Muhammad Ramzi Hasibuan – Harmonisasi Hukum Investasi Dan Hukum Dagang Di NegaraNegara Asean
HARMONISASI HUKUM INVESTASI DAN HUKUM DAGANG DI NEGARA-NEGARA ASEAN Oleh: MUHAMMAD RAMZY HASIBUAN Dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid, Jakarta
[email protected]
ABSTRACT Regional integration , especially the economic side has proved to be a kind of vital passport to economic development. Several opinions and theories have been put forward by exponents of this highly controversial issue to be selected by states actors appropriate to their national goals. At present there is a general awareness that economic cooperation requires the development of a harmonious relationship between economic and political policies both at the national and multinational level. What should be emphasized is that in order to encourage economic cooperation among the ASEAN countries as a means of enhancing the rate of economic development, there should be a radical changed in the role of politics to ensure that it contribute positively to economic cooperation. Mindful of the economic,sosial, political and legal fragmentation prevail in the ASEAN countries, the harmonization of investment and trade laws is a prerequisite to economic integration for the regional cooperation in Southeast Asia in the future. Keywords: Harmonization, law, Asean country
Pendahuluan
lebih luas dan harmonis diantara para
A. Latar Belakang
pesertanya.
Integrasi
regional
(Regional
Joseph Nye menyebutkan
bahwa konsep intregrasi dapat dibagi
Integration) khususnya dibidang eko-
kepada bidang ekonomi, politik
nomi telah terbukti sebagai kunci dari
sosial dan pada saat yang bersamaan
pembangunan ekonomi. Banyak pen-
tidak mesti mengkaitkan bidang yang
dapat dan teori telah dikemukakan oleh
lainnya. (Michael Hodges: 1972: 26)
para ahli tentang masalah
ini untuk
Dalam
membahas
dan
perbedaan
dipilih oleh para penyelenggara peme-
antara kepentingan
rintahan yang sesuai dengan tujuan
jahteraan ekonomi mengenai masalah
nasional mereka.
ini, terdapat perbedaan yang tajam
Salah
satu
tujuan
integrasi
politik dan kese-
antara Hoffman dan model Haas-Sch
regional ialah untuk menciptakan satu
Mitter. Menurut pendapat
unit ekonomi, politik dan hukum yang
“penggabungan politik dan ekonomi
Lex Jurnalica Vol.3 No. 3 Agustus 2006
Hoffman,
137
Muhammad Ramzi Hasibuan – Harmonisasi Hukum Investasi Dan Hukum Dagang Di NegaraNegara Asean
haruslah dianggap sebagai satu rang-
stabilitas rejional dengan mengindahkan
kaian
hukum dan penegakan hukum sesuai
kesatuan”,
sedangkan
Haas
menyatakan bahwa “tumbuhnya supra-
dengan
nasionalitas” (seperti
serikatan Bangsa-Bangsa.
pada
institusi
Masyarakat
Ekonomi Eropa-MEE)
menandakan
kemenangan
ekonomi
atas politik dan atas nasionalisme etnissentrtis yang biasanya mentega dengan
mengalahkan
senjata, akal sehat
dengan emosi dan data-data statistik dengan
tuntutan-tuntutan.
(Roger
D.Hansen: 1969: 15) Lahirnya
Asosiasi
Asian
B. Perumusan Masalah. 1. Mengapa harmonisasi hukum investasi penting bagi negaranegara ASEAN? 2. Apa
yang
harmonisasi
diharapkan
dari
hukum/peraturan/
ketentuan investasi? Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast
prinsip-prinsip Piagam Per-
Nations-ASEAN)
C. Tujuan Penelitian 1. Untuk
mengetahui hambatan/
ditandai dengan penandatanganan per-
kendala apa saja dalam kerja-
setujuan Bangkok oleh lima negara
sama ASEAN.
Asia Tenggara Malaysia,
yaitu;
Filipina,
Indonesia,
Singapura
dan
2. Mengusulkan kum
harmonisasi hu-
investasi
negara-negara
Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967
ASEAN setidak-tidaknya untuk
(Kini ada 10 anggota Asean termasuk
investasi proyek-proyek industri
Brunei, Cambodia, Laos, Myanmar dan
tertentu.
Vietnam).
Dokumen yang ditanda-
tangani pada hari itu dikenal dengan
D. Kegunaan Penelitian
nama Deklarasi Bangkok 1967 (The
1. Untuk mengetahui keterkaitan
Bangkok Declaration) atau Deklarasi
ilmu hukum dengan ilmu eko-
ASEAN
(The ASEAN Declaration).
nomi
Deklarasi
tersebut
hukum investasi pada khusus-
adalah
dokumen
singkat yang berisi hanya lima pasal. Dia menegaskan maksud dan
tujuan
pada
umumnya
nya. 2. Untuk
meningkatkan
asosiasi mengenai kerjasama di bidang
mengembangkan
ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik,
kum
pendidikan dan bidang-bidang lainnya
kegiatan
serta
138
peningkatan
keamanan
dan
(ilmu
dan
Lex Jurnalica Vol.3 No. 3 Agustus 2006
peranan hu-
hukum)
investasi
dan
dalam
(ekonomi)
Muhammad Ramzi Hasibuan – Harmonisasi Hukum Investasi Dan Hukum Dagang Di NegaraNegara Asean
khususnya
di
negara-negara
ASEAN.
Deklarasi
ASEAN
di
Thailand
oleh Indonesia, Malaysia,
Phillipines, Singapore
E. Metode Penelitian Dalam penelitian ini digunakan metode normatif, yaitu
Agustus 1967 dengan ditandatanganinya
menggunakan
Bangkok,
dan
Thailand.
Pada bagian pertama tulisan ini akan dikemukakan secara singkat mengenai
data sekunder yang diperoleh melalui
penanaman
studi
terdiri
berkembang. Turut pula dibahas pera-
atas bahan hukum Primer, bahan hukum
nan hukum investasi, bentuk-bentuk
sekunder
investasi diikuti dengan pembahasan
pustaka. Data sekunder
Bahan
dan hukum
bahan hukum Tersier. Primer
antara
lain
Peraturan Perundang-undangan seperti
Permusyawaratan
Undang-Undang,
Peraturan
rintah, Keputusan Peraturan
Rakyat, Peme-
Presiden
Daerah. Bahan
dan hukum
Pada bagian akhir tulisan akan dibicarakan peraturan/
dan
aman
Tulian-tulisan (Makalah, Tesis, Disertasi
ketentuan
di
ASEAN,
perdagangan guna mewujudkan
lain
Majalah,
harmonisasi hukum dan
khususnya mengenai hukum investasi
integrasi
Koran,
di negara
negara berkembang.
Sekunder terdiri dari literatur antara Buku-buku,
asing
integrasi kerjasama ASEAN sebagai
Undang-Undang Dasar 1945, Keputusan Majelis
modal
rejional
yang
seimbang,
dan adil bagi semua
anggota
ASEAN.
dll) dan bahan hukum Tersier antara lain seperti kamus, ensiklopedia dan
Investasi Asing Di Negara Ber-
lain-lain.
kembang
Dapat dalam
ditambahkan
penelitian
ini
bahwa
$ Sejarah
pertimbangan
sangat erat hubungannya dengan faktorfaktor ekonomis seperti perdagangan pada umumnya.
Asing
di
Negara Berkembang.
pertimbangan ekonomi cukup dominan, satu dan lain hal masalah investasi
Investasi
Peranan investasi asing dalam pembangunan negara berkembang harus dilihat sekaligus dalam konteks pembangunan ekonomi dunia dan sistem politik di daerah dimana mereka beroperasi. Bagi sebagian besar manusia
F. Sistematika Penulisan
di
Association of Southeast Asian
negara berkembang, pembangunan
dianggap
sangat sederhana. Pemba-
Nations-ASEAN lahir pada tanggal 8
Lex Jurnalica Vol.3 No. 3 Agustus 2006
139
Muhammad Ramzi Hasibuan – Harmonisasi Hukum Investasi Dan Hukum Dagang Di NegaraNegara Asean
ngunan hanya tingkat
sekedar memperoleh
penghidupan yang minimum.
Pembangunan
ekonomi
maju masih didominasi oleh pengalaman dan doktrin dari
permulaan
abad
seolah-olah
kesembilan belas yang tidak sesuai dan
tidak berarti kecuali penyakit, kelaparan
disalah-terapkan ke situasi yang sama
dan kemelaratan dapat dihilangkan.
sekali berbeda pada abad keduapuluh.
Investasi terdiri dari berbagai bentuk
pengalihan
(The Jakarta Post: 13 Desember: 2005)
modal
seperti
Ada perbedaan bentuk menan-
investasi langsung, pinjaman
jangka
dakan investasi asing yang modern
menengah, jangka panjang, investasi
dengan yang tradisional. Pada abad ke-
jangka pendek, pembiyaan ekspor impor
19,
dan bantuan pembangunan. Nilai dari
bonds dan 30% berberbentuk barang
berbagai bentuk investasi dengan sendi-
modal dan modal. (P.Streeten: 1972:
rinya akan berkurang karena dekatnya
436)
70%
hubungan lembaga keuangan dengan proyek industri. Menurut
investasi dunia berbentuk
Hambatan bagi investor beroperasi di negara berkembang yaitu,
sejarahnya,
para
kurangnya
tenaga kerja yang terlatih,
investor telah terlibat dalam industri
valuta asing, kebutuhan pokok dan
pertambangan dan pertanian di negara
suasana politik.
berkembang. Perusahaan United Singer memulai
investasi langsung
Di beberapa industri kita tidak
dengan
dapat memperoleh teknisi dan tenaga
membangun industri manufaktur mesin
manajerial yang tersedia yang gajinya
jahit di Glasgow
cukup layak. Hal
pada tahun 1867.
yang
paling sulit
Investasi semacam ini telah dilakukan
ialah menentukan proyek yang meng-
dalam skala besar di negara maju dan
untungkan,
lebih sedikit negara berkembang. (M.
sanakannya. Keputusan ditentukan oleh
Ramzy Hasibuan: 1975: 1)
investor
Investasi
asing
memainkan
peranan yang sangat penting dalam pro-
untuk
mengelola
dan
yang memiliki hak mengeksploitasi
melak-
penuh
kesempatan-
kesempatan yang ada.
ses ekonomi di negara berkembang. Sehubungan
dengan
perubahan eko-
nomi dunia saat ini, pihak investor harus melakukan pemikiran dan pendekatan kebijaksanaan baru. Ini disebabkan kare-
Perkembangan
di
ASEAN Setelah
beberapa
tahun
berturut-turut adanya penurunan Inves-
na institusi dan sikap mental dari negara
140
Investasi
Lex Jurnalica Vol.3 No. 3 Agustus 2006
Muhammad Ramzi Hasibuan – Harmonisasi Hukum Investasi Dan Hukum Dagang Di NegaraNegara Asean
tasi Asing Langsung Investment-FDI),
(Foreign Direct 2003
rencana (schemes) untuk meningkatkan
ASEAN mengalami perbaikan dengan
kerjasama industri seperti “Kerjasama
masuknya US$ 20 billion FDI; naik
Industri ASEAN” (ASEAN Industrial
sebesar 43% dibandingkan dengan tahun
Coorperation – AICO) dan
sebelumnya. Perubahan
bahnya jaringan produksi rejional; dan
persentase
pada
tahun
lain: (i) kelanjutan sukses dari rencana-
ini
kenaikan yang
adalah tertinggi
sejak krisis moneter beberapa
(ii)
daerah
ini
secara
bertam-
keseluruhan
tahun
dianggap lebih menarik dan kompetetif
yang lalu. Pertumbuhan ini adalah yang
untuk bisnis investasi sejalan dengan
tertinggi dalam skala global. Prestasi ini
gencarnya
cukup
pasar bersama. (Asean Annual Report:
signifikan
dalam
merebaknya penyakit
konteks
SARS, avian
ASEAN
menuju
kepada
2005)
influenza serta peningkatan kompetisi
Faktor
kunci
yang
juga
internasional dan menurunnya investasi
memberikan kontribusi kepada rejional
(FDI) secara global. Ini menunjukkan
ini untuk menarik FDI ialah perbaikan
pulihnya kepercayaan investor untuk
kebijaksanaan lingkungan hidup pada
kembali ke daerah ini.
tingkat
Lima sumber pemasok FDI ke ASEAN, Inggris
secara Raya,
Serikat, FDI
berurutan,
Belanda,
nasional.
investasi
Beberapa
serta lebih
traktat
banyak
perse-
adalah
tujuan pajak berganda telah ditanda-
Amerika
tangani.Lebih luas sektor yang terbuka
antar Negara ASEAN
untuk
FDI,
pengaturan
lembaga-
dan Jepang. FDI antar Negara ASEAN
lembaga diperkuat guna memfasilita si
tetap merupakan sumber investasi yang
FDI, kepemilikan asing atas aset (equity)
signifikan untuk daerah ini dengan
lebih dilonggarkan. Prosedur investasi
US$2 billion, yang merupakan kira-kira
lebih
10% dari total FDI yang mengalir ke
dilanjutkan
daerah ini. Pola dan sumber FDI
negara anggota ASEAN telah
ke
disederhanakan
dan
insentif
pemberiannya.
Semua mela-
ASEAN pada umumnya tidak berubah.
kukan perubahaan kebijaksanaan yang
Namun demikian, sumber baru seperti
lebih menarik bagi FDI. Pada tingkat
China
rejional, pengaturan implementasi dari
juga
sedang
meningkatkan
pangsanya.
AFTA (ASEAN Free Trade Area) dan
Faktor-faktor ditingkat rejional
AIA (ASEAN Investment Area) untuk
yang memberikan kontribusi kepada
sektor manufaktur telah dirampungkan
meningkatnya pemasukan FDI antara
Lex Jurnalica Vol.3 No. 3 Agustus 2006
141
Muhammad Ramzi Hasibuan – Harmonisasi Hukum Investasi Dan Hukum Dagang Di NegaraNegara Asean
pada 1 Januari 2003 dan manfaatnya
Harmonisasi
diperoleh pada tahun 2004.
Dan
Kenaikan dari total pemasukan FDI ke ASEAN didistribusikan secara merata untuk berbagai dan
sektor penting
komponen dari FDI. Pendistri-
busian sektoral secara kumulatif
pe-
masukan FDI ke ASEAN tahun 2003,
12%
untuk sektor
Sebagai
Rejional Yang Lebih Ereat di ASEAN A. Faktor Faktor Penghambat Inte- grasi ASEAN Asosiasi
Kerjasama
Negara-
Negara Asia Tenggara (ASEAN) saat ini telah berhasil merebut hati rejio-
primer. Persetujuan
FDI
bagi sektor
manufaktur mengalami kenaikan menjadi US$ 18.5 milyar pada tahun 2003 dari
Hukum Dagang
Langkah Pertama Untuk Integrasi
52% untuk jasa, 30% untuk sektor sekunder dan
Hukum Investasi
US$ 13.9
Kenaikan penyulingan
pada tahun 2002.
terdiri dari produk hasil minyak,
perlengkapan
komunikasi, transportasi dan logam
nalisme
Asia
Tenggara.
Dia
telah
tumbuh dewasa dan mampu menangkap ide-ide dan cita-cita baru serta mampu mengatasi
problema-problema
yang
timbul sebagai tantangan bagi integrasi dan unifikasi yang lebih erat di antara
anggota-anggota
ASEAN.
Pengakuan dunia bagi ASEAN sebagai
dasar. Pendapatan
reinvestasi
lebih
dari 50% dari FDI di beberapa Negara Anggota, dan bahkan sampai beberapa akumulatif
60%
terbukti
jumlah
pendapatan re-
1999-2003 adalah US$ 31.96 milyar, sedangkan total
FDI
pada
tahun
1999-2003 US$ 104.64.milyar. Dengan pendapatan
re-investasi
memberikan kontribusi sebesar 31 % dari total FDI pada tahun 1999-2003.
dengan
kuat
dan
tidak
diragukan lagi. Namun
tahun terakhir ini. Secara
investasi FDI di ASEAN pada tahun
demikian,
wadah rejional di Asia Tenggara sudah
demikian,
menurut
pendapat penulis usaha ASEAN untuk mencapai tujuan jangka jangka
panjang
pendek dan
belum menyentuh
masalah utama yang dihadapi ASEAN sekarang ini. Dengan tidak menutup mata atas hasil-hasil yang telah dicapai dimasa lalu dan
usaha-usaha
yang
akan dilaksanakan diwaktu yang akan datang,
telah
tiba
waktunya
bagi
ASEAN mempunyai program konkrit dari segi hukum dan perdagangan
142
Lex Jurnalica Vol.3 No. 3 Agustus 2006
Muhammad Ramzi Hasibuan – Harmonisasi Hukum Investasi Dan Hukum Dagang Di NegaraNegara Asean
sebagai usaha meletakkan dasar yang
mencatat GDP perkapita masing-masing
kuat untuk kerjasama rejional di Asia
US$ 4.625, US$ 2.537 dan US$ 1.042.
Tenggara.
Adapun penduduk tiga negara ASEAN
Dengan
memperhatikan
ini
pada
tahun
2005,
Malaysia
kesulitan dan realitas yang ada di
23.275.000 jiwa, Thailand
ASEAN yang dapat menghambat usaha
jiwa, dan Filipina 76.499.000 jiwa.
integrasi antara lain seperti perbedaan
Disparitas
tingkat
perbedaan jumlah penduduk serta ber-
pendapatan penduduk dan
60.607.000
pendapatan
GDP
dan
tingkat pembangunan ekonomi. Adanya
variasinya
beberapa negara anggota yang masih
perbedaan sistem politik, ekonomi dan
mengandal kan hasil pertanian sebagai
hukum serta
andalan
memaksa ASEAN untuk menciptakan
komoditi ekspornya. Terda-
pertumbuhan ekonomi dan
sosial
kebudayaan,
patnya perbedaan kondisi sosial politik
kebijaksanaan
serta kultural juga menghambat laju
platform) guna mensukseskan rejiona-
integrasi di ASEAN.
lisme
Dari Lampiran Tabel
IV.3.
ASEAN
sangat bervariasi
ASEAN
diberbagai
(common
bidang
kegiatan.
dapat dilihat GDP per capita negara anggota
bersama
Kendala lain ialah hambatan struktural yang mempersulit mengambil
dengan perbedaan yang cukup menyo-
keputusan yang dilakukan
lok. Anggota ASEAN seperti Singapura,
yaitu kesepakatan berdasarkan Musya-
Brunei Darussalam, Malaysia
dan
warah dan Mufakat. Jadi tidak ada
mencatat pendapatan per-
badan atau lembaga yang dapat memak-
Thailand kapita
jauh
diatas
ASEAN,
anggota-anggota
sakan pelaksanaan keputusan tersebut
ASEAN lainnya. Singapura dengan
jika terjadi dead-lock, walaupun bekas
GDP perkapita US$ 25.207 pada tahun
Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan
2004 tercatat yang tertinggi diantara
Yew,
semua anggota ASEAN, walaupun kita
telah membuat kemajuan, bukan dengan
maklum bahwa penduduk Singapura
memakai ketentuan dan peraturan, tetapi
pada tahun 2005 hanya
dengan Musyawarah dan Mufakat”.
4.296.000.
Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar di ASEAN
219.142.000.
pernah mengatakan, “ASEAN
Jika kita bandingkan dengan struktur
kerjasama
rejional
lainnya
mempunyai GDP perkapita US$ 1.193
terutama
pada tahun 2004. Malaysia, Thailand
(MEE), kerjasama ini memiliki struktur
dan
formal dengan lembaga-lembaga yang
Phillipines pada tahun 2004
Masyarakat Ekonomi Eropa
Lex Jurnalica Vol.3 No. 3 Agustus 2006
143
Muhammad Ramzi Hasibuan – Harmonisasi Hukum Investasi Dan Hukum Dagang Di NegaraNegara Asean
diberi wewenang membuat keputusan
pengekspor dan pengimpor modal
yang bersifat
(home and host countries).
supra-nasional. Oleh
karena itu keputusan yang dibuat oleh lembaga
tersebut harus dilaksanakan
oleh negara anggotanya.
- Kecenderungan
mitra
dagang
bersikap oportunistik (misalnya menaikkan harga barang impor dan menurunkan harga barang ekspor)
B. Faktor-Faktor Ekonomi Dan Hukum yang mempengaruhi
lebih banyak di pasar yang tidak stabil. - Kualitas
Investor Dalam perbincangan mengenai investasi asing langsung (Foreign Direct
produk
yang
baru
diperdagangkan sulit ditentukan. - Menyimpan
dan
merahasia-kan
Investment- FDI ), selalu dipersoalkan
penemuan teknologi baru sukar
apa
dilakukan karena turut mengajukan
alasan-alasan
suatu
perusahaan
memilih menginvestasi disuatu negara.
penawaran (bids)
Hal ini adalah wajar karena negara-
yang
negara pengimpor modal asing berkom-
sulit.
petisi menarik investor masuk ke negara mereka.
Jika
memiliki advantage)
sebuah
waktu lama dan
- Penegakan hukum (rule of law) di negara berkembang
merupakan
(competitive
syarat mutlak bagi pembangunan
bersaing, sudah
ekonomi, bukan saja untuk mem-
kelebihan dalam
perusahaan
memakan
internasional
tentu perusahaan ini akan mengatur stra-
berikan
tegi global. Mungkin perusahaan ini
rasinya ekonomi pasar, tetapi juga
tidak akan memberikan FDI meng-
untuk menggalakkan investasi asing.
gunakan competitive advantage, tetapi
prasarana
bagi
berope-
Flint dan kawan-kawan
dia cukup memberikan lisensi produksi
melakukan
kepada perusahaan lokal (host country)
hukum konstitusi dan jaminan undang-
guna memproduksi barang-barangnya.
undang didua negara penerima modal
(Robert Prichard: 1996: 1)
asing. Australia dan China dengan
Beberapa
hal
yang mem-
pengaruhi investor antara lain :
pengkajian
telah
meneliti perbedaan serta kondisi sosial
relevansi
politik, ekonomi mereka. Yang
cenderung
sangat menjadi perhatian para investor
merubah kelebihan bersaing negara
menurut mereka ialah resiko perubahan
- Fluktuasi
nilai
uang
undang-undang atau peraturan yang merugikan investor, khususnya bertalian
144
Lex Jurnalica Vol.3 No. 3 Agustus 2006
Muhammad Ramzi Hasibuan – Harmonisasi Hukum Investasi Dan Hukum Dagang Di NegaraNegara Asean
dengan hal perpajakan. Mereka berpen-
Sistim Statistik Investasi Langsung”
dapat
(Harmonization of
negara-negara yang sedang
mengalami
transisi
ekonomi
akan
FDI Statistical
System) dan “Pintu Investasi ASEAN”
memperoleh
manfaat jika undang-
(ASEAN Investment Portal)
undang dan
para yuris memainkan
lain, adalah penting untuk meningkatkan
peranan lebih bebas. (Robert Prichard:
pemasukan FDI
1996: 8)
Saya berpendapat bahwa semua usaha
Richardson
dan
Shay
telah
dan
beragam
ke daerah
dan lain-
program
ASEAN.
yang
telah
melakukan pengkajian yang mendalam
dilakukan ASEAN hendaklah dileng-
serta berbobot bagaimana
kapi dengan
penerima
modal
ketentuan
perpajakan
negara
dapat
membuat
yang
dapat
“Harmonisasi Hukum
Investasi” (Harmonization of Investmen Laws – HIL)
antar
negara-negara
menarik atau menolak investasi asing.
ASEAN. Ini adalah program yang
Mereka mengatakan keruwetan pera-
sangat mendesak yang perlu segera
turan perpajakan dengan
ditangani oleh ASEAN.
telah
menjadi
sendirinya
penghalang
bagi
Dari publikasi ASEAN yang “ASEAN Investment Report
perdagangan dan investasi.Yang lebih
berjudul
penting
(2000), Challenging dan Developing”
lagi,
peraturan-peraturan
tersebut menimbulkan akan efektifitas
(disingkat
dari insentif pajak sebagai daya tarik
memperoleh kesan bahwa sementara
bagi
para anggota ASEAN mengharapkan
investasi. Mereka
bahwa
para
lebih
tertarik
menegaskan
investor asing mungkin kepada
perusahaan jangka
ancaman
pendek. (Robert
Prichard: 1996: 9)
ASEAN
the
Report),
Penulis
lebih erat dan ter-integrasi,
pada saat yang
bersamaan
mereka
berkompetisi satu sama lain mendorong masuknya investasi ke negara mereka masing-masing. Pada halaman 6 dari
Hukum Inves-
Report disebutkan ada dua faktor yang
Hukum Dagang di
mempengaruhi kinerja ASEAN. Salah
C. Harmonisasi tasi dan
satunya ialah keadaan perekonomian di
ASEAN sangat mendesak telah
daerah ASEAN yang menimbulkan
dilakukan ASEAN seperti pembentukan
kesan lemah dan kurangnya kepercayaan
“Kawasan Investasi ASEAN” (ASEAN
investor yang menyebabkan
ASEAN
Investment Area – AIA), “Harmonisasi
tidak dapat mempertahankan
tingkat
Usaha-usaha
yang
pemasukan investasi yang tinggi. Yang
Lex Jurnalica Vol.3 No. 3 Agustus 2006
145
Muhammad Ramzi Hasibuan – Harmonisasi Hukum Investasi Dan Hukum Dagang Di NegaraNegara Asean
lainnya, sementara hadapi kemelut
ASEAN
meng-
ekonomi yang sulit,
investor untuk hanya
melakukan investasi
di negara tertentu anggota
pesaing-pesaing utama ASEAN mem-
ASEAN, sedangkan anggota lainnya
buka pasar mereka lebih luas dengan
menjadi
melakukan serangkaian tindakan libera-
akibatkan ketidak-seimbangan dan tidak
lisasi, deregulasi dan privatisasi.
meratanya pemasukan investasi yang
Siapa
sebenarnya
penonton.Ini
meng-
pesaing-
pada
di atas?
senjangan pembangunan ekonomi dan
Disamping China yang sudah jelas
sosial yang telah ada diantara negara-
posisinya sebagai
pesaing
berat
negara anggota ASEAN. Keadaan ini
ASEAN,
melihat
bahwa
dapat melahirkan situasi pembangunan
pesaing-pesaing tersebut ada diantara
sosial ekonomi yang tidak wajar dan
sesama anggota ASEAN sendiri yang
tidak adil, dan
mengakibatkan tidak
maksimalnya
tidak stabilnya keadaan sosial politik di
ASEAN secara keseluruhan.
Asia Tenggara. Ini sangat tidak meng-
pesaing yang
kinerja
disebut-kan
Penulis
gilirannya
dapat
memperluas
bisa mengakibatkan
Persaingan yang keras diantara negara
untungkan
anggota ASEAN
dimasa yang akan datang.
dalam mengundang
masuknya investasi asing ke negara mereka
masing-masing,
mendorong
mereka untuk melakukan faktor kedua. Memperhatikan kondisi eko-
ke-
bagi
integrasi
ASEAN
Di samping harmonisasi hukum investasi, ASEAN perlu pula melakukan harmonisasi hukum dagang. Dengan telah berlakunya AFTA (Asean Free
nomi dan tingkat pem-bangunan yang
Trade Area) di ASEAN
telah mereka capai selama ini, serta
Januari 2002, adanya
adanya
tunggal (common policy) dalam per-
tekanan akibat kesenjangan
kebijaksanaan
pembangunan sosial ekonomi diantara
dagangan
anggota
ASEAN, dapat
judkan harmonisasi hukum dagang di
mereka
menempuh
yang kontra diktif
mendorong
langkah-langkah bagi pertumbuhan
rejionalisme ASEAN. Adanya
ASEAN.
sangat
pada bulan
mendesak mewu-
Seperti dimaklumi kebijak-
sanaan perdagangan sangat berkaitan dengan kebijaksanaan investasi.
ber-
Mr.Chan Sek Keong, Jaksa
bagai ragam pajak, insentif, peraturan
Agung Singapura, yang berbicara pada
perusahaan dan bisnis serta kemudahan-
pembukaan pertemuan
kemudahan
Senior
kepada
146
perbedaan dari
lainnya
yang
investor, bisa
diberikan mendorong
Hukum
membicarakan
Lex Jurnalica Vol.3 No. 3 Agustus 2006
para
pejabat
ASEAN,
untuk
harmonisasi
hukum
Muhammad Ramzi Hasibuan – Harmonisasi Hukum Investasi Dan Hukum Dagang Di NegaraNegara Asean
dagang
disepuluh
anggota
negeri masing-masing.Ketua pelaksana
ASEAN bulan September 2001 di
pertemuan, Jeffrey Chan telah mengu-
Singapura mengatakan, ASEAN telah
sulkan kepada para delegasi untuk
kehilangan “kesempatan besar” (huge-
mempelajari
harmonisasi
hukum
chunk) investasi di China. Negara-
dagang, termasuk jual-beli,
penyele-
negara ASEAN memiliki perbedaan
saian
sistim
internet. (The Jakarta Post: Febuari:
dasar
negara
hukum
Inggris
yang
digunakan di Singapura dan Malaysia
perselisihan dan bisnis via
2002)
sampai kepada sistim yang dipakai negara
Komunis
Laos
dan
Dari
keterangan dan fakta di
di
atas, adanya kesatuan tindak berdasar-
pemerintahan
militer Myanmar. Chan
kan kebijakan tunggal (common action
menegaskan
perusahaan-perusahaan
multinasional serta investasi
asing
langsung yang berlanjut masuk ke
based
on
a
kepentingan
single
policy)
bersama
di
Menurut
Pascal
Lamy,
Perdagangan
Eropah
ASEAN kecuali para anggota ASEAN
Komisioner
memiliki kemauan bersama melakukan
Bersatu
reformasi.
Commisioner), dengan
dilakukan
(European
Union
Trade
diterimanya
Chan, riset yang
China menjadi anggota WTO, menam-
peneliti
bah
oleh
menyebutkan
ASEAN
sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi.
China, menambah kesulitan ekonomi
Menurut
untuk
tekanan
bagi
ASEAN
China
integrasi
World
Trade
adanya hukum investasi (investment
Organization (WTO), investasi global di
regime) yang sangat diharapkan saat ini
China meningkat dari 60% menjadi
ketimbang di waktu yang lalu. Tidak ada
80%, sedangkan investasi global di
gunanya pemotongan tarif jika tidak
ASEAN
ada undang-undang (peraturan – rules)
dengan
turun dari 16% yang ada
sekarang menjadi
10%. (The Jakarta
Post: September: 2001)
perdagangan,
yang jelas mengenai ASEAN. Rezim
Para delegasi peserta pertemuan mengatakan, negara-negara
ASEAN
dapat mengharmonisasikan
hukum
ngenai
serta
untuk
setelah
bergabung
bahwa
Thailand
perlu
investasi di
investasi adalah me-
standar
teknis,
perjanjian
transportasi serta standar sanitasi untuk bahan makanan dan lain-lain.
dagang domestik mereka tanpa meng-
Apa
yang
ganggu prinsip dasar mereka, tidak
mengulangi
saling meng-intervensi urusan dalam
Mr.George Yeo, Menteri Perdagangan
Lex Jurnalica Vol.3 No. 3 Agustus 2006
dikatakan Lamy
kembali
komentar
147
Muhammad Ramzi Hasibuan – Harmonisasi Hukum Investasi Dan Hukum Dagang Di NegaraNegara Asean
“The
Singapura di Jakarta Januari 2002 yang
Common Regime of
ingin
Treatment of Foreign Capital” (Rezim
bersaing dengan China, ASEAN harus
Bersama Perlakuan Terhadap Modal
segera melakukan integrasi ekonomi.
Asing) model “The ANDEAN GROUP”
lalu.
Dia
mengatakan,
jika
Penulis berpendapat „investment
(The “ANDEAN GROUP”). (Peaslee:
regime‟ (rezim investasi) yang dimaksud
1974) adalah Badan Kerjasama Rejional
dan „economic
Amerika Latin yang didirikan pada
oleh Pascal Lamy
integration‟ (integrasi ekonomi) oleh
tanggal
26 Mei 1969 oleh Bolivia,
Menteri Yeo, adalah adanya common
Chile,
Colombia,
platform (kebijaksanaan tunggal)
Peru.Venezuela bergabung
di
Equador
dan
Pebruari
ASEAN mengenai pengaturan investasi
1973.) dari Amerika Latin barangkali
dan
perlu
dapat dipakai oleh ASEAN sebagai
dan
contoh/ perbandingan. Di samping itu,
hukum dagang yang sama (tunggal) di
apakah badan “The ANDEAN Develop-
ASEAN, setidak-tidaknya untuk tahap
ment Corporation” (Perusahaan Pem-
pertama
bangunan ANDEAN) sebagai institusi
perdagangan. Tegasnya,
menciptakan
hukum
di
enam
ASEAN yaitu
investasi
anggota
pemula
Indonesia, Malaysia,
keuangan di
ANDEAN
perlu pula
Pilipina, Singapura, Thailand dan Brunei
dibentuk di ASEAN, tentu memerlukan
Darussalam.
pengkajian yang
Untuk
keperluan ini, ASEAN
lebih
lanjut oleh
ASEAN. Tetapi menurut Artikel 3 dari
perlu segera membentuk satu badan
“Agreement
yang terdiri dari tenaga-tenaga
ANDEAN Development Corporation”
anggota
ASEAN
membahas
dengan
ahli tugas
Establishing
yang di tanda tangani di
The
Bogota
dengan sungguh-sungguh
tanggal 7 Pebruari 1966, menyebutkan:
harmonisasi hukum investasi dan hukum
“The purpose of the Corporation is
dagang ASEAN
the
tukan ASEAN
kawasan
menjelang pembenperdagangan
bebas
dengan Jepang, China dan
furthering
of
Subregional
Integration. To this end, within a framework of rational
Korea Selatan (ASEAN + 3) Ini juga
and
mendesak guna menarik investor dari
investment within the area, taking into
Eropah (European Union – EU) dan
consideration
negara-negara lainnya
bution of investment within the area,
tors ).
(global inves-
and
distribution
equitable
of
distri-
taking into consideration the need for effective
148
equitable
speci alization
action
Lex Jurnalica Vol.3 No. 3 Agustus 2006
to
benefit
the
Muhammad Ramzi Hasibuan – Harmonisasi Hukum Investasi Dan Hukum Dagang Di NegaraNegara Asean
relatively underdeveloped countries, and
NAFTA,
in proper
Amerika Serikat setuju untuk mem-
coordination
with
the
Kanada,
Mexico
dan
organization in charge of Subregional
berikan „national treatment‟
Integration”. (Instruments of Eco-
keharusan memberikan perlakuan yang
nomic Integration in Latin America
sama kepada orang/ perusahaan asing
and the Carribean: 1974)
sebagaimana diberikan kepada orang /
yaitu,
Bab mengenai investasi dalam
perusahaan nasional sendiri. (Kenneth
“Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika
W. Dam: 395) kepada investor masing-
Utara” (The North American Free Trade
masing negara
Agreement – NAFTA) dapat pula diteliti
berkenaan dengan mendirikan, akusisi,
sebagai acuan bagi ASEAN dalam
perluasan, manajemen dan perlakuan
rangka harmonisasi
operasi
hukum investasi.
Seperti dimaklumi, perjanjian NAFTA disahkan
investasi
di
NAFTA
masing-masing
negara anggota NAFTA.
ditanda-tanganinya
Pasal 1103 mewajibkan salah
tersebut pada tanggal 17
satu pihak memberikan perlakuan yang
dengan
perjanjian
anggota
Desember 1992 oleh ketiga anggotanya
sama
yaitu Mexico, Amerika Serikat dan
investor anggota NAFTA lainnya atau
Kanada. Disebutkan bahwa
kepada
pihak yang bukan anggota
NAFTA
(non
NAFTA antara lain
tujuan
“menghilangkan
(noless
favourable)
party),
kepada
sehubungan
hambatan perdagangan, memperbaiki
dengan pendirian, akusisi, perluasan,
kondisi persaingan yang adil, mening-
manajemen,
katkan peluang investasi”. (J.L.Ramos
penjualan
Uriarte: 1995: 8).
lainnya. Pasal ini memberikan jaminan
perlakuan,
operasional,
atau pelepasan investasi
Bab 11 dari Bab Perjanjian
bahwa setiap kemudahan, keuntungan
investasi NAFTA menyebutkan bahwa
atau perlakuan dalam bentuk apapun
dengan term „investasi‟ (Pasal
1138)
yang diberikan oleh salah satu anggota
ialah meliputi semua bentuk kepemi-
NAFTA kepada investorr negara pihak
likan
sebuah
ke
kepen-
mengakibatkan
dan
kepentingan
perusahaan bisnis, termasuk
tiga (bukan anggota investor
NAFTA), anggota
tingan mayoritas dan minoritas, harta
NAFTA
kekayaan tidak berwujud (intangible)
keuntungan dan perlakuan yang serupa.
dan
(Tim
kepentingan-kepentingan kontrak
investasi. Sesuai dengan Pasal
1102
harus menerima kemudahan,
Kennish:1995:
19)
Dengan
demikian, NAFTA telah mengadopsi klausula
“the most favoured nation
Lex Jurnalica Vol.3 No. 3 Agustus 2006
149
Muhammad Ramzi Hasibuan – Harmonisasi Hukum Investasi Dan Hukum Dagang Di NegaraNegara Asean
treatment” (the most favoured-nation
dan Vietnam memakai sistim
treatment”
hukum Civil Law (Code Civil)
(MFN-clause)
adalah
klausula yang mengatur bahwa segala
yang berasal dari Perancis.
macam bea yang dibebankan ber-
b. Titik berat kebutuhan investasi
kenan dengan impor atau ekspor barang
di negara-negara ASEAN tidak
serta segala bentuk beban lainnya atas
sama, sehingga meng-akibatkan
transfer uang untuk pembayaran impor
per-bedaan hukum investasi.
dan ekspor; maka dalam hal ini, setiap
c. Tingkat
kemajuan
pem-
keuntungan, kemudahan, hak istimewa
bangunan ekonomi dan sosial di
atau kebebasan yang diberikan oleh
negara-negara
setiap pihak penandatangan kontrak
beda satu dengan yang lainnya.
terhadap setiap produk yang berasal
2.
Harmonisasi
ASEAN
hukum
ber-
investasi
darinya atau yang ditujukan ke negara
dan hukum dagang penting bagi
lain harus diberlakukan sama dan segera
negara-negara ASEAN karena :
tanpa
a. Perbedaan
syarat
terhadap produk yang
hukum
investasi
sama yang berasal dari nya atau yang
dan
ditujukan ke semua negara penanda-
meng-akibatkan ketimpa ngan
tangan kontrak lainnya”. Atau dengan
dan
kata lain dikenal dengan perlakuan
sukan investasi di negara-negara
timbal balik) yang
dianut oleh “The
General Agreement on Tariffs and Trade” (GATT ).
hukum dagang
dapat
tidak meratanya
pema-
ASEAN. b. Dengan
harmonisasi
hukum
investasi dan hukum dagang di ASEAN, investasi yang masuk
Penutup
di negara-negara ASEAN akan
Kesimpulan
memperoleh
1. Hukum
investasi
dan
hukum
dagang di negara-negara ASEAN
a. Sistim hukum yang digunakan
anggota ASEAN. hukum
investasi
dan hukum dagang, akan me-
di negara-negara ASEAN ber-
nimbulkan
beda, umpamanya Malaysia dan
tidak sehat diantara negera-
Singapura menggunakan sistim
negara
Common Law yang berasal dari
undang
Inggris, sedangkan
150
yang
sama di semua negara-negara
c. Perbedaan
berbeda karena :
perlakuan
persaingan yang
ASEAN dalam meng-
Indonesia
Lex Jurnalica Vol.3 No. 3 Agustus 2006
masuknya
investasi
Muhammad Ramzi Hasibuan – Harmonisasi Hukum Investasi Dan Hukum Dagang Di NegaraNegara Asean
asing
ke
negara
mereka
c.
masing-masing. 3.
Kerjasama
rejional
ASEAN
a. Belum adanya dasar hukum konkrit
negara ASEAN secara berta-
dan
hap dapat diatasi. d.
mengikat
anggota
serta sikap kebersa-
diantara
negara-negara
ASEAN dapat lebih di pupuk
negara-negara
dan ditingkatkan.
ASEAN masih mementingkan
e. Kestabilan politik dan ekonomi
dan mendahulukan kepentingan
di ASEAN akan mangkin ter-
nasional mereka masing-masing
jamin.
ketimbang
c.
Perasaan maan
dalam kerjasama ASEAN. b. Para
pembangunan
sosial ekonomi diantara negara-
belum mencapai sasaran karena:
yang
Kesenjangan
kepentingan kerja-
f.
Kedudukan
ASEAN sebagai
sama ASEAN.
organisasi kerjasama rejional di
Belum adanya kemauan poli-
Asia Tenggara akan bertambah
tik yang
terhormat dan disegani.
sungguh-sungguh
diantara negara-negara ASEAN untuk
ber-integrasi
dalam
Saran
ASEAN. d.
Guna mencapai integrasi rejio-
Orientasi politik dan ekonomi
nal yang adil dan seimbang dalam pem-
negara-negara ASEAN masih
bangunan ekonomi, sosial dan politik
berbeda.
di Asia Tenggara,
4. Dengan harmonisasi hukum/ pera-
sbb.:
gangan di negara-negara
1. Membentuk
diharapkan : a.
khusus guna
badan
(institusi)
mengkaji berbagai
Penerimaan, pemerataan serta
hukum investasi dan hukum dagang
keadilan pemasukan investasi
yang berlaku di negara-negara ang-
di
gota ASEAN saat ini, un tuk di
negara-negara
ASEAN
dapat dicapai. b.
perlu
mengambil langkah-langkah antara lain
turan/ ketentuan investasi dan perdaASEAN
ASEAN
Persaingan yang dapat
harmonisasikan agar tercipta kesatidak sehat
dihindarkan
diantara
negara-negara ASEAN
dalam
mengundang investasi asing ke negara mereka masing-masing.
tuan kebijaksanaan (single policy) di ASEAN dalam penerimaan investasi dan pelaksanaan perdagangan. 2. Membentuk badan (institusi) lainnya yang
menangani
Lex Jurnalica Vol.3 No. 3 Agustus 2006
pembiayaan
151
Muhammad Ramzi Hasibuan – Harmonisasi Hukum Investasi Dan Hukum Dagang Di NegaraNegara Asean
investasi serta dana untuk pemba-
Carribean”,
ngunan proyek lainnya di ASEAN
Pub.Inc. Dops
yang disepakati.
York, 1975.
3. Memperbaharui kembali tekad dan kesadaran
ASEAN
bahwa
Vol.
I,
Perry,
Ocean New
Dam, Kanneth W, “The GATT” Law and International
Economic
ketimpangan pembangunan ekono-
Organization”, The University
mi, sosial dan politik diantara
of Chicago Press Chicago and
negara-negara
anggotanya
London, 1970
menimbulkan
ketidakstabilan
dapat di
Asia Tenggara.
Hansen, Roger D. “Political Theory and Regional Integration; The First
4. Membangkaitkan dan membangun
Ten
Years”
Toward
Latin
kembali rasa solidaritas dan saling
American Unity by Ronald
mempercayai
Hilton;
ASEAN
diantara anggota
dalam menanggulangi
masalah bersama untuk mencapai integrasi
rejional
yang aman,
Preager
Publishers,
USA, 1969. “Trade and
Hasibuan,Muhd.Ramzy. Investment
Regime
for
damai dan sejahtera di Asia Teng-
Southeast Asia” Esei diajukan
gara.
ke
5. Meningkatkan diantara
rasa
kebersamaan
negara-negara
ASEAN serta
anggota
menjunjung
tinggi sikap toleransi atas perbedaan kultur, kebiasaan dan agama
London
School
of
Economics & Political Science, University of
London dalam
Program LL.M. London tahun 1975. Hodges,
Michael.
“European
Integration”, Penguian Books,
yang dianut.
London, 1972. J. Rubin, Seymour. & Alexander, Dean,
Daftar Pustaka “ASEAN ANNUAL REPORT 20042005”
ASEAN
Secretariat,
Editors:,
Law
International, London, 1995. J.L.Ramos Uriarte, “Foreign Investment
Jakarta, July 2005. “ASEAN STASTISTICAL YEARBOOK
in Mexico Under
NAFTA”,
2005” The ASEAN Secretariat,
Kluwer Law International, The
Jakarta, 2005.
Hague/ London, 1995.
“Instruments of Economic Integration in
152
Kluwer
Latin
America
and
the
Lex Jurnalica Vol.3 No. 3 Agustus 2006