GUBERrJURSULAVJESISELATAN

GUBERrJURSULAVJESISELATAN KEPUTUSAN Gl:.JBEPJJUR SULA\°vESi SELAT.A.r"\J

· NOMOR:

2099/LX/TiL4UN 2015

TENTA..i'tJG PENGESAHA1'"\J PERUBAHAN P...ENCJuvA STRoc\TEGIS SATUA.1'\l KERJA PERANGKAT DAEP.AH. TAF..lli\l 2013 - 2018 DENGAN' RAHMAT TUHAl."'J YJU.JG i\lULB:A ESA

GUBERl"'JUR SULAWESi

Menimbang;

SELA.TAN,

a. bahwa berdasarkan pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 20 iO tentang Pelaksanaan Peraturan Pernerintah Nornor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maim dipandang perlu Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Strategis dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan .Jangka Menengah . Daerah (RPJMDl Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018; .

'

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri N.omor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata. Cara Penyusunan, Pengendalian dan . Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pengesahan rancangan akhir Perubahan Rencana Startegis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah diteliti oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Se1atan melalui verifikasi akhir, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dacrah; c. bahwa berdasarkan pertirnbangan scbagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu merietapkan Keputusan Gubemur Sulawesi Selatan teritang Perigesahan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013 - 2018.

Mengingat:

l , Undang-Undang

Nornor _25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan · Nasional [Lembaran .Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nemer 4421};

.2. Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 zentang Pembentukan Peraturan Perundang-unoangan Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 1Lembaran Nornor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. 1Jndang-!Jndang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 224, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587it sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679}; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mente.ii Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 201 l{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peratnran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor !3 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan {Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerab Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 230} sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Seiaran Nomor 3 Tahun 2015 [Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nornor 3); 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan .Nomor ;;, Tahun 2010 tcnrang Sistern Perencanaan Pembangunan Daerah tLembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nornor 2 Tarnbahan Lernbaran Daerah Provinsi Sula.wesi Selatan Nomor 251};

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang rnenetapkan Perubahan Rencana Straregis Satuan Kerja Perangkat

Daerah sebagaimana dimaksud dalam dikrum KESA.TU rneliputi Satuan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Keputusan

Perangkat

Daerah

Pemerirrtab

ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetaukan di Makassar pada ta.11.ggal 23 Se!)tembe_z: 2015

Tembusa.n:

· \Vakil Gubemur Sulawesi Selatan di Makassar

2. Ketua DPRDProvinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

3. Para Kepala SKPD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAB NOMOR: 050/

/X/TAHUN 2015

TENTANG PENETAPAII REVISI RElfCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBAlfGUNAII DAERAH PROVllfSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun

bang

at

3~S

~0:15 tentanlf J>eni.~

J>enmi-:r'1!n Dae:rah P1'0v:. ~.lsel.

A~

Nomor; 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Revisi Rencana Strategis

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018; 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

.Uooang-Unoong

NemoF 35

Tahun

2004

-tea.tang

$i~t~

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, .Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

apkan :

U

A

2 4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian Dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 5.

Peraturan Daerah, P,ro;v.i.n.si .Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 20,10, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Pr.ovinsiSulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);

6.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Prov. 'sulsel Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018; MEIIUTUSKAN :

: Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Revisi Rencana Strategis Tahun 2013-2018 dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Tahunan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

an:

Ditetapkan di Makassar pada tanggal, /0 Oktober 2015

1

Dr. H. .ANuf Haris, SH.;

aikan kepada :

k Gubemur Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan

k. WakilGnhernnr Sulawesi.Se)atao d.iMakassar sehagai.laprn

tl[ll['.

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

DAFTAR ISI Hal.

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROV. SULSEL KATA PENGANTAR ..................................................................................................

I

DAFTAR ISI …………………………………………………............................................

i

DAFTAR TABEL ……………………………………………............................................

iii

BAB. I PENDAHULUAN……………………………………………….........................

1

I.1

Latar Belakang ……………………………………………….......................

1

I.2

Landasan Hukum ……………………………………….............................

5

I.3

Maksud dan Tujuan …………………………………………......................

9

I.4

Sistematika Penulisan …………………………………………....................

10

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI

SULAWESI

SELATAN.....................................................................................................

13

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi....................................................

13

II.2

Sumber Daya Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan ..................................

41

2.1. Sumber Daya Manusia .......................................................................

41

2.2 Sarana dan Prasarana ..........................................................................

43

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan .........................

45

2.4 tantangan dan peluang pengembangan pelayanan bappeda provinsi 51

sulawesi selatan…………………………………………………………… BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN ...........................................

53

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan ...................................................................

54

III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

i


Provinsi Sulawesi Selatan ...................................................................

57

III.3 Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .......

59

III.4 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kab/Kota.........

68

BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ....

84

IV.1 Visi dan Misi ........................................................................................

84

IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Prov. Sulsel ................

87

IV.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda Provinsi Sulwesi Selatan .....................

92

BAB.V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .......................

97

V.1 Rencana Program dan Kegiatan .............................................................

97

V.2 Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif .

106

BAB.VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI SULAWESI SELATAN .................................................................................

111

VI.1 Tujuan & Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 .

111

VI.2 Indikator Kunci Utama Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013113

2018…………………………………………………………………………...

114

BAB. VII PENUTUP ...................................................................................................

ii


DAFTAR TABEL Hal. Tabel 2.1

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan .........................................

40

Tabel 2.2

Jumlah Pejabat Struktural Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 ...............................................................

41

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2013 .....................

41

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2013 .......................

42

Tabel 2.5

Laki-laki dan Perempuan menurut Tingkat Pendidikan Staf Bappeda Tahun 2013 ....................................................

42

Tabel 2.6

Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan .........................................

47

Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ................

48

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ......................................................................................

50

Tabel 3.9

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ......................................................................

54

Tabel 3.10

Hasil Analisis terhadap KLHS Provinsi Sulawesi Selatan .....

66

Tabel 3.11

Reviuw Rencana Strategik Kementerian Dalam Negeri yang Sesuai dengan Tupoksi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan ....................................................................................

72

Tabel 3.12

Permasalahan Pelayanan Bappeda Prov. Sulsel berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Prov. Sulsel beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya...........................................................................

79

iii


Tabel 3.13

Permasalahan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan ..............

81

Tabel 4.13

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Prov. Sulsel.

Pelayanan

88

Tabel .14

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ......................................................................................

94

Tabel 5.2.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ...............

108

Tabel 6.16

Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi sulawesi Selatan ........

117

iv


PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Setelah revisi Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Sulawesi Selatan 2013-2018 Nomor; 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perubahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang RPJMD 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9) yang ditetapkan pada tanggal 23 September 2015, maka secara otomatis segala dokumen yang terkait dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut harus menyesuaikan, namun demikian UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan sebagai pedoman mendasar/landasan dalam penyelenggaraan pembangunan bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka menjadi suatu keharusan bagi setiap SKPD untuk menyesuaiakan dengan hasil revisi produk perencanaan diatasnya sehingga dokumen-dokumen yang terkait dengan perencanaan akan bersinergi antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana diketahui bahwa semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntunan untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi Page | 1


penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan. Dalam konteks ini peran provinsi dan perencanaan menjadi lebih penting terutama setelah dikeluarkannya UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, yangmana Perencanaan Pembangunan Daerah diselengarakan oleh pemerintah daerah yang disusun dan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Adapun produk rencana yang disusun berdasarkan jangka waktu, meliputi: 1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional; 2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; 3). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah. Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, terdapat amanat dalam UU 23/2014 pada Pasal 151 Ayat 1 bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat Page | 2


indikatif”. Sedangkan dalam UU 25/2004 pada Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”. Penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam UU 25/2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang meliputi tahapan-tahapan pokok sesuai Permendagri 54/2010 sebagai berikut: 1.

Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah (Pasal 14 Ayat 2);

2.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan RenstraSKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD (Pasal 15 Ayat 3);

3.

Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJPD (Pasal 15 Ayat 4);

4.

Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 16 Ayat 4);

5.

Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 17 Ayat 2);

6.

Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 18 Ayat 2);

7.

RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 19 Ayat 3);

8.

Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD (Pasal 19 Ayat 4) Sedangkan untuk sistematika penyusunan Renstra SKPD mengacu

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54/2010 tentang Page | 3


pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 93 mencakup: 1. Pendahuluan; 2. Gambaran pelayanan SKPD; 3. Isu-isu tugas dan fungsi SKPD; 4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan; 5. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, keluaran sasaran dan pendanaan indikatif; dan 6. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada RPJMD. Berdasarkan tahapan-tahapan pokok dalam penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tersebut, dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJMD. Sebagai

salah

satu

perangkat

daerah,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahun. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan untuk 5 (lima) tahun mendatang. Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renstra Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

adalah

dokumen perencanaan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Revisi Rencana Pembangunan Page | 4


Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20132018 dan bersifat indikatif. Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyusun Revisi Rencana Strategis Bappeda Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013–2018. Namun demikian jika terdapat perubahan kebijakan mendasar dan mempengaruhi terhadap penyusunan

Renstra

tersebut,

maka

perlu

disempurnakan

kembali.

Penyempurnaan tersebut antara lain: 1. Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Prov. Sulsel. 2. Perubahan uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Prov. Sulsel. 3. Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. 4. Perubahan kebijakan yang mendasar terhadap perencanaan pembangunan daerah.

1.2.

LANDASAN HUKUM Revisi Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 47 Provinsi Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah UndangUndang Nomor 47 Provinsi Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Page | 5


Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068); 2.

Undang-undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Page | 6


Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 14.

Peraturan

Presiden

Nomor

5

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 15.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Page | 7


Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Podoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 18.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulsel Nomor 249);

19.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 245);

20.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028;

21.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9

Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 - 2018 22.

Keputusan Gubernur Nomor 120/4296/Bappeda, tanggal 26 Juli 2013 tentang Penetapan RENSTRA SKPD Provinsi Sulawesi Selatan 20132018.

Page | 8


1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN Tujuan penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2013-2018 adalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima) Tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan penyusunan renstra ini secara spesifik adalah: 1. Mengidentifikasi (review) secara menyeluruh pelayanan/kinerjaBappeda Provinsi Sulawesi Selatan periode lalu. 2. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel. 3. Merumuskan arah kebijakan dan strategis Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 sesuai dengan visi dan misinya. 4. Merumuskan prioritas program dan kegiatan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Sesuai dengan uraian tujuan tersebut, maka maksud dari penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 ini adalah agar dapat: 1.

Teridentifikasinya kondisi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan melalui pengukuran pelayanan/kinerja terkini.

2.

Terumuskannya arah kebijakan dan strategis Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 sesuai dengan visi dan misinya.

3.

Tersusunnya program prioritas dan kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 berdasarkan kerangka pendanaan.

Page | 9


1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Renstra Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013–2018, disusun melalui sistematika sebagai berikut. Bab I.

Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II.

Gambaran Pelayanan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB III.

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, mengidentifikasikan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan terpilih, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028, telaahan Renstra Kementrian dan lembaga dan Renstra Bappeda kabupaten/kota/KL/Bappenas/ Bangda serta penentuan isu-isu strategis Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB IV.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi dan kebijakan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB V.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI.

Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, mengemukakan 10 indicator kinerja Page | 10


Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. BAB VII.

Penutup, berisi ringkasan renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan hasil Revisi Renstra Bappeda Tahun 2013-2018.

Page | 11


GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Peran perencanaan pembangunan secara strategis semakin diperlukan untuk sinkronisasi dan sinergi kegiatan dan pembangunan pusat dan daerah serta antar daerah, mengingat dalam era desentralisasi upaya pemberian kewenangan dan pendelegasian tugas-tugas pembangunan telah diberikan kepada daerah dan dilaksanakan secara mandiri. Selain itu terdapat pula kebijakan pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya menuntut keterlibatan pemerintah daerah dalam rangka membawa arah perbaikan keadaan berbangsa dan bernegara melalui tata kelola yang lebih baik. Sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda merupakan instansi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian peran Bappeda menjadi sangat penting dan diharapkan bisa menjadi katalisator kegiatan pembangunan daerah antar pemerintah dengan pihak masyarakat dan para stakeholders lainnya. Dengan adanya Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) ini, maka strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan semakin berkualitas. Dewasa ini masyarakat sudah berhak mengikuti proses perencanaan yang langsung menyangkut publik, karena era transparansi, semua dokumen perencanaan bukan lagi menjadi milik dan rahasia birokrat, namun sudah menjadi milik masyarakat sehingga masyarakat harus mengetahuinya. Hal itu tercermin dalam proses perencanaan mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan,

Page | 12


Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai Musrenbang Provinsi. Peserta yang bermusyawarah menyusun kebutuhan tersebut adalah wakil dari masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing, sedangkan pihak pemerintah hanya sebagai fasilitator. Karena Musrenbang tersebut tidak lagi sebagai ajang pidato susunan daftar panjang keinginan, namun saat ini sudah menjadi ajang debat program, sesuai dengan daftar kebutuhan yang sudah diantisipasi dengan alokasi indikatif, yang akan membiayai usulan dimaksud. Dengan demikian tidak timbul daftar keinginan namun merupakan daftar kebutuhan yang sudah dapat kejelasan pendanaannya. 2.1.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi

Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentangPerubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan. Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan fungsi dan tugas mulai dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang sebagai berikut. a. Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan. 1. Tugas pokok : Menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 2. Fungsi : 2.1. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan; 2.2. Melakukan Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan; Page | 13


a. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; b. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 3. Rincian tugas pokok dan fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. Membantu gubernur di bidang perencanaan pembangunan di daerah; g. Merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); h. Melakukan koordinasi, mengarahkan dan menyelenggarakan musrenbang kabupaten/kota, provinsi, regional, rapat kerja provinsi; i. Mengikuti

dan

mengarahkan

musrenbang

regional,

rapat

koordinasi pusat, musrenbang nasional; j. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas; k. Memimpin, mengendalikan dan menyusun rencana program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; Page | 14


l. Memfasilitasi kegiatan satuan kerja perangkat daerah dan lembaga pemerintah

dan

non

pemerintah

dalam

hal

perencanaan

pembangunan daerah; m.Memantau, mengevaluasi dan mengoordinasikan tugas dalam dan luar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; n. Menyelenggarakan sosialisasi dokumen perencanaan, baik program kerja daerah, provinsi, pusat maupun luar negeri; o. Menyelenggarakan kerja sama antar lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam dan luar negeri; p. Menyelenggarakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dalam dan luar Provinsi Sulawesi Selatan; q. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional di bidang perencanaan pembangunan; r. Menyelenggarkan perlengkapan

dan

kebijakan

program,

kepegawaian

dalam

keuangan, lingkungan

umum, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah; s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; t. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. 1. Tugas pokok : Melakukan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Page | 15


2. Fungsi: a. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan; b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian; c. Pengelolaan administrasi keuangan; d. Melakukan

koordinasi

dan

penyusunan

program

serta

pengolahan dan penyajian data e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana; f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 3. Rincian tugas pokok dan fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; d. Membuat

konsep,

mengoreksi,

memaraf

dan/atau

menandatangani naskah dinas; e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. Melaksanakan

koordinasi

kepada

seluruh

bidang

serta

menyiapkan bahan penyusunan program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; g. Melaksanakan kebijakan

koordinasi

teknis

di

perencanaan

lingkungan

dan

Badan

perumusan Perencanaan

Pembangunan Daerah; h. Melaksanakan

koordinasi

pelaksanaan

kegiatan

dalam

lingkungan badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; i. Melakukan koordinasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Page | 16


j. Melakukan koordinasi dan melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan informasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; k. Melaksanakan

dan

melakukan

koordinasi

pelayanan

ketatausahaan; l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; m. Melaksanakan

dan

melakukan

koordinasi

pelayanan

administrasi keuangan; n. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi

dan

tatalaksana

dalam

lingkungan

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah; o. Melaksanakan dan melakukan koordinasi pelaksanaan urusan rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; p. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan; q. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang; r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bidang Ekonomi 1. Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang. 2. Tugas pokok: Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Ekonomi.

Page | 17


3. Fungsi: a. Perumusan

kebijakan

dan

penyusunan

perencanaan

pembangunan daerah bidang ekonomi : Penyuluhan Pertanian, Perikanan,

Ketahanan

Pangan

Daerah,

Peternakan,

Perkebunan, Industri, Perdagangan, Pariwisata dan investasi serta ekonomi makro; b. Pelaksanaan

koordinasi

dan

sinkronisasi

perencanaan

pembangunan daerah bidang ekonomi; c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi; d. Pelaksanaan fasilitasi dan investigasi usulan-usulan perencanaan pembangunan dari sektor maupun dari kabupaten/kota; e. Penyelenggaraan fasilitasi kerja sama antar lembaga dalam dan luar negeri, non pemerintah (LSM, swasta); f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 4. Rincian tugas pokok dan fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Ekonomi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas–tugas yang telah dan belum dilaksanakan; d. Membuat

konsep,

mengoreksi,

memaraf

dan/atau

menandatangani naskah dinas; e. Mengikuti rapat–rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. Melaksanakan, Melakukan koordinasi dan sikronisasi kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi; g. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan ekonomi di dalam dan luar daerah; Page | 18


h. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi program kegiatan perencanaan ekonomi; i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas– tugas intern bidang ekonomi; j. Melakukan koordinasi dan pengendalian program dan kegiatan pada sektor bidang ekonomi; k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 1. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dipimpin oleh Kepala Bidang. 2. Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan. 3. Fungsi : a.

Perumusan

kebijakan

dan

penyusunan

perencanaan

pembangunan daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan; b.

Pelaksanaan

koordinasi

dan

sinkronisasi

perencanaan

pembangunan lingkup Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan; c.

Pelaksanaan perencanaan

fasilitasi

dan

pembangunan

investigasi dari

sektor

usulan–usulan maupun

dari

kabupaten/kota; d.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. Page | 19


4. Rincian tugas pokok dan fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; c.

Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

d. Membuat

konsep,

mengoreksi,

memaraf

dan/atau

menandatangani naskah dinas; e.

Mengikuti rapat – rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f.

Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan pembangunan daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kelembagaan;

g. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan sumber daya manusia dan kelembagaan di dalam dan luar daerah; h. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan program kegiatan perencanaan sumber daya manusia dan kelembagaan; i.

Mengoordinasikan dan mengendalikan pada sektor bidang sumber daya manusia dan kelembagaan;

j.

Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan ekonomi di dalam dan luar daerah;

k. Menyusun

laporan

hasil

pelaksanaan

tugas

Bidang

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; l.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Page | 20


Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam Dan Prasarana Wilayah Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Bidang. 1. Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah. 2. Fungsi : a. Perumusan

kebijakan

dan

penyusunan

perencanaan

pembangunan daerah bidang sumber daya alam dan prasarana wilayah; b. Pelaksanaan

koordinasi

dan

sinkronisasi

perencanaan

pembangunan daerah lingkup bidang sumber daya alam dan prasarana wilayah; c.

Pelaksanaan

fasilitasi

dan

perencanaan

pembangunan

investigasi dari

sektor

usulan-usulan maupun

dari

kabupaten/kota; d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 3. Rincian tugas pokok dan fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; c.

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

d. Membuat

konsep,

mengoreksi,

memaraf

dan/atau


Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f.

Merencanakan,

melakukan

koordinasi

dan

sinkronisasi

pembangunan daerah di bidang sumber daya alam dan prasarana wilayah; Page | 21


g. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan sumber daya alam dan prasarana wilayah di dalam dan luar daerah; h. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan program kegiatan perencanaan sumber daya alam dan prasarana wilayah; i.

Melakukan koordinasi dan pengendalian pada sektor Bidang Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah;

j.

Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan daerah dan pusat untuk mempercepat program pembangunan;

k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; l.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan 1. Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang. 2. Tugas pokok : Malaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

di

Bidang

Perencanaan

Makro

dan

Pembiayaan

Pembangunan. 3. Fungsi : a. Perumusan

kebijakan

dan

penyusunan

perencanaan

pembangunan daerah di bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan;

Page | 22


b. Pelaksanaan

koordinasi

dan

sinkronisasi

perencanaan

pembangunan lingkup Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan; c.

Pelaksanaan

fasilitasi

dan

perencanaan

pembangunan

investigasi dari

sektor


dari

kabupaten/kota; d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 4. Rincian tugas pokok dan fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan

Pembangunan

sebagai

pedoman

dalam

melaksanakan tugas; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; c.


d. Membuat

konsep,

mengoreksi,

memaraf

dan/atau



f.

Mengkonsultasikan, merencanakan, mengoordinasikan dan menyinkronisasikan

pembangunan

daerah

di

Bidang

Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan; g. Menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS, dan APBD; h. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi program kegiatan Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan; i.

Melaksanakan konsultasi dan koordinasi rencana program dan kegiatan pembangunan daerah dan pusat;

j.

Melakukan

koordinasi

dan

sinkronisasi

perencanaan

pembangunan daerah; Page | 23


k. Melakukan

koordinasi

perencanaan

penganggaran

pembangunan baik dari sektor maupun kabupaten/kota; l.

Menyusun

laporan

hasil

pelaksanaan

tugas

Bidang

Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan di pimpin oleh Kepala Bidang. 1. Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan. 2. Fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah serta kerja sama antar lembaga dalam pengembangan statistik dan evaluasi kinerja pembangunan; b. Melakukan

koordinasi

dan

sinkronisasi

perencanaan

pembangunan daerah di Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah; c.

Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah;

d. Pelaksanaan

evaluasi

dan

analisis

pelaporan

tentang

pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah;

Page | 24


e.

Pelaksanaan hubungan kerja daerah di Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah serta kerja sama antar lembaga dalam pengembangan statistik;

f.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Rincian tugas pokok dan fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; c.


d. Membuat

konsep,

mengoreksi,

memaraf

dan/atau



f.

Melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi serta menganalisis kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai bahan perumusan perencanaan pembangunan selanjutnya;

g. Mengendalikan kegiatan pembangunan pada Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan; h. Merencanakan, mangkoordinasikan dan menyinkronisasikan pambangunan daerah di Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan; i.


j.

Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

Page | 25


k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Tugas Pokok , Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional A. Fungsional Perencanaan Kelompok jabatan fungsional perencana terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional perencana yang dipimpin oleh seorang pejabat fungsional perencana senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris/Kepala Bidang dan di bawah koordinasi Kepala Sub Bagian/Sub Bidang. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 16/KEP/M.PAN/3/2001 Tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, maka rumpun jabatan, kedudukan, tugas pokok dan rincian kegiatan fungsional perencana sebagai berikut : 1. Rumpun Jabatan Fungsional : Jabatan Fungsional Perencana yang disebut Perencana, termasuk dalam rumpun Manajemen. 2. Kedudukan Perencana : a. Perencana berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan teknis fungsional perencanaan dilingkungan instansi pemerintah; b. Perencana dimaksud adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, 3. Tugas Pokok Perencana : Menyiapkan,

melakukan

dan

menyelesaikan

kegiatan

perencanaan.

Page | 26


4. Rincian Kegiatan Pejabat Fungsional yang dimaksud sebagai berikut : a. Perencana Utama : 1. Melakukan

penyesuaian

yang

diperlukan

bagi

pencapaian tujuan dalam rangka perumusan alternatif kebijaksanaan; 2. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang; 3. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan kebijaksanaan strategis makro; 4. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan kebijaksanaan program jangka panjang; 5. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan program strategis makro; 6. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan proyek kawasan; 7. Menentukan kriteria untuk menilai alternatif proses pengambilan

keputusan

keputusan

dalam

rangka

pengkajian alternatif; 8. Melakukan pengkajian alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang; 9. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro; 10. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang;

Page | 27


11. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis makro; 12. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan krieteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek kawasan; 13. Memproses pengambilan keputusan dalam rangka penentuan alternatif dan rencana kebijaksanaan; 14. Menyusun pembiayaan

perkiraan yang

dan

penentuan

diperlukan

dalam

anggaran/ perencanaan

kebijaksanaan strategis jangka panjang; 15. Menyusun pembiayaan

perkiraan yang

dan

penentuan

diperlukan

dalam


kebijkasanaan strategis makro; 16. Menyusun pembiayaan

perkiraan yang

dan

penentuan

diperlukan

dalam


program strategis jangka panjang; 17. Menyusun pembiayaan

perkiraan yang

dan

penentuan

diperlukan

dalam


program strategis makro; 18. Menyusun

perkiraan

dan

penentuan

anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek kawasan; 19. Merumuskan

dan

menentukan

ukuran

kemajuan

pelaksanaan dalam rangka pengendalian pelaksanaan; 20. Menulis saran dan tindak lanjut yang diperlukan dalam kebijaksanaan strategis jangka panjang; 21. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam kebijaksanaan strategis makro; 22. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang;

Page | 28


23. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis makro; 24. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek kawasan; 25. Melaksanakan kegiatan perencanaan lainnya yang ditugaskan oleh atasan. b. Perencana Madya : 1. Menyusun landasan kerangka teoritis dan model dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional; 2. Menyusun

asumsi/hipotesis

model

dalam

rangka

penyusunan model hubungan kausal/fungsional; 3. Mengkaji hasil-hasil pengujian model dalam rangka perumusan alternatif kebijaksanaan; 4. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah; 5. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral; 6. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis jangka menengah; 7. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis sektoral; 8. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan proyek multi sektoral; 9. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksaan strategis jangka menengah; 10.Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksaan strategis sektoral;

Page | 29


11.Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah; 12.Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis sektoral; 13.Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek multi sektor; 14.Menulis saran alternatif dan saran rencana pelaksanaan dalam

rangka

penentuan

alternatif

dan

rencana

pelaksanaan; 15.Menyusun pembiayaan

perkiraan yang

dan

menentukan

diperlukan

dalam


kebijaksanaan strategis jangka menengah; 16.Menyusun pembiayaan

perkiraan yang

dan

menentukan

diperlukan

dalam


kebijaksanaan strategis sektoral; 17.Menyusun pembiayaan

perkiraan yang

dan

menentukan

diperlukan

dalam


program strategis jangka menengah; 18.Menyusun pembiayaan

perkiraan yang

dan

menentukan

diperlukan

dalam


program strategis sektoral; 19.Menyusun

perkiraan

dan

menentukan

anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek multi sektor; 20.Mengarahkan pelaksanaan dalam rangka pengendalian pelaksanaan; 21.Memantau/memonitorkegiatan

melaksanaan/

perkembangan dalam rangka pengendalian pelaksanaan; 22.Menyusun disain akhir efektifitas pelaksanaan; Page | 30


23.Menyusun disain akhir efektifitas tujuan; 24.Menyusun disain akhir dampak kemasyarakatan/ lingkungan; 25.Melaporkan penilaian hasil pelaksanaan; 26.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah; 27.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral; 28.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah; 29.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis sektoral; 30.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek multi sektoral. c. Perencana Muda : 1. Menyusun disain dan instrumentasi

dalam rangka

pengumpulan data dan informasi; 2. Mengumpulkan data primer dalam rangka pengumpulan data dan informasi; 3. Mereview kelengkapan data dalam rangka pengolahan data dan informasi ; 4. Memformulasikan sajian untuk analisis dalam rangka penyajian data dan informasi; 5. Menganalisis hasil-hasil pembangunan dalam rangka analisis data dan informasi; 6. Mengevaluasi data yang sudah ada dalam rangka analisis data dan informasi; 7. Menyusun neraca sumber daya yang potensial dalam rangka analisis data dan informasi; Page | 31


8. Menentukan

tingkat

permasalahan

dalam

rangka

perumusan permasalahan; 9. Menentukan faktor-faktor penyebab permasalahan dalam rangka perumusan permasalahan; 10. Melakukan

studi

pustaka

yang

memperkuat

landasan/kerangka teoritis dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional; 11. Menyusun spesifikasi model dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional; 12. Mengkonsultasikan

dengan

pihak/lembaga

yang

kompoten dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional; 13. Memasukkan data kedalam model yang akan dipakai dalam rangka pengujian model: 14. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek; 15. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional; 16. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis regional; 17. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan proyek sektor tunggal; 18. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek; 19. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;

Page | 32


20. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis regional; 21. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal; 22. Menyusun

perkiraan

pembiayaan

yang

dan

penentuan

diperlukan

dalam


kebijaksanaan strategis jangka pendek; 23. Menyusun

perkiraan

pembiayaan

yang

dan

penentuan

diperlukan

dalam


kebijaksanaan strategis regional; 24. Menyusun

perkiraan

pembiayaan

yang

dan

penentuan

diperlukan

dalam


program strategis regional; 25. Menyusun

perkiraan

dan

penentuan

anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal; 26. Merumuskan prosedur pelaksanaan dalam rangka penentuan alternatif dan rencana perencanaan; 27. Merumuskan saran tindakan korektif yang diperlukan dalam rangka pengendalian pelaksanaan; 28. Menyusun disain awal efektifitas pelaksanaan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan; 29. Menyusun disain awal efektifitas tujuan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan; 30. Menyususn disain awal dampak kemasyarakatan/ lingkungan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan; 31. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan efektifitas pelaksanaan;

Page | 33


32. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan efektifitas tujuan; 33. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan dampak kemasyarakatan/ lingkungan; 34. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek; 35. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional; 36. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis regional; 37. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal; 38. Melaksanakan kegiatan perencanaan lainnya yang ditugaskan oleh atasan. B. Fungsional Pustakawan Pejabat fungsional pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh

pejabat

yang

berwenang

untuk

melakukan

kegiatan

kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi di instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya. Pejabat fungsional pustakawan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan di bawah koordinasi Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 132/KEP/M.PAN/12/2002 dan Keputusan Bersama Kepala Perpustakawan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan nomor 21 tahun 2003 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Page | 34


Kreditnya, maka rumpun jabatan, instansi Pembina, kedudukan dan tugas pokok fungsional pustakawan sebagai berikut : 1. Rumpun Jabatan Fungsional Pustakawan : a. Jabatan Fungsional Pustakawan termasuk dalam rumpun arsiparis, pustakawan dan yang berkaitan. b. Jabatan Fungsional Pustakawan terdiri dari Pustakawan Tingkat Terampil dan Pustakawan Tingkat Ahli. 2. Pustakawan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana penyelenggara tugas utama kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi pada instansi pemerintah. 3. Jabatan fungsional pustakawan adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. 4. Tugas Pokok Pustakawan yang ada di Bappeda : Pustawakan tingkat terampil : 1) Pengorganisasian

dan

pendayagunaan

koleksi

bahan

pustaka/sumber informasi, dan. 2) Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi. 5. Rincian Kegiatan Fungsional Pustakawan Tingkat Terampil : a. Pustakawan Pelaksana : 1. Menghimpun alat seleksi bahan pustaka; 2. Melakukan survei bahan pustaka; 3. Membuat dan menyusun desiderata; 4. Meregistrasi bahan pustaka; 5. Melakukan verifikasi data bibliografi; 6. Melakukan katalogisasi sederhana; 7. Melakukan katalogisasi salinan; 8. Mengalihkan data bibliografi secara manual;

Page | 35


9. Mengalihkan data bibliografi secara elektronis; 10. Membuat kelengkapan bahan pustaka; 11. Mengelola jajaran bahan pustaka; 12. Merawat bahan pustaka dalam rangka pencegahan/ preventif; 13. Merawat bahan pustaka dalam rangka pencegahan/ treatment; 14. Melakukan layanan sirkulasi; 15. Melakukan layanan perpustakaan keliling; 16. Menyediakan bahan pustaka koleksi setempat; 17. Mengumpulkan data untuk statistik; 18. Melakukan publisitas. b. Pustakawan Pelaksanan Lanjutan : 1. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan koleksi; 2. Mengumpulkan data dalam rangka survei minat pemakai; 3. Mengidentifikasi

bahan

pustaka

dalam

rangka

penyiangan bahan pustaka; 4. Mengelola hasil penyiangan; 5. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengolahan bahan pustaka; 6. Melakukan klasifikasi sederhana; 7. Mengelola data bibliografi dalam bentuk kartu katalog; 8. Mengelola data bibliografi dalam bentuk basis data; 9. Menyusun daftar tambahan pustaka; 10. Membuat kliping; 11. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka;

Page | 36


12. Mengidentifikasi

bahan

pustaka

dalam

rangka

penyimpanan dan pelestarian; 13. Mereproduksi bahan pustaka kepustakaan kelabu; 14. Mereproduksi bahan pustaka berupa buku; 15. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional layanan informasi; 16. Melakukan layanan bahan pandang dengar; 17. Menyediakan bahan pustaka melalui silang layan; 18. Melakukan bimbingan membaca; 19. Melakukan cerita pada anak-anak; 20. Mengumpulkan data untuk tinjauan kepustakaan; 21. Mengumpulkan data untuk informasi teknis; 22. Mengolah dan menyusun data statistik; 23. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional penyuluhan; 24. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional publisitas; 25. Menyusun materi publisitas berbentuk berita, sinopsis, brosur dan leaflet; 26. Menyusun materi publisitas berbentuk poster/gambar peraga; 27. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pameran; 28. Menyiapkan materi dan penataan pameran; 29. Menjadi pemandu penyelenggaraan pameran. c. Pustakawan Penyelia : 1. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan koleksi; 2. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengolahan bahan pustaka; 3. Melakukan katalogisasi yang bersifat kompleks; Page | 37


4. Membuat anotasi; 5. Menyunting data bibliografi; 6. Menyusun bibliografi, indeks dan sejenisnya; 7. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka; 8. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional layanan informasi; 9. Melakukan layanan rujukan cepat; 10. Melakukan penelusuran literatur untuk bahan bacaan; 11. Melakukan bimbingan pemakai perpustakaan; 12. Membina kelompok pembaca; 13. Menyebarkan informasi terbaru/kilat berbentuk lembar lepas; 14. Menyebarkan informasi terseleksi berbentuk lembar lepas; 15. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional penyuluhan; 16. Melaksanakan

penyuluhan

massal

dengan

cara

menggunakan alat bantu audio-visual tentang kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi kepada pemakai perpustakaan; 17. Melaksanakan penyuluhan massal tanpa alat bantu tentang kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan, dokumentasi,

dan

informasi

kepada

pemakai

perpustakaan; 18. Melaksanakan penyuluhan tatap muka dalam kelompok tentang kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi kepada pemakai; 19. Melaksanakan

penyuluhan

perpustakaan

tentang

pengembangan perpustakaan dokumentasi dan informasi

Page | 38


kepada penyelenggara dan pengelola perpus-takaan tingkat kelompok; 20. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional publisitas; 21. Menyusun materi publisitas berbentuk slide, pandang dengar; 22. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pameran; 23. Menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan pameran.

Page | 39


Tabel 2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA BADAN SUB BAGIAN PROGRAM

(Perda Nomor 32 Tahun 2008) SEKRETARIS PEJABAT FUNGSIONAL

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIA

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG EKONOMI

BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN SDM

BIDANG PENGEMBANGAN SDA DAN PRASARANA WILAYAH

BIDANG PERENCANAAN MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

BIDANG STATISTIK DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN

SUB BIDANG PERTANIAN INDUSTRI, PERDAGANGAN PARIWISATA DAN INVESTASI

SUB BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SUB BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

SUB BIDANG PERENCAAN MAKRO WILAYAH

SUB BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG EKONOMI MAKRO

SUB BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

SUB BIDANG PRASARANA WILAYAH

SUB BIDANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN

Page | 40


2.2.

SUMBER DAYA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.2.1. Sumber Daya Manusia Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Pada tahun 2015, jumlah pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 127 orang Pegawai Negeri sipil yang terdiri dari lihat tabel berikut ini;

Tabel 2.2. Jumlah Pejabat Struktural Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 NO 1 2 3

KETERANGAN Eselon II Eselon III Eselon IV Total

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 5 1 8 4 15 4

Jumlah 1 6 12 19

Sumber : Bagian Umum & Kepeg. Bappeda Prov. Sulsel 2015

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan pada jabatan struktural terdapat satu orang laki-laki pejabat eselon II, lima orang laki-laki dan satu orang perempuan yang menempati jabatan eselon III, serta ada 13 jabatan pada eselon IV yang terdiri dari delapan orang laki-laki dan empat orang perempuan. Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2015 NO

1 2

KETERANGAN

Fungsionaal Perencana Madya Fungsionaal Perencana Muda Total

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan

Jumlah

3

13

16

3

4

7

6

17

23


Page | 41


Dari tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 23 orang pejabat Fungsional Perencana dengan rincian

pejabat fungsional Perencana Madya terdapat tiga belas orang

perempuan dan tiga orang laki-laki, sedangkan pada fungsional Perencana Mudaempat orang laki-laki dantiga orang perempuan. Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan tingkat Golongan Tahun 2015 NO 1 2 3 4

KETERANGAN Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Total

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 17 19 39 21 24 6 1 81 46

Jumlah 36 60 30 1 127


Dari tabel tersebut tergambar bahwa jumlah pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 terdapat 127 orang pegawai yang terdiri dari 81 orang laki-laki dan 46 orang perempuan dengan rincian pergolongan sebagai berikut; 17 orang laki-laki dan 19 orang perempuan yang bergolongan IV, 39 orang laki-laki dan 21 orang perempuan yang bergolongan III, 24 orang laki-laki dan 6 orang perempuan yang bergolongan II, serta ada 1 orang laki-laki yang bergolongan I. Tabel 2.5. Laki-laki dan Perempuan menurut tingkat Pendidikan Staf Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 NO 1 2 3 4 5 6 7

KETERANGAN S3 S2 S1 D3/Sarmud SMA/sederajat SMP/sederajat SD Total

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 2 1 22 27 35 13 3 21 2 1 81 46

Jumlah 3 49 48 3 23 1 127


Page | 42


Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 127 orang staff Bappeda provinsi Sulawesi Selatan terdapat 81 orang laki-laki dan 46 orang perempuan dengan kualifikasi pendidikan masing-masing dua orang laki-laki dan satu orang perempuan yang memiliki kualifikasi pendidikan S-3, dua puluh dua orang laki-laki dan dua puluh tuju orang perempuan yang memiliki kualifikasi pendidikan S-2, tiga puluh lima orang laki-laki dan tiga belas orang perempuan yang memiliki kualifikasi pendidikan S-1, tiga orang perempuan yang berpendidikan Sarjana Muda, dua puluh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan orang tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, serta satu orang laki-laki tamatan Sekolah Dasar. Meskipun

tingkat

pendidikan

pegawai

di

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah sudah cukup tinggi, namun masih perlu senantiasa diberikan penguatan-penguatan khususnya dalam bidang perencanaan dan pengembangan wilayah. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dapat berjalan dengan baik, selain dukungan sumber daya aparatur yang terampil juga perlu didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan secara berkesinambungan, daya dukung sarana penunjang operasional tersebut diantaranya adalah peralatan dan perlengkapan perkantoran. 2.2.2. Sarana dan Prasarana Kondisi saat ini masih menunjukan belum terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Berikut kondisi rekapitulasi barang dan inventaris kantor untuk mendukung tugas dan kinerja organisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan dalam tahun 2015 : KIB. A Tanah (Nihil). KIB. B Peralatan dan Mesin. Page | 43


1. Alat Angkutan: 1) Roda Empat 16 unit terdiri dari; 1) Sedan 3 unit. 2) Jip 1 unit. 3) Station Wagon 12 unit. 2) Roda Dua 34 unit terdiri dari; 1) Honda 8 unit. 2) Yamaha 18 unit 3) Suzuki 8 unit 2. Alat Rumah Tangga terdiri dari: 1) Komputer PC 68 unit. 2) Laptop 25 unit. 3) Note Book 39 unit. 4) Printer 47 unit. 5) UPS 35 unit. 6) Mesin Ketik Manual 11 unit. 7) AC 40 unit. 8) Meja 202 buah. 9) Kursi 589 buah. 10) Filleng Kabinet 68 buah. 11) Komputer Tablet Aple 68 unit. 12) Eksternal 5 unit. 3. Studio dan Komunikasi terdiri dari: 1) Pesawat Telepon 22 unit. 2) Handycam 7 unit. 3) Handy Talky 5 unit. 4) Kamera 13 unit. Melihat kondisi sarana dan prasarana mesin perkantoran kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan seperti tersebut diatas, maka perlu adanya peningkatan dukungan sarana dan prasarana yang dapat menunjang

Page | 44


khususnya pada peningkatan kinerja aparatur Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa sarana penunjang yang belum memadai seperti kebutuhan sarana perlengkapan rapat, sarana telekomunikasi internal, Air Conditioner dan pendukung lainnya. Oleh karena itu, untuk mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan maka dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang. 2.3.

KINERJA

PELAYANAN

PEMBANGUNAN

DAERAH

BADAN

PERENCANAAN

(BAPPEDA)

PROVINSI

SULAWESI SELATAN Mengacu pada tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagaimana amanat Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2013, maka BAPPEDA memiliki 4 (empat) peran, sebagai: 1). pengambil kebijakan/keputusan (policy/decision maker); 2). koordinator; 3). think-tank; dan 4). Administrator, maka Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan menjabarkan keempat peran tersebut ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya pada berbagai kegiatan strategis. Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berperan menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan daerah, baik kebijakan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) maupun kebijakan tahunan (RKPD). Kebijakan pembangunan jangka menengah dan tahunan masing-masing delengkapi dengan perkiraan anggaran, yaitu perkiraan anggaran untuk RPJMD yang bersifat lima tahunan dimulai sejak RPJMD 2013-2018 ditetapkan, sedangkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang bersifat tahunan disusun berikut perkiraan anggarannya. Selain tugas perencanaan tersebut, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan juga berperan dalam mengendalikan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan guna menjaga konsistensi antara pelaksanaan

Page | 45


pembangunan dengan dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sebagai koordinator, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berperan melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan (stakeholders); koordinasi perumusan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumbersumber pembiayaan pelaksanaan pembangunan, dan pengalokasian dana untuk pembangunan; serta koodinasi kegiatan strategis yang berskala regional, nasional dan mendesak yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan lembaga lainnya. Selain tugas koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut, BAPPEDA Prov. Sulsel juga berperan dalam menentukan kebijakan nasional, antara lain penanganan perubahan iklim (climate change) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur nomor 59 tahun 2013 tentang Rencana Aksi daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK), dan kebijakan nasional lainnya yaitu RAD Pangan dan Gizi, MP3EI dan MP3KI. Sebagai think tank, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berperan melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan maupun untuk perumusan kebijakan-kebijakan strategis lainnya untuk kepentingan daerah yang berskala lokal, regional, maupun nasional. Sedangkan sebagai administrator, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berperan dalam pengelolaan dokumen perencanaan pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanan rencana pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi; serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum pelaksanaan tugas BAPPEDA sebagai SKPD Pemerintah Provinsi.

Page | 46


Tabel 2.6. Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan PENGAMBIL KEPUTUSAN (POLICY/DECISION MAKER) PENJABARAN:

THINK TANK PENJABAR

KOORDINATOR

ADMINISTRATOR

PENJABARAN:

PENJABARAN:

1. Koordinasi

1. Pengelolaan

AN: 1. Perencanaan:

Analisis

penyusunan rencana

kebijakan di

dalam

dokumen

pembangunan daerah

bidang

perumusan

perencanaan

jangka panjang,

perencanaan

kebijakan di

termasuk dana

menengah dan

pembanguna

bidang

dekonsentrasi dan

pendek/tahunan.

n daerah dan

perencanaan

tugas

kebijakan

pembangunan

pembantuan.

lainnya.

daerah.

2. Penganggaran: penyusunan alokasi pendanaan (indikatif)

2. Koordinasi dan

2. Pengelolaan pelaporan hasil

sebagai bahan

fasilitasi dalam

pemantauan dan

penyusunan RAPBD.

pelaksaan

evaluasi terhadap

dekonsentrasi

pelaksanaan

Evaluasi: terhadap

dan tugas

rencana

pelaksanaan rencana

pembantuan.

pembangunan

3. Pengendalian dan

pembangunan daerah.

3. Koordinasi kegiatan

daerah. 3. Pembinaan dan

strategis

pelayanan

penanganan

administrasi

permasalahan

umum.

mendesak sesuai penugasan.

Page | 47

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018 BAB II

Tabel 2.7.Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan TARGET IKK

TARGET INDIKATOR LAINNYA

2 3 Perencanaan Pembangunan:

4

5

1

Data dan ßInformasi Pembangunan

100%

2

NO.

I

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI

1

3

4

II 5

6

TARG ET SPM

TARGET CAPAIAN TAHUN

REALISASI CAPAIAN TAHUN

RASIO CAPAIAN PADA TAHUN

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

6

7

8

9

10

11

12

13

13

15

16

17

18

19

20

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

RPJMD, RKPD, 100% Dok 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KUA-PPAS LAKIP, LKPJ, UKP4 100% Dok 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% dan Dokumen Evaluasi Perencanaan Koordinasi 100% Lap. Pelaks. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Perencanaan dan Keg. Pengendalian Kerjasama Pembangunan Daerah Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD, Peningkatan Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rasio ketersediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Rasio penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke luar daerah

100%

100%

100%

100%

100% 100%

Dok

100%

100%

100%

100%

100%

Lap. Kegiatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Lap. Kegiatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Page | 48

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018 BAB II 1

2 7

8

9

10 11

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur.

100%

Lap. Kegiatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rasio penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke luar daerah Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegaqwaian Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan SKPD. Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan.

100%

Lap. Kegiatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Lap. Kegiatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Lap. Kegiatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Lap. Kegiatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Page | 49


Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA Prov. Sulsel. Uraian Kegiatan

Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

PENDAPATAN DAERAH

30.000.000,00

35.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

30.000.000,00

35.000.000,00

22.239.740.517,00

1

BELANJA DAERAH

-

-

-

-

-

13.844.221.852,00

17.310.940.624,70

18.708.337.062,17

20.584.010.768,39

22.627.847.845,23

Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai Belanja Langsung

-

-

-

-

24.302.871.108,00

27.898.202.779,00

39.940.526.188,00

41.447.888.255,00

6.895.518.665,00

6.648.821.257,00

7.786.509.779,00

11.822.007.176,00

12.271.888.255,00

6.895.518.665,00

6.648.821.257,00

7.786.509.779,00

11.822.007.176,00

12.271.888.255,00

13.844.221.852,00

17.310.940.624,70

18.708.337.062,17

20.584.010.768,39

22.627.847.845,23

15.344.221.852,00

17.654.049.851,00

20.111.693.000,00

28.118.519.012,00

29.176.000.000,00

- Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa

-

-

-

-

-

5.350.470.000,00

4.614.030.000,00

5.728.478.000,00

6.116.835.000,00

7.066.865.000,00

-

-

-

-

-

9.201.251.852,00

12.357.269.851,00

13.862.665.000,00

21.509.384.012,00

21.630.635.000,00

- Belanja Modal

-

-

-

-

-

792.500.000,00

682.750.000,00

520.550.000,00

492.300.000,00

478.500.000,00

Sumber: Data Neraca Keuangan Sub Bagian Keuangan Bapeda Provinsi Sulawesi Selatan

Page | 50


2.4.

TANTANGAN

DAN

PELUANG

PENGEMBANGAN

PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN TANTANGAN Adapun tantangan Provinsi Sulawesi Selatan antara lain; 1. Penyusunan perencanaan sektor belum sepenuhnya berbasis data, sehingga rencana kerja SKPD masih lemah dan belum konsisten dengan dokumen perencanaan daerah. 2. Perencanaan pembangunan daerah (Provinsi dan Kabu/Kota) belum spenuhnya terintegrasi. 3. Perencanaan pembangunan daerah (Provinsi dan Kabu/Kota) belum terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah. 4. Kesadaran aparat Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan rincian tugasnya masih belum optimal. 5. Kesadaran aparat Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum optimal.

PELUANG Adapun peluang yang dimiliki Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan antara lain; 1. Adanya kepercayaan para pemangku kepentingan (stakeholders) kepada Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal fasilitasi penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah; 2. Sasaran pembangunan daerah yang harus dicapai sudah jelas tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018; 3. Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam penyempurnaan rencana kerja pembanguanan daerah;

Page | 51


4. Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga pemerintah daerah mempunyai fungsi fasilitasi terhadap rencana-rencana pemerintah pusat, lembaga asing dan NGO; 5. Adanya kesempatan bagi aparat Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan.

Page | 52

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Beberapa isu yang sering ditemukan dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain; 1.

Analisis kondisi wilayah merupakan hal utama dan penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daera, analisis kondisi wilayah perencanaan membutuhkan data dan informasi yang aktual, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan ketersediaan data dan informasi yang akurat akan sangat menentukan langkah selanjutnya keberhasilan perencanaan.

2.

Salah satu variabel penentu keberhasilan suatu rencana banyak ditentukan ketersediaan dan kualitas para perencana, sebagai pelaksana perencana pembangunan daerah dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme.

3.

Bappeda adalah lembaga perencana yang menempatkan posisinya sebagai perekat perencanaan dalam wilayah, salah satu hal yang sulit dilaksanakan adalah membangun sinergitas antar Kabupaten/Kota dan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

4.

Tingkat Kualitas suatu rencana dapat dicapai jika dilengkapi dengan berbagai peralatan perencanaan yang terkait dengan analisis terhadap indikator sosial, ekonomi dan indikator lainnya yang sering digunakan sebagai ukuran keberhasilan beberapa aturan perundang-undangan terkait perencanaan yang belum maksimal diterapkan.

Page | 53


5.

Proses perencanaan pembangunan daerah sampai dengan pelaksanaannya perlu dilakukan Evaluasi sebagai pengendalian terhadap jalannya pelaksanaan pembangunan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Jika ditemukan target dan sasaran yang tidak tercapai, maka akan menjadi masukan perbaikan untuk perencanaan yang akan datang. Adapun permasalahan yang dihadapi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini adalah; 1.

Belum konsistennya antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan.

2.

Belum akuratnya data dan informasi dokumen perencanaan baik antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

3.

Belum optimalnya hasil analisa perencanaan pembangunan untuk perumusan kebijakan.

4.

Dan belum optimalnya pengelolaan dokumen perencanaan, pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Selama periode 2008-2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya telah diupayakan secara

optimal. Namun demikian,upaya tersebut

masih

menyisakan beberapa persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan dengan pelaksanaannya baik pusat maupun daerah. Kemudian terkait dengan munculnya berbagai masalah baru dan mendesak, seperti penanganan bencana alam, penanggulangan kemiskinan, penanganan terhadap dampak pemanasan global, new inisiatif pemerintah dan antisipasi terhadap fluktuasi harga bahan bakar minyak. Berkaitan dengan isu-isu tersebut, maka Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dituntut untuk antisipatif dan proaktif dalam mengkaji

Page | 54


berbagai strategi dan menyelesaikan berbagai Permasalahan Pembangunan tersebut, sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah tetap terjamin. Dalam pelaksanaan peran Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga di bidang perencanaan daerah, dipandang perlu peningkatan sumberdaya manusia secara solid dan terintegrasi untuk menghasilkan kualitas hasil analisis, telaahan, dan kajian-kajian kebijakan pembangunan yang melahirkan dokumen perencanaan perumusan kebijakan pembangunan daerah dan nasional yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan. Peningkatan kualitas hasil analisis/telaahan/kajian sangat penting dilakukan karena untuk meningkatkan ragam, kualitas dan pemanfaatan data/informasi yang optimal. Selain itu, dilakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, yang ditunjukkan dengan semakin

mendekatnya

perencanaan

dengan

keselarasan tersebut terbatasnya

antara

pencapaian

ketersediaan

sasaran

penganggaran.

dalam

dokumen

Namun

demikian,

masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena

instrumen

perencanaan

pengendalian

dan

pengawasan

pembangunan, serta belum optimalnya mekanisme reward and punishment. Masih terdapat ketidakselarasan antara rencana pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, kapasitas Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses perencanaan pembangunan secara baik. Antara lain dengan mengawal dan memperkuat sistem manajemen ketidaksesuaian

(inconsistency)

antara

rencana

pembangunan

dan

implementasinya, yang dapat menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Page | 55


Tabel 3.9.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

PENGAMBIL KEPUTUSAN

TINHK TANK

KOORDINATOR

ADMINISTRATOR

(POLICY/DECISION MAKER) Perencanaan: 1.

1.

Ketersediaan

1. Implementasi

1. Koordinasi Integrasi,

Konsistensi dokumen

dan akurasi

kesepakatan

sinkronisasi

penganggaran terhadap

data/informasi.

kerjasama

perencanaan/evaluasi.

Penanggulanga

terutama dengan

n kemiskinan.

swasta dan

pelaksanaan kegiatan

Sinkronisasi

pemerintah.

dan Rasionalisasi

dokumen perencanaan masih

2.

diperlukan mekanisme instrument yang mengatur

3.

program pusat-

secara lebih tegas.

2. Komitmen

2. Konsistensi

pelaksanaan

Penganggaran:

daerah dan

kepala daerah

1. Perubahan Poldas menjadi RPJP

capaian target-

kabupaten/kota

target nasional.

terhadap

regulasi dan fungsi

Penataan ruang

kerjasama

Bappeda

wilayah dan

pembangunan.

kabupaten/kota

(UU 22/1999 menjadi UU 25/2044 dan UU 17/2007).

4.

2. Pedoman baru permendagri

kawasan

54/2010, mencakup: a.

(dokumen

strategis.

KEK, RAD-

perencanaan) serta

Perencanaan

GRK RAD-

Dukungan pendanaan

penyusunan, penetapan dan

dan evaluasi

Pangan dan Gizi,

Bappeda

pengendalian/evaluasi.

penataan ruang

MP3EI, MP3KI,.

kabupaten/kota..

Fungsi konsultatif terhadap

wilayah

4. Reformasi birokrasi.

RPJMD kabupaten/kota.

provinsi/kabup

5. Optimalisasi Sumber

perubahan struktur dokumen, tata cara

b.

3. Koordinasi,

fisik/keuangan. 3. Koordinasi kerangka

Pengendalian, Pelaksanaan dan

5.

aten/kota.

Daya Aparatur, Sarana

Evaluasi:

dan Prasarana

1. Evaluasi RAPBD

perkantoran serta

kabupaten/kota. 2. Evaluasi Dokumen Perencanaan

penyediaan barang dan jasa perkantoran.

Kabupaten/Kota (RPJP, RPJMD, RKPD, dll). 3. Evaluasi dokumen perencanaan SKPD (RENSTRA, RENJA, dll). 4. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan (monitoring dan evaluasi).

Page | 56


3.2.

TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memperhatikan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Hal ini dilakukan agar penyusunan rumusan kegiatan dalam rencana program startegis dalam dokumen ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah 2013-2018. Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013– 2018 adalah: “SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING AKSELERASI KESEJAHTERAAN PADA TAHUN 2018” Penjabaran makna dari Visi Sulawesi Selatan di atas adalah sbb: Pilar Utama Pembangunan Nasional adalah merupakan gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi acuan dan berkontribusi nyata terhadap solusi persoalan mendasar bangsa Indonesia. Persoalan mendasar tersebut khususnya dalam perwujudan ketahanan dan kemandirian pangan pada komoditas strategis. Ini ditandai dengan posisi Sulawesi Selatan yang semakin menempatkan dirinya sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi diluar pulau Jawa. Ini juga terkait dengan perwujudan pola ideal kehidupan beragama dan kerukunan antar ummat beragama, ketertiban dan keamanan serta akselerasi perbaikan kehidupan demokrasi.. Simpul Jejaring adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi simpul distribusi barang dan jasa, simpul layanan pendidikan dan kesehatan, serta simpul perhubungan darat, laut dan udara diluar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia khusunya.

Page | 57


Akselerasi Kesejahteraan adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang sudah mencapai fase akhir tinggal landas dan memasuki awal kematangan ekonomi. Pada saat itu Indeks pembangunan Manusia berada pada kategori menengah-tinggi, pertumbuhan ekonomi berada diatas rata-rata nasional, pendapatan perkapita sekitar 30 juta/tahun, angka kemiskinan dan pengangguran dibawa rata-rata Nasional, Agro industri berkembang pesat serta industri manufaktur dan jasa berkontribusi signifikan dalam perekonomian. Ini juga ditandai oleh kondisi dimana Sulawesi Selatan semakin kuat mensinergikan kemajuan Kabupaten dan Kota serta semakin bersinergi dengan perkembangan regional, nasional dan internasional. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut; 1.

Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar ummat beragama.

2.

Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

3.

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

4.

Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global.

5.

Meningkatan kualitas demokrasi dan kepastian hukum.

6.

Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa.

7.

Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih.

Page | 58


3.3. REVIEW

RENCANA

TATA

RUANG

WILAYAH

(RTRW)

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2008-2028 DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 3.3.1. Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan guna mengembangkan Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industry, perdagangan, pariwisata, dan pertanian yang seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan. Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pendukung

kegiatan

sosial

ekonomi

masyarakat

diarahkan

untuk

meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik antara Pusat Kegiatan Nasional, dengan Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas jaringan transportasi, energy, telekomunikasi, dan sumber daya air secara terpadu. Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kawasan Perkotaan Mamminasata yang meliputi seluruh wilayah Kota Makassar, dan Kabupaten Takalar serta sebagian wilayah Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros dengan fungsi sebagai pusat pertumbuhan nasional dan pusat orientasi pelayanan berskala internasional serta sebagai penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia. Pusat Kegiatan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kawasan Perkotaan Pangkajene, Jeneponto, Palopo, Watampone, Bulukumba, Barru dan Parepare, yang berfungsi mendukung peran Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan mengemban fungsi sebagai pusat jasa pelayanan keuangan, pusat pengolahan dan distribusi barang, simpul transportasi serta pusat pelayanan publik berskala provinsi. Pusat Kegiatan Lokal di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kawasan Perkotaan Bantaeng, Enrekang, Masamba, Belopa, Malili, Pinrang, Pangkajene, Benteng, Pamatata,

Page | 59


Sinjai, Watansoppeng, Makale, Rantepao dan Sengkang yang berfungsi sebagai pusat pengolahan dan distribusi barang dan jasa, simpul transportasi, pusat jasa pemerintahan kabupaten/kota serta pusat pelayanan publik berskala kabupaten. Sistem jaringan transportasi Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh keberadaan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan bebas hambatan, rencana pembangunan jaringan jalur kereta api antar kota lintas Pulau Sulawesi dan jaringan penyeberangan lintas antar provinsi di dalam wilayah Pulau Sulawesi. Jaringan transportasi di Provinsi Sulawesi Selatan juga didukung oleh jaringan transportasi laut yang meliputi: pelabuhan Internasional Makassar; pelabuhan pengumpul regional dan pelabuhan pengumpan serta jaringan transportasi udara yang meliputi: bandar udara (bandara) pengumpul Internasional Sultan Hasanuddin (Makassar); dan bandara pengumpan di Kabupaten Luwu Timur, Tana Toraja, Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Bone serta Kabupaten Bulukumba. Dukungan jaringan energy guna mendukung pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan meliputi pengembangan depo bahan bakar minyak/gas bumi yaitu: Depo Makassar, Depo Parepare, Depo Luwu, Depo Selayar dan Depo Wajo, serta jaringan pipa gas Wajo - Makassar; pengembangan pembangkit tenaga listrik berupa PLTD di kabupaten/kota Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Luwu, Maros, Pangkep, Pinrang, Selayar, Sinjai, Takalar, Tana Toraja, Palopo, Parepare, dan Mamminasata; PLTU di kabupaten/kota Gowa, Bone, Jeneponto, dan Takalar; PLTA di Kabupaten Tana Toraja, Pinrang, Gowa, Enrekang, dan Sinjai; PLTG di kabupaten Gowa, dan Wajo; PLTM di kabupaten Luwu Timur, Sinjai, Luwu, dan Luwu Utara; serta pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energy di kabupaten Luwu Utara, Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Pinrang, Sidrap, Wajo, Barru, Maros, dan Sinjai. Sedangkan jaringan telekomunikasi meliputi: jaringan terestrial yaitu: jaringan kabel laut Makassar - Martapura (Kalsel), Makassar – Surabaya, Makassar – Page | 60


Ende (Flores), Makassar – Ambon; pengembangan jaringan mikro analog yang meliputi jalur Makassar – Palu, dan Parepare – Kendari; dan pengembangan jaringan mikro digital di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional didukung oleh peningkatan kualitas jaringan sumber daya air pada Daerah Irigasi (DI) di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari DI kewenangan pusat lintas kabupaten/kota meliputi: DI Kampili/Bisua (Kabupaten Gowa dan Takalar), DI Bila Kalola (Kabupaten Sidrap), DI Kalola Kalosi (Kabupaten Wajo dan Sidrap), DI Awo (Kabupaten Wajo dan Sidrap), DI Saddang Sidrap (Kabupaten Sidrap dan Pinrang), DI Saddang Pinrang (Kabupaten Sidrap dan Pinrang), DI Lekopaccing (Kabupaten Maros dan Kota Makassar), DI Lamasi Kanan/Kiri (Kabupaten Luwu dan Luwu Utara), DI Jeneberang/Kampili (Kabupaten Gowa); DI kewenangan pusat utuh kabupaten meliputi: DI Bontomanai (Kabupaten Bulukumba), DI Bayangbayang (Kabupaten Bulukumba), DI Kelara (Kabupaten Jeneponto), DI Pammukulu (Kabupaten Takalar), DI Bantimurung (Kabupaten Maros), DI Tabo-tabo (Kabupaten Pangkep), DI Sanrego, DI Pattiro, DI Palakka dan DI Ponreponre (Kabupaten Bone), DI Langkemme, DI Tinco Kiri/Kanan, DI Paddange, DI Lawo, dan DI Walanae (Kabupaten Soppeng), DI Wajo (Kabupaten Wajo), DI Bulucenrana, DI Bulutimorang, DI Gelirang, DI S. Baranti dan DI S. Sidenreng (Kabupaten Sidrap), DI Padang Sappa I, DI Padang Sappa II, DI Bajo, DI Kalaera Kiri dan DI Kalaera Kanan I (Kabupaten

Luwu)

,

DI

Kalaera

II

(Kabupaten

Toraja),

DI

Rongkong/Malangke, DI Baliase dan DI Bungadidi (Kabupaten Luwu Utara), DI Kalaena dan DI Kalaena Kiri/Kanan (Kabupaten Luwu Timur); Daerah Rawa (DR) meliputi: DR Barebbo (Kabupaten Bone), DR Sajoanging (Kabupaten Wajo), dan DR Maros Utara (Kabupaten Maros); DI kewenangan Provinsi lintas kabupaten meliputi: DI Bilibili (Kabupaten Gowa), DI Cilallang (Kabupaten Wajo), DI Tubu Ampak (Kabupaten Luwu Utara); DI kewenangan Provinsi utuh meliputi: DI Bettu dan DI Bontonyeleng (Kabupaten Bulukumba), DI Jenemarung (Kabupaten Takalar), DI Aparang I, Page | 61


DI Kalamisu dan DI Aparang Hulu (Kabupaten Sinjai), DI Padaelo dan DI Leang Lonrong (Kabupaten Pangkep), DI Matajang (Kabupaten Barru), DI Jaling, DI Salomeko, DI Unyi dan DI Selliccopobulu (Kabupaten Bone), DI Leworeng, DI Latenreng, DI Salo Bunne (Kabupaten Soppeng), DI Cenrana, DI Belawa, dan DI Cilellang (Kabupaten Wajo), DI Alekarajae, DI Torere dan DI Baranti (Kabupaten Sidrap), DI Padang Alipang, DI Kalaena, DI Lengkong Pini dan DI Makawa (Kabupaten Luwu), DI Bone-bone dan DI Kanjiro (Kabupaten Luwu Utara), DI Sunggeni dan DI Tomini (Kabupaten Luwu Timur). Keberadaan daerah irigasi didukung oleh keberadaan air baku yang bersumber dari bendungan Batubassi, Bendungan Balambano dan Bendungan Karebbe (Kabupaten Luwu Timur); Bendungan Bilibili (Kabupaten Gowa), Bendungan Kalola (Kabupaten Wajo), dan Bendungan Sanrego (Kabupaten Bone) yang merupakan kewenangan pemerintah; dan pengembangan Bendung Taccipi di Kabupaten Pinrang dan Bendungan Sungai Batu Pute di Kabupaten Barru yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Pola ruang Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan distribusi peruntukan ruang yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya, kebijakan pengembangannya diarahkan pada pengembangan kawasan lindung melalui upaya pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, terutama sektor kehutanan, pertambangan dan kelautan, dan kebijakan pengembangan kawasan budidaya melalui upaya perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kawasan lindung di Provinsi Sulaewsi Selatan meliputi: (1) kawasan lindung nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi meliputi: Suaka Margasatwa Ko’mara (Kabupaten Takalar), Cagar Alam (CA) Faruhumpenai,

Page | 62


CA Kalaena, Taman Nasional (TN) Danau Matano dan Danau Mahalona, TN Danau Towuti (Kabupaten Luwu Timur), TN Bantimurung Bulusaraung (Kabupaten Maros dan Pangkep), TN Laut Takabonerate (Kabupaten Kepulauan Selayar), Taman Hutan Raya (Tahura) Bontobahari (Kabupaten Bulukumba), Taman Wisata Alam (TWA) Malino (Kabupaten Gowa), TWA Cani Sirenreng (Kabupaten Bone), TWA Lejja (Kabupaten Soppeng), TWA Laut Kepulauan Kapoposang (Kabupaten Pangkep), Taman Buru (TB) Ko’mara, dan TB Bangkala (Kabupaten Jeneponto); dan (2) kawasan lindung provinsi meliputi: Rencana Pengembangan Hutan Lindung (HL) yang meliputi: Tahura Abdul Latief (Kabupaten Sinjai), Tahura Nanggala (Kota Palopo), Hutan Lindung (HL) Gowa, HL Takalar, HL Jeneponto, HL Bantaeng, HL Bulukumba, HL Selayar, HL Sinjai, HL Bone, HL Soppeng, HL Wajo, HL Barru, HL Sidrap, HL Pinrang, HL Enrekang, HL Tana Toraja, HL Toraja Utara, HL Luwu, HL Luwu Utara, HL Luwu Timur, HL Palopo, dan HL Parepare; serta (3) Kawasan Rawan Bencana Alam (KRB) yaitu: KRB Gunung Bawakaraeng (Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone); KRB Gempa Bumi meliputi Kawasan Pusat Taccipi dan sekitar Watampone (Kabupaten Bone), kabupaten Pinrang, kabupaten Tana Toraja, kabupaten Luwu, kabupaten Luwu Utara, dan kabupaten Enrekang; KRB Rawan Banjir Allu, Topa, Tamalatea, Binamu, Arungkeke, dan Batang (kabupaten Jeneponto), Maros Baru, Marusu, dan Bantimurung (kabupaten Maros), Labakkang dan Bungoro (kabupaten Pangkep), Bisappu, dan Bantaeng (Bantaeng), Gangking, Ujung Bulu, dan Ujung Loe (kabupaten Bulukumba), Sinjai Timur dan Sinjai Utara (kabupaten Sinjai), Kajuara, Cina, dan Sibulue (kabupaten Bone), Duampanua (kabupaten Pinrang), Baebunta dan Malangke Barat (kabupaten Luwu), dan Wotu dan Angkona (kabupaten Luwu Timur); KRB Gerakan Tanah meliputi Kelara dan Rumbia (kabupaten Jeneponto), Sinoa, Bulu Ere, Tompo Bulu dan Eremerasa (kabupaten Bantaeng), Rindang, Rilau Ale dan Bulukumpa (kabupaten Bulukumba), Sinjai Barat, Sinjai Borong, Sinjai Selatan, Tellu LImpoe, Sinjai Tengah dan Bulupoddo (kabupaten Sinjai), Buntucani dan Kajuara (kabupaten Bone), Page | 63


Mangkutana dan Wasuponda (kabupaten Luwu Timur); dan KRB Tsunami meliputi kawasan sekitar pantai kabupaten Pinrang, kota Makassar, kabupaten Bulukumba, dan kabupaten Kepulauan Selayar. Kawasan Budidaya Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki nilai strategis merupakan kawasan strategis yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Kawasan strategis di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, social budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kawasan Strategis Nasional (KSN) yaitu Kawasan Perkotaan Mamminasata yang terdiri atas Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan kawasan

perkotaan

kabupaten

Maros

dan

Gowa,

dan

Kawasan

Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare yang terdiri atas Kota Parepare, kabupaten Sidrap, kabupaten Enrekang, kabupaten Pinrang dan kabupaten Barru; dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yaitu: KSP kawasan lahan pangan berkelanjutan khususnya beras dan jagung di kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang , Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur (Bosowasipilu), Pangkep, Maros, Gowa dan Takalar; KSP kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan unggulan kakao, kelapa sawit, kopi Robusta, jambu mete dan jarak di kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Barru, Pangkep, Maros, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara dan Kepulauan Selayar; KSP kawasan pengembangan budidaya rumput laut di kabupaten Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Luwu, Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur; KSP Kawasan pengembangan budidaya udang di kabupaten Pinrang, Barru, Pangkep, Bone, dan Wajo; KSP kawasan pengembangan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) Pamatata di Kabupaten Kepulauan Page | 64


Selayar; KSP Kawasan terpadu pusat bisnis, sosial, budaya dan pariwisata Center Point of Indonesia (Pusat Bisnis Terpadu Indonesia) di Makassar; KSP Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Emas di Kabupaten Barru; dan KSP Kawasan Industri (KI) skala besar di KI Makassar, KI Maros, KI Gowa, KI Takalar, KI Parepare, KI Sorowako (Kabupaten Luwu Timur), KI Semen Tonasa (Kabupaten Pangkep), KI semen Bosowa (Kabupaten Maros); Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi: KSN Kawasan Tana Toraja dan sekitarnya; dan KSP kawasan permukiman adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba. Sedangkan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi meliputi: KSN kawasan stasiun bumi sumber daya alam Parepare di Kompleks LAPAN Kota Parepare; dan KSN Kawasan Sorowako dan sekitarnya; dan KSP Kawasan Migas terdiri atas: Blok Bone Utara (Kabupaten Luwu dan Kota Palopo), Blok Enrekang (Kabupaten Tana Toraja, Enrekang dan Pinrang), Blok Sengkang (Kabupaten Wajo, Sidrap, Soppeng dan Bone), Blok Bone di Teluk Bone, dan Blok Sigeri di Selat Makassar, Blok Kambuno di teluk Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba, Blok Selayar di laut Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar, Blok Karaengta di laut Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Kepulauan Selayar; KSP kawasan pusat-pusat pembangkit listrik teridiri atas PLTG Sengkang (Kabupaten Wajo), PLTU Punagaya (Kabupaten Jeneponto), PLTU Bakaru (Kabupaten Pinrang). Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu: KSP Kawasan wisata bahari Mamminasata dan sekitarnya (Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Pangkep); KSP kawasan wisata bahari Takabonerate (Kabupaten Kepulauan Selayar); KSP kawasan Danau Tempe (Kabupaten Wajo) dan Danau Sidenreng (Kabupaten Sidrap); KSP Bendungan Batubassi, Bendungan Balambano dan Bendungan Karebbe (Kabupaten Luwu Timur); Page | 65


Bendungan Bilibili (Kabupaten Gowa), Bendungan Kalola (Kabupaten Wajo), dan Bendungan Sanrego (Kabupaten Bone); KSP pengembangan Hutan Lindung (HL) yang meliputi: Tahura Abdul Latief (Kabupaten Sinjai), Tahura Nanggala (Kota Palopo), Hutan Lindung (HL) Gowa, HL Takalar, HL Jeneponto, HL Bantaeng, HL Bulukumba, HL Selayar, HL Sinjai, HL Bone, HL Soppeng, HL Wajo, HL Barru, HL Sidrap, HL Pinrang, HL Enrekang, HL Tana Toraja, HL Toraja Utara, HL Luwu, HL Luwu Utara, HL Luwu Timur, HL Palopo, dan HL Parepare; dan KSP Kawasan Rawan Bencana Alam (KRB) Gunung Bawakaraeng (Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone). Kawasan Andalan yang merupakan bagian dari kawasan budidaya baik ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan dan wilayah sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi: Kawasan andalan darat meliputi: kawasan andalan Mamminasata dan sekitarnya dengan sektor unggulan : pariwisata, industri, pertanian, agroindustri, dan perikanan; kawasan andalan Palopo dan sekitarnya dengan sektor unggulan : pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan; kawasan andalan Bulukumba – Watampone dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan , dan perdagangan; kawasan andalan Parepare dan sekitarnya dengan sektor unggulan : agroindustri, pertanian, perikanan, dan perkebunan; dan Kawasan Andalan laut yang meliputi: kawasan Andalan Laut Kapoposang dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata; kawasan Andalan Laut Teluk Bone dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata; kawasan Andalan Laut Singkarang – Takabonerate dan sekitarnya dengan sector unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata; kawasan Andalan Laut Selat Makassar dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.

Page | 66


3.3.2. Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sulawesi Selatan Pergeseran paradigma pembangunan dari ekonomi oriented menjadi pembangunan berkelanjutan telah dianut oleh pemerintah pada dasawarsa belakangan ini. Hal tersebut telah diintroduksi mulai dari proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi. Dengan adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 maka pendekatan pembangunan berkelanjutan telah menjadi perhatian dari sisi perencanaan pembangunan dengan instrumen kajian lingkungan hidup strategis. Bappeda sebagai institusi perencanaan telah menindaklanjuti Undangundang tersebut dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap RPJMD 2013-2018 lewat Pokja Pengendalian Lingkungan terkait dengan hasil KLHS RPJMD maka peran Bappeda dapat dibagi menjadi peran secara internal dan peran eksternal terhadap SKPD lainnya. Secara eksternal Bappeda

bersama-sama

dengan

BLHD

berperan

mengawal

proses

pembangunan sehingga dapat melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Selatan, secara internal peran Bappeda terhadap KLHS adalah bagaimana memperhatikan dan mengakomodir rekomendasi yang telah dituangkan sebagai hasil kajian. Dari hasil kajian yang tertuang dalam KLHS, maka maka terdapat masalah yang perlu mendapat perhatian yaitu lemahnya sistem updating data dan informasi untuk menganalisis perencanaan dan hasil pembangunan. Di Bappeda, permasalahan tersebut akan diminimalisir lewat program pengembangan data dan informasi yang selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan kegiatan pengembangan data dan informasi spasial sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Page | 67


Tabel 3.10. Hasil Analisis terhadap KLHS Provinsi Sulawesi Selatan Hasil No. KLHS Permasalahan terkait pelayanan tugas dan SKPD fungsi SKPD 1. Data dan Data dan Informasi informasi khususnya yang terkait dengan data dan informasi spasial belum berjalan dengan baik 3.4.

Faktor Penghambat Anggaran

Pendorong  Dukungan teknologi  Kecenderungan pengembangan spasial

TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA KABUPATEN/KOTA Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima)

tujuan pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: a. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui amanat tersebut, review Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas, Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri dan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten/kota (yang masih berlaku) dalam perumusan kegiatan dalam rencana program startegis Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan perlu dianalisis guna menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan

Page | 68


sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sulawesi

Selatan

terhadap

sasaran

Rencana

Strategis

Kementerian

PPN/Bappenas, Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri dan Rencana Strategis Bappeda kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing. 3.4.1. Review Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014 memuat arah kebijakan dan strategis sebagai berikut. Arah Kebijakan: 1) Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan; 2) Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja; 3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan; 4) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan; dan 5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan pegawai. Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal, yaitu: -

Eksternal: 1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah serta keterkaitan dan

Page | 69


konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 2) Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional; 3) Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional; 4) Meningkatkan

kualitas

kajian

dan

atau

evaluasi

kebijakan

pembangunan; 5) Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional. -

Internal: 1) Membangun manajemen kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai; 2) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai; 3) Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel; 4) Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip

good governance

di

Kementerian PPN/Bappenas; dan 5) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2010-2014, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut: a. Program teknis: Program Perencanaan Pembangunan Nasional. Program

ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan. Page | 70


b. Program generic :

1). Program Dukungan

Manajemen

dan PelaksanaanTugas Teknis

lainnya. 2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3). Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas

Aparatur

3.4.2. Review Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan jangka menengah Nasional dan Kementerian Dalam Negeri tahun 20102014, Sekretariat Jenderal dalam 5 tahun kedepan akan terus mendorong terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemberian dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dimaksud mencakup pelayanan di bidang perencanaan program dan anggaran; pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian; penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pelaporan kinerja; penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum; pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan keprotokolan; pengelolaan data, informasi, komunikasi dan telekomunikasi; pengelolaan penerangan; pengkajiankebijakan strategik; penataan administrasi kerjasama luar negeri; serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Jenderal telah menetapkan arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2010-2014), yaitu: 1). Mendorong terlaksananya perencanaan program dan penganggaran yang berbasis kinerja, serta peningkatan kerjasama luar negeri secara efektif dan efisien; 2). Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur dalam upaya percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 3). Memfasilitasi penataan regulasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta perumusan kebijakan stratejik secara

berkualitas

dalam kerangka desentralisasi dan percepatan

pembangunan daerah; 4). Meningkatkan kapasitas pengelolaan data dan Page | 71


informasi, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi, teknologi informasi dan komunikasi, serta kualitas penyelenggaraan kehumasan dalam konteks keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan; serta 5). Meningkatkan kapasitas

pengelolaan keuangan, aset, serta sarana dan prasarana secara

transparan, akuntabel dan sesuai kebutuhan. Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan Program Sekretariat Jenderal berikut: 1). Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri. Tujuan dari Program ini adalah meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri. 2). Program Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri. Tujuan dari Program ini adalah meningkatkan kinerja aparatur melalui dukungan sarana dan prasarana kerja. Dalam

rangka

mendukung

pencapaian

Sasaran

Prioritas

Pembangunan Nasional serta Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, upaya dan langkah strategik utama adalah “Menjaga dan memperkuat stabilitas penyelenggaraan sistem politik dalam negeri dan sistem pemerintahan dalam negeri”. Stabilitas politik dalam negeri dan pemerintahan dalam negeri adalah parameter pokok kebijakan

Kementerian

Dalam

Negeri

yang

dilaksanakan

secara

berkesinambungan sejak periode RPJMN pertama tahun 2004-2009 dalam kerangka RPJPN Tahun 2005-2025. Sejalan dengan itu, dalam kerangka pencapaian target pembangunan 2010-2014, terdapat

prioritas-prioritas

khusus

yang

secara

langsung

mendukung Program 5 (lima) Tahun (P5T), baik yang secara eksplisit telah termuat dalam RPJMN 2010-2014 maupun yang secara langsung menjadi bagian penugasan kepada Menteri Dalam Negeri. Untuk mewujudkan hal tersebut, digunakan pendekatan berupa prinsip-prinsip:

Page | 72


1. Desentralisasi

dan

Otonomi

Daerah,

yaitu

dengan

memperkuat

penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan dan hasil-hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat; 2. Pembangunan berkelanjutan, yaitu keseluruhan proses pembangunan yang dilakukan saling berkaitan antara kegiatan sebelumya dengan rencana selanjutnya atau antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya dalam suatu rangkaian tahapan yang saling terintegrasi; 3. Tata kepemerintahan yang baik, yaitu menerapkan tata pengelolaan yang baik

(good governance)

guna membentuk

birokrasi

yang

lebih

profesional dan berkinerja tinggi yang didukung dengan langkah-langkah reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Strategi pencapaian program tersebut dilaksanakan dalam koridor kebijakan strategik yang merupakan kebijakan prioritas Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-2014, yang meliputi: 1. Menjaga persatuan dan kesatuan serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, yang didukung oleh situasi dan kondisi yang kondusif. 2. Mendorong

pelaksanaan

otonomi

daerah

dan

penyelenggaraan

pemerintahan yang desentralistik. 3. Mendorong meningkatkan

pembangunan keberdayaan

daerah dan

yang

berkesinambungan,

kemandirian

masyarakat

serta dalam

pengelolaan pembangunan secara partisipatif. 4. Mendorong penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan penerapan reformasi birokrasi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Tahun 2010-2014, ditetapkan 13 (tiga belas) Program Strategik Kementerian Dalam Negeri dari 13 (tiga belas) program strategik tersebut yang berkaitan erat dengan Tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini;

Page | 73


Tabel : 3.11. Reviuw Rencana Strategik Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan Tupoksi Bappeda Prov.Sulsel. NO 1.

PROGRAM Peningkatan

INDEKS KINERJA PROGRAM 1.

Persentase daerah provinsi, ber-LKPD sesuai dengan

Kapasitas

indikator

Keuangan

APBD sebagai upaya pencapaian status WTP;

Pemerintah

2.

kedisiplinan penggunaan anggaran dalam

Persentase

daerah

provinsi

yang

proporsi

belanja

langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung;

Daerah (P5) 3.

Persentase

penetapan

Perda

SEBAGAI FAKTOR PENDORON PENGHAMBAT G  Anggaran  Bappeda Prov. Sulsel  Regulasi sebagai Fungsi Koordinas dan Fasilitasi

PENANGGUNG JAWAB Inspektorat Jenderal

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat waktu; 4.

Persentase APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat waktu;

5.

Persentase belanja modal terhadap total belanja daerah Provinsi se – Indonesia;

6.

Persentase daerah yang telah melaksanakan DAK sesuai

petunjuk pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang

berasal dari Kementerian/Lembaga; 7.

Persentase daerah yang telah optimal (100%)menyerap DAK;

8.

Jumlah rekomendasi kebijakan untuk dukungan materi sebagai masukan

terhadap Revisi

UU

No.32/2004

Page | 74


tentang Pemerintahan Daerah dan Revisi UU No. 33/ 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; serta 9.

Jumlah Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

2.

Tingkat

kesesuaian

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah (P6)

Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Bina

1.

antara

Menengah

Pembangunan

Daerah (RPJPD) dengan Rencana

Rencana Pembangunan (RPJMD)

Rencana

dengan Nasional

Jangka

Rencana

(RPJPN);

Menengah

Daerah

Pembangunan Jangka

(RPJMN);

Rencana

 Bappeda Prov. Sulsel sebagai Fungsi Koordinas dan Fasilitasi

 Anggaran  Regulasi

Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RPJMD; RKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta APBD dengan RKPD Provinsi; 2.

Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah;

3.

Jumlah kebijakan yang mengarah pada pengoptimalan dan

pemprioritasan pertumbuhan

pembangunan

di

daerah, dan wilayah timpang serta daerah, dan wilayah pusat pertumbuhan yang memberikan kontribusi tinggi bagi pertumbuhan di

Page | 75


4.

daerah, dan wilayah lainnya;

5.

Persentase

daerah

pedoman/kebijakan

yang terkait

mengimplementasikan

dengan pemanfaatan dan

pengendalian tata ruang; 6.

Jumlah pemerintah daerah yang menegakkan Perda RTRW provinsi secara konsekuen.

7.

Jumlah daerah yang membentuk PTSP;

8.

Jumlah PTSP kab/kota dengan kategori kinerja baik dan siap menerapkan SIPIPISE;

9.

Jumlah PTSP daerah yang dapat menerapkan SPIPISE;

10. Persentase

rekomendasi

teridentifikasi Daftar

bermasalah

Perusahaan

TDP

pembatalan

Perda

yang

terkait pengurusan Tanda dan

Surat

Ijin

Usaha

Perdagangan SIUP; 11. Persentase daerah yang mampu menerapkan pengurangan biaya untuk bisnis; 12. Persentase kebijakan tentang percepatan pembentukan PTSP diseluruh Provinsi, kabupaten/Kota di Indonesia; 13. Jumlah PTSP dengan kinerja baik; 14. Jumlah per-UU-an yang mendukung kemitraan Pemda dan Swasta;

Page | 76


15. Jumlah Peraturan daerah untuk mendukung kemitraan Pemda dan Swasta; 16. Persentase tersusunnya pedoman mekanisme BKPRN dengan BKPRD; 17. Jumlah BKPRD provinsi terevitalisasi; 17. Jumlah daerah yang

terfasilitasi

dalam

penyusunan/revisi

dan

penetapan perda tentang RTRW Prov; 18. Persentase tersusunnya Permendagri penyelenggaraan tata ruang provinsi; 19. Persentase tersusunnya Permendagri tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam proses perencanan tata ruang di daerah; 20. Persentase tersusunnya Permendagri tata cara dan pengendalian pemanfaatan ruang; 21. Jumlah provinsi yang memiliki Forum BKPRD yang efektif; 22. Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam penyusunan Perda tata ruang menjadi acuan dalam PTSP; 23. Persentase

tersusunnya

pendataan

dan

pengkategorisasian daerah-daerah yang mampu dan tidak mampu dalam penerapan tata ruang melalui PTSP;

Page | 77


24. Jumlah kebijakan fasilitasi pemberian perijinan melalui PTSP

yang

berpedoman RTRW Provinsi, RTRW

Kabupaten/Kota; serta 25. Jumlah pedoman NSPK dalam mendukung peningkatan pelayanan umum di daerah. 3

Persentase

tingkat

dan

pelaksanaan

tugas dan

Peningkatan

Kementerian Dalam Negeri;

Pengawasan

Akuntabilitas

1.

2.

Persentase

tingkat

ketaatan

pelaksanaan

Kementerian

pemerintahan di Provinsi; 3.

Persentase

tingkat

aparatur

terhadap

fungsi di unit kerja lingkup

Aparatur Dalam Negeri

tugas

ketaatan

dan

aparatur

terhadap

fungsi penyelenggaraan

penyelesaian

kasus-kasus



dan

pengaduan khusus atas Petunjuk Menteri di unit kerja

(P9)

lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi, serta Kabupaten/Kota tertentu; 4.

Jumlah

review

Laporan

Keuangan

Komponen

Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan SAP; serta 5.

Peningkatan peringkat kualitas LAKIP Kementerian Dalam Negeri.

4.

Dukungan

1.

Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran;

Manajemen

2.

Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi;

dan

Page | 78


Pelaksanaan

3.

Jumlah

laporan

pengendalian

penerapan

tahunan

Tugas Teknis

rencana jangka menengah Kementerian Dalam Negeri

Lainnya

sesuai kaidah kaidah pelaksanaannya;

Kementerian

4.

Persentase konsistensi capaian kinerja jangka menengah

Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri dengan penugasan RPJMN

(P10)

2010-2014; 5.

Jumlah dokumen penataan kelembagaan Kemendagri dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi

6.

Jumlah

dokumen

roadmap

reformasi

birokrasi

Kementerian Dalam Negeri; 7.

Persentase implementasi Reformasi Birokrasi;

8.

Jumlah naskah akademis sebagai masukan kepada Meneg PAN terkait rencana revisi UU No. 43 Tahun 1999;

9.

Jumlah

dokumen

pelaksanaan

roadmap

Reformasi

Birokrasi Kementerian Dalam Negeri; 10. Persentase penyelesaian instrumen evaluasi manajemen kepegawaian PNS Daerah; 11. Persentase penyelesaian instrumen evaluasi netralitas PNS;

Page | 79


12. Persentase terpenuhinya pengisian jabatan struktural dan fungsional bagi PNSP di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 13. Persentase

penyelesaian

pedoman

pelaksanaan

pengadaaan CPNS Kementerian Dalam Negeri; 14. Persentase penyelesaian perubahan PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS; 15. Jumlah RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan Manajemen PNSD; 16. Persentase PNSP Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi; 17. Jumlah Perda yang dikaji; 18. Persentase penyelesaian Ranpermendagri sesuai dengan Prolegdagri; 19. Persentase Satuan Kerja yang menyelenggarakan SIMAK BMN; 20. Hibah dan PNBP melalui mekanisme APBN; 20. Persentase Satuan Kerja yang melaksanakan SAI sesuai ketentuan; serta 21. Laporan

Keuangan

Kementerian

Dalam

Negeri

memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Page | 80


Tabel 3.12. Permasalahan Pelayanan Bappeda Prov.Sulsel berdasarkan SasaranRenstra Bappeda Prov.Sulsel beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No (1)

1

2

3

4

5

6

7 8 9

Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Kabupaten/kota (2)

Meningkatkan pemberdayaan ekonomi perkotaan melalui penataan dan pengembangan potensi kota secara optimal di Kota Makassar Memberikan arah pada seluruh elemen pembangunan dalam menerjemahkan program /kegiatan yang akan dilaksanakan di Kab. Gowa Meningkatkan kualitas perencanaan melalui pendekatan teknokratis partisipatif ,politis ,Bottom Up dan Topdown di Kabupaten Takalar Memanfaatkan kemajuan IPTEK dalam rangka perencanaan pembangunan Daerah di Kabupaten Bantaeng Mewujudkan perencanaan pembagunan berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan di Kabupaten Bulukumba Peningkatan pelayanan merupakan upaya terwujudnya pelayanan prima di Kabupaten Selayar Mewujudkan perencanaan partisipatif berbasis kebutuhan Masyarakat di Kabupaten Sinjai Melakukan pengkajian pada semua bidang kehidupan di Kabupaten Sidrap Mendayagunakan informasi potensi Daerah dan sumber daya serta data base untuk

Permasalahan Pelayanan SKPD (3)

Sebagai Faktor Penghamb Pendorong at (4)

(5)

Koordinasi

Anggaran

Dukungan kebijakan

Fasilitasi

Anggaran

Dukungan kebijakan

Koordinasi

Anggaran

Dukungan kebijakan

Fasilitasi

Anggaran

Dukungan kebijakan

Data dan Informasi yang belum akurat

Anggaran

Dukungan Teknologi

Koordinasi dan fasilitasi

Anggaran

Dukungan kebijakan

Koordinasi

Anggaran

Dukungan kebijakan

Koordinasi

Anggaran

Dukungan kebijakan

Data dan Informasi

Anggaran

Dukungan kebijakan

Page | 81


No

Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Kabupaten/kota

Permasalahan Pelayanan SKPD

(1)

(2)

(3)

10

11

12


(5)

perencanaan ,melalui pendekatan dan pemanfaatan system informasi optimal di Kabupaten Enrekang Menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Toraja Utara

yang belum akurat Koordinasi dan fasilitasi

Anggaran

Dukungan kebijakan dan mendorong pemda agar memberikan insentif kepada pihak investor

Mendorong Pemenuhan data base dan data dinamis perencanaan pembangunan di Kabupaten Luwu Mendorong dan meningkatkan partisipasi swasta terhadap pengelolaan sumberdaya unggulan daerah untuk peningkatan kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Luwu Timur

Koordinasi

Anggaran

Mendukung ketersediaan data & informasi

Koordinasi

Koordinasi antar pihak swasta dan pemerintah

Mengoptimalkan peran swasta dalam pelaksanaan pembangunan

Page | 82


3.13 Permasalahan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan URUSAN/IKK ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib Tersedianya dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

TAFSIRAN CAPAIAN TARGET

24 Kab/Kota telah memiliki RPJPD

PERMASALAHAN

• Belum optimalnya sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatan pemerintah guna optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

Semua Kab/Kota telah memiliki RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

•

Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota telah mengacu pada aturan dalam menyusun dokumen perencanaan

•

Optimalisasi dan peningkatan koordinasi dan sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatan pemerintahan

•

Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota telah mengacu pada aturan dalam menyusun dokumen perencanaan Belum Optimalnya sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatan pemerintah guna optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

•

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Semua SKPD Provinsi dan Kab/Kota memiliki RKPD yang ditetapkan oleh PERKADA

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Konsistensi antara dokumen RKPD dan dokumen Perencanaan Pembangunan (RTR dan RPJMD)

• Belum Optimalnya Kondistensi penjabaran RPJMD dan RTR dalam dokumen RKPDS

•


•

Penyusunan RKPD mengacu dan konsisten pada dokumen perencanaan (RTR dan RPJMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Page | 83

Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. VISI DAN MISI Berlandaskan hasil rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah disusun berdasarkan target capaian setiap tahunnya, maka perlu adanya sinergitas dengan Renstra SKPD. Untuk mendukung hal tersebut, maka diharapkan adanya kemajuan terhadap capaian kinerja pembangunan pada BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Berdasarkan hasil capaian pelaksanaan rencana strategis BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan 2003-2008, serta tantangan yang dihadapi lima tahun kedepan, maka dirumuskan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 sebagai berikut : Visi Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk lima tahun kedepan (2013-2018) sebagai berikut : “ Profesional, Terpercaya dan Kompetitif dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah“

Page | 84


Profesional, terpercaya dan kompetitif merupakan tantangan dan kebutuhan perencanaan yang diharapkan pada Tahun 2013-2018 dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Profesional, terpercaya dan kompetitif diarahkan untuk bagaimana membangun kompetensi yang berdaya saing dan kapasitas belajar individu yang didasarkan pada etika dan moral yang tinggi sehingga melahirkan berbagai produk perencanaan yang berkualitas. Dengan mengedepankan profesionalisme dalam proses lahirnya produk perencanaan diharapkan strategi dan kebijakan pembangunan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Rumusan visi ini mengandung makna bahwa BAPPEDA Provinsi Sulawesi

Selatan,

menyelenggarakan

sebagai urusan

lembaga dibidang

Perekat

Kewilayahan

perencanaan,

memiliki

yang fungsi

perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengorganisasian penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kompetitif berarti dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat bersaing dengan Provinsi

lainnya. Perencanaan yang efektif berarti dapat memecahkan

berbagai permasalahan yang dihadapi berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan, sesuai dengan tahapan pencapaian hasil. Disamping itu, perencanaan yang paripurna berarti baik secara material, maupun prosedural, tidak mengandung banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga pencapaian hasil dapat diukur melalui indikator input, output, dan outcome.

Page | 85


Misi Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi yang jelas berdasarkan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rumusan Misi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan juga mendukung Misike-4 (empat) dan Misi ke-7 (tujuh) RPJMD Provinsi serta memperhatikan Kondisi permasalahan dan isu strategis Perencanaan Pembangunan Daerah lima tahun kedepan, maka dirumuskan misi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut : 1. Mengembangkan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan pembangunan wilayah yang menjaminsinergitas. 2. Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Wilayah. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana organisasi; 4. Mengembangkan kualitas dan profesionalisme SDM perencana. Secara

umum

tujuan

perencanaan

pembangunan

daerah

yaitu

terwujudnya perencanaan pembangunan yang paripurna dan terciptanya sinergitas

pembangunan

Sulawesi

Selatan

yang

berkelanjutan

dan

berkesinambungan. Dalam rangka capaian tujuan yang telah ditetapkan, maka dirumuskan beberapa strategi perencanaan pembangunan Bappeda sebagai berikut; 1. Meningkatkan pelayanan perencanaan yang efisien dan efektif guna mendukung terciptanya perencanaan yang professional dan terpercaya; 2. Membangun sinergitas melalui mekanisme perencanaan dari atas kebawah (top-down) dan dari bawah keatas (buttom-up); 3. Malakukan analisis kondisi dan permasalahan berdasarkan data dan informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan; 4. Pengembangan dan penguasaan Sistem Informasi dan Teknologi;

Page | 86


5. Membangun kerjasama intern organisasi, kerjasama lintas sektor, dan lintas wilayah; 6. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang lebihintensif; 7. Membangun stabilitas dengan menerapkan fungsi alokasi anggaran dengan mempertimbangkan pemerataan wilayah. Sebagai upaya untuk mencapai visi yang telah ditentukan tersebut, perlu ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksan akan untuk mewujudkan visi yang dimaksud. Misi merupakan pernyataan dari ruang lingkup tugas pokok dan fungsi organisasi yang sasarannya secara operasional akan dicapai dengan program dankegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya. Berkaitan dengan perumusan Misi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018tersebut, maka perlu diperhatikan relevansi dan kontribusi dalam dukungannya terhadap pencapaian Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Dalam rangka mendukung pencapaian Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan

sebagaimana

tertuang

dalam

RPJMD

Provinsi

Sulawesi

SelatanTahun2013-2018, khususnya Misi ke-4 dan Misi ke-7 yaitu Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih. 4.2.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Tujuan adalah agar terwujudnya perencanaan pembangunan yang

paripurna dan terciptanya sinergitas pembangunan Sulawesi Selatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan sesuai rumusan Visi, Misi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

Page | 87


1. Misi 1

: Mengembangkan,

mengkoordinasikan

dan

memfasilitasi

perencanaan pembangunan yang menjamin sinergitas. Tujuannya adalah: a. Mengoptimalkan sinergitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Sasarannya adalah: 1. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas. 2. Perencanaan pembangunan yang Implementatif. 2. Misi 2

: Meningkatkan kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tujuannya adalah: a.

Meningkatkan

dokumen perencanaan pembangunan daerah

yang berkualitas. b. Meningkatkan kualitas

sistem pengendalian dan evaluasi

kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Sasarannya adalah: 1. Pemanfaatan dokumen rencana pembangunan daerah yang akuntabel. 2. Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. 3. Misi 3 : Mengoptimalkan Pemanfaatan sarana dan prasarana organisasi. Tujuannya adalah: a. Peningkatan sarana dan prasarana peralatan perkantoran yang berkualitas. Sasarannya adalah: 1. Pemanfaatan

peralatan

perkantoran

berbasis

Informasi

Teknologi (IT). Page | 88


4. Misi 4 : Pengembangan Kualitas dan Profesionalisme Aparat Perencana. Tujuannya adalah: a. Meningkatkan mekanisme kerja yang terdokumentasi dengan baik. b. Meningkatkan aparatur perencana yang semakin berkualitas. Sasarannya adalah: 1. Data dan Informasi pembangunan yang aktual dan valid. 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana. 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Sulsel.

Page | 89


Tabel 4.13. Tujuandan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ProvinsiSulawesi Selatan MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

(4)

Misi 1: Mengembangkan, mengkoordinasi kan dan memfasilitasi perencanaan pembangunan yang menjamin sinergitas.

Mengoptimalkan sinergitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Misi 2: Meningkatkan kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Meningkatkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2014

2015

2016

2017

2018

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas.

Persentase program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD

96%

97%

98%

99%

100%

Perencanaan pembangunan yang Implementatif.

Persentase rencana kegiatan dalam Renja yang terlaksana melalui DPA SKPD Komponen keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan partisipatif/ musrembang

96%

97%

98%

99%

100%

7 Kom ponen

8 Kom ponen

8 Kom ponen

9 Kom ponen

9 Kom ponen

96%

97%

98%

99%

100%

Pemanfaatan dokumen rencana pembangunan daerah yang akuntabel.

Persentase kesesuaian perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan pusat, provinsi dan kab/Kota.

Page | 89


MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

(4)

Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Peningkatan sarana Pemanfaatan peralatan Misi 3: dan prasarana perkantoran berbasis Mengembangkan dan meningkatkan sarana peralatan perkantoran Informasi Teknologi (IT). yang berkualitas prasarana organisasi. Meningkatkan Misi 4: Pengembangan Kapasitas mekanisme kerja yang terdokumentasi dengan Kelembagaan Perencana. baik


2015

2016

2017

2018

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Persentase hasil monitoring dan evaluasi program yang sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan

96%

97%

98%

99%

100%

Persentase pemenuhan peralatan perkantoran yang berbasis IT.

96%

97%

98%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sept

Sept

Sept

Sept

Sept

Sept

Sept

Sept

Sept

Sept

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt

Data dan Informasi Data statistik tersaji pembangunan yang aktual tepat waktu dan valid. a. Informasi pembangunan daerah Sulsel b.Indikator pembangunan ekonomi Sulsel c.Indikator pembangunan sosial sulsel d. Profil pembangunan daerah e.Sulsel dalam angka

Page | 90


MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

(4)

Meningkatkan aparatur perencana yang semakin berkualitas.

Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Sulsel

Persentase aparatur perencana yang ikut diklat bersertifikasi Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat Provinsi


2015

2016

2017

2018

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

80%

85%

85%

90%

95%

CC

B

B

BB

BB

Page | 91


4.3.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Strategi pada dasarnya lebih bersifat agenda (granddesign), sebagai suatu cara atau

pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi. Berdasarkan Visi dan Misi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan, maka diperlukan strategi sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan dan sasaran terhadap misi yang telah ditetapkan. Strategi yang perlu dilaksanakan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu sebagai berikut. 1. Strategi dalam rangka tercapainya

Misi 1 “Meningkatkan Kualitas Perencanaan

Aparatur Penganggaran”, adalah: 

Meningkatkan pelayanan perencanaan yang efesien dan efektif guna mendukung terciptanya perencanaan yang profesional dan terpercaya.



Membangun sinergi melalui mekanisme perencanaan dari atas ke bawah (topdown) dan dari bawah keatas (buttom–up).

2. Strategi dalam rangka mewujudkan Misi 2 “Mengevaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pembangunan Wilayah adalah: 

Melakukan analisis kondisi dan permasalahan berdasarkan data dan informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan



Membangun kerjasama intern organisasi, lintas sektor dan lintas wilayah.

3. Strategi dalam rangka mewujudkan Misi 3 “Mengembangkan dan meningkatkan sarana prasarana organisasi Daerah” adalah: 

Mengembangkan kualitas kinerja dan profesionalisme aparaturr perencana dalam melaksanakan tugas-tugasnya.



Pengembangan data dan informasi serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang lainnya.

4. Strategi dalam rangka mewujudkanMisi 4 “Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Perencana” adalah:




Melaksanakan diklat yang lebih intensif bagi aparat perencana.



Membangun fasilitas dengan menerapkan fungsi alokasi anggaran dengan mempertimbangkan pemerataan wilayah. Sedangkan kebijakan yang pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang

ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun2013-2018 adalah sebagai berikut: Arah Kebijakan yang akandilaksanakan: 1. Peningkatan Kualitas Aparatur Perencana. 2. Peningkatan Kualitas Produk Perencana Pembangunan Daerah. 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja. 4. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Bappeda. 5. Peningkatan Kerjasama antar Sektor, antar Daerah-Wilayah. 6. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan; 7. Pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;


Tabel 4.14. Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

MISI 1: Mengembangkan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan pembangunan yang menjamin sinergi antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Mengoptimalkan sinergitas perencanaan penganggaran pembangunan daerah.

dan a. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas b. Perencanaan pembangunan yang Implementatif.

a. Meningkatkan pelayanan perencanaan yang efesien dan efektif guna mendukung terciptanya perencanaan yang profesional dan terpercaya. b. Membangun sinergi melalui mekanisme perencanaan dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah keatas (bottom–up).

a. Peningkatan Kerjasama antar Sektor, antar Daerah-Wilayah. b. Peningkatan Kualitas Produk Perencana Pembangunan.

Page | 94


MISI 2: Meningkatkan kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.. Meningkatkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

a. Pemanfaatan dokumen rencana pembangunan daerah yang akuntabel.

b. Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.

a. Melakukan analisis kondisi dan permasalahan berdasarkan data dan informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan b. Membangun kerjasama intern organisasi, kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah.

Peningkatankualitashasileva luasikebijakan/kajiansebaga imasukanbagiperencanaanp embangunandanperumusan kebijakanpenyelesaianperm asalahanpembangunan.

MISI 3: Mengembangkan dan Meningkatkan Sarana Prasarana Organisasi. Peningkatan sarana dan prasarana peralatan Pemanfaatan peralatan perkantoran yang berkualitas perkantoran berbasis Informasi Teknologi (IT).

a. Mengembangkan kualitas kinerja dan profesionalisme aparatur perencana dalam melaksanakan tugas-tugasnya. b. Pengembangandata dan informasi serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang lainnya.

a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja. b. Pengembangandanpenin gkatankualitassistemjarin gan data daninformasiperencanaa npembangunandaerah;

Page | 95


MISI 4: Pengembangan Kualitas dan Profesionalisme Aparat Perencana a. Meningkatkan mekanisme kerja yang terdokumentasi dengan baik.

Data dan Informasi pembangunan yang aktual dan valid.

a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif bagi aparat perencana.

a. Peningkatan Kualitas Aparatur Perencana.

b. Meningkatkan aparatur perencana yang semakin berkualitas

a. Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana. b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Provinsi Sulsel

b. Membangun fasilitas dengan menerapkan fungsi alokasi anggaran dengan mempertimbangkan pemerataan wilayah.

b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Bappeda.

Page | 96


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Program dan Kegiatan Bappeda sebelum revisi ada 6 Program namun setelah revisi menjadi 7 Program hal ini sesuai dengan masukan Tim Penyusun revisi RPJMD 2013-2018 adapun Program yang bertambah yaitu Program Koordinasi Pembangunan sehingga Program/Kegiatan setelah Revisi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, begitu pula ada beberapa kegiatan yang dipindahkan dari program sebelumnya adapun Program/Kegiatan seperti yang tercantum dalam tabel 5.15 berikut ini:

Page | 97


Tabel 5.15

Program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

A.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan Jasa Surat-Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

4

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

6

Penyedian Alat Tulis Kantor (ATK)

7

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

9

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

11

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

12

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional.

13

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

14

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

15

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.

16

Pengadaan Pakain Dinas Berserta Perlengkapanya.

17

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.

18

Pendidikan dan Pelatihan Formal.

19

Pengadaan Kendaran Dinas Operasional.

20

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

Page | 98


21

Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Adminitrasi Perkantoran.

22

Pengelolaan Perpustakaan,Pengarsipan, Dokentasi & Informasi.

23

Penyusunan Pengelolaan Barang & Jasa Bappeda Prov. Sulsel.

24

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

25

Pemeliharaan Sistem Manajemen Akuntansi & Keuangan Daerah

26

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanagn.

27

Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.

28

Pemberian Penghargaan Purna Tugas.

29

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.

30

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.

31

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

32

Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan

B.

Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

1

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

2

Penyusunan DPPA SKPD.

3

Penyusunan RKA dan DPA SKPD.

4

Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD.

5

Penyusunan Laporan Realisasi Kegiatan Bappeda.

6


7


8


9

Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan.

10

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana.

Page | 99


11

Penyusunan Analisis Kebutuhan Pendataan & Pengadaan Barjas SKPD.

12

Peningkatan Kinerja aparatur Perencanaan Bappeda Prov.Sulsel.

13

Pengelolaan Perpustakaan, Mengarsipkan, Dokumen & Informasi.

14

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

15


16


17


18

Penyusunan Roal Map Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

C.

Program Peningkatan Pengemb.Sistem &Evaluasi Kinerja SKPD

1

Penyusunan LAKIP Bappeda Prov. Sulsel.

2

Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur.

3

Pengukuran Kinerja Kegiatan Prov. Sulsel.

4

Peningk. Pelayanan Perencanaan Program Bappeda Prov. Sulsel.

5

Penyusunan RENSTRA SKPD Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

6

Workshop Hasil-hasil Kajian Bappeda.

7


8

Penyusunan RKA & DPA-SKPD.

9

Penyusunan Analisis Kebutuhan Pedataan &Pengadaan Barjas SKPD.

D.

Program Pengembangan Data dan Informasi

1

Penyusunan Data dan InformasiBappeda Prov.Sulsel.

2

Pengelolaan Data & Informasi Spasial Pembangunan Sulsel.

3

Penyusunan, Pengumpulan & Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perenc. Bidang Sosial Budaya & Pengembangan Kelembagaan.

Page | 100


4

Pembangunan Data & Informasi Spasial Pembangunan Sulsel.

5

Penyusunan dan Analisis Sektor dalam PDRB Sulawesi Selatan.

6

Publikasi data dan Informasi Pembangunan Daerah.

7

Pengumpulan Updating dan Analisis Informasi Pencapaian Target Kinerja Program dan Kegiatan.

8

Pameran Pembangunan Daerah.

E.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

1


2

Singkronisasi dan Sinergitas Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Provensi Sulawesi Selatan.

3

Koordinasi Perencanaan Program/Kebijakan Pembangunan Sulsel.

4


5

Pengembangan Kerjasama Pembangunan Terkait Pengembangan SDA dan Prasaranan Wilayah.

6

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian Pengeloalaan Jaringan Irigasi Melalui WISMP

7

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Prioritas Cepat Tumbuh dan Andalan.

8

Koordinasi Perenc. Pengembangan Perumahan dan Permukiman.

9

Koordinasi Perencanaan & Pelaks. Pemb. Infrastruktur Wilayah.

10

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan Lingkungan Hidup dan SDA.

11

Koordinasi Perenc. & Pelaks. Pengembangan Kawasan Sehat

12

Pengembangan Kejasama Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah

13

Pengembangan Program Kerjasama Bidang Sosbud & Pengembangan

dan

Pengendalian

Pengelolaan

Page | 101


Kelembagaan. 14

Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

15

Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan.

16

Penyusunan Kebijakan/Program Pemerintah dan Masyarakat.

17

Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

18

Koordinasi Program Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

19

Updaiting Program Indeks Demokrsasi Indonesia (IDI).

20

Koordinasi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) Prov.Sulsel.

21

Penyusunan Sustainable Develompment Goals (SDGs).

22

Updaiting Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Sulsel.

23

Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).

24

Penyusunan Hasil Pelaksanaan Gerakan Perbaikan Gizi Dalam Rangka 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK).

25

Koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS) Prov.Sulsel.

26

Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bidang Ekonomi.

27

Perencanaan Pengembangan Kerjasama Antara Daerah.

28

Perencanaan Pembangunan UKM dan Wirausaha.

29

Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.

30

Koordinasi Perencanaan Industri di Susel.

31

Perencanaan Pembangunan Industri.

32

Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan Daerah.

Prioritas

Pembangunan

Kelembagaan

Page | 102


33

Perencanaan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

34

Koordinasi Pengembangan Pemasaran Produk Unggulan Daerah.

35

Perenc Pemngembangan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah.

36

Koordinasi Perencananaan Pengentasan Kemiskinan di Sulsel.

37

Perencanaan Pengentasan Kemiskinan dan Wilayah Tertinggal.

38

Koordinasi Pelaksanaan MP3EI.

39

Perencanaan Pengembangan Kawasan Ekonomi.

40

Perencanaan Pengembangan Investasi Daerah.

41

Perencanaan Pengembangan Sektor Pertanian.

42

Koordinasi Penetapan Kinerja (PK) SKPD Pemerintah Prov.Susel.

43

Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) SKPD Pemerintah Prov.Sulsel.

44

Penyusunan dan Penetapan Kinerja (SK) SKPD.

45

Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Provensi.

46

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja .

47

Pengukuran Kinerja Kegiatan Provinsi Sulawesi Selatan.

48

Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Alokasi Khusus NON DR.

49

Penyusunan dan Sosialisasi Daftar Alokasi Kegiatan Pembangunan APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan.

50

Fasilitas Forum Koord. Antar Intansi Perenc. Kab/Kota Se-Sulsel.

51

Evaluasi RKPD Prov.Sulsel.

52

Penyusunan Usulan Pendanaan & Konsultasi Program Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

53

Fasilitas Kerjasama Pembangunan Regional.

Page | 103


54

Forum Kerjasma Pembanguanan Regional

55

Penyusunan Rancangan RKPD.

56

Penyelenggaraan Musrembang RKPD.

57

Penetapan RKPD.

58

Penyusunan KUA dan PPAS APBD Pokok.

59

Analisis Kebijakan Perencanaan Keuangan Daerah.

60

Analisis Kebijakan Perencanaan Kebijakan Pemb. Daerah.

61

Asistensi Usulan Penganggaran Pembangunan.

62

Koordinasi Perenc. Penganggaran & Kebijakan Pembangunan.

63

Sinergitas Perenc. Penganggaran dan Kebijakan Pembangunan.

64

Penyelenggaraan Rekor Provensi.

65

Peanyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan.

66

Penyusunan Perubahan RKPD.

67

Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.

68

Penyusunan Rancangan RP JMD Prov.Sulsel 2018-2023.

69

Musrembang RP JMD Prov.Sulsel 2018-2023

F.

Program Pengendalian & Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah.

1

Evaluasi RPJMD Prov. Sulsel.

2

Monitoring Evaluasi Pengendalaian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3

Monitoring dan Pelaporan Program & Kegiatan Pembangunan Sulawesi Selatan.

4

Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Page | 104


5


6

Evaluasi Kinerja Program/Kinerja SKPD Provinsi Sulawesi Selatan.

7

Evaluasi RP JPD Provinsi Sulawesi Selatan.

8

Sinkronisasi Program-program Pembagnunan Daerah.

9

Review Dokumen Rencana Pembangunan Daerah.

10

Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

11

Revisi Renstra Bappeda Prov.Sulsel Tahun 2013-2018.

G.

Program Koordinasi Pembangunan

1


2

Koordinasi Perencanaan, sPelaksanaan Jaringan Irigasi Melalui WISMP.

3

Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisifatif (PPISP).

4

Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas Cepat Tumbuh dan Andalan.

5

Koordinasi Pengembangan Wilayah Terpadu.

6

Koordinasi Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman.

7

Koordinasi Wilayah.

8


9

Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Sehat.

10


Perencanaan

dan

dan

Pelaksanaan dan

Pengendalian

Pengelolaan

Pembangunan

Infrastruktur

Pengendalian

Pengelolaan

Page | 105


5.2.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM,

KELOMPOK

SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF Indikator Kinerja Program adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi maupun dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian ‘bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Adapun indikator kinerja dan pendanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan adalah , sebagai berikut :

Page | 106


Tabel 5. 16 Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif tiap program Prioritas Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

Bidang Urusan Pemerintan, Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)

1

2

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

TAHUN 2014

2015

2016

2017

2018

Target

Rp. (juta)

Target

Rp. (juta)

Target

Rp. (juta)

Target

Rp. (juta)

Target

Rp. (juta)

Target

Rp. (juta)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TOTAL

34,889,025,000

31,995,593,832

33,692,223,626

37,376,834,807

177,199,353,813.13

39,245,676,548.13

1


Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

13

dok

4,202,056,000

26

dok

5,223,869,531

16

dok

3,879,964,756

16

dok

4,759,597,550

16

dok

4,694,757,355

87

dok

22,760,245,192

2


Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

18

dok

1,987,603,100

17

dok

2,532,675,000

123

dok

2,027,294,125

137

dok

2,230,023,538

152

2,476,662,141

447

dok

11,254,257,904

3

Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.

Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaan dan Evaluasi SKPD

3

dok

212,106,600

3

dok

174,516,450

12

dok

469,355,125

12

dok

323,790,638

13

dok

481,169,701

42

dok

1,660,938,514

4


12

dok

2,791,169,500

12

dok

3,166,163,707

13

dok

3,718,482,498

13

dok

4,090,330,748

13

5

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang termanfaatkannya . Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra

dok

4,466,355,909

63

dok

18,232,502,361

64

dok

23,299,789,850

63

dok

18,816,626,323

59

dok

16,789,543,917

60

dok

18,484,750,809

62

dok

19,122,920,152

308

dok

96,513,631,050

dok

Page | 106


6

7

Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Program Koordinasi Pembangunan.

SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkan Regulasi dan Kalender Perencanaan Persentase Pencapaian Target RPJMD.

Tingkat Efektivitas Kontribusi Kabupaten/Kota dalam mencapai target kinerja sasaran pembangunan Nasional.

5

dok

2,396,299,950

-

6

dok

2,081,742,821

10

dok

2,407,455,193

10

dok

-

10

dok

4,400,128,012

10

dok

2,648,200,712

4,840,140,813

10

dok

2,908,020,784

41

dok

12,441,719,460

9

dok

5,095,790,507

29

dok

14,336,059,332

Page | 107


Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dan harus dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima) tahunkedepan, selaras dengan Hasil Revisi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: o

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (%).  Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah (%).  Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur (%).  Rasiopembinaandanpeningkatanpelayanan, tatausahadanadministrasikepegawaian (%). 2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD.  RasioketersediaandokumenPerencanaan SKPDdanPelaporan (%).  Output:

RENJA,

RKA,DPA-Murni/Perubahan,

Laporan

Bulan/Triwulan/ Semester, Laporan Akhir Kegiatan. 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.  RasioketersediaandokPerencanaan, Evaluasi&Pelaporan (%).  Output: LAKIP, LPKJ, Publikasi Data.

Page | 108


II.

PEMBANGUNAN DAERAH. 4. Program Pengembangan Data dan Informasi 1. Outcome: Persentase InformasiPerencanaan Pembangunan Daerah yang termafaatkan. (%). 2. Output: Tersedianya Dokumen Data Statistik dan Data Spasial. 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.  Outcome: Persentase Kesesuaian anatara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD, RENJA SKPD dan RKPD) Konsistensi berdasarkan Regulasi dan Kalender Perencanaan (%).  Output: RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD, RENJA SKPD &RKPD 6. Program

Pengendalian

&Evaluasi

Kebijakan

Pembangunan

Daerah.  Outcome: Persentase Pencapaian Target RPJMD (%).  Output: Dokumen Evaluasi Perencanaan. 7. Program Koordinasi Pembangunan  Outcome: Persentase Kontribusi terhadap Pencapaian Target Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional dan Daerah (%)  Output: Dokumen Hasil Monitoring Pembangungan

Page | 109


BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018

6.1. TUJUAN DAN SASARAN RPJMD SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018

Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang menunjukan secara langsung keluaran (output) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Indikator kinerja Bappeda provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 seperti tampilan pada Tabel 6.1. berikut.

Page | 110


Table 6.16. Indikator Kinerja BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Kondisi No.

Target Capaian Tahun

Kondisi

Kinerja

Indikator Kinerja

Tahun

2015

2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

2013 (1)

(2)

Kinerja

2014

Akhir

1

Data dan Informasi

6 dok

9 dok

9 dok

9 dok

9 dok

9 dok

45 dok

2

RPJMD, RKPD, KUA-PPAS

4 dok

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

4 dok

16 dok

3

LAKIP, LKPJ, UKP4 dan Dokumen 6 dok

6 dok

6 dok

6 dok

6 dok

6 dok

30 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

10 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

5 dok

16 dok

15 dok

15 dok

Evaluasi

Perencanaan

APBD/APBN

dan Dana Lainnya 4

Dokumen Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan Daerah

5

Dokumen Evaluasi LRA, Neraca CALK, Lap

Keuangan

bulun/

triwulan/

semesteran/tahunan 6

IKU, LPPD, LHP, EPPD, RENSTRA, RENJA,

Lap

semesteran/

bulun/

triwulan/

tahunan,

RKA

Pokok/Perubahan,

15 dok

15 dok

16 dok

100 %

100 %

100 %

66 dok

DPA

Pokok/Perubahan, Lap. Akhir Kegiatan 7

Rasio Ketersediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran

8

Rasio

Penyelenggaraan

100 %

100 %

100 %

100 %

Rapat

Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ke Luar Kota. 9

Rasio

Pembangunan,

Pemeliharaan

dan

Pengadaann, Rehabilitasi

Prasarana dan sarana Aparatur 10

Rasio

Pembinaan

dan

Peningkatan

Pelayanan, Tata Usaha dan administrasi Kepegawaian. 11

Rasio

Ketersediaan

Dokumen

Perencanaan SKPD 12

Rasio

Ketersediaan

Dokumen

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Page | 111


6.2. INDIKATOR KUNCI UTAMA BAPPEDA PROVINSI

SULAWESI

SELATAN TAHUN 2013-2018

Indikator

Kinerja

Utama

(IKU)

atau Key performance indicators

(KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan. Dalam menyusun KPI kita harus sebaiknya menentapkan indikator kinerja yang jelas, spesifik dan terukur (measurable). KPI juga sebaiknya harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur adapun Indikator Kunci Utama Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang menunjukan secara langsung keluaran (output) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20132018 adalah sebagai berikut; Table 6.17. Indikator Kunci Utama BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan. URAIAN Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijadikan acuan perencanaan Provinsi - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan - Rencana Strategis (RENSTRA) - Rencana Kerja (RENJA) dan Perubahan

TARGET CAPAIAN TAHUNAN 2014 2015 2016 2017 2018

TOTAL

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1

2

2

2

2

2

10

2

2

2

2

1 2

1 10

Page | 112


PENUTUP Revisi Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masingmasing. Namun demikian, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan renstra ini, agar seluruh tujuan Visi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, yaitu: “Profesional, Terpercaya dan Kompetitif dalam Perencanaan Pembanguanan Wilayah” dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/ kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Demikian Revisi Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dalam upaya mewujudkan Visi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan lebih terarah serta memperkuat hubungannya terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018. 113


DAFTAR ISI Hal.

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROV. SULSEL KATA PENGANTAR ..................................................................................................

I

DAFTAR ISI …………………………………………………............................................

i

DAFTAR TABEL ……………………………………………............................................

iii

BAB. I PENDAHULUAN……………………………………………….........................

1

I.1

Latar Belakang ……………………………………………….......................

1

I.2

Landasan Hukum ……………………………………….............................

5

I.3

Maksud dan Tujuan …………………………………………......................

9

I.4

Sistematika Penulisan …………………………………………....................

10

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI

SULAWESI

SELATAN.....................................................................................................

13

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi....................................................

13

II.2

Sumber Daya Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan ..................................

41

2.1. Sumber Daya Manusia .......................................................................

41

2.2 Sarana dan Prasarana ..........................................................................

43

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan .........................

45

2.4 tantangan dan peluang pengembangan pelayanan bappeda provinsi 51

sulawesi selatan…………………………………………………………… BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN ...........................................

53

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan ...................................................................

54

III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

i


Provinsi Sulawesi Selatan ...................................................................

57

III.3 Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .......

59

III.4 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kab/Kota.........

68

BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ....

84

IV.1 Visi dan Misi ........................................................................................

84

IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Prov. Sulsel ................

87

IV.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda Provinsi Sulwesi Selatan .....................

92

BAB.V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .......................

97

V.1 Rencana Program dan Kegiatan .............................................................

97

V.2 Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif .

106

BAB.VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI SULAWESI SELATAN .................................................................................

111

VI.1 Tujuan & Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 .

111

VI.2 Indikator Kunci Utama Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013113

2018…………………………………………………………………………...

114

BAB. VII PENUTUP ...................................................................................................

ii


DAFTAR TABEL Hal. Tabel 2.1

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan .........................................

40

Tabel 2.2

Jumlah Pejabat Struktural Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 ...............................................................

41

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2013 .....................

41

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2013 .......................

42

Tabel 2.5

Laki-laki dan Perempuan menurut Tingkat Pendidikan Staf Bappeda Tahun 2013 ....................................................

42

Tabel 2.6

Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan .........................................

47

Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ................

48

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ......................................................................................

50

Tabel 3.9

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ......................................................................

54

Tabel 3.10

Hasil Analisis terhadap KLHS Provinsi Sulawesi Selatan .....

66

Tabel 3.11

Reviuw Rencana Strategik Kementerian Dalam Negeri yang Sesuai dengan Tupoksi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan ....................................................................................

72

Tabel 3.12

Permasalahan Pelayanan Bappeda Prov. Sulsel berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Prov. Sulsel beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya...........................................................................

79

iii


Tabel 3.13

Permasalahan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan ..............

81

Tabel 4.13

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Prov. Sulsel.

Pelayanan

88

Tabel .14

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ......................................................................................

94

Tabel 5.2.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ...............

108

Tabel 6.16

Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi sulawesi Selatan ........

117

iv


PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Setelah revisi Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Sulawesi Selatan 2013-2018 Nomor; 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perubahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang RPJMD 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9) yang ditetapkan pada tanggal 23 September 2015, maka secara otomatis segala dokumen yang terkait dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut harus menyesuaikan, namun demikian UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan sebagai pedoman mendasar/landasan dalam penyelenggaraan pembangunan bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka menjadi suatu keharusan bagi setiap SKPD untuk menyesuaiakan dengan hasil revisi produk perencanaan diatasnya sehingga dokumen-dokumen yang terkait dengan perencanaan akan bersinergi antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana diketahui bahwa semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntunan untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi Page | 1


penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan. Dalam konteks ini peran provinsi dan perencanaan menjadi lebih penting terutama setelah dikeluarkannya UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, yangmana Perencanaan Pembangunan Daerah diselengarakan oleh pemerintah daerah yang disusun dan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Adapun produk rencana yang disusun berdasarkan jangka waktu, meliputi: 1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional; 2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; 3). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah. Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, terdapat amanat dalam UU 23/2014 pada Pasal 151 Ayat 1 bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat Page | 2


indikatif”. Sedangkan dalam UU 25/2004 pada Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”. Penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam UU 25/2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang meliputi tahapan-tahapan pokok sesuai Permendagri 54/2010 sebagai berikut: 1.

Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah (Pasal 14 Ayat 2);

2.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan RenstraSKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD (Pasal 15 Ayat 3);

3.

Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJPD (Pasal 15 Ayat 4);

4.

Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 16 Ayat 4);

5.

Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 17 Ayat 2);

6.

Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 18 Ayat 2);

7.

RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 19 Ayat 3);

8.

Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD (Pasal 19 Ayat 4) Sedangkan untuk sistematika penyusunan Renstra SKPD mengacu

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54/2010 tentang Page | 3


pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 93 mencakup: 1. Pendahuluan; 2. Gambaran pelayanan SKPD; 3. Isu-isu tugas dan fungsi SKPD; 4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan; 5. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, keluaran sasaran dan pendanaan indikatif; dan 6. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada RPJMD. Berdasarkan tahapan-tahapan pokok dalam penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tersebut, dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJMD. Sebagai

salah

satu

perangkat

daerah,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahun. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan untuk 5 (lima) tahun mendatang. Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renstra Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

adalah

dokumen perencanaan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Revisi Rencana Pembangunan Page | 4


Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20132018 dan bersifat indikatif. Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyusun Revisi Rencana Strategis Bappeda Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013–2018. Namun demikian jika terdapat perubahan kebijakan mendasar dan mempengaruhi terhadap penyusunan

Renstra

tersebut,

maka

perlu

disempurnakan

kembali.

Penyempurnaan tersebut antara lain: 1. Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Prov. Sulsel. 2. Perubahan uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Prov. Sulsel. 3. Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. 4. Perubahan kebijakan yang mendasar terhadap perencanaan pembangunan daerah.

1.2.

LANDASAN HUKUM Revisi Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 47 Provinsi Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah UndangUndang Nomor 47 Provinsi Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Page | 5


Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068); 2.

Undang-undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Page | 6


Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 14.

Peraturan

Presiden

Nomor

5

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 15.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Page | 7


Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Podoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 18.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulsel Nomor 249);

19.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 245);

20.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028;

21.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9

Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 - 2018 22.

Keputusan Gubernur Nomor 120/4296/Bappeda, tanggal 26 Juli 2013 tentang Penetapan RENSTRA SKPD Provinsi Sulawesi Selatan 20132018.

Page | 8


1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN Tujuan penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2013-2018 adalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima) Tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan penyusunan renstra ini secara spesifik adalah: 1. Mengidentifikasi (review) secara menyeluruh pelayanan/kinerjaBappeda Provinsi Sulawesi Selatan periode lalu. 2. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel. 3. Merumuskan arah kebijakan dan strategis Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 sesuai dengan visi dan misinya. 4. Merumuskan prioritas program dan kegiatan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Sesuai dengan uraian tujuan tersebut, maka maksud dari penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 ini adalah agar dapat: 1.

Teridentifikasinya kondisi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan melalui pengukuran pelayanan/kinerja terkini.

2.

Terumuskannya arah kebijakan dan strategis Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 sesuai dengan visi dan misinya.

3.

Tersusunnya program prioritas dan kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 berdasarkan kerangka pendanaan.

Page | 9


1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Renstra Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013–2018, disusun melalui sistematika sebagai berikut. Bab I.

Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II.

Gambaran Pelayanan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB III.

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, mengidentifikasikan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan terpilih, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028, telaahan Renstra Kementrian dan lembaga dan Renstra Bappeda kabupaten/kota/KL/Bappenas/ Bangda serta penentuan isu-isu strategis Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB IV.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi dan kebijakan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB V.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI.

Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, mengemukakan 10 indicator kinerja Page | 10


Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. BAB VII.

Penutup, berisi ringkasan renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan hasil Revisi Renstra Bappeda Tahun 2013-2018.

Page | 11


GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Peran perencanaan pembangunan secara strategis semakin diperlukan untuk sinkronisasi dan sinergi kegiatan dan pembangunan pusat dan daerah serta antar daerah, mengingat dalam era desentralisasi upaya pemberian kewenangan dan pendelegasian tugas-tugas pembangunan telah diberikan kepada daerah dan dilaksanakan secara mandiri. Selain itu terdapat pula kebijakan pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya menuntut keterlibatan pemerintah daerah dalam rangka membawa arah perbaikan keadaan berbangsa dan bernegara melalui tata kelola yang lebih baik. Sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda merupakan instansi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian peran Bappeda menjadi sangat penting dan diharapkan bisa menjadi katalisator kegiatan pembangunan daerah antar pemerintah dengan pihak masyarakat dan para stakeholders lainnya. Dengan adanya Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) ini, maka strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan semakin berkualitas. Dewasa ini masyarakat sudah berhak mengikuti proses perencanaan yang langsung menyangkut publik, karena era transparansi, semua dokumen perencanaan bukan lagi menjadi milik dan rahasia birokrat, namun sudah menjadi milik masyarakat sehingga masyarakat harus mengetahuinya. Hal itu tercermin dalam proses perencanaan mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan,

Page | 12


Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai Musrenbang Provinsi. Peserta yang bermusyawarah menyusun kebutuhan tersebut adalah wakil dari masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing, sedangkan pihak pemerintah hanya sebagai fasilitator. Karena Musrenbang tersebut tidak lagi sebagai ajang pidato susunan daftar panjang keinginan, namun saat ini sudah menjadi ajang debat program, sesuai dengan daftar kebutuhan yang sudah diantisipasi dengan alokasi indikatif, yang akan membiayai usulan dimaksud. Dengan demikian tidak timbul daftar keinginan namun merupakan daftar kebutuhan yang sudah dapat kejelasan pendanaannya. 2.1.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi

Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentangPerubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan. Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan fungsi dan tugas mulai dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang sebagai berikut. a. Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan. 1. Tugas pokok : Menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 2. Fungsi : 2.1. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan; 2.2. Melakukan Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan; Page | 13


a. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; b. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 3. Rincian tugas pokok dan fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. Membantu gubernur di bidang perencanaan pembangunan di daerah; g. Merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); h. Melakukan koordinasi, mengarahkan dan menyelenggarakan musrenbang kabupaten/kota, provinsi, regional, rapat kerja provinsi; i. Mengikuti

dan

mengarahkan

musrenbang

regional,

rapat

koordinasi pusat, musrenbang nasional; j. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas; k. Memimpin, mengendalikan dan menyusun rencana program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; Page | 14


l. Memfasilitasi kegiatan satuan kerja perangkat daerah dan lembaga pemerintah

dan

non

pemerintah

dalam

hal

perencanaan

pembangunan daerah; m.Memantau, mengevaluasi dan mengoordinasikan tugas dalam dan luar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; n. Menyelenggarakan sosialisasi dokumen perencanaan, baik program kerja daerah, provinsi, pusat maupun luar negeri; o. Menyelenggarakan kerja sama antar lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam dan luar negeri; p. Menyelenggarakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dalam dan luar Provinsi Sulawesi Selatan; q. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional di bidang perencanaan pembangunan; r. Menyelenggarkan perlengkapan

dan

kebijakan

program,

kepegawaian

dalam

keuangan, lingkungan

umum, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah; s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; t. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. 1. Tugas pokok : Melakukan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Page | 15


2. Fungsi: a. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan; b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian; c. Pengelolaan administrasi keuangan; d. Melakukan

koordinasi

dan

penyusunan

program

serta

pengolahan dan penyajian data e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana; f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 3. Rincian tugas pokok dan fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; d. Membuat

konsep,

mengoreksi,

memaraf

dan/atau

menandatangani naskah dinas; e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. Melaksanakan

koordinasi

kepada

seluruh

bidang

serta

menyiapkan bahan penyusunan program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; g. Melaksanakan kebijakan

koordinasi

teknis

di

perencanaan

lingkungan

dan

Badan

perumusan Perencanaan

Pembangunan Daerah; h. Melaksanakan

koordinasi

pelaksanaan

kegiatan

dalam

lingkungan badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; i. Melakukan koordinasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Page | 16


j. Melakukan koordinasi dan melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan informasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; k. Melaksanakan

dan

melakukan

koordinasi

pelayanan

ketatausahaan; l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; m. Melaksanakan

dan

melakukan

koordinasi

pelayanan

administrasi keuangan; n. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi

dan

tatalaksana

dalam

lingkungan

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah; o. Melaksanakan dan melakukan koordinasi pelaksanaan urusan rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; p. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan; q. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang; r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bidang Ekonomi 1. Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang. 2. Tugas pokok: Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Ekonomi.

Page | 17


3. Fungsi: a. Perumusan

kebijakan

dan

penyusunan

perencanaan

pembangunan daerah bidang ekonomi : Penyuluhan Pertanian, Perikanan,

Ketahanan

Pangan

Daerah,

Peternakan,

Perkebunan, Industri, Perdagangan, Pariwisata dan investasi serta ekonomi makro; b. Pelaksanaan

koordinasi

dan

sinkronisasi

perencanaan

pembangunan daerah bidang ekonomi; c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi; d. Pelaksanaan fasilitasi dan investigasi usulan-usulan perencanaan pembangunan dari sektor maupun dari kabupaten/kota; e. Penyelenggaraan fasilitasi kerja sama antar lembaga dalam dan luar negeri, non pemerintah (LSM, swasta); f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 4. Rincian tugas pokok dan fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Ekonomi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas–tugas yang telah dan belum dilaksanakan; d. Membuat

konsep,

mengoreksi,

memaraf

dan/atau

menandatangani naskah dinas; e. Mengikuti rapat–rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. Melaksanakan, Melakukan koordinasi dan sikronisasi kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi; g. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan ekonomi di dalam dan luar daerah; Page | 18


h. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi program kegiatan perencanaan ekonomi; i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas– tugas intern bidang ekonomi; j. Melakukan koordinasi dan pengendalian program dan kegiatan pada sektor bidang ekonomi; k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 1. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dipimpin oleh Kepala Bidang. 2. Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan. 3. Fungsi : a.

Perumusan

kebijakan

dan

penyusunan

perencanaan

pembangunan daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan; b.

Pelaksanaan

koordinasi

dan

sinkronisasi

perencanaan

pembangunan lingkup Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan; c.

Pelaksanaan perencanaan

fasilitasi

dan

pembangunan

investigasi dari

sektor

usulan–usulan maupun

dari

kabupaten/kota; d.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. Page | 19


4. Rincian tugas pokok dan fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; c.


d. Membuat

konsep,

mengoreksi,

memaraf

dan/atau


Mengikuti rapat – rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f.

Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan pembangunan daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kelembagaan;

g. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan sumber daya manusia dan kelembagaan di dalam dan luar daerah; h. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan program kegiatan perencanaan sumber daya manusia dan kelembagaan; i.

Mengoordinasikan dan mengendalikan pada sektor bidang sumber daya manusia dan kelembagaan;

j.

Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan ekonomi di dalam dan luar daerah;

k. Menyusun

laporan

hasil

pelaksanaan

tugas

Bidang

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; l.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Page | 20


Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam Dan Prasarana Wilayah Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Bidang. 1. Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah. 2. Fungsi : a. Perumusan

kebijakan

dan

penyusunan

perencanaan

pembangunan daerah bidang sumber daya alam dan prasarana wilayah; b. Pelaksanaan

koordinasi

dan

sinkronisasi

perencanaan

pembangunan daerah lingkup bidang sumber daya alam dan prasarana wilayah; c.

Pelaksanaan

fasilitasi

dan

perencanaan

pembangunan

investigasi dari

sektor


dari

kabupaten/kota; d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 3. Rincian tugas pokok dan fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; c.


d. Membuat

konsep,

mengoreksi,

memaraf

dan/atau



f.

Merencanakan,

melakukan

koordinasi

dan

sinkronisasi

pembangunan daerah di bidang sumber daya alam dan prasarana wilayah; Page | 21


g. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan sumber daya alam dan prasarana wilayah di dalam dan luar daerah; h. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan program kegiatan perencanaan sumber daya alam dan prasarana wilayah; i.

Melakukan koordinasi dan pengendalian pada sektor Bidang Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah;

j.


k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; l.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan 1. Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang. 2. Tugas pokok : Malaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

di

Bidang

Perencanaan

Makro

dan

Pembiayaan

Pembangunan. 3. Fungsi : a. Perumusan

kebijakan

dan

penyusunan

perencanaan

pembangunan daerah di bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan;

Page | 22


b. Pelaksanaan

koordinasi

dan

sinkronisasi

perencanaan

pembangunan lingkup Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan; c.

Pelaksanaan

fasilitasi

dan

perencanaan

pembangunan

investigasi dari

sektor


dari

kabupaten/kota; d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 4. Rincian tugas pokok dan fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan

Pembangunan

sebagai

pedoman

dalam

melaksanakan tugas; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; c.


d. Membuat

konsep,

mengoreksi,

memaraf

dan/atau



f.

Mengkonsultasikan, merencanakan, mengoordinasikan dan menyinkronisasikan

pembangunan

daerah

di

Bidang

Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan; g. Menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS, dan APBD; h. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi program kegiatan Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan; i.

Melaksanakan konsultasi dan koordinasi rencana program dan kegiatan pembangunan daerah dan pusat;

j.

Melakukan

koordinasi

dan

sinkronisasi

perencanaan

pembangunan daerah; Page | 23


k. Melakukan

koordinasi

perencanaan

penganggaran

pembangunan baik dari sektor maupun kabupaten/kota; l.

Menyusun

laporan

hasil

pelaksanaan

tugas

Bidang

Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan di pimpin oleh Kepala Bidang. 1. Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan. 2. Fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah serta kerja sama antar lembaga dalam pengembangan statistik dan evaluasi kinerja pembangunan; b. Melakukan

koordinasi

dan

sinkronisasi

perencanaan

pembangunan daerah di Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah; c.

Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah;

d. Pelaksanaan

evaluasi

dan

analisis

pelaporan

tentang

pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah;

Page | 24


e.

Pelaksanaan hubungan kerja daerah di Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah serta kerja sama antar lembaga dalam pengembangan statistik;

f.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Rincian tugas pokok dan fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; c.


d. Membuat

konsep,

mengoreksi,

memaraf

dan/atau



f.

Melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi serta menganalisis kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai bahan perumusan perencanaan pembangunan selanjutnya;

g. Mengendalikan kegiatan pembangunan pada Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan; h. Merencanakan, mangkoordinasikan dan menyinkronisasikan pambangunan daerah di Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan; i.


j.

Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

Page | 25


k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Tugas Pokok , Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional A. Fungsional Perencanaan Kelompok jabatan fungsional perencana terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional perencana yang dipimpin oleh seorang pejabat fungsional perencana senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris/Kepala Bidang dan di bawah koordinasi Kepala Sub Bagian/Sub Bidang. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 16/KEP/M.PAN/3/2001 Tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, maka rumpun jabatan, kedudukan, tugas pokok dan rincian kegiatan fungsional perencana sebagai berikut : 1. Rumpun Jabatan Fungsional : Jabatan Fungsional Perencana yang disebut Perencana, termasuk dalam rumpun Manajemen. 2. Kedudukan Perencana : a. Perencana berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan teknis fungsional perencanaan dilingkungan instansi pemerintah; b. Perencana dimaksud adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, 3. Tugas Pokok Perencana : Menyiapkan,

melakukan

dan

menyelesaikan

kegiatan

perencanaan.

Page | 26


4. Rincian Kegiatan Pejabat Fungsional yang dimaksud sebagai berikut : a. Perencana Utama : 1. Melakukan

penyesuaian

yang

diperlukan

bagi

pencapaian tujuan dalam rangka perumusan alternatif kebijaksanaan; 2. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang; 3. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan kebijaksanaan strategis makro; 4. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan kebijaksanaan program jangka panjang; 5. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan program strategis makro; 6. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan proyek kawasan; 7. Menentukan kriteria untuk menilai alternatif proses pengambilan

keputusan

keputusan

dalam

rangka

pengkajian alternatif; 8. Melakukan pengkajian alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang; 9. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro; 10. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang;

Page | 27


11. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis makro; 12. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan krieteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek kawasan; 13. Memproses pengambilan keputusan dalam rangka penentuan alternatif dan rencana kebijaksanaan; 14. Menyusun pembiayaan

perkiraan yang

dan

penentuan

diperlukan

dalam


kebijaksanaan strategis jangka panjang; 15. Menyusun pembiayaan

perkiraan yang

dan

penentuan

diperlukan

dalam


kebijkasanaan strategis makro; 16. Menyusun pembiayaan

perkiraan yang

dan

penentuan

diperlukan

dalam


program strategis jangka panjang; 17. Menyusun pembiayaan

perkiraan yang

dan

penentuan

diperlukan

dalam


program strategis makro; 18. Menyusun

perkiraan

dan

penentuan

anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek kawasan; 19. Merumuskan

dan

menentukan

ukuran

kemajuan

pelaksanaan dalam rangka pengendalian pelaksanaan; 20. Menulis saran dan tindak lanjut yang diperlukan dalam kebijaksanaan strategis jangka panjang; 21. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam kebijaksanaan strategis makro; 22. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang;

Page | 28


23. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis makro; 24. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek kawasan; 25. Melaksanakan kegiatan perencanaan lainnya yang ditugaskan oleh atasan. b. Perencana Madya : 1. Menyusun landasan kerangka teoritis dan model dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional; 2. Menyusun

asumsi/hipotesis

model

dalam

rangka

penyusunan model hubungan kausal/fungsional; 3. Mengkaji hasil-hasil pengujian model dalam rangka perumusan alternatif kebijaksanaan; 4. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah; 5. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral; 6. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis jangka menengah; 7. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis sektoral; 8. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan proyek multi sektoral; 9. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksaan strategis jangka menengah; 10.Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksaan strategis sektoral;

Page | 29


11.Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah; 12.Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis sektoral; 13.Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek multi sektor; 14.Menulis saran alternatif dan saran rencana pelaksanaan dalam

rangka

penentuan

alternatif

dan

rencana

pelaksanaan; 15.Menyusun pembiayaan

perkiraan yang

dan

menentukan

diperlukan

dalam


kebijaksanaan strategis jangka menengah; 16.Menyusun pembiayaan

perkiraan yang

dan

menentukan

diperlukan

dalam


kebijaksanaan strategis sektoral; 17.Menyusun pembiayaan

perkiraan yang

dan

menentukan

diperlukan

dalam


program strategis jangka menengah; 18.Menyusun pembiayaan

perkiraan yang

dan

menentukan

diperlukan

dalam


program strategis sektoral; 19.Menyusun

perkiraan

dan

menentukan

anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek multi sektor; 20.Mengarahkan pelaksanaan dalam rangka pengendalian pelaksanaan; 21.Memantau/memonitorkegiatan

melaksanaan/

perkembangan dalam rangka pengendalian pelaksanaan; 22.Menyusun disain akhir efektifitas pelaksanaan; Page | 30


23.Menyusun disain akhir efektifitas tujuan; 24.Menyusun disain akhir dampak kemasyarakatan/ lingkungan; 25.Melaporkan penilaian hasil pelaksanaan; 26.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah; 27.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral; 28.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah; 29.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis sektoral; 30.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek multi sektoral. c. Perencana Muda : 1. Menyusun disain dan instrumentasi

dalam rangka

pengumpulan data dan informasi; 2. Mengumpulkan data primer dalam rangka pengumpulan data dan informasi; 3. Mereview kelengkapan data dalam rangka pengolahan data dan informasi ; 4. Memformulasikan sajian untuk analisis dalam rangka penyajian data dan informasi; 5. Menganalisis hasil-hasil pembangunan dalam rangka analisis data dan informasi; 6. Mengevaluasi data yang sudah ada dalam rangka analisis data dan informasi; 7. Menyusun neraca sumber daya yang potensial dalam rangka analisis data dan informasi; Page | 31


8. Menentukan

tingkat

permasalahan

dalam

rangka

perumusan permasalahan; 9. Menentukan faktor-faktor penyebab permasalahan dalam rangka perumusan permasalahan; 10. Melakukan

studi

pustaka

yang

memperkuat

landasan/kerangka teoritis dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional; 11. Menyusun spesifikasi model dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional; 12. Mengkonsultasikan

dengan

pihak/lembaga

yang

kompoten dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional; 13. Memasukkan data kedalam model yang akan dipakai dalam rangka pengujian model: 14. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek; 15. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional; 16. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis regional; 17. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan proyek sektor tunggal; 18. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek; 19. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;

Page | 32


20. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis regional; 21. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal; 22. Menyusun

perkiraan

pembiayaan

yang

dan

penentuan

diperlukan

dalam


kebijaksanaan strategis jangka pendek; 23. Menyusun

perkiraan

pembiayaan

yang

dan

penentuan

diperlukan

dalam


kebijaksanaan strategis regional; 24. Menyusun

perkiraan

pembiayaan

yang

dan

penentuan

diperlukan

dalam


program strategis regional; 25. Menyusun

perkiraan

dan

penentuan

anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal; 26. Merumuskan prosedur pelaksanaan dalam rangka penentuan alternatif dan rencana perencanaan; 27. Merumuskan saran tindakan korektif yang diperlukan dalam rangka pengendalian pelaksanaan; 28. Menyusun disain awal efektifitas pelaksanaan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan; 29. Menyusun disain awal efektifitas tujuan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan; 30. Menyususn disain awal dampak kemasyarakatan/ lingkungan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan; 31. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan efektifitas pelaksanaan;

Page | 33


32. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan efektifitas tujuan; 33. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan dampak kemasyarakatan/ lingkungan; 34. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek; 35. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional; 36. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis regional; 37. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal; 38. Melaksanakan kegiatan perencanaan lainnya yang ditugaskan oleh atasan. B. Fungsional Pustakawan Pejabat fungsional pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh

pejabat

yang

berwenang

untuk

melakukan

kegiatan

kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi di instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya. Pejabat fungsional pustakawan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan di bawah koordinasi Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 132/KEP/M.PAN/12/2002 dan Keputusan Bersama Kepala Perpustakawan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan nomor 21 tahun 2003 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Page | 34


Kreditnya, maka rumpun jabatan, instansi Pembina, kedudukan dan tugas pokok fungsional pustakawan sebagai berikut : 1. Rumpun Jabatan Fungsional Pustakawan : a. Jabatan Fungsional Pustakawan termasuk dalam rumpun arsiparis, pustakawan dan yang berkaitan. b. Jabatan Fungsional Pustakawan terdiri dari Pustakawan Tingkat Terampil dan Pustakawan Tingkat Ahli. 2. Pustakawan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana penyelenggara tugas utama kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi pada instansi pemerintah. 3. Jabatan fungsional pustakawan adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. 4. Tugas Pokok Pustakawan yang ada di Bappeda : Pustawakan tingkat terampil : 1) Pengorganisasian

dan

pendayagunaan

koleksi

bahan

pustaka/sumber informasi, dan. 2) Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi. 5. Rincian Kegiatan Fungsional Pustakawan Tingkat Terampil : a. Pustakawan Pelaksana : 1. Menghimpun alat seleksi bahan pustaka; 2. Melakukan survei bahan pustaka; 3. Membuat dan menyusun desiderata; 4. Meregistrasi bahan pustaka; 5. Melakukan verifikasi data bibliografi; 6. Melakukan katalogisasi sederhana; 7. Melakukan katalogisasi salinan; 8. Mengalihkan data bibliografi secara manual;

Page | 35


9. Mengalihkan data bibliografi secara elektronis; 10. Membuat kelengkapan bahan pustaka; 11. Mengelola jajaran bahan pustaka; 12. Merawat bahan pustaka dalam rangka pencegahan/ preventif; 13. Merawat bahan pustaka dalam rangka pencegahan/ treatment; 14. Melakukan layanan sirkulasi; 15. Melakukan layanan perpustakaan keliling; 16. Menyediakan bahan pustaka koleksi setempat; 17. Mengumpulkan data untuk statistik; 18. Melakukan publisitas. b. Pustakawan Pelaksanan Lanjutan : 1. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan koleksi; 2. Mengumpulkan data dalam rangka survei minat pemakai; 3. Mengidentifikasi

bahan

pustaka

dalam

rangka

penyiangan bahan pustaka; 4. Mengelola hasil penyiangan; 5. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengolahan bahan pustaka; 6. Melakukan klasifikasi sederhana; 7. Mengelola data bibliografi dalam bentuk kartu katalog; 8. Mengelola data bibliografi dalam bentuk basis data; 9. Menyusun daftar tambahan pustaka; 10. Membuat kliping; 11. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka;

Page | 36


12. Mengidentifikasi

bahan

pustaka

dalam

rangka

penyimpanan dan pelestarian; 13. Mereproduksi bahan pustaka kepustakaan kelabu; 14. Mereproduksi bahan pustaka berupa buku; 15. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional layanan informasi; 16. Melakukan layanan bahan pandang dengar; 17. Menyediakan bahan pustaka melalui silang layan; 18. Melakukan bimbingan membaca; 19. Melakukan cerita pada anak-anak; 20. Mengumpulkan data untuk tinjauan kepustakaan; 21. Mengumpulkan data untuk informasi teknis; 22. Mengolah dan menyusun data statistik; 23. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional penyuluhan; 24. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional publisitas; 25. Menyusun materi publisitas berbentuk berita, sinopsis, brosur dan leaflet; 26. Menyusun materi publisitas berbentuk poster/gambar peraga; 27. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pameran; 28. Menyiapkan materi dan penataan pameran; 29. Menjadi pemandu penyelenggaraan pameran. c. Pustakawan Penyelia : 1. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan koleksi; 2. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengolahan bahan pustaka; 3. Melakukan katalogisasi yang bersifat kompleks; Page | 37


4. Membuat anotasi; 5. Menyunting data bibliografi; 6. Menyusun bibliografi, indeks dan sejenisnya; 7. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka; 8. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional layanan informasi; 9. Melakukan layanan rujukan cepat; 10. Melakukan penelusuran literatur untuk bahan bacaan; 11. Melakukan bimbingan pemakai perpustakaan; 12. Membina kelompok pembaca; 13. Menyebarkan informasi terbaru/kilat berbentuk lembar lepas; 14. Menyebarkan informasi terseleksi berbentuk lembar lepas; 15. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional penyuluhan; 16. Melaksanakan

penyuluhan

massal

dengan

cara

menggunakan alat bantu audio-visual tentang kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi kepada pemakai perpustakaan; 17. Melaksanakan penyuluhan massal tanpa alat bantu tentang kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan, dokumentasi,

dan

informasi

kepada

pemakai

perpustakaan; 18. Melaksanakan penyuluhan tatap muka dalam kelompok tentang kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi kepada pemakai; 19. Melaksanakan

penyuluhan

perpustakaan

tentang

pengembangan perpustakaan dokumentasi dan informasi

Page | 38


kepada penyelenggara dan pengelola perpus-takaan tingkat kelompok; 20. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional publisitas; 21. Menyusun materi publisitas berbentuk slide, pandang dengar; 22. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pameran; 23. Menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan pameran.

Page | 39


Tabel 2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA BADAN SUB BAGIAN PROGRAM

(Perda Nomor 32 Tahun 2008) SEKRETARIS PEJABAT FUNGSIONAL

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIA

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG EKONOMI

BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN SDM

BIDANG PENGEMBANGAN SDA DAN PRASARANA WILAYAH

BIDANG PERENCANAAN MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

BIDANG STATISTIK DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN

SUB BIDANG PERTANIAN INDUSTRI, PERDAGANGAN PARIWISATA DAN INVESTASI

SUB BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SUB BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

SUB BIDANG PERENCAAN MAKRO WILAYAH

SUB BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG EKONOMI MAKRO

SUB BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

SUB BIDANG PRASARANA WILAYAH

SUB BIDANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN

Page | 40


2.2.

SUMBER DAYA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.2.1. Sumber Daya Manusia Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Pada tahun 2015, jumlah pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 127 orang Pegawai Negeri sipil yang terdiri dari lihat tabel berikut ini;

Tabel 2.2. Jumlah Pejabat Struktural Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 NO 1 2 3

KETERANGAN Eselon II Eselon III Eselon IV Total

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 5 1 8 4 15 4

Jumlah 1 6 12 19


Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan pada jabatan struktural terdapat satu orang laki-laki pejabat eselon II, lima orang laki-laki dan satu orang perempuan yang menempati jabatan eselon III, serta ada 13 jabatan pada eselon IV yang terdiri dari delapan orang laki-laki dan empat orang perempuan. Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2015 NO

1 2

KETERANGAN

Fungsionaal Perencana Madya Fungsionaal Perencana Muda Total

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan

Jumlah

3

13

16

3

4

7

6

17

23


Page | 41


Dari tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 23 orang pejabat Fungsional Perencana dengan rincian

pejabat fungsional Perencana Madya terdapat tiga belas orang

perempuan dan tiga orang laki-laki, sedangkan pada fungsional Perencana Mudaempat orang laki-laki dantiga orang perempuan. Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan tingkat Golongan Tahun 2015 NO 1 2 3 4

KETERANGAN Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Total

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 17 19 39 21 24 6 1 81 46

Jumlah 36 60 30 1 127


Dari tabel tersebut tergambar bahwa jumlah pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 terdapat 127 orang pegawai yang terdiri dari 81 orang laki-laki dan 46 orang perempuan dengan rincian pergolongan sebagai berikut; 17 orang laki-laki dan 19 orang perempuan yang bergolongan IV, 39 orang laki-laki dan 21 orang perempuan yang bergolongan III, 24 orang laki-laki dan 6 orang perempuan yang bergolongan II, serta ada 1 orang laki-laki yang bergolongan I. Tabel 2.5. Laki-laki dan Perempuan menurut tingkat Pendidikan Staf Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 NO 1 2 3 4 5 6 7

KETERANGAN S3 S2 S1 D3/Sarmud SMA/sederajat SMP/sederajat SD Total

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 2 1 22 27 35 13 3 21 2 1 81 46

Jumlah 3 49 48 3 23 1 127


Page | 42


Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 127 orang staff Bappeda provinsi Sulawesi Selatan terdapat 81 orang laki-laki dan 46 orang perempuan dengan kualifikasi pendidikan masing-masing dua orang laki-laki dan satu orang perempuan yang memiliki kualifikasi pendidikan S-3, dua puluh dua orang laki-laki dan dua puluh tuju orang perempuan yang memiliki kualifikasi pendidikan S-2, tiga puluh lima orang laki-laki dan tiga belas orang perempuan yang memiliki kualifikasi pendidikan S-1, tiga orang perempuan yang berpendidikan Sarjana Muda, dua puluh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan orang tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, serta satu orang laki-laki tamatan Sekolah Dasar. Meskipun

tingkat

pendidikan

pegawai

di

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah sudah cukup tinggi, namun masih perlu senantiasa diberikan penguatan-penguatan khususnya dalam bidang perencanaan dan pengembangan wilayah. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dapat berjalan dengan baik, selain dukungan sumber daya aparatur yang terampil juga perlu didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan secara berkesinambungan, daya dukung sarana penunjang operasional tersebut diantaranya adalah peralatan dan perlengkapan perkantoran. 2.2.2. Sarana dan Prasarana Kondisi saat ini masih menunjukan belum terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Berikut kondisi rekapitulasi barang dan inventaris kantor untuk mendukung tugas dan kinerja organisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan dalam tahun 2015 : KIB. A Tanah (Nihil). KIB. B Peralatan dan Mesin. Page | 43


1. Alat Angkutan: 1) Roda Empat 16 unit terdiri dari; 1) Sedan 3 unit. 2) Jip 1 unit. 3) Station Wagon 12 unit. 2) Roda Dua 34 unit terdiri dari; 1) Honda 8 unit. 2) Yamaha 18 unit 3) Suzuki 8 unit 2. Alat Rumah Tangga terdiri dari: 1) Komputer PC 68 unit. 2) Laptop 25 unit. 3) Note Book 39 unit. 4) Printer 47 unit. 5) UPS 35 unit. 6) Mesin Ketik Manual 11 unit. 7) AC 40 unit. 8) Meja 202 buah. 9) Kursi 589 buah. 10) Filleng Kabinet 68 buah. 11) Komputer Tablet Aple 68 unit. 12) Eksternal 5 unit. 3. Studio dan Komunikasi terdiri dari: 1) Pesawat Telepon 22 unit. 2) Handycam 7 unit. 3) Handy Talky 5 unit. 4) Kamera 13 unit. Melihat kondisi sarana dan prasarana mesin perkantoran kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan seperti tersebut diatas, maka perlu adanya peningkatan dukungan sarana dan prasarana yang dapat menunjang

Page | 44


khususnya pada peningkatan kinerja aparatur Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa sarana penunjang yang belum memadai seperti kebutuhan sarana perlengkapan rapat, sarana telekomunikasi internal, Air Conditioner dan pendukung lainnya. Oleh karena itu, untuk mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan maka dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang. 2.3.

KINERJA

PELAYANAN

PEMBANGUNAN

DAERAH

BADAN

PERENCANAAN

(BAPPEDA)

PROVINSI

SULAWESI SELATAN Mengacu pada tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagaimana amanat Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2013, maka BAPPEDA memiliki 4 (empat) peran, sebagai: 1). pengambil kebijakan/keputusan (policy/decision maker); 2). koordinator; 3). think-tank; dan 4). Administrator, maka Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan menjabarkan keempat peran tersebut ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya pada berbagai kegiatan strategis. Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berperan menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan daerah, baik kebijakan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) maupun kebijakan tahunan (RKPD). Kebijakan pembangunan jangka menengah dan tahunan masing-masing delengkapi dengan perkiraan anggaran, yaitu perkiraan anggaran untuk RPJMD yang bersifat lima tahunan dimulai sejak RPJMD 2013-2018 ditetapkan, sedangkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang bersifat tahunan disusun berikut perkiraan anggarannya. Selain tugas perencanaan tersebut, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan juga berperan dalam mengendalikan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan guna menjaga konsistensi antara pelaksanaan

Page | 45


pembangunan dengan dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sebagai koordinator, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berperan melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan (stakeholders); koordinasi perumusan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumbersumber pembiayaan pelaksanaan pembangunan, dan pengalokasian dana untuk pembangunan; serta koodinasi kegiatan strategis yang berskala regional, nasional dan mendesak yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan lembaga lainnya. Selain tugas koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut, BAPPEDA Prov. Sulsel juga berperan dalam menentukan kebijakan nasional, antara lain penanganan perubahan iklim (climate change) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur nomor 59 tahun 2013 tentang Rencana Aksi daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK), dan kebijakan nasional lainnya yaitu RAD Pangan dan Gizi, MP3EI dan MP3KI. Sebagai think tank, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berperan melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan maupun untuk perumusan kebijakan-kebijakan strategis lainnya untuk kepentingan daerah yang berskala lokal, regional, maupun nasional. Sedangkan sebagai administrator, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berperan dalam pengelolaan dokumen perencanaan pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanan rencana pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi; serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum pelaksanaan tugas BAPPEDA sebagai SKPD Pemerintah Provinsi.

Page | 46


Tabel 2.6. Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan PENGAMBIL KEPUTUSAN (POLICY/DECISION MAKER) PENJABARAN:

THINK TANK PENJABAR

KOORDINATOR

ADMINISTRATOR

PENJABARAN:

PENJABARAN:

1. Koordinasi

1. Pengelolaan

AN: 1. Perencanaan:

Analisis

penyusunan rencana

kebijakan di

dalam

dokumen

pembangunan daerah

bidang

perumusan

perencanaan

jangka panjang,

perencanaan

kebijakan di

termasuk dana

menengah dan

pembanguna

bidang

dekonsentrasi dan

pendek/tahunan.

n daerah dan

perencanaan

tugas

kebijakan

pembangunan

pembantuan.

lainnya.

daerah.

2. Penganggaran: penyusunan alokasi pendanaan (indikatif)

2. Koordinasi dan

2. Pengelolaan pelaporan hasil

sebagai bahan

fasilitasi dalam

pemantauan dan

penyusunan RAPBD.

pelaksaan

evaluasi terhadap

dekonsentrasi

pelaksanaan

Evaluasi: terhadap

dan tugas

rencana

pelaksanaan rencana

pembantuan.

pembangunan

3. Pengendalian dan

pembangunan daerah.

3. Koordinasi kegiatan

daerah. 3. Pembinaan dan

strategis

pelayanan

penanganan

administrasi

permasalahan

umum.

mendesak sesuai penugasan.

Page | 47


Tabel 2.7.Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan TARGET IKK

TARGET INDIKATOR LAINNYA

2 3 Perencanaan Pembangunan:

4

5

1

Data dan ßInformasi Pembangunan

100%

2

NO.

I

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI

1

3

4

II 5

6

TARG ET SPM

TARGET CAPAIAN TAHUN

REALISASI CAPAIAN TAHUN

RASIO CAPAIAN PADA TAHUN

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

6

7

8

9

10

11

12

13

13

15

16

17

18

19

20

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

RPJMD, RKPD, 100% Dok 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KUA-PPAS LAKIP, LKPJ, UKP4 100% Dok 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% dan Dokumen Evaluasi Perencanaan Koordinasi 100% Lap. Pelaks. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Perencanaan dan Keg. Pengendalian Kerjasama Pembangunan Daerah Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD, Peningkatan Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rasio ketersediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Rasio penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke luar daerah

100%

100%

100%

100%

100% 100%

Dok

100%

100%

100%

100%

100%

Lap. Kegiatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Lap. Kegiatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Page | 48

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018 BAB II 1

2 7

8

9

10 11

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur.

100%

Lap. Kegiatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rasio penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke luar daerah Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegaqwaian Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan SKPD. Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan.

100%

Lap. Kegiatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Lap. Kegiatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Lap. Kegiatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Lap. Kegiatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Page | 49


Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA Prov. Sulsel. Uraian Kegiatan

Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

PENDAPATAN DAERAH

30.000.000,00

35.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

30.000.000,00

35.000.000,00

22.239.740.517,00

1

BELANJA DAERAH

-

-

-

-

-

13.844.221.852,00

17.310.940.624,70

18.708.337.062,17

20.584.010.768,39

22.627.847.845,23

Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai Belanja Langsung

-

-

-

-

24.302.871.108,00

27.898.202.779,00

39.940.526.188,00

41.447.888.255,00

6.895.518.665,00

6.648.821.257,00

7.786.509.779,00

11.822.007.176,00

12.271.888.255,00

6.895.518.665,00

6.648.821.257,00

7.786.509.779,00

11.822.007.176,00

12.271.888.255,00

13.844.221.852,00

17.310.940.624,70

18.708.337.062,17

20.584.010.768,39

22.627.847.845,23

15.344.221.852,00

17.654.049.851,00

20.111.693.000,00

28.118.519.012,00

29.176.000.000,00

- Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa

-

-

-

-

-

5.350.470.000,00

4.614.030.000,00

5.728.478.000,00

6.116.835.000,00

7.066.865.000,00

-

-

-

-

-

9.201.251.852,00

12.357.269.851,00

13.862.665.000,00

21.509.384.012,00

21.630.635.000,00

- Belanja Modal

-

-

-

-

-

792.500.000,00

682.750.000,00

520.550.000,00

492.300.000,00

478.500.000,00

Sumber: Data Neraca Keuangan Sub Bagian Keuangan Bapeda Provinsi Sulawesi Selatan

Page | 50


2.4.

TANTANGAN

DAN

PELUANG

PENGEMBANGAN

PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN TANTANGAN Adapun tantangan Provinsi Sulawesi Selatan antara lain; 1. Penyusunan perencanaan sektor belum sepenuhnya berbasis data, sehingga rencana kerja SKPD masih lemah dan belum konsisten dengan dokumen perencanaan daerah. 2. Perencanaan pembangunan daerah (Provinsi dan Kabu/Kota) belum spenuhnya terintegrasi. 3. Perencanaan pembangunan daerah (Provinsi dan Kabu/Kota) belum terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah. 4. Kesadaran aparat Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan rincian tugasnya masih belum optimal. 5. Kesadaran aparat Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum optimal.

PELUANG Adapun peluang yang dimiliki Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan antara lain; 1. Adanya kepercayaan para pemangku kepentingan (stakeholders) kepada Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal fasilitasi penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah; 2. Sasaran pembangunan daerah yang harus dicapai sudah jelas tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018; 3. Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam penyempurnaan rencana kerja pembanguanan daerah;

Page | 51


4. Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga pemerintah daerah mempunyai fungsi fasilitasi terhadap rencana-rencana pemerintah pusat, lembaga asing dan NGO; 5. Adanya kesempatan bagi aparat Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan.

Page | 52


ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Beberapa isu yang sering ditemukan dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain; 1.

Analisis kondisi wilayah merupakan hal utama dan penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daera, analisis kondisi wilayah perencanaan membutuhkan data dan informasi yang aktual, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan ketersediaan data dan informasi yang akurat akan sangat menentukan langkah selanjutnya keberhasilan perencanaan.

2.

Salah satu variabel penentu keberhasilan suatu rencana banyak ditentukan ketersediaan dan kualitas para perencana, sebagai pelaksana perencana pembangunan daerah dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme.

3.

Bappeda adalah lembaga perencana yang menempatkan posisinya sebagai perekat perencanaan dalam wilayah, salah satu hal yang sulit dilaksanakan adalah membangun sinergitas antar Kabupaten/Kota dan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

4.

Tingkat Kualitas suatu rencana dapat dicapai jika dilengkapi dengan berbagai peralatan perencanaan yang terkait dengan analisis terhadap indikator sosial, ekonomi dan indikator lainnya yang sering digunakan sebagai ukuran keberhasilan beberapa aturan perundang-undangan terkait perencanaan yang belum maksimal diterapkan.

Page | 53


5.

Proses perencanaan pembangunan daerah sampai dengan pelaksanaannya perlu dilakukan Evaluasi sebagai pengendalian terhadap jalannya pelaksanaan pembangunan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Jika ditemukan target dan sasaran yang tidak tercapai, maka akan menjadi masukan perbaikan untuk perencanaan yang akan datang. Adapun permasalahan yang dihadapi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini adalah; 1.

Belum konsistennya antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan.

2.

Belum akuratnya data dan informasi dokumen perencanaan baik antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

3.

Belum optimalnya hasil analisa perencanaan pembangunan untuk perumusan kebijakan.

4.

Dan belum optimalnya pengelolaan dokumen perencanaan, pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Selama periode 2008-2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya telah diupayakan secara

optimal. Namun demikian,upaya tersebut

masih

menyisakan beberapa persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan dengan pelaksanaannya baik pusat maupun daerah. Kemudian terkait dengan munculnya berbagai masalah baru dan mendesak, seperti penanganan bencana alam, penanggulangan kemiskinan, penanganan terhadap dampak pemanasan global, new inisiatif pemerintah dan antisipasi terhadap fluktuasi harga bahan bakar minyak. Berkaitan dengan isu-isu tersebut, maka Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dituntut untuk antisipatif dan proaktif dalam mengkaji

Page | 54


berbagai strategi dan menyelesaikan berbagai Permasalahan Pembangunan tersebut, sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah tetap terjamin. Dalam pelaksanaan peran Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga di bidang perencanaan daerah, dipandang perlu peningkatan sumberdaya manusia secara solid dan terintegrasi untuk menghasilkan kualitas hasil analisis, telaahan, dan kajian-kajian kebijakan pembangunan yang melahirkan dokumen perencanaan perumusan kebijakan pembangunan daerah dan nasional yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan. Peningkatan kualitas hasil analisis/telaahan/kajian sangat penting dilakukan karena untuk meningkatkan ragam, kualitas dan pemanfaatan data/informasi yang optimal. Selain itu, dilakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, yang ditunjukkan dengan semakin

mendekatnya

perencanaan

dengan

keselarasan tersebut terbatasnya

antara

pencapaian

ketersediaan

sasaran

penganggaran.

dalam

dokumen

Namun

demikian,

masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena

instrumen

perencanaan

pengendalian

dan

pengawasan

pembangunan, serta belum optimalnya mekanisme reward and punishment. Masih terdapat ketidakselarasan antara rencana pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, kapasitas Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses perencanaan pembangunan secara baik. Antara lain dengan mengawal dan memperkuat sistem manajemen ketidaksesuaian

(inconsistency)

antara

rencana

pembangunan

dan

implementasinya, yang dapat menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Page | 55


Tabel 3.9.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

PENGAMBIL KEPUTUSAN

TINHK TANK

KOORDINATOR

ADMINISTRATOR

(POLICY/DECISION MAKER) Perencanaan: 1.

1.

Ketersediaan

1. Implementasi

1. Koordinasi Integrasi,

Konsistensi dokumen

dan akurasi

kesepakatan

sinkronisasi

penganggaran terhadap

data/informasi.

kerjasama

perencanaan/evaluasi.

Penanggulanga

terutama dengan

n kemiskinan.

swasta dan

pelaksanaan kegiatan

Sinkronisasi

pemerintah.

dan Rasionalisasi

dokumen perencanaan masih

2.

diperlukan mekanisme instrument yang mengatur

3.

program pusat-

secara lebih tegas.

2. Komitmen

2. Konsistensi

pelaksanaan

Penganggaran:

daerah dan

kepala daerah

1. Perubahan Poldas menjadi RPJP

capaian target-

kabupaten/kota

target nasional.

terhadap

regulasi dan fungsi

Penataan ruang

kerjasama

Bappeda

wilayah dan

pembangunan.

kabupaten/kota

(UU 22/1999 menjadi UU 25/2044 dan UU 17/2007).

4.

2. Pedoman baru permendagri

kawasan

54/2010, mencakup: a.

(dokumen

strategis.

KEK, RAD-

perencanaan) serta

Perencanaan

GRK RAD-

Dukungan pendanaan

penyusunan, penetapan dan

dan evaluasi

Pangan dan Gizi,

Bappeda

pengendalian/evaluasi.

penataan ruang

MP3EI, MP3KI,.

kabupaten/kota..

Fungsi konsultatif terhadap

wilayah

4. Reformasi birokrasi.

RPJMD kabupaten/kota.

provinsi/kabup

5. Optimalisasi Sumber

perubahan struktur dokumen, tata cara

b.

3. Koordinasi,

fisik/keuangan. 3. Koordinasi kerangka

Pengendalian, Pelaksanaan dan

5.

aten/kota.

Daya Aparatur, Sarana

Evaluasi:

dan Prasarana

1. Evaluasi RAPBD

perkantoran serta

kabupaten/kota. 2. Evaluasi Dokumen Perencanaan

penyediaan barang dan jasa perkantoran.

Kabupaten/Kota (RPJP, RPJMD, RKPD, dll). 3. Evaluasi dokumen perencanaan SKPD (RENSTRA, RENJA, dll). 4. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan (monitoring dan evaluasi).

Page | 56


3.2.

TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memperhatikan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Hal ini dilakukan agar penyusunan rumusan kegiatan dalam rencana program startegis dalam dokumen ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah 2013-2018. Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013– 2018 adalah: “SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING AKSELERASI KESEJAHTERAAN PADA TAHUN 2018” Penjabaran makna dari Visi Sulawesi Selatan di atas adalah sbb: Pilar Utama Pembangunan Nasional adalah merupakan gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi acuan dan berkontribusi nyata terhadap solusi persoalan mendasar bangsa Indonesia. Persoalan mendasar tersebut khususnya dalam perwujudan ketahanan dan kemandirian pangan pada komoditas strategis. Ini ditandai dengan posisi Sulawesi Selatan yang semakin menempatkan dirinya sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi diluar pulau Jawa. Ini juga terkait dengan perwujudan pola ideal kehidupan beragama dan kerukunan antar ummat beragama, ketertiban dan keamanan serta akselerasi perbaikan kehidupan demokrasi.. Simpul Jejaring adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi simpul distribusi barang dan jasa, simpul layanan pendidikan dan kesehatan, serta simpul perhubungan darat, laut dan udara diluar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia khusunya.

Page | 57


Akselerasi Kesejahteraan adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang sudah mencapai fase akhir tinggal landas dan memasuki awal kematangan ekonomi. Pada saat itu Indeks pembangunan Manusia berada pada kategori menengah-tinggi, pertumbuhan ekonomi berada diatas rata-rata nasional, pendapatan perkapita sekitar 30 juta/tahun, angka kemiskinan dan pengangguran dibawa rata-rata Nasional, Agro industri berkembang pesat serta industri manufaktur dan jasa berkontribusi signifikan dalam perekonomian. Ini juga ditandai oleh kondisi dimana Sulawesi Selatan semakin kuat mensinergikan kemajuan Kabupaten dan Kota serta semakin bersinergi dengan perkembangan regional, nasional dan internasional. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut; 1.

Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar ummat beragama.

2.

Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

3.

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

4.

Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global.

5.

Meningkatan kualitas demokrasi dan kepastian hukum.

6.

Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa.

7.

Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih.

Page | 58


3.3. REVIEW

RENCANA

TATA

RUANG

WILAYAH

(RTRW)

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2008-2028 DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 3.3.1. Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan guna mengembangkan Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industry, perdagangan, pariwisata, dan pertanian yang seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan. Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pendukung

kegiatan

sosial

ekonomi

masyarakat

diarahkan

untuk

meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik antara Pusat Kegiatan Nasional, dengan Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas jaringan transportasi, energy, telekomunikasi, dan sumber daya air secara terpadu. Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kawasan Perkotaan Mamminasata yang meliputi seluruh wilayah Kota Makassar, dan Kabupaten Takalar serta sebagian wilayah Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros dengan fungsi sebagai pusat pertumbuhan nasional dan pusat orientasi pelayanan berskala internasional serta sebagai penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia. Pusat Kegiatan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kawasan Perkotaan Pangkajene, Jeneponto, Palopo, Watampone, Bulukumba, Barru dan Parepare, yang berfungsi mendukung peran Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan mengemban fungsi sebagai pusat jasa pelayanan keuangan, pusat pengolahan dan distribusi barang, simpul transportasi serta pusat pelayanan publik berskala provinsi. Pusat Kegiatan Lokal di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kawasan Perkotaan Bantaeng, Enrekang, Masamba, Belopa, Malili, Pinrang, Pangkajene, Benteng, Pamatata,

Page | 59


Sinjai, Watansoppeng, Makale, Rantepao dan Sengkang yang berfungsi sebagai pusat pengolahan dan distribusi barang dan jasa, simpul transportasi, pusat jasa pemerintahan kabupaten/kota serta pusat pelayanan publik berskala kabupaten. Sistem jaringan transportasi Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh keberadaan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan bebas hambatan, rencana pembangunan jaringan jalur kereta api antar kota lintas Pulau Sulawesi dan jaringan penyeberangan lintas antar provinsi di dalam wilayah Pulau Sulawesi. Jaringan transportasi di Provinsi Sulawesi Selatan juga didukung oleh jaringan transportasi laut yang meliputi: pelabuhan Internasional Makassar; pelabuhan pengumpul regional dan pelabuhan pengumpan serta jaringan transportasi udara yang meliputi: bandar udara (bandara) pengumpul Internasional Sultan Hasanuddin (Makassar); dan bandara pengumpan di Kabupaten Luwu Timur, Tana Toraja, Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Bone serta Kabupaten Bulukumba. Dukungan jaringan energy guna mendukung pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan meliputi pengembangan depo bahan bakar minyak/gas bumi yaitu: Depo Makassar, Depo Parepare, Depo Luwu, Depo Selayar dan Depo Wajo, serta jaringan pipa gas Wajo - Makassar; pengembangan pembangkit tenaga listrik berupa PLTD di kabupaten/kota Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Luwu, Maros, Pangkep, Pinrang, Selayar, Sinjai, Takalar, Tana Toraja, Palopo, Parepare, dan Mamminasata; PLTU di kabupaten/kota Gowa, Bone, Jeneponto, dan Takalar; PLTA di Kabupaten Tana Toraja, Pinrang, Gowa, Enrekang, dan Sinjai; PLTG di kabupaten Gowa, dan Wajo; PLTM di kabupaten Luwu Timur, Sinjai, Luwu, dan Luwu Utara; serta pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energy di kabupaten Luwu Utara, Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Pinrang, Sidrap, Wajo, Barru, Maros, dan Sinjai. Sedangkan jaringan telekomunikasi meliputi: jaringan terestrial yaitu: jaringan kabel laut Makassar - Martapura (Kalsel), Makassar – Surabaya, Makassar – Page | 60


Ende (Flores), Makassar – Ambon; pengembangan jaringan mikro analog yang meliputi jalur Makassar – Palu, dan Parepare – Kendari; dan pengembangan jaringan mikro digital di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional didukung oleh peningkatan kualitas jaringan sumber daya air pada Daerah Irigasi (DI) di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari DI kewenangan pusat lintas kabupaten/kota meliputi: DI Kampili/Bisua (Kabupaten Gowa dan Takalar), DI Bila Kalola (Kabupaten Sidrap), DI Kalola Kalosi (Kabupaten Wajo dan Sidrap), DI Awo (Kabupaten Wajo dan Sidrap), DI Saddang Sidrap (Kabupaten Sidrap dan Pinrang), DI Saddang Pinrang (Kabupaten Sidrap dan Pinrang), DI Lekopaccing (Kabupaten Maros dan Kota Makassar), DI Lamasi Kanan/Kiri (Kabupaten Luwu dan Luwu Utara), DI Jeneberang/Kampili (Kabupaten Gowa); DI kewenangan pusat utuh kabupaten meliputi: DI Bontomanai (Kabupaten Bulukumba), DI Bayangbayang (Kabupaten Bulukumba), DI Kelara (Kabupaten Jeneponto), DI Pammukulu (Kabupaten Takalar), DI Bantimurung (Kabupaten Maros), DI Tabo-tabo (Kabupaten Pangkep), DI Sanrego, DI Pattiro, DI Palakka dan DI Ponreponre (Kabupaten Bone), DI Langkemme, DI Tinco Kiri/Kanan, DI Paddange, DI Lawo, dan DI Walanae (Kabupaten Soppeng), DI Wajo (Kabupaten Wajo), DI Bulucenrana, DI Bulutimorang, DI Gelirang, DI S. Baranti dan DI S. Sidenreng (Kabupaten Sidrap), DI Padang Sappa I, DI Padang Sappa II, DI Bajo, DI Kalaera Kiri dan DI Kalaera Kanan I (Kabupaten

Luwu)

,

DI

Kalaera

II

(Kabupaten

Toraja),

DI

Rongkong/Malangke, DI Baliase dan DI Bungadidi (Kabupaten Luwu Utara), DI Kalaena dan DI Kalaena Kiri/Kanan (Kabupaten Luwu Timur); Daerah Rawa (DR) meliputi: DR Barebbo (Kabupaten Bone), DR Sajoanging (Kabupaten Wajo), dan DR Maros Utara (Kabupaten Maros); DI kewenangan Provinsi lintas kabupaten meliputi: DI Bilibili (Kabupaten Gowa), DI Cilallang (Kabupaten Wajo), DI Tubu Ampak (Kabupaten Luwu Utara); DI kewenangan Provinsi utuh meliputi: DI Bettu dan DI Bontonyeleng (Kabupaten Bulukumba), DI Jenemarung (Kabupaten Takalar), DI Aparang I, Page | 61


DI Kalamisu dan DI Aparang Hulu (Kabupaten Sinjai), DI Padaelo dan DI Leang Lonrong (Kabupaten Pangkep), DI Matajang (Kabupaten Barru), DI Jaling, DI Salomeko, DI Unyi dan DI Selliccopobulu (Kabupaten Bone), DI Leworeng, DI Latenreng, DI Salo Bunne (Kabupaten Soppeng), DI Cenrana, DI Belawa, dan DI Cilellang (Kabupaten Wajo), DI Alekarajae, DI Torere dan DI Baranti (Kabupaten Sidrap), DI Padang Alipang, DI Kalaena, DI Lengkong Pini dan DI Makawa (Kabupaten Luwu), DI Bone-bone dan DI Kanjiro (Kabupaten Luwu Utara), DI Sunggeni dan DI Tomini (Kabupaten Luwu Timur). Keberadaan daerah irigasi didukung oleh keberadaan air baku yang bersumber dari bendungan Batubassi, Bendungan Balambano dan Bendungan Karebbe (Kabupaten Luwu Timur); Bendungan Bilibili (Kabupaten Gowa), Bendungan Kalola (Kabupaten Wajo), dan Bendungan Sanrego (Kabupaten Bone) yang merupakan kewenangan pemerintah; dan pengembangan Bendung Taccipi di Kabupaten Pinrang dan Bendungan Sungai Batu Pute di Kabupaten Barru yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Pola ruang Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan distribusi peruntukan ruang yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya, kebijakan pengembangannya diarahkan pada pengembangan kawasan lindung melalui upaya pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, terutama sektor kehutanan, pertambangan dan kelautan, dan kebijakan pengembangan kawasan budidaya melalui upaya perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kawasan lindung di Provinsi Sulaewsi Selatan meliputi: (1) kawasan lindung nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi meliputi: Suaka Margasatwa Ko’mara (Kabupaten Takalar), Cagar Alam (CA) Faruhumpenai,

Page | 62


CA Kalaena, Taman Nasional (TN) Danau Matano dan Danau Mahalona, TN Danau Towuti (Kabupaten Luwu Timur), TN Bantimurung Bulusaraung (Kabupaten Maros dan Pangkep), TN Laut Takabonerate (Kabupaten Kepulauan Selayar), Taman Hutan Raya (Tahura) Bontobahari (Kabupaten Bulukumba), Taman Wisata Alam (TWA) Malino (Kabupaten Gowa), TWA Cani Sirenreng (Kabupaten Bone), TWA Lejja (Kabupaten Soppeng), TWA Laut Kepulauan Kapoposang (Kabupaten Pangkep), Taman Buru (TB) Ko’mara, dan TB Bangkala (Kabupaten Jeneponto); dan (2) kawasan lindung provinsi meliputi: Rencana Pengembangan Hutan Lindung (HL) yang meliputi: Tahura Abdul Latief (Kabupaten Sinjai), Tahura Nanggala (Kota Palopo), Hutan Lindung (HL) Gowa, HL Takalar, HL Jeneponto, HL Bantaeng, HL Bulukumba, HL Selayar, HL Sinjai, HL Bone, HL Soppeng, HL Wajo, HL Barru, HL Sidrap, HL Pinrang, HL Enrekang, HL Tana Toraja, HL Toraja Utara, HL Luwu, HL Luwu Utara, HL Luwu Timur, HL Palopo, dan HL Parepare; serta (3) Kawasan Rawan Bencana Alam (KRB) yaitu: KRB Gunung Bawakaraeng (Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone); KRB Gempa Bumi meliputi Kawasan Pusat Taccipi dan sekitar Watampone (Kabupaten Bone), kabupaten Pinrang, kabupaten Tana Toraja, kabupaten Luwu, kabupaten Luwu Utara, dan kabupaten Enrekang; KRB Rawan Banjir Allu, Topa, Tamalatea, Binamu, Arungkeke, dan Batang (kabupaten Jeneponto), Maros Baru, Marusu, dan Bantimurung (kabupaten Maros), Labakkang dan Bungoro (kabupaten Pangkep), Bisappu, dan Bantaeng (Bantaeng), Gangking, Ujung Bulu, dan Ujung Loe (kabupaten Bulukumba), Sinjai Timur dan Sinjai Utara (kabupaten Sinjai), Kajuara, Cina, dan Sibulue (kabupaten Bone), Duampanua (kabupaten Pinrang), Baebunta dan Malangke Barat (kabupaten Luwu), dan Wotu dan Angkona (kabupaten Luwu Timur); KRB Gerakan Tanah meliputi Kelara dan Rumbia (kabupaten Jeneponto), Sinoa, Bulu Ere, Tompo Bulu dan Eremerasa (kabupaten Bantaeng), Rindang, Rilau Ale dan Bulukumpa (kabupaten Bulukumba), Sinjai Barat, Sinjai Borong, Sinjai Selatan, Tellu LImpoe, Sinjai Tengah dan Bulupoddo (kabupaten Sinjai), Buntucani dan Kajuara (kabupaten Bone), Page | 63


Mangkutana dan Wasuponda (kabupaten Luwu Timur); dan KRB Tsunami meliputi kawasan sekitar pantai kabupaten Pinrang, kota Makassar, kabupaten Bulukumba, dan kabupaten Kepulauan Selayar. Kawasan Budidaya Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki nilai strategis merupakan kawasan strategis yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Kawasan strategis di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, social budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kawasan Strategis Nasional (KSN) yaitu Kawasan Perkotaan Mamminasata yang terdiri atas Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan kawasan

perkotaan

kabupaten

Maros

dan

Gowa,

dan

Kawasan

Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare yang terdiri atas Kota Parepare, kabupaten Sidrap, kabupaten Enrekang, kabupaten Pinrang dan kabupaten Barru; dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yaitu: KSP kawasan lahan pangan berkelanjutan khususnya beras dan jagung di kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang , Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur (Bosowasipilu), Pangkep, Maros, Gowa dan Takalar; KSP kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan unggulan kakao, kelapa sawit, kopi Robusta, jambu mete dan jarak di kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Barru, Pangkep, Maros, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara dan Kepulauan Selayar; KSP kawasan pengembangan budidaya rumput laut di kabupaten Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Luwu, Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur; KSP Kawasan pengembangan budidaya udang di kabupaten Pinrang, Barru, Pangkep, Bone, dan Wajo; KSP kawasan pengembangan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) Pamatata di Kabupaten Kepulauan Page | 64


Selayar; KSP Kawasan terpadu pusat bisnis, sosial, budaya dan pariwisata Center Point of Indonesia (Pusat Bisnis Terpadu Indonesia) di Makassar; KSP Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Emas di Kabupaten Barru; dan KSP Kawasan Industri (KI) skala besar di KI Makassar, KI Maros, KI Gowa, KI Takalar, KI Parepare, KI Sorowako (Kabupaten Luwu Timur), KI Semen Tonasa (Kabupaten Pangkep), KI semen Bosowa (Kabupaten Maros); Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi: KSN Kawasan Tana Toraja dan sekitarnya; dan KSP kawasan permukiman adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba. Sedangkan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi meliputi: KSN kawasan stasiun bumi sumber daya alam Parepare di Kompleks LAPAN Kota Parepare; dan KSN Kawasan Sorowako dan sekitarnya; dan KSP Kawasan Migas terdiri atas: Blok Bone Utara (Kabupaten Luwu dan Kota Palopo), Blok Enrekang (Kabupaten Tana Toraja, Enrekang dan Pinrang), Blok Sengkang (Kabupaten Wajo, Sidrap, Soppeng dan Bone), Blok Bone di Teluk Bone, dan Blok Sigeri di Selat Makassar, Blok Kambuno di teluk Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba, Blok Selayar di laut Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar, Blok Karaengta di laut Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Kepulauan Selayar; KSP kawasan pusat-pusat pembangkit listrik teridiri atas PLTG Sengkang (Kabupaten Wajo), PLTU Punagaya (Kabupaten Jeneponto), PLTU Bakaru (Kabupaten Pinrang). Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu: KSP Kawasan wisata bahari Mamminasata dan sekitarnya (Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Pangkep); KSP kawasan wisata bahari Takabonerate (Kabupaten Kepulauan Selayar); KSP kawasan Danau Tempe (Kabupaten Wajo) dan Danau Sidenreng (Kabupaten Sidrap); KSP Bendungan Batubassi, Bendungan Balambano dan Bendungan Karebbe (Kabupaten Luwu Timur); Page | 65


Bendungan Bilibili (Kabupaten Gowa), Bendungan Kalola (Kabupaten Wajo), dan Bendungan Sanrego (Kabupaten Bone); KSP pengembangan Hutan Lindung (HL) yang meliputi: Tahura Abdul Latief (Kabupaten Sinjai), Tahura Nanggala (Kota Palopo), Hutan Lindung (HL) Gowa, HL Takalar, HL Jeneponto, HL Bantaeng, HL Bulukumba, HL Selayar, HL Sinjai, HL Bone, HL Soppeng, HL Wajo, HL Barru, HL Sidrap, HL Pinrang, HL Enrekang, HL Tana Toraja, HL Toraja Utara, HL Luwu, HL Luwu Utara, HL Luwu Timur, HL Palopo, dan HL Parepare; dan KSP Kawasan Rawan Bencana Alam (KRB) Gunung Bawakaraeng (Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone). Kawasan Andalan yang merupakan bagian dari kawasan budidaya baik ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan dan wilayah sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi: Kawasan andalan darat meliputi: kawasan andalan Mamminasata dan sekitarnya dengan sektor unggulan : pariwisata, industri, pertanian, agroindustri, dan perikanan; kawasan andalan Palopo dan sekitarnya dengan sektor unggulan : pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan; kawasan andalan Bulukumba – Watampone dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan , dan perdagangan; kawasan andalan Parepare dan sekitarnya dengan sektor unggulan : agroindustri, pertanian, perikanan, dan perkebunan; dan Kawasan Andalan laut yang meliputi: kawasan Andalan Laut Kapoposang dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata; kawasan Andalan Laut Teluk Bone dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata; kawasan Andalan Laut Singkarang – Takabonerate dan sekitarnya dengan sector unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata; kawasan Andalan Laut Selat Makassar dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.

Page | 66


3.3.2. Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sulawesi Selatan Pergeseran paradigma pembangunan dari ekonomi oriented menjadi pembangunan berkelanjutan telah dianut oleh pemerintah pada dasawarsa belakangan ini. Hal tersebut telah diintroduksi mulai dari proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi. Dengan adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 maka pendekatan pembangunan berkelanjutan telah menjadi perhatian dari sisi perencanaan pembangunan dengan instrumen kajian lingkungan hidup strategis. Bappeda sebagai institusi perencanaan telah menindaklanjuti Undangundang tersebut dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap RPJMD 2013-2018 lewat Pokja Pengendalian Lingkungan terkait dengan hasil KLHS RPJMD maka peran Bappeda dapat dibagi menjadi peran secara internal dan peran eksternal terhadap SKPD lainnya. Secara eksternal Bappeda

bersama-sama

dengan

BLHD

berperan

mengawal

proses

pembangunan sehingga dapat melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Selatan, secara internal peran Bappeda terhadap KLHS adalah bagaimana memperhatikan dan mengakomodir rekomendasi yang telah dituangkan sebagai hasil kajian. Dari hasil kajian yang tertuang dalam KLHS, maka maka terdapat masalah yang perlu mendapat perhatian yaitu lemahnya sistem updating data dan informasi untuk menganalisis perencanaan dan hasil pembangunan. Di Bappeda, permasalahan tersebut akan diminimalisir lewat program pengembangan data dan informasi yang selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan kegiatan pengembangan data dan informasi spasial sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Page | 67


Tabel 3.10. Hasil Analisis terhadap KLHS Provinsi Sulawesi Selatan Hasil No. KLHS Permasalahan terkait pelayanan tugas dan SKPD fungsi SKPD 1. Data dan Data dan Informasi informasi khususnya yang terkait dengan data dan informasi spasial belum berjalan dengan baik 3.4.

Faktor Penghambat Anggaran

Pendorong  Dukungan teknologi  Kecenderungan pengembangan spasial

TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA KABUPATEN/KOTA Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima)

tujuan pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: a. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui amanat tersebut, review Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas, Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri dan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten/kota (yang masih berlaku) dalam perumusan kegiatan dalam rencana program startegis Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan perlu dianalisis guna menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan

Page | 68


sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sulawesi

Selatan

terhadap

sasaran

Rencana

Strategis

Kementerian

PPN/Bappenas, Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri dan Rencana Strategis Bappeda kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing. 3.4.1. Review Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014 memuat arah kebijakan dan strategis sebagai berikut. Arah Kebijakan: 1) Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan; 2) Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja; 3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan; 4) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan; dan 5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan pegawai. Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal, yaitu: -

Eksternal: 1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah serta keterkaitan dan

Page | 69


konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 2) Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional; 3) Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional; 4) Meningkatkan

kualitas

kajian

dan

atau

evaluasi

kebijakan

pembangunan; 5) Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional. -

Internal: 1) Membangun manajemen kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai; 2) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai; 3) Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel; 4) Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip

good governance

di

Kementerian PPN/Bappenas; dan 5) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2010-2014, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut: a. Program teknis: Program Perencanaan Pembangunan Nasional. Program

ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan. Page | 70


b. Program generic :

1). Program Dukungan

Manajemen

dan PelaksanaanTugas Teknis

lainnya. 2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3). Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas

Aparatur

3.4.2. Review Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan jangka menengah Nasional dan Kementerian Dalam Negeri tahun 20102014, Sekretariat Jenderal dalam 5 tahun kedepan akan terus mendorong terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemberian dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dimaksud mencakup pelayanan di bidang perencanaan program dan anggaran; pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian; penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pelaporan kinerja; penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum; pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan keprotokolan; pengelolaan data, informasi, komunikasi dan telekomunikasi; pengelolaan penerangan; pengkajiankebijakan strategik; penataan administrasi kerjasama luar negeri; serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Jenderal telah menetapkan arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2010-2014), yaitu: 1). Mendorong terlaksananya perencanaan program dan penganggaran yang berbasis kinerja, serta peningkatan kerjasama luar negeri secara efektif dan efisien; 2). Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur dalam upaya percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 3). Memfasilitasi penataan regulasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta perumusan kebijakan stratejik secara

berkualitas

dalam kerangka desentralisasi dan percepatan

pembangunan daerah; 4). Meningkatkan kapasitas pengelolaan data dan Page | 71


informasi, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi, teknologi informasi dan komunikasi, serta kualitas penyelenggaraan kehumasan dalam konteks keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan; serta 5). Meningkatkan kapasitas

pengelolaan keuangan, aset, serta sarana dan prasarana secara

transparan, akuntabel dan sesuai kebutuhan. Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan Program Sekretariat Jenderal berikut: 1). Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri. Tujuan dari Program ini adalah meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri. 2). Program Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri. Tujuan dari Program ini adalah meningkatkan kinerja aparatur melalui dukungan sarana dan prasarana kerja. Dalam

rangka

mendukung

pencapaian

Sasaran

Prioritas

Pembangunan Nasional serta Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, upaya dan langkah strategik utama adalah “Menjaga dan memperkuat stabilitas penyelenggaraan sistem politik dalam negeri dan sistem pemerintahan dalam negeri”. Stabilitas politik dalam negeri dan pemerintahan dalam negeri adalah parameter pokok kebijakan

Kementerian

Dalam

Negeri

yang

dilaksanakan

secara

berkesinambungan sejak periode RPJMN pertama tahun 2004-2009 dalam kerangka RPJPN Tahun 2005-2025. Sejalan dengan itu, dalam kerangka pencapaian target pembangunan 2010-2014, terdapat

prioritas-prioritas

khusus

yang

secara

langsung

mendukung Program 5 (lima) Tahun (P5T), baik yang secara eksplisit telah termuat dalam RPJMN 2010-2014 maupun yang secara langsung menjadi bagian penugasan kepada Menteri Dalam Negeri. Untuk mewujudkan hal tersebut, digunakan pendekatan berupa prinsip-prinsip:

Page | 72


1. Desentralisasi

dan

Otonomi

Daerah,

yaitu

dengan

memperkuat

penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan dan hasil-hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat; 2. Pembangunan berkelanjutan, yaitu keseluruhan proses pembangunan yang dilakukan saling berkaitan antara kegiatan sebelumya dengan rencana selanjutnya atau antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya dalam suatu rangkaian tahapan yang saling terintegrasi; 3. Tata kepemerintahan yang baik, yaitu menerapkan tata pengelolaan yang baik

(good governance)

guna membentuk

birokrasi

yang

lebih

profesional dan berkinerja tinggi yang didukung dengan langkah-langkah reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Strategi pencapaian program tersebut dilaksanakan dalam koridor kebijakan strategik yang merupakan kebijakan prioritas Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-2014, yang meliputi: 1. Menjaga persatuan dan kesatuan serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, yang didukung oleh situasi dan kondisi yang kondusif. 2. Mendorong

pelaksanaan

otonomi

daerah

dan

penyelenggaraan

pemerintahan yang desentralistik. 3. Mendorong meningkatkan

pembangunan keberdayaan

daerah dan

yang

berkesinambungan,

kemandirian

masyarakat

serta dalam

pengelolaan pembangunan secara partisipatif. 4. Mendorong penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan penerapan reformasi birokrasi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Tahun 2010-2014, ditetapkan 13 (tiga belas) Program Strategik Kementerian Dalam Negeri dari 13 (tiga belas) program strategik tersebut yang berkaitan erat dengan Tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini;

Page | 73


Tabel : 3.11. Reviuw Rencana Strategik Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan Tupoksi Bappeda Prov.Sulsel. NO 1.

PROGRAM Peningkatan

INDEKS KINERJA PROGRAM 1.

Persentase daerah provinsi, ber-LKPD sesuai dengan

Kapasitas

indikator

Keuangan

APBD sebagai upaya pencapaian status WTP;

Pemerintah

2.

kedisiplinan penggunaan anggaran dalam

Persentase

daerah

provinsi

yang

proporsi

belanja

langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung;

Daerah (P5) 3.

Persentase

penetapan

Perda

SEBAGAI FAKTOR PENDORON PENGHAMBAT G  Anggaran  Bappeda Prov. Sulsel  Regulasi sebagai Fungsi Koordinas dan Fasilitasi

PENANGGUNG JAWAB Inspektorat Jenderal

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat waktu; 4.

Persentase APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat waktu;

5.

Persentase belanja modal terhadap total belanja daerah Provinsi se – Indonesia;

6.

Persentase daerah yang telah melaksanakan DAK sesuai

petunjuk pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang

berasal dari Kementerian/Lembaga; 7.

Persentase daerah yang telah optimal (100%)menyerap DAK;

8.

Jumlah rekomendasi kebijakan untuk dukungan materi sebagai masukan

terhadap Revisi

UU

No.32/2004

Page | 74


tentang Pemerintahan Daerah dan Revisi UU No. 33/ 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; serta 9.

Jumlah Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

2.

Tingkat

kesesuaian

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah (P6)

Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Bina

1.

antara

Menengah

Pembangunan

Daerah (RPJPD) dengan Rencana

Rencana Pembangunan (RPJMD)

Rencana

dengan Nasional

Jangka

Rencana

(RPJPN);

Menengah

Daerah

Pembangunan Jangka

(RPJMN);

Rencana



Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RPJMD; RKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta APBD dengan RKPD Provinsi; 2.

Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah;

3.

Jumlah kebijakan yang mengarah pada pengoptimalan dan

pemprioritasan pertumbuhan

pembangunan

di

daerah, dan wilayah timpang serta daerah, dan wilayah pusat pertumbuhan yang memberikan kontribusi tinggi bagi pertumbuhan di

Page | 75


4.

daerah, dan wilayah lainnya;

5.

Persentase

daerah

pedoman/kebijakan

yang terkait

mengimplementasikan

dengan pemanfaatan dan

pengendalian tata ruang; 6.

Jumlah pemerintah daerah yang menegakkan Perda RTRW provinsi secara konsekuen.

7.

Jumlah daerah yang membentuk PTSP;

8.

Jumlah PTSP kab/kota dengan kategori kinerja baik dan siap menerapkan SIPIPISE;

9.

Jumlah PTSP daerah yang dapat menerapkan SPIPISE;

10. Persentase

rekomendasi

teridentifikasi Daftar

bermasalah

Perusahaan

TDP

pembatalan

Perda

yang

terkait pengurusan Tanda dan

Surat

Ijin

Usaha

Perdagangan SIUP; 11. Persentase daerah yang mampu menerapkan pengurangan biaya untuk bisnis; 12. Persentase kebijakan tentang percepatan pembentukan PTSP diseluruh Provinsi, kabupaten/Kota di Indonesia; 13. Jumlah PTSP dengan kinerja baik; 14. Jumlah per-UU-an yang mendukung kemitraan Pemda dan Swasta;

Page | 76


15. Jumlah Peraturan daerah untuk mendukung kemitraan Pemda dan Swasta; 16. Persentase tersusunnya pedoman mekanisme BKPRN dengan BKPRD; 17. Jumlah BKPRD provinsi terevitalisasi; 17. Jumlah daerah yang

terfasilitasi

dalam

penyusunan/revisi

dan

penetapan perda tentang RTRW Prov; 18. Persentase tersusunnya Permendagri penyelenggaraan tata ruang provinsi; 19. Persentase tersusunnya Permendagri tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam proses perencanan tata ruang di daerah; 20. Persentase tersusunnya Permendagri tata cara dan pengendalian pemanfaatan ruang; 21. Jumlah provinsi yang memiliki Forum BKPRD yang efektif; 22. Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam penyusunan Perda tata ruang menjadi acuan dalam PTSP; 23. Persentase

tersusunnya

pendataan

dan

pengkategorisasian daerah-daerah yang mampu dan tidak mampu dalam penerapan tata ruang melalui PTSP;

Page | 77


24. Jumlah kebijakan fasilitasi pemberian perijinan melalui PTSP

yang

berpedoman RTRW Provinsi, RTRW

Kabupaten/Kota; serta 25. Jumlah pedoman NSPK dalam mendukung peningkatan pelayanan umum di daerah. 3

Persentase

tingkat

dan

pelaksanaan

tugas dan

Peningkatan

Kementerian Dalam Negeri;

Pengawasan

Akuntabilitas

1.

2.

Persentase

tingkat

ketaatan

pelaksanaan

Kementerian

pemerintahan di Provinsi; 3.

Persentase

tingkat

aparatur

terhadap

fungsi di unit kerja lingkup

Aparatur Dalam Negeri

tugas

ketaatan

dan

aparatur

terhadap

fungsi penyelenggaraan

penyelesaian

kasus-kasus



dan

pengaduan khusus atas Petunjuk Menteri di unit kerja

(P9)

lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi, serta Kabupaten/Kota tertentu; 4.

Jumlah

review

Laporan

Keuangan

Komponen

Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan SAP; serta 5.

Peningkatan peringkat kualitas LAKIP Kementerian Dalam Negeri.

4.

Dukungan

1.

Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran;

Manajemen

2.

Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi;

dan

Page | 78


Pelaksanaan

3.

Jumlah

laporan

pengendalian

penerapan

tahunan

Tugas Teknis

rencana jangka menengah Kementerian Dalam Negeri

Lainnya

sesuai kaidah kaidah pelaksanaannya;

Kementerian

4.

Persentase konsistensi capaian kinerja jangka menengah

Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri dengan penugasan RPJMN

(P10)

2010-2014; 5.

Jumlah dokumen penataan kelembagaan Kemendagri dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi

6.

Jumlah

dokumen

roadmap

reformasi

birokrasi

Kementerian Dalam Negeri; 7.

Persentase implementasi Reformasi Birokrasi;

8.

Jumlah naskah akademis sebagai masukan kepada Meneg PAN terkait rencana revisi UU No. 43 Tahun 1999;

9.

Jumlah

dokumen

pelaksanaan

roadmap

Reformasi

Birokrasi Kementerian Dalam Negeri; 10. Persentase penyelesaian instrumen evaluasi manajemen kepegawaian PNS Daerah; 11. Persentase penyelesaian instrumen evaluasi netralitas PNS;

Page | 79


12. Persentase terpenuhinya pengisian jabatan struktural dan fungsional bagi PNSP di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 13. Persentase

penyelesaian

pedoman

pelaksanaan

pengadaaan CPNS Kementerian Dalam Negeri; 14. Persentase penyelesaian perubahan PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS; 15. Jumlah RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan Manajemen PNSD; 16. Persentase PNSP Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi; 17. Jumlah Perda yang dikaji; 18. Persentase penyelesaian Ranpermendagri sesuai dengan Prolegdagri; 19. Persentase Satuan Kerja yang menyelenggarakan SIMAK BMN; 20. Hibah dan PNBP melalui mekanisme APBN; 20. Persentase Satuan Kerja yang melaksanakan SAI sesuai ketentuan; serta 21. Laporan

Keuangan

Kementerian

Dalam

Negeri

memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Page | 80


Tabel 3.12. Permasalahan Pelayanan Bappeda Prov.Sulsel berdasarkan SasaranRenstra Bappeda Prov.Sulsel beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No (1)

1

2

3

4

5

6

7 8 9

Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Kabupaten/kota (2)

Meningkatkan pemberdayaan ekonomi perkotaan melalui penataan dan pengembangan potensi kota secara optimal di Kota Makassar Memberikan arah pada seluruh elemen pembangunan dalam menerjemahkan program /kegiatan yang akan dilaksanakan di Kab. Gowa Meningkatkan kualitas perencanaan melalui pendekatan teknokratis partisipatif ,politis ,Bottom Up dan Topdown di Kabupaten Takalar Memanfaatkan kemajuan IPTEK dalam rangka perencanaan pembangunan Daerah di Kabupaten Bantaeng Mewujudkan perencanaan pembagunan berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan di Kabupaten Bulukumba Peningkatan pelayanan merupakan upaya terwujudnya pelayanan prima di Kabupaten Selayar Mewujudkan perencanaan partisipatif berbasis kebutuhan Masyarakat di Kabupaten Sinjai Melakukan pengkajian pada semua bidang kehidupan di Kabupaten Sidrap Mendayagunakan informasi potensi Daerah dan sumber daya serta data base untuk

Permasalahan Pelayanan SKPD (3)


(5)

Koordinasi

Anggaran

Dukungan kebijakan

Fasilitasi

Anggaran

Dukungan kebijakan

Koordinasi

Anggaran

Dukungan kebijakan

Fasilitasi

Anggaran

Dukungan kebijakan

Data dan Informasi yang belum akurat

Anggaran

Dukungan Teknologi

Koordinasi dan fasilitasi

Anggaran

Dukungan kebijakan

Koordinasi

Anggaran

Dukungan kebijakan

Koordinasi

Anggaran

Dukungan kebijakan

Data dan Informasi

Anggaran

Dukungan kebijakan

Page | 81


No

Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Kabupaten/kota

Permasalahan Pelayanan SKPD

(1)

(2)

(3)

10

11

12


(5)

perencanaan ,melalui pendekatan dan pemanfaatan system informasi optimal di Kabupaten Enrekang Menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Toraja Utara

yang belum akurat Koordinasi dan fasilitasi

Anggaran

Dukungan kebijakan dan mendorong pemda agar memberikan insentif kepada pihak investor

Mendorong Pemenuhan data base dan data dinamis perencanaan pembangunan di Kabupaten Luwu Mendorong dan meningkatkan partisipasi swasta terhadap pengelolaan sumberdaya unggulan daerah untuk peningkatan kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Luwu Timur

Koordinasi

Anggaran

Mendukung ketersediaan data & informasi

Koordinasi

Koordinasi antar pihak swasta dan pemerintah

Mengoptimalkan peran swasta dalam pelaksanaan pembangunan

Page | 82


3.13 Permasalahan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan URUSAN/IKK ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib Tersedianya dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

TAFSIRAN CAPAIAN TARGET

24 Kab/Kota telah memiliki RPJPD

PERMASALAHAN

• Belum optimalnya sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatan pemerintah guna optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

Semua Kab/Kota telah memiliki RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

•


•

Optimalisasi dan peningkatan koordinasi dan sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatan pemerintahan

•

Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota telah mengacu pada aturan dalam menyusun dokumen perencanaan Belum Optimalnya sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatan pemerintah guna optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

•

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Semua SKPD Provinsi dan Kab/Kota memiliki RKPD yang ditetapkan oleh PERKADA

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Konsistensi antara dokumen RKPD dan dokumen Perencanaan Pembangunan (RTR dan RPJMD)

• Belum Optimalnya Kondistensi penjabaran RPJMD dan RTR dalam dokumen RKPDS

•


•

Penyusunan RKPD mengacu dan konsisten pada dokumen perencanaan (RTR dan RPJMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Page | 83


VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. VISI DAN MISI Berlandaskan hasil rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah disusun berdasarkan target capaian setiap tahunnya, maka perlu adanya sinergitas dengan Renstra SKPD. Untuk mendukung hal tersebut, maka diharapkan adanya kemajuan terhadap capaian kinerja pembangunan pada BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Berdasarkan hasil capaian pelaksanaan rencana strategis BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan 2003-2008, serta tantangan yang dihadapi lima tahun kedepan, maka dirumuskan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 sebagai berikut : Visi Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk lima tahun kedepan (2013-2018) sebagai berikut : “ Profesional, Terpercaya dan Kompetitif dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah“

Page | 84


Profesional, terpercaya dan kompetitif merupakan tantangan dan kebutuhan perencanaan yang diharapkan pada Tahun 2013-2018 dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Profesional, terpercaya dan kompetitif diarahkan untuk bagaimana membangun kompetensi yang berdaya saing dan kapasitas belajar individu yang didasarkan pada etika dan moral yang tinggi sehingga melahirkan berbagai produk perencanaan yang berkualitas. Dengan mengedepankan profesionalisme dalam proses lahirnya produk perencanaan diharapkan strategi dan kebijakan pembangunan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Rumusan visi ini mengandung makna bahwa BAPPEDA Provinsi Sulawesi

Selatan,

menyelenggarakan

sebagai urusan

lembaga dibidang

Perekat

Kewilayahan

perencanaan,

memiliki

yang fungsi

perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengorganisasian penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kompetitif berarti dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat bersaing dengan Provinsi

lainnya. Perencanaan yang efektif berarti dapat memecahkan

berbagai permasalahan yang dihadapi berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan, sesuai dengan tahapan pencapaian hasil. Disamping itu, perencanaan yang paripurna berarti baik secara material, maupun prosedural, tidak mengandung banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga pencapaian hasil dapat diukur melalui indikator input, output, dan outcome.

Page | 85


Misi Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi yang jelas berdasarkan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rumusan Misi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan juga mendukung Misike-4 (empat) dan Misi ke-7 (tujuh) RPJMD Provinsi serta memperhatikan Kondisi permasalahan dan isu strategis Perencanaan Pembangunan Daerah lima tahun kedepan, maka dirumuskan misi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut : 1. Mengembangkan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan pembangunan wilayah yang menjaminsinergitas. 2. Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Wilayah. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana organisasi; 4. Mengembangkan kualitas dan profesionalisme SDM perencana. Secara

umum

tujuan

perencanaan

pembangunan

daerah

yaitu

terwujudnya perencanaan pembangunan yang paripurna dan terciptanya sinergitas

pembangunan

Sulawesi

Selatan

yang

berkelanjutan

dan

berkesinambungan. Dalam rangka capaian tujuan yang telah ditetapkan, maka dirumuskan beberapa strategi perencanaan pembangunan Bappeda sebagai berikut; 1. Meningkatkan pelayanan perencanaan yang efisien dan efektif guna mendukung terciptanya perencanaan yang professional dan terpercaya; 2. Membangun sinergitas melalui mekanisme perencanaan dari atas kebawah (top-down) dan dari bawah keatas (buttom-up); 3. Malakukan analisis kondisi dan permasalahan berdasarkan data dan informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan; 4. Pengembangan dan penguasaan Sistem Informasi dan Teknologi;

Page | 86


5. Membangun kerjasama intern organisasi, kerjasama lintas sektor, dan lintas wilayah; 6. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang lebihintensif; 7. Membangun stabilitas dengan menerapkan fungsi alokasi anggaran dengan mempertimbangkan pemerataan wilayah. Sebagai upaya untuk mencapai visi yang telah ditentukan tersebut, perlu ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksan akan untuk mewujudkan visi yang dimaksud. Misi merupakan pernyataan dari ruang lingkup tugas pokok dan fungsi organisasi yang sasarannya secara operasional akan dicapai dengan program dankegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya. Berkaitan dengan perumusan Misi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018tersebut, maka perlu diperhatikan relevansi dan kontribusi dalam dukungannya terhadap pencapaian Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Dalam rangka mendukung pencapaian Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan

sebagaimana

tertuang

dalam

RPJMD

Provinsi

Sulawesi

SelatanTahun2013-2018, khususnya Misi ke-4 dan Misi ke-7 yaitu Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih. 4.2.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Tujuan adalah agar terwujudnya perencanaan pembangunan yang

paripurna dan terciptanya sinergitas pembangunan Sulawesi Selatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan sesuai rumusan Visi, Misi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

Page | 87


1. Misi 1

: Mengembangkan,

mengkoordinasikan

dan

memfasilitasi

perencanaan pembangunan yang menjamin sinergitas. Tujuannya adalah: a. Mengoptimalkan sinergitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Sasarannya adalah: 1. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas. 2. Perencanaan pembangunan yang Implementatif. 2. Misi 2

: Meningkatkan kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tujuannya adalah: a.

Meningkatkan

dokumen perencanaan pembangunan daerah

yang berkualitas. b. Meningkatkan kualitas

sistem pengendalian dan evaluasi

kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Sasarannya adalah: 1. Pemanfaatan dokumen rencana pembangunan daerah yang akuntabel. 2. Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. 3. Misi 3 : Mengoptimalkan Pemanfaatan sarana dan prasarana organisasi. Tujuannya adalah: a. Peningkatan sarana dan prasarana peralatan perkantoran yang berkualitas. Sasarannya adalah: 1. Pemanfaatan

peralatan

perkantoran

berbasis

Informasi

Teknologi (IT). Page | 88


4. Misi 4 : Pengembangan Kualitas dan Profesionalisme Aparat Perencana. Tujuannya adalah: a. Meningkatkan mekanisme kerja yang terdokumentasi dengan baik. b. Meningkatkan aparatur perencana yang semakin berkualitas. Sasarannya adalah: 1. Data dan Informasi pembangunan yang aktual dan valid. 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana. 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Sulsel.

Page | 89


Tabel 4.13. Tujuandan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ProvinsiSulawesi Selatan MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

(4)

Misi 1: Mengembangkan, mengkoordinasi kan dan memfasilitasi perencanaan pembangunan yang menjamin sinergitas.

Mengoptimalkan sinergitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Misi 2: Meningkatkan kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Meningkatkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.


2015

2016

2017

2018

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas.

Persentase program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD

96%

97%

98%

99%

100%

Perencanaan pembangunan yang Implementatif.

Persentase rencana kegiatan dalam Renja yang terlaksana melalui DPA SKPD Komponen keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan partisipatif/ musrembang

96%

97%

98%

99%

100%

7 Kom ponen

8 Kom ponen

8 Kom ponen

9 Kom ponen

9 Kom ponen

96%

97%

98%

99%

100%

Pemanfaatan dokumen rencana pembangunan daerah yang akuntabel.

Persentase kesesuaian perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan pusat, provinsi dan kab/Kota.

Page | 89


MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

(4)

Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Peningkatan sarana Pemanfaatan peralatan Misi 3: dan prasarana perkantoran berbasis Mengembangkan dan meningkatkan sarana peralatan perkantoran Informasi Teknologi (IT). yang berkualitas prasarana organisasi. Meningkatkan Misi 4: Pengembangan Kapasitas mekanisme kerja yang terdokumentasi dengan Kelembagaan Perencana. baik


2015

2016

2017

2018

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Persentase hasil monitoring dan evaluasi program yang sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan

96%

97%

98%

99%

100%

Persentase pemenuhan peralatan perkantoran yang berbasis IT.

96%

97%

98%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sept

Sept

Sept

Sept

Sept

Sept

Sept

Sept

Sept

Sept

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt

Data dan Informasi Data statistik tersaji pembangunan yang aktual tepat waktu dan valid. a. Informasi pembangunan daerah Sulsel b.Indikator pembangunan ekonomi Sulsel c.Indikator pembangunan sosial sulsel d. Profil pembangunan daerah e.Sulsel dalam angka

Page | 90


MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

(4)

Meningkatkan aparatur perencana yang semakin berkualitas.

Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Sulsel

Persentase aparatur perencana yang ikut diklat bersertifikasi Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat Provinsi


2015

2016

2017

2018

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

80%

85%

85%

90%

95%

CC

B

B

BB

BB

Page | 91


4.3.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Strategi pada dasarnya lebih bersifat agenda (granddesign), sebagai suatu cara atau

pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi. Berdasarkan Visi dan Misi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan, maka diperlukan strategi sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan dan sasaran terhadap misi yang telah ditetapkan. Strategi yang perlu dilaksanakan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu sebagai berikut. 1. Strategi dalam rangka tercapainya

Misi 1 “Meningkatkan Kualitas Perencanaan

Aparatur Penganggaran”, adalah: 

Meningkatkan pelayanan perencanaan yang efesien dan efektif guna mendukung terciptanya perencanaan yang profesional dan terpercaya.



Membangun sinergi melalui mekanisme perencanaan dari atas ke bawah (topdown) dan dari bawah keatas (buttom–up).

2. Strategi dalam rangka mewujudkan Misi 2 “Mengevaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pembangunan Wilayah adalah: 

Melakukan analisis kondisi dan permasalahan berdasarkan data dan informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan



Membangun kerjasama intern organisasi, lintas sektor dan lintas wilayah.

3. Strategi dalam rangka mewujudkan Misi 3 “Mengembangkan dan meningkatkan sarana prasarana organisasi Daerah” adalah: 

Mengembangkan kualitas kinerja dan profesionalisme aparaturr perencana dalam melaksanakan tugas-tugasnya.



Pengembangan data dan informasi serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang lainnya.

4. Strategi dalam rangka mewujudkanMisi 4 “Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Perencana” adalah:




Melaksanakan diklat yang lebih intensif bagi aparat perencana.



Membangun fasilitas dengan menerapkan fungsi alokasi anggaran dengan mempertimbangkan pemerataan wilayah. Sedangkan kebijakan yang pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang

ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun2013-2018 adalah sebagai berikut: Arah Kebijakan yang akandilaksanakan: 1. Peningkatan Kualitas Aparatur Perencana. 2. Peningkatan Kualitas Produk Perencana Pembangunan Daerah. 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja. 4. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Bappeda. 5. Peningkatan Kerjasama antar Sektor, antar Daerah-Wilayah. 6. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan; 7. Pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;


Tabel 4.14. Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

MISI 1: Mengembangkan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan pembangunan yang menjamin sinergi antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Mengoptimalkan sinergitas perencanaan penganggaran pembangunan daerah.

dan a. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas b. Perencanaan pembangunan yang Implementatif.

a. Meningkatkan pelayanan perencanaan yang efesien dan efektif guna mendukung terciptanya perencanaan yang profesional dan terpercaya. b. Membangun sinergi melalui mekanisme perencanaan dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah keatas (bottom–up).

a. Peningkatan Kerjasama antar Sektor, antar Daerah-Wilayah. b. Peningkatan Kualitas Produk Perencana Pembangunan.

Page | 94


MISI 2: Meningkatkan kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.. Meningkatkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

a. Pemanfaatan dokumen rencana pembangunan daerah yang akuntabel.

b. Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.

a. Melakukan analisis kondisi dan permasalahan berdasarkan data dan informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan b. Membangun kerjasama intern organisasi, kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah.

Peningkatankualitashasileva luasikebijakan/kajiansebaga imasukanbagiperencanaanp embangunandanperumusan kebijakanpenyelesaianperm asalahanpembangunan.

MISI 3: Mengembangkan dan Meningkatkan Sarana Prasarana Organisasi. Peningkatan sarana dan prasarana peralatan Pemanfaatan peralatan perkantoran yang berkualitas perkantoran berbasis Informasi Teknologi (IT).

a. Mengembangkan kualitas kinerja dan profesionalisme aparatur perencana dalam melaksanakan tugas-tugasnya. b. Pengembangandata dan informasi serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang lainnya.

a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja. b. Pengembangandanpenin gkatankualitassistemjarin gan data daninformasiperencanaa npembangunandaerah;

Page | 95


MISI 4: Pengembangan Kualitas dan Profesionalisme Aparat Perencana a. Meningkatkan mekanisme kerja yang terdokumentasi dengan baik.

Data dan Informasi pembangunan yang aktual dan valid.

a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif bagi aparat perencana.

a. Peningkatan Kualitas Aparatur Perencana.

b. Meningkatkan aparatur perencana yang semakin berkualitas

a. Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana. b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Provinsi Sulsel

b. Membangun fasilitas dengan menerapkan fungsi alokasi anggaran dengan mempertimbangkan pemerataan wilayah.

b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Bappeda.

Page | 96


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Program dan Kegiatan Bappeda sebelum revisi ada 6 Program namun setelah revisi menjadi 7 Program hal ini sesuai dengan masukan Tim Penyusun revisi RPJMD 2013-2018 adapun Program yang bertambah yaitu Program Koordinasi Pembangunan sehingga Program/Kegiatan setelah Revisi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, begitu pula ada beberapa kegiatan yang dipindahkan dari program sebelumnya adapun Program/Kegiatan seperti yang tercantum dalam tabel 5.15 berikut ini:

Page | 97


Tabel 5.15

Program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

A.


1

Penyediaan Jasa Surat-Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

4

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

6

Penyedian Alat Tulis Kantor (ATK)

7

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

9

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

11

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

12

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional.

13

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

14

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

15

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.

16

Pengadaan Pakain Dinas Berserta Perlengkapanya.

17

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.

18


19

Pengadaan Kendaran Dinas Operasional.

20

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

Page | 98


21

Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Adminitrasi Perkantoran.

22

Pengelolaan Perpustakaan,Pengarsipan, Dokentasi & Informasi.

23

Penyusunan Pengelolaan Barang & Jasa Bappeda Prov. Sulsel.

24

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

25

Pemeliharaan Sistem Manajemen Akuntansi & Keuangan Daerah

26

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanagn.

27


28


29


30


31


32

Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan

B.


1

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

2


3

Penyusunan RKA dan DPA SKPD.

4

Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD.

5

Penyusunan Laporan Realisasi Kegiatan Bappeda.

6


7


8


9

Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan.

10

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana.

Page | 99


11

Penyusunan Analisis Kebutuhan Pendataan & Pengadaan Barjas SKPD.

12

Peningkatan Kinerja aparatur Perencanaan Bappeda Prov.Sulsel.

13

Pengelolaan Perpustakaan, Mengarsipkan, Dokumen & Informasi.

14

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

15


16


17


18

Penyusunan Roal Map Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

C.

Program Peningkatan Pengemb.Sistem &Evaluasi Kinerja SKPD

1

Penyusunan LAKIP Bappeda Prov. Sulsel.

2

Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur.

3

Pengukuran Kinerja Kegiatan Prov. Sulsel.

4

Peningk. Pelayanan Perencanaan Program Bappeda Prov. Sulsel.

5

Penyusunan RENSTRA SKPD Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

6


7


8

Penyusunan RKA & DPA-SKPD.

9

Penyusunan Analisis Kebutuhan Pedataan &Pengadaan Barjas SKPD.

D.


1

Penyusunan Data dan InformasiBappeda Prov.Sulsel.

2

Pengelolaan Data & Informasi Spasial Pembangunan Sulsel.

3

Penyusunan, Pengumpulan & Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perenc. Bidang Sosial Budaya & Pengembangan Kelembagaan.

Page | 100


4

Pembangunan Data & Informasi Spasial Pembangunan Sulsel.

5


6

Publikasi data dan Informasi Pembangunan Daerah.

7

Pengumpulan Updating dan Analisis Informasi Pencapaian Target Kinerja Program dan Kegiatan.

8

Pameran Pembangunan Daerah.

E.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

1


2

Singkronisasi dan Sinergitas Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Provensi Sulawesi Selatan.

3


4


5

Pengembangan Kerjasama Pembangunan Terkait Pengembangan SDA dan Prasaranan Wilayah.

6

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian Pengeloalaan Jaringan Irigasi Melalui WISMP

7

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Prioritas Cepat Tumbuh dan Andalan.

8

Koordinasi Perenc. Pengembangan Perumahan dan Permukiman.

9

Koordinasi Perencanaan & Pelaks. Pemb. Infrastruktur Wilayah.

10


11

Koordinasi Perenc. & Pelaks. Pengembangan Kawasan Sehat

12

Pengembangan Kejasama Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah

13

Pengembangan Program Kerjasama Bidang Sosbud & Pengembangan

dan

Pengendalian

Pengelolaan

Page | 101


Kelembagaan. 14

Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

15

Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan.

16

Penyusunan Kebijakan/Program Pemerintah dan Masyarakat.

17

Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

18

Koordinasi Program Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

19

Updaiting Program Indeks Demokrsasi Indonesia (IDI).

20

Koordinasi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) Prov.Sulsel.

21

Penyusunan Sustainable Develompment Goals (SDGs).

22

Updaiting Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Sulsel.

23

Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).

24

Penyusunan Hasil Pelaksanaan Gerakan Perbaikan Gizi Dalam Rangka 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK).

25

Koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS) Prov.Sulsel.

26

Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bidang Ekonomi.

27

Perencanaan Pengembangan Kerjasama Antara Daerah.

28

Perencanaan Pembangunan UKM dan Wirausaha.

29

Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.

30

Koordinasi Perencanaan Industri di Susel.

31

Perencanaan Pembangunan Industri.

32

Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan Daerah.

Prioritas

Pembangunan

Kelembagaan

Page | 102


33

Perencanaan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

34

Koordinasi Pengembangan Pemasaran Produk Unggulan Daerah.

35

Perenc Pemngembangan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah.

36

Koordinasi Perencananaan Pengentasan Kemiskinan di Sulsel.

37

Perencanaan Pengentasan Kemiskinan dan Wilayah Tertinggal.

38

Koordinasi Pelaksanaan MP3EI.

39

Perencanaan Pengembangan Kawasan Ekonomi.

40

Perencanaan Pengembangan Investasi Daerah.

41

Perencanaan Pengembangan Sektor Pertanian.

42

Koordinasi Penetapan Kinerja (PK) SKPD Pemerintah Prov.Susel.

43

Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) SKPD Pemerintah Prov.Sulsel.

44

Penyusunan dan Penetapan Kinerja (SK) SKPD.

45

Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Provensi.

46

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja .

47

Pengukuran Kinerja Kegiatan Provinsi Sulawesi Selatan.

48


49

Penyusunan dan Sosialisasi Daftar Alokasi Kegiatan Pembangunan APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan.

50

Fasilitas Forum Koord. Antar Intansi Perenc. Kab/Kota Se-Sulsel.

51


52

Penyusunan Usulan Pendanaan & Konsultasi Program Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

53

Fasilitas Kerjasama Pembangunan Regional.

Page | 103


54

Forum Kerjasma Pembanguanan Regional

55

Penyusunan Rancangan RKPD.

56

Penyelenggaraan Musrembang RKPD.

57

Penetapan RKPD.

58

Penyusunan KUA dan PPAS APBD Pokok.

59

Analisis Kebijakan Perencanaan Keuangan Daerah.

60

Analisis Kebijakan Perencanaan Kebijakan Pemb. Daerah.

61

Asistensi Usulan Penganggaran Pembangunan.

62

Koordinasi Perenc. Penganggaran & Kebijakan Pembangunan.

63

Sinergitas Perenc. Penganggaran dan Kebijakan Pembangunan.

64

Penyelenggaraan Rekor Provensi.

65

Peanyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan.

66

Penyusunan Perubahan RKPD.

67

Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.

68

Penyusunan Rancangan RP JMD Prov.Sulsel 2018-2023.

69

Musrembang RP JMD Prov.Sulsel 2018-2023

F.

Program Pengendalian & Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah.

1

Evaluasi RPJMD Prov. Sulsel.

2

Monitoring Evaluasi Pengendalaian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3

Monitoring dan Pelaporan Program & Kegiatan Pembangunan Sulawesi Selatan.

4

Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Page | 104


5


6

Evaluasi Kinerja Program/Kinerja SKPD Provinsi Sulawesi Selatan.

7

Evaluasi RP JPD Provinsi Sulawesi Selatan.

8

Sinkronisasi Program-program Pembagnunan Daerah.

9

Review Dokumen Rencana Pembangunan Daerah.

10

Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

11

Revisi Renstra Bappeda Prov.Sulsel Tahun 2013-2018.

G.

Program Koordinasi Pembangunan

1


2

Koordinasi Perencanaan, sPelaksanaan Jaringan Irigasi Melalui WISMP.

3

Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisifatif (PPISP).

4

Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas Cepat Tumbuh dan Andalan.

5

Koordinasi Pengembangan Wilayah Terpadu.

6

Koordinasi Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman.

7

Koordinasi Wilayah.

8


9

Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Sehat.

10


Perencanaan

dan

dan

Pelaksanaan dan

Pengendalian

Pengelolaan

Pembangunan

Infrastruktur

Pengendalian

Pengelolaan

Page | 105


5.2.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM,

KELOMPOK

SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF Indikator Kinerja Program adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi maupun dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian ‘bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Adapun indikator kinerja dan pendanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan adalah , sebagai berikut :

Page | 106


Tabel 5. 16 Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif tiap program Prioritas Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

Bidang Urusan Pemerintan, Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)

1

2

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

TAHUN 2014

2015

2016

2017

2018

Target

Rp. (juta)

Target

Rp. (juta)

Target

Rp. (juta)

Target

Rp. (juta)

Target

Rp. (juta)

Target

Rp. (juta)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TOTAL

34,889,025,000

31,995,593,832

33,692,223,626

37,376,834,807

177,199,353,813.13

39,245,676,548.13

1


Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

13

dok

4,202,056,000

26

dok

5,223,869,531

16

dok

3,879,964,756

16

dok

4,759,597,550

16

dok

4,694,757,355

87

dok

22,760,245,192

2


Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

18

dok

1,987,603,100

17

dok

2,532,675,000

123

dok

2,027,294,125

137

dok

2,230,023,538

152

2,476,662,141

447

dok

11,254,257,904

3

Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.

Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaan dan Evaluasi SKPD

3

dok

212,106,600

3

dok

174,516,450

12

dok

469,355,125

12

dok

323,790,638

13

dok

481,169,701

42

dok

1,660,938,514

4


12

dok

2,791,169,500

12

dok

3,166,163,707

13

dok

3,718,482,498

13

dok

4,090,330,748

13

5

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang termanfaatkannya . Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra

dok

4,466,355,909

63

dok

18,232,502,361

64

dok

23,299,789,850

63

dok

18,816,626,323

59

dok

16,789,543,917

60

dok

18,484,750,809

62

dok

19,122,920,152

308

dok

96,513,631,050

dok

Page | 106


6

7

Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Program Koordinasi Pembangunan.

SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkan Regulasi dan Kalender Perencanaan Persentase Pencapaian Target RPJMD.

Tingkat Efektivitas Kontribusi Kabupaten/Kota dalam mencapai target kinerja sasaran pembangunan Nasional.

5

dok

2,396,299,950

-

6

dok

2,081,742,821

10

dok

2,407,455,193

10

dok

-

10

dok

4,400,128,012

10

dok

2,648,200,712

4,840,140,813

10

dok

2,908,020,784

41

dok

12,441,719,460

9

dok

5,095,790,507

29

dok

14,336,059,332

Page | 107


Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dan harus dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima) tahunkedepan, selaras dengan Hasil Revisi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: o

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (%).  Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah (%).  Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur (%).  Rasiopembinaandanpeningkatanpelayanan, tatausahadanadministrasikepegawaian (%). 2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD.  RasioketersediaandokumenPerencanaan SKPDdanPelaporan (%).  Output:

RENJA,

RKA,DPA-Murni/Perubahan,

Laporan

Bulan/Triwulan/ Semester, Laporan Akhir Kegiatan. 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.  RasioketersediaandokPerencanaan, Evaluasi&Pelaporan (%).  Output: LAKIP, LPKJ, Publikasi Data.

Page | 108


II.

PEMBANGUNAN DAERAH. 4. Program Pengembangan Data dan Informasi 1. Outcome: Persentase InformasiPerencanaan Pembangunan Daerah yang termafaatkan. (%). 2. Output: Tersedianya Dokumen Data Statistik dan Data Spasial. 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.  Outcome: Persentase Kesesuaian anatara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD, RENJA SKPD dan RKPD) Konsistensi berdasarkan Regulasi dan Kalender Perencanaan (%).  Output: RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD, RENJA SKPD &RKPD 6. Program

Pengendalian

&Evaluasi

Kebijakan

Pembangunan

Daerah.  Outcome: Persentase Pencapaian Target RPJMD (%).  Output: Dokumen Evaluasi Perencanaan. 7. Program Koordinasi Pembangunan  Outcome: Persentase Kontribusi terhadap Pencapaian Target Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional dan Daerah (%)  Output: Dokumen Hasil Monitoring Pembangungan

Page | 109


BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018

6.1. TUJUAN DAN SASARAN RPJMD SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018

Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang menunjukan secara langsung keluaran (output) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Indikator kinerja Bappeda provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 seperti tampilan pada Tabel 6.1. berikut.

Page | 110


Table 6.16. Indikator Kinerja BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Kondisi No.

Target Capaian Tahun

Kondisi

Kinerja

Indikator Kinerja

Tahun

2015

2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

2013 (1)

(2)

Kinerja

2014

Akhir

1

Data dan Informasi

6 dok

9 dok

9 dok

9 dok

9 dok

9 dok

45 dok

2

RPJMD, RKPD, KUA-PPAS

4 dok

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

4 dok

16 dok

3

LAKIP, LKPJ, UKP4 dan Dokumen 6 dok

6 dok

6 dok

6 dok

6 dok

6 dok

30 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

10 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

5 dok

16 dok

15 dok

15 dok

Evaluasi

Perencanaan

APBD/APBN

dan Dana Lainnya 4

Dokumen Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan Daerah

5

Dokumen Evaluasi LRA, Neraca CALK, Lap

Keuangan

bulun/

triwulan/

semesteran/tahunan 6

IKU, LPPD, LHP, EPPD, RENSTRA, RENJA,

Lap

semesteran/

bulun/

triwulan/

tahunan,

RKA

Pokok/Perubahan,

15 dok

15 dok

16 dok

100 %

100 %

100 %

66 dok

DPA

Pokok/Perubahan, Lap. Akhir Kegiatan 7

Rasio Ketersediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran

8

Rasio

Penyelenggaraan

100 %

100 %

100 %

100 %

Rapat

Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ke Luar Kota. 9

Rasio

Pembangunan,

Pemeliharaan

dan

Pengadaann, Rehabilitasi

Prasarana dan sarana Aparatur 10

Rasio

Pembinaan

dan

Peningkatan

Pelayanan, Tata Usaha dan administrasi Kepegawaian. 11

Rasio

Ketersediaan

Dokumen

Perencanaan SKPD 12

Rasio

Ketersediaan

Dokumen

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Page | 111


6.2. INDIKATOR KUNCI UTAMA BAPPEDA PROVINSI

SULAWESI

SELATAN TAHUN 2013-2018 Indikator

Kinerja

Utama

(IKU)

atau Key performance indicators

(KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan. Dalam menyusun KPI kita harus sebaiknya menentapkan indikator kinerja yang jelas, spesifik dan terukur (measurable). KPI juga sebaiknya harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur adapun Indikator Kunci Utama Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang menunjukan secara langsung keluaran (output) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20132018 adalah sebagai berikut; Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut; Table 6.17. Indikator Kunci Utama BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan. URAIAN Persentase program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Komponen keterwakilan Masyarakat dalam forum perencanaan partisipatif/Musrenbang Prosentase kesesuaian perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan pusat,Provinsi dan Kab/Kota Prosentase hasil monitoring dan evaluasi Program yang sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan Data Statistik tersaji tepat waktu Informasi Pembangunan daerah Sulsel Indikator Pembangunan Ekonomi Sulsel Indikator Pembangunan Sosial Sulsel Profil pembangunan daerah Sulsel Sulsel dalam Angka

TARGET CAPAIAN TAHUNAN TARGET 2015 2018 2014 2016 2017 2018 97% 98% 99% 100% 100% 96% 7

8

8

9

9

9

96%

97%

98%

99%

100%

100%

96%

97%

98%

99%

100%

100%

Sept Sept Okt Okt Okt






Page | 112


PENUTUP Revisi Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masingmasing. Namun demikian, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan renstra ini, agar seluruh tujuan Visi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, yaitu: “Profesional, Terpercaya dan Kompetitif dalam Perencanaan Pembanguanan Wilayah” dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/ kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Demikian Revisi Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dalam upaya mewujudkan Visi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan lebih terarah serta memperkuat hubungannya terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018. 113

GUBERrJURSULAVJESISELATAN

Recommend Documents