HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN POLA KEMITRAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT INTI-PLASMA ANTARA PT. BOSWA MEGALOPOLIS DENGAN MASYARAKAT (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH JAYA)

TESIS

Oleh

MUHAMMAD MILSA 107011027/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013

Universitas Sumatera Utara

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN POLA KEMITRAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT INTI-PLASMA ANTARA PT. BOSWA MEGALOPOLIS DENGAN MASYARAKAT (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH JAYA)

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh

MUHAMMAD MILSA 107011027/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013


Judul Tesis

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN POLA KEMITRAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT INTI-PLASMA ANTARA PT. BOSWA MEGALOPOLIS DENGAN MASYARAKAT (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH JAYA) : MUHAMMAD MILSA : 107011027 : Kenotariatan

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Pembimbing

(Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH)

Pembimbing

(Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum)

Ketua Program Studi,

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Dekan,

(Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)

Tanggal lulus : 5 Oktober 2013


Telah diuji pada Tanggal : 5 Oktober 2013

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN

Anggota

: 1. Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH 2. Dr. Mahmul Siregar, SH, MHum 3. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum 4. Chairani Bustami, SH, SpN, MKn


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: MUHAMMAD MILSA

Nim

: 107011027

Program Studi

: Magister Kenotariatan FH USU

Judul Tesis

: TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN POLA KEMITRAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT INTIPLASMA ANTARA PT. BOSWA MEGALOPOLIS DENGAN MASYARAKAT (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH JAYA)

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya tersebut Plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi Magister Kenotariatan FH USU dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.

Medan, Yang membuat Pernyataan

Nama : MUHAMMAD MILSA Nim : 107011027


ABSTRAK Kemitraan usaha merupakan salah satu pola kerjasama usaha yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Kemitraan, Kepmentan Nomor 940/kpts/OT.120/10/97 dan Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007. Walaupun persyaratan teknisnya telah diatur, pada kenyataannya ketentuan tersebut belum mampu mengakomodir semua kebutuhan yang terdapat dalam perjanjian kemitraan usaha antara pihak perusahaan dan masyarakat.Hal ini dapat dibuktikan dengan belum adanya perangkat regulasi yang mengatur mengenai standarisasi yang harus dimuat dalam perjanjian antara perusahaan dan masyarakat dalam perjanjian kemitraan perkebunan inti-plasma.Padahal perjanjian merupakan dasar hukum yang utama para pihak dalam kemitraan usaha perkebunan.Kurang seimbangnya posisi masyarakat dalam menentukan isi perjanjian dan dominannya kekuatanmanajemen perusahaan dikhawatirkan menjadi penyebab timbulnya sengketa dikemudian hari. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis.yang menjelaskan dan menganalisis mengenai pengaturan pola kemitraan yang berlaku berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Perjanjian Pola Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Inti-Plasma antara PT. Boswa Megalopolis dengan Masyarakat (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Jaya) dan bagaimana implementasi Kepmentan dan Permentan dalam perjanjian serta bagaimana perlindungan hukum terhadap Masyarakat dalam perjanjian kemitraan inti-plasma di Kabupaten Aceh Jaya.Data yang digunakan yaitu data sekunder, dikumpulkan melalui kegiatan inventarisasi peraturan yang relevan dan wawancara terhadap informan yang kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pola kemitraan sudah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, PP Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, Kepmentan Nomor 940/kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian, Permentan Nomor 29/Permentan/OT.140/2/2007. Perjanjian pola kemitraan usaha perkebunan antara PT. Boswa Megalopolis dengan Masyarakat secara umum sudah mengimplementasikan Kepmentan dan Permentan dimaksud.Namun dalam prakteknya masih terdapat beberapa kekurangan, terutama mengenai isi perjanjian yang menyangkutmekanisme pembagian keuntungan dan persyaratan kemitraan usahayang tidak diatur secara rinci dan adanya peluang perjanjian yang dapat dibuat dibawah tangan.Perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam perjanjian kemitraan usaha perkebunan secara tidak langsung melalui peraturan perundang-undangan dilakukan dalam bentuk pembinaan, pengawasan dan konsultasi agribisnis. Perlindungan secara langsung melalui perjanjian dilakukan dengan membuat kesepakatan mengenai penentuan harga jual TBS, mekanisme pembagian keuntungan, pewarisan dan pengakhiran kerja sama. Pengaturan kemitraan usaha perkebunan belum memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat.Disarankan kepada Pemerintah untuk melakukan revisi subtansi materi Kepmentan dan Permentan terutama terkait standariasi kebun kemitraan, dan penegasan pembuatan perjanjian yang harus dibuat dalam akta otentik. Kepada pihak perusahaan untuk eksistensinya dalam melakukan pembinaan dan perlunya dibuat addendum perjanjian terkait hak dan kewajiban para pihak dalam hal pembagian keuntungan, mekanisme secara rinci pengelolaan perkebunan dan pengawasan penjualan TBS serta penanganan force majour. Disarankan kepada Pemerintah Daerah untuk berperan aktif sebagai fasilitator kemitraan, melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala serta perlunya dibuat Perda mengenai pengelolaan perkebunan pola kemitraan inti-plasma mengingat pesatnya pekembangan perkebunan rakyat selama ini.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis Perjanjian Pola Kemitraan

i


ABSTRACT Business partnership is one of business partnership patterns stipulated in PP No. 24/1997 on Partnership, in Kepmentan No. 40/kpts/OT.120/10/97, and in Permentan No. 26/Permentan/OT.140/2/2007. Although the technical requirement has been regulated, in reality, the provisions cannot accommodate all requirements in business partnership agreement between companies and the public. It can be proved by the absence of regulation instrument which regulates the standardization which must be attached in the agreement between companies and publicin partnership contract of plasma plantation. In fact, a contract constitutes a main legal basis of stakeholders in plantation business partnership. The imbalanced position of the people in determining the content of a contract and the dominant position of the management of a company is very potential to be the cause of dispute in the future. The research used descriptive analytic approach which described, explained, and analyzed the prevailing regulations related to Judicial Review of Partnership Agreement of Plasma Oil Palm Plantation between PT. Boswa Megalopolis and the people (A case study in Aceh Jaya District) which has not been implemented maximally, and how about legal protection for the people in the partnership agreement of the plasma in Aceh Jaya District. The data which consisted of secondary data were gathered through the activity of taking inventory of relevant regulations andinterviewing informants, and were analyzed quantitatively. The result of the research showed that partnership pattern is stipulated in Law No. 20/2008 on Micro, Small, and Medium Businesses, in PP No. 44/1997 on Partnership, in Kepmentan No. 940/kpts/OT.210/10/97 on Guidance for Partnership in Agricultural Business, and in Permentan No. 29/Permentan/OT.140/2/2007. In general, the plantation business partnership agreement between PT. Boswa Megalopolis and the people has implemented the above Kepmentan and Permentan. In practice, however, there are still many defects, especially about the content of the contract related to the mechanism of the allocation of profit, about the business partnership requirements which are not arranged in detail, and about the opportunity to make underhanded contract. Legal protection for the people inplantation business partnership agreement has been stipulated indirectly through legal provisions such as agribusiness fostering, supervision, and consultation. It is performed directly through the contract in the sale price of TBS, the mechanism of the allocation of profit and inheritance, and the terminating of the contract. The regulation of plantation business partnership has not yet provided legal certainty and legal protection for the people. It is recommended that the Government revise the substance of Kepmentan and Permentan, particularly which are related to the partnership of plant standardization and the assertion in making the contract in an authentic deed. For its existence in making a contract, the company should make an addendum of the contract related to the right and obligation of the parties concerned in the allocation of profit, the mechanism of managing the plantation in detail, the supervision of the sale of TBS, and the force majeure handling.It is also recommended thatthe Regional Administration play its role actively as the partnership facilitator, foster and supervise regularly, and Regional Regulation on the plantation management of plasma partnership pattern should be made since plasma plantations are growing rapidly nowadays.

Keywords: Judicial Review on Partnership Pattern Agreemen

ii


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, karena dengan berkat hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan thesis ini. Selanjutnya shalawat beserta salam disanjung kepada Nabi Muhammad SAW. Thesis ini berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN POLA KEMITRAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT INTI-PLASMA ANTARA PT. BOSWA MEGALOPOLIS DENGAN MASYARAKAT (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Jaya)”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulisan Thesis ini dapat selesai dengan adanya bantuan dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, Teristimewa sekali ucapan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah banyak memberikan bantuan material dan spiritual dengan semangat juang yang tinggi, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. Ucapan terima kasih secara khusus kepada yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, S.H., MS, CN., Bapak Prof. Dr. Suhaidi S.H., M.H., dan Bapak Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum., selaku Komisi Pembimbing yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

iii


Kemudian juga, semua pihak yang telah berkenan memberi masukan dan arahan yang konstruktif dalam penulisan tesis ini sejak kolokium, seminar hasil sampai ujian tertutup sehingga penulisan menjadi lebih sempurna dan terarah. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis yang sebesar-besarnya kepada : 1.

Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc, (CTM), Sp.A(K) selaku Rektor Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara

2.

Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.

3.

Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan dorongan kepada Penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.

4.

Ibu Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan dorongan kepada Penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.

5.

Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta ilmu yang sangat bermanfaat selama Penulis mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di bangku kuliah.

iv


6.

Seluruh Staf/Pegawai di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan bantuan kepada Penulis selama menjalani pendidikan.

7.

Seluruh informan yang telah banyak membantu dalam hal pengambilan data dan informasi-informasi penting lainnya yang berkenaan dengan penulisan tesis ini.

8.

Rekan-rekan Mahasiswa dan Mahasiswi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, khususnya angkatan tahun 2011 yang telah banyak memberikan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam

penulisan ini tidak luput dari kesalahan dan kesilapan, namun besar harapan penulis kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama para pemerhati hukum perdata pada umumnya dan ilmu kenotariatan pada khususnya. Atas segala bantuan dan jasa baik yang telah Bapak, Ibu dan rekan-rekan berikan semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amien Ya Rabbal ‘Alamin Medan,

Oktober 2013

Penulis,

Muhammad Milsa

v


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I.

DATA PRIBADI Nama

:

Muhammad Milsa

Tempat/Tanggal Lahir

:

Calang, 07 Mei 1988

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

Status

:

Belum Kawin

Pekerjaan

:

PNS

Kewarganegaraan

:

Indonesia

Agama

:

Islam

Alamat Rumah

:

Jl. Beo No. 37A Medan Sunggal

Anak Ke

:

1 (pertama) dari 3 (tiga) bersaudara

Nama Ayah

:

Muchsin

Nama Ibu

:

Samsidar

II. DATA ORANGTUA

III. PENDIDIKAN FORMAL SD Negeri Inpres Calang

Lulus Tahun 1999

SLTP Negeri 1 Krueng Sabee

Lulus Tahun 2002

MAN 1 Banda Aceh

Lulus Tahun 2005

S-1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Lulus Tahun 2010

S-2 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Lulus Tahun 2013

vi


DAFTAR ISI

Halaman ABSTRAK ........................................................................................................

i

ABSTRACT .......................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR ......................................................................................

iii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .........................................................................

vi

DAFTAR ISI .....................................................................................................

vii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN ..........................................................................

1

A. Latar Belakang .........................................................................

1

B. Perumusan Masalah ..................................................................

10

C. Tujuan Penelitian ......................................................................

10

D. Manfaat Penelitian ....................................................................

11

E. Keaslian Penelitian....................................................................

11

F. Kerangka Teori dan Konsepsi...................................................

13

1.

Kerangka Teori ..................................................................

13

2.

Konsepsi.............................................................................

20

G. Metode Penelitian .....................................................................

22

PENGATURAN POLA KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN ANTARA PERUSAHAAN PERKEBUNAN DENGAN MASYARAKAT .........................................................

27

A. Tinjauan Umum Pola Kemitraan Perkebunan ..........................

27

B. Perjanjian Pola Kemitraan Usaha berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian.......................................

40

C. Perjanjian Pola Kemitraan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Pertanian.........................................

55

vii


BAB III

BAB IV

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 940/kpts/OT.210/97 DAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 26/Permentan/OT.140/2/2007 DALAM PERJANJIAN POLA KEMITRAAN INTIPLASMA ANTARA PT. BOSWA MEGALOPOLIS DENGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH JAYA ..

60

A. Ruang Lingkup Perjanjian Pola Kemitraan Inti-Plasma antara PT. Boswa Megalopolis dengan Masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya ..................................................................................

60

B. Analisis Implementasi Kepmentan Nomor 940/kpts/OT.210/10/97 dan Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 dalam Perjanjian Pola Kemitraan Inti-Plasma antara PT. Boswa Megalopolis dengan Masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya............................

70

C. Peranan Notaris dalam Perjanjian Pola Kemitraan Usaha Perkebunan Inti-Plasma ............................................................

94

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM PERJANJIAN POLA KEMITRAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT INTI-PLASMA DI KABUPATEN ACEH JAYA .......................................................

96

A. Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Pola Kemitraan dibidang Perkebunan.................................................................

96

B. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat dalam Perjanjian Pola Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Inti-Plasma antara PT. Boswa Megalopolis dengan Mayarakat di Kabupaten Aceh Jaya .................................................................................. 100 C. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat dalam Perjanjian Pola Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit IntiPlasma antara PT. Boswa Megalopolis dengan Mayarakat di Kabupaten Aceh Jaya................................................................ 120 BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................... 127 A. Kesimpulan .............................................................................. 127 B. Saran.......................................................................................... 129

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 130

viii


HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

Recommend Documents