Prosiding Hasil Penelitian & PPM 2015 FAKTOR-FAKTOR KARAKTERISTIK PEMERINTAHDAERAH YANG MEMPENGARUHI BELANJA OPERASI (Studi pada Kabupaten dan Kota diProvinsi Jawa Tengah Tahun 2012) Oleh: ARDYAN FIRDAUSI MUSTOFFA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO Email:
[email protected]
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor karakteristik pemerintah daerah yang mempengaruhi Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan)Studi pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh BPK pada 35 kabupaten/kota di propinsi Jawa Tengah Tahun 2012 yang diambil dari website resmi BPK. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan dan pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Variabel Rasio Kemandirian secara parsial tidak ada pengaruh signifikan terhadap Belanja Operasi. Variabel HDI secara parsial tidak ada pengaruh signifikan terhadap Biaya Operasi.Variabel Ukuran Legislatif secara parsial ada pengaruh signifikan terhadap Belanja Operasi.Variabel Sizesecara parsial ada pengaruh signifikan terhadap Belanja Operasi.Variabel Statussecara parsial ada pengaruh signifikan terhadap Belanja Operasi. Kata Kunci: Ukuran Dewan, Size, Human Development Index (HDI), Rasio Kemandirian, Status Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan. PENDAHULUAN
dan Belanja Aset Lainnya. Dewasa ini, struktur
PP No. 24 Tahun 2005 yang telah di
dan alokasi belanja APBD di berbagai daerah
perbaharui menjadi PP No. 71 tahun 2010
dinilai belum efektif. Hal itu ditunjukkan oleh
tentang Standart Akuntansi pemerintahan
alokasi belanja pegawai yang terus meningkat,
(SAP), menyebutkan bahwa belanja operasi
sebaliknya
merupakan salah satu akun yang ada pada
pembangunan
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang
Peningkatan porsi belanja pegawai dalam
diberikan
kepada
APBD berkaitan
dan/atau
lembaga
anggota
masyarakat
kemasyarakatan
non
porsi
penambahan
belanja
daerah
dan
erat
modal
justru dengan
pengangkatan
untuk
menurun. terjadinya Pegawai
pemerintah dengan tidak terus-menerus dan
Negeri Sipil (PNS) baru daerah setiap tahun,
selektif. Lebih lanjut, PP nomor 71 tahun 2010
yang dalam banyak kasus, tidak sesuai dengan
mengklasifikasikan
kompetensi dan keperluannya. Perilaku boros
belanja
menurut
klasifikasi ekonomi yang meliputi Belanja
pemerintah
daerah
Operasi, Belanja Modal, Belanja Lain-lain/Tak
anggarannya
untuk
membiayai
terduga, Transfer. Belanja Operasi terdiri dari
pegawai
disebabkan
oleh:
Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga,
pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji
Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial. Sedangkan
pegawai secara berkala sejak tahun 2007
Belanja Modal terdiri dari Belanja Aset Tetap
sampai tahun 2011 antara 5-15 persen serta
272
yang
menguras belanja Pertama,
Prosiding Hasil Penelitian & PPM 2015 adanya
gaji
ke-13.
Kedua,
terjadinya
rekrutmen
menerus
tanpa
PNS
pembiaran
secara
Independen yang diteliti adalah ukuran
terus
dewan, ukuran pemerintah daerah, rasio
mempertimbangkan
kemandirian keuangan daerah, dan HDI; (ii)
kemampuan keuangan daerah. Ketiga, jumlah
Variabel Dependen yang di teliti adalah
organisasi yang ada di kabupaten/kota terlalu
Belanja Operasional (Belanja Pegawai, Belanja
besar sehingga menambah beban terhadap
Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial
anggaran daerah (Prayitno, 2012).
dan Belanja Bantuan Keuangan). (iii) Objek
Patrick (2007) membuktikan secara empiris
bahwa
karakteristik
pemerintah
daerah di negara bagian Pennsylvania yang
Penelitian yang di gunakan adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2012.
mempunyai ukuran besar, budaya inovasi organisasi
yang
intergovernmental
semakin revenue
cenderung
melakukan
diproksikan
dengan
yang
besar,
TINJAUAN TEORITIS DAN PERUMUSAN
rendah
HIPOTESIS
inovasi
yang
Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58
determinasi
untuk
Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan
mengadopsi GASB 34.
daerah menyatakan bahwa keuangan dearah
Lesmana (2010) menemukan bahwa
adalah semua hak dan kewajiban daerah
karakteristik pemerintah daerah yaitu umur
dalam rangka penyelenggaraan pemerintah
dan rasio kemandirian keuangan daerah
daerah yang dapat dinilai dengan uang
secara signifikan dan positif mempengaruhi
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan
tingkat pengungkapan wajib pada LKPD.
daerah. Instrumen utama yang digunakan
Peneliti merasa perlu untuk mengetahui
dalam mengelola keuangan daerah Anggaran
faktor faktor karakteristik pemerintah daerah
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
yang mempengaruhi belanja operasi. Belanja
Dalam PP nomor 58 tahun 2005
Operasi yang diteliti dipersempit menjadi
mendefinisikan
Belanja Pegawai, Belanja barang, Belanja
keuangan tahunan pemerintah daerah yang
Hibah, belanja Bantuan Sosial dan Belanja
dibahas
Bantuan
latar
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
belakang diatas, pertanyaan dalam penelitian
dengan peraturan daerah. Penerimaan dan
dirumuskan sebagai berikut: Apakah Ukuran
belanja
Dewan, Ukuran Pemerintah Daerah, Rasio
digunakan untuk membiayai program dan
Kemandirian Keuangan Daerah dan Human
kegiatan pemerintah daerah. Penyusunan
Development
program
Keuangan.
Index
Berdasarkan
(HDI)
mempengaruhi
dan
yang
APBD
sebagai
disetujui
bersama
dianggarkan
sendiri
rencana
dalam
diarahkan
oleh
APBD
dengan
Belanja Operasi pada Laporan Keuangan
mengalokasikan sumber daya secara tepat
Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten dan
sesuai
Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun
mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan
2012?
pengelolaan anggaran secara baik. Peneliti membatasi permasalahan yang
di
teliti
sebagai
berikut:
(i)
Variabel
kebijakan
Belanja pengeluaran
pegawai
pemerintah
digunakan
honorarium/upah
dan
untuk dalam
273
Prosiding Hasil Penelitian & PPM 2015 melaksanakan
program
kegiatan
Giligan dan Matsusaka (2001)dan Sumarjo
pemerintah daerah, termasuk di dalamnya
(2010), maka dalam penelitian ini juga
gaji yang bersifat rutin. Belanja pegawai
menggunakan jumlah anggota DPRD sebagai
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS)
proksi untuk mengukur ukuran legislatif.
maupun non PNS sesuai dengan peraturan
Berdasarkan penelitian Giligan dan Matsusaka
perundang-undangan.
(2001)dan sumarjo (2010), maka dalam
Belanja
dan
barang
merupakan
penelitian ini juga menggunakan jumlah
pengeluaran untuk menampung pembelian
anggota
barang dan jasa yang habis pakai untuk
mengukur ukuran legislatif.
memproduksi
Ukuran Pemerintah Daerah (SIZE)
barang
dan
jasa
yang
dipasarkan maupun tidak di pasarkan, dan
DPRD
Untuk
sebagai
proksi
mengukur
ukuran
untuk
suatu
pengadaan barang yang dimaksudkan untuk
organisasi dapat dilakukan dengan beberapa
di serahkan atau di jual kepada masyarakat
cara, seperti jumlah pegawai, total aset, total
dan
pendapatan
belanja
perjalanan.
Belanja
barang
dibedakan menjadi belanja barang dan jasa,
dan
tingkat
produktifitas
(Damanpour, 1991).
belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan
Sumarjo (2010) dan Lesmana (2010)
dinas. Belanja hibah merupakan belanja yang
menggunakan total aset Pemerintah daerah
digunakan untuk menganggarkan pemberian
sebagai
hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau
Pemerintah Daerah karena aset menunjukkan
jasa kepada pemerintah atau pemerintah
sumber daya ekonomi yang dikuasai atau
daerah
kelompok
dimiliki pemerintah sebagai akibat dari
masyarakat/perorangan yang secara spesifik
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
telah ditetapkan sebelumnya.
ekonomi di masa depan diharapkan dapat
lainnya,
dan
diperoleh. Karakteristik Daerah
proksi
untuk
Berdasarkan
variabel
penelitian
ukuran
yang
dilakukan Sumarjo (2010) dan Lesmana
Karakteristik berarti mempunyai sifat
(2010), peneliti menggunakan total aset
khas sesuai dengan perwatakan tertentu.
sebagai proksi untuk mengukur ukuran
Lesmana
Pemerintah Daerah. Data seperti total aset
(2010)
mengatakan
bahwa
karakteristik pemerintah daerah berarti sifat khas dari otoritas administratif Pemerintah
memiliki variabilitas yang tinggi. Menurut Stevens (1992) dalam Patrick
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2007), data dengan variabilitas yang tinggi
Ukuran Legislatif (ULEG)
harus ditransformasi atau dieliminasi. Ada
Giligan
dan
(2001)
beberapa metode dalam mentransformasi
dengan
data, seperti akar kuadrat dan natural
jumlah anggota Badan Legislatif yang ada di
logaritma. Dengan demikian, dalam penelitian
Pemerintah
ini total aset diubah dalam bentuk natural
memproksikan
Matsusaka
ukuran
Daerah
di
legislatif Amerika
Serikat.
Sumarjo (2010) juga menggunakan proksi jumlah
anggota DPRD untuk mengukur
ukuran
legislatif.
274
Berdasarkan
penelitian
logaritma total aset.
Prosiding Hasil Penelitian & PPM 2015 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
c. Kemampuan
Dengan otonomi daerah, pemerintah
daya
beli
masyarakat
terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang
daerah diberi kewenangan yang luas untuk
dilihat
mengelola
Rasio
pengeluaran per kapita yang mewakili
kemandirian keuangan daerah menunjukkan
capaian pembangunan untuk hidup layak
kemampuan
(UNDP, 1996).
keuangannya
sendiri.
Pemerintah
Daerah
dalam
dari
rata-rata
besarnya
membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan
dan
pelayanan
kepada
Status Daerah
masyarakat. Rasio kemandirian keuangan
Status daerah pada penelitian ini
daerah dapat dilihat dari jumlahpendapatan
diukur dengan menggunakan skor, dengan
asli daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian
ketentuan,
keuangan daerah maka pemerintah daerah
kabupaten maka diberi skor 1 dan jika status
cenderung
memenuhi
daerah adalah kota maka diberi skor 2 dengan
pengungkapan pada LKPD karena tuntutan
alasan status kota penduduknya memiliki
terhadap transparansi atas pengungkapan
kontrol social yang tinggi jika dibandingkan
pelaporan keuangan semakin tinggi. Dalam
dengan penduduk di daerah kabupaten.
mengukur daerah
berusaha
rasio
Halim
kemandirian (2011)
jika
status
daerah
adalah
keuangan
memformulasikan
PENGEMBANGAN HIPOTESIS
pendapatan asli daerah dengan bantuan
Pengujian hipotesis dilakukan untuk
pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman.
menjawab rumusan masalah, yaitu menguji
Lesmana (2010) juga menggunakan proksi
faktor-faktor dari karakteristik pemerintah
dengan membandingkan pendapatan asli
daerah yang mempengaruhi belanja operasi
daerah dengan jumlah pendapatan transfer
pada laporan keuanganKabupaten dan Kota di
dan
penelitian
Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2012.
Lesmana (2010), dalam penelitian ini juga
Karakteristik pemerintah daerah terdiri dari
membandingkan
daerah
legislature size, ukuran pemerintah daerah,
dengan total pendapatan transfer dan total
dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, HDI
kewajiban.
(Human Development Index), dan Status
Human Development Index (HDI)
Daerah.Berikut ini merupakan pengembangan
kewajiban.Sejalan
HDI
dengan
pendapatan
asli
merepresentasikan
capaian
hipotesis yang dilakukan:
pembangunan manusia berbasis sejumlah
1. Pengaruh Ukuran DewanPemerintah
komponen dasar kualitas hidup. Nilai HDI
Daerah Terhadap Belanja Operasional
merupakan hasil perhitungan dari kombinasi
Pemerintah Daerah.
atas beberapa unsur, yaitu :
Lembaga
a. Angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan; capaian
bidang pendidikan; dan
Rakyat
atau
Daerah
Dewan (DPRD)
merupakan lembaga yang memiliki posisi dan
b. Angka melek huruf, rata-rata lama sekolah mengukur
Perwakilan
legislatif
pembangunan
di
peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah (Winarna dan Murni, 2007). Winama dan Murni (2007) menyatakan
275
Prosiding Hasil Penelitian & PPM 2015 bahwa
lembaga
legislatif
atau
DPRD
merupakan lembaga yang memiliki potensi dan
peran
strategis
denganpengawasan
keuangan
informasi yang lebih banyak dalam laporan keuangan.
terkait
Arcay dan Vazques (2005) menemukan
daerah.
bahwa size berpengaruh positif terhadap
Banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan
pengungkapan
dapat meningkatkan pengawasan terhadap
perusahaan publik di Spanyol.
pemerintah dengan
daerah
adanya
sehingga
berdampak
peningkatan
kinerja
pemerintah daerah. Giligan
dan
sukarela
perusahaan-
Patrick (2007) menemukan bahwa ukuran organisasi berpengaruh positif dan sangat kuat terhadap penerapan sebuah
(2001)
inovasi baru. Dalam sektor pemerintahan,
menemukan ada pengaruh positif legislature
Sumarjo (2010) juga menemukan bahwa
size terhadap kebijakan pendapatan dan
ukuran
pengeluaran suatu Pemerintah Daerah. Oleh
positif terhadap kinerja keuangan, meski
karena itu, semakin banyak jumlah anggota
pengaruh tidak terlalu signifikan. Akan tetapi
DPRD
Lesmana (2010) menemukan bahwa ukuran
diharapkan
Matsusaka
dapat
meningkatkan
Pemerintah
Daerah
pengawasan terhadap Pemerintah Daerah
Pemerintah
sehingga
terhadap tingkat pengungkapan wajib pada
adanya
peningkatan
pada
Daerah
berpengaruh
pengungkapan laporan keuangan Pemerintah
Laporan
Daerah. Dari uraian di atas, maka hipotesis
(LKPD). Semakin besar ukuran Pemerintah
penelitian ini adalah :
Daerah maka kinerja keuangan diharapkan
H₁ : Jumlah anggota DPRD berpengaruh
akan semakin bagus. Salah satu perwujudan
positif terhadap Kinerja
Keuangan
Daerah.
Keuangan
tidak
berpengaruh
akuntabilitas organisasi
Pemerintah
adalah melalui
Daerah
pelaporan laporan
kinerja keuangan
(Mahmudi, 2010). Dengan
begitu
2. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah
semakin
baik
Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.
Daerah
diimbangi
Ukuran seberapa
organisasi
besar
menunjukkan
organisasi
tersebut.
diharapkan
kinerja
bahwa
suatu
Pemerintah
dengan
pelaporan
keuangan yang baik, termasuk melakukan pengungkapan
rincian
atas
Belanja
Perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar
Operasi.Dari uraian diatas, maka hipotesis
akan memiliki tekanan yang besar pula dari
penelitian ini adalah :
publik
H₂ : Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh
untuk
menyajikan
laporan
keuangannya secara lengkap. Begitu pula
positif
dalam
Daerah .
sektor
pemerintahan,
Pemerintah
Daerah yang memiliki ukuran besar dituntut untuk
melakukan
transparansi
atas
pengelolaan keuangannya sebagai bentuk akuntabilitas publik melalui pengungkapan
Kinerja
Keuangan
3. Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan
276
terhadap
kemampuan
Pemerintah
Prosiding Hasil Penelitian & PPM 2015 Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan
negara merupakan negara maju, negara
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
berkembang atau negara terbelakang dan
kepada masyarakat yang telah membayar
digunakan
pajak
kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup
dan
retribusi
sebagai
sumber
pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio
untuk
mengukur
pengaruh
(UNDP, 1996).
Kemandirian keuangan Pemerintah Daerah
Untuk menjamin tercapainya tujuan
bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu
pembangunan manusia perlu memperhatikan
Pemerintah
empat
Daerah
untuk
tetap
dapat
hal
pokok,
yaitu
produktifitas,
menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa
pemerataan,
adanya dana perimbangan dari pemerintah
pemberdayaan (UNDP, 1996:12). Dari uraian
pusat.
di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah : Lesmana (2010) menemukan bahwa
rasio
kemandirian
berpengaruh pengungkapan
positif wajib
keuangan
daerah
terhadap
tingkat
LKPD.
Tuntutan
kesinambungan,
dan
H₄ : HDI berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah. 5. Pengaruh
Status
Daerah
Terhadap
Kinerja Keuangan Daerah.
terhadap transparansi atas pengungkapan
Penelitian ini menggunakan variabel
dan pelaporan keuangan juga semakin tinggi,
status daerah untuk membedakan antarakota
termasuk dalam hal pengungkapan terhadap
dan kabupaten. Masyarakat kotamemiliki
rincian belanja operasional. Semakin tinggi
kontrol sosial yang lebih kuat (Abdullah,
rasio kemandirian keuangan daerah maka
2004).
Pemerintah
Daerah
cenderung
untuk
Dengan adanya kontrol sosial tersebut,
berusaha melakukan pengungkapan secara
tuntutan gencar dilakukan oleh masyarakat
lengkap pada laporan keuangannya. Dari
kepada
uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini
pemerintahan yang baik sejalan dengan
adalah :
meningkatnya pengetahuan masyarakat serta
H₃ : Rasio Kemandirian keuangan daerah
adanya
pemerintah
agar
pengaruh
terselenggara
globalisasi
menuntut
berpengaruh positif terhadap Kinerja
adanya keterbukaan (Herminingsih, 2009)
Keuangan Daerah.
dalam Suhardjanto et al, 2010.
4. Pengaruh Human Development Index (HDI)
Terhadap
Kinerja
Keuangan
Daerah.
Perbedaan
karakteristik
antara
masyarakat kota dan kabupaten inilah yang menarik untuk diteliti lebih jauh. Berdasarkan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
uraian di atas, maka hipotesis yang dapat
atau juga disebut Human Development Index
dikembangkan adalah:
(HDI) adalah indeks komposit yang digunakan
H5: Terdapat pengaruh positif status daerah
untuk
mengukur
pembangunan
manusia
untuk dapat hidup berkualitas, baik dari aspek
kesehatan,
pendidikan,
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
maupun
ekonomi (UNDP, 2004). IPM juga digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah
277
Prosiding Hasil Penelitian & PPM 2015 METODOLOGI PENELITIAN
regresi. (b)Uji multikolonieritas bertujuan
Analisis data yang digunakan dalam
untuk menguji apakah dalam model regresi
penelitian ini adalah model regresi berganda
ditemukan adanya korelasi antara variabel
(multiple regresion model, karena terdiri dari
bebas (Ghozali, 2011).
satu variabel dependen dan beberapa variabel independen (Sekaran, 2006).
(c) Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier
Untuk menguji pengaruh ULEG, SIZE,
ada korelasi antara kesalahan pengganggu
MANDIRI, HDI, dan AGE terhadap Belanja
pada periode t dengan kesalahan pengganggu
Operasi pada Laporan Keuangan Pemerintah
pada periode t-1 (sebelumnya). (d) Uji
Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota Propinsi
Heteroskedastisitasuntuk
Jawa Tengah tahun 2012 yang dinyatakan
atau
dalam
persamaan regresi digunakan metode grafik
rasio
kemandirian
(RKM),
rasio
efisiensi (RES), rasio efektivitas (REK). Kelima
proksi
variable
tidaknya
kinerja
dependen.
Cara
untuk
mendeteksi ada tidaknya korelasi antara proksi
kelima
variable
tersebut
dalam
(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID.
kepentingan regresi berganda harus diperoleh variable
heteroskedastisidas
ada
plot antara nilai prediksi variabel terikat
keuangan sebagai variable dependen, untuk satu
mendeteksi
ANALISIS DAN PEMBAHASAN Populasi dan Sampel Penelitian Penelitian ini menggunakan populasi
maka
seluruh laporan keuangan Pemerintah Daerah
digunakan uji Barletts Test of Spericity. Jika
di Jawa Tengah pada tahun anggaran 2012
signifikan maka kelima proksi tersebut dapat
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
dipergunakan sebagai variable dependen.
Keuangan Republik Indonesia.
Sebelum masuk keregresi linier berganda,
sampel dilakukan dengan cara purposive
data harus diuji asumsi klasik terlebih dahulu.
samplingdan
Tahap-tahap pengujian yang dilakukan
dilakukan
teknik secara
Pemilihan
pengambilan judgement
sampel sampling.
dalam analisis regresi linier dijelaskan sebagai berikut: (a) Uji normalitas untuk mengetahui apakah
dalam
pengganggu
model
atau
regresi,
residual
variabel
mempunyai
distribusi normal sebagai syarat dalam model 1. Statistik Deskriptif Adapun hasil statistik deskripstif yang dihasilkan pada penelitian ini adalah: Tabel 1 Diskripsi Data Penelitian Minimum Belanja Operasi -1.63623 Rasio Kemandirian 5.658 HDI 263.75 DPR 25.00 SIZE 562323845006.00
278
Maximum 2.95640 16.340 276.00 50.00 2533676148799.00
Mean .0001 10.4379 268.8689 43.1429 1236793989917.2634
Prosiding Hasil Penelitian & PPM 2015 Tabel 1 menunjukkan bahwa rasio
Tengah sebesar 268,869. Nilai minimum
belanja operasi kabupaten/kota Jawa Tengah
Legislature Size (ukuran legislatif) sebesar 25
mempunyai nilai rata-rata sebesar 0.0001%.
dimiliki oleh Kota Salatiga, nilai maksimum
Nilai minimum -1,636 dimiliki Kabupaten
sebesar
Karanganyar dan nilai maksimum sebesar
Banyumas, Kabupaten Boyolali, Kabupaten
2,956 dimiliki Kabupaten Cilacap. Rasio
Cilacap, Kabupaten Klaten dan Kabupaten
kemandirian
Pati, sedangkan nilai rata-rata Legislature Size
mempunyai
nilai
minimum
sebesar 5,658% pada kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas belum
mandiri
masih
50
dimiliki
oleh
Kabupaten
Kabupaten/Kota Jawa Tengah sebesar 43. Nilai minimum size yang diproksi
menggantungkan
dengan total pendapatan daerah sebesar Rp
bantuan dari pusat, nilai maksimum sebesar
562.323.845.006,00 yang dimiliki Kabupaten
16,340% pada kota Surakarta menunjukkan
Salatiga, nilai Size maksimum sebesar Rp
Kota Surakarta sudah baik dalam mengelola
2.533.676.148.799.00,- yang dimilki oleh Kota
keuangan daerah dan nilai rata-rata rasio
Semarang hal ini menunjukan bahwa kota
kemandirian Kabupaten/Kota Jawa Tengah
Semarang memiliki ukuran terbesar dan nilai
sebesar 10,438%.
rata-rata
Rasio HDI mempunyai nilai minimum sebesar 263,75 pada daerah Kabupaten Klaten, nilai
maksimum
sebesar
size
atau
pendapatan
daerah
Kabupaten/Kota Jawa Tengah sebesar Rp. 1.236.793.989.917,26,-
276,00
dimiliki oleh Kota Pekalongan.dan nilai ratarata rasio kemandirian Kabupaten Kota Jawa 2. Analisis Faktor Adapun hasil analisis faktor dapat dilihat pada table berikut: Tabel 2 Analisis Faktor Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
.519 18.885
Df Sig. Tabel 2 dapat dilihat bahwa Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy
10 .042 3. Uji Asumsi Klasik Uji
asumsi
klasik
(KMO) sebesar 0.519 > 0.500, sedangkan
normalitas,
Bartlett’s Test of Sphericity mempunyai p-
dan heteroskedastisitas.
value sebesar 0.042< 0.05 yang berarti
a. Uji Normalitas data.
analisis
factor
dapat
dilanjutkan,
untuk
membuat factor scores dengan menggunakan principle
companent
sebagai
terdiri
multikolinearitas,
dari
autikorelasi,
Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
variable
dependen.
279
Prosiding Hasil Penelitian & PPM 2015 Tabel 3 Uji Normalitas Unstandardized Residual Normal Parametersa,,b
Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative
Most Extreme Differences
.0000000 .66215510 .112 .112 -.079 .665 .768
Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai residual
b. Uji Multikolonieritas
mempunyai nilai asymp. Sig Kolmogorov-
Hasil pengujian asumsi multikolinearitas
Smirnov sebesar 0,768 >0.05, yang berarti
dapat dilihat berdasarkan nilai variance
bahwa seluruh data yang digunakan dalam
inflation factor (VIF) dan Tolerance berikut
penelitian ini berdistribusi normal.
ini:
Tabel 4 Uji Multikolineaitas Collinearity Statistics Model 1
Tolerance
VIF
Rasio Kemandirian
.873
1.146
HDI DPR LNSIZE Status
.409 .426 .729 .273
2.447 2.346 1.372 3.663
Tabel 4 pada perhitungan collinearity
multikolinearitas
menunjukkan bahwa nilai VIF untuk
independent pada persamaan regresi.
masing-masing memiliki
nilai
tolerance>0.01, disimpulkan
variabel <
independent
10
dan
sehingga bahwa
nilai dapat
tidak
antar
variabel
c. Uji Autokorelasi. Adapun hasil uji Runs Test dapat dilihat pada tabel berikut:
ada
Tabel 5 Uji Autokorelasi Unstandardized Residual Valuea
Test Cases < Test Value Cases >= Test Value Total Cases Number of Runs Z Asymp. Sig. (2-tailed) Hasil
5
0.828 > 0.05, hal ini dapat disimpulkan
menunjukkan nilai signifikansi sebesar
bahwa tidak terjadi autokorelasi baik
280
uji
runs
test
-.02899 17 18 35 18 .000 1.000 pada
tabel
Prosiding Hasil Penelitian & PPM 2015 positif atau negative pada persamaan
4. Pengujian Hipotesis.
regresi yang digunakan dalam penelitian ini.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
d. Heteroskedastisitas
bukti
empiris
pengaruh
karakteristik pemerintah daerah yaitu Uleg
Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan
(Ukuran Legislatif, Size, Ukuran Kemandirian
variance dari residual satu pengamatan ke
Mandiri, HDI (Human Development Index) dan
pengamatan yang lain tidak tetap atau
Status
menyebar
yang
pemerintah daerah Jawa Tengah dengan
gejala
menggunakan analisis regresi berganda. Hasil
persamaan
analisis regresi berganda dapat dilihat pada
tidak
mengindikasikan
berpola,
tidak
heteroskedastistas
adanya
pada
regresi yang digunakan dalam penelitian
terhadap
Belanja
Operasi
pada
tabel berikut.
ini. Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Unstandardized Coefficients Model 1
B (Constant)
Standardized Coefficients
Std. Error
-36.123
22.208
.024 -.093 .062 2.025 1.522
.053 .064 .029 .464 .615
RKM HDI DPR LNSIZE STATUS
a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)
Beta
t .060 -.276 .399 .629 .582
Sig.
-1.627
.115
.452 -1.437 2.121 4.365 2.474
.654 .161 .043 .000 .019
Sizeterhadap Belanja Operasi. 4) Variabel
Sizemempunyai
P
value
Dari tabel 7 dapat diperoleh kesimpulan:
(0.000) < 0,05hal ini menunjukkan
1) Variabel
secara parsial ada pengaruh signifikan
Rasio
Kemandirian
mempunyai P value (0,654) > 0.05 hal
Sizeterhadap Belanja Operasi.
ini menunjukkan bahwa secara parsial
5) Variabel Statusmempunyai P value
tidak ada pengaruh signifikan Rasio
(0.019) < 0.05 hal ini menunjukkan
Kemandirian terhadap Belanja Operasi.
secara parsial ada pengaruh signifikan
2) Variabel Human Development Index mempunyai P value (0.161) >0.05hal
Statusterhadap Belanja Operasi. b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
ini menunjukkan bahwa secara parsial
Hasil analisis uji F dapat dilihat pada tabel
tidak
berikut:
ada
pengaruh
signifikan
HDIterhadap Belanja Operasi. 3) Variabel Ukuran Legislatif mempunyai P
value
(0.043)<0.05
menunjukkan pengaruh
hal
ini
secara parsial ada signifikan
Legislator
281
Prosiding Hasil Penelitian & PPM 2015 Tabel 8 Hasil Analisis Uji F Model
Sum of Squares
1
df
Mean Square
F
Regression
19.093
5
3.819
Residual Total
14.907 34.000
29 34
.514
Sig.
7.428
Hasil pengujian secara simultan pada tabel
Belanja
diatas menunjukkan nilai F hitung sebesar
mempunyai pengaruh signifikan terhadap
7,428 dengan p-value sebesar 0.000 < 0.05
Belanja Operasi.
sehingga
dapat
disimpulkan
bahwa
Operasi
.000a
secara
simultan
c. Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)
variabel Uleg (Ukuran Legislatif), Size,
(Goodness of Fit)
Ukuran Kemandirian Mandiri, HDI (Human
Adapun hasil koefisien determinasi dapat
Development Index) dan Status terhadap
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 9 Koefisien Determinasi R
R Square .749a
Std. Error of the Estimate
Adjusted R Square
.562
Tabel 9 bahwa dengan adjusted R2
.486
.71696868
3. Variabel Ukuran Legislatif secara parsial
sebesar 0,486 hal ini menunjukkan bahwa
ada
pengaruh
signifikan
sebesar 48,60 % variasi dari Belanja Operasi
Sizeterhadap Belanja Operasi.
Legislator
dapat diterangkan oleh variabel Uleg (Ukuran
4. Variabel Sizesecara parsial ada pengaruh
Legislatif), Size, Ukuran Kemandirian Mandiri,
signifikan Sizeterhadap Belanja Operasi.
HDI (Human Development Index) dan Status,
5. Variabel Statussecara parsial ada pengaruh
sedangkan 51,40% diterangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini.
signifikan Statusterhadap Belanja Operasi. Saran Saran dan implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Penelitian
KESIMPULAN DAN SARAN
lebih
Berdasarkan hasil pengujian secara pada
penelitian
ini
sebaiknya
penambahan periode pengamatan yang
Kesimpulan statistik
selanjutnya
dapat
panjang
untuk
memberikan
gambaran yang lebih konsisten. 2. Peneliti
selanjutnya
disimpulkan:
menambah
1. Variabel Rasio Kemandirian secara parsial
menjadi proksi dari kinerja keuangan
tidakada
pengaruh
signifikan
rasio
kemandirian terhadap Belanja Operasi. 2. Variabel HDI secara parsial tidak ada pengaruh signifikan HDI terhadap Belanja Operasi.
282
variabel
pemerintah daerah.
lain
seharusnya yang
dapat
Prosiding Hasil Penelitian & PPM 2015 DAFTAR PUSTAKA Arcay, R.B., & Vazquez, F.M. (2005). Corporate Characteristics, Governance Rules and the Extent of Voluntary Disclosure in Spain. Advances in Accounting. Vol. 21: 299-331. Abdullah, Syukriy. 2004. Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: Pendekatan Principal-Agent Theory. Makalah disajikan di Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu, Bengkulu, 4-5Oktober 2004. Baber, William R, Gore, Angela K, Rich, Kevin T and Zhang, Jean X. 2010. An Empirical Investigation of Accounting Restatements and Governance in the Municipal Context. Working Paper Series. SSRN August. Damanpour,F. 1991.Organizational innovation: A meta-Analysis of effects of determinants and moderators. Academy of Management Journal, Vol. 34:555590 Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19, Edisi Kelima.Semarang: Badan Penerbit Undip. Giligan, Thomas W. & Matsusaka J. G. (2001). Fiscal Policy, Legislature Size and Political Parties: Evidence from State and Local Governments in the First Half of the 20th Century. National Tax Journal. Vol 54: 57-82 Halim, Abdul & Theresia Damayanti. Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN. 2011. Lesmana, Sigit I. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia. Tesis, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi ke-2. UPP STIM YKPN. Yogyakarta Patrick, Patricia A. 2007. The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government. Ph. D. dissertation, The Pennsylvania State University, United States–Pennsylvania. Retrieved August 8, 2011, from Accounting & Tax Periodicals. (Publication No. AAT)
Prayitno, Hadi. 2012. Birokrasi Tambun; 291 Daerah Habiskan Separuh Lebih APBD untuk Belanja Pegawai. Seknas FITRA.http://seknasfitra.org/pressrele ase/birokrasi-tambun-291-daerahhabiskan-separuh-lebih-apbd-untukbelanja-pegawai/. (Diakses 2 November 2014). ___,
PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
___, PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sekaran, Uma. 2006. Research Methods for Business: “Metodolologi Penelitian untuk Bisnis. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat Suhardjanto, Djoko dan Rena Rukmita Yulianingtyas. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten Kota di Indonesia). Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 8 No. 1, 194. Sumarjo, Hendro. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi, Fakultas Ekonomi UNS. Suyono, 2010. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.Tesis. UNS. UNDP. 2004. Human Development Report. United Nations Development Programme. New York Winarna, J and Murni, S. (2007). Pengaruh Personal Background, Political Background, dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Study Kasus di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006). Simposium Nasional Akuntansi X. Yudhoyono, Susilo Bambang. 2011. Inilah pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang
283
