KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2012 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH TENGGARA

Buku Laporan Hasil Perhitungan SPM Pendidikan Dasar Dengan Menggunakan TRIMS

KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2012 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH TENGGARA

2

Laporan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten Aceh Tenggara

KATA PENGANTAR Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar merupakan acuan yang menjadi tolak ukur kinerja pelayanan minimal pendidikan dasar di kabupaten/kota. Sejumlah indikator yang diamanatkan dalam peraturan ini menjadi barometer dalam penyusunan perencanaan di daerah. Kabupaten Aceh Tenggara sebagai kabupaten yang memiliki sarana pendidikan, jumlah guru dan siswa terbanyak di Provinsi Aceh merasa sangat berkepentingan untuk mengetahui status pencapaian SPM sesuai Permendiknas tersebut. Hadirnya TRIMS (Tool for Reporting and Information Management by Schools) yang difasilitasi oleh Program Basic Education Capacity Trust Fund (BEC-TF), yang didukung oleh Kerajaan Belanda dan Uni Eropa serta dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Bank Dunia, merupakan jawaban dari kebutuhan instrumen untuk menghitung capaian SPM tersebut. Buku laporan ini merupakan hasil perhitungan capaian SPM pendidikan dasar Kabupaten Aceh Tenggara dengan menggunakan TRIMS. Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya. Untuk itu kami sangat berharap masukan konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan laporan ini. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Tim TRIMS Program BEC-TF yang telah memfasilitasi kegiatan penghitungan SPM ini, dan Tim Pendataan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara atas kerja kerasnya hingga melahirkan laporan ini. Akhirnya kepada Allah kita memohon agar diberikan hidayahNya menuju ke arah yang lebih baik. Amin.

Kutacane, 15 Desember 2012

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Aceh Tenggara

3

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................... 2 DAFTAR ISI ........................................................................................................... 3 BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 4 A. Latar Belakang ................................................................................................. 4 B. Dasar Hukum ................................................................................................... 4 C. Ruang Lingkup ................................................................................................. 5 BAB II METODOLOGI PERHITUNGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ............. 6 BAB III ANALISIS PERHITUNGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL .................... 8 A. Indikator Pencapaian (IP)-1 ............................................................................. 9 B. Indikator Pencapaian (IP)-2 ............................................................................. 9 C. Indikator Pencapaian (IP)-3 ............................................................................. 11 D. Indikator Pencapaian (IP)-4 ............................................................................. 11 E. Indikator Pencapaian (IP)-5 ............................................................................. 12 F. Indikator Pencapaian (IP)-6 ............................................................................. 13 G. Indikator Pencapaian (IP)-7 ............................................................................. 13 H. Indikator Pencapaian (IP)-8 ............................................................................. 14 I. Indikator Pencapaian (IP)-9 ............................................................................. 14 J. Indikator Pencapaian (IP)-10 ........................................................................... 15 K. Indikator Pencapaian (IP)-11 ........................................................................... 15 L. Indikator Pencapaian (IP)-12 ........................................................................... 16 M. Indikator Pencapaian (IP)-13 ........................................................................... 16 N. Indikator Pencapaian (IP)-14 ........................................................................... 17 BAB IV PENUTUP ................................................................................................. 18 A. Kesimpulan ...................................................................................................... 18 B. Rekomendasi ................................................................................................... 18

4


BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Seiring dengan penetapan Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota, ditegaskan bahwa standar pelayanan minimal pendidikan dasar adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah atau kabupaten/kota. Dengan demikian diharapkan dapat diketahui bagaimana capaian kinerja pembangunan, khususnya bidang pendidikan, sehingga mampu mendorong pemerintah kabupaten/kota ke arah pengembangan potensi dan pengembangan kapasitas daerahnya masing-masing Pengembangan kapasitas adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personal, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM pendidikan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. B. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 5

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar; 14. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; C. RUANG LINGKUP SPM merupakan tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan melalui jalur pendidikan formal yang meliputi: a. Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota, 14 indikator b. Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan,13 indikator Berdasarkan cakupan layanan pendidikan tersebut dirumuskanlah standar pelayanan minimal pendidikan dasar dengan fokus utama sebagai berikut: a. Ketersediaan dan Keterjangkauan 1. Distribusi sekolah 2. Rombel dan ruang kelas 3. Sarana ruang kelas b. Kualitas/Mutu dan Relevansi 1. Laboratorium 2. Alat praktek siswa 3. Sarana ruang laboratorium 4. Ketersediaan ruang guru 5. Kecukupan guru 6. Kualifikasi guru 7. Sertifikasi guru 8. Buku teks c. Kesetaraan/Kepastian dan Keterjaminan 1. Ruang kepala sekolah 2. Kualifikasi kepala sekolah 4. Kualifikasi pengawas 5. Supervisi kepala sekolah 6. Laporan dan evaluasi 6


METODOLOGI PERHITUNGAN BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL Untuk mengukur sejauh mana capaian SPM yang telah diraih oleh Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode TRIMS (Tool for Reporting and Information Management by Schools). TRIMS ini diperkenalkan dan dikembangkan melalui Program BEC-TF. Dalam rangka memperoleh informasi dan mekanisme perhitungan SPM dengan menggunakan TRIMS, Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tenggara mengundang Tim TRIMS BEC-TF untuk menjadi narasumber pada pelatihan tenaga pendataan. Kegiatan TRIMS di Kabupaten Aceh Tenggara pertama kali dilaksanakan pada tanggal 3-6 Januari 2012. Kegiatan ini menggunakan metode Training of Trainer (ToT) kepada 40 orang tenaga pendataan. Peserta yang dipilih ditujukan untuk menjadi fasilitator pendataan TRIMS di lapangan. Peserta kegiatan ini terdiri dari unsur guru, kepala sekolah dan staf dinas pendidikan.

Pelatihan TRIMS pada Januari 2012

7

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan TRIMS yang kedua dengan mengundang kembali Tim TRIMS Program BEC-TF Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10-13 September 2012 dan bertempat di gedung PPPG Babussalam Kutacane. Jumlah peserta dalam pelatihan ini sebanyak 85 orang yang terdiri dari unsur kepala sekolah guru SD/MI dan SMP/MTs, operator sekolah dan Tim TRIMS Dinas Pendidikan.

Pelatihan TRIMS pada September 2012

Setelah pelaksanaan pelatihan TRIMS ini, disepakati bahwa semua satuan pendidikan untuk SD/MI dan SMP/MTs menggunakan TRIMS dalam pendataan sekolah. Waktu pengumpulan dan penyerahan data TRIMS yang selanjutnya dikirimkan kepada Dinas Pendidikan berlangsung mulai tanggal 10 Nopember hingga 10 Desember 2012. Setelah data TRIMS terkumpul dari sekolah/madrasah, Dinas Pendidikan melakukan agregasi ke dalam TRIMS Kabupaten (TRIMS-K). Dari hasil agregasi TRIMS-K Dinas Pendidikan memfokuskan keluaran untuk aspek SPM saja. 8


ANALISIS PERHITUNGAN BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL Dari hasil pendataan yang menggunakan TRIMS yang selanjutkan diagregasi ke TRIMS-K diperoleh informasi pencapaian status SPM di Kabupaten Aceh Tenggara: Pencapaian pelayanan pendidikan dasar pada tingkat kabupaten/kota No Standar Pelayanan Minimal: SPM Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan 1 berjalan kaki .

2

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang.

3

Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA .

4

Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP dan MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.

5

Di setiap SD dan MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.

6

Di setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.

SD MI SMP MTs SD MI SMP MTs

54% 0% 57% 50% 62% 0% 97% 100%

SMP MTs SD MI

49 0 71 12

50 0 121 12

98% ███████████████████ 0% 59% ███████████ 100% ████████████████████

5 0

50 0

10% ██ 0%

6 0 40 12

50 0 121 12

12% ██ 0% 33% ██████ 100% ████████████████████

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masingSMP masing sebanyak 40% dan 20%. MTs Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan SMP Bahasa Inggris. MTs kabupaten/kota semua kepala SD dan MI berkualifikasi Di setiap Kabupaten/Kota SD akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. MI

12

13

14

██████████████ █████████████ ███████████████

50 0 121 12 50 0 121 12

8

11

Capaian (%) 0 25 50 75 100 ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████

27 0 69 6 31 0 117 12

Di setiap SD dan MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.

10

100% 100% 100% 0% 74% 67% 76% 0%

SMP MTs SD MI SMP MTs SD MI

7

9

Capai Total SPM Skl 121 121 12 12 50 50 0 0 89 121 8 12 38 50 0 0

██████████ ███████████ ██████████ ████████████ ███████████████████ ████████████████████

kabupaten/kota semua kepala SMP dan MTs berkualifikasi Di setiap Kabupaten/Kota akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

SMP 34 50 MTs 0 0 kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah SD 43 121 Di setiap Kabupaten/Kota memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat MI 0 12 pendidik. SMP 16 50 MTs 0 0 kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota Ada rencana dan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan sudah terlaksana kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

SD MI SMP MTs

109 9 43 0

121 12 50 0

68% 0% 81% 0% 100% 0% 100%

█████████████ ████████████████ ████████████████████ ████████████████████

90% ██████████████████ 75% ███████████████ 86% █████████████████ 0%

9

Berdasarkan data tabel di atas, jumlah satuan pendidikan yang diinput adalah SD sebanyak 121 satuan pendidikan, MI sebanyak 12 satuan pendidikan, SMP sebanyak 50 satuan pendidikan, sedangkan untuk MTs belum ada yang menyampaikan datanya ke dinas pendidikan. Pada bagian berikut ini secara lebih rinci akan dijelaskan pencapaian pelayanan pendidikan dasar untuk tingkat kabupaten/kota saja yang terdiri dari 14 indikator.

A. Indikator Pencapaian (IP)-1

Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki, yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil. Berdasarkan data yang tersedia mengenai IP-1 ini dapat dijelaskan bahwa secara umum semua satuan pendidikan yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara berada dalam jarak yang memenuhi standar yang ditetapkan dalam SPM ini.

B. Indikator Pencapaian (IP)-2

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis. Di Kabupaten Aceh Tenggara masih dijumpai sejumlah sekolah SD/MI dengan jumlah peserta didik melebihi 32 orang dalam setiap rombel, sehingga tidak memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Dari hasil agregasi TRIMS-K diperoleh status pencapaian untuk jenjang SD, yaitu dari 121 satuan pendidikan terdapat 89 SD (74 persen) yang memenuhi indikator SPM ini. Sedangkan pada jenjang MI ada 8 dari 12 MI (67 persen) yang memenuhi indikator SPM ini. Jumlah SD yang belum memenuhi indikator SPM ini adalah 32 SD (26 persen), sedangkan MI 4 (33 persen). Untuk lebih jelasnya dapat diamati Grafik 3.1 berikut ini: 10


Grafik 3.1: per rombel sebanyak 32 siswa untuk SD/MI

Grafik 3.2: per rombel sebanyak 36 siswa untuk SMP

100

40

89

90

SD

80

MI

SMP

38

35 30

70 60

25

50

20

40

15

32

30

12

10

20 8

10

5 4

0

Per Rombel < 32 Siswa Per Rombel > 32 Siswa

0

Per Rombel < 36 siswa

Per Rombel > 36 siswa

Sekolah-sekolah yang memiliki jumlah siswa melebihi SPM ini tentu membutuhkan penanganan yang serius dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun penanganan kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Sekolah yang memiliki ruang kelas berlebih dibandingkan dengan jumlah rombel yang ada diarahkan agar menyesuaikan jumlah siswa per rombel dengan memanfaatkan ruang kelas yang tersedia. 2. Sekolah dengan jumlah siswa per rombel di atas 32 orang dan letaknya berdekatan dengan sekolah lain, terutama sekolah yang memiliki jumlah siswa yang relatif sedikit, diupayakan agar melakukan pembatasan penerimaan siswa baru. 3. Sekolah yang tidak memiliki kelebihan ruang kelas, sementara jumlah siswanya per rombel di atas 32 orang, akan diupayakan untuk membangun ruang kelas baru (RKB). Untuk jenjang SMP, dari hasil agregasi melalui TRIMS-K diperoleh informasi bahwa dari 50 SMP yang yang ada di Aceh Tenggara ada 38 SMP (76 persen) yang memenuhi indikator SPM ini. Sedangkan SMP yang belum memenuhi indikator SPM ini atau memiliki jumlah siswa lebih dari 36 orang per rombel sebanyak 12 SMP (34 persen). Untuk jelasnya dapat dilihat Grafik 3.2. 11

C. Indikator Pencapaian (IP)-3

Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik, dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik. Ruang

kelas

perlengkapannya

dengan

merupakan

segala

Grafik 3.3: Ketersediaan Ruang Laboratorium IPA

prasarana

yang terkait langsung dengan perluasan akses dan pemerataan kesempatan belajar,

28

sedangkan laboratorium dan perpustakaan

27

merupakan prasarana yang terkait dengan

26

upaya peningkatan mutu pendidikan. Dari hasil agregasi TRIMS-K diperoleh

25

informasi mengenai SMP di Aceh Tenggara

24

yang sudah memiliki ruang laboratorium

23

IPA, yaitu sebanyak 27 SMP dari 50 SMP (54 persen). Sedangkan SMP yang belum memiliki ruang laboratorium IPA sebanyak 23 SMP (46 persen). Agar lebih jelas dapat dilihat Grafik 3.3.

SMP

27

23

22 21

Memiliki Ruang Lab IPA

D. Indikator Pencapaian (IP)-4

Belum Memiliki Ruang Lab IPA

Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP dan MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru. Hasil pendataan menggunakan aplikasi TRIMS untuk indikator SPM nomor 4 secara umum menunjukkan bahwa kantor guru dan ruang kepala sekolah masih sangat kurang. Jumlah SD yang sudah memenuhi SPM ini adalah 69 dari 121 SD (57 persen) dan untuk MI yang sudah memenuhi SPM ini sebanyak 6 dari 12 MI (50 persen). Sedangkan SD yang belum memenuhi SPM ini sebanyak 52 dari 121 SD (43 persen) dan MI sebanyak 6 dari 12 MI (50 persen). Agar lebih jelas dapat dilihat Grafik 3.4 berikut ini: 12


Grafik 3.5: Tersedia Satu Ruang Guru, Kepala Sekolah dan Ruang Staf Terpisah untuk SMP

Grafik 3.4: Tersedia Satu Ruang Guru, Kepala Sekolah dan Ruang Staf Terpisah untuk SD/MI 80

SD

69

70

MI

40

SMP

35

60 52

50

31

30 25

40

19

20

30

15

20

10

10

5

6

6

0

0

Sudah Memenuhi SPM 4

Belum Memenuhi SPM 4



Pada jenjang SMP, berdasarkan hasil agregasi TRIMS-K diperoleh informasi bahwa sekolah yang sudah memenuhi SPM ini sebanyak 31 dari 50 SMP (62 persen), sedangkan SMP yang belum memenuhi SPM ini sebanyak 19 dari 50 SMP (38 persen). Agar lebih jelas dapat dilihat Grafik 3.5. E. Indikator Pencapaian (IP)-5

Grafik 3.6: SD/MI Tersedia 1 Orang Guru untuk Setiap 32 Peserta Didik

Di setiap SD dan MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan

140 120

daerah

100

khusus 4 (empat) orang guru setiap

80

pendidikan,

dan

untuk

satuan pendidikan Dari hasil agregasi TRIMS-K diperoleh informasi bahwa SD yang memenuhi SPM ini sebanyak 117 dari 121 SD (97 persen) dan seluruh MI dari 12 MI yang ada (100 persen) memenuhi SPM ini. Sedangkan jumlah SD

SD

MI

4

0

117

60 40 20 0

12



13

yang belum memenuhi SPM ini sebanyak 4 SD (3 persen). Untuk lebih jelas dapat dilihat Grafik 3.6. F. Indikator Pencapaian (IP)-6

Di setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran. Hasil agregasi TRIMS-K menunjukkan

Grafik 3.7: Tersedia 1 Orang Guru untuk Setiap Mata Pelajaran untuk SMP

bahwa pada jenjang SMP pencapaian indikator ini hampir mencapai seratus persen dari total 50 SMP. Tepatnya ada 49

60

sekolah (98 persen) yang sudah memenuhi

50

SPM ini. Secara lebih jelas dapat dilihat Grafik 3.7 di samping ini.

49

SMP

40 30 20 10 1

0

Tersedia Guru Mata Pelajaran

G. Indikator Pencapaian (IP)-7

Tidak Tersedia Guru Mata Pelajaran

Di setiap SD dan MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Berdasarkan hasil agregasi TRIMS-K, terdapat 50 dari 121 SD atau 41 persen yang belum memiliki guru yang berkualifikasi S1 atau D-IV dan mendapatkan sertifikasi. Sedangkan 71 dari 121 SD atau 59 persen telah memenuhi standar pelayanan minimal pada indikator ini. Pada jenjang MI, hasil agregasi menunjukkan bahwa semua atau 12 MI memenuhi standar pelayanan minimal tersebut. Untuk jelasnya dapat dilihat Grafik 3.8 sebagai berikut: 14


Grafik 3.9: Tersedia Guru yang Memenuhi Kualifikasi Akademik dan Memiliki Sertifikat di SMP

Grafik 3.8: Tersedia 2 Orang Guru yang Memenuhi Kualifikasi Akademik dan Memiliki Sertifikat di SD/MI 80

50

71

SD

70

MI

45

SMP

45

40

60

35

50

50

30

40

25

30

20 15

20

12

10

10 0

0

Memenuhi Kualifikasi Akademik & Sertifikat

Belum Memenuhi Kualifikasi Akademik & Sertifikat

5 0

5

Memenuhi Kualifikasi Akademik & Sertifikat

H. Indikator Pencapaian (IP)-8

Belum Memenuhi Kualifikasi Akademik & Sertifikat

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%. Hasil perhitungan pada indikator SPM ini menunjukkan ada 5 dari 50 SMP (10 persen) yang sudah mencapai SPM ini, sedangkan sisanya sebanyak 45 SMP (90 persen) belum memenuhi. Untuk lebih jelas dapat dilihat Grafik 3.9. I. Indikator Pencapaian (IP)-9

Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

15

Grafik 3.10: Tersedia Guru dengan Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Setiap Mata Pelajaran untuk SMP

Dari indikator pencapaian SPM ini dapat digambarkan bahwa belum semua satuan pendidikan memenuhi. Hal ini dapat dilihat dari hasil agregasi TRIMS-K bahwa dari

50

jumlah total 50 SMP hanya ada 6 satuan

45

pendidikan (12 persen) yang memenuhi standar

pelayanan

minimal

tersebut,

sedangkan 44 SMP lainnya (88 persen) belum memenuhi SPM ini. Agar lebih jelas dapat dilihat Grafik 3.10.

40 35 30 25 20

10

Di setiap kabupaten/kota semua

5 0

kepala SD dan MI berkualifikasi memiliki sertifikat pendidik. 90

agregasi

melalui

TRIMS-K, dapat dikatakan bahwa hampir semua sekolah belum memenuhi SPM ini. Dari jumlah total sekolah tingkat SD sebanyak 121 sekolah, baru 40 SD (33 persen) yang mencapai SPM ini. Sedangkan pada jenjang MI dari total 12 semuanya sudah mencapai SPM ini. Agar lebih jelas dapat diamati Grafik 3.11 di samping ini.

6



Grafik 3.11: Kepala SD/MI Berkualfikasi Akademik S1/DIV dan Bersertifikat

akademik S-1 atau D-IV dan telah

hasil

44

15

J. Indikator Pencapaian (IP)-10

Berdasarkan

SMP

80

SD

MI

81

70 60 50 40

40

30 20

12

10 0

0

Kepala SD/MI Sudah Berkualifikasi Akademik & Sertifikat

K. Indikator Pencapaian (IP)-11

Kepala SD/MI Belum Berkualifikasi Akademik & Sertifikat

Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

16


Grafik 3.12: Kepala SMP Berkualifikasi Akademik S1/DIV dan Bersertifikat

Hampir sebagian besar SMP di Kabupaten Aceh Tenggara memiliki kepala sekolah yang sudah berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV.

40

Kondisi ini dapat kita lihat dari hasil agregasi

35

data sekolah dengan TRIMS-K bahwa untuk

30

SMP dari jumlah keseluruhan sebanyak 50

25

satuan pendidikan terdapat 34 SMP (68

20

persen) yang memenuhi SPM ini, sedangkan yang belum memenuhi sebanyak 16 SMP (32 persen). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Grafik 3.12.

L. Indikator Pencapaian (IP)-12

SMP

34

16

15 10 5 0

Kepala SMP Sudah Berkualifikasi Akademik & Sertifikat

Kepala SMP Belum Berkualifikasi Akademik & Sertifikat

Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Berdasarkan hasil agregasi belum semua pengawas sekolah dan madrasah berkualifikasi S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Hal ini dapat kita ketahui dari hasil perhitungan indikator pencapaian SPM ini. Pada tingkat SD, dari 43 jumlah total pengawas sekolah yang sudah memenuhi SPM ini sebanyak 35 pengawas (81 persen). Sedangkan pada jenjang SMP, dari 16 jumlah total pengawas sekolah seluruhnya (100 persen) sudah memenuhi SPM ini. M. I ndikator Pencapaian (IP)-13

Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif. Pemerintah daerah telah mempunyai perencanaan terkait masalah SPM ini, dan sudah dilaksanakan untuk membantu satuan pendidikan mengembangkan kurikulum yang sudah ada, serta akan memproses pembelajaran yang sangat efektif secara bertahap. Hal ini dilakukan 17

dengan meningkatkan pelaksanaan pelatihan guru dan tim pengembangan kurikulum. Kegiatan ini didukung melalui pendanaan otonomi khusus (Otsus). N. Indikator Pencapaian (IP)-14

Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan. Hasil indikator pencapaian SPM ini menunjukkan bahwa hampir semua sekolah mencapai SPM. Pada tingkat SD, dari 121 sekolah ada 109 SD (90 persen) yang sudah memenuhi SPM ini. Pada tingkat MI, ada 9 dari 12 sekolah (75 persen) yang sudah memenuh SPM ini. Untuk lebih jelas dapat dilihat Grafik 3.13. Pada jenjang SMP, jumlah satuan pendidikan yang sudah memenuhi SPM ini sebanyak 43 dari 50 SMP (86 persen), sedangkan yang belum memenuhi SPM ini sebanyak 7 dari 50 SMP (14 persen). Jelasnya dapat dilihat pada Grafik 3.14 berikut ini:

120

Grafik 3.13: Kunjungan Pengawas ke Satuan Pendidikan tingkat SD/MI 109

SD

Grafik 3.14: Kunjungan Pengawas ke Satuan Pendidikan tingkat SMP 50 MI

100

45

43

SMP

40 35

80

30 60

25 20

40

15

22

10

20 9

0

3

7

5 0

Sudah Memenuhi SPM 14 Belum Memenuhi SPM 14

Sudah Memenuhi SPM 14 Belum Memenuhi SPM 14

Analisis di atas menggambarkan capaian pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Sementara 13 indikator kunci dari total 27 indikator dalam Permendiknas Nomor 15 tahun 2010 menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. 18


BAB IV PENUTUP 1. Kesimpulan Perhitungan capaian standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dasar sesuai dengan indikator dalam Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui status SPM di suatu kabupaten/kota. Dalam rangka itu Kabupaten Aceh Tenggara melakukan perhitungan SPM dengan menggunakan metode TRIMS yang difasilitasi oleh Tim TRIMS BEC-TF Jakarta pada tanggal 3-6 Januari 2012 dan dilanjutkan pada tanggal 10-13 September 2012. Hasil perhitungan TRIMS dapat diketahui posisi Kabupaten Aceh Tenggara dalam hal pencapaian SPM pendidikan dasar. Dokumen tersebut sangat bermanfaat untuk dasar perencanaan, evaluasi diri sekolah dan audit kinerja pendidikan di Kabupaten Aceh Tenggara. Rata-rata pencapaian SPM, khususnya bidang sarana dan prasarana ruang kelas, sudah memadai, yaitu rata-rata berkisar 60 persen. Sementara itu, ruang guru dan kepala sekolah masih berada rata-rata 50 persen lebih sedikit. Sarana peningkatan mutu pendidikan, seperti laboratorium IPA untuk SMP, masih minim, yaitu rata-rata 54 persen. Indikator terkait kualifikasi akademik dan sertifikat guru masih menunjukkan angka di bawah 50 persen.

2. Rekomendasi Berdasarkan status pencapaian SPM pendidikan dasar yang dilakukan dengan metode TRIMS diharapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberi perhatian yang lebih besar untuk mempercepat pencapaian SPM pendidikan dasar di Kabupaten Aceh Tenggara. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara merekomendasikan kepada para pemangku kepentingan pendidikan dan lembaga donor agar mendukung rencana kegiatan yang mempercepat pemenuhan SPM di Kabupaten Aceh Tenggara. Demikian buku laporan mengenai capaian SPM di Kabupaten Aceh Tenggara menurut perhitungan TRIMS. Keabsahan dari hasil perhitungan ini tergantung pada kejujuran kepala sekolah dalam mengisi data sekolah. Oleh karena itu, Tim TRIMS Dinas Pendidikan akan 19

melakukan verifikasi data, terutama data TRIMS untuk semester genap 2012/2013. Tim ini akan datang langsung ke sekolah untuk melakukan verifikasi sehingga data menjadi lebih akurat sesuai dengan kondisi sekolah.

20

Kutacane, Desember 2012

Penyusun,

Tim TRIMS

Kabupaten Aceh Tenggara


21

KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2012 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH TENGGARA

Recommend Documents