Prosiding Seminar Nasional “Menjadi Guru Inspirator” Prodi PGSD FKIP-Univesitas Muhammadiyah Purwokerto ISBN : 978-602-14377-4-2
HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN ORANG TUA DENGAN PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN1 Ngadino2 SD Negeri Ungaran, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen
ABSTRAK Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan orantua dengan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di Desa Pesalakan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen. pelaksanaan yang dimaksud adalah partisipasi keikutsertaan para orangtua dalam menyekolahkan anak-anaknya hingga mencapai pendidikan dasar 9 tahun. Dalam penelitian ini jumlah populasinya adalah orangtua yang memiliki anak usia sekolah di Desa Pesalakan yang berjumlah 64 orang. Tujuan pokok yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara ingkat pendidikan orangtua dengan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Uji validitas angket dan uji hipotesis menggunakan rumus korelasi product moment Pearson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis thitung diperoleh angka sebesar 0.993 kemudian dikonsultasikan pada harta t tabel dengan taraf signifikansi 5% dengan n=64 yaitu 0.244 dengan demikian maka harga t hitung > ttabel yaitu 0.993 > 0.224. Oleh karena itu thitung lebih besar dari ttabel maka hipotesis diterima yaitu ada hubungan yang signifikan antara tingkat pedidikan orangtua dengan pelaksanaan program wajib belajar 9 tauhn di Desa Pesalakan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.
1
Makalah disampaikan pada acara Seminar Nasional Menjadi Guru Inspirator “Kenali dan Kembangkan Kemampuan Intelegensi Emas untuk Indonesia Emas” di Prodi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tanggal 30 April 2016. 2 Koresponden mengenai isi makalah ini dapat dilakukan melalui:
[email protected]
447
Prosiding Seminar Nasional “Menjadi Guru Inspirator” Prodi PGSD FKIP-Univesitas Muhammadiyah Purwokerto ISBN : 978-602-14377-4-2
PENDAHULUAN Pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembangunan nasional, karena dengan adanya pendidikan bagi masyarakat akan menjadikan masyarakat lebih maju dalam pemikirannya. Pemikiran masyarakat yang maju akan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi. Pendidikan juga tidak lepas dari peran pemerintah. Pemerintah mengutamakan pentingnya pendidikan bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Pendidikan adalah suatu usaha penting untuk mencapai manusia yang berkualitas dan memegang peranan yang sangat strategis karena proses dan keberhasilan pembangunan dalam setiap sektor selalu memerlukan pendidikan. Dalam program pembangunan jangka panjang yang menjadi tantangan adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti memiliki mental religius, memiliki jati diri sebagai bangsa, kreatif dan inovatif dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa mempunyai landasan konstitusional seperti yang tercantum dalam pasal 31 UUD 1945 yaitu bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran serta pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam suatu undang-undang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat (Departemen Pendidikan Nasional, 2010:36). Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencerdasakan bangsa salah satu upayanya dengan menerapkan sistem pendidikan formal yang dilaksanakan di sekolah. Dengan pendidikan formal tersebut diharapkan masyarakat dapat mengenyam pendidikan paling tidak pada tingkat pendidikan dasar. Sesuai dengan apa yang telah dicanangkan pemerintah bahwa batasan
448
Prosiding Seminar Nasional “Menjadi Guru Inspirator” Prodi PGSD FKIP-Univesitas Muhammadiyah Purwokerto ISBN : 978-602-14377-4-2
tentang pendidikan dasar dahulu hanya 6 tahun kemudian saat ini 9 tahun serta pendidikan dasar 12 tahun yang menjadi program pendidikan kedepan. Program Wajib Belajar 9 tahun pada umumnya diartikan sebagai kewajiban setiap warga Negara untuk menyekolahkan anaknya pada usia tertentu dijenjang persekolahan tertentu atau wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah suatu gerakan nasional yang diselenggarakan di seluruh Indonesia bagi warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun sampai tamat. Pelaksanaan Wajib Belajar 9 tahun diatur oleh Undang-undang wajib belajar yaitu Undang-Undang yang mengatur kewajiban belajar dan hak setiap warga negara dalam hubungannya dengan kewajiban belajar serta sanksi atau akibat yang harus dipikul oleh Negara yang tidak melaksanakan wajib belajar. Kewajiban belajar bagi warga negara yang berusia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar. Wajib belajar diselenggarakan dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia. (Nopembri 2007:4). Sistem pendidikan nasional memberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, dengan tidak dibenarkan adanya penerimaan seseorang sebagai peserta didik yang didasarkan pada jenis kelamin, agama, ras maupun tingkat ekonomi. Melalui pendidikan dasar 9 tahun diharapkan setiap masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dengan memperoleh hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan, agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, pengetahuan dan keterampilan dasar. METODE PENELITIAN Penelitian ini termasuk penelitian eksploratif karena sasaran akhirnya ingin mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan orangtua dengan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di Desa Pesalakan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen. Lingkup penelitian termasuk studi kasus dimana peneliti mencoba mengkaji permasalahan melalui suatu telaah kasus apakah ada hubungan antara latar belakang tingkat pendidikan orangtua terhadap keikutsertaan dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bagi putra putrinya. Hasil penelitian tersebut nantinya sangat bersifat spesifik dan kasuistik yang hanya berlaku di Desa Pesalakan, Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen. Populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini yaitu penduduk Desa Pesalakan yang berjumlah 64 orang. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas yaitu latar belakang tingkat pendidikan yang ciapai orangtua atau kepala keluarga yang diukur dari tinggi rendahnya pendidikan formal yang dicapai orantua. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu tingkat keberhasilan pelaksanaan wajib belajar pendidikan 9 tahun di desa Pesalakan, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen.
449
Prosiding Seminar Nasional “Menjadi Guru Inspirator” Prodi PGSD FKIP-Univesitas Muhammadiyah Purwokerto ISBN : 978-602-14377-4-2
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil penelitian dengan populasi sebanyak 64 orangtua menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan orangtua dengan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Pola hubungan ini terutama adalah adanya pengaruh latar belakang jenjang pendidikan yang diperoleh dengan motivasi atau dorongan yang kuat dalam menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis thitung diperoleh angka sebesar 0.993 kemudian dikonsultasikan pada harta ttabel dengan taraf signifikansi 5% dengan n=64 yaitu 0.244 dengan demikian maka harga thitung > ttabel yaitu 0.993 > 0.224. Oleh karena itu thitung lebih besar dari ttabel maka hipotesis diterima yaitu ada hubungan yang signifikan antara tingkat pedidikan orangtua dengan pelaksanaan program wajib belajar 9 tauhn di Desa Pesalakan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen. Tingkat pendidikan seseorang akan sangat berpengaruh terhadap keluasan cakrawala pandang disamping pengetahuan yang dimilikinya. Pendidikan orang tua yang tinggi akan mempengaruhi pola pikirnya dan mempunyai kesadaran untuk menyekolahkan anak yang lebih tinggi. Dengan kesadaran orangtua ini akan dapat membantu suksesnya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Namun jika latar belakang pendidikan orantua relatif rendah maka akan menganggap bahwa pendidikan itu merupakan sesuatu yang tidak atau kurang penting yang penting adalah bekerja untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Pemikiran ini tanpa disadari oleh adanya asumsi bahwa pendidikan akan dapat menjamin kesejahteraan hidup dan dapat menjadi berguna di masa yang akan datang. Melalui pross pendidika maka kualitas sumber daya manusia akan dapat ditingkatan demikian pula produktifitas kerja juga semakin meningkat sehingga akhirnya dapat menjamin perolehan pendapatan keluarga yang cukup sehingga kesejahteraan hidup makin meningkat. Tingkat pendidikan orangtua inilah merupakan suatu aspek penting yang ikut mempengaruhi keberhasilan program wajib belajar 9 tahun. Kenyataan yang terjadi pada masyarakat Desa Pesalakan berdasarkan hasil observasi diperoleh data gambaran bahwa ecenderungan mereka dalam menyekolahkan anak-anaknya baru tahapan sampai tingkat sekolah dasar hal ini disebabkan oleh adanya realitas bahwa meskipun pemerintah telah membebaskan biaya SPP untuk tingkat sekolah dasar namun kenyataannya masyarakat masih teteap mengeluarkan uang untuk biaya pendidikan. Satu-satunya dorongan yang kuat untuk menyekolahkan anaknya diatas jenjang pendidikan dasar 9 tahun datang dari kelompok orangtua yang memiliki latar belakang tingkat pendidikan yang relatif tinggi. Hal ini disebabkan oleh munculnya rasa kesadaran yang tinggi akan arti pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anaknya nanti. Mereka percaya dengan membekali anaknya
450
Prosiding Seminar Nasional “Menjadi Guru Inspirator” Prodi PGSD FKIP-Univesitas Muhammadiyah Purwokerto ISBN : 978-602-14377-4-2
pendidikan yang cukup tinggi maka diharapkan akan memperoleh kehidupan yang lebih baik masa depan yang lebih cerah serta peluang kerja lebih terbuka lebar. Tetapi pada kelompok masyarakat yang tingkat pendidikannya relative rendah, maka orientasi hidupnya sebagian besar hanya untuk bekerja serta mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Tingkatan kelompok ini lebih terfokus kepada upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang pada umumnya harus diperjuangkan secara ketat dan melalui kerja keras, memeras tenaga jadi nampaknya ada satu perbedaan cara pandang disamping adanya tekanan hidup yang berbeda dengan kelompok yang memiliki tingkat pendidikan lebh tinggi. Jika dilihat dari kecenderungan semua orang kurang lebih sama yakni ingin selalu mengangkat derajat anak-anaknya kearah lebi baik dari kehidupan yang dialami dirinya. Namun faktor peluang untuk meraihnya yang berbeda karena adanya perbedaan failitas hidup serta beban tekanan yang juga berbeda. Program wajib belajar 9 tahun merupakan suatu gerakan nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia bagi warga negara Indonesia yang berusia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan pendidikan minimum yang berlaku untuk semua warganegara, tanpa kecuali. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan dasar berlangsung 9 tahun yaitu 6 tahun di sekolah dasar (SD) dan 3 tahun di Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar diselenggarakan dengan memberikan pendidikan, meliputi penumbuhan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pembangunan watak dan kepribadian, serta pemberian pengetahuan dan ketrampilan dasar. Pendidikan dasar juga berusaha memberikan kesanggupan pada peserta didik bagi perkembangan kehidupannya, baik untuk pribadi atau masyarakat. Oleh karena itu, setiap warga negara harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan dasar. Program pendidikan dasar dapat diberikan melalui pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. PENUTUP Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1. Kecenderungan yang terjadi di Desa Pesalakan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen jika tingkat pendidikan orangtua semakin tinggi secara umum akan memiliki kesadaran yang baik serta
451
Prosiding Seminar Nasional “Menjadi Guru Inspirator” Prodi PGSD FKIP-Univesitas Muhammadiyah Purwokerto ISBN : 978-602-14377-4-2
dorongan yang kuat untuk menyekolahkan anak-anaknya hingga mencapai jenjang pendidikan yan glebih tinggi. 2. Kenyataan yang terjadi pada masyarakat Desa Pesalakan berdasarkan hasil observasi diperoleh data gambaran bahwa ecenderungan mereka dalam menyekolahkan anak-anaknya baru tahapan sampai tingkat sekolah dasar hal ini disebabkan oleh adanya realitas bahwa meskipun pemerintah telah membebaskan biaya SPP untuk tingkat sekolah dasar namun kenyataannya masyarakat masih teteap mengeluarkan uang untuk biaya pendidikan. Padahal tidak setiap keluarga mampu untuk membiayai pendidikan walaupun baru mecapai tahapan sekolah dasar. Jadi kendala ekonomi merupakan suatu problem yang cukup serius dan sangat menghambat untuk terwujudnya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsimi. 2002. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. ---------------------------. 2006. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta Nopembri, Gigih.2007. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun Bagi Anak Usia Sekolah Di Desa Sendang Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri. Skripsi. Semarang: Unnes. Nurpratiwiningsih, Laelia.2011. Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun Di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal. Skripsi. Semarang: Unnes. Departemen Pendidikan Nasional. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 9 Tahun. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
452