HARMONISASI HUKUM INVESTASI DAN HUKUM DAGANG DI NEGARA-NEGARA ASEAN

Muhammad Ramzi Hasibuan – Harmonisasi Hukum Investasi Dan Hukum Dagang Di NegaraNegara Asean

HARMONISASI HUKUM INVESTASI DAN HUKUM DAGANG DI NEGARA-NEGARA ASEAN Oleh: MUHAMMAD RAMZY HASIBUAN Dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid, Jakarta [email protected]

ABSTRACT Regional integration , especially the economic side has proved to be a kind of vital passport to economic development. Several opinions and theories have been put forward by exponents of this highly controversial issue to be selected by states actors appropriate to their national goals. At present there is a general awareness that economic cooperation requires the development of a harmonious relationship between economic and political policies both at the national and multinational level. What should be emphasized is that in order to encourage economic cooperation among the ASEAN countries as a means of enhancing the rate of economic development, there should be a radical changed in the role of politics to ensure that it contribute positively to economic cooperation. Mindful of the economic,sosial, political and legal fragmentation prevail in the ASEAN countries, the harmonization of investment and trade laws is a prerequisite to economic integration for the regional cooperation in Southeast Asia in the future. Keywords: Harmonization, law, Asean country

Pendahuluan

lebih luas dan harmonis diantara para

A. Latar Belakang

pesertanya.

Integrasi

regional

(Regional

Joseph Nye menyebutkan

bahwa konsep intregrasi dapat dibagi

Integration) khususnya dibidang eko-

kepada bidang ekonomi, politik

nomi telah terbukti sebagai kunci dari

sosial dan pada saat yang bersamaan

pembangunan ekonomi. Banyak pen-

tidak mesti mengkaitkan bidang yang

dapat dan teori telah dikemukakan oleh

lainnya. (Michael Hodges: 1972: 26)

para ahli tentang masalah

ini untuk

Dalam

membahas

dan

perbedaan

dipilih oleh para penyelenggara peme-

antara kepentingan

rintahan yang sesuai dengan tujuan

jahteraan ekonomi mengenai masalah

nasional mereka.

ini, terdapat perbedaan yang tajam

Salah

satu

tujuan

integrasi

politik dan kese-

antara Hoffman dan model Haas-Sch

regional ialah untuk menciptakan satu

Mitter. Menurut pendapat

unit ekonomi, politik dan hukum yang

“penggabungan politik dan ekonomi

Lex Jurnalica Vol.3 No. 3 Agustus 2006

Hoffman,

137


haruslah dianggap sebagai satu rang-

stabilitas rejional dengan mengindahkan

kaian

hukum dan penegakan hukum sesuai

kesatuan”,

sedangkan

Haas

menyatakan bahwa “tumbuhnya supra-

dengan

nasionalitas” (seperti

serikatan Bangsa-Bangsa.

pada

institusi

Masyarakat

Ekonomi Eropa-MEE)

menandakan

kemenangan

ekonomi

atas politik dan atas nasionalisme etnissentrtis yang biasanya mentega dengan

mengalahkan

senjata, akal sehat

dengan emosi dan data-data statistik dengan

tuntutan-tuntutan.

(Roger

D.Hansen: 1969: 15) Lahirnya

Asosiasi

Asian

B. Perumusan Masalah. 1. Mengapa harmonisasi hukum investasi penting bagi negaranegara ASEAN? 2. Apa

yang

harmonisasi

diharapkan

dari

hukum/peraturan/

ketentuan investasi? Bangsa-

Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast

prinsip-prinsip Piagam Per-

Nations-ASEAN)

C. Tujuan Penelitian 1. Untuk

mengetahui hambatan/

ditandai dengan penandatanganan per-

kendala apa saja dalam kerja-

setujuan Bangkok oleh lima negara

sama ASEAN.

Asia Tenggara Malaysia,

yaitu;

Filipina,

Indonesia,

Singapura

dan

2. Mengusulkan kum

harmonisasi hu-

investasi

negara-negara

Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967

ASEAN setidak-tidaknya untuk

(Kini ada 10 anggota Asean termasuk

investasi proyek-proyek industri

Brunei, Cambodia, Laos, Myanmar dan

tertentu.

Vietnam).

Dokumen yang ditanda-

tangani pada hari itu dikenal dengan

D. Kegunaan Penelitian

nama Deklarasi Bangkok 1967 (The

1. Untuk mengetahui keterkaitan

Bangkok Declaration) atau Deklarasi

ilmu hukum dengan ilmu eko-

ASEAN

(The ASEAN Declaration).

nomi

Deklarasi

tersebut

hukum investasi pada khusus-

adalah

dokumen

singkat yang berisi hanya lima pasal. Dia menegaskan maksud dan

tujuan

pada

umumnya

nya. 2. Untuk

meningkatkan

asosiasi mengenai kerjasama di bidang

mengembangkan

ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik,

kum

pendidikan dan bidang-bidang lainnya

kegiatan

serta

138

peningkatan

keamanan

dan

(ilmu

dan


peranan hu-

hukum)

investasi

dan

dalam

(ekonomi)


khususnya

di

negara-negara

ASEAN.

Deklarasi

ASEAN

di

Thailand

oleh Indonesia, Malaysia,

Phillipines, Singapore

E. Metode Penelitian Dalam penelitian ini digunakan metode normatif, yaitu

Agustus 1967 dengan ditandatanganinya

menggunakan

Bangkok,

dan

Thailand.

Pada bagian pertama tulisan ini akan dikemukakan secara singkat mengenai

data sekunder yang diperoleh melalui

penanaman

studi

terdiri

berkembang. Turut pula dibahas pera-

atas bahan hukum Primer, bahan hukum

nan hukum investasi, bentuk-bentuk

sekunder

investasi diikuti dengan pembahasan

pustaka. Data sekunder

Bahan

dan hukum

bahan hukum Tersier. Primer

antara

lain

Peraturan Perundang-undangan seperti

Permusyawaratan

Undang-Undang,

Peraturan

rintah, Keputusan Peraturan

Rakyat, Peme-

Presiden

Daerah. Bahan

dan hukum

Pada bagian akhir tulisan akan dibicarakan peraturan/

dan

aman

Tulian-tulisan (Makalah, Tesis, Disertasi

ketentuan

di

ASEAN,

perdagangan guna mewujudkan

lain

Majalah,

harmonisasi hukum dan

khususnya mengenai hukum investasi

integrasi

Koran,

di negara

negara berkembang.

Sekunder terdiri dari literatur antara Buku-buku,

asing

integrasi kerjasama ASEAN sebagai

Undang-Undang Dasar 1945, Keputusan Majelis

modal

rejional

yang

seimbang,

dan adil bagi semua

anggota

ASEAN.

dll) dan bahan hukum Tersier antara lain seperti kamus, ensiklopedia dan

Investasi Asing Di Negara Ber-

lain-lain.

kembang

Dapat dalam

ditambahkan

penelitian

ini

bahwa

$ Sejarah

pertimbangan

sangat erat hubungannya dengan faktorfaktor ekonomis seperti perdagangan pada umumnya.

Asing

di

Negara Berkembang.

pertimbangan ekonomi cukup dominan, satu dan lain hal masalah investasi

Investasi

Peranan investasi asing dalam pembangunan negara berkembang harus dilihat sekaligus dalam konteks pembangunan ekonomi dunia dan sistem politik di daerah dimana mereka beroperasi. Bagi sebagian besar manusia

F. Sistematika Penulisan

di

Association of Southeast Asian

negara berkembang, pembangunan

dianggap

sangat sederhana. Pemba-

Nations-ASEAN lahir pada tanggal 8


139


ngunan hanya tingkat

sekedar memperoleh

penghidupan yang minimum.

Pembangunan

ekonomi

maju masih didominasi oleh pengalaman dan doktrin dari

permulaan

abad

seolah-olah

kesembilan belas yang tidak sesuai dan

tidak berarti kecuali penyakit, kelaparan

disalah-terapkan ke situasi yang sama

dan kemelaratan dapat dihilangkan.

sekali berbeda pada abad keduapuluh.

Investasi terdiri dari berbagai bentuk

pengalihan

(The Jakarta Post: 13 Desember: 2005)

modal

seperti

Ada perbedaan bentuk menan-

investasi langsung, pinjaman

jangka

dakan investasi asing yang modern

menengah, jangka panjang, investasi

dengan yang tradisional. Pada abad ke-

jangka pendek, pembiyaan ekspor impor

19,

dan bantuan pembangunan. Nilai dari

bonds dan 30% berberbentuk barang

berbagai bentuk investasi dengan sendi-

modal dan modal. (P.Streeten: 1972:

rinya akan berkurang karena dekatnya

436)

70%

hubungan lembaga keuangan dengan proyek industri. Menurut

investasi dunia berbentuk

Hambatan bagi investor beroperasi di negara berkembang yaitu,

sejarahnya,

para

kurangnya

tenaga kerja yang terlatih,

investor telah terlibat dalam industri

valuta asing, kebutuhan pokok dan

pertambangan dan pertanian di negara

suasana politik.

berkembang. Perusahaan United Singer memulai

investasi langsung

Di beberapa industri kita tidak

dengan

dapat memperoleh teknisi dan tenaga

membangun industri manufaktur mesin

manajerial yang tersedia yang gajinya

jahit di Glasgow

cukup layak. Hal

pada tahun 1867.

yang

paling sulit

Investasi semacam ini telah dilakukan

ialah menentukan proyek yang meng-

dalam skala besar di negara maju dan

untungkan,

lebih sedikit negara berkembang. (M.

sanakannya. Keputusan ditentukan oleh

Ramzy Hasibuan: 1975: 1)

investor

Investasi

asing

memainkan

peranan yang sangat penting dalam pro-

untuk

mengelola

dan

yang memiliki hak mengeksploitasi

melak-

penuh

kesempatan-

kesempatan yang ada.

ses ekonomi di negara berkembang. Sehubungan

dengan

perubahan eko-

nomi dunia saat ini, pihak investor harus melakukan pemikiran dan pendekatan kebijaksanaan baru. Ini disebabkan kare-

Perkembangan

di

ASEAN Setelah

beberapa

tahun

berturut-turut adanya penurunan Inves-

na institusi dan sikap mental dari negara

140

Investasi



tasi Asing Langsung Investment-FDI),

(Foreign Direct 2003

rencana (schemes) untuk meningkatkan

ASEAN mengalami perbaikan dengan

kerjasama industri seperti “Kerjasama

masuknya US$ 20 billion FDI; naik

Industri ASEAN” (ASEAN Industrial

sebesar 43% dibandingkan dengan tahun

Coorperation – AICO) dan

sebelumnya. Perubahan

bahnya jaringan produksi rejional; dan

persentase

pada

tahun

lain: (i) kelanjutan sukses dari rencana-

ini

kenaikan yang

adalah tertinggi

sejak krisis moneter beberapa

(ii)

daerah

ini

secara

bertam-

keseluruhan

tahun

dianggap lebih menarik dan kompetetif

yang lalu. Pertumbuhan ini adalah yang

untuk bisnis investasi sejalan dengan

tertinggi dalam skala global. Prestasi ini

gencarnya

cukup

pasar bersama. (Asean Annual Report:

signifikan

dalam

merebaknya penyakit

konteks

SARS, avian

ASEAN

menuju

kepada

2005)

influenza serta peningkatan kompetisi

Faktor

kunci

yang

juga

internasional dan menurunnya investasi

memberikan kontribusi kepada rejional

(FDI) secara global. Ini menunjukkan

ini untuk menarik FDI ialah perbaikan

pulihnya kepercayaan investor untuk

kebijaksanaan lingkungan hidup pada

kembali ke daerah ini.

tingkat

Lima sumber pemasok FDI ke ASEAN, Inggris

secara Raya,

Serikat, FDI

berurutan,

Belanda,

nasional.

investasi

Beberapa

serta lebih

traktat

banyak

perse-

adalah

tujuan pajak berganda telah ditanda-

Amerika

tangani.Lebih luas sektor yang terbuka

antar Negara ASEAN

untuk

FDI,

pengaturan

lembaga-

dan Jepang. FDI antar Negara ASEAN

lembaga diperkuat guna memfasilita si

tetap merupakan sumber investasi yang

FDI, kepemilikan asing atas aset (equity)

signifikan untuk daerah ini dengan

lebih dilonggarkan. Prosedur investasi

US$2 billion, yang merupakan kira-kira

lebih

10% dari total FDI yang mengalir ke

dilanjutkan

daerah ini. Pola dan sumber FDI

negara anggota ASEAN telah

ke

disederhanakan

dan

insentif

pemberiannya.

Semua mela-

ASEAN pada umumnya tidak berubah.

kukan perubahaan kebijaksanaan yang

Namun demikian, sumber baru seperti

lebih menarik bagi FDI. Pada tingkat

China

rejional, pengaturan implementasi dari

juga

sedang

meningkatkan

pangsanya.

AFTA (ASEAN Free Trade Area) dan

Faktor-faktor ditingkat rejional

AIA (ASEAN Investment Area) untuk

yang memberikan kontribusi kepada

sektor manufaktur telah dirampungkan

meningkatnya pemasukan FDI antara


141


pada 1 Januari 2003 dan manfaatnya

Harmonisasi

diperoleh pada tahun 2004.

Dan

Kenaikan dari total pemasukan FDI ke ASEAN didistribusikan secara merata untuk berbagai dan

sektor penting

komponen dari FDI. Pendistri-

busian sektoral secara kumulatif

pe-

masukan FDI ke ASEAN tahun 2003,

12%

untuk sektor

Sebagai

Rejional Yang Lebih Ereat di ASEAN A. Faktor Faktor Penghambat Inte- grasi ASEAN Asosiasi

Kerjasama

Negara-

Negara Asia Tenggara (ASEAN) saat ini telah berhasil merebut hati rejio-

primer. Persetujuan

FDI

bagi sektor

manufaktur mengalami kenaikan menjadi US$ 18.5 milyar pada tahun 2003 dari

Hukum Dagang

Langkah Pertama Untuk Integrasi

52% untuk jasa, 30% untuk sektor sekunder dan

Hukum Investasi

US$ 13.9

Kenaikan penyulingan

pada tahun 2002.

terdiri dari produk hasil minyak,

perlengkapan

komunikasi, transportasi dan logam

nalisme

Asia

Tenggara.

Dia

telah

tumbuh dewasa dan mampu menangkap ide-ide dan cita-cita baru serta mampu mengatasi

problema-problema

yang

timbul sebagai tantangan bagi integrasi dan unifikasi yang lebih erat di antara

anggota-anggota

ASEAN.

Pengakuan dunia bagi ASEAN sebagai

dasar. Pendapatan

reinvestasi

lebih

dari 50% dari FDI di beberapa Negara Anggota, dan bahkan sampai beberapa akumulatif

60%

terbukti

jumlah

pendapatan re-

1999-2003 adalah US$ 31.96 milyar, sedangkan total

FDI

pada

tahun

1999-2003 US$ 104.64.milyar. Dengan pendapatan

re-investasi

memberikan kontribusi sebesar 31 % dari total FDI pada tahun 1999-2003.

dengan

kuat

dan

tidak

diragukan lagi. Namun

tahun terakhir ini. Secara

investasi FDI di ASEAN pada tahun

demikian,

wadah rejional di Asia Tenggara sudah

demikian,

menurut

pendapat penulis usaha ASEAN untuk mencapai tujuan jangka jangka

panjang

pendek dan

belum menyentuh

masalah utama yang dihadapi ASEAN sekarang ini. Dengan tidak menutup mata atas hasil-hasil yang telah dicapai dimasa lalu dan

usaha-usaha

yang

akan dilaksanakan diwaktu yang akan datang,

telah

tiba

waktunya

bagi

ASEAN mempunyai program konkrit dari segi hukum dan perdagangan

142



sebagai usaha meletakkan dasar yang

mencatat GDP perkapita masing-masing

kuat untuk kerjasama rejional di Asia

US$ 4.625, US$ 2.537 dan US$ 1.042.

Tenggara.

Adapun penduduk tiga negara ASEAN

Dengan

memperhatikan

ini

pada

tahun

2005,

Malaysia

kesulitan dan realitas yang ada di

23.275.000 jiwa, Thailand

ASEAN yang dapat menghambat usaha

jiwa, dan Filipina 76.499.000 jiwa.

integrasi antara lain seperti perbedaan

Disparitas

tingkat

perbedaan jumlah penduduk serta ber-

pendapatan penduduk dan

60.607.000

pendapatan

GDP

dan

tingkat pembangunan ekonomi. Adanya

variasinya

beberapa negara anggota yang masih

perbedaan sistem politik, ekonomi dan

mengandal kan hasil pertanian sebagai

hukum serta

andalan

memaksa ASEAN untuk menciptakan

komoditi ekspornya. Terda-

pertumbuhan ekonomi dan

sosial

kebudayaan,

patnya perbedaan kondisi sosial politik

kebijaksanaan

serta kultural juga menghambat laju

platform) guna mensukseskan rejiona-

integrasi di ASEAN.

lisme

Dari Lampiran Tabel

IV.3.

ASEAN

sangat bervariasi

ASEAN

diberbagai

(common

bidang

kegiatan.

dapat dilihat GDP per capita negara anggota

bersama

Kendala lain ialah hambatan struktural yang mempersulit mengambil

dengan perbedaan yang cukup menyo-

keputusan yang dilakukan

lok. Anggota ASEAN seperti Singapura,

yaitu kesepakatan berdasarkan Musya-

Brunei Darussalam, Malaysia

dan

warah dan Mufakat. Jadi tidak ada

mencatat pendapatan per-

badan atau lembaga yang dapat memak-

Thailand kapita

jauh

diatas

ASEAN,

anggota-anggota

sakan pelaksanaan keputusan tersebut

ASEAN lainnya. Singapura dengan

jika terjadi dead-lock, walaupun bekas

GDP perkapita US$ 25.207 pada tahun

Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan

2004 tercatat yang tertinggi diantara

Yew,

semua anggota ASEAN, walaupun kita

telah membuat kemajuan, bukan dengan

maklum bahwa penduduk Singapura

memakai ketentuan dan peraturan, tetapi

pada tahun 2005 hanya

dengan Musyawarah dan Mufakat”.

4.296.000.

Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar di ASEAN

219.142.000.

pernah mengatakan, “ASEAN

Jika kita bandingkan dengan struktur

kerjasama

rejional

lainnya

mempunyai GDP perkapita US$ 1.193

terutama

pada tahun 2004. Malaysia, Thailand

(MEE), kerjasama ini memiliki struktur

dan

formal dengan lembaga-lembaga yang

Phillipines pada tahun 2004

Masyarakat Ekonomi Eropa


143


diberi wewenang membuat keputusan

pengekspor dan pengimpor modal

yang bersifat

(home and host countries).

supra-nasional. Oleh

karena itu keputusan yang dibuat oleh lembaga

tersebut harus dilaksanakan

oleh negara anggotanya.

- Kecenderungan

mitra

dagang

bersikap oportunistik (misalnya menaikkan harga barang impor dan menurunkan harga barang ekspor)

B. Faktor-Faktor Ekonomi Dan Hukum yang mempengaruhi

lebih banyak di pasar yang tidak stabil. - Kualitas

Investor Dalam perbincangan mengenai investasi asing langsung (Foreign Direct

produk

yang

baru

diperdagangkan sulit ditentukan. - Menyimpan

dan

merahasia-kan

Investment- FDI ), selalu dipersoalkan

penemuan teknologi baru sukar

apa

dilakukan karena turut mengajukan

alasan-alasan

suatu

perusahaan

memilih menginvestasi disuatu negara.

penawaran (bids)

Hal ini adalah wajar karena negara-

yang

negara pengimpor modal asing berkom-

sulit.

petisi menarik investor masuk ke negara mereka.

Jika

memiliki advantage)

sebuah

waktu lama dan

- Penegakan hukum (rule of law) di negara berkembang

merupakan

(competitive

syarat mutlak bagi pembangunan

bersaing, sudah

ekonomi, bukan saja untuk mem-

kelebihan dalam

perusahaan

memakan

internasional

tentu perusahaan ini akan mengatur stra-

berikan

tegi global. Mungkin perusahaan ini

rasinya ekonomi pasar, tetapi juga

tidak akan memberikan FDI meng-

untuk menggalakkan investasi asing.

gunakan competitive advantage, tetapi

prasarana

bagi

berope-

Flint dan kawan-kawan

dia cukup memberikan lisensi produksi

melakukan

kepada perusahaan lokal (host country)

hukum konstitusi dan jaminan undang-

guna memproduksi barang-barangnya.

undang didua negara penerima modal

(Robert Prichard: 1996: 1)

asing. Australia dan China dengan

Beberapa

hal

yang mem-

pengaruhi investor antara lain :

pengkajian

telah

meneliti perbedaan serta kondisi sosial

relevansi

politik, ekonomi mereka. Yang

cenderung

sangat menjadi perhatian para investor

merubah kelebihan bersaing negara

menurut mereka ialah resiko perubahan

- Fluktuasi

nilai

uang

undang-undang atau peraturan yang merugikan investor, khususnya bertalian

144



dengan hal perpajakan. Mereka berpen-

Sistim Statistik Investasi Langsung”

dapat

(Harmonization of

negara-negara yang sedang

mengalami

transisi

ekonomi

akan

FDI Statistical

System) dan “Pintu Investasi ASEAN”

memperoleh

manfaat jika undang-

(ASEAN Investment Portal)

undang dan

para yuris memainkan

lain, adalah penting untuk meningkatkan

peranan lebih bebas. (Robert Prichard:

pemasukan FDI

1996: 8)

Saya berpendapat bahwa semua usaha

Richardson

dan

Shay

telah

dan

beragam

ke daerah

dan lain-

program

ASEAN.

yang

telah

melakukan pengkajian yang mendalam

dilakukan ASEAN hendaklah dileng-

serta berbobot bagaimana

kapi dengan

penerima

modal

ketentuan

perpajakan

negara

dapat

membuat

yang

dapat

“Harmonisasi Hukum

Investasi” (Harmonization of Investmen Laws – HIL)

antar

negara-negara

menarik atau menolak investasi asing.

ASEAN. Ini adalah program yang

Mereka mengatakan keruwetan pera-

sangat mendesak yang perlu segera

turan perpajakan dengan

ditangani oleh ASEAN.

telah

menjadi

sendirinya

penghalang

bagi

Dari publikasi ASEAN yang “ASEAN Investment Report

perdagangan dan investasi.Yang lebih

berjudul

penting

(2000), Challenging dan Developing”

lagi,

peraturan-peraturan

tersebut menimbulkan akan efektifitas

(disingkat

dari insentif pajak sebagai daya tarik

memperoleh kesan bahwa sementara

bagi

para anggota ASEAN mengharapkan

investasi. Mereka

bahwa

para

lebih

tertarik

menegaskan

investor asing mungkin kepada

perusahaan jangka

ancaman

pendek. (Robert

Prichard: 1996: 9)

ASEAN

the

Report),

Penulis

lebih erat dan ter-integrasi,

pada saat yang

bersamaan

mereka

berkompetisi satu sama lain mendorong masuknya investasi ke negara mereka masing-masing. Pada halaman 6 dari

Hukum Inves-

Report disebutkan ada dua faktor yang

Hukum Dagang di

mempengaruhi kinerja ASEAN. Salah

C. Harmonisasi tasi dan

satunya ialah keadaan perekonomian di

ASEAN sangat mendesak telah

daerah ASEAN yang menimbulkan

dilakukan ASEAN seperti pembentukan

kesan lemah dan kurangnya kepercayaan

“Kawasan Investasi ASEAN” (ASEAN

investor yang menyebabkan

ASEAN

Investment Area – AIA), “Harmonisasi

tidak dapat mempertahankan

tingkat

Usaha-usaha

yang

pemasukan investasi yang tinggi. Yang


145


lainnya, sementara hadapi kemelut

ASEAN

meng-

ekonomi yang sulit,

investor untuk hanya

melakukan investasi

di negara tertentu anggota

pesaing-pesaing utama ASEAN mem-

ASEAN, sedangkan anggota lainnya

buka pasar mereka lebih luas dengan

menjadi

melakukan serangkaian tindakan libera-

akibatkan ketidak-seimbangan dan tidak

lisasi, deregulasi dan privatisasi.

meratanya pemasukan investasi yang

Siapa

sebenarnya

penonton.Ini

meng-

pesaing-

pada

di atas?

senjangan pembangunan ekonomi dan

Disamping China yang sudah jelas

sosial yang telah ada diantara negara-

posisinya sebagai

pesaing

berat

negara anggota ASEAN. Keadaan ini

ASEAN,

melihat

bahwa

dapat melahirkan situasi pembangunan

pesaing-pesaing tersebut ada diantara

sosial ekonomi yang tidak wajar dan

sesama anggota ASEAN sendiri yang

tidak adil, dan

mengakibatkan tidak

maksimalnya

tidak stabilnya keadaan sosial politik di

ASEAN secara keseluruhan.

Asia Tenggara. Ini sangat tidak meng-

pesaing yang

kinerja

disebut-kan

Penulis

gilirannya

dapat

memperluas

bisa mengakibatkan

Persaingan yang keras diantara negara

untungkan

anggota ASEAN

dimasa yang akan datang.

dalam mengundang

masuknya investasi asing ke negara mereka

masing-masing,

mendorong

mereka untuk melakukan faktor kedua. Memperhatikan kondisi eko-

ke-

bagi

integrasi

ASEAN

Di samping harmonisasi hukum investasi, ASEAN perlu pula melakukan harmonisasi hukum dagang. Dengan telah berlakunya AFTA (Asean Free

nomi dan tingkat pem-bangunan yang

Trade Area) di ASEAN

telah mereka capai selama ini, serta

Januari 2002, adanya

adanya

tunggal (common policy) dalam per-

tekanan akibat kesenjangan

kebijaksanaan

pembangunan sosial ekonomi diantara

dagangan

anggota

ASEAN, dapat

judkan harmonisasi hukum dagang di

mereka

menempuh

yang kontra diktif

mendorong

langkah-langkah bagi pertumbuhan

rejionalisme ASEAN. Adanya

ASEAN.

sangat

pada bulan

mendesak mewu-

Seperti dimaklumi kebijak-

sanaan perdagangan sangat berkaitan dengan kebijaksanaan investasi.

ber-

Mr.Chan Sek Keong, Jaksa

bagai ragam pajak, insentif, peraturan

Agung Singapura, yang berbicara pada

perusahaan dan bisnis serta kemudahan-

pembukaan pertemuan

kemudahan

Senior

kepada

146

perbedaan dari

lainnya

yang

investor, bisa

diberikan mendorong

Hukum

membicarakan


para

pejabat

ASEAN,

untuk

harmonisasi

hukum


dagang

disepuluh

anggota

negeri masing-masing.Ketua pelaksana

ASEAN bulan September 2001 di

pertemuan, Jeffrey Chan telah mengu-

Singapura mengatakan, ASEAN telah

sulkan kepada para delegasi untuk

kehilangan “kesempatan besar” (huge-

mempelajari

harmonisasi

hukum

chunk) investasi di China. Negara-

dagang, termasuk jual-beli,

penyele-

negara ASEAN memiliki perbedaan

saian

sistim

internet. (The Jakarta Post: Febuari:

dasar

negara

hukum

Inggris

yang

digunakan di Singapura dan Malaysia

perselisihan dan bisnis via

2002)

sampai kepada sistim yang dipakai negara

Komunis

Laos

dan

Dari

keterangan dan fakta di

di

atas, adanya kesatuan tindak berdasar-

pemerintahan

militer Myanmar. Chan

kan kebijakan tunggal (common action

menegaskan

perusahaan-perusahaan

multinasional serta investasi

asing

langsung yang berlanjut masuk ke

based

on

a

kepentingan

single

policy)

bersama

di

Menurut

Pascal

Lamy,

Perdagangan

Eropah

ASEAN kecuali para anggota ASEAN

Komisioner

memiliki kemauan bersama melakukan

Bersatu

reformasi.

Commisioner), dengan

dilakukan

(European

Union

Trade

diterimanya

Chan, riset yang

China menjadi anggota WTO, menam-

peneliti

bah

oleh

menyebutkan

ASEAN

sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi.

China, menambah kesulitan ekonomi

Menurut

untuk

tekanan

bagi

ASEAN

China

integrasi

World

Trade

adanya hukum investasi (investment

Organization (WTO), investasi global di

regime) yang sangat diharapkan saat ini

China meningkat dari 60% menjadi

ketimbang di waktu yang lalu. Tidak ada

80%, sedangkan investasi global di

gunanya pemotongan tarif jika tidak

ASEAN

ada undang-undang (peraturan – rules)

dengan

turun dari 16% yang ada

sekarang menjadi

10%. (The Jakarta

Post: September: 2001)

perdagangan,

yang jelas mengenai ASEAN. Rezim

Para delegasi peserta pertemuan mengatakan, negara-negara

ASEAN

dapat mengharmonisasikan

hukum

ngenai

serta

untuk

setelah

bergabung

bahwa

Thailand

perlu

investasi di

investasi adalah me-

standar

teknis,

perjanjian

transportasi serta standar sanitasi untuk bahan makanan dan lain-lain.

dagang domestik mereka tanpa meng-

Apa

yang

ganggu prinsip dasar mereka, tidak

mengulangi

saling meng-intervensi urusan dalam

Mr.George Yeo, Menteri Perdagangan


dikatakan Lamy

kembali

komentar

147


“The

Singapura di Jakarta Januari 2002 yang

Common Regime of

ingin

Treatment of Foreign Capital” (Rezim

bersaing dengan China, ASEAN harus

Bersama Perlakuan Terhadap Modal

segera melakukan integrasi ekonomi.

Asing) model “The ANDEAN GROUP”

lalu.

Dia

mengatakan,

jika

Penulis berpendapat „investment

(The “ANDEAN GROUP”). (Peaslee:

regime‟ (rezim investasi) yang dimaksud

1974) adalah Badan Kerjasama Rejional

dan „economic

Amerika Latin yang didirikan pada

oleh Pascal Lamy

integration‟ (integrasi ekonomi) oleh

tanggal

26 Mei 1969 oleh Bolivia,

Menteri Yeo, adalah adanya common

Chile,

Colombia,

platform (kebijaksanaan tunggal)

Peru.Venezuela bergabung

di

Equador

dan

Pebruari

ASEAN mengenai pengaturan investasi

1973.) dari Amerika Latin barangkali

dan

perlu

dapat dipakai oleh ASEAN sebagai

dan

contoh/ perbandingan. Di samping itu,

hukum dagang yang sama (tunggal) di

apakah badan “The ANDEAN Develop-

ASEAN, setidak-tidaknya untuk tahap

ment Corporation” (Perusahaan Pem-

pertama

bangunan ANDEAN) sebagai institusi

perdagangan. Tegasnya,

menciptakan

hukum

di

enam

ASEAN yaitu

investasi

anggota

pemula

Indonesia, Malaysia,

keuangan di

ANDEAN

perlu pula

Pilipina, Singapura, Thailand dan Brunei

dibentuk di ASEAN, tentu memerlukan

Darussalam.

pengkajian yang

Untuk

keperluan ini, ASEAN

lebih

lanjut oleh

ASEAN. Tetapi menurut Artikel 3 dari

perlu segera membentuk satu badan

“Agreement

yang terdiri dari tenaga-tenaga

ANDEAN Development Corporation”

anggota

ASEAN

membahas

dengan

ahli tugas

Establishing

yang di tanda tangani di

The

Bogota

dengan sungguh-sungguh

tanggal 7 Pebruari 1966, menyebutkan:

harmonisasi hukum investasi dan hukum

“The purpose of the Corporation is

dagang ASEAN

the

tukan ASEAN

kawasan

menjelang pembenperdagangan

bebas

dengan Jepang, China dan

furthering

of

Subregional

Integration. To this end, within a framework of rational

Korea Selatan (ASEAN + 3) Ini juga

and

mendesak guna menarik investor dari

investment within the area, taking into

Eropah (European Union – EU) dan

consideration

negara-negara lainnya

bution of investment within the area,

tors ).

(global inves-

and

distribution

equitable

of

distri-

taking into consideration the need for effective

148

equitable

speci alization

action


to

benefit

the


relatively underdeveloped countries, and

NAFTA,

in proper

Amerika Serikat setuju untuk mem-

coordination

with

the

Kanada,

Mexico

dan

organization in charge of Subregional

berikan „national treatment‟

Integration”. (Instruments of Eco-

keharusan memberikan perlakuan yang

nomic Integration in Latin America

sama kepada orang/ perusahaan asing

and the Carribean: 1974)

sebagaimana diberikan kepada orang /

yaitu,

Bab mengenai investasi dalam

perusahaan nasional sendiri. (Kenneth

“Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika

W. Dam: 395) kepada investor masing-

Utara” (The North American Free Trade

masing negara

Agreement – NAFTA) dapat pula diteliti

berkenaan dengan mendirikan, akusisi,

sebagai acuan bagi ASEAN dalam

perluasan, manajemen dan perlakuan

rangka harmonisasi

operasi

hukum investasi.

Seperti dimaklumi, perjanjian NAFTA disahkan

investasi

di

NAFTA

masing-masing

negara anggota NAFTA.

ditanda-tanganinya

Pasal 1103 mewajibkan salah

tersebut pada tanggal 17

satu pihak memberikan perlakuan yang

dengan

perjanjian

anggota

Desember 1992 oleh ketiga anggotanya

sama

yaitu Mexico, Amerika Serikat dan

investor anggota NAFTA lainnya atau

Kanada. Disebutkan bahwa

kepada

pihak yang bukan anggota

NAFTA

(non

NAFTA antara lain

tujuan

“menghilangkan

(noless

favourable)

party),

kepada

sehubungan

hambatan perdagangan, memperbaiki

dengan pendirian, akusisi, perluasan,

kondisi persaingan yang adil, mening-

manajemen,

katkan peluang investasi”. (J.L.Ramos

penjualan

Uriarte: 1995: 8).

lainnya. Pasal ini memberikan jaminan

perlakuan,

operasional,

atau pelepasan investasi

Bab 11 dari Bab Perjanjian

bahwa setiap kemudahan, keuntungan

investasi NAFTA menyebutkan bahwa

atau perlakuan dalam bentuk apapun

dengan term „investasi‟ (Pasal

1138)

yang diberikan oleh salah satu anggota

ialah meliputi semua bentuk kepemi-

NAFTA kepada investorr negara pihak

likan

sebuah

ke

kepen-

mengakibatkan

dan

kepentingan

perusahaan bisnis, termasuk

tiga (bukan anggota investor

NAFTA), anggota

tingan mayoritas dan minoritas, harta

NAFTA

kekayaan tidak berwujud (intangible)

keuntungan dan perlakuan yang serupa.

dan

(Tim

kepentingan-kepentingan kontrak

investasi. Sesuai dengan Pasal

1102

harus menerima kemudahan,

Kennish:1995:

19)

Dengan

demikian, NAFTA telah mengadopsi klausula

“the most favoured nation


149


treatment” (the most favoured-nation

dan Vietnam memakai sistim

treatment”

hukum Civil Law (Code Civil)

(MFN-clause)

adalah

klausula yang mengatur bahwa segala

yang berasal dari Perancis.

macam bea yang dibebankan ber-

b. Titik berat kebutuhan investasi

kenan dengan impor atau ekspor barang

di negara-negara ASEAN tidak

serta segala bentuk beban lainnya atas

sama, sehingga meng-akibatkan

transfer uang untuk pembayaran impor

per-bedaan hukum investasi.

dan ekspor; maka dalam hal ini, setiap

c. Tingkat

kemajuan

pem-

keuntungan, kemudahan, hak istimewa

bangunan ekonomi dan sosial di

atau kebebasan yang diberikan oleh

negara-negara

setiap pihak penandatangan kontrak

beda satu dengan yang lainnya.

terhadap setiap produk yang berasal

2.

Harmonisasi

ASEAN

hukum

ber-

investasi

darinya atau yang ditujukan ke negara

dan hukum dagang penting bagi

lain harus diberlakukan sama dan segera

negara-negara ASEAN karena :

tanpa

a. Perbedaan

syarat

terhadap produk yang

hukum

investasi

sama yang berasal dari nya atau yang

dan

ditujukan ke semua negara penanda-

meng-akibatkan ketimpa ngan

tangan kontrak lainnya”. Atau dengan

dan

kata lain dikenal dengan perlakuan

sukan investasi di negara-negara

timbal balik) yang

dianut oleh “The

General Agreement on Tariffs and Trade” (GATT ).

hukum dagang

dapat

tidak meratanya

pema-

ASEAN. b. Dengan

harmonisasi

hukum

investasi dan hukum dagang di ASEAN, investasi yang masuk

Penutup

di negara-negara ASEAN akan

Kesimpulan

memperoleh

1. Hukum

investasi

dan

hukum

dagang di negara-negara ASEAN

a. Sistim hukum yang digunakan

anggota ASEAN. hukum

investasi

dan hukum dagang, akan me-

di negara-negara ASEAN ber-

nimbulkan

beda, umpamanya Malaysia dan

tidak sehat diantara negera-

Singapura menggunakan sistim

negara

Common Law yang berasal dari

undang

Inggris, sedangkan

150

yang

sama di semua negara-negara

c. Perbedaan

berbeda karena :

perlakuan

persaingan yang

ASEAN dalam meng-

Indonesia


masuknya

investasi


asing

ke

negara

mereka

c.

masing-masing. 3.

Kerjasama

rejional

ASEAN

a. Belum adanya dasar hukum konkrit

negara ASEAN secara berta-

dan

hap dapat diatasi. d.

mengikat

anggota

serta sikap kebersa-

diantara

negara-negara

ASEAN dapat lebih di pupuk

negara-negara

dan ditingkatkan.

ASEAN masih mementingkan

e. Kestabilan politik dan ekonomi

dan mendahulukan kepentingan

di ASEAN akan mangkin ter-

nasional mereka masing-masing

jamin.

ketimbang

c.

Perasaan maan

dalam kerjasama ASEAN. b. Para

pembangunan

sosial ekonomi diantara negara-

belum mencapai sasaran karena:

yang

Kesenjangan

kepentingan kerja-

f.

Kedudukan

ASEAN sebagai

sama ASEAN.

organisasi kerjasama rejional di

Belum adanya kemauan poli-

Asia Tenggara akan bertambah

tik yang

terhormat dan disegani.

sungguh-sungguh

diantara negara-negara ASEAN untuk

ber-integrasi

dalam

Saran

ASEAN. d.

Guna mencapai integrasi rejio-

Orientasi politik dan ekonomi

nal yang adil dan seimbang dalam pem-

negara-negara ASEAN masih

bangunan ekonomi, sosial dan politik

berbeda.

di Asia Tenggara,

4. Dengan harmonisasi hukum/ pera-

sbb.:

gangan di negara-negara

1. Membentuk

diharapkan : a.

khusus guna

badan

(institusi)

mengkaji berbagai

Penerimaan, pemerataan serta

hukum investasi dan hukum dagang

keadilan pemasukan investasi

yang berlaku di negara-negara ang-

di

gota ASEAN saat ini, un tuk di

negara-negara

ASEAN

dapat dicapai. b.

perlu

mengambil langkah-langkah antara lain

turan/ ketentuan investasi dan perdaASEAN

ASEAN

Persaingan yang dapat

harmonisasikan agar tercipta kesatidak sehat

dihindarkan

diantara

negara-negara ASEAN

dalam

mengundang investasi asing ke negara mereka masing-masing.

tuan kebijaksanaan (single policy) di ASEAN dalam penerimaan investasi dan pelaksanaan perdagangan. 2. Membentuk badan (institusi) lainnya yang

menangani


pembiayaan

151


investasi serta dana untuk pemba-

Carribean”,

ngunan proyek lainnya di ASEAN

Pub.Inc. Dops

yang disepakati.

York, 1975.

3. Memperbaharui kembali tekad dan kesadaran

ASEAN

bahwa

Vol.

I,

Perry,

Ocean New

Dam, Kanneth W, “The GATT” Law and International

Economic

ketimpangan pembangunan ekono-

Organization”, The University

mi, sosial dan politik diantara

of Chicago Press Chicago and

negara-negara

anggotanya

London, 1970

menimbulkan

ketidakstabilan

dapat di

Asia Tenggara.

Hansen, Roger D. “Political Theory and Regional Integration; The First

4. Membangkaitkan dan membangun

Ten

Years”

Toward

Latin

kembali rasa solidaritas dan saling

American Unity by Ronald

mempercayai

Hilton;

ASEAN

diantara anggota

dalam menanggulangi

masalah bersama untuk mencapai integrasi

rejional

yang aman,

Preager

Publishers,

USA, 1969. “Trade and

Hasibuan,Muhd.Ramzy. Investment

Regime

for

damai dan sejahtera di Asia Teng-

Southeast Asia” Esei diajukan

gara.

ke

5. Meningkatkan diantara

rasa

kebersamaan

negara-negara

ASEAN serta

anggota

menjunjung

tinggi sikap toleransi atas perbedaan kultur, kebiasaan dan agama

London

School

of

Economics & Political Science, University of

London dalam

Program LL.M. London tahun 1975. Hodges,

Michael.

“European

Integration”, Penguian Books,

yang dianut.

London, 1972. J. Rubin, Seymour. & Alexander, Dean,

Daftar Pustaka “ASEAN ANNUAL REPORT 20042005”

ASEAN

Secretariat,

Editors:,

Law

International, London, 1995. J.L.Ramos Uriarte, “Foreign Investment

Jakarta, July 2005. “ASEAN STASTISTICAL YEARBOOK

in Mexico Under

NAFTA”,

2005” The ASEAN Secretariat,

Kluwer Law International, The

Jakarta, 2005.

Hague/ London, 1995.

“Instruments of Economic Integration in

152

Kluwer

Latin

America

and

the


HARMONISASI HUKUM INVESTASI DAN HUKUM DAGANG DI NEGARA-NEGARA ASEAN

Recommend Documents