SEKRETARIAT DPRD PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TERM OF REFERENCE / KERANGKA ACUAN KERJA BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHAB RUANG PARIPURNA GEDUNG DPRD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2011 I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Dalam anggaran Tahun 2011 Sekretariat Dewan Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan Pekerjaan Rehab Ruang Paripurna, karena pada saat ini kebutuhan akan Ruang Rapat Paripurna yang lebih representatif sangatlah penting guna menunjang kinerja Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menghasilkan produk-produk Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Keberadaan akan Ruang Rapat Paripurna yang representatif dengan kualitas Interior yang baik dan penataan fasilitas mekanikal/elektrikal yang memadai serta kualitas system tata suara dan Audio visual yang baik dan tertata dengan sempurna sangat diperlukan, Keberadaan Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta saat ini sudah kurang memadai, sehingga dikhawatirkan mengganggu atau berpengaruh kepada kenyamanan saat pelaksanaan Rapat Paripurna. Dengan demikian untuk mencapai hasil yang maksimal dari Pekerjaan Rehab Ruang Rapat Paripurna sangat diperlukan pengawasan dalam pelaksanaannya, sehingga pihak Sekertariat DPRD Provinsi DKI Jakarta perlu kerjasama dengan pihak konsultan pengawasan untuk mengawasi pelaksanaan Pekerjaan Rehab Ruang Rapat Paripurna tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. 2. Dasar Hukum -
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
-
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Perangkat Daerah,
-
Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota negara Kesatuan Republik Indonesia,
-
Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang
Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta -
Keputusan
Presiden
Nomor
54
Tahun
2010
tentang
Pengadaan
barang/Jasa Pemerintah
3. Maksud dan Tujuan Kegiatan Pengawasan merupakan suatu hal yang perlu dilaksanakan dalam suatu pelaksanaan pekerjaan sehingga dengan adanya pengawasan akan didapat suatu hasil yang baik sesuai dengan rencana yang telah di buat, maka dengan adanya konsultan pengawasan
3. Maksud dan Tujuan a. Maksud Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan untuk memberi arahan pada Pelaksana yang memuat azas, kriteria dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan
dan
di
interpretasikan
ke
dalam
pelaksanaan
tugas
pengawasan pekerjaan Rehab Ruang Paripurna. b. Tujuan Kerangka Acuan Kerja (KAK) juga memberi penugasan kepada Konsultan Pengawas untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan tujuan untuk mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan pekerjaan agar dapat mengefisiensikan dan mengefektifkan pola kerja bagi pelaksana. Sehingga dapat menghasilkan hasil kerja Rehab Ruang Paripurna Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta yang sesuai dengan perencanaan. II. LINGKUP KEGIATAN Nama Kegiatan
:
124/Rehab Ruang Paripurna (Belanja jasa konsultansi pengawasan)
Tahun Anggaran
:
2011
Kode Rekening
:
5.2.2.21.04
Sumber dana
:
APBD Provinsi DKI Jakarta
Lokasi
:
Jl. Kebon Sirih No. 18 Jakarta Pusat
Secara umum rencana kegiatan Konsultan Pengawas adalah Pengawasan Rehab Ruang Paripurna gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, berlokasi di Jl. Kebon Sirih No. 18 Jakarta Pusat 1. Lingkup Tugas Pengawasan a. Lingkup Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pendekatan Pengawasan Konstruksi yang akan diterapkan, biasa disebut "Pengawasan Preventive" dimana hasil yang akan dicapai adalah yang terbaik
dengan
meminimalkan
kesalahan
yang
mengakibatkan
pembongkaran danpengulangan pekerjaan yang tidak perlu karena kesalahan gambar ataupun mutu pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan. Preventive Supervision, meliputi beberapa aspek : -
Pemeriksaan shop drawing yang dipersiapkan oleh Kontraktor dengan memperhatikan
kemudahan
didalam
pelaksanaan
konstruksi,
penjadwalan, urutan pekerjaan yang berkaitan. -
Pengawasan
yang
bersifat
full
time
oleh
konsultan,
dimana
pemeriksaan dan instruksi untuk mengatasi masalah yang timbul dapat segera dilakukan. -
Didalam rapat-rapat antara pemborong dan konsultan,akan dibahas secara khusus hal-hal yang mungkin akanterjadi selama konstruksi berikut solusinya.
-
Komunikasi yang baik antara Inspektur dari Konsultan dengan Pelaksana dari Kontraktor, sedemikian sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang baik dan waktu pelaksanaan sesuai jadwal.
-
Pemeriksaan oleh Inspector menggunakan Check-list.
b. Lingkup Tugas Konsultan Pengawasan Tugas Konsultan Pengawas adalah memberikan layanan keahlian kepada Owner (Pemberi Tugas) dan Tim Pengelola Teknis dalam melaksanakan tugas-tugas
koordinasi
dan
pengendalian
seluruh
kegiatan
teknis
pembangunan tahap pelaksanaan konstruksi dan masa pemeliharaan, baik yang menyangkut aspek manajemen maupun teknologi. 1). Tahap Pelaksanaan Konstruksi a) Mengevaluasi,
mengkoordinasi
dan
mengendalikan
program
kegiatan konstruksi yang disusun oleh Kontraktor yang terdiri atas
program pencapaian sasaran konstruksi, program penyediaan dan penggunaan material, program penyediaan dan penggunaan informasi, program penyediaan dan penggunaan dana. b) Memberikan instruksi-instruksi serta petunjuk-petunjuk yang perlu kepada Kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan agar benar-benar berlangsung sesuai dengan ketetapan-ketetapan kontrak. c) Melakukan inspeksi dan pemeriksaan atas seluruh daerah kerja dan semua instansi yang mendukung pelaksanaan pekerjaan. d) Melaksanakan pengecekan terhadap material konstruksi yang diperlukan untuk memperoleh jaminan bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasinya. e) Memeriksa
rencana
kerja
Kontraktor
sehubungan
dengan
peralatan-peralatan yang digunakan, lokasi-lokasi sumber material konstruksi dan menjamin bahwa sifat dan kontrak dari material tersebut
adalah
benar-benar
memenuhi
persyaratan
dalam
spesifikasi. f) Mengendalikan kegiatan konstruksi dengan melakukan pengawasan pekerjaan meliputi: (1) Mengawasi
pelaksanaan
pekerjaan
konstruksi
dari
segi
kualitas, kuantitas serta laju pencapaian progres pekerjaan. (2) Mengawasi pekerjaan serta produknya, mengawasi ketetapan waktu dan biaya konstruksi. (3) Mengusulkan perubahan-perubahan serta penyesuaian di lapangan
untuk
memecahkan
persoalan-persoalan
yang
terjadi selama pekerjaan konstruksi. (4) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala dan membuat
laporan
bulanan
atas
pelaksanaan
pekerjaan
Pengawasan dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekejaan konstruksi yang dibuat oleh Kontraktor. (5) Mengkoordinir
pembuatan
gambar
yang
sesuai
dengan
pelaksanaan di lapangan (as built drawing) untuk dipersiapkan oleh Kontrakror. (6) Menyusun dan mengevaluasi daftar kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat pekerjaan selama masa pemeliharaan.
(7) Membantu Tim Pengelola Teknik dalam penyusunan Dokumen yang antara lain terdiri atas: -
Berita Acara Serah Terima Pertama dan Kedua.
-
Gambar situasi dan gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawing).
(8) Mempersiapkan serta menyampaikan kepada Tim Pengelola Teknik untuk mendapat persetujuan mengenai perubahan (variation order), bersama-sama dengan spesifikasi dan gambar-gambar yang diperlukan, Perintah terhadap setiap perubahan (variation order) yang mengakibatkan penambahan atau perubahan biaya hanya dikeluarkan oleh Pemberi Tugas atau pejabat yang dikuasakan. (9) Membantu Tim Pengelola Teknis dalam negosiasi dengan Kontraktor pada setiap perubahan harga yang mungkin terjadi dan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan. (10) Menyampaikan setiap persoalan teknis dan perancangan yang mungkin timbul sehubungan dengan kontrak dan memberikan rekomendasi cara penyelesaiannya. (11) Mengevaluasi
semua
tuntutan
mengenai
pembayaran
tambahan atau perpanjangan waktu yang diajukan Kontraktor dan memberikan rekomendasi mengenai hal tersebut kepada Tim Pengelola Teknis. (12) Membantu Tim Pengelola Teknis dalam penyelesaian setiap perbedaan pendapat yang mungkin timbul dengan Kontraktor dan memberikan pendapat terhadap setiap tuntutan yang mungkin diajukan oleh Kontraktor dengan menyusun laporanlaporan analisa sebagai dasar pertimbangan. III. KELUARAN Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam Surat Perjanjian, yang minimal meliputi : 1. Laporan Pendahuluan yang berisi program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan
2. Buku harian, yang memuat semua kejadian, perintah / petunjuk yang penting dari Pemberi Tugas, Kontraktor Pelaksana, dan Konsultan Pengawas. 3. Laporan harian, berisi keterangan tentang : a. Tenaga Kerja, b. Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak, c. Alat-alat, d. Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan, e. Waktu pelaksanaan pekerjaan. 4. Laporan mingguan dan bulanan sebagai resume laporan harian. 5. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk angsuran pembayaran (Sebagai lampiran laporan mingguan, bulanan dan akhir). 6. Surat Perintah Perubahan pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah Kurang (dibuat sesuai dengan kebutuhan sebagai lampiran laporan mingguan, bulanan dan akhir). 7. Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as-built drawings) dan manual Peralatan-peralatan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana (Sebagai lampiran laporan mingguan, bulanan dan akhir). 8. Laporan Rapat di lapangan ( site meeting ) (Sebagai lampiran laporan mingguan, bulanan dan akhir). 9. Gambar rincian pelaksanaan (shop drawings) dan Time Schedule yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana (Sebagai lampiran laporan mingguan, bulanan dan akhir). 10.Laporan Akhir Pekerjaan Pelaksanaan. IV. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Pekerjaan ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 dan seluruh pekerjaan harus dapat diselesaikan dalam waktu 4 Bulan terhitung sejak dikeluarkannya SPMK ( surat perintah mulai kerja) dari Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk. V. TENAGA AHLI & TENAGA PENDUKUNG 1. Kualifikasi Dalam melaksanakan pekerjaan Perencanaan, Konsultan Perencana harus mengajukan dan mengikuti sertakan tenaga-tenaga ahli dengan perangkat
pembantunya
yang
cukup
berpengalaman,
sesuai
profesi
dan
kualilikasinya untuk menangani pekenaan perencanaan ini. 2. Bidang Profesi Tenaga ahli dan perangkat pembantunya tersebut disusun dalam suatu daftar lengkap yang dilengkapi dengan keterangan yang berkaitan dengan profesinya, yaitu : lingkat pendidikan keahlian, senioritas dan pengalaman kerja sesuai dengan keikut sertaannya dalam pekerjaan perencanaan yang dilaksanakan, meliputi : Tenaga Ahli A.
Team Leader (1 Orang) :
Pendidikan minimal S1 Teknik Arsitektur, dengan pengalaman kerja minimal 10 tahun dan memilki SKA. B.
Ahli Arsitek (1 Orang) :
Pendidikan minimal S1 Teknik Arsitektur, dengan pengalaman kerja minimal 8 tahun dan memiliki SKA. C.
Ahli Mekanikal (1 Orang) :
Pendidikan minimal S1 Teknik Mekanikal, dengan pengalaman kerja minimal 8 tahun dan memiliki SKA. D.
Ahli Elektrikal (1 Orang) :
Pendidikan minimal S1 Teknik Elektrikal, dengan pengalaman kerja minimal 8 tahun dan memiliki SKA. Tenaga Pendukung A.
Tenaga Pengawas/ Supervisor (3 Orang) :
Pendidikan minimal S1 Arsitektur, dengan pangalaman kerja minimal 3 tahun. B.
Juru Gambar CAD (1 Orang) :
Pendidikan minimal SLTA. C.
Tenaga Administrasi (1 Orang) :
Pendidikan minimal SLTA. D.
Operator Komputer (2 Orang) :
Pendidikan minimal SLTA.
VI. PROGRAM KERJA 1. Sebelum melaksanakan Pekerjaan Pengawasan, Konsultan Pengawas harus segera menyusun : A.
Program kerja berupa jadwal kegiatan secara terperinci
B.
Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan jumlahnya) Tenaga-tenaga yang diusulkan oleh Konsultan Pengawas harus mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas
C.
Uraian Konsepsi Konsultan Pengawas atas pekerjaan Pengawasan
2. Setelah ketiga hal diatas mendapat persetujuan dari Pemegang Anggaran Cabang atas rekomendasi Sekretariat Dewan akan menjadi Pedoman Penugasan bagi Konsultan Perencana dalam melaksanakan tugas.
VII.
DATA PROYEK 1. Unit Satuan Kerja : Sekretariat Dewan DPRD DKI Jakarta 2. Kode Rekening
: 5.2.2.21.04
3. Kegiatan
: Jasa Konsultan Pengawas Rehab Ruang Paripurna Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Tahun Anggaran : 2011 5. Lokasi
: Jl. Kebon Sirih N0. 18 Jakarta Pusat
6. Jumlah Anggaran : Rp. 684.360.760,7. Pengguna Anggaran adalah Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta Nama
: Drs. Hermanto, M.Si
Jabatan
: Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
NIP
: 195603081980031011
Alamat Kantor
: Jl. Kebon Sirih N0. 18 Jakarta Pusat
VIII. PENUTUP 1. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dangan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijaksanaan pemerintah yang berlaku, maka segala sesuatu yang termaktub didalam Karangka Acuan Kerja (KAK) ini akan diteliti dan disimpan kambali. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan ditetapkan lebih lanjut. 3. Demikian Karangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
