GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik; b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu dikelola secara optimal dan didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media yang tepat sebagai sarana pelayanan informasi; c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu menetapkan Pengelola Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 6. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H. M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015; 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6); 10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 14); 11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 7);

12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2012

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 152); 13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Nomor 171); Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

: Pengelola Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

KEDUA

: Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari : 1. Tim Pertimbangan. 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

KEEMPAT

: Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : I.

Tim Pertimbangan : 1. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan gubernur. 2. Membahas, penyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan informasi. 3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

II.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : 1. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pengklasifikasian informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi dari PPID Pembantu. 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik.

3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik. 4. Meminta pertimbangan uji konsekueansi atas informasi yang dikecualikan kepada Tim Pertimbangan. 5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi. 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. 7. Melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik. 8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepulauan Riau. III.

KELIMA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu : 1. Memberikan layanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. 3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan. 4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya. 5. Menentukan dan menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik. 6. Mengkonsultasikan informasi dikecualikan kepada PPID Provinsi.

: Disamping mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai wewenang sebagai berikut: 1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/ komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya. 3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya. 4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan 5. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEENAM

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dibentuk dan ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah/SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan ketentuan sebagai berikut : 1. PPID Pembantu dimasing-masing SKPD sekurangkurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bidangbidang.

2. Personil PPID Pembantu melibatkan Pejabat yang membidangi pelayanan informasi publik dan Pejabat Fungsional yang diketuai oleh Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha di SKPD. KETUJUH

: Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Kepulauan Riau.

KEDELAPAN

: Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

MUHAMMAD SANI Salinan

: Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang; 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang; 3. Inspektur Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang; 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang; 5. Kepala BAPPEDA Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang; 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran

: Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : Tanggal :

PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU Pengarah

: 1. Gubernur Kepulauan Riau 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau

Tim Pertimbangan

: 1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2. Asisten I ( Pemerintahan dan Kesra ) 3. Asisten II ( Ekonomi dan Pembangunan ) 4. Asisten III ( Administrasi Umum ) 5. Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Pejabat Informasi Dokumentasi

Pengelola : Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat dan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Kepala Bagian Humas pada Biro Humas dan Pelayanan : Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

1. Bidang Informasi 2. Bidang Informasi, dan Arsip

Kepala Bagian Dokumentasi pada Biro Humas Pengelolaan : dan Protokol Skretariat Daerah Provinsi Dokumentasi Kepulauan Riau

Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro 3. Bidang Pengaduan dan : Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sengketa Informasi Kepulauan Riau PPID Pembantu

1. Sekretaris Badan Perencanaan : Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau 3. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau 4. Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau 5. Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau 6. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 7. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau

8. Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riau 9. Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau 10. Sekretaris Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau 11. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Riau 12. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat Provinsi Kepulauan Riau 13. Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Riau 14. Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau 15. Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau 16. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau 17. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 18. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau 19. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau 20. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau 21. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau 22. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau 23. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 24. Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau 25. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau 26. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau 27. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau 28. Sekretaris Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau 29. Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 30. Sekretaris Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau 31. Sekretaris Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau 32. Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat Korpri Provinsi Kepulauan Riau 33. Kabag Umum Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau 34. Kabag Protokol Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kepulauan Riau 35. Kabag Tata Usaha Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Riau

36. Kabag Administrasi dan Perencanaan Biro Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Riau 37. Kabag Administrasi Biro Perlengkapan Setda Provinsi Kepulauan Riau 38. Kabag Pemerintahan Umum Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kepulauan Riau 39. Kabag Statistik Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Kepulauan Riau 40. Kabag Dokumentasi Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau 41. Kabag Administrasi Sosial Biro Administrasi Kesra Setda Provinsi Kepulauan Riau 42. Kabag Kelembagaan Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi Kepulauan Riau 43. Kepala UPT Se- Provinsi Kepulauan Riau 44. Kabag TU Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang 45. Kabag TU Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban 46. Ka Subbag TU Kantor Penghubung Provinsi Kepulauan Riau 47. Ka Subbag TU Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kepulauan Riau

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

MUHAMMAD SANI