IKHTISAR EKSEKUTIF. (RPJMD) Sumatera Utara dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi

IKHTISAR EKSEKUTIF

engan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

D

(RPJMD) Sumatera Utara dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2009 - 2013, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dengan penyajian materi laporan yang ditekankan pada pencapaian hasil Pengukuran Indikator Kinerja pada tahun 2011.

1. TUJUAN, SASARAN DAN HASIL CAPAIAN a. Tujuan Tujuan yang akan dicapai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

b. Sasaran Sasaran pembangunan kesehatan pada tahun 2011 sebagaimana disebutkan dalam RPJM Provinsi Sumatera Utara dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013, adalah mencapai: 1.

Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup;

2.

Angka Kematian Ibu Melahirkan sebesar 295 per 100.000 kelahiran hidup;

3.

Angka prevalensi Gizi Buruk dan Kurang pada balita yaitu 21,2% dan

4.

Umur Harapan Hidup penduduk mencapai 70,4 tahun.

c. Hasil Capaian Secara keseluruhan, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 9 (sembilan) program utama

1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011

dan 5 (lima) program pendukung (terlampir pada Formulir Rencana Kinerja Tahunan) telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, dengan hasil capaian realisasi fisik sebesar 98,44% dan realisasi keuangan mencapai 97,90%.

Pencapaian sasaran utama pembangunan kesehatan tahun 2011, yaitu :  Angka Kematian Ibu (AKI) menurun. Dengan mempergunakan angka hasil survey AKI dan AKB Provinsi Sumatera Utara, AKI tahun 2010 adalah 268/100.000 kelahiran hidup.  Angka Kematian Bayi (AKB) menurun. Berdasarkan Angka BPS,

AKB

mampu diturunkan dari 39,4 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2001 menjadi 25,6 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2008. Pada tahun 2010, berdasarkan

hasil survey AKI dan AKB Provinsi Sumatera Utara

diperhitungkan 23 per 1.000 kelahiran hidup. Dan berdasarkan trend penurunan yang terjadi kurun waktu 2001-2010, maka diperkirakan AKB Sumatera Utara menjadi 22 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2011.  Prevalensi balita dengan gizi buruk dan kurang menurun. Prevalensi balita dengan gizi kurang dan buruk mengalami penurunan dari 24,6% pada tahun 2005 menjadi 21,4% pada tahun 2010. Dengan melihat trend penurunan yang kurun waktu lima tahun tersebut maka diperhitungkan prevalensi gizi kurang dan buruk pada balita di Sumatera Utara mampu diturunkan menjadi 20,9% pada tahun 2011.  Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat. UHH penduduk di Provinsi Sumatera Utara

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan laporan BPS,

UHH penduduk Sumatera Utara meningkat dari 67,3 tahun pada tahun 2004


menjadi 69,5 tahun pada tahun 2010 (Sensus Penduduk 2010).

Dengan

memperhitung trend kecendrungan peningkatan UHH kurun waktu 2004-2010, maka diperkirakan UHH Sumatera Utara mencapai 69,65 tahun pada tahun 2011.

2. KENDALA - KENDALA DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN Secara umum kendala dan masalah yang ditemukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : 1.

Rendahnya

kerjasama

dan

koordinasi

permasalahan kesehatan menyebabkan

lintas adanya

sektor

dalam

mengatasi

kecendrungan

lambatnya

peningkatan pencapaian sasaran utama pembangunan kesehatan seperti penurunan prevalensi balita gizi buruk dan kurang serta peningkatan UHH. Kurangnya kerjasama ini juga terlihat dari pencapaian indikator kinerja program terutama pada program-program yang membutuhkan kerjasama lintas sektoral seperti program lingkungan sehat, perbaikan gizi masyarakat, dan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

2.

Rendahnya alokasi pembiayaan kesehatan bersumber dana pemerintah dan lemahnya kemampuan tenaga perencana dalam mengidentifikasi kegiatankegiatan yang memiliki efisiensi dan efektivitas tinggi dalam mencapai target program menyebabkan adanya kecendrungan perlambatan pencapaian target program serta kurang sinergisme antara perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi program/kegiatan kesehatan.

3.

Lemahnya koordinasi antar kabupaten/kota dengan Provinsi maupun Pusat menyebabkan rendahnya sinergisme antara kebijakan, perencanaan dan penggangaran

serta

pelaksanaan

program/kegiatan

bidang

kesehatan,

menyebabkan terfragmentasinya kegiatan-kegiatan kesehatan sehingga sehingga


tidak terbentuk koordinasi yang mantap antar pemerintah, lintas sektor dan program dalam mencapai indikator yang ditetapkan.

4.

Rendahnya kualitas pelayanan akibat kurangnya sarana dan prasarana pendukung serta masih terkonsentrasinya tenaga kesehatan di daerah perkotaan, dan kurangnya kepekaan dan keprofesionalismean tenaga kesehatan berdampak pada lambatnya pencapaian sasaran utama pembangunan dan sasaran program kesehatan.

5.

Lemahnya kegiatan promosi kesehatan menyebabkan kurang berkembangnya perilaku-perilaku yang mendukung hidup bersih dan sehat di masyarakat yang berdampak kepada meningkatnya angka kesakitan akibat penyakit.

6.

Belum mantapnya Sistem Kewaspadaan Dini dan Informasi Kesehatan di semua lini menyebabkan tidak tergambarnya dan tercegahnya peningkatan kasus-kasus penyakit menular atau Kejadian Luar Biasa (KLB) di masyarakat serta sulitnya memperoleh data/angka pencapaian target sasaran program kesehatan yang valid dan akurat.

7.

Kurangnya pengkajian terhadap efektivitas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya menyebabkan terjadinya pengulangan pelaksanaan kegiatankegiatan yang kurang memberikan daya ungkit yang bermakna terhadap pencapaian target-target yang ditetapkan, dan

8.

Belum berubahnya “mind-set” pelaksana-pelaksana program/kegiatan kesehatan dari “project atau budget-oriented” kepada “Performance Based-Budget” menyebabkan kurang fokusnya pelaksanaan kegiatan di dalam mencapai indikator kinerja program maupun sasaran pembangunan kesehatan, ditambah dengan kurang menyentuhnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang sedang dihadapi Provinsi Sumatera Utara saat ini.


3.

LANGKAH-LANGKAH

ANTISIPATIF

UNTUK

MENANGGULANGI

MASALAH : 1.

Lebih meningkatkan koordinasi, bimbingan dan fasilitasi ke kabupaten/kota (baik Dinas Kesehatan, RSUD maupun Puskesmas) untuk meningkatkan mutu perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian program/kegiatan kesehatan sehingga terciptanya sinergisme dan sinkronisasi di dalam penetapan kebijakan, perencanaan

dan

penggangaran

bidang

kesehatan

serta

pelaksanaan

program/kegiatan di daerah, Provinsi dan pusat.

2.

Lebih

memantapkan

koordinasi,

kerjasama

dan

membangun

jejaring

(networking) antar lintas sektor, masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan.

3.

Lebih meningkatkan kegiatan promosi kesehatan terutama mengikutsertakan swasta serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di dalam pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan agar lebih dapat menjangkau target group dan memberikan dampak yang luas dalam perubahan perilaku sehat masyarakat.

4.

Lebih meningkatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan baik yang bersifat tehnis maupun fungsional berdasarkan keahlian dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan kualitas, kepekaan dan profesionalisme tenaga kesehatan.

5.

Lebih meningkatkan dan mengembangkan berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan (SIK) melalui peningkatan kemampuan tenaga kesehatan di dalam pengolahan dan analisa data dan penyediaan fasilitas SIK sehingga tersedia data yang valid dan akurat yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan kesehatan.

6.

Lebih mengembangkan

kegiatan penelitian terutama

yang mendukung

pengukuran kinerja/sasaran pembangunan kesehatan, serta evaluasi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.


7.

Lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas program melalui identifikasi kegiatan dan penyusunan indikator yang mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan yang ada dan memiliki daya ungkit yang tinggi dalam pencapaian sasaran program maupun sasaran utama pembangunan kesehatan.


BAB I PENDAHULUAN

1.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI alam melaksanakan tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kesehatan serta organisasi

D

dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera

Utara masih berpedoman kepada Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 061 437.K/2002 yang menetapkan bahwa tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah "Membantu Gubernur Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas otonomi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut : a. Penyiapan konsep kebijakan daerah dan standard pelaksanaan kewenangan daerah Kabupaten/Kota serta standard pelaksanaan tugas-tugas dinas di bidang kesehatan. b. Perencanaaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan tahunan di bidang kesehatan, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama kemitraan dengan Daerah Kabupaten/Kota dan pihak terkait dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur dan Sekretaris Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya


e. Pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya f. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai standard yang ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan penyelenggara pemerintah dalam bidang kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang pejabat eselon II yaitu Kepala Dinas, dibantu oleh 5 pejabat eselon III yaitu : 1. Sekretaris Dinas yang membawahi 3 Sub Bagian, yaitu :

2.

-

Sub Bagian Umum

-

Sub Bagian Keuangan

-

Sub Bagian Program

Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan terdiri atas 3 Seksi, yaitu : - Seksi Bimdal Bencana - Seksi Bimdal Kesehatan Lingkungan - Seksi Pemberantasan Penyakit

3.

Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan terdiri dari 3 Seksi yaitu : - Seksi Bimdal Jaminan Pemeliharaan Kesehatan - Seksi Bimdal Sarana dan Prasarana Kesehatan - Seksi Bimdal Kefarmasian


4.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari 3 Seksi, yaitu : - Seksi Bimdal Kesehatan Dasar - Seksi Bimdal Kesehatan Rujukan - Seksi Bimdal Kesehatan Khusus

5.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari 3 seksi, yaitu : - Seksi Bimdal Perencanaan dan Pendayagunaan - Seksi Bimdal Pendidikan dan Pelatihan - Seksi Bimdal Registrasi dan Akreditasi

6.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara juga membawahi 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang memberikan pelayanan teknis. Masing-masing UPT dipimpin oleh seorang pejabat eselon III yakni Kepala UPT, yaitu : 1. UPT Pelatihan Kesehatan 2. UPT Provincial Training Center Kesehatan Masyarakat 3. UPT Kesehatan Indera Masyarakat 4. UPT Kesehatan Paru Masyarakat 5. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah 6. UPT Rumah Sakit Kusta Sicanang 7. UPT Rumah Sakit Kusta Lau Simomo


1.2. SUMBER

DAYA

YANG

DIMILIKI

DALAM

PEMBANGUNAN

KESEHATAN alam penyelenggaran upaya pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi

D

Sumatera Utara didukung oleh sumber daya yang ada, meliputi :

1. Sumber Daya Manusia Pada tahun 2011, tercatat 42.117 tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara, yang dapat diperinci sebagai berikut : - Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara termasuk di UPT dan Rumah Sakit Jiwa Daerah sebanyak 1.245 orang atau 2,96% dari total tenaga kesehatan. - Di Kabupaten/Kota yang meliputi Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas dan jaringannya, UPT Kabupaten/Kota, RSU Swasta, RSU TNI Polri dan Institusi Pendidikan Kesehatan sebanyak 40.872 orang atau 97,05% dari total tenaga kesehatan. Berdasarkan jumlah dan jenis ketenagaan, tenaga kesehatan di Provinsi Sumatera Utara terdiri atas : - Dokter Spesialis

: 1.007 orang

- Dokter Umum

:

1.078 orang

- Dokter Gigi

:

236 orang

- Perawat

: 10.439 orang

- Perawat Gigi

:

- Bidan

: 11.668 orang

- Kefarmasian

:

1.893 orang

- Sanitarian

:

545 orang

- Kesehatan Masyarakat :

1.348 orang

9.159 orang


- Gizi

:

916 orang

- Keterapian Fisik

:

168 orang

- Keterapian Medis

:

1.057 orang

- Non Kesehatan

:

3.006 orang

2. Sarana dan prasarana kesehatan Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan telah berhasil menyediakan sarana kesehatan di seluruh pelosok Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Setiap kecamatan di Provinsi Sumatera Utara telah memiliki paling sedikit sebuah puskesmas. Lebih dari 40% desa telah dilayani oleh sarana pelayanan kesehatan pemerintah. Pada tahun 2011 tersedia 545 puskesmas, 1.917 puskesmas pembantu yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian setiap 100.000 penduduk Provinsi Sumatera Utara, rata-rata dilayani oleh 4,19 puskesmas atau satu puskesmas melayani 23.853 jiwa penduduk dan satu puskesmas pembantu melayani 6.781 penduduk. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2010 yaitu satu puskesmas melayani 25.332 penduduk dan satu puskesmas pembantu melayani 6.918 penduduk. Pemerataan sarana pelayanan kesehatan dasar diikuti dengan penambahan sarana pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit), dengan penyediaan upaya pelayanan medis spesialistik. Pada tahun 2011, di Sumatera Utara terdapat 189 rumah sakit baik pemerintah dan swasta. Hampir di setiap ibukota kabupaten/kota telah memiliki rumah sakit pemerintah (kecuali Kabupaten pemekaran, yaitu Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Kota Gunung Sitoli, dan Kabupaten Batubara).


3. Pembiayaan kesehatan Pada tahun 2011, melalui dana APBD/P APBD Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mendapatkan alokasi pembiayaan kesehatan untuk belanja langsung sebesar Rp. 93.135.453.236,-, yang terdiri atas : - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

: Rp. 10.551.145.200,-

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

: Rp. 7.650.321.700,-

- Program Peningkatan Displin Aparatur

: Rp.

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

: Rp. 1.386.800.000,-

- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

: Rp. 11.298.486.100,-

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat

: Rp. 4.590.835.850,-

- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

: Rp. 5.962.920.000,-

340.200.000,-

Masyarakat - Program Perbaikan Gizi Masyarakat

: Rp. 3.249.335.400,-

- Program Lingkungan Sehat

: Rp. 2.326.275.000,-

- Program Upaya Kesehatan Perorangan

: Rp. 23.173.755.486,-

- Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

: Rp. 6.663.607.200,-

- Program Sumber Daya Kesehatan

: Rp. 2.194.783.500,-

- Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan

: Rp. 13.746.987.550,-

Kesehatan - Program Penelitian dan Pembangunan Kesehatan

: Rp

0,-

Secara keseluruhan realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 91.175.647.336,- atau 97,90% dengan realisasi fisik 98,44%.


1.3. KEKUATAN BERBAGAI SUMBER DAYA YANG ADA encermati perkembangan pembangunan kesehatan serta lingkungan strategis yang

M

mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan kesehatan maka

dilaksanakan pencermatan dan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga tergambar kekuatan dan kelemahan penyelenggaran pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara.

Adapun kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan untuk mencapai tujuan yaitu : 1.

Kekuatan (strength) 1. Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. 2. Ditetapkannya bidang kesehatan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan daerah. 3. Tersedianya sarana pelayanan kesehatan mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat provinsi.

2.

Kelemahan (weakness) a. Upaya pemerataan, keterjangkauan dan pelayanan kesehatan yang bermutu belum optimal khususnya di sarana pelayanan kesehatan pemerintah. b. Pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan belum sepenuhnya menunjang penyelenggaraan pembangunan kesehatan. c. Lemahnya koordinasi dalam penyelenggaran pembangunan kesehatan dalam era desentralisasi.


d. Manajemen kesehatan yang meliputi administrasi kesehatan, sistem informasi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan belum berjalan secara optimal serta belum sepenuhnya mampu menunjang pembangunan kesehatan.

Adapun peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan untuk mencapai tujuan yaitu :

1.

Peluang (opportunities) a. Ditetapkannya RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2009-2013, merupakan acuan untuk bidang kesehatan dalam perencanaan sampai dengan tahun 2013. b. Adanya globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) bidang kesehatan. c. Digalakkannya prinsip Good Governance untuk memacu peningkatan kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. d. Ditetapkannya Provinsi Sumatera Utara sebagai Pusat Regional I dalam penanggulangan Bencana untuk sektor kesehatan.

2.

Ancaman (threats) a. Munculnya krisis ketidak-percayaan dan ketidak-puasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. b. Adanya perbedaan kepentingan (vested interested) dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan terutama sejak dalam pelaksanaan otonomi daerah. c. Melemahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.


d. Belum terciptanya pembangunan yang berwawasan kesehatan. e. Meningkatnya jumlah penduduk miskin, rentan dan berisiko tinggi serta penangan bencana belum memadai.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN LAKIP AKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 disusun dengan

L 1.

sistematika sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif memuat ringkasan isi LAKIP 2011 yang berisi penjelasan tentang tujuan dan sasaran utama Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2011, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan/program dan tindak lanjut yang diharapkan untuk menghadapi permasalahan.

2.

Bab I Pendahuluan memberikan penjelasan tentang Struktur, Tugas dan Fungsi, Sumber Daya serta Analisa Kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara serta Sistematika Penulisan LAKIP.

3.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja memuat tentang Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Tujuan dan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Gubernur Sumatera Utara tentang target indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2011 berdasarkan Rentra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 – 2013 seperti yang dituangkan di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2011.

4.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, Bab ini menjelaskan secara rinci hasil pengukuran kinerja terhadap pencapaian sasaran utama Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara serta pencapaian indikator kinerja yang telah dituangkan di dalam Penetapan Kinerja serta Aspek Keuangan untuk Tahun Anggaran 2011.


5.

Bab IV Penutup berisi Kesimpulan, Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2011 dan Strategi yang dibutuhkan untuk tahun berikutnya.

6.

Lampiran-Lampiran, memuat : a. Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2011 b. Formulir Rencana Kinerja Tahun 2011 c. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2011


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1

PERENCANAAN STRATEGIS alam upaya memberikan arah bagi penyelenggaraan pembangunan kesehatan

D

kedepan, sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2009-2013 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2009-2013. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara disusun juga dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) 2009-2014 serta Rencana Strategis (Renstra) Departemen Kesehatan Tahun 2009-2014.

Gambaran tentang Perencanaan Strategis adalah untuk memberikan penjelasan tentang lingkungan strategis, serta gambaran singkat dan latar belakang keberadaan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, yang meliputi pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan yang di tempuh untuk mencapai tujuan, seperti yang digambarkan pada skema berikut ini :


RENSTRA

PERNYATAAN VISI

PERNYATAAN MISI

PENETAPAN TUJUAN

PENETAPAN SASARAN

CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN: 1. KEBIJAKAN ; 2. PROGRAM ; 3. KEGIATAN

2.1.1 VISI DAN MISI engan mempertimbangkan perkembangan, masalah, serta berbagai kecendrungan

D

pembangunan kesehatan ke depan, maka ditetapkan VISI Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Utara adalah:

“MASYARAKAT YANG SEHAT DAN MAJU DALAM KEMANDIRIAN, KESETARAAN DAN KEADILAN”


1.

Masyarakat yang sehat adalah suatu kondisi dimana masyarakat Sumatera Utara bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.

2.

Masyarakat yang maju, yaitu suatu kondisi dimana masyarakat memiliki pengetahuan akan pemenuhan kebutuhan kesehatan baik secara individu dan kelompok serta mampu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan pembangunan dengan tetap mempertahankan ciri dan identitas masyarakat Sumatera Utara yang majemuk.

3.

Kemandirian, kesetaraan dan keadilan, yaitu suatu kondisi dimana masyarakat menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, serta terwujudnya keserasian dan keharmonisan dimana setiap masyarakat Sumatera Utara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk ikut berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan kesehatan atas dasar asas perikemanusiaan, keadilan dan pemerataan.

Dalam rangka mewujudkan Visi “Masyarakat yang Sehat dan Maju dalam Kemandirian, Kesetaraan dan Keadilan”, maka MISI yang diemban oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah : 1.

Mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, merata, dan terjangkau.

2.

Meningkatkan pemerataan dan profesionalisme tenaga kesehatan.

3.

Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kesehatan.

4.

Meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan.


2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN

S

ebagai penjabaran dari Visi, maka tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 2009-2013 adalah terciptanya derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran utama jangka menengah 5 (lima) tahunan pembangunan kesehatan adalah : 1.

Menurunnya angka kematian bayi dari 26 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 22 per kelahiran hidup.

2.

Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 260 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 156 per 100.000 kelahiran hidup.

3.

Meningkatnya umur harapan hidup menjadi 72 tahun.

4.

Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita menjadi setinggi-tingginya 20%.

Sasaran lima tahunan tersebut telah dirinci menjadi sasaran jangka pendek yang hendak dicapai setiap tahunnya, seperti yang terurai di dalam matriks berikut ini:


Tabel 1 Perincian Pencapaian Tahunan Sasaran Utama Bidang Kesehatan Tahun 2009 – 2013

SASARAN TAHUNAN SASARAN UTAMA

TARGET 2013 2009

2010

2011

2012

2013

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

22 per 1.000 kelahiran hidup


25 per 24 per 1.000 1.000 kelahiran kelahiran hidup hidup



2. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)



305 per 295 per 100.000 100.000 kelahiran kelahiran hidup hidup



20 %

22,5%

21,8%

21,2%

20,6%

20%

72 tahun

68,8 thn

69,6 thn

70,4 thn

71,2 thn

72 thn

3. Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang pada balita

4. Umur Harapan Hidup (UHH)

Dari tabel terlihat bahwa pada tahun 2011, target sasaran utama pembangunan kesehatan adalah mencapai: 1. Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup; 2. Angka Kematian Ibu Melahirkan sebesar 295 per 100.000 kelahiran hidup; 3. Angka prevalensi Gizi Buruk dan Kurang pada balita yaitu 21,2% dan 4. Umur Harapan Hidup penduduk mencapai 70,4 tahun.


2.1.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

U

ntuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013,

maka dilaksanakan pembangunan kesehatan dengan strategi sebagai berikut: a.

Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas..

b.

Mendorong peningkatan penyediaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.

c.

Meningkatkan pengawasan terhadap kualitas lingkungan dan pengendalian wabah

d.

Mendorong pemberdayaan masyarakat serta kemitraan dalam bidang kesehatan.

e.

Mengembangkan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan.

f.

Meningkatkan manajemen dan kebijakan kesehatan.

Untuk melaksanakan strategi-strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran tersebut, beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara antara lain: (1) Peningkatan jumlah, mutu dan keterjangkauan fasilitas kesehatan pemerintah terutama di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan; (2) Peningkatan pemerataan tenaga kesehatan dalam jumlah dan jenis; (3) Peningkatkan pengawasan terhadap lingkungan; (4) Peningkatan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan; (5) Peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat; dan (6) Peningkatan managemen pembangunan kesehatan.

Pembangunan kesehatan memprioritaskan upaya promotif dan preventif yang dipadukan secara seimbang dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Perhatian khusus diberikan kepada pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, penduduk di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan serta daerah bencana, dengan memperhatikan aspek kesetaraan dan keadilan.


2.2

PENETAPAN KINERJA

P

ada tahun 2011, indikator kinerja yang akan dicapai masing-masing program seperti yang tercantum di dalam Penetapan Kinerja adalah sebagai berikut:

2.2.1 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN Tujuan program adalah untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan minuman serta produk komplemen.

Indikator kinerja yang akan dicapai program ini pada tahun 2011 yaitu: 1.

Meningkatnya persentase ketersediaan obat dan vaksin menjadi 90%.

2.

Meningkatnya persentase sarana produk alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat menjadi 40%.

3.

Meningkatnya persentase kab/kota yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi menjadi 40%.

4.

Meningkatnya persentase penggunaan obat rasional di sarana

pelayanan

kesehatan dasar menjadi 50%. 5.

Meningkatnya jumlah Rumah Sakit Pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sesuai standar menjadi 6 RS.

2.2.2 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) Tujuan program adalah untuk meningkatkan jumah, pemerataan kualitas pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Bidan di Desa.



Meningkatnya persentase cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menjadi 86%.

2.

Meningkatnya persentase cakupan pelayanan antenatal (K4) menjadi 86%, cakupan kunjungan neonatus (KN Lengkap) yaitu 91% dan cakupan kunjungan bayi menjadi 91%.

3.

Meningkatnya persentase Puskesmas yang melaksanakan PONED menjadi 50%.

4.

Meningkatnya persentase fasilitas kesehatan dasar milik pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi terhadap wanita dan remaja menjadi 25%.

5.

Meningkatnya jumlah puskesmas santun usila di Kab/Kota menjadi 42 puskesmas.

6.

Meningkatnya persentase cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut menjadi 45%.

7.

Meningkatnya jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan gawat darurat menjadi 152 puskesmas.

8.

Meningkatnya jumlah puskesmas yang menerapkan standard Pelayanan Medik Dasar menjadi 9 puskesmas.

9.

Meningkatnya jumlah puskesmas yang menerapkan pelayanan ISO 90012008 menjadi 11 puskesmas.

10. Meningkatnya jumlah

puskesmas

yang menyelenggarakan pelayanan

kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) menjadi 37 puskesmas.


11. Meningkatnya persentase sarana pengobatan tradisional yang dibina menjadi 40%. 12. Meningkatnya

jumlah

Kab/Kota

yang

menyelenggarakan

pelayanan

kesehatan kerja menjadi 12 Kab/Kota. 13. Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang memiliki 3 puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olah raga menjadi 20 Kab/Kota. 14. Meningkatnya persentase pesantren yang memiliki poskestren menjadi 30%.

2.2.3 PROGRAM

PROMOSI

KESEHATAN

DAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT Tujuan program adalah untuk memberdayakan individu, keluarga / kelompok dan masyarakat termasuk swasta dalam bidang kesehatan agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) sesuai dengan kespesifikan sosial budaya setempat.

Indikator kinerja yang akan dicapai program ini pada tahun 2011 yaitu: 1. Meningkatnya persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat menjadi 58%. 2. Meningkatnya persentase Posyandu Purnama dan Mandiri menjadi 45%. 3. Meningkatnya persentase Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di Desa Siaga menjadi 100%. 4. Meningkatnya persentase Desa Siaga Aktif menjadi 10%. 5. Meningkatnya persentase SD yang mempromosikan kesehatan menjadi 15%.


2.2.4 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Tujuan program adalah untuk meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama ibu hamil, bayi dan balita, serta usia produktif.


Seluruh kasus gizi buruk ditangani (100%).

2.

Meningkatnya persentase bayi usia 0 – 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif menjadi 50%.

3.

Meningkatnya persentase cakupan Rumah Tangga (RT) yang mengkonsumsi garam beryodium menjadi 85%.

4.

Meningkatnya persentase anak 6 – 59 bulan mendapatkan Vitamin A menjadi 81%.

5.

Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Fe menjadi 74%.

6.

Seluruh Kab/Kota melaksanakan Surveilans Gizi (100%)

7.

Meningkatnya persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) menjadi 70%.

8.

Meningkatnya persentase penyediaan bufferstock MP-ASI (Makanan Pendamping – Air Susu Ibu) untuk bencana menjadi 100%.

9.

Meningkatnya persentase ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronis) dan anemia yang mendapatkan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) menjadi 48%.


2.2.5 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT Tujuan Program adalah untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat melalui pengembangan sistem kesehatan kewilayahan untuk menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan.

Indikator kinerja yang akan dicapai program ini pada tahun 2011 yaitu: 1. Meningkatnya persentase keluarga yang menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan menjadi 70%. 2. Meningkatnya persentase keluarga menggunakan air bersih menjadi 65%. 3. Meningkatnya persentase keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan menjadi 60%. 4. Meningkatnya persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan menjadi 68%. 5. Meningkatnya persentase Kab/Kota Sehat menjadi 20%. 6. Meningkatnya persentase puskesmas yang memiliki klinik sanitasi menjadi 35%. 7. Meningkatnya persentase air minum yang diperiksa yang memenuhi syarat bakteriologis menjadi 75%, 8. Seluruh Kab/Kota yang menyelenggarakan program penyehatan lingkungan (100%).

2.2.6 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT Tujuan program adalah untuk menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular.


-

Penyakit menular diprioritaskan dalam program ini adalah : malaria, demam berdarah dengue, tuberkulosis paru, HIV-AIDS, diare, polio, filariasis, kusta, pneumonia, dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), termasuk penyakit karantina dan risiko masalah kesehatan masyarakat yang memperoleh perhatian dunia internasional.

-

Penyakit tidak menular yang diutamakan adalah penyakit jantung, kanker, diabetes melitus, dan penyakit metabolic, penyakit kronis dan degeneratif serta gangguan akibat kecelakaan dan cedera. .

Indikator kinerja yang akan dicapai program ini pada tahun 2011 yaitu: 1. Meningkatnya persentase Case Detection Rate Penyakit TB menjadi 75%. 2. Meningkatnya persentase keberhasilan pengobatan TB menjadi 92%. 3. Menurunnya persentase Case Fatality Rate (CFR) diare pada saat KLB menjadi 1,4%. 4. Meningkatnya persentase ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) mendapatkan pengobatan ART menjadi 50%. 5. Meningkatnya prevalensi kasus HIV penduduk menjadi 0,35%. 6. Tercapainya angka penemuan kasus baru Kusta < 5/100.000 penduduk. 7. Tercapainya angka penemuan kasus baru Frambusia < 0,6/100.000 penduduk. 8. Meningkatnya persentase cakupan penemuan dan tata laksana kasus Pneumonia pada balita menjadi 40%. 9. Menurunnya prevalensi kecacingan pada anak sekolah menjadi 30%. 10. Menurunnya angka penemuan kasus Malaria pada penduduk (API) menjadi 1,5/1,000 penduduk.


11. Meningkatnya angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk menjadi 35/100.000,12. Seluruh kasus suspek flu burung yang ditemukan, ditangani sesuai standard (100%). 13. Meningkatnya persentase kasus zoonosa lainnya (rabies, antraks, leptopirosis) yang ditangani sesuai standard menjadi 80%. 14. Meningktnya persentase cakupan penduduk di daerah endemis mendapatkan pengobatan massal filariasis menjadi 45%. 15. Meningkatnya persentase Kabupaten/Kota yang melakukan mapping vektor menjadi 35%. 16. Menurunnya angka kecacatan tingkat 2 Kusta menjadi 12%. 17. Meningkatnya persentase kelengkapan dan ketepatan laporan penyakit menjadi 72%. 18. Meningkatnya persentase penyelidikan epidemiologi < 24 jam pada desa/kelurahan dengan KLB menjadi 85%. 19. Tercapainya angka Non Acute Flaccid (AFP) pada anak per 100.000 penduduk > 2/100.000 penduduk usia <15 tahun. 20. Tercapainya angka Kematian Jemaah Haji per 1.000 jemaah haji < 2,1/1.000 jemaah haji. 21. Meningkatnya persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) menjadi 78%. 22. Meningkatnya persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap menjadi 83%. 23. Meningkatnya persentase anak sekolah usia dasar yang mendapatkan imunisasi lengkap menjadi 82%.


24. Meningkatnya persentase Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Deteksi Dini dan KIE Penyakit Tidak Menular menjadi 75%. 25. Meningkatnya persentase Kab/Kota melaksanakan surveilans kesehatan matra menjadi 25%. 26. Meningkatnya persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan penanggulangan dan penanganan wabah dan bencana menjadi 82%.

2.2.7 PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP) Tujuan Program adalah untuk meningkatkan akses, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan perorangan.


Meningkatnya persentase penduduk mendapat pelayanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit menjadi 1,32%.

2.

Meningkatnya persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat menjadi 80%.

3.

Meningkatnya jumlah RSUD yang melaksanakan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) menjadi 15 RSUD.

4.

Meningkatnya jumlah RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi 5 RSUD.

5.

Meningkatnya

persentase

RSUD

yang

menyelenggarakan

pelayanan

berdasarkan Standard Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM RS) menjadi 50%. 6.

Meningkatnya persentase RSUD yang menyelenggarakan sistem rujukan menjadi 50%.


7.

Meningkatnya persentase rumah sakit yang terakreditasi menjadi 25%.

8.

Meningkatnya persentase rumah sakit yang mendapatkan penetapan kelas menjadi 26%.

9.

Meningkatnya persentase RS yg menerapkan standard sarana dan prasarana menjadi 10%.

10. Meningkatnya persentase puskesmas yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji sesuai standard menjadi 70%. 11. Meningkatnya

jumlah

Kab/Kota

yang

menyelenggarakan

pelayanan

kesehatan pilihan (jiwa, indera dan gigi mulut) menjadi 15 Kab/Kota. 12. Terselenggaranya pelayanan kesehatan penderita kusta yang memenuhi syarat di 2 RS Kusta.

2.2.8 PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN Tujuan program adalah untuk meningkatkan jumlah, jenis, mutu, dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan lainnya, serta pemberdayaan profesi kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan.


Meningkatnya persentase tenaga kesehatan yang berstandard kompetensi menjdi 100%.

2.

Meningkatnya jumlah pelatihan aparatur dan non aparatur yang terakreditasi yang dilaksanakan menjadi 10 pelatihan.

3.

Meningkatnya persentase institusi pendidikan kesehatan yang dibina dan diawasi menjadi 85%.


4.

Meningkatnya jumlah kab/kota yang menyelenggarakan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan menjadi 15 kab/kota.

5.

Tercapainya ratio tenaga medis per puskesmas minimal 1 per puskesmas.

6.

Meningkatnya jumlah kab/kota yang menyelenggarakan kegiatan Saka Bhakti Husada (SBH) menjadi 20 Kab/Kota.

2.2.9 PROGRAM

KEBIJAKAN

DAN

MANAJEMEN

PEMBANGUNAN

KESEHATAN Tujuan program adalah untuk mengembangkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan guna mendukung penyelenggaraan Sistem Kesehatan Provinsi (SKP).

Indikator kinerja yang akan dicapai program ini pada tahun 2011 yaitu: 1. Seluruh penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan (100%) 2. Meningkatnya persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan. 3. Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah menjadi 15 kab/kota. 4. Seluruh Gakin (Keluarga Miskin) mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan Kelas III rumah sakit (100%). 5. Meningkatnya persentase alokasi pembiayaan kesehatan (di luar gaji pegawai) dari APBD menjadi 8%. 6. Jumlah kebijakan dan dokumen serta hukum kesehatan yang disosialisasikan sebanyak 3 peraturan.


7. Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan sebanyak 3 dokumen. 8. Jumlah dokumen anggaran dan pembiayaan kesehatan yang dihasilkan yaitu 4 dokumen. 9. Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi yang dihasilkan yaitu 7 dokumenn. 10. Seluruh Kab/Kota memiliki Profil Kesehatan (100%). 11. Seluruh kab/kota menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) (33 kab/kota).

2.2.10 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN Tujuan program adalah untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan kesehatan.

Indikator kinerja yang akan dicapai program ini pada tahun 2011 yaitu: 1. Terlaksananya penelitian dan pengembangan kesehatan sebanyak 3 penelitian.


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

S

esuai dengan hasil pengukuran kinerja, maka pada Bab III Akuntabilitas Kinerja menguraikan lebih jelas pencapaian sasaran utama pembangunan kesehatan dan

pengukuran pencapaian indikator kinerja masing-masing program pada tahun 2011 serta pengungkapan secara ringkas pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapaian indikator kinerja berikut realisasi fisik dan keuangan dari pelaksanaan kegiatan per program.

3.1

PENCAPAIAN SASARAN UTAMA PEMBANGUNAN KESEHATAN

T

ujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melalui pelaksanaan kegiatan/program kesehatan adalah untuk meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, melalui pencapaian target sasaran utama di tahun 2011 yaitu menurunkan : 1. Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup; 2. Angka Kematian Ibu Melahirkan sebesar 295 per 100.000 kelahiran hidup; 3. Angka prevalensi Gizi Buruk dan Kurang pada balita yaitu 21,2% dan meningkatkan 4. Meningkatkan Umur Harapan Hidup penduduk mencapai 70,4 tahun.

1. Angka Kematian Bayi (AKB) Berdasarkan data BPS, AKB di Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2001, AKB adalah sebesar 39,4 per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2008 mampu diturunkan menjadi 25,6 per 1.000 kelahiran hidup, seperti yang terlihat pada grafik sebelah ini.


Grafik 1 Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Rate (IMR) Tahun 2001 – 2008 : 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

39,4

39

37

36,7 29,6

2001

2002

2003

2004

2005

28,2

2006

26,9

2007

25,6

2008

Sumber: SUDA, BPS Provinsi Sumatera Utara (2001 – 2010)

Berdasarkan hasil Survey AKI dan AKB di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh FKM USU pada tahun 2010, dilaporkan AKB di Sumatera Utara yaitu 23/1.000 kelahiran hidup.

Dengan memperhatikan kecendrungan besaran penurunan AKB yang terjadi kurun waktu 2001-2010 tersebut, maka diperhitungkan besaran penurunan AKB yaitu dari 1,7 sampai 1,3 per 1.000 kelahiran hidup. Maka diperhitungkan AKB Sumatera Utara pada tahun 2011 yaitu 22 per 1.000 kelahiran hidup. Dengan mempergunakan angka ini maka disimpulkan target sasaran utama AKB tahun 2011 yaitu menurunnya AKB menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup telah mampu dicapai.


2. Angka Kematian Ibu (AKI) Tinggi rendahnya AKI merefleksikan status kesehatan/gizi ibu selama hamil serta nifas, kualitas pelayanan kesehatan serta kondisi lingkungan sosial dan ekonomi di suatu negara. Berdasarkan Survei AKI dan AKB di Provinsi Sumatera, diketahui ada 273 kematian ibu hamil, melahirkan dan nifas dari 101.695 kelahiran hidup. Maka diperhitungkan AKI pada tahun 2010 yaitu 268/100.000 kelahiran hidup. Dengan mempergunakan angka ini maka disimpulkan target sasaran utama AKI tahun 2011 yaitu menurunnya AKI menjadi 295 per 100.000 kelahiran hidup telah mampu dicapai.

3. Prevalensi Gizi Kurang dan Gizi Buruk Prevalensi balita dengan gizi buruk dan kurang sempat mengalami peningkatan pada tahun 2006, yang mencapai angka hampir 30%. Peningkatan ini cukup drastis bila dibandingkan dengan angka tahun 2005 yaitu 26,6%. Grafik 2 Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk dan Kurang Tahun 2005-2009

25 20 15 10 5 0

20,82

18,8

15,78 8,82

2005

16,2 8,1

2006

4,4

4,21

2007

2009

Gizi Buruk Gizi Kurang

Sumber : Survey PSG 2005-2009


Status gizi balita di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan perbaikan sejak tahun 2007, dimana hasil survey Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan FKM USU pada tahun 2007 dan 2009 menunjukkan bahwa prevalensi balita dengan gizi buruk dan kurang menurun yaitu dari 23,2% (18,8% gizi kurang dan 4,4% gizi buruk) menjadi 20,41% (gizi kurang yaitu 16,2% dan gizi buruk 4,21%).

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilaksanakan oleh Kemenkes tahun 2010, menunjukkan prevalensi balita dengan gizi buruk dan kurang di Provinsi Sumatera Utara yaitu 21,4%, angka ini mengalami penurunan dibandingkan hasil Riskesdas tahun 2007 yaitu 22,7%. Dengan melihat trend penurunan kurun waktu lima tahun tersebut maka diperhitungkan prevalensi gizi kurang dan buruk pada balita di Sumatera Utara mampu diturunkan menjadi 20,9% pada tahun 2011. Dengan demikian sasaran prevalensi gizi buruk dan kurang pada balita yaitu 21,2% pada tahun 2011 tercapai.

4. Umur Harapan Hidup (UHH) UHH penduduk di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti yang tercantum pada tabel berikut ini : Tabel 2 Pencapaian UHH Tahun 2004-2010

TAHUN

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

UHH

67,3 tahun

68,7 tahun

68,9 tahun

69,1 tahun

69,2 tahun

69,35 tahun

69,5 tahun

Sumber : SUDA; BPS 2005-2010, SP 2010 BPS 2011.


Berdasarkan angka-angka tersebut, terlihat ada peningkatan UHH penduduk setiap tahunnya, namun peningkatan ini bergerak lambat. Tahun 2004-2005, UHH penduduk mampu ditingkat sebesar 1,4 tahun, namum kurun waktu 2005-2010, UHH hanya mampu ditingkatkan 0,2 tahun atau sekitar 2 bulan per-tahunnya. Dengan melihat kecendrungan peningkatan UHH penduduk tersebut maka diperhitungkan UHH Sumatera Utara adalah 69,65 tahun pada tahun 2011. Dengan demikian sasaran UHH yaitu 70,4 tahun pada 2011 belum mampu dicapai.

3.2

PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA i dalam LAKIP 2011 ini, penjelasan pengukuran pencapaian kinerja Dinas

D

Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan pencapaian indikator kinerja

masing-masing program terhadap target yang ditetapkan, disertai penjelasan analisa kecendrungan pencapaian indikator kinerja sejak tahun 2008, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut serta penjelasan realisasi fisik dan keuangan dari masing-masing program secara keseluruhan. Untuk mengukur tingkat persen capaian indikator kinerja dari masing-masing program, maka dilakukan pengkategorian capaian kinerja, yaitu sebagai berikut: 1. Kategori Sangat Kurang (warna merah)

: bila persen capaian kerja < 60%

2. Kategori Kurang (warna merah hati)

: bila persen capain kinerja 60%-75%

3. Kategori Sedang (warna kuning)

: bila persen capaian kinerja 75-90%.

4. Kategori Baik (warna hijau)

: bila persen capaian kinerja > 90%.

Indikator-indikator kinerja yang persen capaian tahun 2011 di bawah 75% , menjadi perhatian di dalam perencanaan dan penggangaran serta menjadi prioritas di dalam


pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya, sehingga target yang ditetapkan pada akhir tahun Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (2013) dapat tercapai seluruhnya.

3.2.1 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN A. Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2011 Didalam Penetapan Kinerja terdapat 5 (lima) indikator kinerja Program Obat dan Perbekalan Kesehatan yang harus dicapai pada tahun 2011, dan pencapaiannya adalah sebagai berikut: Tabel 3 Indikator Kinerja, Target, Capaian dan Persen Capaian Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2011

NO

INDIKATOR

1

Persentase ketersediaan obat dan vaksin

2

Tercapainya persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat

3

4

5

Tercapainya persentase kab/kota yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi Tercapainya persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar. Rumah Sakit Pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sesuai standar.

TARGET TAHUN 2011 90%

CAPAIAN TAHUN 2011 84%

% CAPAIAN

40%

40%

100%

40%

42%

105%

50%

33,33%

67%

6 RSUD

4 RSUD

67%

93%


Dari persen capaian terlihat, bahwa dari 5 indikator kinerja Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, empat indikator (80%) yaitu indikator 1-4 berkategori BAIK dan satu indikator (20%) yaitu indikator ke-5 berkategori KURANG. Ke depan, pencapaian indikator ke-5 perlu menjadi perhatian dan prioritas pada Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. Penjelasan tentang pencapaian masingmasing indikator serta analisa kecendrungan pencapaian sejak tahun 2008, adalah sebagai berikut:

1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin Persentase ketersediaan obat dan vaksin dari tahun 2005-2010 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4 Persentase ketersediaan obat dan vaksin Tahun 2008-2010

TAHUN

% ketersediaan obat dan vaksin

2008

2009

2010

2011

81

81

85

84

Sumber: Laporan Bidang Sarana dan Jaminan Kesehatan 2011

Dari tabel terlihat bahwa persentase ketersediaan obat dan vaksin menunjukkan adanya trend peningkatan selama kurun waktu 2008-2011, walaupun pada tahun 2011, pencapaian ini mengalami penurunan sebesar 1% dibandingkan tahun 2010. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan pembiayaan obat per kapita pada tahun 2011.


Persentase ketersediaan obat dan vaksin berbanding lurus dengan besarnya pembiayaan obat per kapita. Pada tahun 2008-2009, pembiayaan obat per kapita hanya sekitar Rp. 5.000 dan Rp. 5.800. Pada tahun 2010, pembiayaan obat per kapita mengalami peningkatan menjadi Rp. 8.500 dan persentase ketersediaan obat dan vaksin meningkat menjadi 85%, namun pada tahun 2011 anggaran obat per kapita menurun menjadi Rp. 8.200,-; sehingga persentase ketersediaan obat dan vaksin menurun menjadi 84%.

2. Tercapainya persentase sarana produk alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat Di Provinsi Sumatera Utara terdapat 208 sarana distribusi, 11 sarana produksi alat kesehatan (Alkes) dan 32 sarana Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). Sarana distribusi maupun produksi Alkes dan PKRT diharapkan mampu memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat. Pada tahun 2011, ditargetkan 40% sarana produksi alkes dan PKRT memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat. Hasil dari monitoring berdasarkan pemeriksaan sarana dan laporan produksi terdapat 17 sarana produksi alkes dan PKRT yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat atau sebesar 40%. Pencapaian tahun 2011 telah mencapai target yang ditentukan. Pencapaian tahun 2011 ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 yang hanya mampu mencapai 27,93% dari target yang ditetapkan yaitu 30% pada tahun tersebut.


3. Tercapainya persentase kab/kota yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi. Kegiatan pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota meliputi sosialisasi, pengurusan izin dan monev terhadap sarana sediaan farmasi yaitu PBF, IOT, IKOT, Kosmetika dan Makanan Minuman. Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara memperoleh angka 3,6% dan untuk Dinas Kesehatan Kab/Kota yaitu 38,4%. Secara capaian persentase pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi yaitu 42% pada tahun 2011.

4. Tercapainya persentase Penggunaan obat rasional di sarana kesehatan dasar.

pelayanan

Dari hasil monitoring ke 33 puskesmas di 33 Kabupaten/Kota diketahui bahwa dari 3 indikator peresepan untuk menghitung penggunaan obat rasional, hanya satu indikator yaitu % peresepan generik yang memenuhi standard, sehingga persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar hanya mencapai 33,33%. Angka pencapaian ini mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2010 yaitu 37,02. Penurunan ini bukan disebabkan menurunnya jumlah sarana yang melaksanakan penggunaan obat rasional, namun disebabkan jumlah puskesmas yang dimonitoring meningkat dari 24 puskesmas pada tahun 2010. Pencapaian indikator peresepan pada penggunaan obat rasional tahun 2011, lebih jelas terinci pada tabel berikut ini.


Tabel 5 Pencapaian Indikator Peresepan Penggunaan Obat Rasional Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011

NO

INDIKATOR PERESEPAN

CAPAIAN

STANDARD

89,65%

≤ 20%

4,53

3 s/d 4

95,42%

≥ 90%

% Penggunaan antibiotik pada ISPA 1. Non Pneumonia 2.

Jumlah Item Obat per resep

3.

% Peresepan Generik

Sumber: Laporan Bidang Sarana dan Jaminan Kesehatan 2011

5. Rumah Sakit Pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sesuai standar. Penerapan Standard Kefarmasian di rumah sakit di Provinsi Sumatera Utara terlihat lambat. Diperkirakan 98% rumah sakit (Pemerintah dan Swasta) belum menerapkan Standard Pelayanan Kefarmasian. Rendahnya pencapaian ini karena parameter “pelayanan kefarmasian memenuhi standard” diukur dari sarana dan prasarana juga terlaksananya prosedur/sistem kefarmasian, yang meliputi : -

Struktur Organisasi Farmasi di Rumah Sakit

-

Panitia/Sub Komite Farmasi dan Terapi

-

Formularium Rumah Sakit yang diperbaharui secara berkala.

Agar RSUD mampu menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sesuai standard, maka sejak tahun 2008 telah dilaksanakan pilot project pelayanan kefarmasian. Sampai dengan tahun 2010, sudah terdapat 4 RSUD yang telah menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sesuai standard yaitu RSUD Dr. Pirngadi Medan dan RSUD Lubuk Pakam Deli Serdang (tahun 2008) dan RSUD Dr. Djoelham Binjai


dan RSUP H. Adam Malik Medan (tahun 2009). Namun pada tahun 2011, tidak ada RSUD yang dijadikan pilot project pelayanan kefarmasian, akibat tidak tertampungnya kegiatan ini didalam DPA TA 2011; sehingga pencapaian indikator ini hanya mampu mencapai 4 RSUD dari 6 RSUD yang ditarget pada tahun 2011.

B. Kegiatan-Kegiatan Tahun 2011 Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Obat dan Perbekalan Kesehatan pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 11.298.486.100,- dengan kegiatankegiatan adalah sebagai berikut : 1.

Kesehatan Pertemuan Perencanaan Terpadu Pengadaan Buffer-Stock Obat, Alat Kesehatan, Reagensia dan Vaksin

2.

Pengadaan Obat untuk Buffer Stok Obat, Perbekalan Kesehatan, Reagensia dan Vaksin

3.

Pertemuan Evaluasi Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kabupaten/Kota

4.

Monitoring Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Sarana Pelayanan Kabupaten/Kota

5.

Monitoring Penggunaan Obat Rasional di Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota

6.

Operasional Pengelolaan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

7.

Pertemuan Review Penerapan Sistem Pelaporan Narkotika/Psikotropika

8.

Pemetaan Sarana Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas B dan C


9.

Pertemuan Teknis Pengambilan Sampel untuk Kosmetika, MakananMinuman, IRT, Obat Tradisional Hasil Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT)

10.

Peningkatan Mutu Manajemen Pengelolaan Obat

11.

Peningkatan Kemampuan Advokasi POR dengan Penerapan Pelayanan Farmasi

12.

Pertemuan dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Industri Kecil Obat Pertemuan dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga (IRT)Tradisional (IKOT), Kosmetika Golongan C

13.

Pertemuan Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahan Tambahan yang Dilarang dalam Makanan-Minuman

14.

Bimbingan Teknis Penyuluh Keamanan Pangan

15.

Pertemuan Meningkatkan Mutu Penerapan Standar Bidang Sarana dan Peralatan Medik pada RSUD Kabupaten/Kota

16.

Bimbingan Teknis dalam rangka Penerapan Standar Bidang sarana dan Peralatan Medik pada RSUD Kabupaten/Kota

Sampai akhir tahun anggaran, realisasi fisik Program Obat dan Perbekalan Kesehatan adalah 99,72% dengan jumlah realisasi keuangan sebesar Rp 11.263.386.100 atau 99,69%.


3.2.2 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) A. Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2011 Didalam Penetapan Kinerja terdapat 14 (empat belas) indikator kinerja Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang harus dicapai pada tahun 2011, dan pencapaiannya adalah sebagai berikut: Tabel 6 Indikator Kinerja, Target, Capaian dan Persen Capaian Program Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2011

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET TAHUN 2011

1

Tercapainya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan

86%

86%

100%

Tercapainya cakupan pelayanan : - antenatal (K4), - cakupan kunjungan neonatus (KN Lengkap) - cakupan kunjungan bayi

86% 91%

87% 91%

101% 100%

91%

91%

100%

Tercapainya persentase Puskesmas yang melaksanakan PONED

50%

63,6%

126%

25%

23,7%

95%

42 Puskesmas

44 Puskesmas

105%

45%

49%

109%

Terselenggaranya pelayanan gawat darurat di puskesmas

152 Puskesmas

180 Puskesmas

118%

Terselenggaranya Puskesmas yang menerapkan standard Pelayanan Medik Dasar

9 Puskesmas

9 Puskesmas

100%

2 3 4 5

6

7

8 9 10

Tercapainya persentase fasilitas kesehatan dasar milik pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi terhadap wanita dan remaja Terbentuk minimal 2 puskesmas santun usila di Kab/Kota Tercapainya cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut

CAPAIAN TAHUN 2011

% CAPAIAN


TARGET TAHUN 2011 11 Puskesmas

CAPAIAN TAHUN 2011 11 Puskesmas

37 Puskesmas

37 Puskesmas

100%

40%

51,28%

128%

Tercapainya jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja

12 Kab/Kota

8 Kab/kota

67%

Setiap Kab/Kota memiliki 3 puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olah raga

20 Kab/Kota

5 Kab/Kota

25%

30%

35,3%

118%

NO

INDIKATOR KINERJA

11

Tercapainya jumlah puskesmas yang menerapkan pelayanan ISO 9001-2008

12

13

14

15

16

Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DTPK Meningkatnya jumlah sarana pengobatan tradisional yang dibina

Persentase pesantren yang memiliki poskestren

% CAPAIAN

100%

Dari persen capaian terlihat, bahwa dari 16 indikator kinerja Program Upaya Kesehatan Masyarakat, empat belas indikator (87,5%) yaitu indikator 1-13 dan 16 berkategori BAIK dan satu indikator (6,25%) yaitu indikator ke-14 berkategori KURANG, dan satu indikator (6,25%) yaitu indikator ke-16

berkategori

SANGAT KURANG. Untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2012-2013, pencapaian target indikator pelayanan kesehatan kerja, pelayanan kesehatan olah raga dan pesantren memiliki poskestren perlu menjadi prioritas. Penjelasan

tentang

pencapaian

masing-masing

indikator

serta

analisa

kecendrungan pencapaian sejak tahun 2008, adalah sebagai berikut:


1. Tercapainya Cakupan Persalinan yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan selama kurun waktu 20082011 menunjukkan trend penurunan. Pada tahun 2009, cakupan indiktor ini mampu mencapai 89% namun pada tahun 2010 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu turun sekitar 5%. Pada tahun 2011, cakupan persalinan oleh nakes ini mampu ditingkatkan hanya sekitar 1,5%.

Grafik 3 Persentase Persalinan yang di tolong oleh tenaga kesehatan Tahun 2008-2011

90 89

88 86,2

86

86 84,4

84 82 2008

2009

2010

2011

Melihat fluktuatifnya pencapaian indikator ini selama kurun waktu 4 tahun terakhir, upaya pemantapan dan penguatan managemen KIA sangat dibutuhkan ke depan, sehingga target renstra Dinkes Provsu untuk indikator ini yaitu 89% pada tahun 2013 dan target Renstra Kepmenkes yaitu 90% pada tahun 2014 dapat dicapai.

2. Cakupan Pelayanan Antenatal Care (K4), Cakupan Kunjungan Neonatus (KN Lengkap) dan Cakupan Kunjungan Bayi. Dibandingkan dengan tahun 2010, pencapaian cakupan KN lengkap dan kunjungan bayi mengalami peningkatan pada tahun 2011, sebaliknya cakupan


pelayanan antenatal care (K4) mengalami penurunan sebesar 1,3%, seperti yang tergambar pada grafik 4 berikut ini. Grafik 4 Persentase Antenatal Care (K4), Kunjungan Neonatus (KN Lengkap) dan Kunjungan Bayi Tahun 2008 – 2011 100 90 80 70 60

%

50 40 30 20 10 0

K4

KN

Kunj Bayi

2008

90,2

90,2

70,66

2009

91,4

90,4

70,66

2010

88,3

55,2

69,82

2011

87

91

91

Sumber : Laporan Subdis Kesga Tahun 2008-2011

Selama kurun waktu 2008-2011, cakupan K4 ibu hamil menunjukkan trend penurunan yaitu turun sekitar 3% dari 90,2% pada tahun 2008 menjadi 87% pada tahun 2011. Dilain pihak, cakupan KN lengkap dan kunjungan bayi menunjukkan kecendrungan stagnasi selama kurun waktu tersebut. Pada tahun 2008, cakupan KN lengkap yaitu 90,2% dan pada tahun 2011 menjadi 91% pada tahun 2011, bahkan pada tahun 2010 mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu lebih dari 35% dari pencapaian tahun 2009 yaitu 90,4%. Kunjungan bayi cendrung stagnan dengan pencapaian sekitar 70% dari tahun 2008 ke 2010 dan meningkat drastis lebih dari 30% ke tahun 2011 mecapai angka 91% dari sebelumnya 69,82% pada tahun 2010.


Pada tahun 2011, dari 285.707 bayi yang lahir hidup terdapat sebanyak 743 bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) atau 0,24%. Bila dibandingkan dengan jumlah kasus BBLR pada tahun 2010 yaitu 773 bayi, maka terjadi penurunan di tahun 2011. Namun, bila jumlah kasus dibandingkan dengan bayi lahir hidup tahun 2010 yaitu 295.953 bayi, maka persentase BBLR mengalami sedikit peningkatan, yaitu 0,26% pada tahun 2010 menjadi 0,24% pada tahun 2011.

3. Persentase Puskesmas yang melaksanakan PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) Dari 154 puskesmas rawat inap yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, terdapat 98 puskesmas yang telah menyelenggarakan PONED atau 63,6%, angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 yaitu 70 puskesmas atau 46,7%. Dari 33 kab/kota, terdapat 6 kab/kota yang belum memiliki puskesmas PONED yaitu Kabupaten Pakpak Bharat, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Nias Barat, Nias Utara dan Kota Tebing Tinggi. Penyebaran puskesmas PONED per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 7 Jumlah Puskesmas PONED berdasarkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011

NO 1 2 3 4 5 6 7 8

KAB/KOTA NIAS MANDAILING NATAL TAPANULI SELATAN TAPANULI TENGAH TAPANULI UTARA TOBA SAMOSIR LABUHAN BATU ASAHAN

JML PUSKESMAS RAWAT INAP 3 3 4 6 6 6 5 8

JML PUSKESMAS PONED 1 3 4 3 5 2 2 4


NO 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

KAB/KOTA SIMALUNGUN DAIRI KARO DELI SERDANG LANGKAT NIAS SELATAN HUMBANG HASUNDUTAN PAKPAK BHARAT SAMOSIR SERDANG BEDAGAI BATUBARA PADANG LAWAS PADANG LAWAS UTARA LABUHAN BATU SELATAN LABUHAN BATU UTARA NIAS UTARA NIAS BARAT SIBOLGA TANJUNGBALAI PEMATANG SIANTAR TEBING TINGGI MEDAN BINJAI PADANGSIDIMPUAN GUNUNG SITOLI JUMLAH

JML PUSKESMAS RAWAT INAP 9 5 5 16 5 5 3 3 5 5 4 4 3 4 8 4 3 1 1 2 13 2 1 2 154

JML PUSKESMAS PONED 4 5 5 9 4 3 2 0 3 5 4 0 0 4 4 0 0 1 1 2 0 13 2 1 2 98

Sumber: Laporan Bidang Yankes 2011.

4. Tercapainya persentase fasilitas kesehatan dasar milik pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi terhadap wanita dan remaja (PKPR) Pada tahun 2011, dari 545 puskesmas terdapat 129 puskesmas PKPR (23,7%) yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Kabupaten/Kota yang belum memiliki puskesmas PKPR yaitu Kabupaten Nias, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Samosir, Pakpak Bharat, Serdang Bedagai, Batubara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Nias Utara, Nias Barat,

Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu


Selatan, Kota Tebing Tinggi dan Gunung Sitoli. Penyebaran Puskesmas PKPR per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 8 Jumlah Puskesmas PKPR berdasarkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

KAB/KOTA NIAS MANDAILING NATAL TAPANULI SELATAN TAPANULI TENGAH TAPANULI UTARA TOBA SAMOSIR LABUHAN BATU ASAHAN SIMALUNGUN DAIRI KARO DELI SERDANG LANGKAT NIAS SELATAN HUMBANG HASUNDUTAN PAKPAK BHARAT SAMOSIR SERDANG BEDAGAI BATUBARA PADANG LAWAS PADANG LAWAS UTARA LABUHAN BATU SELATAN LABUHAN BATU UTARA NIAS UTARA NIAS BARAT SIBOLGA TANJUNGBALAI PEMATANG SIANTAR TEBING TINGGI MEDAN BINJAI PADANGSIDIMPUAN GUNUNG SITOLI JUMLAH

JML PUSKESMAS 9 26 16 21 19 19 13 23 34 18 19 33 30 26 12 8 12 20 12 12 17 14 17 11 6 4 8 17 9 39 8 9 4 545

JML PUSKESMAS PKPR 1 4 4 4 12 4 18 4 1 4 14 4 4 1 4 39 4 3 129

Sumber: Laporan Bidang Yankes 2011


5. Terbentuk minimal 2 Puskesmas Santun Usila di Kab/Kota Sampai tahun 2011, sudah terbentuk 47 puskesmas usila di 25 kabupaten/kota. Pencapaian ini sudah mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu 42 puskesmas sampai tahun 2011. Perkembangan jumlah puskesmas usila di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 9 Jumlah Puskesmas Usila berdasarkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010- 2011

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

KAB/KOTA MANDAILING NATAL TAPANULI SELATAN TAPANULI TENGAH TAPANULI UTARA TOBA SAMOSIR LABUHAN BATU SIMALUNGUN DELI SERDANG HUMBANG HASUNDUTAN PAKPAK BHARAT SAMOSIR SERDANG BEDAGAI BATUBARA PADANG LAWAS UTARA LABUHAN BATU UTARA NIAS UTARA NIAS BARAT SIBOLGA TANJUNGBALAI PEMATANG SIANTAR TEBING TINGGI MEDAN BINJAI PADANGSIDIMPUAN GUNUNG SITOLI JUMLAH

JUMLAH PUSKESMAS LANSIA 2010 2011 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 43

Sumber: Laporan Bidang Yankes 2010 dan 2011.


6. Tercapainya Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan di puskesmas dibagi dengan sasaran (total) penduduk usia lanjut di wilayah tersebut. Pada tahun 2011, jumlah penduduk usila di Sumatera Utara diperkirakan sebesar 6,5% dari total penduduk atau 861.145 jiwa. Dari total penduduk lansia tersebut sebanyak 53.795 orang atau 6,25% terdaftar dalam program lansia, namun yang rutin mengikuti pelayanan kesehatan lansia setiap bulannya yaitu 26.360 orang atau 49% dari jumlah yang terdaftar. Pencapaiam tahun 2011 sudah mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan yaitu 45%, dan pencapaian ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 yaitu 12,25%.

7. Terselenggaranya pelayanan gawat terpadu darurat di puskesmas Sampai akhir tahun 2011, puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan gawat darurat terpadu (SPGDT) sebanyak 180 puskesmas yang tersebar di 33 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 puskesmas terbentuk pada tahun tahun 2009, 58 puskesmas tahun 2010 dan 66 puskesmas pada tahun 2011. Adapun penyebaran puskesmas SPGDT di kabupaten/kota adalah sebagai berikut: Tabel 10 Jumlah Puskesmas SPGDT berdasarkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 - 2011

NO 1 2

KAB/KOTA NIAS MANDAILING NATAL

JUMLAH PUSKESMAS SPGDT 2009 2010 2011 2 2 2 2 2 2


NO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

KAB/KOTA TAPANULI SELATAN TAPANULI TENGAH TAPANULI UTARA TOBA SAMOSIR LABUHAN BATU ASAHAN SIMALUNGUN DAIRI KARO DELI SERDANG LANGKAT NIAS SELATAN HUMBANG HASUNDUTAN PAKPAK BHARAT SAMOSIR SERDANG BEDAGAI BATUBARA PADANG LAWAS PADANG LAWAS UTARA LABUHAN BATU SELATAN LABUHAN BATU UTARA NIAS UTARA NIAS BARAT SIBOLGA TANJUNGBALAI PEMATANG SIANTAR TEBING TINGGI MEDAN BINJAI PADANGSIDIMPUAN GUNUNG SITOLI JUMLAH

JUMLAH PUSKESMAS SPGDT 2009 2010 2011 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56 58 66


8. Terselenggaranya Puskesmas yang menerapkan standard Pelayanan Medik Dasar (SPMD) Sampai dengan tahun 2011, jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan medik sebanyak 9 puskesmas, dengan perincian 2 puskesmas


terbentuk pada tahun 2009, 2 puskesmas pada tahun 2010 dan 5 puskesmas terbentuk pada tahun 2011, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini: Tabel 11 Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan SPMD di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, 2010 dan 2011

TAHUN

PUSKESMAS

JENIS PELAYANAN

2009

1. Pusk Glugur Darat Kota Medan 2. Pusk. Perbaungan Kab. Segei

Pelayanan Akupuntur Pelayanan Plus

2010

1. Pusk. Padang Bulan Kota Medan Klinik VCT 2. Pusk. Padang Matinggi Kota Padang Pelayanan PKPR Sidempuan

2011

1. Pusk. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang (Klinik Metadon) 2. Pusk. Rantau-prapat Kota Kab. Lab Batu (Pusk. Usila) 3. Pusk. Medan Deli Kota Medan 4. Pusk. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. 5. Pusk. Pantai Cermin Kab. Deli Serdang

Pelayanan Perkotaan Pelayanan Perkotaan Pelayanan Kes. Kerja

Pelayanan Prima Pelayanan Prima


Dari tabel terlihat pada tahun 2011, terdapat 5 puskesmas yang telah menerapakan standard pelayanan medik dasar, dengan perincian: 2 puskesmas perkotaan, 1 puskesmas pelayanan kesehatan kerja dan 2 puskesmas pelayanan prima. Bila diperinci menurut kab/kota maka jumlah yang telah menerapkan SPMD yaitu di Kota Medan sebanyak 3 puskesmas, Kabupaten Deli Serdang 3.puskesmas, Kabupaten Labuhan Batu, Kota Padang Sidempuan dan Serdang Bedagai masing-masing 1 puskesmas.


9. Tercapainya jumlah puskesmas yang menerapkan pelayanan ISO 9001-2008 Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan dasar (puskesmas), diupayakan melalui penerapan ISO 9001-2008. Pada tahun 2010, sebanyak 6 puskesmas telah meraih sertifikat ISO 9001-2008 dan tahun 2011 bertambah 5 puskesmas. Adapun puskesmas ISO tersebut adalah: Tabel 12 Puskesmas dengan sertifikat ISO 9001:2008 di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 dan 2011

TAHUN 2010

2011

PUSKESMAS

KAB/KOTA

1. Puskesmas Glugur Darat

Medan

2. Puskesmas Pantai Cermin

Serdang Bedagai

3. Puskesmas Satria

Tebing Tinggi

4. Puskesmas Sidodadi

Asahan

5. Puskesmas Sambas

Sibolga

6. Puskesmas Panyabungan Jae

Madina.

7. Puskesmas Tanjung Morawa

Deli Serdang

8. Puskesmas Sadabuan

Padang Sidempuan

9. Puskesmas Kota Rantau Prapat

Labuhan Batu

10. Puskesmas Stabat

Langkat

11. Puskesmas Rambung

Binjai


10. Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DTPK Pada tahun 2009, terdapat 30 puskesmas DTPK di 6 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Samosir, Tapanuli Tengah, Nias dan Nias Selatan.


Pada tahun 2010, bertambah 6 puskesmas dan pada tahun 2011 bertambah 1 (satu) puskesmas DTPK di Kabupaten Serdang Bedagai; sehingga sampai akhir 2011 telah terdapat 37 Puskesmas DTPK di 7 Kabupaten/Kota. Perkembangan jumlah puskesmas DTPK di Provinsi Sumatera Utara sampai tahun 2011, adalah: Tabel 13 Puskesmas DTPK di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009- 2011

TAHUN 2009

2010

PUSKESMAS 1. Kuta Buluh 2. Sopobutar 3. Tiga Baru 4. Parongil 5. Sigalingging 6. Maduamas 7. Sirandorung 8. Andam Dewi 9. Barus Utara 10. Siantar Ca 11. Sipea-pea 12. Barus 13. Sibande 14. Salak 15. Singgabur 16. Kecupak 17. Pagindar 18. Onan Runggu 19. Sirait 20. Ronggur ni Huta 21. Ambarita 22. Harian 23. Teluk Dalam 24. Lagundri 25. Lahusa 26. Hiliduho 27. Botombaw0 28. Botomuzi 29. Hiliweto Gido 30. Idano Gawo 1. Puskesmas Mogang 2. Puskesmas Limbong 3. Puskesmas Sitio-tio

KAB/KOTA Dairi Dairi Dairi Dairi Dairi Tapanuli Tengah Tapanuli Tengah Tapanuli Tengah Tapanuli Tengah Tapanuli Tengah Tapanuli Tengah Tapanuli Tengah Pakpak Bharat Pakpak Bharat Pakpak Bharat Pakpak Bharat Pakpak Bharat Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Nias Selatan Nias Selatan Nias Selatan Nias Nias Nias Nias Nias Samosir Samosir Samosir


TAHUN

2011

PUSKESMAS

KAB/KOTA

4. Puskesmas Lawindra 5. Puskesmas Pulo Tello 6. Puskesmas Sibabangun 7. Puskesmas Sipispis

Nias Selatan Nias Selatan Tapanuli Tengah Serdang Bedagai

Sumber: Laporan Bidang Yankes 2010 dan 2011

11. Meningkatnya jumlah sarana pengobatan tradisional yang dibina Pada tahun 2011 terdapat 39 puskesmas yang melaksanakan pengobatan tradisional yang tersebar di 20 Kab/Kota. Dari jumlah tersebut yang dilaksanakan pembinaan adalah 20 puskesmas atau 41%. Penyebaran puskesmas dengan pengobatan tradisional dan yang dibina dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 14 Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pengobatan Tradisional dan Yang Dibina Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KAB/KOTA NIAS MANDAILING NATAL TAPANULI SELATAN TAPANULI TENGAH TAPANULI UTARA TOBA SAMOSIR LABUHAN BATU ASAHAN SIMALUNGUN DAIRI KARO DELI SERDANG LANGKAT NIAS SELATAN HUMBANG HASUNDUTAN PAKPAK BHARAT SAMOSIR SERDANG BEDAGAI BATUBARA PADANG LAWAS

JML PUSK DGN BATRA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -

JUMLAH YANG DIBINA 0 2 2 2 2 2 2 -


NO

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

JML PUSK DGN BATRA 2 2 2 1 2 39

KAB/KOTA PADANG LAWAS UTARA LABUHAN BATU SELATAN LABUHAN BATU UTARA NIAS UTARA NIAS BARAT SIBOLGA TANJUNGBALAI PEMATANG SIANTAR TEBING TINGGI MEDAN BINJAI PADANGSIDIMPUAN GUNUNG SITOLI JUMLAH

JUMLAH YANG DIBINA 2 2 -20


12. Tercapainya jumlah kesehatan kerja

Kab/Kota

yang

menyelenggarakan

pelayanan

Pelayanan Kesehatan Kerja sasarannya adalah kepada kabupaten/kota yang memiliki industri besar, kecil maupun menengah. Pada tahun 2010, terdapat 4 Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja, yaitu Kabupaten Serdang Bedagai, Deli Serdang, Kota Pematang Siantar dan Medan. Pada tahun 2011, kab/kota yang menyelenggarakan pelayanan kerja bertambah sebanyak 4 kab/kota, yaitu Kabupaten Batubara, Tapanuli Tengah, Kota Padang Sidempuan dan Sibolga.

Walaupun jumlah kab/kota yang menyelenggarakan pelayanan kerja bertambah, namun jumlah ini belum mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu 12 Kab/Kota tahun 2011.


13. Setiap Kab/Kota memiliki 3 puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olah raga Pada tahun 2010, Kabupaten/Kota yang memiliki 3 puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olah raga yaitu Kabupaten Serdang Bedagai, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Kota Pematang Siantar dan Tebing Tinggi. Tidak adanya kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja ini, baik bersumber dari APBN maupun APBD maka pada tahun 2011 tidak ada penambahan jumlah kab/kota yang memiliki 3 puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olah raga.

14. Persentase pesantren yang memiliki poskestren Pada tahun 2011, terdapat 150 pesantren yang tersebar di 25 kab/kota. Pesantren yang memiliki poskestren sebanyak 53 pesantren atau 35,3%, Distribusi pesantren dan yang memiliki poskestren dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 15 Jumlah Pesantren memiliki Poskestren berdasarkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010- 2011 NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KAB/KOTA NIAS MANDAILING NATAL TAPANULI SELATAN TAPANULI TENGAH TAPANULI UTARA TOBA SAMOSIR LABUHAN BATU ASAHAN SIMALUNGUN DAIRI KARO DELI SERDANG LANGKAT NIAS SELATAN

JML PESANTREN 0 22 15 6 0 0 9 6 5 1 2 13 19 0

MEMILIKI POSKESTREN 8 7 3 1 2 3 6 -


NO

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

KAB/KOTA HUMBANG HASUNDUTAN PAKPAK BHARAT SAMOSIR SERDANG BEDAGAI BATUBARA PADANG LAWAS PADANG LAWAS UTARA LABUHAN BATU SELATAN LABUHAN BATU UTARA NIAS UTARA NIAS BARAT SIBOLGA TANJUNGBALAI PEMATANG SIANTAR TEBING TINGGI MEDAN BINJAI PADANGSIDIMPUAN GUNUNG SITOLI JUMLAH

JML PESANTREN 1 0 0 4 4 15 6 8 3 0 0 0 1 1 1 11 2 8 2 150

MEMILIKI POSKESTREN 1 1 2 7 2 1 1 1 6 1 53


B. Kegiatan-kegiatan Tahun 2011 Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program UKM pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 4.590.835.850,- dengan kegiatan-kegitan adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Kemampuan Kelas Ibu Hamil bagi Bidan 2. Peningkatan Kemampuan Supervisi Fasilitatif bagi Bidan Koordinasi 3. Peningkatan Kemampuan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan 4. Peningkatan Kemampuan Bidan dalam Injeksi Vitamin K1 pada Bayi 5. Pembentukan Tim Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan (PUG-BK) di Provinsi


6. Peningkatan Kemampuan Petugas Kesehatan dalam Komunikasi Inter Personal/Konseling (KIP/K) 7. Peningkatan Kemampuan Petugas dalam Melaksanakan Prevention Mother to Child Transmission (PMTCT) di Puskesmas 8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Ambulans 9. Peningkatan Pelayanan Ambulans 10. Koordinasi Manajemen Puskesmas 11. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) 12. Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas dalam rangka Memperoleh ISO 9001:2008 13. Penyediaan Paket Bantuan Sarana dan Prasarana serta Pembinaan Puskesmas ISO 14. Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas 15. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) di Kabupaten/Kota 16. Revitalisasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Dasar 17. Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Perkotaan 18. Sosialisasi Pelayanan Prima di Kabupaten/Kota 19. Pemantapan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk Dokter Puskesmas 20. Pemantapan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk Perawat Puskesmas 21. Operasional Pengelolaan Program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)


22. Pembinaan Pelayanan Puskesmas Santun Usia Lanjut dan Kelompok Usia Lanjut Kabupaten/Kota 23. Pemberian Paket Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut di Desa Percontohan 24. Peningkatan Komitmen Kemitraan Lintas Program/Lintas Sektor Kesehatan Usia Lanjut 25. Peningkatan Kemampuan Manajemen Asfiksia dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) 26. Peningkatan Kemampuan Asuhan Persalinan Normal (APN) 27. Peningkatan Kemampuan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)/MTBM

Sampai akhir tahun anggaran, realisasi fisik Program Upaya Kesehatan Masyarakat adalah 100% dengan jumlah realisasi keuangan sebesar Rp. 4.575.157.900,- atau 99,66%.

3.2.3 PROGRAM PROMOSI MASYARAKAT

KESEHATAN

DAN

PEMBERDAYAAN

A. Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2011 Didalam Penetapan Kinerja terdapat 5 (lima) indikator kinerja Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang harus dicapai pada tahun 2011, dan pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Indikator Kinerja, Sasaran, Capaian dan Persen Capaian


Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011

NO

INDIKATOR KINERJA

1

Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat

SASARAN CAPAIAN TAHUN TAHUN 2011 2011

% CAPAIAN

58%

62,71%

108%

Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri

45%

38,18%

85%

Tersedianya Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di Desa Siaga

100%

48,42%

48%

4

Persentase desa siaga aktif

10%

15%

150%

5

Persentase sekolah dasar yang mempromosikan kesehatan

15%

20%

133%

2

3

Dari persen capaian terlihat, bahwa dari 5 indikator kinerja Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, tiga indikator (60%) yaitu indikator ke1, 4 dan ke-5 berkategori BAIK, satu indikator (20%) yaitu indikator ke-2 berkategori SEDANG, dan 1 indikator (40%) yaitu indikator ke-3 berkategori SANGAT KURANG. Rendahnya pencapaian indiktor ke-3 dan ke-5 perlu menjadi perhatian dan prioritas pada pelaksanaan kegiatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2012 dan 2013. Penjelasan tentang pencapaian masing-masing indikator serta analisa kecendrungan pencapaian sejak tahun 2008, adalah sebagai berikut:

1.

Persentase penduduk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)


Grafik 5 Persentase Penduduk Melaksanakan PHBS Tahun 2008 – 2010

70 60 50 40 30 20 10 0 % pendk dgn PHBS

2008

2009

2010

2011

36,25

36,25

36,25

62,71

Sumber: Laporan Bagian Kesekretariatan Tahun 2011

Penghitungan persentase rumah tangga ber-PHBS dilaksanakan melalui survey PHBS Rumah Tangga. Berdasarkan hasil survey pada tahun 2007, persentase penduduk yang ber-PHBS di Sumatera Utara adalah 36,5%. Akibat tidak adanya survey yang berkaitan dengan penduduk ber-PHBS setelah tahun 2007, maka angka 36,5% digunakan setiap tahun sampai dengan tahun 2010. Pada tahun 2011, dilaksanakan survey penduduk ber-PHBS dan dilaporkan jumlah penduduk yang ber-PHBS meningkat menjadi 62,71%.

2.

Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan dilihat dari persentase posyandu Purnama dan Mandiri. Persentase posyandu purnama dan mandiri menunjukkan kecendrungan penurunan setiap tahunnya, seperti yang terlihat pada grafik berikut ini: Grafik 6


Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 – 2010

43,59

50 40

40

38,18

29,87

30 20 10 0 2008

2009

2010

2011

% Posy Purnam + Mandiri


Penurunan ini mengakibatkan tidak tercapainya target indikator kinerja yaitu 45% pada tahun 2011. Penurunan ini mungkin disebabkan adanya desa-desa baru akibat dari pemekaran kabupaten/kota yang terjadi pada tahun 2009.

3.

Tersedianya Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di Desa Siaga. Jumlah Desa Siaga, poskesdes dan Desa Siaga Aktif mengalami peningkatan kurun waktu 2009-2011. Namun penambahan Desa Siaga tidak diikuti dengan pembangunan poskesdes, sehingga jumlah Desa Siaga yang ada lebih banyak dari jumlah poskesdes, seharusnya setiap Desa Siaga memiliki Poskesdes.


Pada tahun 2009-2010, Desa Siaga bertambah sebanyak 280 unit namun poskesdes hanya bertambah 122 unit. Pada tahun 2011, Desa Siaga bertambah 270 unit namun penambahan poskesdes hanya 128 unit. Kesenjangan dalam pembentukan Desa Siaga dan pembangunan poskesdes menyebabkan persentase Desa Siaga dengan poskesdes menurun dari 55% pada tahun 2010 menurun menjadi 52% pada tahun 2011. Grafik 7 Jumlah Desa Siaga, Poskesdes dan Desa Siaga Aktif Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2011 5000 4500 4000 3500 3000

%

2500 2000 1500 1000 500 0

2008

2009

2011

Desa Siaga

4390

4670

4940

Poskesdes

2314

2436

2564

88

140

741

Desa Siaga Aktif


Di lain pihak, persentase Desa Siaga aktif meningkat secara tajam, yaitu dari 3% pada tahun 2010 menjadi 15% pada tahun 2011.

4.

Persentase sekolah dasar yang mempromosikan kesehatan Di Sumatera Utara terdapat 9.540 unit SD/MI, dari jumlah tersebut yang melaksanakan Promosi Kesehatan melalui Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sebanyak 1.908 atau 20%.


Bila dibandingkan dengan tahun 2010, ada peningkatan SD/MI yang mempromosikan kesehatan sebesar 15%, dari sebelumnya hanya 5%. Peningkatan ini terjadi karena adanya kerjasama antara Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan di dalam menyebarluaskan perilaku hidup bersih dan sehat, yang dimulai dari sekolah dasar. Distribusi SD/MI yang mempromosikan kesehatan di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 17 Jumlah SD/MI dan yang mempromosikan Kesehatan berdasarkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

KAB/KOTA NIAS MANDAILING NATAL TAPANULI SELATAN TAPANULI TENGAH TAPANULI UTARA TOBA SAMOSIR LABUHAN BATU ASAHAN SIMALUNGUN DAIRI KARO DELI SERDANG LANGKAT NIAS SELATAN HUMBANG HASUNDUTAN PAKPAK BHARAT SAMOSIR SERDANG BEDAGAI BATUBARA PADANG LAWAS PADANG LAWAS UTARA LABUHAN BATU SELATAN LABUHAN BATU UTARA NIAS UTARA NIAS BARAT SIBOLGA TANJUNGBALAI PEMATANG SIANTAR TEBING TINGGI

JML SD/MI

MEMPROMOSIKAN KES

143 403 288 332 352 223 284 495 924 267 291 793 687 313 222 71 203 429 295 182 223 202 25 153 105 61 102 166 98

29 81 58 66 70 45 57 99 185 53 58 159 137 63 44 14 41 86 59 36 45 40 5 31 21 12 20 33 20


NO

30 31 32 33

KAB/KOTA MEDAN BINJAI PADANGSIDIMPUAN GUNUNG SITOLI JUMLAH

JML SD/MI 825 161 101 121 9540

MEMPROMOSIKAN KES 165 32 20 24 1908


B. Kegiatan-kegiatan Tahun 2011 Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 5.962.920.250,dengan kegiatan-kegiatan adalah sebagai berikut : 1. Pembinaan Teknis Program Pengobatan Tradisional ke Kabupaten/Kota 2. Pertemuan Forum Komunikasi Pengobatan Tradisional 3. Pertemuan Sumber Daya Manusia (SDM) Program Pengobatan Tradisional 4. Pertemuan Evaluasi Program Pengobatan Tradisional 5. Peningkatan Pendidikan Kesehatan kepada Masyarakat melalui Peringatan Hari Besar Kesehatan 6. Survey Cepat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tatanan Rumah Tangga di Kabupaten/Kota 7. Lomba Desa Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 8. Pekan Raya Sumatera Utara Tahun 2011 9. Pengembangan Desa Siaga 10. Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui Media Cetak dan Elektronik 11. Pembinaan Program Promosi Kesehatan ke Kabupaten/Kota 12. Pembinaan Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) ke Kabupaten/Kota


13. Bantuan Buku Pedoman Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Dokter Kecil serta Paket Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 14. Pembinaan Desa Siaga 15. Pertemuan Evaluasi Desa Siaga 16. Sosialisasi Program Jamkesmas bagi Aparat Kecamatan di Kabupaten/Kota 17. Peningkatan Kapasitas Dinas Kesehatan dalam Pembiayaan Kesehatan dengan PHA/DHA 18. Pertemuan dalam rangka Persiapan Daerah dalam Mencapai Universal Coverage 19. Konsultasi Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 20. Jambore Kader Posyandu Provinsi Sumatera Utara 21. Lomba Posyandu Teladan Sumatera Utara 22. Pertemuan Forum Komunikasi Kesehatan Kerja di Provinsi Sumatera Utara 23. Pembinaan Program Kesehatan Kerja ke Kabupaten/Kota 24. Jambore Saka Bakti Husada 25. Evaluasi Pelatihan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) 26. Senam Bugar Kesehatan bagi Masyarakat Kabupaten/Kota 27. Workshop Aku Segar dan Bugar 28. Lomba Poster Kesehatan 29. Lomba Lagu-Lagu Kesehatan untuk Anak Jalanan 30. Pemutaran Film dan Ceramah Kesehatan di Kabupaten/Kota 31. Peliputan Hari-Hari Besar Kesehatan 32. Bimbingan Teknis Program Metode dan Sarana 33. Review Program Metode dan Sarana 34. Pembuatan Buletin Kesehatan


35. Promosi Kesehatan melalui Rubrik Kesehatan 36. Pembuatan Billboard Kesehatan 37. Peningkatan SP3T Provinsi Sumatera Utara 38. Pengadaan Peralatan Penyuluhan Kesehatan 39. Sosialisasi Dampak Rokok terhadap Kesehatan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH-CHT)

Sampai akhir tahun anggaran, realisasi fisik Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah 95,07% dengan jumlah realisasi keuangan sebesar dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp. 5.649.319.465,- atau 94,74%.

3.2.4 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT A. Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2011 Didalam Penetapan Kinerja terdapat 5 (lima) indikator kinerja Program Obat dan Perbekalan Kesehatan yang harus dicapai pada tahun 2011, dan pencapaiannya adalah sebagai berikut: Tabel 18 Indikator Kinerja, Target, Capaian dan Persen Capaian Program Perbaikan Gizi Masyarakat Tahun 2011

NO

INDIKATOR

1

Persentase gizi buruk yang ditangani

2

Persentase bayi usia 0 – 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif


CAPAIAN TAHUN 2011 100%

% CAPAIAN

50%

46%

92%

100%


NO

INDIKATOR

3

Cakupan Rumah Tangga (RT) yang mengkonsumsi garam beryodium

4

Persentase anak 6 – 59 bulan mendapatkan Vitamin A

5

Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Fe

6

Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi

7

Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)

8

Persentase penyediaan bufferstock MP-ASI (Makanan Pendamping– Air Susu Ibu) untuk bencana

9

Persentase ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronis) dan anemia yang mendapatkan PMT (Pemberian Makanan Tambahan)

TARGET TAHUN 2011

CAPAIAN TAHUN 2011

% CAPAIAN

85%

90%

106%

81%

75%

93%

74%

70%

95%

100%

100%

100%

70%

72%

103%

100%

100%

100%

48%

9,5%

20%

Dari persen capaian terlihat, bahwa dari 9 indikator kinerja Program Perbaikan Gizi Masyarakat, delapan indikator (89%) yaitu indikator ke-1 sampai ke-8 berkategori BAIK dan satu indikator (11%) yaitu indikator ke-9 berkategori SANGAT KURANG. Pencapaian indikator ke-9 ini sangat kontras dengan indikator lainnya yang mampu mencapai diatas angka 90%. Ke depan, upaya untuk mencapai target indikator ke-9 perlu menjadi perhatian dan prioritas pada Program Perbaikan Gizi Masyarakat. Penjelasan tentang pencapaian masingmasing indikator serta analisa kecendrungan pencapaian sejak tahun 2008, adalah sebagai berikut:


1.

Persentase gizi buruk yang ditangani Berdasarkan Survey Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilaksanakan pada tahun 2009 diketahui bahwa Prevalensi Balita dengan Gizi kurang adalah 16,2% dan Balita dengan Gizi Buruk yaitu 4,21%. Angka ini mengalami penurunan dengan data Survey PSG yang dilaksanakan tahun 2007, yaitu prevalensi balita dengan gizi kurang adalah 18,8% dan balita dengan gizi buruk yaitu 4,4%. Pada tahun 2011, jumlah balita gizi buruk yang ditemukan sebanyak 375 balita dan keseluruhan balita yang mengalami gizi buruk tersebut mendapatkan penanganan (100%), seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Tabel 19 Jumlah Balita Gizi Buruk yang Ditemukan dan Ditangani Per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

KAB/KOTA NIAS MANDAILING NATAL TAPANULI SELATAN TAPANULI TENGAH TAPANULI UTARA TOBA SAMOSIR LABUHAN BATU ASAHAN SIMALUNGUN DAIRI KARO DELI SERDANG LANGKAT NIAS SELATAN HUMBANG HASUNDUTAN PAKPAK BHARAT SAMOSIR SERDANG BEDAGAI BATUBARA PADANG LAWAS PADANG LAWAS UTARA LABUHAN BATU SELATAN

BALITA GIZI BURUK 15 15 12 7 12 10 20 25 20 15 4 27 10 8 4 7 12 18 11 6 10


NO 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

BALITA GIZI BURUK 13 6 5 12 13 5 4 25 12 5 9 375

KAB/KOTA LABUHAN BATU UTARA NIAS UTARA NIAS BARAT SIBOLGA TANJUNGBALAI PEMATANG SIANTAR TEBING TINGGI MEDAN BINJAI PADANGSIDIMPUAN GUNUNG SITOLI JUMLAH

Sumber: Laporan Bidang Pelayanan Kesehatan, 2011.

2.

Persentase bayi usia 0 – 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase pemberian ASI Eksklusif pada bayi menunjukkan adanya kecendrungan peningkatan sejak tahun 2008. Grafik 8 Persentase Bayi 0-6 bulan Mendapatkan ASI Ekslusif Tahun 2008 – 2010

50

38

45,5

43

46

40 30 20 10 0 2008

2009

2010

2011

% ASI Ekslusif

Sumber : Laporan Bidang Pelayanan Kesehatan 2011

Peningkatan ini berhubungan dengan adanya project NICE (bantuan luar negeri) untuk perbaikan gizi masyarakat. Project NICE dilaksanakan di 4


Kabupaten/Kota yaitu Medan, Dairi, Tapanuli Tengah dan Mandailing Natal; dengan salah satu kegiatan adalah Penyuluhan ASI dan Inisiasi Dini ASI. Namun, walaupun mengalami peningkatan pada tahun 2011, namun pencapaian masih dibawah taget indikator kinerja yang ditetapkan yaitu 50% pada tahun 2011.

3.

Cakupan Rumah Tangga (RT) yang mengkonsumsi garam beryodium Konsumsi garam mengandung cukup Iodium merupakan upaya prevalensi penderita GAKY. Berdasarkan hasil Risdesdas (2007) diketahui bahwa hampir 90% rumah tangga (RT) telah mengkonsumsi garam yang mengandung cukup iodium. Oleh karena belum ada survey lain yang berkaitan dengan konsumsi garam yodium pada RT, maka angka riskesdas tersebut digunakan untuk menghitung cakupan RT mengkonsumsi garam beryodium sampai tahun 2011. Dan angka ini telah mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu 85% pada tahun 2011.

4.

Persentase anak 6 – 59 bulan mendapatkan Vitamin A Tidak adanya Survey Pemetaan Vitamin A terbaru menyebabkan tidak diketahuinya secara akurat prevalensi Xeropthalmia di Provinsi Sumatera Utara. Survei terakhir dilaksanakan pada tahun 1992 dimana prevalensi Xeropthalmia sebesar 0,12% lebih rendah dari batas WHO yaitu 0,5%. Melihat pencapaian tersebut Xeropthalmia tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara, namun hal ini perlu diwaspadai terutama bila dilihat pencapaian persentase balita yang


mendapatkan kapsul vitamin A cenderung di bawah target program yaitu 80%. Grafik 9 Trend Cakupan Pemberian Vitamin A Tahun 2008 – 2011

80,4

85

80,4

80

75 73,2

75

70 65

2008

2009

2010

2011

Sumber : Laporan Bidang Pelayanan Kesehatan 2011

Dari grafik bahwa cakupan pemberian vitamin A kurun waktu 2008-2011 menunjukkan kecendrungan penurunan, bahkan pada tahun 2010 menurun sangat tajam sekitar 7% dari tahun 2009 yaitu 80,4%. Walaupun pada tahun 2011 mengalami peningkatan, namun masih dibawah target nasional yaitu 80% dan dibawah target renstra Dinkes Provsu yang ditetapkan yaitu 81% pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan pemberian kapsul vitamin A pada balita, salah satu kemungkinan penyebabnya adalah rendahnya kunjungan balita ke puskesmas maupun pospos pelayanan kesehatan. Karena pada umumnya, bayi (0-12 bulan) lebih banyak mengunjungi pusat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan imunisasi lengkap, penimbangan dan pemberian kapsul vitamin A. Setelah mendapatkan imunisasi lengkap, umumnya kunjungan anak balita ke pelayanan kesehatan akan berkurang secara drastis.


5.

Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Fe Anemia merupakan salah satu penyebab kematian ibu hamil di Indonesia, hal ini disebabkan oleh kekurangan zat besi (ferrum) selama masa kehamilan. Salah satu upaya untuk menurunkan prevalensi anemia adalah dengan pemberian tablet zat besi (ferrum) sebanyak 90 tablet selama masa kehamilan.

Cakupan ibu hamil yang mendapat 90 tablet zat besi

juga menunjukan

adanya kecenderungan penurunan sejak tahun 2008. Pada tahun 2010 terjadi penurunan yang cukup drastis yaitu lebih dari 10% dibandingkan tahun 2009. Penurunan

ini

disebabkan

karena

belum

semua

Kabupaten/Kota

mengalokasikan dana untuk buffer stock tablet besi, ketersediaan tablet besi tergantung sepenuhnya pada pengadaan pusat dan provinsi; sehingga terjadi kekosongan tablet Fe di Kabupaten/Kota. Grafik 10 Cakupan Pemberian Fe 90 Tablet Tahun 2008 – 2011

80

78

78

75

70 67,2

70 65

60 2008

2009

2010

2011

Sumber : Laporan Bidang Yankes 2011

Pada tahun 2011, terjadi peningkatan namun peningkatan belum mampu mencapai target renstra Dinkes Provsu yaitu 74% pada tahun 2011.


6.

Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi Surveilans gizi merupakan kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap masalah gizi buruk dan indikator pembinaan gizi masyarakat agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif, eﬁsien dan tepat waktu melalui proses pengumpulan data, pengolahan, penyebaran informasi kepada penyelenggara program kesehatan dan tindak lanjut sebagai respon terhadap perkembangan informasi. Surveilans gizi akan meningkatkan efektivitas program dengan mempertajam upaya penanggulangan masalah gizi secara tepat waktu, tempat, sasaran dan jenis tindakannya. Sejak tahun 2009, seluruh Kab/Kota telah melaksanakan surveilans gizi atau 100%.

7.

Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) Indikator ini menggambarkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu. Tinggi rendahnya hasil capaian indikator ini tergantung pada partisipasi mayarakat. Jika hasil capaian rendah, artinya partisipasi masyarakat yang rendah terhadap kegiatan posyandu. Untuk itu perlu dipelajari kenapa mereka tidak datang ke posyandu dan perlu dimotivasi. Selain itu dari kader posyandu sendiri bersama dengan PKK kelurahan juga dihimbau agar lebih memotivasi warganya untuk membawa balita ke posyandu setiap bulan.

Persentase balita yang ditimbang berat badannya (D/S) pada tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 yaitu 72% berbanding 71,80%.


Jika dibandingkan dengan target renstra Dinkes Provsu di tahun 2011 yakni 70% maka indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan.

8.

Persentase penyediaan buffer stock MP-ASI (Makanan Pendamping – Air Susu Ibu) untuk bencana Penyediaan buﬀer stock MP-ASI adalah ditujukan

untuk mengantisipasi

situasi darurat akibat bencana, KLB gizi dan situasi sulit lainnya. Pada tahun 2011, capaian dari indikator ini adalah 100% dengan target program 100% pada tahun yang sama.

9.

Persentase ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronis) dan anemia yang mendapatkan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Kasus KEK (Kekurangan Energi Kronis) disebabkan karena adanya ketidakseimbangan asupan gizi, sehingga zat gizi yang dibutuhkan tubuh tidak tercukupi. Jika sudah terlalu lama maka akan terjadi Kekurangan Energi Kronik (KEK), dan kejadiaan KEK pada ibu hamil merupakan kondisi yang sangat tidak diinginkan, karena sangat mempengaruhi kehidupan janin dalam bayi kandungan dan juga sang ibu.

Diperhitungkan 10% dari jumlah ibu hamil adalah ibu hamil KEK. Pada tahun 2011 diperkirakan ada 31.215 ibu hamil yang menderita KEK. Perkiraan ibu hamil KEK ini mengalami peningkatan dari tahun 2010 yaitu 39.575 orang. Namun yang mendapatkan PMT Ibu Hamil hanya 2.976 orang atau 9,5% pada tahun 2011; angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2010 yaitu 8,1%.


Walaupun demikian, pencapaian tahun 2011 belum mampu target yang ditentukan yaitu 48%.

Rendahnya capaian indikator ini disebabkan karena belum ada sharing pembiayaan dari APBD Kabupaten/Kota untuk penyediaan PMT bagi ibu hamil KEK, sehingga penyediaan PMT tersebut seluruhnya bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBN. Melihat masih banyaknya kasus-kasus ibu hamil KEK yang belum mendapatkan PMT, kedepan sangat diperlukan keikutsertaan pemerintah daerah dalam penyediaan PMT ibu hamil untuk menanggulangi masalah ibu hamil KEK di Sumatera Utara.

B. Kegiatan-kegiatan Tahun 2011 Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 3.249.335.400,- dengan kegiatan-kegiatan adalah sebagai berikut : 1. Monitoring Program Gizi dan Sweeping Bulan Vitamin A 2. Penyediaan Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMT-AS) 3. Pendampingan Keluarga Balita Gizi Buruk 4. Workshop Standarisasi Pertumbuhan Balita 5. Pertemuan Berkala dalam Membahas Masalah Gizi antara Kabupaten/Kota dan Provinsi 6. Perlombaan Program Gizi melalui Pemberdayaan Masyarakat 7. Advokasi Program Perbaikan Gizi untuk Pengambil Kebijakan 8. Review Pencapaian Garam Beryodium


9. Penyediaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Ibu Hamil 10. Penyediaan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)

Sampai akhir tahun anggaran, realisasi fisik Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah 100% dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp. 3.151.321.000,- atau 96,98%.

3.2.5 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT A. Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2011 Didalam Penetapan Kinerja terdapat 8 (delapan) indikator kinerja Program Lingkungan Sehat yang harus dicapai pada tahun 2011, dan pencapaiannya adalah sebagai berikut: Tabel 20 Indikator Kinerja, Target, Capaian dan Persen Capaian Program Lingkungan Sehat Tahun 2011

NO

1

INDIKATOR

Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan

2

Persentase keluarga menggunakan air bersih

3

Persentase keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan

4

Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat

TARGET TAHUN 2011

CAPAIAN TAHUN 2011

% CAPAIAN

70%

70%

100%

65%

52%

80%

60%

61%

102%

68%

63%

93%


kesehatan 5

Persentase Kab/Kota Sehat

NO

INDIKATOR

20%

24,3%

SASARAN CAPAIAN TAHUN TAHUN 2011 2011 35% 38,71%

122% % CAPAIAN

6

Persentase puskesmas yang memiliki klinik sanitasi

7

Persentase air minum yang diperiksa yang memenuhi syarat bakteriologis

75%

43%

57%

Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan program penyehatan lingkungan

100%

100%

100%

8

111%

Dari persen capaian terlihat, bahwa dari 8 indikator kinerja Program Lingkungan Sehat, enam indikator (75%) yaitu indikator ke-1, indikator ke-3 sampai 6 dan indikator ke-8 berkategori BAIK, satu indikator (12,5%) yaitu indikator ke-2 berkategori SEDANG, dan satu indikator (12,5%) yaitu indikator ke-7 berkategori SANGAT KURANG. Ke depan, pencapaian indikator persentase keluarga menggunakan air bersih dan air minum yang memenuhi syarat bakteriologis perlu menjadi perhatian dan prioritas pelaksanaan kegiatan pada Program Lingkungan Sehat. Penjelasan tentang pencapaian masing-masing indikator serta analisa kecendrungan pencapaian sejak tahun 2008, adalah sebagai berikut:

1.

Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase keluarga yang menghuni rumah sehat cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2009, seperti yang terlihat pada grafik berikut ini.


Grafik 11 Persen Target dan Capaian Keluarga menghuni Rumah yang Memenuhi Syarat Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2011

70

70

65

60 61,25

60

70

64

55

50 40 30 20 10 0 2008

2009

% Target

2010

2011

% Capaian

Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2011

Kurun waktu 2008-2011, persentase keluarga yang menghuni rumah memenuhi syarat kesehatan mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan pada tahun 2011, indikator ini telah mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu 70%. Bila besaran peningkatan ini dapat dipertahankan sekitar 5% setiap tahun, maka akan mampu mencapai target 78% pada tahun 2013, seperti yang tercantum di dalam Renstra Dinkes Provsu.

2.

Persentase keluarga menggunakan air bersih


Persentase keluarga menggunakan air bersih mengalami peningkatan yang sangat besar, yaitu meningkat sekitar 18% dari tahun 2010. Namun bila diperhadapkan dengan target yang ditentukan, pencapaian selama kurun waktu 2009-2011, belum mampu mencapai target tahunan yang ditetapkan. Grafik 12 Persen Target dan Capaian Keluarga Menggunakan Air Bersih Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2011

70 60

65

62

60

52

50 40

34

34

30 20 10 0 2009

2010

% Target

2011

% Capaian


Masalah air bersih dan rumah sehat merupakan masalah yang sangat kompleks, membutuhkan kerjasama lintas sektoral yang kuat, serta dukungan perilaku masyarakat dan perbaikan sosial ekonomi penduduk.


Sejak tahun 2009, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara telah mengalokasikan dana untuk pengadaan Stimulan Sarana Air Bersih (SAB) di 10 (sepuluh) Kab/Kota yaitu Langkat, Batubara, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Utara, Samosir, Dairi, Padang Sidempuan, Deli Serdang dan Labuhan Batu; kegitan ini telah mampu meningkatkan capaian indikator ini secara signifikan.

Keterlibatan institusi yang menangani prasarana pemukiman dan prasarana wilayah bersama-sama masyarakat yang diberdayakan sangatlah penting dalam upaya penyediaan air bersih dalam jumlah yang cukup. Dan diharapkan dengan pembangunan stimulan SAB ini, pemerintah Kab/Kota termotivasi untuk melanjutkan pembangunan SAB sehingga akses masyarakat terhadap air bersih dapat ditingkatkan.

3.

Persentase keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan Berbeda halnya dengan ke-2 indikator Program Lingkungan Sehat yang sebelumnya, pencapaian persentase keluarga menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan telah mampu mencapai target yang ditetapkan.

Pada tahun 2011, persentase keluarga menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan yaitu 61%, meningkat hanya 1% dari tahun 2010 yaitu 60%; angka ini memang telah mampu melampaui angka target 2011 yaitu 60%. Namun bila besarnya peningkatan konstan hanya 1% setiap tahunnya kurun waktu 2012-2013, maka dikhawatirkan target indikator ini pada Renstra Dinkes Provsu yaitu 70% pada tahun 2013 diperkirakan tidak akan tercapai.


Membangun sebuah lingkungan yang sehat bagi penduduk hanya dapat dicapai bila lintas sektor, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta dinas lainnya dan Pemerintah Pusat, Provinsi serta Kab/Kota saling bekerja sama dalam membangun dan menyediakan sarana dan prasarana lingkungan sehat serta mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk ikut berpartisipasi di dalam pembangunan tersebut. 4.

Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan Pencapaian persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan mengalami peningkatan sebesar 16%, yaitu dari 47% pada tahun 2010 menjadi 63% pada tahun 2011. Namun belum mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu 68%.

5.

Persentase Kab/Kota Sehat Pada tahun 2011, dari 33 kab/kota yang ada di Sumatera Utara terdapat 8 Kab/Kota Sehat, sehingga persentase Kab/Kota Sehat adalah sebesar 24,3% dan telah mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu 20%. Pencapaian ini meningkat bila dibandingkan capaian tahun 2010 yaitu 15%.

Pada tahun 2010, Kabupaten/Kota yang termasuk Kabupaten/Kota Sehat adalah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Sibolga, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Karo, Kota Pematang Siantar dan Kota Medan. Dan pada tahun 2011, kabupaten/Kota Sehat bertambah 2 (dua) yaitu Kota Tebing Tinggi dan Binjai.


6.

Persentase puskesmas yang memiliki klinik sanitasi Pada tahun 2011, dari 545 puskesmas yang ada, yang memiliki klinik sanitasi yang aktif yaitu 211 puskesmas atau 38,71%. Pencapaian ini mengalami bila dibandingkan pencapaian tahun 2010 yaitu sebesar 30%; bahkan pencapaian tahun 2011 diatas target yang ditetapkan yaitu 35%.

7.

Persentase air minum yang diperiksa yang memenuhi syarat bakteriologis Pada tahun 2011, persentase air minum yang diperiksa dan yang memenuhi syarat bakteriologis meningkat mebnjadi 43%. Persentase ini mengalami peningkatan yang cukup tajam yaitu sebesar 23% dibandingkan dengan pencapaian tahun 2010 yaitu 20%. Walaupun demikian, angka pencapaian tersebut belum mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu 75% pada tahun 2011. Namun, bila besaran peningkatan ini mampu dipertahankan sekitar 20% selama kurun waktu 2012-2013, maka kemungkinan target indikator ini menjadi 80% pada tahun 2013 dapat tercapai.

8.

Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan program penyehatan lingkungan Pencapaian

persentase

Kab/Kota

yang

menyelenggarakan

Program

Penyehatan Lingkungan sejak tahun 2010 telah mencapai 100% sesuai dengan target yang diharapkan yaitu 100%. Hasil capaian ini menunjukkan bahwa seluruh Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara telah menyelenggarakan Program Penyehatan Lingkungan.


B. Kegiatan-kegiatan Tahun 2011 Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Lingkungan Sehat pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 2.326.275..000,- dengan kegitan-kegiatan adalah sebagai berikut : 1. Implementasi Community Let Total Sanitation (CLTS) 2. Orientasi Community Let Total Sanitation (CLTS) 3. Pengembangan Program Kota Sehat 4. Monitoring dan Evaluasi Program Lingkungan Sehat 5. Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Program Lingkungan Sehat 6. Stimulan Pembangunan Percontohan Rumah Sehat dan Sederhana 7. Pembinaan Depot Air Isi Ulang 8. Pertemuan Petugas Pengelola Program TTU/TPM Kabupaten/Kota 9. Pengadaan Stimulan Air Bersih /Jamban Keluarga 10. Gerakan Aksi Penyehatan Kawasan Danau Toba 11. Pengawasan Program Klinik Sanitasi Sampai akhir tahun anggaran, realisasi fisik Program Lingkungan Sehat adalah 98,29% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.271.160.000,- atau 97,63%.

3.2.6 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT A. Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2011 Didalam Penetapan Kinerja terdapat 26 (dua puluh enam) indikator kinerja Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit yang harus dicapai pada tahun 2011, dan pencapaiannya adalah sebagai berikut: Tabel 21


Indikator Kinerja, Target, Capaian dan Persen Capaian Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Tahun 2011


CAPAIAN TAHUN 2011 78,1%

% CAPAIAN

Angka keberhasilan pengobatan TB

92%

94,4%

103%

Case Fatality Rate (CFR) diare pada saat KLB

1,4%

1,47%

95%

NO

INDIKATOR

1

Angka Case Detection Rate Penyakit TB

2 3

104%

NO

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2011

CAPAIAN TAHUN 2011

% CAPAIAN

4

ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) mendapatkan pengobatan ART

50%

73,2%

146%

0,0035%

0,0037%

5 6

7

8

Prevalensi Kasus HIV penduduk

106%

Angka Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 penduduk

<5/100.000 pddk

1,3/100.000 pddk

100%

Angka penemuan kasus baru Frambusia /100.000 penduduk

<0,6/100.000 pddk

0,015/100.000 pddk

100%

40%

14,5%

36,25%

Cakupan Penemuan dan tata laksana kasus Pneumonia pada balita

9

Prevalensi kecacingan pada anak sekolah

30%

28%

107%

10

Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 penduduk (API)

1,5/1.000 Pddk

0,88/1.000 Pddk

170%

11

Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk

35/100.000 Pddk

37,9/100.000 Pddk

108%

12

Kasus suspek flu burung yang ditemukan, ditangani sesuai standard

100%

0

0%

80%

70,5%

88,1%

13

Persentase kasus zoonosa lainnya (rabies, antraks,


leptopirosis) yang ditangani sesuai standard 14

Cakupan penduduk di daerah endemis mendapatkan pengobatan massal filariasis

45%

90%

200%

15

Kabupaten/Kota yang melakukan mapping vektor

35%

40%

133%

16

Angka Kecacatan Tingkat 2 Kusta

12%

14,45%

83%

NO

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2011

CAPAIAN TAHUN 2011

% CAPAIAN

17

Persentase kelengkapan dan ketepatan laporan penyakit

72%

78,50%

109%

Persentase Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam pada desa/kelurahan dengan KLB

85%

86%

101%

Angka Non Acute Flaccid (AFP) pada anak usia <15 tahun per 100.000 penduduk

>2/100.000 pddk

2,36/100.00 0 pddk

100%

20

Angka Kematian Jemaah Haji per 1.000 jemaah haji

<2,1/1.000 Pddk

2,12/1.000 Pddk

99%

21

Persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI).

78%

86,2%

110%

Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap

83%

88,6%

107%

82%

90,1%

110%

75%

100%

133%

18

19

22

23

24

25

Persentase anak sekolah usia dasar yang mendapatkan imunisasi lengkap Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Deteksi Dini dan KIE Penyakit Tidak Menular Persentase Kab/Kota


melaksanakan surveilans kesehatan matra 26

Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan penanggulangan dan penanganan wabah dan bencana

25%

27,3%

109%

82%

100%

122%

Dari persen capaian terlihat, bahwa dari 26 indikator kinerja Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, terdapat satu indikator (4%) yaitu indikator ke-8 berkategori SANGAT KURANG, dua indikator (8%) yaitu indikator ke-13 dan ke-16 berkategori SEDANG, dan lainnya

sebanyak 23 indikator (82%)

berkategori BAIK. Penjelasan tentang pencapaian masing-masing indikator serta analisa kecendrungan pencapaian sejak tahun 2008, adalah sebagai berikut:

1.

Angka Case Detection Rate (CDR) dan KeberhasilanPengobatan TB Angka CDR Penyakit TB atau Cakupan penemuan penderita TB Paru dilihat dari penemuan penderita TB Paru BTA+ yang berpotensi untuk terjadinya penularan di masyarakat. Pada tahun 2011, jumlah kasus BTA+ yang ditemukan yaitu 16.684 kasus atau 78,1% dari estimasi kasus BTA+ yaitu 21.374 kasus. Pencapaian ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu 74,7%, dan berada di atas target nasional yaitu 70%. Cakupan penemuan penderita penyakit TB Paru BTA+ kurun waktu 20082011 dapat dilihat pada grafik berikut ini. Grafik 13 Angka CDR (Cakupan Penemuan Penderita TB Paru BTA+) dan Angka Keberhasilan Pengobatan TB di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008–2011


100

93,7

92,3

90,3

90 74,7

80 70

66

94,4 78,1

68,1

60 50 40 30 20 10 0 2008

2009 Cakupan Penemuan

2010

2011

Angka Kesembuhan


Dari grafik terlihat bahwa cakupan penemuan penderita TB Paru BTA+ mengalami peningkatan selama kurun waktu 2008-2011. Dan sejak tahun 2010, pencapaian CDR telah mampu mencapai target nasional yaitu 70%. Hal ini sejalan juga dengan pencapaian angka keberhasilan pengobatan TB sejak tahun 2008 terus meningkat dan mampu mencapai angka di atas 90%, diatas target nasional yakni >85%.

2.

Case Fatality Rate (CFR) Diare pada saat KLB (Kejadian Luar Biasa) KLB diare merupakan salah satu KLB yang setiap tahun terjadi di Provinsi Sumatera dan tahun 2011 telah terjadi KLB diare di 2 Kab/Kota, yaitu di Kabupaten Mandailing Natal dan Tapanuli Utara. Jumlah penderita Diare di Kab. Madina sebanyak 58 orang dan 2 diantaranya meninggal dunia; sedangkan di Kab. Tapanuli Utara, jumlah penderita sebanyak 78 orang dan tidak ada kasus meninggal dunia; sehingga CFR Diare pada saat KLB di perhitungkan sebesar 1,47%. Angka kematian (CFR) akibat diare pada saat


KLB menunjukkan kecendrungan penurunan, seperti tergambar pada grafik berikut ini :

Grafik 14 Persentase Angka Kematian (CFR) Diare pada saat KLB Tahun 2008 - 2011

Persentase Angka Kematian (CFR) akibat Diare pada KLB Tahun 2006 - 2010

4 2

1,89

1,9 1,06

1,47

2010

2011

0 2008

2009

CFR

Power (CFR)


Dari grafik di atas dapat dilihat adanya penurunan angka CFR Diare pada saat KLB. Walaupun mengalami penurunan, CFR diare pada saat KLB masih diatas target nasional yaitu ≤ 1,2%. Hanya pada tahun 2010 capaian indikator ini mampu melampaui target nasional yaitu 1,06%. Ini


menunjukkan bahwa tingkat penemuan dan tata laksana penderita diare pada saat KLB sudah baik tetapi harus tetap ditingkatkan.

3.

ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) mendapatkan pengobatan ART Dalam sepuluh tahun terakhir, peningkatan HIV/AIDS meningkat begitu tajam. Pada tahun 2011, jumlah kasus HIV (+) meningkat tajam dari 2.063 kasus pada tahun 2010 menjadi 2.627 kasus, dan kasus AIDS meningkat dari 1.376 kasus menjadi 2.214 kasus. Perkembangan kasus HIV/AIDS di Sumatera Utara sejak tahun 1992 kasus tersebut ditemukan dapat dilihat pada grafik berikut ini. Grafik 15 Jumlah Kasus HIV/AIDS Tahun 1992 - 2011

3000 2627

2500

1500

1476

1352

1000

787

883

700 639 484

500 0

2214

2063

2000

331 280 18 37 157 175 1 21 2 2 122 1 2 1 6 3 6 74 2 1 0 0 0 0 1 1 5 13 17 1 92 93 94 95 96 97 98 99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11

HIV

AIDS



Dari 4.841 penderita HIV/AIDS sampai tahun 2011, yang memenuhi syarat untuk pengobatan ARV adalah 3.025 penderita dan yang mendapatkan ARV sebanyak 2.214 penderita atau 73,2%. Persentase ODHA mendapatkan pengobatan ART mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan pencapaian 2010 yaitu 67,48%. Peningkatan kasus yang terjadi setelah tahun 2000 merupakan upaya membongkar fenomena gunung es “ice berg fenomenm” yaitu jumlah kasus yang ditemukan lebih sedikit dari jumlah sebenarnya di dalam populasi. Keberhasilan penemuan penderita ini salah satunya disebabkan bertambahnya jumlah layanan VCT (Voluntary Counselling and Testing) di Sumatera Utara. VCT merupakan pintu masuk bagi penemuan kasus disamping pelaksanaan pengobatan dan perawatan pasien serta penyampaian informasi ke masyarakat khususnya mereka yang termasuk dalam kelompok populasi berisiko tinggi. Walaupun penemuan kasus HIV/AIDS meningkat namun belum maksimal, berdasarkan estimasi yang dilakukan oleh Depkes RI, pada tahun 2009 diperkirakan ada 7.059 penderita HIV/AIDS di Sumatera Utara dan sampai tahun 2011 jumlah penderita HIV/AIDS yang ditemukan baru mencapai 4.841 orang atau 68,6%.

4.

Prevalensi Kasus HIV Penduduk Dengan jumlah penderita HIV/AIDS sampai tahun 2011 yaitu 4.841 orang, maka diperhitungkan prevalensi HIV/AIDS penduduk yaitu pada tahun 2011 adalah 0,0037%. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 0,0035% maka hasil capaian di atas target yang ditetapkan.


Mengingat kasus HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es, yang kelihatan hanya di permukaan saja, maka semakin banyak penemuan baru kasus HIV/AIDS semakin baik dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS.

5.

Angka Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 Penduduk Permasalahan penyakit kusta ini bila dikaji secara mendalam merupakan permasalahan

yang

sangat

kompleks

dan

merupakan

permasalahan

kemanusiaan seutuhnya. Masalah yang dihadapi pada penderita bukan hanya dari medis saja tetapi juga adanya masalah psikososial sebagai akibat penyakitnya. Dalam keadaan ini warga masyarakat berupaya menghindari penderita. Grafik 16 Penemuan Kasus Baru (CDR) Kusta per 100.000 penduduk Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2011

1,6

1,56

1,52

1,46

1,4

1,3

1,2 1 2008

2009

CFR

2010

2011


Pada tahun 2011, jumlah penderita baru kusta yang ditemukan sebanyak 174 penderita atau 1,3 per 100.000 penduduk. Dari grafik terlihat bahwa pencapaian tahun 2011 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010, dan


sejak tahun 2008 kasus baru penderita kusta menunjukkan trend penurunan dan mampu dipertahankan <5 per 100.0000 penduduk; sesuai dengan target renstra dan target nasional.

6.

Angka Penemuan Kasus Baru Frambusia/100.000 Penduduk Frambusia

merupakan

penyakit

infeksi

kulit

yang

disebabkan

oleh Treponema pallidum sub spesiespertenue yang dapat mudah tersebar melalui kontak langsung antara kulit penderita dengan kulit sehat. Penyakit ini tumbuh subur terutama di daerah beriklim tropis dengan karakteristik cuaca panas, banyak hujan, yang dikombinasikan dengan banyaknya jumlah penduduk miskin, sanitasi lingkungan yang buruk, kurangnya fasilitas air bersih, lingkungan yang padat penduduk dan kurangnya fasilitas kesehatan umum yang memadai.

Pada tahun 2011, jumlah kasus baru Frambusia yang ditemukan adalah sebanyak 2 kasus yaitu dari Kabupaten Labuhan Batu. Dengan demikian angka penemuan kasus baru frambusia per 100.000 penduduk yaitu 0,015, tidak mengalami perubahan dengan pencapaian tahun 2010 yaitu sebesar 0,015/100.000 penduduk. Bila dibandingkan dengan target yaitu <0,6/100.000 penduduk maka capaian indikator ini sudah memenuhi target.

Penyakit frambusia bisa dieliminasi bila strategi pemberantasan dilaksanakan dengan tepat dan sepenuh hati karena pengobatannya sangat mudah. Keterlibatan institusi yang menangani prasarana pemukiman dan prasarana wilayah bersama-sama masyarakat yang diberdayakan sangatlah penting


dalam upaya penyediaan air bersih dalam jumlah yang cukup. Dengan tersedianya air bersih dalam jumlah yang cukup selain frambusia, banyak penyakit menular lain yang dapat dicegah.

7.

Cakupan Penemuan dan Tata Laksana Kasus Pneumonia pada Balita Pneunomia atau radang paru masih merupakan masalah kesehatan yang serius dan mengancam jiwa, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Pneumonia merupakan proses radang akut pada jaringan paru (alveoli) yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur ataupun parasit. Lingkungan fisik rumah merupakan faktor resiko terhadap kejadian pneunomia pada balita antara lain : kepadatan hunian, jenis rumah, lokasi dapur, ventilasi rumah, dan pemakaian bahan bakar kayu.

Pada tahun 2011, jumlah kasus pneumonia yang ditemukan yaitu 18.809 kasus atau 14,7% dari total penduduk usia balita yaitu 128.256 jiwa. Angka ini mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun 2011 yaitu sebesar 1,06%. Walaupun mengalami peningkatan pada tahun 2011, namun pemcapaian ini masih di bawah target yang ditetapkan yaitu 40%. Rendahnya cakupan penemuan kasus disebabkan antara lain pengiriman dan kelengkapan laporan dari Kabupaten/Kota belum mencapai 100% serta masih lemahnya kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan RSUD Kab/Kota sehingga banyak kasus yang dirawat tidak dilaporkan. Jumlah kab/kota yang aktif mengirimkan laporan adalah 13 kab/kota (68,6%).

8.

Prevalensi Kecacingan pada Anak Sekolah


Prevalensi kecacingan pada anak sekolah diharapkan mampu diturunkan hingg menjadi < 10%. Berdasarkan survey kecacingan anak SD yang dilaksanakan tahun 2011 diperoleh hasil bahwa prevalensi kecacingan pada anak sekolah khususnya anak SD adalah sebesar 28%. Pencapaian ini mengalami penurunan yang cukup besar di bandingkan tahun 2010 yaitu 63%. Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2011 yaitu 30% maka hasil capaian telah mampu mencapai target yang ditetapkan. Penurunan angka prevalensi kecacingan ini disebabkan adanya pemeriksan dan pengobatan kecacingn yang dilaksanakan di 14 SD di 14 kabupaten/kota yang endemis kecacingan. Dengan kegiatn ini setiap tahunnnya diharapkan mampu menurunkan prevalensi kecacingan pada anak sekolah di Sumatera Utara.

9.

Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk (API) Seperti kebanyakan penyakit tropis lainnya, malaria merupakan salah satu penyebab kematian di negara berkembang. Pertumbuhan penduduk yang cepat, migrasi, sanitasi yang buruk, serta daerah yang terlalu padat, membantu memudahkan penyebaran penyakit tersebut. Ada beberapa Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang menjadi daerah endemis Malaria, yaitu Kabupaten Nias, Nias Selatan, Mandailing Natal, Labuhan Batu, Asahan, Langkat, Karo, dan Tapanuli Selatan.


Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk (API = Annual Parasite Incidence) dihitung berdasarkan angka kesakitan malaria (berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium) per 1.000 penduduk dalam 1 tahun di daerah endemis malaria. Pada tahun 2011, ditemukan 11.803 kasus positif Malaria, sehingga API adalah sebesar 1,44%. Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan pada tahun 2010 yaitu 1,9% dan tahun 2009 yaitu 1,8%.

Berdasarkan kab/kota, API tertinggi di Kabupaten Mandailing Natal yaitu 6,35%, disusul Kabupaten Batubara yaitu 5,72% dan Kabupaten Tapanuli Tengah 3,35%. 10. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 Penduduk Angka Kesakitan (IR) DBD di Provinsi Sumatera Utara cendrung mengalami peningkatan kurun waktu 2008-2010. Peningkatan IR DBD begitu tajam sekitar 9% setiap tahunnya. Pada tahun 2010, IR mencapai diatas 35% dengan jumlah penderita yang ditemukan sebanyak 8.889 orang. Pada tahun 2011, IR DBD tutun secara drastis menjadi 16,2% dengan jumlah penderita sebanyak 5.545 orang. Namun, bila dibandingkan dengan target renstra Dinkes Provsu tahun 2011 yaitu 35/100.000 penduduk, maka hasil capaian tersebut belum mampu mencapai target yang ditetapkan, dan bila dibandingkan dengan target IR DBD Nasional yaitu <5/100.000 penduduk maka angka kesakitan DBD di Provinsi Sumatera Utara sangat tinggi. Grafik 17 Angka Kesakitan (IR) dan Angka Kematian (CFR) DBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 – 2011

40 35,9 35 28,64

30 25

20,8

20

101

16,2 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 15 10 5

1,18

1,32

1,7

1,4


Di sisi lain angka CFR (Case Fatality Rate) DBD menunjukkan trend peningkatan sejak tahun 2008, dan pencapaian tertinggi pada tahun 2010 yaitu 1,7%. Pada tahun 2011, pencapaian CFR DBD sudah mampu diturunkan menjadi 1,4%, namun angka ini masih belum mampu mencapai target nasional yaitu <1%.

11. Kasus Suspek Flu Burung yang Ditemukan, Ditangani sesuai Standard Kasus suspect Flu burung/Avian Influenza mulai muncul di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2005 yaitu dengan ditemukannya 9 (sembilan) orang diduga menderita penyakit Flu Burung, tetapi hasil pemeriksaan laboratorium terhadap pemeriksaan darah penderita dinyatakan negatif AI. Kemudian pada tahun 2006 ditemukan 15 orang dari Kabupaten Karo yang dinyatakan Suspect Flu Burung. Kejadian yang terjadi di Kab. Karo ini merupakan kluster terbesar di dunia dan tingkat kematian tertinggi di Indonesia (CFR 85%).


Pada tahun 2007, sebanyak 34 orang dinyatakan suspect, 1 orang diantaranya positif dan meninggal dunia. Dan pada tahun 2008 terjadi peningkatan suspect Flu Burung yaitu sebanyak 51 kasus dengan jumlah terbesar di Kabupaten Asahan (16 kasus) tetapi tidak ada yang meninggal dunia. Sejak tahun 2009 sampai 2011 tidak ditemukan kasus flu burung, sehingga tidak ada kasus (0%) yang ditangani sesuai standard.

12. Angka Kecacatan Tingkat 2 Kusta Dampak sosial terhadap penyakit kusta ini sedemikian besarnya, sehingga menimbulkan keresahan yang sangat mendalam. Tidak hanya pada penderita sendiri, tetapi pada keluarganya, masyarakat dan negara. Pada umumnya penyakit kusta menimbulkan kecacatan yang menyebabkan penderita tidak dapat mandiri sehingga menjadi beban bagi orang lain (jadi pengemis, gelandangan, dsb).

Proporsi kecacatan tingkat 2 menunjukkn kecendrungan menurun sejak tahun 2008. Pada tahun 2008 mencapai angka sekitar 23% dan pada tahun 2011 menurun menjadi sekitar 14%. Namun, adanya kejadian kecacatan tingkat 2 ini mengindikasikan masih adnya keterlambatan penemuan kasus dan keterlambatan dalam mendapatkan pengobatan. Grafik 18


Proporsi Kecacatan Tingkat 2 Penderita Kusta Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2011

30 22,9 18,91

20

16,3

14,45

10 0 2008

2009

2010

% Cacat Tk. 2

2011


Walaupun mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 5% pada tahun 2011, namun pencapaian tersebut belum mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu 12%. .

13. Persentase Kelengkapan dan Ketepatan Laporan Penyakit Kelengkapan dan ketepatan pelaporan penyakit ini sangat penting dalam rangka pencegahan dan penanggulangan serta tata laksana penyakit. Pencapaian kelengkapan dan ketepatan laporan penyakit pada tahun 2011 yaitu 78,50%, angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 yaitu sebesar 68%. Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 75%, maka capaian indikator telah mencapai target.

14. Persentase Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam pada Desa/Kelurahan dengan KLB


Pada tahun 2011, terjadi 36 kasus KLB dan 31 kasus diantaranya (85%) dilakukan Penyelidikan epidemiologi <24 jam. Pencapaian ini telah mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu 85%, namun bila dibandingkan dengan tahun 2010, mengalami penurunan sebesar 5% dari 90%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelidikan epidemiologi <24 jam di wilayah KLB umumnya telah berjalan dengan baik, namun ada beberapa kab/kota yang masih terlambat dalam melaporkan kejadian KLB sehingga penyelidikan epidemiologi tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 24 jam setelah KLB terjadi.

15. Angka Non Acute Flaccid Paralysis (AFP) pada Anak Usia <15 Tahun per 100.000 Penduduk Sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani deklarasi dunia bebas polio, sejak tahun 1995 Indonesia telah melaksanakan kegiatan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yaitu pemberian vaksin polio pada anak < 5 tahun selama tiga tahun berturut-turut. Keberhasilan dari pelaksanaan imunisasi tambahan ini harus dibarengi dengan persentase penemuan penderita AFP yaitu 2/100.000 anak berusia < 15 tahun per tahun.

Angka AFP Sumatera Utara sejak tahun 2006 telah mampu mencapai target nasional yaitu >2/100.000 anak berusia < 15 tahun per tahun. Pada tahun 2011, dari 84 kasus AFP yang ditargetkan, mampu ditemukan sebanyak 99 kasus dengan specimen adequat yaitu 93,3%, sehingga AFP Rate mencapai 2,36/100.000 anak berusia < 15 tahun per tahun pada tahun 2011.


Perkembangan AFP Rate di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada grafik berikut ini: Grafik 19 Non Polio AFP Rate di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2011

2,6

2,6 2,5 2,4

2,3

2,3

2,3 2,2

2,2 2,1 2 2008

2009

2010

2011

Non Polio AFP Rate


16. Angka Kematian Jemaah Haji per 1.000 Jemaah Haji Program Kesehatan Haji secara umum bertujuan meningkatkan kondisi kesehatan calon/jemaah haji Indonesia, menekan dan mengurangi angka kematian jemaah haji serta terbebasnya masyarakat Indonesia/Internasional dari transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar/masuk oleh calon/jemaah haji Indonesia.


Pada tahun 2011, dari 8.500 jemaah haji berasal dari Sumatera Utara, sebanyak 18 jemaah haji meninggal dunia di tanah suci. Dengan jumlah tersebut angka kematian jemaah haji Sumatera Utara mencapai 2,12/1.000 jemaah haji. Dibandingkan dengan tahun 2010 angka kematian jemaah haji ini mengalami penurunan, yang sebelumnya yaitu 2,7/1.000 jemaah haji. Capaian ini telah mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu 2/1.000 jemaah haji. Peningkatan pelaksanaan program jemaah haji perlu ditingkatkan sehingga tahun-tahun mendatang angka kematian jemaah haji dapat diturunkan.

17. Persentase Desa yang Mencapai Universal Child Immunization (UCI) Persentase desa yang mencapai UCI di Sumatera Utara mengalami fluktuatif 5 (lima) tahun terakhir mulai tahun 2005 sampai tahun 2010. Pada tahun 2005-2007, persentase desa UCI berada dibawah angka 80%.

Grafik 20 Persentase Desa UCI di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2011


84

86

90 82

80

67

70 60 50 40 30 20 10 0 2008

2009

2010

2011

% Desa UCI Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2011

Pada tahun 2008-2009, persentase desa UCI diatas angka 80% sehingga mampu mencapai target nasional yaitu 80%. Namun, pada tahun 2010, mengalami penurunan yang sangat tajam lebih dari 15% sehingga menjadi 67%. Tahun 2011, persentase desa UCI dapat ditingkatkan mencapai hampir 20% menjadi 86%.

Fluktuatifnya pencapaian desa UCI ini menunjukkan masih belum mantapnya dalam managemen program imunisasi di kabupaten/kota dan puskesmas, sehingga desa-desa UCI pada tahun sebelumnya tidak mampu dipertahankan untuk tahun depan. Perlu adanya penguatan managemen program imunisasi sampai ke tempat pelayanan terkecil, sehingga mampu mencegah KLB PD3I di Sumatera Utara,

18. Persentase Anak 0 – 11 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap


Pencapaian persentase anak 0 – 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap tahun 2011 adalah 88,6%. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu 85%, maka angka tersebut telah mampu mencapi target. Namun, bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2010 yaitu 93%, maka pencapaian tahun 2011 mengalami penurunan sekitar 5%. Pencapaian 5 (lima) dasar pada bayi di Sumatera Utara tahun 2011, dapat dilihat pada grafik berikut ini: Grafik 21 Persentase Lima Imunisasi Dasar pada Bayi Di Sumatera Utara Tahun 2011 98

96,3 95,2

96 94,3

94

91,6

92 90

91,7 88,6

88 86 84 BCG

DPT/HB1

DPT/HB2

DPT/HB3

Polio 4

CAMPAK

% Imunisasi

19. Persentase Anak Sekolah Usia Dasar yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap Pencapaian persentase anak sekolah usia dasar yang mendapatkan imunisasi lengkap tahun 2010 adalah 96%, yang berarti sebanyak 96% dari seluruh jumlah anak sekolah usia dasar telah mendapat imunisasi lengkap. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun yang sama yaitu 80%, maka hasil capaian ini jauh melampaui target.


20. Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan Surveilans Deteksi Dini dan KIE Penyakit Tidak Menular Pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Sumatera Utara saat ini sedang menghadapi “triple burden of diseases” dimana penyakit infeksi dan menular masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang sangat menonjol, ditambah dengan mulai meningkatnya kasus-kasus penyakit tidak menular seperti penyakit karena perilaku tidak sehat dan degeneratif serta munculnya penyakit-penyakit baru dengan tingkat kematian tinggi, seperti Avian Flu (Flu Burung). Untuk mengantisipasi dan mengatasi peningkatan kejadian kasus-kasus penyakit tidak menular maka sangat diperlukan surveilans deteksi dini dan komunikasi, informasi dan edukasi tentang penyakit tidak menular. Kelengkapan dan ketepatan waktu lapor merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan surveilans deteksi dini. Pada tahun 2011, seluruh Kab/Kota (100%) telah melaksanakan surveilans deteksi dini dan KIE penyakit tidak menular. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 yaitu 50%.

21. Persentase Kab/Kota Melaksanakan Surveilans Kesehatan Matra Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1215/Menkes/SK/XI/2001 tentang Pedoman Kesehatan Matra, Kesehatan Matra merupakan upaya kesehatan khusus yang diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dalam lingkungan matra yang serba berubah secara bermakna. Kesehatan matra meliputi kesehatan lapangan, kesehatan kelautan dan bawah air serta kesehatan kedirgantaraan.


Tahun 2011 sebanyak 8 kab/kota (27,3%) melaksankan surveilans matra yaitu Kota Pematang Siantar, Sibolga, Kabupaten Simalungun, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Nias, Nias Selatan dan Samosir. Persentase capaian tahun 2011 mengalmi

peningkatan

dibandingkan

tahun

2010

yaitu

20%.

Bila

dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 25%, maka hasil capaian 2011 telah mampu mencapai target.

22. Persentase Kab/Kota yang Menyelenggarakan Penanggulangan dan Penanganan Wabah dan Bencana Pencapaian persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan penanggulangan dan penangangan wabah dan bencana pada tahun 2010 adalah 100%, artinya seluruh

Kab/Kota

di

Provinsi

Sumatera

Utara

pada

tahun

2010

menyelenggarakan penanggulangan dan penangangan wabah dan bencana. Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun yang sama yaitu 80%, maka hasil capaian ini sudah melampaui target.

B. Kegiatan-kegiatan Tahun 2011 Jumlah

anggaran

yang

dialokasikan

untuk

Program

Pencegahan

dan

Pemberantasan Penyakit pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 6.663.607.200, dengan kegiatan-kegiatan adalah sebagai berikut : 1. Operasional Pengelolaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Lingkungan Sehat 2. Pemusnahan/Karantina Sumber Penyakit Menular pada UPT 3. Surveilans Serangga Penular Penyakit (Vektor)


4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji 5. Pengendalian Penyakit Tidak Menular 6. Upaya Pengendalian Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) 7. Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Arbovirus Lainnya 8. Pengendalian Penyakit Malaria. 9. Pengendalian Penyakit Filariasis 10. Pengendalian Penyakit Tuberculosis (TB) 11. Pengendalian Penyakit HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) 12. Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) 13. Pengendalian Penyakit Kusta 14. Pengendalian Penyakit Frambusia 15. Pengendalian Penyakit Diare dan Demam Typoid 16. Pengendalian Penyakit Kecacingan 17. Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit 18. Peningkatan Penanggulangan KLB dan Bencana

Sampai akhir tahun anggaran, realisasi fisik Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit adalah 99,95% dengan jumlah realisasi keuangan sebesar Rp. 6.635.854.350,- atau 99,58%.

3.2.7 PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP) A. Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2011


Didalam Penetapan Kinerja terdapat 13 (tiga belas) indikator kinerja Program Upaya Kesehatan Perorangan yang harus dicapai pada tahun 2011, dan pencapaiannya adalah sebagai berikut: Tabel 22 Indikator Kinerja, Target, Capaian dan Persen Capaian Program Upaya Kesehatan Perorangan Tahun 2011

TARGET TAHUN 2011

CAPAIAN TAHUN 2011

% CAPAIAN

1,32%

1,38%

105%

Persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat

80%

100%

125%

Jumlah RSUD yang melaksanakan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)

15 RSUD

10 RSUD

67%

Jumlah RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

5 RSUD

2 RSUD

40%

Persentase RSUD yang menyelenggarakan pelayanan berdasarkan Standard Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM RS)

50%

34,5%

69%

Persentase RSUD yang menyelenggarakan sistem rujukan

50%

37,9%

76%

25%

16,93%

68%

TARGET TAHUN 2011

CAPAIAN TAHUN 2011

% CAPAIAN

NO

INDIKATOR

1

Persentase penduduk mendapat pelayanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit

2

3

4

5

6

7

NO 8

Persentase rumah yang terakreditasi

sakit

INDIKATOR Persentase

rumah

sakit


yang mendapatkan penetapan kelas 9

10

11

12

Tercapainya persentase RS yg menerapkan standard sarana dan prasarana Persentase puskesmas yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji sesuai standard Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan pilihan (jiwa, indera dan gigi mulut) Terselenggaranya pelayanan kesehatan penderita kusta yang memenuhi syarat di RS Kusta

26%

20,1%

77,3%

10%

12,7%

127%

70%

61%

87,1%

15 K/K

15 K/K

100%

2 RS

2 RS

100%

Dari persen capaian terlihat, bahwa dari 12 (dua belas) indikator kinerja Upaya Kesehatan Perorangan, terdapat enam indikator (59%) yaitu indikator ke-1, 2 dan indikator ke-9 sampai 12 yang berkategori BAIK, dua indikator (17%) yaitu indikator ke-6 dan 8 berkategori SEDANG, tiga indikator (25%) yaitu indikator ke-3, 5 dan 7 berkategori KURANG, dan satu indikator (8%) yaitu indikator ke-4 berkategori

SANGAT

KURANG.

Indikator-indikator

yang

pencapaian

berkategori kurang dan sangat kurang berhubungan dengan masih kurangnya komitmen dari pemilik rumah sakit untuk memenuhi standard sarana dan prasarana rumah sakit serta untuk melaksanakan akreditasi dan pengelolaan keuangan BLUD khususnya di RSUD.

Penjelasan

tentang

pencapaian

masing-masing

indikator

serta

analisa



1.

Persentase penduduk mendapat pelayanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit (Pemerintah dan Swasta) menunjukkan kecendrungan adanya peningkatan kurun waktu 2008-2011, seperti yang tergambar pada grafik berikut ini. Grafik 22 Persentase Penduduk mendapat Pelayanan Rawat Jalan dan Inap di Rumah Sakit Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2011 1,5

1,38 1,2

1

1,2

1,1

0,5 0 2008

2009 % penduduk

2010

2011

Power (% penduduk)

Sumber: Laporan Bidang Pelayanan Kesehatan, 2011

Tahun 2011, penduduk yang mendapatkan pelayanan rawat jalan dan inap (pemerintah dan swasta) adalah 179.400 orang. Dengan perkiraan jumlah penduduk Sumatera Utara adalah 13.000.000 jiwa pada tahun 2011, maka diperhitungkan persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan rawat jalan dan inap yaitu 1,38%.

2.

Jumlah RSUD yang melaksanakan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)


Dalam upaya menurunkkan angka kematian ibu dan bayi, penyediaan sarana rumah sakit yang mampu PONEK sangat dibutuhkan, terutama pada kasuskasus kegawatdaruratan. Terbentuknya RSUD mampu PONED sangat tergantung kepada tersedianya tenaga dokter spesialis khususnya spesialis kandungan dan anak; sarana penunjang medik, kompetensi tim PONEK serta dukungan manajemen yang dilihat dari adanya SK Tim PONEK. Sampai tahun 2011, terdapat 10 RSUD yang telah memiliki SK Tim PONEK dan menyelenggarakan PONEK, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini: Tabel 23 RSUD Mampu PONEK di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 - 2011

TAHUN 2010

2011

RSUD Mampu PONEK 1. TANJUNG PURA – LANGKAT 2. DR. FL. TOBING – SIBOLGA 3. DR. TENGKU MANSYUR - TJ. BALAI 4. TARUTUNG – TAPANULI UTARA 5. GUNUNG SITOLI – NIAS* 6. LUBUK PAKAM DELI – SERDANG 7. DR. RM DJOELHAM – BINJAI 8. DR. PIRNGADI – MEDAN 9. DR. KUMPULAN PANE – TEBING TINGGI 10. RANTAUPRAPAT – LABUHAN BATU 11. KABANJAHE – KARO

Sumber: Laporan Bidang Pelayanan Kesehatan, 2011

Pada tahun 2010, RSUD Gunung Sitoli adalah RS PONEK, namun akibat kekosongan dokter spesialis kandungan pada tahun 2011, maka RSUD Gunung Sitoli tidak lagi termasuk di dalam RSUD Mampu PONEK. 3.

Jumlah RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)


Sesuai dengan amanat UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit maka RSUD diwajibkan melaksanakan pola tata keuangan BLUD pada tahun 2011. Sampai tahun 2011, 5 RSUD ditargetkan menjadi BLUD namun pencapaian hanya 2 RSUD, yaitu: RSUD Kumpulan Pane Tebing-Tinggi pada tahun 2010 dan RSUD Dr. Pirngadi Medan menjadi BLUD pada tahun 2011.

4.

Persentase RSUD yang menyelenggarakan pelayanan berdasarkan Standard Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM RS) Rumah sakit yang mampu menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan SPM RS adalah rumah sakit yang telah terakreditasi. RS yang terakreditasi adalah rumah sakit yang telah memenuhi standard sarana, pelayanan, dan standard jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan. Sampai tahun 2011, jumlah RSUD yang telah terakreditasi dan masih valid akreditasinya adalah 10 RSUD dari 29 RSUD yang ada di Sumatera Utara atau 34,5%.

5.

Persentase RSUD yang menyelenggarakan sistem rujukan Luasnya wilayah Sumatera Utara serta belum terpenuhinya jumlah tenaga medis, khususnya tenaga spesialis di seluruh RSUD, maka untuk mengurangi cost (pembiayaan) dan beban kerja akibat rujukan pasien terutama di rumahrumah sakit besar, seperti RSUD Dr. Pirngadi dan RSUP H. Adam Malik Medan, maka pembentukan “Regionalisasi Sistem Rujukan” perlu dilaksanakan di Sumatera Utara.


Arah menuju Regionalisasi Sistem Rujukan telah dilaksanakan sejak tahun 2009, melalui sosialisasi ke RSUD. Dan pada tahun 2011, ditargetkan telah terbentuk Nota Kesepakatan Pembentukan Regionalisasi Sistem Rujukan antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Direktur RSUD Sumatera Utara, dimana minimal 50% (25 RSUD) menandatangani kesepakatan tersebut.

Sampai akhir tahun 2011, terdapat 11 RSUD (37,9%) yang telah menandatangani kesepakatan, yaitu : RSUD Dr. Pirngadi Medan, RSUD Pakam Deli Serdang, RSUD Dr. R.M. Djoelhm Binjai, RSUD Rantau Prapat Labuhan Baru, RSUD FL. Tobing Sibolga, RSUD Dr. Hardianus Sinaga Samosir, RSUD Parapat Simalungun, RSUD Dr. Kumpulan Pane Tebing Tinggi, RSUD Sidikalang Dairi, RSUD Porsea Tobasa dan RSUD Tanjung Pura Langkat.

6.

Persentase rumah sakit yang terakreditasi Sampai dengan tahun 2011, dari 189 rumah sakit yang ada di Sumatera Utara yang terakreditasi adalah sebanyak 32 Rumah Sakit atau 16,93%. Walaupun mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu 22 RSU terakreditasi atau 11,45%; namun pencapaian tahun 2011 belum mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu 25%. Perkembangan rumah sakit terakreditasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 24 Rumah Sakit Terakreditasi Sampai Tahun 2011 TERAKREDITASI RUMAH SAKIT

TAHUN

JENIS PELAYANAN

2011 2011 2011

12 Pelayanan 16 Pelayanan 16 Pelayanan 12 Pelayanan

RSU PEMERINTAH Dr. F.L Tobing – Sibolga Rantau Prapat Deli Serdang Lubuk Pakam Djasamen Saragih Pematang Siantar 5. Kisaran 6. Kumpulan Pane Tebing Tinggi 7. Dr. Mansyur Tj. Balai 8. Sidikalang 9. Dr. Djamaloedin – Binjai 10. Dr. Pirngadi Medan 11. Adam Malik 12. Swadana Tarutung 13. Jiwa Provinsi 1. 2. 3. 4.

2011 2011 2010 2010

5 Pelayanan 12 Pelayanan 5 Pelayanan

2009 2009 2007 2009 2001 2001

5 Pelayanan 5 Pelayanan 16 Pelayanan 16 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

16 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan

2010 2009 2009 2008 2006 2005 2005 2002 2002 2002

5 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan 12 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan

RSU SWASTA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Martha Priska-Medan HKBP Balige Vita Insani – P. Siantar Islam Malahayati Harapan – Siantar Rumkit Tk. II Putri Hijau Rumkit Tk. IV – P. Siantar Rumkit Binjai RS Bhayangkara T. IV Tebing Tinggi 10. Permata madina 11. Advent - Medan 12. Bhayangkara Medan 13. Imelda – Medan 14. Elisabeth-Medan 15. Martha Priska-Medan 16. PTPN II Temb. Deli 17. Herna – Medan 18. Haji Medan 19. Sari Mutiara

Sumber: Laporan Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, 2011


7.

Persentase rumah sakit yang melaksanakan penetapan kelas dan yang menerapkan standard sarana dan prasarana Sampai dengan tahun 2011, dari 189 rumah sakit yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara, terdapat 38 RSU (17,71%) yaitu 15 RSUD dan 23 RSU Swasta yang telah ditetapkan kelasnya. Tabel 25 Penetapan Kelas Rumah Sakit Sampai Tahun 2011

NO

RUMAH SAKIT

KELAS

TAHUN PENETAPAN KELAS

RSU PEMERINTAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

RSUD Sipirok RSUD Tarutung RSUD Rantau Prapat RSUD Parapat RSUD Pakam Deli Serdang RSUD Dolok Sanggul RSUD Dr. Hardianus Sinaga Samosir RSUD Sultan Sulaiman Serdang Bedagai RSUD Dr. F.L Tobing Sibolga RSUD Dr. Tengku Mansyur Tj. Balai RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantara RSUD Dr. Kumpulan Pane Tebing Tinggi RSUD Dr. Pirngadi Medan RSUD Dr. Djoelham Binjai RSUD Padang Sidempuan

C B B D B C C

1999 2000 2009 1994 2008 1999 2008

C

2008

B C

2009 1987

B

1992

B

2009

B Pendidikan B B

2007 2008 1999

RSU SWASTA

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

RSU Mitra Sejati Medan RSU Martha Friska Medan RSU Sembiring Delitua RSU Imelda Pekerja Indonesia Medan RSU Permata Bunda Medan RSU Badrul Aini Medan RSU Sarah Medan RSU Sari Mutiara Medan RSU Nur’aini Kota Pinang RSU Herna Tebing Tinggi

C B C B B C D B D D

2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010


RUMAH SAKIT

NO 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

RSIA Eva RSU Vita Insani RSU Advent Medan RSU Estomihi RSU Colombia Asia RSU Deli RSU Sembiring Deli Tua RSU Grand Medistra RSU Sinar Husni Deli Serdang RSU Melati Perbungan RSU Rumkit Tk. II Putri Hijau RSU Artha Medika Binjai RSU Latersia Binjai

KELAS C C C C B C B B D D B C C

TAHUN PENETAPAN KELAS 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

Sumber: Laporan Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, 2011

Dibandingkan dengan tahun 2010, jumlah RSU yang ditetapkan kelasnya mengalami peningkatan yaitu dari 26 RSU. Dan pada tahun 2011 terdapat 20 RSU lain yang telah direkomendasikan ke Kemenkes untuk di tetapkan kelasnya; dan diharapkan pada tahun 2012 Surat Penetapan Kelas sudah dapat diterima. Masih rendahnya persentase RS yang ditetapkan kelasnya merupakan salah satu penyebab masih banyaknya RS yang belum terakreditasi.

8.

Persentase rumah sakit yang menerapkan standard sarana dan prasarana Rumah Sakit yang telah menerapkan standard sarana dan prasarana adalah rumah sakit yang telah terakreditasi dan akreditasinya masih berlaku (valid). Pada tahun 2010, rumah sakit yang menerapkan standard sarana dan prasarana sebanyak 15 rumah sakit (7,14%) dan tahun 2011 meningkat jumlahnya menjadi 24 rumah sakit (12,7%)


9. Persentase puskesmas yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji sesuai standard Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan haji di Sumatera Utara sebanyak 115 puskesmas yang tersebar di 26 kab/kota. Kabupaten/kota yang tidak memiliki puskesmas melaksanakan pelayanan haji, yaitu Kabupaten Nias, Nias Selatan, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Nias Utara dan Nias Barat.

Sampai tahun 2011, dari 115 puskesmas yang melaksanakan pelayanan haji sesuai standard sebanyak 70 puskesmas (61%). Angka ini mengalami peningkatan di bandingkan tahun 2010 yaitu 60%, namun belum mampu mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2011 yaitu 70%. Penyebaran puskesmas yang melaksanakan pelayanan haji sesuai standard, dapat dilihat jelas pada tabel berikut ini: Tabel 26 Jumlah Puskesmas melaksanakan Pelayanan Haji sesuai Standard berdasarkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011

NO 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 16 18 19 20

KAB/KOTA MANDAILING NATAL TAPANULI SELATAN TAPANULI TENGAH TOBA SAMOSIR LABUHAN BATU ASAHAN SIMALUNGUN DAIRI KARO DELI SERDANG LANGKAT PAKPAK BHARAT SERDANG BEDAGAI BATUBARA PADANG LAWAS

PUSK PELY HAJI 4 5 2 1 8 3 2 1 1 8 7 1 4 11 2

SESUAI STANDARD 8 3 4 11 -


NO 21 22 23 26 27 28 29 30 31 32 33

KAB/KOTA PADANG LAWAS UTARA LABUHAN BATU SELATAN LABUHAN BATU UTARA SIBOLGA TANJUNGBALAI PEMATANG SIANTAR TEBING TINGGI MEDAN BINJAI PADANGSIDIMPUAN GUNUNG SITOLI JUMLAH

PUSK PELY HAJI 6 8 5 2 4 3 3 16 2 5 1 115

SESUAI STANDARD 6 8 5 4 16 5 70

Sumber: Laporan Bidang Yankes 2011.

10. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan pilihan (jiwa, indera dan gigi mulut) Sampai tahun 2011, Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa sebanyak 9 Kab/Kota yang terdiri atas Kota Medan, Tanjung Balai, Padang Sidempuan, Langkat, Samosir, Serdang Bedagai, Nias Selatan, Dairi, dan Toba Samosir. Dan untuk pelayanan kesehatan indera terdapat 6 Kab/Kota; yaitu Kota Pematang Siantar, Batubara, Gunung Sitoli, Padang Lawas, Mandailing Natal dan Labuhan Batu Utara.

B. Kegiatan-kegiatan Tahun 2011 Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Upaya Kesehatan Perorangan pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 23.173.755.486,- dengan kegiatan-kegiatan adalah sebagai berikut :


1. Peningkatan Kemampuan Teknis Pelayanan Kegawatdaruratan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) bagi Tim PONEK Rumah Sakit 2. Bimbingan Teknis Pelayanan Gawat Daurat pada RSU Kelas B di Kabupaten/Kota 3. Pertemuan Pelayanan Kesehatan melalui Komunikasi 3S (Senyum, Sapa dan Sentuh)bagi Petugas Paramedis di RSU 4. Monitoring dan Evaluasi Patient Safety bagi Perawat RSU Kelas B di Kabupaten/Kota 5. Pertemuan Advokasi Regionalisasi Rumah Sakit 6. Pertemuan Kesiapan Pelayanan Emerging Infectious Disease (EID) 7. Monitoring dan Evaluasi Regionalisasi RSUD 8. Rapat Koordinasi RSU Pemerintah dan RSU Swasta 9. Pertemuan Penerapan Standar Pelayanan Keperawatan di RSU 10. Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Rujukan 11. Pilot Project Pembentukan Model RSUD dengan Aplikasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) 12. Pengolahan/Analisa Data SIRS 13. Pengadaan Kantong Darah dan Reagen untuk PMI Provinsi Sumatera Utara 14. Workshop Akreditasi 5 (Lima) Pelayanan Dasar bagi Rumah Sakit Swasta 15. Workshop Akreditasi 5 (Lima) Pelayanan Dasar bagi Rumah Sakit Swasta Angkatan II 16. Workshop Akreditasi 7 (Tujuh) Pelayanan Lanjutan dan Benchmark Program Akreditasi


17. Sosialisasi UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Permenkes No. 147 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit 18. Bimbingan Teknis dalam rangka Pasca Akreditasi Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta 19. Stimulan/Bantuan Fasilitas Pelaksanaan Program Akreditasi bagi RSUD 20. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat (CMHN) 21. Sosialisasi Penanggulangan Gangguan Penglihatan Kebutaan (PGPK) dan Gangguan Pendengaran dan Ketulian (PGPKT) 22. Pertemuan Deteksi Dini Kebutaan akibat Cataract, Glaucoma, Kelainan Refraksi dan Xeropthalmia 23. Sosialisasi

Kesehatan

Jiwa

bagi

Petugas

Kesehatan

di

Lembaga

Pemasyarakatan (LP) 24. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam rangka Meningkan Mutu Pelayanan Penyakit Kusta di Masyarakat 25. Pertemuan Pencegahan Penyalahgunaan dan Penatalaksanaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) 26. Bimbingan Teknis Khusus Jiwa ke Kabupaten/Kota dan Konsultasi Program ke Pusat 27. Operasional Pengelolaan Program Upaya Kesehatan Perorangan 28. Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BKMM/BKIM di Luar Gedung (Pemeriksaan Mata/Operasi Katarak dan Pemeriksaan THT) 29. Pertemuan Teknis Kesehatan Mata dan THT bagi Dokter dan Perawat Puskesmas Kabupaten/Kota 30. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Program serta Monitoring Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran ke Kabupaten/Kota


31. Screening Gangguan Penglihatan dan Pendengaran di Kabupaten/Kota 32. Advokasi Penanggulangan Penglihatan dan Pendengaran di Kabupaten/Kota 33. Pengadaan Perbekalan Kesehatan Kebutuhan UPT 34. Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien UPT 35. Peningkatan Pelayanan Rekam Medis UPT BKMM/BKIM 36. Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan di Luar Gedung 37. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Program Laboratorium di Kabupaten/Kota 38. Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BKPM di Luar Gedung (Pemeriksaan TB Paru, Asma, ISPA dan Penyakit Saluran Pernafasan Lainnya) 39. Bimbingan

Teknis

dan

Sosialisasi

Program

Kesehatan

Paru

ke

Kabupaten/Kota 40. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan oleh Komite Mutu Pelayanan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 41. Pengadaan Alat Bantu Kesehatan bagi Penderita Cacat

Sampai akhir tahun anggaran, realisasi fisik Program Upaya Kesehatan Perorangan adalah 99,54% dengan jumlah realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 22.866.271.777,- atau 98,67%.


3.2.8 PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN A. Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2011 Didalam Penetapan Kinerja 6 (enam) indikator kinerja Program Sumber Daya Kesehatan yang harus dicapai pada tahun 2011, dan pencapaiannya adalah sebagai berikut: Tabel 27 Indikator Kinerja, Target, Capaian dan Persen Capaian Program Sumber Daya Kesehatan Tahun 2011

NO

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2011

CAPAIAN TAHUN 2011

% CAPAIAN

1

Tercapainya persentase tenaga kesehatan yang berstandard kompetensi

100%

100%

100%

10 pelatihan

11 pelatihan

110%

85%

85%

100%

15 Kab/Kota

15 Kab/Kota

100%

>= 1

0,97

97%

20 K/K

5 K/K

25%

2

Jumlah pelatihan aparatur dan non aparatur yang terakreditasi

3

Persentase institusi pendidikan kesehatan yang dibina dan diawasi

4

Tercapainya jumlah kab/kota yg menyelenggarakan penilaian & penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan

5

Ratio tenaga puskesmas

medis

per

6

Kab/Kota yang memiliki SK Tim Saka Bhakti Husada (SBH)

Dari persen capaian terlihat, bahwa persen pencapaian indikator Program Sumber Daya Kesehatan diatas lima indikator (83%) yaitu indikator ke-1-5 berkategori BAIK dan hanya satu indikator (17%) yaitu indikator ke-6 berkategori SANGAT


KURANG. Penjelasan tentang pencapaian masing-masing indikator serta analisa kecendrungan pencapaian sampai tahun 2011, adalah sebagai berikut:

1.

Tercapainya persentase tenaga kesehatan yang berstandard kompetensi Pelaksanaan ujian kompetensi tenaga kesehatan akan dilaksanakan secara serentak pada lulusan tahun 2012. Sehingga tenaga kesehatan yang lulus darin institusi pendidikan, dianggap sepuruhnya (100%) telah memenuhi syarat kompetensi.

2.

Jumlah pelatihan aparatur dan non aparatur yang terakreditasi Pelatihan-pelatihan terakreditasi yang dilaksanakan pada tahun 2011 sebanyak 11 pelatihan, yaitu sebagai berikut: a. Pelatihan Hazard Analisys Critical Control Point b. TOT Kader Usila c. Pelatihan SKJ Usila bagi petugas Usila d. Pelatihan Peningkatan kegiatan klinik sanitasi e. Pelatihan Peningkatan kapasitas tenaga pelaksana Puskesmas f. Pelatihan Peningkatan Kemampuan Pengarusutaman Gender Bidang Kesehatan g. Diklat akupunktur h. Pelatihan Pemeriksa Kesehatan Calon Haji i. Pelatihan Trainning Need Assesment (TNA) j. Pelatihan Akreditasi Pelatihan k. Pelatihan bagi Penyelenggara pelatihan


3.

Persentase institusi pendidikan kesehatan yang dibina dan diawasi Institusi pendidikan di bawah pembinaan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yaitu institusi pendidikan D3 yaitu sebanyak 133 institusi yang tersebar di seluruh kab/kota. Pada tahun 2011, dari jumlah tersebut sebanyak 119 institusi atau 89,5% dilaksanakan pembinaan dan pengawasan. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 yaitu 79,20% dan tahun 2009 yaitu 75%. Pencapaian tahun 2011, telah mampu mencapai target yang yang ditetapkan yaitu 85%.

4.

Tercapainya jumlah kab/kota yg menyelenggarakan penilaian & penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan Sampai tahun 2011, terdapat 15 Kab/Kota yang telah menyelenggarakan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan, yaitu: Kota Medan, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Sibolga, Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Batubara, Toba Samosir, Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Jumlah kab/kota yang menyelenggarkan penilaian dan penetapan angka kredit ini mengalami peningkatan di bandingkan tahun 2010, yaitu 10 kab/kota.

5.

Ratio tenaga medis per puskesmas Pada tahun 2011, dari 545 puskesmas yang ada di Sumatera Utara terdapat 527 puskesmas yang telah memiliki tenaga medis setidaknya 1 orang. Puskesmas yang belum memiliki tenaga medis sebanyak 18 puskesmas, dan


1. Supervisi dan Pembinaan Pengawalan Mutu Pendidikan Tenaga Kesehatan 2. Pertemuan Pengawalan Mutu Pendidikan Tenaga Kesehatan 3.

Penempatan dan Penarikan Tenaga Kesehatan

4.

Kepaniteraan Klinik Senior (KKS)

5.

Pelatihan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)

6.

Peningkatan Kegiatan Klinik Sanitasi melalui Peningkatan Kapasitas SDM

7.

Training of Trainers (TOT) Kader Kesehatan Usia Lanjut

8.

Pelatihan Senam Kesegaran Jasmani Usia Lanjut bagi Petugas Usia Lanjut di Kabupaten/Kota

9.

Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas (TPG) dalam Penyuluhan

10. Peningkatan Kemampuan Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan (PUGBK) bagi Petugas Kesehatan 11. Pendidikan/Pelatihan Akupuntur 12. Operasional Pengelolaan Program Sumber Daya

Kesehatan

Sampai akhir tahun anggaran, realisasi fisik Program Sumber Daya Kesehatan adalah 99,13% dengan jumlah realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 2.157.564.500,- atau 98,30%.

3.2.9 PROGRAM KEBIJAKAN KESEHATAN A.

DAN

MANAJEMEN

PEMBANGUNAN

Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2011


Didalam Penetapan Kinerja terdapat 11 (sebelas) indikator kinerja Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan yang harus dicapai pada tahun 2011, dan pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Indikator Kinerja, Target, Capaian dan Persen Capaian Program Kebijakan Manajemen dan Pembangunan Kesehatan Tahun 2011

NO

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2011

CAPAIAN TAHUN 2011

% CAPAIAN

1

Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan

100%

100%

100%

Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan

60%

53,4%

89%

15 Kab/Kota

15 Kab/Kota

100%

100%

100%

100%

2

3

4

5

6 7

Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah Persentase Gakin (Keluarga Miskin) yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan Kelas III rumah sakit Meningkatnya persentase alokasi pembiayaan kesehatan (di luar gaji pegawai) dari APBD Jumlah hukum kesehatan yang disosialisasikan

8%

7%

87,5%

3 Peraturan / Tahun

4 Peraturan / Tahun

133%

dihasilkan Jumlah dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

100%


perencanaan yang 8

Jumlah dokumen anggaran dan pembiayaan kesehatan yang dihasilkan

9 10 11

4 Dokumen

4 Dokumen

100%

Jumlah dokumen monitoring 7 Dokumen dan evaluasi yang dihasilkan / Tahun

7 Dokumen / Tahun

100%

Persentase Kab/Kota yang memiliki Profil Kesehatan

100%

100%

100%

Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Kab/Kota

33 Kab/Kota

33 Kab/Kota

100%

Dari persen capaian terlihat, bahwa dari 11 indikator kinerja Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan, hanya dua indikator (18%) yaitu indikator ke-2 dan ke-5 yang berkategori SEDANG, sedangkan sembilan indikator lainnya (82%) berkategori BAIK. Melihat bahwa untuk meningkatkan capain ke-2 indikator yang berkategori sedang tersebut sangat memerlukan kerjasama dan komitmen dari Pemerintah Daerah Kab/Kota, maka penguatan komitmen dan kerjasama dalam pembiayaan kesehatan merupakan hal yang menjadi prioritas pada Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan ke depan. Penjelasan

tentang

pencapaian

masing-masing

indikator

serta

analisa


1.

Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan Sesuai dengan jumlah kuota penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis yang diterbitkan oleh Kemenkes RI, maka keluarga miskin yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatannya adalah sebanyak 4.124.247 jiwa atau sekitar 31,6% dari jumlah penduduk Sumatera Utara. Dan


jumlah masyarakat miskin berdasarkan kuota Kemenkes ini sudah melebihi jumlah penduduk miskin yang ada di Sumatera Utara berdasarkan data BPS tahun 2010, yaitu 1.474,230 jiwa atau 11,27%. Dengan demikian seluruh masyarakat miskin (100%) di Sumatera Utara telah memperolah jaminan pemeliharaan kesehatan.

2.

Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan Pembiayaan kesehatan yang bersumber masyarakat, baik perorangan maupun kelompok diarahkan pada pembiayaan upaya kesehatan yang terorganisir melalui pembentukan Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatannya pada tahun

2011

mengalami

peningkatan

sebesar

1,3%

menjadi

53,4%

dibandingkan pencapaian tahun 2010 dan 2009 yaitu 52,1%. Peningkatan ini terjadi karena bertambahnya kab/kota yang menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah (Jamkesda) telah mencapai 16 kab/kota. Adapun jumlah peserta jaminan kesehatan dirinci menurut jenis jaminan pemeliharaan kesehatannya adalah sebagai berikut: Tabel 29 Jumlah Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diperinci Menurut Jenisnya di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011

NO 1 2

JENIS JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN JAMKESMAS ASURANSI SOSIAL

JUMLAH 4.124.247 859.939


3 4 5 6

ASURANSI KOMERSIAL TNI/POLRI JAMSOSTEK JAMKESDA JUMLAH

193.573 22.758 654.091 1.051.403 6.906.011

Sumber : Laporan Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, 2011

Walaupun mengalami peningkatan, namun pencapaian tahun 2011 belum mampu mencapai target Renstra Dinkes Provsu dan target nasional yaitu 60%. Sulitnya mencapai target tersebut disebabkan karena sebagian besar penduduk Sumatera Utara adalah kelompok pekerja informal. 3.

Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 terdapat 11 Kab/Kota yang menyelenggarakan Jamkesda dan tahun 2011 bertambah menjadi 16 kab/kota, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini: Tabel 30 Kabupaten/Kota Penyelenggara Jamkesda di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2011

TAHUN 2010

TAHUN

2011

KAB/KOTA PENYELENGGARA JAMKESDA 1. MEDAN 2. PEMATANG SIANTAR 3. TEBING TINGGI 4. TANJUNG BALAI 5. TOBA SAMOSIR KAB/KOTA PENYELENGGARA JAMKESDA 6. DELI SERDANG 7. TAPANULI UTARA 8. SAMOSIR 9. PADANG LAWAS 10. PAKPAK BHARAT 11. LABUHAN BATU 12. ASAHAN 13. PADANG SIDEMPUAN 14. SERDANG BEDAGAI


15. MANDAILING NATAL 16. BINJAI Sumber : Laporan Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, 2011

4.

Meningkatnya persentase alokasi pembiayaan kesehatan (di luar gaji pegawai) dari APBD Pada tahun 2011, dana APBD Provinsi Sumatera Utara untuk bidang kesehatan mengalamin penurunan dibandingkan tahun 2010. Pada tahun 2010, dana APBD Provinsi (biaya langsung + tidak langsung) untuk bidang kesehatan mencapai sekitar 4% dari total dana APBD Provinsi; dan pada tahun 2011 menurun menjadi 2,13%. Persentase ini sangat jauh dari harapan Undang-Undang Kesehatan yaitu 10% dari total APBD di luar gaji.

Alokasi dana APBD Kabupaten/Kota untuk bidang kesehatan juga tidak menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Persentase alokasi pembiayaan kesehatan terhadap total APBD Kabupaten/Kota (belanja langsung + belanja tidak langsung) mencapai sekitar 7%; namun bila diluar belanja tidak langsung maka persentase ini turun menjadi sekitar 2% dari total dana APBD Kabupaten/Kota. Ini menujukkan bahwa alokasi pembiayaan bidang kesehatan lebih dari 50% adalah untuk membayar gaji pegawai dan hanya sebahagian kecil untuk pelaksanaan kegiatan/program kesehatan.

5.

Persentase Kab/Kota yang memiliki Profil Kesehatan dan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan(SIK)


Dalam pembuatan Profil Kesehatan, seluruh Kabupaten/Kota telah membuat Profil Kesehatan Tahun 2011. Melalui dana APBN telah terbangun SIKNAS online (Sistem Informasi Kesehatan Nasional), yang menghubungkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Kemenkes, sehingga informasi kesehatan yang dibutuhkan dapat dilihat secara langsung per kabupaten/kota.

6.

Jumlah dokumen perencanaan, pembiayaan, monitoring dan evaluasi yang dihasilkan Dokumen-dokumen perencanaan dan pembiayaan yang dihasilkan sebanyak 7 dokumen pada tahun 2011, yaitu: Rencana Kerja (Renja), RKA, DPA, Penetapan Kinerja, Neraca Keuangan, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan Inventaris Barang dan Jasa. Dokumen monitoring dan evaluasi yang dihasilkan sebanyak 7 dokumen yaitu: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur (LKPj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Rencana Kerja (Renja)/Triwulan, Laporan Realisasi Keuangan (Bulanan), Laporan Tahunan Kegiatan/Program, dan Laporan Semester.

B.

Kegiatan-kegiatan Tahun 2011 Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program KMPK pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 13.746.987.550,- dengan kegiatan-kegiatan adalah sebagai berikut : 1. Pembangunan Kesehatan pada Desa Binaan PKK


2. Sustainability

PHP-II

(Operasional

dan

Rapat-rapat

BP-JHC

dan

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan Bekerjasama dengan LSM/NGO) 3. Sustainability Program Kesehatan Ibu, Bayi Lahir dan Anak (KIBBLA) 4. Pengobatan Gratis bagi Penduduk Sumatera Utara (Jamkesda) 5. Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Utara 6. Koordinasi Pembangunan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 7. Pembinaan Tenaga Perencanaan Kesehatan Kabupaten/Kota 8. Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran serta Penentuan Prioritas Program SKPD 9.

Pertemuan Regional Lintas Batas dalam rangka Penyusunan Model Penanggulangan Masalah Kesehatan (Penyakit Menular, Bencana, Gizi Buruk dan Pelayanan Kesehatan)

10. Sidang Paripurna Anggota JHC dalam rangka Peningkatan Kerjasama Antar Kabupaten/Kota dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit 11. Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program Lintas Batas yang berhubungan dengan Kesehatan 12. Pembinaan/Bimbingan Tehnis Program Lintas Batas Bidang Kesehatan ke Kabupaten/Kota 13. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Program Kesehatan 14. Penyusunan dan Pembuatan Buku Evaluasi Tahunan 15. Sosialisasi Hasil-hasil Pembangunan Kesehatan serta Penyusunan dan Pencetakan Buku 16. Evaluasi dan Penyusunan Indikator Kesehatan


17. Penyusunan dan Pembuatan Buku Semester Hasil-hasil Pembangunan Kesehatan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara 18. Evaluasi Program/Kegiatan Kesehatan 19. Pertemuan Analisa Data dan Penyusunan Profil Kesehatan 20. Pembinaan Manajemen Data Kesehatan 21. Pertemuan Pengelolaan Bank Data Kesehatan 22. Pengelolaan Website Dinas Kesehatan 23. Updating dan Pertemuan Pengelolaan Website Dinas Kesehatan 24. Pemantapan Geographical Information System (GIS) Bidang Kesehatan 25. Operasional Bank Data 26. Pembinaan Organisasi, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan 27. Pembinaan/Up Dating/Penyusunan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 28. Operasional Pengelolaan Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 29. Penyusunan Buku Inventaris Asset SKPD dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Sampai akhir tahun anggaran, realisasi fisik Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan adalah 99,01% dengan jumlah realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 13.557.948.912,- atau 98,62%.

3.2.10 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN A. Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2011


Didalam Penetapan Kinerja terdapat 1 (satu) indikator kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang harus dicapai pada tahun 2011, dan pencapaiannya adalah sebagai berikut: Tabel 31 Indikator Kinerja, Sasaran, Capaian dan Persen Capaian Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tahun 2011

NO

INDIKATOR

1

Jumlah penelitian pembangunan kesehatan

SASARAN TAHUN 2011 3 Penelitian / tahun

CAPAIAN TAHUN 2011 0 Penelitian

% CAPAIAN 0%

B. Kegiatan-kegiatan Tahun 2011 Tidak ada kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2011 untuk Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

3.3

ASPEK KEUANGAN Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dana yang dipergunakan bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 dengan total dana Rp. Rp. 93.135.453.236,- dengan perincian sebagai berikut : Tabel 32 Jumlah Alokasi, Realisasi dan Persentase Realisasi Anggaran APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara TA 2011

No I. 1

Pogram

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

11.298.486.100

11.263.386.100

Persentase (%)

Program Utama Program Obat dan

99,69


Perbekalan Kesehatan 2

Program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

4.590.835.850

4.575.157.900

99,66

3

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

5.962.920.250

5.649.319.465

94,74

4.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

3.249.335.400

3.151.321.000

96,98

5.

Program Lingkungan Sehat

2.326.275.000

2.271.160.000

97,63

6.

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

6.663.607.200

6.635.854.350

99,58

7.

Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

23.173.755.486

22.666.271.777

98,67

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

No

Pogram

8.

Program Sumber Daya Kesehatan Program Kebijakan dan Managemen Pembangunan Kesehatan Program Penelitian dan Pembangunan Kesehatan Sub Total

9.

10.

II.

Program Pendukung

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.

3. 4.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase (%)

2.194.783.500

2.157.564.500

98,30

13.746.987.550

13.557.948.912

98,62

0

0

73.206.986.336

71.927.984.004

98,25

10.551.145.200

10.068.703.326

95,43

7.650.321.700

7.297.591.501

95,39

340.200.000

335.315.905

98,56

1.386.800.000

1.346.052.600

97,06

19.928.466.900

19.047.663.332

95,58

0


Sub Total

TOTAL

93.135.453.236

91.175.647.336

97,89

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan ecara umum seluruh program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi

S

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 telah dilaksanakan dengan baik sesuai

dengan rencana (target). Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan tidak ada yang mengalami kegagalan.

Pencapaian sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 telah dapat dicapai, yaitu : 1. Angka Kematian Ibu (AKI) menurun. Dengan mempergunakan angka hasil survey AKI dan AKB Provinsi Sumatera Utara, AKI tahun 2010 adalah 268/100.000 kelahiran hidup.


2. Angka

Kematian

Bayi

(AKB)

menurun.

Perhitungan

AKB

dengan

mempergunakan angka rata-rata kecendrungan penurunan AKB (BPS, 2002-2008) yaitu antara 1,7/1.000 kelahiran hidup dan 1,3 per 1.000 kelahiran hidup pertahun; dan hasil survey AKI dan AKB Provinsi Sumatera Utara tahun 2010, maka diperhitungkan AKB tahun 2011 yaitu 22 per 1.000 kelahiran hidup.

3. Prevalensi balita dengan gizi buruk dan kurang menurun. Dengan melihat trend penurunan kurun waktu lima tahun maka diperhitungkan prevalensi gizi kurang dan buruk pada balita di Sumatera Utara mampu diturunkan menjadi 20,9% pada tahun 2011. 4. Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat. BPS memperhitungkan UHH penduduk Sumatera Utara pada tahun 2010 yaitu 69,5 tahun. Dengan mempergunakan angka rata-rata kecendrungan peningkatan UHH selama kurun waktu 2004-2009 yaitu 0,15 tahun, maka diperkirakan UHH pada tahun 2011 yaitu 69,65 tahun

4.2 Permasalahan dan Kendala Utama yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja Adapun permasalahan dan kendala utama dalam Pencapaian Kinerja yaitu : a. Rendahnya kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam mengatasi permasalahan kesehatan menyebabkan adanya kecendrungan lambatnya peningkatan pencapaian target program terutama pada program-program yang membutuhkan kerjasama lintas sektoral seperti program lingkungan sehat, perbaikan gizi masyarakat, dan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Rendahnya kemampuan tenaga perencana dalam mengidentifikasi kegiatankegiatan yang memiliki efisiensi dan efektivitas tinggi dalam mencapai target program menyebabkan adanya kecendrungan perlambatan pencapaian target


program serta kurang sinergisme antara perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi program/kegiatan kesehatan.

c. Lemahnya koordinasi antar kabupaten/kota dengan Provinsi maupun Pusat menyebabkan penggangaran

rendahnya serta

sinergisme

pelaksanaan

antara

kebijakan,

program/kegiatan

perencanaan bidang

dan

kesehatan,

menyebabkan terfragmentasinya kegiatan-kegiatan kesehatan sehingga sehingga tidak terbentuk koordinasi yang mantap antar pemerintah, lintas sektor dan program dalam mencapai indikator yang ditetapkan.

d. Rendahnya kualitas pelayanan akibat kurangnya sarana dan prasarana pendukung serta masih terkonsentrasinya tenaga kesehatan di daerah perkotaan, dan kurangnya kepekaan dan keprofesionalismean tenaga kesehatan berdampak pada lambatnya pencapaian sasaran utama pembangunan dan sasaran program kesehatan.

e. Lemahnya kegiatan promosi kesehatan menyebabkan kurang berkembangnya perilaku-perilaku yang mendukung hidup bersih dan sehat di masyarakat yang berdampak kepada meningkatnya angka kesakitan akibat penyakit.

f. Belum mantapnya Sistem Kewaspadaan Dini dan Informasi Kesehatan di semua lini menyebabkan tidak tergambarnya dan tercegahnya peningkatan kasus-kasus penyakit menular atau Kejadian Luar Biasa (KLB) di masyarakat serta sulitnya memperoleh data/angka pencapaian target sasaran program kesehatan yang valid dan akurat.

g. Kurangnya pengkajian terhadap efektivitas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya menyebabkan terjadinya pengulangan pelaksanaan kegiatankegiatan yang kurang memberikan daya ungkit yang bermakna terhadap pencapaian target-target yang ditetapkan, dan


h. Belum berubahnya “mind-set” pelaksana-pelaksana program/kegiatan kesehatan dari “project atau budget-oriented” kepada “Performance Based-Budget” menyebabkan kurang menyentuhnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang sedang dihadapi Provinsi Sumatera Utara saat ini.

4.3 Strategi Pemecahan Masalah untuk Tahun Mendatang Untuk menjawab permasalahan yang ada pada tahun 2011 dan untuk lebih meningkatkan pencapaian target kinerja pada tahun 2012 maka strategi yang dibutuhkan, yaitu: a. Lebih meningkatkan koordinasi, bimbingan dan fasilitasi ke kabupaten/kota (baik Dinas Kesehatan, RSUD maupun Puskesmas) untuk meningkatkan mutu perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian program/kegiatan kesehatan sehingga terciptanya sinergisme dan sinkronisasi di dalam penetapan kebijakan, perencanaan

dan

penggangaran

bidang

kesehatan

serta

pelaksanaan

program/kegiatan di daerah, Provinsi dan pusat.

b. Lebih memantapkan koordinasi, kerjasama dan membangun jejaring (networking) antar lintas sektor, masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan.

c. Lebih meningkatkan kegiatan promosi kesehatan terutama mengikutsertakan swasta serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di dalam pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan agar lebih dapat menjangkau target group dan memberikan dampak yang luas dalam perubahan perilaku sehat masyarakat.


d. Lebih meningkatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan baik yang bersifat tehnis maupun fungsional berdasarkan keahlian dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan kualitas, kepekaan dan profesionalisme tenaga kesehatan.

e. Lebih meningkatkan dan mengembangkan berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan (SIK) melalui peningkatan kemampuan tenaga kesehatan di dalam pengolahan dan analisa data dan penyediaan fasilitas SIK sehingga tersedia data yang valid dan akurat yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan kesehatan. f. Lebih mengembangkan kegiatan penelitian terutama yang mendukung pengukuran kinerja/sasaran pembangunan kesehatan, serta evaluasi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

g. Lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas program melalui identifikasi kegiatan dan penyusunan indikator yang mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan yang ada dan memiliki daya ungkit yang tinggi dalam pencapaian sasaran program maupun sasaran utama pembangunan kesehatan.

Medan,

Februari 2012

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara,

dr. Candra Syafei, SpOG Pembina Utama Madya NIP. 19610611 198710 1 001


IKHTISAR EKSEKUTIF. (RPJMD) Sumatera Utara dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi

Recommend Documents