GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44 / 105 / 2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Menimbang
:
a. bahwa untuk menentukan titik-titik Tata Batas Wilayah Antar Provinsi maupun Antar Kabupaten / Kota di Kalimantan Tengah, sebagai tindak lanjut Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, maka untuk menyelesaikan masalah antar pihak-pihak yang berbatasan maupun Merealisasi Penegasan Tata Batas di Lapangan untuk itu dipandang perlu membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; b. bahwa Pembentukan Tim tersebut huruf a di atas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebagai UndangUndang;
2.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah;
3.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1994 Tentang Penataan Ruang;
4.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6.
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
9.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012; Memperhatikan
:
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 126/2742/SJ tanggal 27 Nopember 2002 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah;
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis dengan Susunan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; Tim Pengarah dan Tim Teknis dimaksud pada Diktum KESATU bertugas : 1.
Tim Pengarah : a. Memberikan Pengarahan, Petunjuk dan Bimbingan kepada Tim Teknis dalam melaksanakan tugas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Tim; b. Menetapkan kebijakan tentang prosedur dan kegiatan penetapan / penegasan tanda secara riil di lapangan yang akan dilaksanakan secara bertahap; c. Menetapkan kebijakan dan upaya-upaya penyelesaian masalah Tata Batas yang timbul akibat ketidaksamaan persepsi di lapangan antar Tim Teknis; d. Merumuskan kebijakan dan mempersiapkan keputusan / kesepakatan antara Gubernur maupun antara Pemerintah Kabupaten / Kota; e. Menyusun dan menyiapkan Laporan Gubernur Kalimantan Tengah mengenai hasil yang dicapai kepada Menteri Dalam Negeri;
2.
Tim Teknis. a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan data / fakta yang berkenaan dengan masalah Perbatasan Wilayah; b. Mengumpulkan hasil peninjauan / peneliti lapangan Tata Batas dan mengikuti Rapat Teknis mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal penyelesaian Batas Wilayah antar Provinsi maupun antar Pemerintah Kabupaten / Kota di Kalimantan Tengah dengan terlebih dahulu memperoleh pengarahan dari Tim Pengarah; c. Membuat laporan hasil peninjauan / penelitian lapangan dan Berita Acara Kesepakatan setiap melakukan rapat dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Kalimantan Tengah dan Tim Pengarah.
KETIGA
:
Untuk kelancaran tugas Tim ditunjuk beberapa orang petugas Sekretariat dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
KEEMPAT
:
Biaya yang timbul Sebagai akibat Keputusan ini, kepada pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 19.1/DPA-SKPD/2012 tanggal 2 Januari 2012 Tahun Anggaran 2012.
KELIMA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada tanggal
: :
Palangka Raya 6 Maret 2012
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
AGUSTIN TERAS NARANG
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 12.
Menteri Dalam Negeri di Jakarta Up. a. Sekretaris Jenderal b. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum c. Inspektur Jenderal Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin; Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya DANREM 102/Panju Panjung di Palangka Raya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya Up. a. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum b. Kepala Biro Hukum c. Kepala Biro Keuangan dan Aset Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya Bupati / Walikota se Kalimantan Tengah Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
LAMPIRAN
I
:
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Nomor : 188.44 / 105 / 2012 Tanggal : 6 Maret 2012
SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. 1
Jabatan Pokok 2
Jabatan Dalam Tim 3
Keterangan 4
A. Tim Pengarah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Gubernur Kalimantan Tengah Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Sekretaris Daerah Prov. Kalteng. Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kalteng Korem 102/Panju Panjung Ketua Komisi A DPRD Prov. Kalteng Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Prov. Kalteng Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kalteng. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng Kepala BAPPEDA Prov. Kalteng Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalteng Kepala Dinas PU Prov. Kalteng Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalteng
Pembina / Pengarah Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
B. Tim Teknis :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Prov. Kalteng Kepala Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kanwil BPN Prov. Kalteng Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalteng Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Adm. Pemerintahan Umum Setda Prov. Kalteng Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Biro Adm. Pemerintahan Umum Setda Prov. Kalteng Kepala Bagian Hubungan Kerja sama Biro Adm. Pemerintahan Umum Setda Prov. Kalteng Kasubag Tata Wilayah dan Daerah pada Biro Adm. Pemerintahan Umum Setda Prov. Kalteng Kasubag Hubungan Kerja Sama Antar Lembaga pada Biro Adm. Pemerintahan Umum Setda Prov. Kalteng Kepala Seksi Pemetaan Tematik pada Kanwil BPN Prov. Kalteng
Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
AGUSTIN TERAS NARANG
LAMPIRAN
II
:
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Nomor : 188.44 / 105 / 2012 Tanggal : 6 Maret 2012
SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NO
NAMA
1 1
2 Natalia Wulandari, SE
2
Sudiansyah,SE
3
Abdul Munir
4
Rusmini
5
Yosef Advent Pratama. S.Kom
6
Dian Widhi Pratama. S.Sos
7
Ansmy Rahayu, SSTP
8
Deviet Bowen Ade
9
Erry Apriyanti
10
Nolva. S. Manuhutu
11
Dede Eko Kristanto
12
Anisa
13
Noperman
14
Karim
15
Ardiansyah
Jabatan Pokok
Jabatan Dalam Sekretariat 3 4 Kasubag Pembinaan Wilayah dan Kepala Sekretariat Daerah Biro Adm. Pemerintahan Umum Kasubag Tata Usaha Biro Adm.Pemerintahan Umum Pelaksana pada Biro Adm. Pemerintahan Umum Pelaksana pada Biro Adm. Pemerintahan Umum Pelaksana pada Biro Adm. Pemerintahan Umum Pelaksana pada Biro Adm. Pemerintahan Umum Pelaksana pada Biro Adm. Pemerintahan Umum Pelaksana pada Kanwil BPN Prov. Kalteng Pelaksana pada Tata Usaha Sekretaris Daerah Prov.Kalteng Pelaksana pada Biro Adm. Pemerintahan Umum Pelaksana pada Biro Adm. Pemerintahan Umum Pelaksana pada Biro Adm. Pemerintahan Umum Pelaksana pada Biro Adm. Pemerintahan Umum Pelaksana pada Biro Adm. Pemerintahan Umum Pelaksana pada Biro Adm. Pemerintahan Umum
Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
AGUSTIN TERAS NARANG
