EFEKTIVITAS PROGRAM PINJAMAN BERGULIR PNPM MANDIRI PERKOTAAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN SANGIHE (Suatu Studi di Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu Kab. Sangihe) NAMA
: Wahyu Widodo
NIM
: 100813147
JURUSAN
: ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI
: ILMU PEMERINTAHAN
TAHUN
: 2014
DOSEN PEMBIMBING
: 1. Dra. S.E. Pangemanan, Msi 2. Neni Kumayas, SIP, MA
ABSTRAK Pembahasan mengenai masalah kemiskinan telah lama menjadi polemik yang selalu menyita perhatian dari berbagai pihak. Terutama masalah kemiskinan di perkotaan. Hal ini membuat semakin terbatasnya kemampuan pemerintah dalam memenuhi sarana dan prasarana, kurangnya kesempatan kedua, dan rendahnya pendapatan penduduk sebagai akibat dari meningkatnya jumlah pengangguran. Hal inilah yang akan menjadi awal meningkatnya angka kemiskinan di perkotaan. Untuk mengatasi kedaan ini pemerintah melakukan berbagai macam usaha-usaha pemberdayaan manusia agar terbebas dari kemiskinan. Usaha-saha tersebut terlihat dalam berbagai program, salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan untuk wilayah perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pemberian dana pinjaman bergulir PNPM Mandiri terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya terhadap anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam hal ini Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu Kabupaten Sangihe. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pemberian pinjaman bergulir PNPM Mandiri berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan bagi masyarakat agar benar-benar memanfaatkan program PNPM Mandiri dengan semaksimal mungkin. Kata Kunci : Kemiskinan, PNPM Mandiri, SPP dan Pemberdayaan Masyarakat.
1
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemikiran Tujuan negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan kalau kemiskinan dapat dikurangi, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan umum dapat dilakukan melalui upaya penanggulangan kemiskinan. Permasalahan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, ini dibuktikan dengan tingginya disparitas pendapatan antar daerah. Selain itu kemiskinan juga merupakan sebuah hubungan sebab akibat (kausalitas melingkar) artinya tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi karena rendahnya pendapatan perkapita, pendapatan perkapita yang rendah terjadi karena investasi perkapita yang juga rendah. Tingkat investasi perkapita yang rendah disebabkan oleh permintaan domestik perkapita yang rendah juga dan hal tersebut terjadi karena tingkat kemiskinan yang tinggi dan demikian seterusnya, sehingga membentuk sebuah lingkaran kemiskinan sebagai sebuah hubungan sebab dan akibat “teori Nurkse” (Jaka Sumanta, 2005). Logika berpikir yang dikemukakan Nurkse yang dikutip Kuncoro (2000) mengemukakan bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin (a poor country is poor because it is poor). Pernyataan “a poor country is poor because it is poor” sungguh sangat menyedihkan. Sebuah pernyataan yang tidak berujung pangkal bahwa negara miskin karena tidak punya apa-apa, dan tidak punya apaapa menyebabkan negara menderita kemiskinan. Penganggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu infrastruktur, sosial dan ekonomi yang dikenal dengan Tridaya. Dalam kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan pinjaman bergulir, yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa yang tergabung dalam KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Program pinjaman bergulir ini serupa dengan program Grameen Bank yang merupakan program andalan Yunus yakni tidak menerapkan agunan. Permasalahan kemiskinan di Indonesia jelas tidak hanya menjadi milik perdesaan (petani, buruh tani, buruh nelayan, dan sebagainya) tetapi juga merupakan masalah perkotaan. Parsudi Suparlan (1984) mengemukakan bahwa masalah kemiskinan di perkotaan merupakan masalah laten dan kompleks yang implikasi sosial dan kebudayaannya bukan hanya melibatkan dan mewujudkan berbagai masalah sosial yang ada di kota yang bersangkutan saja atau menjadi masalah orang miskin di kota tersebut, tetapi juga melibatkan masalah-masalah sosial yang ada di perdesaan.
2
Dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat, Kabupaten Sangihe sebagai salah satu Kabupaten kepulauan di Provinsi sulawesi Utara menghadapi persoalan yang cukup kompleks berkenaan dengan kemiskinan atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. Daerah penelitian ini adalah salah satu Kampung di kecamatan Manganitu yang menjadi salah satu Kecamatan percontohan di Kabupaten Sangihe. Dari alasan tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan dalam rangka mencari tahu sejauh mana Efektifitas program pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kabupaten (Studi Kasus di Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu Kabupaten Sangihe). B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskanlah permasalahan yang akan diteliti yakni :Bagaimanakah Efektifitas Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sangihe?? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1). Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui Efektivitas Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan dalam Penanggulanggan Kemiskinan Kabupaten Sangihe 2). Manfaat Penelitian a). Manfaat Praktis - Bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Sangihe agar dapat dijadikan sebuah penilaian yang logis untuk lebih serius lagi dalam mengawasi jalannya kebijakan pemerintah khususnya pelaksanaan PNPM-Mandiri di daerahnya. - Bagi masyarakat diharapkan nantinya dengan pelaksanaan program pemerintah ini akan memberikan konstribusi atau hasil yang baik dan dapat memuaskan msyarakat. - Bagi peneliti sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program S1. b). Manfaat Ilmiah - Menambah pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan konstribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pemerintahan tentunya. - Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai Kebijakan Pemerintah khususnya tentang pelaksanaan PNPM-Mandiri. TINJAUAN PUSTAKA A. Efektivitas Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah 3
ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Sedangkan Georgopolous dan Tannembaum (1985:50), mengemukakan: “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan mesalah sasaran maupun tujuan.” Selanjutnya Steers (1985:87) mengemukakan bahwa: “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109). Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”. B. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M) Perkotaan Pengertian PNPM Mandiri PNPM Madiri adalah sebuah program pemerintah nasional yang bertujuan untuk membuat program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui pengembangan sistem, mekanisme dan prosedur program, pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Latar belakang PNPM Mandiri Perkotaan Pemberdayaan Masyarakat melalui PNPM Mandiri Perkotaan merupakan kegiatan lanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini termasuk salah satu program strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.
4
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat,sehingga dapat terbangun gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan, yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal. Visi kegiatan (PNPM) Mandiri Perkotaan adalah terciptanya masyarakat yang berdaya yang mampu menjalin sinergi dengan pemerintah daerah serta kelompok peduli setempat dalam rangka menanggulangi kemiskinan dengan efektif, secara mandiri dan berkelanjutan. Misi kegiatan (PNPM) Mandiri Perkotaan adalah memberdayakan masyarakat perkotaan, terutama masyarakat miskin, untuk menjalin kerjasama sinergis dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli lokal dalam upaya penanggulangan kemiskinan, melalui pengembangan kapasitas, penyediaan sumber daya, dan melembagakan budaya kemitraan antar pelaku pembangunan. Dari visi dan misi tersebut dapat kita pahami bahwa pengembangan kapasitas merupakan salah satu aspek dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yaitu menanggulangi kemiskinan. Program Pinjaman Bergulir PNPM-Mandiri Perkotaan Salah satu kegitan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan sejak tahun 1999 hingga pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan saat ini adalah pemberian pinjaman bergulir kepada masyarakat miskin melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pemberian pinjaman bergulir hanya merupakan salah satu upaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin agar bisa terlepas dari kemiskinannya. PNPM Mandiri Perkotaan hanya menyediakan alternatif kegiatan pinjaman bergulir, masyarakat sendirilah yang memutuskan apakah akan menggunakan kegiatan pemberian pinjaman bergulir dalam program penanggulangan kemiskinannya. Penetapan kegiatan pemberian pinjaman bergulir kepada masyarakat miskin diputuskan sendiri oleh masyarakat melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Penganggulangan kemiskinandilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu infrastruktur, sosial dan ekonomi yang dikenal dengan tridaya. Dalam kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan pinjaman bergulir, yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa dimana BKM/UPK berada dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. BKM/UPK hanya mengatur ketentuan pokok untuk pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir, namun keputusan untuk melaksanakannya diserahkan sepenuhnya kepada warga masyarakat setempat.
5
C. Kemiskinan Konsep Tentang Kemiskinan Kemiskinan memiliki sifat plural sehingga kemiskinan menunjukkan adanya sekelompok orang yang serba kekurangan. Masyarakat subsisten yang tidak berpenghasilan atau berpenghasilan tapi rendah, bisa jadi tidak merasa miskin karena mereka merasa sudah terpenuhi kebutuhannya. Sebaliknya penduduk urban yang berpenghasilan sedang, mungkin merasa selalu kekurangan karena gaya hidup hedonis yang mereka jalani, atau lingkungan budaya tidak sehat yang mereka hadapi (misalnya seperti perangkap narkoba ataupun judi). Dalam hal ini meski kelihatannya mereka berkecukupan, namun apabila selalu merasa kekurangan, mereka bisa dikatakan miskin (Sulistiyanti, 2009). Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan dengan standar garis kemiskinan (poverty line) makanan dan non makanan. Garis kemiskinan makanan yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara dengan 2100 kalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non makanan adalah besarnya rupiah untuk memenuhi kebutuhan minimum non makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, pakaian dan barang / jasa lainnya. Garis kemiskinan ini memiliki kesamaan dengan garis kemiskinan menurut Bank Dunia yaitu diukur menurut pendapatan seseorang. Sedangkan BKKBN menggunakan satuan rumah tangga untuk mengukur tingkat kemiskinan. Kemiskinan berada pada keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Sejatera I (KS I) yang ditandai oleh kesulitan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan non ekonomi. Di samping merujuk kepada individu dan rumah tangga penduduk miskin, ukuran kemiskinan juga dengan pendekatan melalui pengamatan daerah miskin. Terdapat hubungan yang kuat antara wilayah miskin dengan penduduk miskin, sehingga dengan mengetahui wilayah miskin dapat diharapkan ditemui mayoritas penduduk miskin. Bappenas (2004), dalam Diah, 2007 mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. METODE PENELITIAN 1. Fokus Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Taloarane, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. 2. Tipe dan Desain Penelitian Tipe penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Menurut Tanjung dalam penelitian kualitatif yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci (key informan) yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui. Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru
6
sedikit diketahui, serta dapat membantu peneliti memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif. Menurut Bungin, format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas tersebut ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu. 3. Teknik Pengumpulan Data dan Penentuan Informan Penelitian Sebagaimana dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan yang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan cara terbuka dimana informan mengetahui kahadiran penulis sebagai peneliti yang melakukan wawancara dilokasi penelitian, dan dalam melakukan wawancara dengan para informan penulis menggunakan alat rekam sebagai alat bantu. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik bola salju (snowballing). Cara memperoleh informan dengan tehnik ini yang pertama adalah menemukan gatekeeper yang paham tentang objek penelitian dan dapat membantu penulis selama panelitian ini sekaligus orang pertama yang diwawancarai, kemudian dapat menunjukkan informan lain yang lebih paham dan dapat diwawancarai untuk melengkapi informasi yang sudah didapat penulis. 4. Jenis Data Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang unit penelitian maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : a. Data Primer, yakni sejumlah data atau keterangan yang secara langsung diperoleh melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari orang-orang yang diteliti yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari informan. b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui buku atau literatur lainnya yang secara relevan berkaitan dengan penelitian.Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh data sekunder adalah, pertama, sudah dalam keadaan siap digunakan atau sudah diolah, kedua,telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu, ketiga, dapat diperoleh tanpa terikat oleh waktu dan tempat 5. Teknik Analisis Data Menurut Bogdan & Biklen sebagaimana yang dikutip oleh Moleong, menjelaskan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
7
HASIL DAN PEMBAHASAN Efektivitas Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Efektivitas pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan khusunya Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam rangka penanggulangan kemiskinan, dapat dilihat dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1986:53), yaitu dengan melihat pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dalam pembahasan di bawah ini : 1. Pencapaian Tujuan Untuk dapat mengukur keberhasilan suatu program dapat dilihat dari seberapa jauh program itu mencapai tujuannya. Dimana dalam penelitian ini yang dimaksud pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan pencapaian sasaran/target yang telah ditentukan. a. Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan kegiatan SPP di Kecamatan Manganitu khususnya di Kampung Taloarane dilaksanakan dalam satu periode yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya, program SPP dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan yaitu tahapan MAD sosialisasi, Musdes sosialisasi, musyawarah khusus perempuan (MKP), pengajuan proposal, tahapan verifikasi, MAD prioritas usulan, MAD penetapan usulan, serta tahapan pencairan dan pengembalian dana pinjaman. Kemudian dana yang telah dicairkan oleh UPK tersebut wajib dikembalikan oleh masing – masing kelompok SPP kepada UPK dalam waktu 10 bulan yang diangsur tiap bulan dengan bunga sebesar 1,5 persen dari jumlah pinjaman. Dan uang yang dikembalikan oleh kelompok SPP tersebut di kelola oleh pengurus UPK untuk digulirkan kembali kepada kelompok-kelompok lain yang telah mengajukan proposal. Dana yang digunakan dalam program SPP adalah dana yang diperoleh dari dana BLM yaitu sebesar 25% dari total BLM yang diperoleh. Adapun penyaluran SPP ini dilakukan 1 (satu) kali dalam satu periode anggaran. Pelaksanaan Program SPP di Kecamatan Manganitu dilaksanakan melalui beberapa proses dengan lama waktu yaitu : 1. MAD Sosialisasi dimana pada tahapan ini dilakukan pengenalan awal pada masyarakat desa agar memahami adanya program PNPM Mandiri Perkotaan khususnya SPP agar dapat dimanfaatkan dengan baik. MAD Sosialisasi ini memakan waktu selama 2 hari. 2. Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi sebagai ajang penyebarluasan informasi mengenai PNPM Mandiri Perkotaan di tingkat Desa, tahapan ini memerlukan waktu 2 hari. 8
3. Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) yaitu dimana di dalamnya dihadiri oleh kaum perempuan yang dilakukan untuk membahas gagasan dari kelompok perempuan dan menetapkan usulan yang merupakan usulan perempuan dan ini memakan waktu 2 hari. Dalam tahapan ini juga dilakukan Pengajuan proposal oleh kaum perempuan yang memakan waktu 1 minggu setelah dilakukan MKP. 4. Verifikasi yaitu adalah tahapan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan setiap kelompok yang mengajukan proposal, waktu pelaksanaan tahapan ini memakan waktu 3 hari. 5. MAD Prioritas Usulan yaitu tahapan ini merupakan tahapan evaluasi akhir dengan model kompetisi dengan mempertimbangkan hasil verifikasi, tahapan ini dilakukan selama 2 hari. 6. MAD Penetapan Usulan pada tahap ini keputusan mencakup pendanaan usulan dengan menentukan kelompok-kelompok yang telah memenuhi syarat perangkingan dapat didanai dengan BLM PNPM, dilakukan selama 1 hari. 7. Pencairan Dana, tahapan ini dilakukan setelah adanya dana dari pusat, jadi biasanya dalam pencairan dana tidak dapat diprediksi waktunya, tapi biasanya pencairan dana ini dapat terealisasikan dalam waktu 2 minggu setelah verifikasi dalam waktu 3 hari. 8. Pengembalian Dana, yaitu tahapan akhir dari program SPP dimana pada tahap ini dilakukan proses pengangsuran oleh kelompok-kelompok peminjam, yang dilakukan selama 10 bulan. b. Sasaran / Tujuan Efektivitas pelaksanaan program SPP dapat di lihat juga dari sejauh mana pelaksanaan program ini mencapai sasaran atau tujuannya. Apabila suatu program dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya maka program tersebut dapat dikatakan efektif, namun sebaliknya apabila suatu program tidak mencapai sasaran yang ditetapkan sebelumnya maka program tersebut tidak efektif. Sasaran dari pelaksanaan program SPP ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja baru. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran program SPP di Kecamatan Manganitu khususnya di Kampung Taloarane ini dapat dilihat dari apakah kegiatan SPP ini telah mencapai sasaran kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro bagi rumah tangga miskin (RTM) atau malah sebaliknya dan dapat dilihat juga dari apakah masing-masing kelompok itu mengalami peningkatan usaha yang dilakukan setelah pemberian tambahan modal yang dipinjamkan oleh UPK dan apakah hal tersebut dapat bermanfaat bagi anggota kelompok peminjam atau tidak.
9
2. Integrasi Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Dalam penelitian ini integrasi mempunyai pengertian pengukuran terhadap tingkat kemampuan aparatur untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan SPP dalam usaha penanggulangan kemiskinan di Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu. Untuk mengukur keberhasilan dalam proses sosialisasi dapat diukur atau dilihat dari bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh organisasi dalam hal ini pihak PNPM Mandiri Perkotaan Kecamatan Manganitu kepada masyarakat dan seberapa jauh masyarakat atau kelompok yang meminjam dana SPP dapat mengetahui informasi-informasi yang didapat dari sosialisasi tersebut apakah mereka memahami/mengerti atau bahkan sebaliknya. Proses sosialisasi dalam penelitian ini adalah proses pengenalan PNPM MP SPP dalam usaha penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dengan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempumyai kegiatan simpan pinjam. Dimana untuk melakukan proses sosialisasi mengenai program, yaitu terjadi antara pembuat kebijakan dan pelaksana program, agar apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dapat tercapai. Selain itu penyampaian informasi tentang program juga harus dilakukan antara pelaksana program kebijakan dengan target group dalam hal ini adalah masyarakat. Proses penyampaian informasi atau sosialisasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana program ini menyangkut keterkaitan antara keputusan yang telah dibuat dengan aturan mengenai pelaksanaannya, termasuk petunjuk teknis pelaksanaan, sehingga pelaksana tidak mengalami kesalahan dalam melaksanakan program yang bersangkutan. Selain proses sosialisasi dari pembuat kebijakan dengan pelaksana program seperti yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi dari pelaksana program kepada target group atau masyarakat khususnya kaum perempuan. Agar anggota masyarakat yang dimaksud mengerti tentang sasaran ataupun manfaat dari program tersebut. Adapun pada program PNPM Mandiri Perkotaan sistem penyampaian isi dan tujuan dari program ini kepada masyarakat khususnya kaum perempuan, dilakukan melalui proses sosialisasi. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa sosialisasi atau proses penyampaian informasi dari pelaksana ke masyarakat khususnya kaum perempuan yaitu melalui sosialisasi dengan berbagai media seperti, pamflet-pamflet, spanduk, baliho, bahkan sosialisasi langsung ke masyarakat melalui forum MAD Sosialisasi dan Musdes Sosialisasi. Berdasarkan hasil wawancara yang memperlihatkan pengetahuan masyarakat akan adanya program ini di Kecamatan Manganitu maka dapat disimpulkan bahwa penyampaian tujuan, isi serta manfaat program PNPM Mandiri Perdesaan dari pelaksana kepada masyarakat sudah berjalan dengan optimal. Dengan menggunakan proses sosialisasi yang baik dalam proses pelaksanaan suatu program dapat menyadarkan semua pihak yang terlibat agar mereka tahu apa yang menjadi tujuan dan sasaran suatu program, sehingga tidak ada ketimpangan dalam pelaksanaannya. Begitupun dengan pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan khususnya SPP ini, perlu adanya sosialisasi yang baik kepada seluruh target group, sehingga mereka tahu mengenai keberadaan serta tujuan program tersebut. Selain itu perlu adanya bentuk penyampaian informasi yang lebih menjangkau keseluruh lapisan masyarakat, begitupun dari sisi masyarakat itu sendiri sebagai komunikan atau penerima informasi perlu ditumbuhkan kesadaran untuk lebih partisipatif dalam proses penerimaan informasi agar informasi yang ada 10
dapat tersampaikan dengan baik kepada semua pihak yang terkait, sehingga proses pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. 3. Adaptasi Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Dalam penelitian ini adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan organisasi PNPM khususnya pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Manganitu Kabupaten Sangihe dengan melakukan pengadaan dan pengisian tenaga kerja (sumber daya manusia). Berdasarkan hasil wawancara dan data jumlah pelaksana dari beberapa informan, dapat diketahui bahwa secara kuantitas pelaksana dari PNPM Mandiri Perkotaan khususnya SPP ini sudah sangat memadai dan hal yang paling penting adalah partisipasi aktif oleh pihakpihak yang terkait, karena jumlah pelaksana yang mencukupi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan program. Selain jumlah pelaksana yang memadai juga diperlukan adanya pelaksana yang kompeten dalam menjalankan program tersebut, karena apabila jumlah pelaksana telah mencukupi, namun tanpa diimbangi dengan kemampuan atau keahlian dalam menjalankan program, maka dalam proses pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan maksimal. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil merupakan hal yang sangat penting agar pelaksanaan program lebih efisien dan efektif, dimana kadangkala pelaksanaan suatu kegiatan terhambat bukan karena jumlah pelaksana yang tidak memadai, tetapi lebih pada kurangnya kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana.
KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan
Setelah melalui analisa data, penulis perlu mengambil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Beberapa hal yang menjadi kesimpulan adalah: 1. Para penerima bantuan program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu Kabupaten Sangihe memberikan persepsi positif atau cukup baik terhadap kinerja dan manfaat program. Terwujudnya masyarakat yang mandiri dan mampu mengembangkan usaha pribadi dengan bantuan dana dari Program Pinjaman dan pelayanan serta tata cara yang dirasa gampang menjadi alasan mengapa para penerima bantuan memandang positif terhadap efektivitas program pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan khususnya di Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu Kabupaten Sangihe. Para penerima merasa sangat terbantu dengan adanya program bantuan seperti ini, dirasakan bahwa bantuan yang diberikan dapat secara bertahap memperbaiki perekonomian khususnya para penerima bantuan yang tidak lain adalah masyarakat yang tergolong ekonomi menengah kebawah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan dan juga eksekusi program juga memiliki kekurangan terutama dalam hal prasyarat yang dianggap agak memberatkan masyarakat dengan ekonomi rendah dan tidak memiliki usaha sendiri. 2. Tim fasilitator dan juga lembaga PNPM Mandiri khususnya yang berada di Kecamatan Manganitu Kabupaten Sangihe telah berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik terkait pelaksanaan program pinjaman bergulir itu sendiri. 11
Dengan cara selalu bersosialisasi dan melakukan pengawasan penuh terhadap pelaksanaan program baik dari proses pendaftaran kelompok hingga proses pencairan bantuan diberikan, tentu saja tidak dengan sendirinya namun bekerjasama dengan berbagai pihak yakni pemerintah Kecamatan dan Kampung itu sendiri. 3. Mengacu pada tujuan bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD 1945, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan kalau kemiskinan dapat dikurangi. Program pinjaman bergulir seperti yang di terpakan melalui program PNPM Mandiri Perkotaan yang merupakan keberlanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan sejak tahun 1999 dapat dikatan sudah dapat membantu sedikit mengurangi masalah kesejateraan masyarakat khususnya di Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu Kabupaten sangihe. 4. Disamping banyaknya syarat dan juga sulitnya proses pengurusan Program Pinjaman Bergulir diharapkan banyak masyarakat dapat lebih baik lagi kedepannya terutama dalam hal kepengurusan pembentukan kelompok dan juga lebih ditambah personil atau fasilitator yang memadai sehingga nantinya program dapat berjalan dengan lebih maksimal.
B. Saran 1. Dalam mewujudkan sebuah program yang dapat berjalan baik terutama dalam hal ini
program yang lebih banyak bersinggungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dalam hal ini Tim fasilitator Kecamatan, Tim verifikasi dan juga pemerintah Kampung apat lebih tanggap dan juga lebih mengoptimalkan pelayanan dan juga sosialisasi program yang kedepannya diharapkan akan lebih baik lagi. 2. Sosialisasi yang dimaksudkan disini adalah penyuluhan dan juga penginformasian kembali kepada masyarakat terutama yang belum tergabung dalam kelompok SPP agar kedepan makin banyak kelompok usaha kecil dan semakin baik pula tingkat kesejahteraan masyarakat. 3. Agar melengkapi sarana dan prasarana khususnya tenaga tim verifikasi dan juga tim fasilitator yang lebih memadai agar kedepannya program yang dijalankan dapat berjalan dengan optimal dan hasil yang di dapatkan dapat lebih dirasakan masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA Adi, IsbandiRuknminto, (2002). Pemberdayaan, pengembangan masyarakat dan intervensi komunitas, Jakarta :Fakultas Ekonomi UI. Adi, IsbandiRukminto., 2008, Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Bappenas(2004), dalam Diah, 2007 Bappenas. (2004), Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Desa, Jakarta. Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta: Grafindo Persada, 2003 Georgo polous danTannenbaum. 1985. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga H, Tanjung. 2003, Memahami Penelitian Kualitatif, bandung : Alfa Beta. Handayaningrat, Soewarno 1994. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Haji Masagung. Hikmat, Harry, 2001, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Humaniora Utama Press, Bandung. 12
Kuncoro, Mudradjat, 2000, Ekonomi Pembangunan, Teori masalah dan Kebijakan, penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta. Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta:PEMBARUAN. Moleong, LexiJ,Dr.M.A. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Parsudi Suparlan, 1984, Kebudayaan Kemiskinan, dalam Kemiskinan di Perkotaan, Jakarta, YayasanObor Indonesia – SinarHarapan. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan, 2009. Siagian, Sondang, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta 1978 Soetomo, 2008.Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Yogyakarta: Pustaka. Subejo dan Supriyanto, 2004, Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat, Dewan Mahasiswa Fakultas Pertanian UGM, Yogyakarta. Sumanta, Jaka. (2005), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, Jurnal Kebijakan Ekonomi, Jakarta. Steers, Richard M., Efektrivitas Organisasi, (alih bahasa M. Yamin), jakarta; Erlangga. Tambunan, Tulus T.H. 2001. Perekonomian Indonesia Teori dan Temuan Empiris. Jakarta: Ghalia Indonesia. Tangkilisan, Nogi Hesse. 2005. Manajemen Publik. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta. World Bank. (2003), Langkah-langkah untuk Mencegah Krisis Infrastruktur di Indonesia, Siaran Pers World Bank, 2 Desember 2003. Sumber-Sumber Lain : - Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah - Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional - Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. - Peraturan Presiden RI No.15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
13
