahun baru dilakukan kenaikan 15% dari tarif flat yang telah ditentukan 7

Perjanjian kerja sama sewa lahan untuk

s.d.a

sepeda air di area air terjun menara pantau KBS tanggal 1 April 2010 antara Tim Manajemen KBS diwakili Tonny Sumampau

dan

Pengusaha

sarana

rekreasi sepeda air Djoko Aprianto 8

Perjanjian

kerja

sama

sewa

lahan

- Luas lahan 75 m2

Penempatan Permainan Hand Boat di

- Berlaku muali 18 Desember 2012

wahana permainan anak

- Dapat dihentikan secara sepihak

KBS No.

Page 46 of 60

23/KS/TPS-KBS/XII/2012 tanggal 18

oleh KBS dengan memberitahu

Desember 2012 antara

Ketua harian

pihak CV paling lambat 10 hari

Pengelola

KBS

sebelum kerjasama diakhiri

Sementara

Tonny

Sumampau dengan Pimpinan CV. Surya Pelangi Joko Afrianto

- Sewa

lahan

dengan

nilai

1.250.000/bulan dan dibayar tiap tanggal 18 tiap bulannya.

9

Perjanjian kerja sama Penempatan Aneka

- Jangka waktu perjanjian 2 tahun

macam souvenir di area rumah musik

terhitung mulai 1 Juni 2012 dan

dan children pool KBS tanggal 9 April

berkahir 31 Mei 2014

2012 antara Sementara

Ketua harian Pengelola KBS

Tonny

Sumampau

- Jangka waktu dapat diperpanjang - Sistem kerja sama dalam bentuk

dengan General Manager PT. Safari

sewa

lahan

dengan

nilai

Wonders Y. Firdhaus

2.250.000/bulan dengan rincian rumah musik 1.500.000 dan area children poll 750.000 - Pembayaran dilakukan tiap tanggal 1, tiap 3 bulan sekali dan dibayar di muka.

10

lahan

- Berlaku untuk jangka waktu 5

Penempatan Toko di lokasi ex-dugong

bulan mulai tanggal 8 agustus

antara PD TS KBS dan Koperasi

2013 s.d 8 januari 2014 dan dapat

karyawan

diperpanjang

Perjanjian

kerja

KBS

sama

No.

sewa

14.1/KS/

PDTS/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 11

- Dengan sistem sewa lahan senilai 5.000.000/bulan

lahan

- Mulai berlaku 14 agustus 2013 dan

Penempatan stand foto di arena gajah

dapat dihentikan secara sepihak

tunggang antara PD TS KBS (diwakili

oleh KBS dengan memberitahu

Direktur keuangan dan SDM T.M Fuad

koperasi paling lambat 10 hari

Hassan) dan Ketua I Koperasi Karyawan

sebelum kerjasama diakhiri

Perjanjian

kerja

sama

sewa

KBS Lintang Ratri Sunarwidhi 14/KS/PDTS/VIII/2013

tanggal

No. 13

- Dengan

sistem

profit

sharing

senilai 10.000 untuk satu kali Page 47 of 60

Agustus 2013

cetak foto yang diberikan kepada KBS/bulan

yang

dibayarkan

tanggal 12 tiap bulannya. 12

lahan

- Berlaku satu tahun mulai 19

Penempatan stand foto di area ex rumah

Agustus 2013 s.d 18 Agustus 2014

musik dan kegiatan foto candid di KBS

dan dapat diperpanjang.

Perjanjian

kerja

sama

sewa

anatara PD TS KBS (diwakili Direktur keuangan dan SDM T.M Fuad Hassan) dengan

UD.

Denic

17/KS/PDTS/VIII/2013

Photo tanggal

- Dalam bentuk sewa lahan senilai 50.000.000

No. 19

Agustus 2013 13

Perjanjian kerjasama tentang Kegiatan

- Jangka waktu 1 tahun mulai 1

Promosi dan penjualan ice cream Wall’s,

september 2013 s.d 31 agustus

Buavita di KBS No. 18/KS/PDTS/

2014

IX/2013 tanggal 11 September 2013

- Pihak PT. Sanjayatama membayar

antara Direktur keuangan dan SDM PD

175.000.000

TS KBS T.M Fuad Hassan dengan

produk kepada PDTS KBS

Direktur PT. Sanjayatama Dhiperdana

- Untuk

untuk

support

promosi

kegiatan

untuk PT. Unilever Indonesia Tbk Tedja

Sanjayatama

Wowor

50.000.000 kepada PDTS - Semua

pajak

PT.

membayar ditanggung

PT.

Sanjayatama. 14

Perjanjian kerja sama PD TS KBS

- PT. Merpati memberikan fasilitas

(diwakili Direktur keuangan dan SDM

kepada KBS berupa :

T.M Fuad Hassan) dengan PT. Merpati

1. Bantuan pakan komodo senilai

Wahana Taksi-Bosowa (diwakili

Head

Operation Taxi PT. Merpati Wahana Taksi-Bosowa Wawan Purnawan) No. 058-24/PK-MWT/IX-2013 tanggal 17 September 2013

3 jt 2. Penjualan voucher diskon taksi bosowa senilai 10 jt 3. Penyediaan space iklan KBS pada majalah VoB sebanya 3000 eks/bulan Page 48 of 60

4. Ekspose

media

tentang

program “taksi bosowa peduli KBS” -

KBS memberikan fasilitas kepada PT. Merpati 1. Penyediaan space iklan “taksi bosowa peduli KBS” di lokasi KBS 2. Penyediaan space lahan parkir 3 unit taksi bosowa beserta standing banner

- Perjanjian berlaku selama 6 bulan sejak 17 september 2013 s.d 17 maret 2014 15

Perjanjian kerjasama pekerjaaan jasa pengangkutan

sampah

antara

CV.

Kemuliaan dengan PD TS KBS (diwakili Dirut PDTS KBS Ratna Achjuningrum) tanggal 27 September 2013

- Pihak

CV

pengakutan

melaksanakan sampah

untuk

diangkut ke TPA Benowo - Hari kerja senin s.d minggu jam 6.30 s.d 16.30 - Biaya

untuk

jasa

pengakutan

sebesar 450.000 - Perjanjian selama 12 bulan sejak 27

september

2013

s.d

26

september 2014

Dasar Hukum 1.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya

Page 49 of 60

Isu Hukum Keabsahan Perjanjian secara Umum Analisa Keabsahan Perjanjian secara Umum Berbicara keabsahan perjanjian, tidak dapat dilepaskan dari Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa, suatu perjanjian dikatakan sah, apabila memenuhi 4 (empat syarat), yaitu : adanya kesepakatan, kecakapan para pihak melakukan perbuatan hukum, adanya obyek tertentu, dan adanya causa yang diperbolehkan. Menurut Nieuwenhuis dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perikatan, untuk syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif, artinya bergantung pada personnya, sehingga manakala ketentuan tersebut dilanggar, akibat hukum dari perjanjian yang bersangkutan adalah dapat dibatalkan (vernietigbaar). Sedangkan untuk syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, sehingga manakala ketentuan tersebut dilanggar, akibat hukum dari perjanjiannya adalah batal demi hukum (nietig van rechtswege). Keempat syarat tersebut selanjutnya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian besar, yakni : 1.

Prosedur Syarat prosedur berkaitan dengan syarat pertama pembentukan perjanjian. Kesepakatan menjadi indikator bahwa perjanjian kita menganut asas konsensualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian timbul karena adanya kata sepakat. Dalam proses terjadinya kesepakatan, ada 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi yakni penawaran (offerte) dan penerimaan (acceptatie). Bahwa dikatakan telah terjadinya kesepakatan manakala terdapat pertemuan antara penawaran dan penerimaan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata, suatu perjanjian dianggap telah mencapai kata sepakat manakala dalam perjanjian tersebut dapat dibuktikan bahwa para pihak telah saling menyatakan kehendak mereka untuk menutup perjanjian dan tidak ada cacat kehendak dalam pelaksanaannya. Yang dimaksud cacat kehendak disini yaitu tidak adanya dwang (paksaan), dwaling (kesesatan) dan bedrog (penipuan). Manakala dapat dibuktikan bahwa telah terjadi cacat kehendak, maka hal itu dapat dijadikan dasar untuk menggugat pembatalan perjanjian.

Page 50 of 60

Dalam perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh pihak KBS (baik oleh TMS, PD TS, maupun BKSDA), secara keseluruhan telah memenuhi persyaratan adanya kesepakatan. Hal itu dapat dilihat dalam pasal-pasal yang dituangkan dalam perjanjian tersebut yang telah menampakkan hak dan kewajiban secara proporsional. Dengan kata lain telah ada akseptasi antara penawaran dan permintaan oleh kedua belah pihak. 2.

Kewenangan Syarat kewenangan berkaitan erat dengan syarat perjanjian mengenai kecakapan para pihak (bekwaam). Pada prisipnya, subyek hukum (baik individu maupun badan hukum) mempunyai kekuasaan untuk membuat perjanjian. Namun untuk sahnya perjanjian, maka perjanjian yang dimaksud haruslah dibuat oleh subyek hukum yang cakap. Manakala perjanjian dibuat oleh subyek hukum yang tidak cakap, maka konsekuensinya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Jika subyek hukumnya adalah individu, maka parameternya adalah ukuran kedewasaan yaitu di atas 18 tahun atau belum 18 tahun namun sudah kawin (vide UU No. 1/1974). Namun, jika subyek hukumnya adalah badan hukum maka parameternya adalah kewenangan. Dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak KBS dengan pihak lain, sesungguhnya telah memenuhi unsur kecakapan/ kewenangan. Namun ada hal menarik yang dapat dikritisi terkait pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama KBS dalam melakukan perjanjian. Sebagaimana surat dari Kementerian Kehutanan Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam perihal Penyelesaian Permasalahan KBS tertanggal 18 Juli 2013, hak atas pengelolaan KBS dilakukan secara bersama-sama oleh Balai Besar KSDA Jatim, Tim Pengelola Sementara KBS dan PD Taman Satwa KBS sampai terbitnya izin lembaga konservasi KBS secara definitif. Perlu diketahui bahwa sebelum keluarnya surat tersebut, ada insiatif dari Pemkot Surabaya untuk memohon diberikannya izin pengelolaan KBS terhadap PD TS KBS yang kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Menteri Kehutanan RI No. S.387/Menhut-IV/2013 tanggal 3 Juli 2013 yang pada pokoknya berisi dukungan Menteri Kehutanan RI mengenai permohonan izin lembaga konservasi atas nama PD Taman Satwa KBS, dan juga diberikannya hak bagi PD TS KBS untuk

melakukan pengelolaan KBS, dengan catatan : a. Menyertakan pengelola teknis yang professional di bidang lembaga konservasi Page 51 of 60

b. Lahan tetap diperuntukkan bagi KBS dan tidak difungsikan untuk kepentingan lain c. Dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Balai Besar KSDA Jawa Timur dan

TPS KBS terkait dengan pengelolaan satwa Pemaknaan terhadap surat diatas ternyata sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pengelolaan KBS di lapangan. Pemaknaan tersebut utamanya berkaitan dengan penafsiran/interpretasi kata “pengelolaan secara bersama-sama” dan “berkoordinasi

dengan”. Subyek dan metode interpretasi yang berbeda, tentu menghasilkan implikasi yang berbeda pula. Dalam kaitannya dengan hal ini, terdapat 2 (dua) kemungkinan : 1.

Jika “berkoordinasi dengan” dimaknai bahwa PD TS KBS adalah selaku “koordinator” dalam pengelolaan bersama tersebut, maka implikasinya, yang berwenang untuk bertindak mewakili KBS, baik dalam hubungannya dengan pihak ketiga maupun dengan pihak internal, hanyalah Direksi PD TS KBS, baik sendirisendiri maupun bersama-sama (vide Perda No. 19/2012). Namun mereka tetap berkoordinasi dengan BKSDA maupun TPS.

2.

Jika “berkoordinasi dengan” dimaknai sebatas hubungan koordinatif saja, artinya tidak ada koordinator dalam pengelolaan bersama ini, atau semua pihak posisinya sejajar, maka implikasinya yaitu bahwa setiap pihak, baik PD TS KBS, BKSDA maupun TPS berwenang untuk bertindak mewakili KBS, dan melakukan perbuatanperbuatan hukum keperdataan dalam rangka pengelolaan KBS, khususnya dengan pihak ketiga.

Adanya perbedaan interpretasi inilah yang kemudian dikhawatirkan dalam praktiknya “dimanfaatkan” oleh masing-masing pihak untuk merasa sebagai pihak yang paling berwenang dalam melakukan pengelolaan terhadap KBS dan bertindak untuk dan atas nama KBS dalam kaitannya hubungan dengan pihak ketiga. Oleh karenanya perlu segera disusun rencana kerja sebagaimana surat / instruksi dari Kementerian Kehutanan Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam No. S.346/IV-KKH/2013 perihal Penyelesaian Permasalahan KBS tertanggal 18 Juli 2013 sambil menunggu izin lembaga konservasi yang dimohonkan oleh PD TS KBS terbit. Dengan dibuatnya rencana kerja yang jelas, maka ada batasan-batasan dan pedoman bagi pihak pengelola dalam menjalankan kewajibannya sesuai tugas, pokok, dan fungsinya masing-masing. Page 52 of 60

3.

Substansi Syarat substansi disini berkaitan dengan syarat ketiga dan keempat dalam perjanjian. Syarat ketiga yaitu adanya obyek tertentu. Yang dimaksud dengan obyek tertentu disini dapat dilihat dalam Pasal 1332-1334 KUH Perdata, diataranya meliputi barang dalam perdagangan, maupun barang yang akan ada, asalkan obyeknya harus tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perjanjian antara pihak KBS dengan pihak ketiga, sebagian besar obyeknya adalah barang dalam perdagangan, sehingga dalam hal ini perjanjian-perjanjian di atas telah memenuhi syarat ini. Syarat keempat yaitu adanya causa yang diperbolehkan. Berdasarkan Pasal 1335 jo 1337 KUH Perdata, yang dimaksud dengan causa perjanjian adalah apa yang ingin dicapai para pihak dengan perjanjian. Parameter diperbolehkannya causa dalam suatu perjanjian yaitu tidak boleh melanggar UU, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam substansi perjanjianperjanjian antara pihak KBS dengan pihak ketiga, setelah kami periksa dan teliti, secara umum sudah sesuai dengan causa yang diperbolehkan. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa syarat ini telah terpenuhi.

Kesimpulan : Berdasarkan analisis tersebut di atas, secara umum perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh pihak KBS (baik diwakili BKSDA, TPS/TMS KBS, maupun PD TS KBS) yang tidak berkaitan dengan satwa, semuanya telah memenuhi persayaratan keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karenanya perjanjian tersebut haruslah dianggap mengikat kedua belah pihak selayaknya UU (asas Pacta Sunt Servanda). Namun, perlu ditegaskan dalam rencana kerja mengenai siapa yang berwenang untuk mewakili KBS dalam melakukan hubungan kontraktual dengan pihak ketiga (lead firm).

Page 53 of 60

4.2 Bukti Surat dan Perjanjian yang Berkaitan dengan Satwa KBS No.

Judul Dokumen

Pokok Substansi

1

Keputusan Direktorat Jenderal Penetapan tim evaluasi kesehatan dan Perlindungan Hutan dan Konservasi pengelolaan satwa kebun binatang Alam No. SK.81/IV-KKH/2012 tentang surabaya berlaku sejak ditetapkan yaitu Pembentukan Tim Evaluasi Kesehatan 30 juli 2012 dengan susunan tim sesuai dan Pengelolaan Satwa Kebun Binatang lampiran Surabaya tanggal 15 Mei 2012

2

Berita Acara Evaluasi dan Pengelolaan Satwa KBS tanggal 7 November 2012 dikeluarkan oleh Tim Evaluasi

Perlakuan terhadap satwa dan solusi pengelolaan KBS ke depan

3

Surat Dirjen PHKA tentang berita acara evaluasi kesehatan dan pengelolaan satwa KBS tanggal 19 Desember 2012 yang disampaikan kepada Kepala Balai Besar KSDA Jatim dan Ketua Tim Pengelola Sementara KBS

Tindak lanjut mengenai rekomendasi tim evaluasi dan pengelolaan sementara KBS

4

Perjanjian kerjasama pemindahan satwa surplus KBS antara KBS dengan Taman Hewan Pematang Siantar No. 03/KS/TPS-KBS/IV/2013 tanggal 23 April 2013 ditandatangani oleh Tonny Sumampau (Ketua Harian TPS KBS) dengan Rahmat Shah (Direktur Taman Hewan Pematang Siantar) dan diketahui serta disetujui oleh Kepala Balai Besar Konservasi SDA Jatim

 Pemindahan satwa  Pemugaran  Pembangunan baru Museum Edukasi Satwa di KBS  Perbaikan sarana Taxidermi KBS

5

Perjanjian Kerjasama Pemindahan Satwa Surplus KBS antara KBS dan CV. Mirah Fantasia No. 04/KS/TPS-KBS/IV/2013 tanggal 24 April 2013 ditandatangani oleh Tonny Sumampau (Ketua Harian TPS KBS) dengan Ketut Suadika (Wakil Direktur CV. Mirah Fantasia) dan diketahui serta disetujui oleh Kepala Balai Besar Konservasi SDA Jatim

 Pemindahan satwa surplus KBS ke CV. Mirah Fantasia  Mendatangkan satwa jerapah dari CV. Mirah Fantasia ke KBS

Page 54 of 60

6

Perjanjian Kerjasama Pemindahan Satwa Surplus KBS antara KBS dan Taman Satwa Lembah Hijau NO. 05/KS/TPSKBS/V/2013 tanggal 4 Mei 2013 ditandatangani oleh Tonny Sumampau (Ketua Harian TPS KBS) dengan Irwan Nasution (Komisari Utama Taman Satwa Lembah Hijau) dan diketahui serta disetujui oleh Kepala Balai Besar Konservasi SDA Jatim

 Pemindahan satwa surplus KBS ke Taman Satwa Lembah Hijau

7

Perjanjian Kerjasama Pemindahan Satwa Surplus KBS antara KBS dan Jawa Timur Park (PT. Bunga Wansa Sejati) No. 06/KS/TPS-KBS/V/2013 tanggal 4 Mei 2013 ditandatangani oleh Tonny Sumampau (Ketua Harian TPS KBS) dengan Agus Mulyanto (General Manager Jatim Park) dan diketahui serta disetujui oleh Kepala Balai Besar Konservasi SDA Jatim

 Pemindahan satwa surplus KBS ke Jatim Park  Memberikan jenis dan jumlah satwa ke KBS

8

Perjanjian Kerjasama Pemindahan Satwa Surplus KBS antara KBS dan Maharani Zoo & Goa (PT. Bumi Lamongan Sejati) No. 07/KS/TPS-KBS/V/2013 tanggal 4 Mei 2013 ditandatangani oleh Tonny Sumampau (Ketua Harian TPS KBS) dengan Ali Syariffudin (General Manager Maharani Zoo & Goa) dan diketahui serta disetujui oleh Kepala Balai Besar Konservasi SDA Jatim


9

Perjanjian Kerjasama Pemindahan Satwa Surplus KBS antara KBS dan PT. Taman Safari Indonesia II Prigen No. 08/KS/TPS-KBS/V/2013 tanggal 4 Mei 2013 ditandatangani oleh Tonny Sumampau (Ketua Harian TPS KBS) dengan Michael Sumampau (General Manager Taman Safari Indonesia II Prigen) dan diketahui serta disetujui oleh


Page 55 of 60

Kepala Balai Besar Konservasi SDA Jatim 10

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam Bentuk Uang No. 900/529/NPHD/023/2013 tanggal 28 Februari 2013 ditandatangani Agung Harianto (Kepala Biro Administrasi SDA Jatim) dan Tonny Sumampau (Ketua Harian TPS KBS)

 Pemberian hibah kepada KBS sebesar 800 juta  Uang tersebut digunakan untuk kegiatan Bantuan Peralatan Penyimpanan Pakan Satwa beserta Pekerjaan Fasilitas Pendukung Freezer dan Chiller Potable

Dasar Hukum 1. 2. 3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Peraturan Peerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Isu Hukum Syarat “pemindahan” satwa surplus dari suatu tempat konservasi ke tempat konservasi yang lain. Analisa Kedudukan KBS in casu menurut ketentuan Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. 13/Kpts/DJ-IV/2002 tentang Pengakuan KBS Sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar tanggal 30 Juli 2002 adalah Lembaga Konservasi ex-situ. Namun berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.471/Menhut-IV/2010 tanggal 20 Agustus 2010, Keputusan Dirjen PHKA No. 13/Kpts/DJ-IV/2002 tersebut senyatanya telah dicabut. Dan saat ini PD TS KBS atas nama Pemkot Surabaya sedang mengupayakan diperolehnya izin itu kembali dalam rangka melakukan pengelolaan teerhadap KBS. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP No. 7/1999) juncto pasal 1 angka 4 Peraturan Peerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (PP No. 8/1999) menyatakan bahwa Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang Page 56 of 60

konservasi tumbuhan dan atau satwa di luar habitatnya (ex situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut maka PD Taman Satwa KBS sebenarnya dapat dikatakan sebagai Lembaga Konservasi ex-situ Satwa Liar karena merupakan Lembaga Pemerintah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya berbentuk Perusahaan Daerah yang yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa di luar habitatnya (ex situ). Hal itu dipertegas dengan adanya ketentuan dalam pasal 22 ayat (1), (2), dan (3) PP No. 7/1999 yang menyatakan 1. 2. 3.

Lembaga Konservasi mempunyai fungsi utama yaitu pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Disamping mempunyai fungsi utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Lembaga Konservasi juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan. Lembaga Konservasi dapat berbentuk Kebun Binatang, Musium Zoologi, Taman Satwa Khusus, Pusat Latihan Satwa Khusus, Kebun Botani, Herbarium dan Taman Tumbuhan Khusus.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 11 jo. pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No. 5/1990) dinyatakan bahwa:

Pasal 11 Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan melalui kegiatan: a. pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; b. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

Pasal 13 ayat (3) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan

Kemudian dalam pasal 2 PP No. 7/1999 menyatakan bahwa: Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa bertujuan untuk: a. menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan; b. menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa; c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada; agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan.

Page 57 of 60

Dari ketentuan tersebut maka PD Taman Satwa KBS dalam rangka menjalankan fungsi penyelamatan tumbuhan dan satwa liar dimungkinkan untuk melakukan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa untuk menjaga dari bahaya kepunahan. Syarat “pemindahan” satwa surplus. PP No. 8/1999 sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 5/1990 mengatur secara detail mengenai bagaimana pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dalam suatu Lembaga Konservasi. Dalam Penjelasan Umumnya dijelaskan bahwa berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu dengan mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati tersebut untuk menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam memanfaatkan tumbuhan dan satwa selalu dipegang prinsip menghindari bahaya kepunahan dan ata menghindari penurunan potensi pertumbuhan populasi tumbuhan dan satwa liar. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP No. 8/1999 dinyatakan bahwa : Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar bertujuan agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya dalam pasal 3 dinyatakan bahwa : Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan dalam bentuk: b. Pengkajian, penelitian dan pengembangan; c. Penangkaran; d. Perburuan; e. Perdagangan; f. Peragaan; g. Pertukaran; h. Budidaya tanaman obat-batan; i.

Pemeliharaan untuk kesenangan.

Dalam bukti surat yang ada di atas bahwa telah terbit Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. SK.81/IV-KKH/2012 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kesehatan dan Pengelolaan Satwa Kebun Binatang Surabaya tanggal 15 Mei 2012

Page 58 of 60

yang dalam konsideran “menimbang” huruf b dinyatakan “bahwa untuk menyelamatkan koleksi satwa liar di KBS, dan untuk kepentingan pengelolaan satwa KBS yang lebih baik kedepan....” Berdasarkan keputusan tersebut maka tanggal 7 November 2012 dibuat Berita Acara Evaluasi dan Pengelolaan Satwa KBS oleh Tim Evaluasi, salah satu rekomendasi dari Tim Evaluasi pada huruf B. Perlakuan terhadap Satwa Surplus disebutkan “bagi satwa surplus segera dilakukan tindakan yang tepat atas dasar pertimbangan kesrawan dan daya dukung lingkungan KBS. Pengelolaan satwa surplus yang harus dikeluarkan untuk dilepasliarkan ataupun dipertukarkan dengan LK lain, dengan dasar pertimbangan : populasi melebihi daya dukung kandang (surplus), kondisi kandang tidak memadai, perilaku mengganggu satwa lain, kesehatan, komposisi umur,......” Kemudian Dirjen PHKA mengeluarkan Surat Dirjen PHKA tentang berita acara evaluasi kesehatan dan pengelolaan satwa KBS tanggal 19 Desember 2012 yang disampaikan kepada Kepala Balai Besar KSDA Jatim dan Ketua Tim Pengelola Sementara KBS pada angka 3 huruf c surat tersebut dinyatakan “Translokasi satwa KBS ke beberapa lembaga konservasi yang representatif melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Atas dasar ketentuan di atas maka Tim Pengelola Sementara KBS melakukan “Pertukaran” satwa dengan lembaga konservasi yang lain. Dalam perjanjian disebutkan “pemindahan”, seharusnya adalah yang sesuai dengan sebutan yang ada dalam peraturan perundang-undangan adalah “pertukaran”. Secara hukum, penyebutan tersebut dapat memiliki akibat hukum yang berbeda. Sebab apabila pemindahan maka belum tentu dilakukan pertukaran, pemindahan dapat berarti bahwa satwa di KBS dipindah atau dialihkan atau ditempatkan di Lembaga Konservasi yang lain tanpa adanya imbal balik. Sedangkan pertukaran berarti bahwa satwa di KBS ditukar atau diganti dengan satwa lain yang berasal dari Lembaga Konservasi yang lain. Syarat pertukaran satwa dapat dilihat ketentuan pasal 32 ayat (1) dan (2) jo. pasal 33 ayat (1) dan (3) PP 8/1999 yang menyatakan

Pasal 32 1. Pertukaran jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi hanya dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yang sudah dipelihara oleh Lembaga Konservasi. 2. Pertukaran jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi hanya dapat dilakukan oleh dan antar Lembaga Konservasi dan pemerintah.

Pasal 33 1. Pertukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 hanya dapat dilakukan antara satwa dengan satwa, atau tumbuhan dengan tumbuhan. Page 59 of 60

2. Penilaian atas keseimbangan nilai konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh sebuah tim penilai yang pembentukan dan tata kerjanya ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka perjanjian-perjanjian mengenai kerjasama “pemindahan” satwa surplus KBS tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Ketidaksesuaian tersebut antara lain berkaitan dengan : 1. Terminologi “pemindahan” yang seharusnya “pertukaran” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pertukaran yang dilakukan oleh lembaga konservasi hanya dapat dilakukan antara satwa dengan satwa atau tumbuhan dengan tumbuhan, akan tetapi dalam beberapa perjanjian tersebut di atas prestasi salah satu pihak ada yang hanya melakukan suatu perbuatan tertentu (misalnya melakukan pemerikasaan satwa dan pemugaran sarana), bukan melakukan pertukaran dengan satwa lain. 3. Ada beberapa jenis hewan apabila dilakukan pertukaran wajib mendapat persetujuan Presiden desuai dengan ketentuan pasal 34 PP No. 8/1999. Oleh karena perjanjian “pertukaran” satwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (PP No. 8/1999), maka demi hukum perjanjian tersebut batal (nietig). Konsekuensinya yaitu bahwa perjanjian tersebut dinggap tidak pernah ada. Kesimpulan : PD TS KBS sebagai Lembaga Konservasi berdasarkan PP No. 7/1999 jo PP No. 8/1999 diberikan tugas untuk menjalankan fungsi penyelamatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menjaga dari bahaya kepunahan. Oleh karenanya, dalam menjalankan tugas tersebut, PD TS KBS dimungkinkan untuk melakukan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar salah satunya dalam bentuk pertukaran. Dalam hal terjadi pertukaran, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi. Pertama, yaitu hanya dapat dilakukan antara satwa dengan satwa atau tumbuhan dengan tumbuhan. Kedua, terdapat jenis tumbuhan dan satwa liar tertentu yang harus memerlukan persetujuan Presiden dahulu manakala akan dijadikan sebagai objek pertukaran. Manakala perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat tersebut, maka konsekuensinya adalah batal demi hukum. Page 60 of 60

KAJIAN HUKUM ATAS KEBUN BINATANG SURABAYA

Recommend Documents