ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK PEMILIK UMKM TERHADAP PENETAPAN KEBIJAKAN PAJAK PENGHASILAN FINAL SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 (STUDI PADA KPP PRATAMA MALANG UTARA) Anisa Nurpratiwi Muhammad Saifi Otto Budihardjo (PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya) Email:
[email protected] ABSTRACT Accordingly the presence of Government Regulation 46 Year 2013 about Income Tax on Income for Business Or Received Retrieved Taxpayers Who Owns a Certain Gross Circulation an individual taxpayer or a business owner entity with gross turnover till IDR 4, 8 billion for a year can perform their tax obligations with term 1% as a tariff and the gross turnover as a Tax Base, this study aims to describe the perceptions of SME owners taxpayers about final income tax policy of Government Regulation 46 Year 2013 or better known as SME tax in terms of Adam Smith’s tax principles. The method for this study is descriptive research with quantitative approach using a questionnaire survey to taxpayers that registered owners of SMEs in the Tax Office of North Malang. The results: Taxpayer’s perception about the regulation in terms of convenience principle stated in the interval of 3.75 means agrees category Government Regulation 46 Year 2013 comply this principle. In terms of efficiency principle stated in the interval of 3.98 means agrees category. In terms of certainty principle stated in intervals of 2.44 means disagree category. In terms of equality principle stated in the interval of 2.28 means disagree category. Keywords: Perception, Income Tax, Final Tax, Small and Medium Enterprises (SME), Adam Smith's Tax Principles PENDAHULUAN
potensinya
Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib
maksimal
karena
belum
diantaranya
tersentuh
sektor
secara
perdagangan
Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya
(Usaha Kecil dan Menengah) yang memiliki
sangat ironis apabila dibandingkan dengan
tempat usaha di pusat-pusat perbelanjaan dan
tingkat
sektor properti.
pertumbuhan
usaha
di
Indonesia.
Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang rendah juga salah
satu
pemacu
melakukan
sampai tahun 2013 ada sekitar lebih dari 55 juta
pertimbangan yang matang dalam menentukan
entitas UMKM (Admin: www.depkop.go.id). Jika
kebijakan
akan
dibandingkan jumlah wajib pajak orang pribadi
sekaligus
dan badan sektor UMKM sekitar 8 juta wajib
kemudahan bagi wajib pajak serta mengurangi
pajak, diperkirakan sekitar 4,7 juta tambahan
beban administrasi dari kedua belah pihak.
wajib pajak berasal dari sektor ini. Tingkat
Kemudahan melakukan kewajiban perpajakan
kepatuhan wajib pajak UMKM, terutama sektor
bagi wajib pajak dinilai dapat meningkatkan
mikro dan kecil masih dinilai rendah. Kepatuhan
kepatuhan wajib pajak. Tentunya hal tersebut
ini sangat dipengaruhi besarnya biaya memenuhi
berbanding lurus dengan penerimaan yang akan
kewajiban perpajakan. Besar kecilnya biaya
diterima oleh negara melalui sektor perpajakan.
dipengaruhi pajak yang harus dibayar dan biaya
fiskal
meningkatkan
pemerintah
Data Kementrian Koperasi dan UKM
yang
penerimaan
diharapkan negara
Target penerimaan pajak yang terus
administrasi.
meningkat menuntut Direktorat Jenderal Pajak
Tingkat pertumbuhan usaha tersebut
(DJP) mengoptimalisasikan penerimaan pajak
dapat dilihat dalam tabel 1 berikut:
yang dipatok diatas seribu triliun atau mencapai
Tabel 1. Perkembangan Data UMKM dan Usaha
Rp1.110,2 triliun pada APBN 2014. Angka ini
Besar (dalam unit)
naik sebesar Rp115 triliun atau tumbuh sekitar
Indikator
2010
2011
2012
11,6% dibandingkan dengan target pajak dalam
UMKM
53.823.732
55.206.444
56.534.592
APBN-P 2013 sebesar Rp995,2 triliun. Melalui
Usaha
4.838
4.952
4.968
media briefing Strategi Pajak 2014 yang diterbitkan
Besar
melalui website resmi DJP, salah satu bentuk
Sumber: Data Statistik Kementrian Koperasi dan
program kerja strategisnya adalah memperluas
Usaha Kecil dan Menengah Indonesia, 2013.
basis pajak, termasuk kepada sektor-sektor yang
Kontribusi perkembangan UMKM yang
selama ini tidak terlalu banyak digali potensinya.
mendukung perekonomian Indonesia tersebut
Menurut DJP, sektor-sektor yang akan digali
berbanding
1
terbalik
dengan
peran
UMKM
terhadap pajak. Menurut Direktur Penyuluhan
melaporkannya,
Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen
dikukuhkan sebagai PKP.
total
perekonomian
persen,
tetapi
sekitar
sudah
Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013
Pajak, Kismantoro Petrus, kontribusi UMKM terhadap
apabila
57,94
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
terhadap
2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan
penerimaan negara dari pajak tergolong kecil
Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib
sebesar
Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
kontribusinya
0,7
persen
www.sindonews.com,
Maka
(PP No. 46 tahun 2013) berlaku mulai 1 Juli 2013.
antara
Omset Rp4,8 Miliar sebagai dasar pengenaan
kontribusi UMKM pada PDB dengan kontibusi
pajak disimpulkan sebagai acuan Peraturan
UMKM pada penerimaan pajak.
Pemerintah No. 46 Tahun 2013 disebut PPh atas
dengan
adanya
28
(Admin:
Juni
indikasi
Penelitian
2013).
miss-match
untuk
UMKM melihat pada aturan batasan omset
melihat
UMKM pada Undang-undang No. 20 Tahun
kesesuaian faktor-faktor mengenai penetapan
2008 maka Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun
kebijakan pajak penghasilan final terhadap
2013. Peraturan ini merupakan pajak final
UMKM sesuai Peraturan Pemerintah No. 46
dengan sasaran dasar pengenaan pajak dengan
tahun 2013 dengan kondisi implementasi di
omset Rp4,8 Miliar dan penyederhanaan Pasal 17
lapangan, khususnya untuk: Menganalisis dan
Undang-undang PPh.
mendeskripsikan persepsi wajib pajak tentang
Asas-asas Pemungutan Pajak
memperdalam
ini
bertujuan
pemahaman
dan
kebijakan pajak penghasilan final terhadap
Asas-asas pemungutan pajak oleh Adam
UMKM ditinjau dari asas-asas pemungutan oleh
Smith yang disebut The Four of Maxims, dikutip
Adam Smith.
dalam Waluyo (2005:13): 1. Asas certainty berhubungan dengan aspek
TINJAUAN PUSTAKA
hukum
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
undangan
UMKM memiliki definsi yang beragam tergantung
sudut
pandang
atau
ketentuan
dalam
sistem
perundangperpajakan.
Ketentuan perpajakan seharusnya bersifat
masing-masing
mudah dipahami dan tidak menimbulkan
lembaga. Adanya definisi UMKM sangat penting
penafsiran
mengingat batasan untuk mengklasifikasikan
menimbulkan kejelasan dan kepastian.
apakah suatu usaha termasuk dalam UMKM atau
tidak.
Bank
Indonesia
2. Asas
(Admin:
yang
convenience
pelayanan
berbeda
sehingga
berhubungan
yang
diberikan
dengan
oleh
fiskus
www.bi.go.id, 2011) menyatakan bahwa tujuan
kepada wajib pajak, baik kenyamanan dan
yang terkait dengan definisi UMKM ada dua,
kemudahan
yaitu
pengaturan.
pemungutan yang sesuai dengan kondisi
Tujuan pertama berkaitan dengan ketentuan
wajib pajak. Rosdiana dan Tarigan (2005:
yang
perusahaan
135) menyatakan bahwa saat pembayaran
membayar
pajak hendaklah dimungkinkan pada saat
pajak, melaksanaan tanggung jawab sosial dan
yang menyenangkan atau memudahkan
tujuan
administratif
mengharuskan
memenuhi
suatu
kewajibannya,
lingkungan,
serta
dan
seperti
mematuhi
ketentuan
prosedur
hingga
waktu
wajib pajak.
ketenagakerjaan seperti keamanan dan hak
3. Asas
efficiency
atau
economy
menurut
pekerja lainnya. Sementara tujuan kedua lebih
Rosdiana dan Tarigan (2005) penilaian
pada pembuatan kebijakan yang terarah seperti
efisiensi dapat dilihat dari kedua belah
upaya pembinaan, peningkatan kemampuan
pihak, baik wajib pajak maupun fiskus
teknis,
pajak.
serta
kebijakaan
pembiayaan
untuk
Sistem pemungutan pajak
yang
UMKM.
efisiensi menurut wajib pajak adalah jika
Pajak Penghasilan untuk UMKM
biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak
Secara umum, kewajiban perpajakan
untuk
bagi UMKM adalah (www.pajak.go.id): a. b.
kewajibannya
dapat
Mendaftarkan diri untuk memperoleh
menurut fiskus pajak dapat diukur dengan 2
NPWP dan, atau PKP
hal yakni administrative cost dan enforcement
Menyetorkan
dan
melaporkan
Pajak
cost.
Penghasilan dan pajak lainnya, c.
memenuhi
seminimal mungkin. Sedangkan efisiensi
Melakukan
pemungutan
4. Asas equality merupakan suatu asas yang Pajak
menjadi pertimbangan mendasar dalam
Pertambahan Nilai (PPN), menyetor dan
membuat
suatu
kebijakan
perpajakan.
Menurut Waluyo (2005:13), asas keadilan 2
dalam peraturan perpajakan harus menjadi
Validitas menunjukkan sejauh mana ketetapan
pertimbangan mendasar walaupun keadilan
penggunaan
itu relatif.
disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan
alat
ukur.
Sehingga
dapat
dapat mengukur apa yang hendak diukur. METODE PENELITIAN
Menurut Arikunto (2006: 168), validitas adalah
Jenis Penelitian
suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat
Penelitian ini merupakan jenis penelitian
kevalidan atau kesahan suatu instrumen.
deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk
- Uji Reabilitas
mengetahui
Ghozali (2006: 45) berpendapat bahwa reliabilitas
variabel
dan
yang
menjelaskan
situasi
adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner
(Sekaran, 2006:58). Selanjutnya dalam melakukan
yang merupakan alat pengukuran konstruk atau
penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan
variabel. Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan
mengenai persepsi wajib pajak pemilik UMKM
suatu alat pengukur dalam mengukur suatu
terhadap penetapan kebijakan pajak penghasilan
gejala/kejadian.
final sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun
- Analisis Data Deskriptif
2013 maka peneliti menggunakan pendekatan
Statistik deskriptif adalah metode-metode yang
kuantitatif. Adapun penelitian kuantitatif yang
berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian
digambarkan oleh Kasiram (2010: 92) merupakan
suatu gugus data sehingga menaksir kualitas
penelitian
ukur
data berupa jenis variabel, ringkasan statistik
data.
(mean,
yang
mengukur
diteliti
dalam
karakteristik
dilakukan
dalam
suatu
mengenai
mengumpulkan
median,
modus,
standar
deviasi),
Penerapan metode statistik yang digunakan
distribusi, dan representasi bergambar (grafik),
dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif
tanpa
untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan,
2006). Selanjutnya analisis yang dapat dilakukan
dan
dalam
menganalisis
data
kuantitatif
secara
rumus probabilistik penelitian
ini
apapun (Dodge,
merupakan
analisis
deskriptif.
menggunakan uji frekuensi. Frekuensi suatu
Populasi dan Sampel
distribusi data penelitian dinyatakan dengan
Penelitian dilakukan di KPP Pratama
ukuran absolut (f) atau proporsi (%) dan dapat
Malang Utara di mana populasi adalah wajib
menggunakan
tabel
numerik
atau
pajak dengan omset dibawah Rp4,8 miliar yang
(Indriantoro dan Supomo, 2002: 171).
grafik
terdaftar di KPP Pratama Malang Utara dengan total sebesar 3967 unit pada Januari 2014
HASIL DAN PEMBAHASAN
menurut instansi terkait. Dalam penelitian ini
Variabel Convenience (X1)
metode pemilihan sampel menggunakan metode
Hasil
analisis
deskriptif
terhadap
pemilihan non-probabilitas atau secara tidak
variabel convenience menunjukkan bahwa sebesar
acak
Penelitian
23% responden menjawab sangat setuju, sebesar
dilakukan selama 2 minggu pada tanggal 7 April
45% responden menjawab setuju, sebesar 19%
2014 – 17 April 2014. Penentuan besarnya sample
responden menjawab ragu-ragu, sebesar 11%
menggunakan rumus Slovin dengan demikian
responden menjawab tidak setuju dan sebesar
jumlah sampel yang akan digunakan sebesar 97
2% menjawab sangat tidak setuju.
sampel dan dilakukan pembulatan sebesar 100
Tabel 2. Distribusi Nilai Variabel Convenience (X1)
(Non-Probability
Sampling).
sampel.
Pertanyaan
Teknik Pengumpulan Data Metode
penelitian
yang
Presentase 1
2
3
4
5
digunakan
1
0%
1%
13%
65%
21%
dalam penelitian ini menggunakan metode
2
1%
8%
28%
41%
22%
survey atau kuesioner (questionnaries). Teknik ini
3
0%
6%
17%
41%
36%
memberikan tanggung jawab kepada responden
4
3%
31%
28%
33%
5%
untuk membaca dan menjawab pertanyaan. Data
5
5%
6%
12%
46%
31%
2%
11%
19%
45%
23%
yang diperoleh dari kuesioner berupa identitas
Rata-rata
responden dan pilihan jawaban responden yang menujukkan
persepsi
wajib
pajak
Sumber: Data Primer olahan
pemilik
Dibandingkan
dengan
peraturan
UMKM.
sebelumnya yaitu tarif Pasal 17 Undang-undang
Teknik Analisis Data
Pajak
Tahap analisis data yang akan dilakukan adalah:
pengurangan tarif pada Pasal 31E untuk para
- Uji Validitas
pelaku usaha dengan omset sampai dengan
Penghasilan
dengan
fasilitas
berupa
Rp4.800.000.000 atau UMKM dituntut untuk 3
melakukan pembukuan untuk menentukan laba
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 wajib
rugi dan pajak penghasilan yang terutang. Maka
pajak pemilik UMKM diberikan kemudahan
hal tersebut sering mempersulit wajib pajak
untuk mengurangi beban administrasi dalam
pelaku UMKM dengan keterbatasan kemampuan
penghitungan pajak terhutang.
administrasi dan menyusun laporan keuangan.
Variabel Certainty (X3)
Menurut Ketentuan Umum Perpajakan wajib
pajak
yang
Hasil
analisis
deskriptif
terhadap
menyelenggarakan
variabel certainty menunjukkan bahwa sebesar
pembukuan adalah Wajib Pajak (WP) Badan dan
13% responden menjawab sangat setuju, sebesar
Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan
13% responden menjawab setuju, sebesar 12%
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali
responden menjawab ragu-ragu, sebesar 40%
Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran
responden menjawab tidak setuju dan sebesar
brutonya
23% menjawab sangat tidak setuju.
dalam
wajib
satu
tahun
Rp4.800.000.000,00.
kurang
Tetapi
dari
Tabel 4. Distribusi Nilai Variabel Certainty (X3)
dengan
diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46
Presentase
Pertanyaan
Tahun 2013 dengan batasan Penghasilan Kena
1
2
3
4
5
Pajak adalah omset sebesar Rp4.800.000.000 sama
1
23%
40%
12%
13%
13%
dengan batasan kewajiban bagi Wajib Pajak
2
26%
47%
6%
9%
12%
Orang
kegiatan
3
14%
50%
3%
22%
12%
usaha/pekerjaan untuk melakukan pencatatan
4
26%
29%
38%
6%
0%
Rata-rata
22%
42%
15%
13%
9%
Pribadi
yang
melakukan
atau pembukuan. Variabel Efficiency (X2)
Sumber: Data Primer olahan
Tabel 3. Distribusi Nilai Variabel Efficiency (X2)
Penetapan kebijakan pajak penghasilan
Presentase
Pertanyaan
final sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun
1
2
3
4
5
2013 yang dinilai mendadak dan diputuskan
1
0%
6%
6%
49%
38%
pada pertengahan tahun menimbulkan banyak
2
0%
4%
6%
53%
37%
pertanyaan
3
0%
8%
47%
32%
13%
diberikan pilihan antara tetap menggunakan tarif
4
0%
3%
13%
64%
21%
Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan
0%
5%
18%
49%
27%
dengan fasilitas berupa pengurangan tarif pada
Rata-rata
Sumber: Data Primer olahan Hasil
analisis
mengenai
apakah
wajib
pajak
Pasal 31E untuk para pelaku usaha dengan omset
deskriptif
terhadap
sampai
dengan
Rp4.800.000.000
variabel efficiency menunjukkan bahwa sebesar
konsekuensi
27% responden menjawab sangat setuju, sebesar
melaporkan laba/rugi sebagai Dasar Pengenaan
49% responden menjawab setuju, sebesar 18%
Pajak atau menggunakan omset sebagai Dasar
responden menjawab ragu-ragu, sebesar 5%
Pengenaan Pajak dengan tarif 1% dan tidak perlu
responden menjawab tidak setuju dan sebesar
melakukan pembukuan. Mengenai hal tersebut
0% menjawab sangat tidak setuju.
wajib
Pada
peraturan
sebelum
pajak
melakukan
dengan
pajak
mayoritas
pemilik
tidak
pembukuan
UMKM
setuju
pada
dan
berpendapat pernyataan
penghasilan final Peraturan Pemerintah No. 46
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tidak
Tahun 2013 yaitu tarif Pasal 17 Undang-undang
menimbulkan penafsiran ganda antar undang-
Pajak
berupa
undang atau peraturan yang lain. Selain itu
pengurangan tarif pada Pasal 31E untuk para
ketentuan Pasal 25 ayat (7) huruf c UU No. 36
pelaku usaha dengan omset sampai dengan
Tahun 2008 dengan memasukkan Wajib Pajak
Rp4.800.000.000 atau UMKM dituntut untuk
Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOPPT)
melakukan pembukuan untuk menentukan laba
yang beromset maksimal Rp4.800.000.000 tarif
rugi dan pajak penghasilan yang terutang.
paling tinggi 0,75% dari omset dan tidak bersifat
Seperti yang dijelaskan sebelumnya wajib pajak
final menurut PMK No. 255/PMK.03/2008 dinilai
pemilik
keterbatasan
sebagai
penyusunan
pertanyaan oleh wajib pajak dan menjadi bias.
Penghasilan
UMKM
kemampuan
dengan
fasilitas
memiliki
administrasi
dan
aturan
yang
dapat
menimbulkan
laporan keuangan. Dengan keterbatasan tersebut,
Selain itu, diberlakukannya Peraturan
wajib pajak pemilik UMKM dituntut untuk
Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2013 yang
menggunakan jasa konsultan pajak. Terkadang
berlaku sejak tanggal 25 September 2013 juga
jasa
menimbulkan
konsultan
pajak
yang
digunakan
bias
aturan.
Peraturan
yang
memberatkan biaya bagi wajib pajak pemilik
mengatur mengenai tata cara pembebasan dari
UMKM.
pemotongan
Maka
dengan
diberlakukannya 4
dan/atau
pemungutan
pajak
penghasilan final bagi wajib pajak yang dikenai
wajib pajak jasa konstruksi memiliki omset
pajak penghasilan Peraturan Pemerintah No. 46
dalam satu tahun tidak melebihi Rp4.800.000.000,
Tahun 2013 yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013
mereka tidak dapat menggunakan tarif 1%.
ini kurang memperhatikan perlakuan pajak
Sedangkan, tarif pajak untuk jasa konstruksi
penghasilan untuk bulan Juli sampai dengan
paling rendah adalah 2%.
September
2013
tersebut.
Sehingga
aspek
Tarif pajak 1% juga tidak disetujui oleh
certainty mengenai kepastian antar peraturan
mayoritas
yang
diperoleh dari 1% = 25% x 50% x 8%. Selanjutnya,
berlaku
dikarenakan
tentunya
ada
tidak
terpenuhi
peraturan-peraturan
responden.
Pengenaan
tarif
1%
yang
8% dinilai sebagai rata-rata Net Profit Margin
menimbulkan penafsiran ganda satu sama lain
untuk kelompok UMKM. Pemerataan Net Profit
diantaranya PMK No. 255/PMK.03/2008 dan
Margin yang diambil dalam penetuan tarif
peraturan
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini
tentang
WPOPPT
yang
telah
dijelaskan.
dianggap
Variabel Equality (X4)
benchmarking yang ditetapkan oleh Direktorat
Tabel 5. Distribusi Nilai Variabel Equality (X4)
Jenderal Pajak melalui Surat Edaran Direktorat
Presentase
Pertanyaan
tidak
adil.
Pada
rasio
total
Jenderal Pajak SE-105/PJ/2010 disebutkan nilai-
1
2
3
4
5
nilai beberapa Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
1
22%
18%
35%
14%
12%
tertentu. Net Profit Margin pada industri-industri
2
27%
38%
14%
9%
12%
tertentu secara rinci disebutkan berkisar antara
3
24%
27%
37%
12%
0%
1,99% untuk industri kapal/perahu hingga 20,7%
4
27%
47%
6%
17%
3%
untuk industri pengeringan dan pengolaan
5
51%
29%
14%
5%
0%
tembakau. Sehingga nilai asumsi 8% sebagai Net
30%
32%
21%
11%
5%
Profit Margin dianggap tidak memenuhi aspek
Rata-rata
keadilan untuk beberapa industri usaha seperti
Sumber: Data Primer olahan terhadap
industri hasil lain dari tembakau, industri
variabel equality menunjukkan bahwa sebesar
pemintal benang jahit, industri tinta, industri
30% responden menjawab sangat tidak setuju,
paku,
sebesar 32% responden menjawab tidak setuju,
kacamata, industri kapal, industri sepeda dan
sebesar 21% responden menjawab ragu-ragu,
becak, industri alat-alat olahraga, penjualan
sebesar 11% responden menjawab setuju dan
eceran suku cadang serta penjualan eceran
sebesar 5% menjawab sangat setuju.
sepeda motor serta aksesorisnya. Sedangkan
Hasil
analisis
deskriptif
industri
akumulator
listrik,
industri
untuk industri pengeringan dan pengolahan
Penetapan kebijakan pajak penghasilan final Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013
tembakau,
dengan Dasar Pengenaan Pajak melalui omset
kehutanan, industri mesin tekstil, industri bola
memicu kontroversi
keadilan.
lampu pijar, industri komponen lampu listrik,
Dikarenakan peraturan ini tidak peduli apakah
industri peralatan dan perlengkapan kapal,
wajib pajak pemilik UMKM mengalami kerugian
pemeliharaan
dalam usahanya. Selain itu karena bersifat final
perdagangan eceran khusus barang elektronik di
kerugian pun tidak dapat dikompensasikan.
dalam bangunan akan diuntungkan dengan tarif
Selain itu hak dari wajib pajak orang pribadi
1% karena industri tersebut memiliki NPM diatas
untuk mendapatkan Penghasilan Tidak Kena
8%.
ditinjau dari
industri
dan
mesin
pertanian
reparasi
mobil
dan
serta
Pajak (PTKP) sebagai pengurang penghasilan yang dikenai pajak tidak dapat digunakan lagi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Dengan demikian, tidak ada lagi pertimbangan
Kesimpulan
jumlah keluarga yang harus dihidupi. Pengusaha
1.
Persepsi wajib pajak tentang kebijakan pajak
dengan omset yang sama harus membayar pajak
penghasilan final terhadap UMKM ditinjau
yang sama, walaupun status dan tanggungan
dari kesederhanaan dalam pemungutannya
mereka berbeda.
atau asas interval
Pada pernyataan Peraturan Pemerintah
convenience
sebesar
3,75
dinyatakan pada kategori
setuju
No. 46 Tahun 2013 bersifat tidak memihak dapat
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013
dilihat salah satunya dari wajib pajak jasa
memenuhi asas tersebut. 2.
konstruksi dimana para pengusaha dikenakan
Persepsi wajib pajak tentang kebijakan pajak
pajak bersifat final dengan ketentuan lebih
penghasilan final terhadap UMKM ditinjau
spesifik.
dari berkurangnya beban administrasi atau
Hal
tersebut
dapat
menimbulkan
asas
kontroversi antar pengusaha dimana walaupun 5
efficiency dinyatakan pada interval
sebesar
3,98
kategori
setuju
Peraturan
perpajakan
Pemerintah No. 46 Tahun 2013 memenuhi
tanpa
harus
melanggar
ketentuan Undang-Undang Perpajakan.
asas tersebut. 3.
Persepsi wajib pajak tentang kebijakan pajak
DAFTAR PUSTAKA
penghasilan final terhadap UMKM ditinjau
Buku:
dari asas certainty dinyatakan pada interval
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian
sebesar 2,44 kategori tidak setuju Peraturan
Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka
Pemerintah No. 46 Tahun 2013 memenuhi
Cipta.
asas tersebut. 4.
Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. 2002.
Persepsi wajib pajak tentang kebijakan pajak
Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntasi dan
penghasilan final terhadap UMKM ditinjau
Manajemen. Edisi pertama. Yogyakarta:
asas
BPFE
equality dinyatakan pada interval
sebesar 2,28 kategori tidak setuju Peraturan
Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate
Pemerintah No. 46 Tahun 2013 memenuhi
dengan Program SPSS. Cetakan Keempat.
asas tersebut.
Semarang:
Badan
Penerbit
2010.
Metodologi
Universitas
Diponegoro. Saran 1.
Kasiram,
Direktorat
Jenderal
Pajak
dapat
Rosdiana & Tarigan 2005. Perpajakan: Teori &
UMKM jika memang mengenai Peraturan No.
46
Tahun
2013
Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo.
ini
Waluyo.
sebenarnya memenuhi asas certainty dan equality
melalui
sosialisasi,
Penelitian.
Yogyakarta: UIN-MALIKI PRESS.
memperbaiki persepsi wajib pajak pemilik Pemerintah
Moh.
2004.
Perpajakan
Indonesia.
Jakarta:
Salemba Empat.
publikasi,
Waluyo. 2006. Perpajakan Indonesia Buku I.
pelatihan dan lain-lainnya melalui Kantor
Jakarta: Salemba Empat.
Pelayanan Pajak Pratama tidak hanya secara teknis
perhitungan,
menjelaskan
melainkan
secara
umum
Undang-undang:
juga sistem
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36
perpajakan beserta kebijakan-kebijakannya,
Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat
seperti penjelasan mengenai maksud dan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tujuan dibuatnya sebuah aturan baru dalam
Tentang Pajak Penghasilan
perpajakan yang mempengaruhi wajib pajak
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20
pemilik UMKM. 2.
Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil
Peraturan-peraturan
yang
bias
dengan
dan Menengah
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013
Peraturan
memiliki kepastian hukum dan berkeadilan.
Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha
Contoh:
Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak
PMK
No.
Wajib
255/PMK.03/2008
Pajak
Orang
Pribadi
Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK
Wajib pajak pemilik UMKM diharapkan
11/Tahun
peka
peraturan-
Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan
peraturan perpajakan agar wajib pajak
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari
dapat
Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh
dan
aktif
ambil
terhadap
peran
untuk
penetuan
2013
Tentang
Tata
Cara
peraturan-peraturan selanjutnya.
Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran
Bergabung dalam asosiasi, lembaga atau
Bruto Tertentu
organisasi lainnya untuk menyampaikan pendapat perpajakan Pajak 5.
Indonesia
Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak
Pengusaha Tertentu (WPOPPT).
4.
Republik
sebaiknya segera disesuaikan sehingga lebih
mengenai 3.
Pemerintah
mengenai melalui
dapat
Surat Edaran Nomor 42/PJ/Tahun 2013 Tentang
peraturan-peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46
Direktorat
Tahun 2013
berperan
penting
Jenderal untuk
kemajuan Perpajakan Indonesia.
Internet:
Pengetahuan bidang perpajakan oleh wajib
Daud, Ameldyo. 2013. Hanya 20 juta UKM Yang
pajak pemilik UMKM yang lebih baik dan
Patuh Bayar Pajak diakses pada tanggal 6
benar
Desember 2013 www.sindonews.com
dapat
meningkatkan
keuntungan
untuk seluruh proses pemenuhan kewajiban
6
