EFEKTIVITAS E-SERVICE DI PEMERINTAH DAERAH ( KASUS DI KABUPATEN SERANG)

Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011 LAB-ANE FISIP Untirta

ISBN: 978-602-96848-2-7

EFEKTIVITAS E-SERVICE DI PEMERINTAH DAERAH ( KASUS DI KABUPATEN SERANG) Rahmawati, S. Sos, M.Si Prodi Ilmu Administrasi negara FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km. 4 Serang, Banten E Mail: [email protected]

Abstrak Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada organisasi public atau e-Government telah menjadi katalisator bagi pemerintah untuk membuat akses pelayanan yang lebih baik pada masyarakat. Penggunaan TIK bukan hanya dianggap sebagai solusi agar pemerintahan lebih efisien, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan pelayanan. Tulisan ini menelaah tentang efektivitas pelayanan public secara online (e-service) dengan melihat pada beberapa aspek seperti pengaruhnya terhadap social, budaya dan etika serta factor-faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan e-service pada pemerintah daerah. Kata kunci: efektivitas, e-service, pemerintah daerah 2.

A.

PENDAHULUAN Pengembangan e-government di Indonesia terus bergulir dan berjalan sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan egovernment. Kini di setiap lembaga pemerintah, baik itu di pusat maupun di daerah telah menyusun konsep dan rencana penerapannya, bahka sudah ada yang mulai menerapkannya. Menurut Inpres No. 3 Tahun 2003: pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Tujuan implementasi e-government adalah : 1) Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan 2) Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif 3) Perbaikan organisasi, system manajemen dan proses kerja kepemerintahan.

3.

4.

Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga Negara serta penyediaan fasilitas dialig publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Negara. Pembentukan system manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemeirntah dan pemerintah daerah otonom.

Tuntutan masyarakat modern adalah bahwa pemerintah harus memiliki waktu response yang cepat terhadap berbagai permintaan atau kebutuhan khalayak. Dengan kata lain, masyarakat tidak perduli bagaimana pemerintah mengorganisasikan dirinya, namun yang penting adalah bahwa semua proses pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat diberikan secara baik, cepat dan murah. Hal itu mampu dijawab jika pemerintah telah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik. E-government adalah salah satu bukti transformasi area kehidupan dalam sektor publik yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi informasi. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah seiring dengan semakin bertambahnya penetrasi internet, sebagai bagian dari TIK, sekarang sangat mungkin meninggalkan prosedur lama yang terkesan kaku dan harus berbasis tatap muka. Dengan e-government masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik dapat menikmati

Untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan e-government diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan, yaitu : 1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

[190]


ISBN: 978-602-96848-2-7

pelayanan yang lebih baik karena pelayan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah tanpa dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Kantor pelayanan publik buka selama 24 jam dan dapat diakses dari manapun. Pelayanan publik di Indonesia yang telah banyak dinilai oleh banyak kalangan belum menunjukkan kinerja yang memuaskan sangatlah mungkin diperbaharui melalui egovernment. Apalagi dengan telah ditetapkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hal ini menambah peluang bahwa transaksi pelayanan publik diperbolehkan melalui e-government.

hanya berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemeirntah dan kualitas kehidupan masyarakat, namun lebih jauh dapat menyebabkan terhambatnya dan tertinggalnya Negara yang bersangkutan dari kemajuan Negara-negara lain yang tidak memiliki kesenjangan digital. Keempat, adalah dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah dengan menggantikan proses-proses yang “paper based” (manual, berbasis dokumen/kertas) dengan mengimplementasikan secara utuh konsep “government online”. Inti dari transformasi ini adalah tidak semata untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, namun lebih jauh lagi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan bernegara. Dengan tersedianya hubungan online 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, maka pemeirntah secara tidak langsung telah membuka diri sebagai mitra kerja dari siapa saja yang membutuhkannya, dari berbagai lapisan masyarakat tanpa kecuali. Kelima, adalah mencoba untuk menggunakan “digital knowledge” sebagai pengganti dari “physical knowledge” yang selama ini dipergunakan sebagai sumber daya untuk meningkatkan kualitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Yang dimaksud dengan digital knowledge disini adalah bagaimana hasil pengolahan data dan informasi yang mengalir di dalam infrastruktur e-government dapat dimanfaatkan dan dijadikan sebagai sumber pengetahuan berharga bagi siapa saja yang membutuhkan. E-government merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

B.

PEMBAHASAN Perubahan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik, lebih murah dilatarbelakangi oleh perubahan pelayanan yang diberikan oleh sector swasta kepada para pelanggannya (customernya). Tentunya, masyarakat pun menginginkan semua jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat dilakukan seperti swasta. 1. Kajian tentang E-Service dan E-Teknologi dalam sector Publik Pada dasarnya implementasi konsep egovernment merupakan sebuah tantangan transformasi. Fungsi teknologi informasi tidaklah sekedar sebagai penunjang manajemen pemeirntahan yang ada, tetapi justru merupakan driver change atau sebagai hal yang justru menawarkan terjadinya perubahan-perubahan mendasar sehubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan di era modern. Terdapat empat tahapan di dalam proses transformasi sehubungan dengan aplikasi egovernment, yaitu : (Indrajit: 37-39) Pertama, adalah bagaimana e-government dapat merubah prinsip “service to citizens” menjadi “service by citizens). Kedua, adalah mencoba untuk mengubah fenomena “citizens in line” menjadi “citizen on line”, dalam arti kata bagaimana jika dahulu masyarakat harus mengantri dan menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan maka setelah egovernment diimplementasikan yang bersangkutan tidak harus menunggu lama dan membayar mahal untuk mendapatkan pelayanan karena semuanya dapat dilakukan secara on-line melalui internet. Ketiga, adalah mencoba untuk mengatasi permasalahan “digital divide (kesenjangan digital)” dan menjamin terciptakannya sebuah “digital democracy (demokrasi digital)”. Kesenjangan digital, dimana terjadi jurang yang besar antara sedikit dari mereka yang faham dan fasih menggunakan teknologi informasi (dan memiliki akses yang mudah terhadapnya), dengan mereka yang sama sekali tidak mampu dan tidak dapat menggunakan teknologi terkait. Keadaan ini tidak

Tabel 1: Pergeseran Paradigma dalam Pelayanan Publik Orientasi Proses organisasi

Prinsip manajeme n

Gaya kepemimp inan Komunika si internal Komunika

[191]

Paradigma birokratis Efisiensi biaya produksi Merasionalisasik an peranan, pembagian tugas dan pengawasan hirarki vertical Manajemen berdasarkan peraturan dan mandat (perintah) Memerintah dan mengawasi

Paradigma e-government

Hirarki (berperingkat) dan top-down Terpusat, formal

Jaringan banyak tujuan dengan koordinasi pusat dan komunikasi langsung. Formal dan informal, umpan

Fleksibel, pengawasan dan kepuasan pengguna (customer). Hirarki horisontal, jaringan organisasi dan tukar informasi

Manajemen bersifat fleksibel, team work antar departemen dengan koordinasi pusat.

Fasilitator, koordinatif dan entrepreneurship inovatif.

Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011 LAB-ANE FISIP Untirta si eksternal Cara penyampai an pelayanan Prinsipprinsip penyampai an pelayanan

dan saluran terbatas Dokumen dan interaksi antar personal

balik langsung, cepat dan banyak saluran Pertukaran elektronik dan interaksi non face-to-face.

Terstandarkan, keadilan dan sikap adil

Penyeragaman bagi semua pengguna dan bersifat personal.

ISBN: 978-602-96848-2-7

Memfasilitasi konsultasi dan komunikasi Memprakarsai dan mengembangkan kapasitas, bertukar pengalaman, meningkatkan akses dengan para ahli, dan informasi lainnya mengenai kepentingan dan pemahaman satu sami lain Keaktifan Masyarakat Keterlibatan/Partis ipasi Melibatkan masyarakat di dalam pembuatan keputusan pemerintah, pemecahan masalah dan proses pemilihan umum.

Sumber : Haedel 2001 dan Pellici 2001 yang dikutip oleh Rokhman:2008 Sementara itu E-service (pelayanan secara on-line) sebagai salah satu bentuk penerapan egovernment muncul dan terwujud dalam beberapa bentuk. Aplikasi yang umum (yang digunakan di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) adalah: menyediakan akses, menghubungkan kepada suatu pelayanan, memfasilitasi konsultasi, dan memungkinkan partisipasi aktif masyarakat. Tabel 2 : Aplikasi e-government dan e-service secara umum Jenis E-service

Aplikasi Umum

Fase

Menyediakan akses Memberikan akses kepada masyarakat akan ketersediaan informasi (kios publik, Internet, CDCD, dll)

Akses masyarakat terhadap informasi umum Arah dan petunjuk menuju pusat komunitas Kalender even-even dan aktifitas rakyat Panduan akan prosedur dan kebijakankebijakan Daftar nomor telepon Informasi kepemilikan Perpanjangan dan pembayaran izin Pembayaran tiket parkir dan denda Registrasi kegiatan olahraga Surat izin online, izin usaha, dan dokumen hukum Sistem pelelangan online Keterangan komoditas secara online Transaksi bisnis Pemungutan pajak penjualan Pengumuman lowongan kerja secara online Fungsi dan pelayanan pemerintah Pelayanan masyarakat Pelayanan bisnis Pelayanan pegawai Pengumuman pegawai Agenda legislatif

Akses yang telah meningkat

Menghubungkan kedalam proses dan pelayanan Menyediakan informasi dan akses bagi masyarakat untuk terhubung kedalam sistem pemerintahan yang berbasis TIK, manajemen informasi, dan internet

Meningkatkan kepedulian Menyediakan informasi tentang proses politik, pelayanan, dan pilihan-pilihan yang tersedia di dalam proses pembuatan keputusan

Menerbitkan Permintaan Informasi dan dokumen penawaran Sumber-sumber panduan pembelajaran jarak jauh Penyiaran rapat-rapat pemerintah melalui web

Akses yang semakin baik E-service yang semakin terintegrasi Edemokrasi

E-demokrasi Komunikasi dengan anggota-anggota dewan

Integrasi eservice edemokrasi

Aplikasi e-government di pemerintah daerah dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu : 1. Bidang pelayanan, terdiri dari kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, publikasi info umum dan kepemerintahan. 2. Bidang administrasi dan manajemen 3. Bidang legilasi 4. Bidang pembangunan 5. Bidang keuangan 6. Bidang kepegawaian 2. Dampak Sosial, Budaya dan Etika Tidak dapat dipungkiri banyak sekali manfaat/dampak yang sudah dirasakan oleh masyarakat dengan kemajuan TIK. a) Dampak terhadap Hak-Hak Individu dan Privasi Kemudahan setiap orang di seluruh dunia dalam mendapatkan informasi yang diinginkan melalui internet membuat hak-hak individu dan privasi seseorang saat ini cukup sulit dijaga. Kemampuan oknum untuk menghek (hacker) sebuah situs atau blog seseorang menjadikan informasi yang semula bersifat pribadi dan rahasia, menjadi umum dan dipublikasikan secara luas. Sebagai contoh, banyak situs atau blog milik selebriti yang dimanfaatkan oleh oknum untuk menyebarkan luaskan berita atau informasi, terutama gambargambar milik pribadi selebriti. b) Dampak Terhadap Pekerjaan dan Tempat Kerja Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap pekerjaan dan tempat kerja dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negative. Sisi positif dari penggunaan TIK adalah mempercepat proses pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan menggunaan TIK dalam

Integrasi akses eservice yang semakin maju

Komunikas i internal yang semakin baik Meningkat nya akses

[192]


ISBN: 978-602-96848-2-7

pelayanan dapat memangkas waktu, biaya, jumlah tenaga kerja dan struktur organisasi serta strategi pelayanan. Sedangkan dampak negative penggunaan TIK dapat menimbulkan kejenuhan, kebosanan dan keletihan sehingga dapat berujung pada kecelakaan kerja. Seperti penggunaan computer, dapat menimbulkan keletihan pada mata dan dapat membuat cedera pada otot tangan. Penggunaan teknologi informasi juga dapat menimbulkan rasa malas atau budaya malas pada masyarakat. Kemajuan teknologi saat ini banyak memanjakan manusia untuk segala kemudahan dan menghemat waktu manusia dalam proses kerja. c) Dampak Potensial TIK terhadap Masyarakat Pengaruh TIK terhadap masyarakat dapat dilihat dari daya tahan budaya bangsa yang lebih rentan tergerus oleh budaya luar yang masuk. Teknologi multimedia mengakibatkan tidak terbentungnya segala macam informasi dari segala penjuru dunia masuk ke dalam relung-relung pribadi melalui personal computer. Contoh, budaya berpakaian yang lebih bebas dan mengikuti gaya busana/tren yang terjadi di Negara lain. Demikian juga cara bergaul atau bersikap remaja atau masyarakat saat ini yang menurut penilaian penulis banyak yang sudah tidak sesuai dengan cirri masyarakat Indonesia. d) Dampak Terhadap Interaksi Sosial Saat ini masyarakat dunia sedang dihebohkan dengan munculnya situs jejaring sosial yaitu facebook, yang mengalahkan situs jejaring yang sudah ada sebelumnya seperti frensetter, hi5 dan sebagainya. Dengan adanya jejaring sosial ini membuat hubungan antar teman yang semula berjauhan, dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung. Situs jejaring atau pertemanan ini bahkan meningkatkan interaksi sosial di masyarakat. Situs jejaring ini pun dapat digunakan untuk mendukung atau menolak sesuatu yang berkaitan dengan politik, sosial dan budaya. Sebagai contoh, menjelang pemilu baik legislative maupun presiden kemarin, banyak partai atau tim sukses presiden menggunakan jejaring facebook untuk mendapatkan dukungan bagi calon mereka. e) Keamanan Informasi Kehidupan manusia di era teknologi informasi dan komunikasi saat ini sepertinya tidak ada yang bisa disebut sebagai rahasia, bahkan untuk rahasia keamanan Negara sekalipun. Masih ingat dalam benak kita bagaimana seorang siswa sekolah menengah atas di sana membobol system keamanan militer Amerika Serikat yang terkenal sangat tinggi teknologi keamanannya untuk menjaga rahasia Negara. Pada ahli TIK di Pentagon dibuat “kebakaran jenggot” akibat ulah anak SMA. Itu adalah salah satu contoh bagaimana saat ini keamanan informasi mudah diketahui oleh orang lain.

3.

Kesiapan penerapan TIK Sejumlah faktor penentu yang patut menjadi pertimbangan dalam menentukan tingkat kesiapan sebuah daerah untuk menerapkan e-government menurut Indrajit adalah : a. Infrastruktur Telekomunikasi, dalam level pelaksanaannya, perangkat keras seperti computer, jaringan dan infrastruktur akan menjadi faktor teramat sangat penting dalam penerapan E-government. b. Tingkat konektivitas dan Penggunaan TI oleh Pemerintah. Dengan mengamati sejauh mana pemerintah saat ini telah memanfaatkan beraneka ragam teknologi informasi dalam membantu kegiatan sehari-hari akan tampak sejauh mana kesiapan untuk menerapkan konsep egovernment. c. Kesiapan sumber daya manusia di Pemerintah. Yang akan menjadi pemain utama atau subyek di dalam inisiatif e-government pada dasarnya adalah manusia yang bekerja di lembaga pemerintahan sehingga tingkat kompetensi dan keahlian mereka akan sangat menmpengaruhi performa penerapan e-government. d. Ketersediaan dana dan anggaran. Sangat jelas jelas terlihat bahwa sekecil apapun inisiatif egovernment yang akan diterapkan, hal itu membutuhkan sejumlah financial untuk membiayainya. e. Perangkat Hukum. Karena konsep e-government sangat terkait dengan usaha penciptaan dan pendistribusian data/informasi dan hak cipta intelektual yang harus dilindungi oleh undangundang. f. Perubahan paradigma. Pada hakikatnya penerapan e-government merupakan suatu proyek “ change management” yang membutuhkan adanya keinginan untuk mengubah paradigma dan cara berfikir, cara kerja, bersikap, berprilaku pada kehidupan sehari-hari. Akses terhadap TIK sangatlah memiliki pengaruh terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Kita memiliki rasa optimisme akan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh dunia digital, dimana hal ini akan memperluas partisipasi tiap individu di dalam sistem ekonomi yang berbasis jaringan. Pada saat yang bersamaan, perbedaanperbedaan di dalam penyebaran dan penggunaan TIK akan muncul, sehingga menciptakan pengkotakkotakan sosial-ekonomi di dalam kehidupan masyarakat, dunia usaha, dan negara. Perbedaanperbedaan kemampuan untuk mengakses dan menggunakan TIK dapat menimbulkan: pengkotakkotakan negara-negara di dunia, pengkotak-kotakan sosial, pengkotak-kotakan tingkat kesejahteran, pendidikan, usia, tipe keluarga, lokasi, sektor usaha, dan wilayah.

[193]


ISBN: 978-602-96848-2-7

Secara keseluruhan, proses pengembangan eservice sangatlah tergantung kepada keadaan sektor industri TIK itu sendiri, selain itu juga, hal tersebut juga sangat tergantung kepada kesiapan akan penggunaan TIK baik di dunia pemerintah, organisasi, dan masyarakat. Dengan kata lain, kesenjangan akan akses dan literacy akan dunia digital dapat dikatakan sebagai sebuah hambatan untuk mewujudkan system e-government. Beberapa penyebab munculnya kesenjangan ini diantaranya: 1) Kurangnya infrastruktur jaringan – telekomunikasi dan kurangnya ketersediaan peralatan komputer 2) Kurangnya sumber finansial untuk mengembangkan infrastruktur tersebut 3) Kurangnya kemampuan untuk menggunakan TIK, selain itu nilai-nilai konservatifisme di masyarakat masih kuat, sehingga akan menghambat pemasyarakatan TIK 4) Terbatasnya akses internet dan jaringan (kurangnya infrastruktur dan biaya) 5) Membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk investasi bisnis di bidang TIK Hasil penelitian yang dilakukan oleh IDC untuk mengukur indek Kemampuan Aplikasi TIK menempatkan Indonesia pada posisi sebagai Negara yang lamban (peringkat ke 54) dalam mengaplikasikan TIK. Beberapa penyebab Indonesia berada pada posisi tersebut adalah : 1. Terlalu luasnya wilayah Indonesia. 2. Besarnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 220 juta jiwa. 3. Masih kurangnya dukungan financial atau pendanaan untuk infrastruktur TIK. Meskipun saat ini pemerintah sudah membuat blueprint tentang aplikasi e-government di Indonesia, tetapi kurang didukung dengan financial atau pendanaan untuk infrastruktur TIK. Teknologi merupakan tulang punggung dari kesuksesan pelaksanaan e-government, tanpa adanya teknologi maka sulit untuk bisa berhasil menerapkan egovernment. 4. Masih rendahnya kualitas SDM. Seperti kita ketahui bersama permasalahan utama yang menyebabkan cukup sulitnya melaksanakan konsep e-government di Indonesia secara utuh adalah rendahnya kualitas SDM. Menurut Rokhman (2008), hambatan pengembangan e-government jika ditinjau dari perspektif birokrasi sebagai penyelenggara layanan publik melalui elektronik adalah sebagai berikut : 1. Peopleware. Sumberdaya manusia yakni kemampuan para pejabat birokrasi maupun staff dalam menggunakan internet yang masih sangat terbatas. Hal ini terbukti dari masih sangat tergantungnya birokrasi dalam pengembangan e-government terhadap pihak luar. Operasionalisasi e-government juga tidak berjalan

lancar ditandai dengan sarana interaksi yang disediakan tidak ada aktivitas yang berarti. 2. Hardware, yakni berkaitan dengan teknologi dan infrastuktur. Terbatasnya hardware dan software serta masih sedikitnya instansi pemerintah yang terhubung pada jaringan baik lokal (LAN) maupun global (Internet) menyebabkan perkembangan e-government tidak dapat berjalan lancar. 3. Organoware. Hambatan birokrasi, seringkali instansi pemerintah dalam mengoperasionalkan e-government menemui kendala dalam aspek organisasi. Kendala ini ditandai dengan tidak fleksibelnya Struktur Organisasi dan Tatakerja (SOT) birokrasi yang dapat mewadahi perkembangan baru model pelayanan publik melalui e-government. Para admin e-government di beberapa daerah yang selalu memonitor pengaduan masyarakat tidak mempunyai wewenang dan kemampuan untuk langsung berinteraksi dengan masyarakat misalnya dalam memberikan jawaban. Sedangkan untuk meminta pejabat atau pegawai yang terkait untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan masyarakat, para admin tersebut tidak mempunyai wewenang. Hambatan birokrasi lainnya adalah belum adanya regulasi yang mengijinkan transaksi melalui media elektronik dapat dianggap sah. Walaupun sudah ada Undang-Undang ITE namun belum ada Juklak dan Juknis. Disamping SOT dan regulasi, hambatan organoware berikutnya adalah terbatasnya dana yang tersedia untuk pengembangan dan operasionalisasi e-government di daerah. Pemerintah pusat hanya menyediakan kerangka kebijakan dan panduan tidak disertai dengan alokasi dana sehingga harus ditanggung oleh daerah yang bersangkutan. C. CONTOH KASUS PENYELENGGARAAN E-SERVICE 1. Pelaksanaan e-service di salah salu pemerintah daerah di Selandia Baru Pada bulan Desember tahun 2001, salah satu pemerintah daerah di Selandia Baru mencoba menerapkan sistem e-service. Pemerintah daerah ini bermaksud untuk memperkenalkan sistem e-service melalui implementasi e-governance dengan tujuan untuk memfasilitasi arus informasi dua arah dan untuk meningkatkan image pemerintah sebagai pelayan publik yang profesional. Dewan kota berpendapat bahwa kesuksesan implementasi egevernance tidaklah akan menghasilkan sistem distribusi dan pengumpulan informasi yang terautomatisasi, tetapi hanya akan memberikan kelancaran arus informasi antara organisasi pemerintah dengan masyarakatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah dari hasil wawancara dan survey untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pendapat masyarakat atas pelaksanaan e-service. Para responden dipilih dari [194]


ISBN: 978-602-96848-2-7

berbagai tingkat usia, 61% responden merupakan individu-individu yang berusia sekitar 18-34 tahun, 26% adalah mereka yang berusia antara 35-49, dan sisanya adalah mereka yang berusia diatas 50 tahun. Hasilnya penelitian, sekitar 76% dari seluruh responden memiliki kepedulian dan memanfaatkan sistem e-government yang disediakan oleh dewan kota, 87% dari responden yang memiliki kepedulian dan memanfaatkan sistem e-government berpendapat bahwa sistem e-government merupakan sistem yang mendukung e-service. Sedangkan 81% persen yang tidak menggunakan web site dewan kota menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah daerah cukup bagus. Seluruh individu yang mengetahui adanya pelayanan online dewan kota, 49% dari mereka menjadi peduli terhadap website dewan kota, 32% responden mengetahui keberadaan website dewan kota melalui mesin pencari, sedangkan 19% responden mengetahuinya dari iklan. Responden-responden yang diwawancarai mengaku telah menggunakan layanan-layanan online yang diberikan, diantaranya: 42% responden mengaku suka memanfaatkan layanan informasi perpustakaan daerah, 38% responden memanfaatkan informasi operasi pelayanan, 32% responden memanfaatkan layanan informasi jadwal kegiatan/even di kota tersebut, 31% memanfaatkan informasi peta, 30% memanfaatkan pelayanan komunitas, 25% informasi suku bunga, 23% jadwal bus, 13% informasi perizinan, 12% informasi galeri seni, 11% informasi lowongan kerja, 10% informasi sumberdaya air, dan 7% responden mengaku telah memanfaatkan layanan informasi statistik kependudukan. Keberadaan website dewan kota cukup efektif. Beberapa responden yang diwawancarai menyatakan: 77% responden menyatakan bahwa akses mudah didapat dimanapun dan kapanpun, 55% responden berpendapat bahwa keberadaan website dewan kota telah menghemat waktu proses pelayanan dan pengaduan, 40% responden mengakui mendapatkan kepraktisan di dalam mendapatkan informasi, 27% menyatakan bahwa website dewan kota memberikan banyak manfaat, 20% berpendapat bahwa website yang disediakan sangat mudah digunakan dan user-friendly. Hanya satu responden yang menyatakan bahwa website dewan kota sama sekali tidak berguna. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan sistem e-service dirasakan sebagai sesuatu yang relatif efektif, hal ini memberikan kemudahan di dalam meningkatkan akses publik terhadap pelayanan, selain itu juga memfasilitasi kemudahan proses demokrasi. (Asgarkhani: 2002) 2.

Kabupaten Kutai Timur melalui program SMS Gemilang (Gerbang Menuju Informasi Langsung) di nomor 0811558846, telah melakukan sebuah terobosan layanan publik berbasis teknologi informasi (TI) yang bertujuan untuk memberikan layanan publik pemerintah mudah, cepat dan murah. Dengan adanya program SMS Gemilang tersebut, khususnya masyarakat Kutim, kini bisa mendapatkan informasi persyaratan perizinan dan pelayanan publik sehingga mereka tidak perlu datang ke kantor kecamatan atau kantor badan system informasi pemerintah kabupaten (Basimpekab). Diharapkan pula, program ini pun (SMS Gemilang) bisa membantu para pengambil kebijakan saat menerapkan pelayanan publik dan pengelolaan pemerintah. Yang menarik dari kabupaten ini adalah ketika otonomi daerah diluncurkan, Kutim mencoba menangkal KKN dengan e-government yaitu memperkenalkan SIMPEKAB (Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Kabupaten) yang berfungsi sebagai kas terpadu guna mengetahui jumlah uang yang masuk atas balas jasa pelayanan yang diberikan dan fungsi operator yang melayani masyarakat secara langsung, serta fungsi control bagi manajemen untuk memonitor proses layanan kepada masyarakat. Filosofi dasar di balik SIMPEKAB adalah bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan system informasi manajemen pelayanan satu atap (SIMTAP) secara cepat, murah dan transparan. Sebagai contoh, untuk mengurus KTP maupun akte kelahiran hanya membutuhkan waktu maksimal sehari. Pembuatan SIUP, TDP, dan TDI memakan waktu maksimal 7 hari. (Rosyadi, dkk: 2008: 14-15). 3. Pelaksanaan e-service di Kabupaten Serang Kabupaten Serang melalui Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan menyelenggarakan e-service kependudukan. Melalui website Dinas Kependudukan, masyarakat Kabupaten Serang mendapatkan informasi mengenai persyaratan administrasi kependudukan dan persyaratan untuk mendapatkan administrasi kependudukan tersebut. Salah satunya bentuk administrasi kependudukan adalah kepemilikan Akta Kelahiran. Melalaui web tersebut Pemerintah Kabupaten Serang menginformasikan kepada masyarakat kegiatan pembuatan akta kelahiran gratis pada beberapa kecamatan termasuk biaya retribusi pembuatan administrasi kependudukan. Pelayanan online yang disediakan melalui website Dinas Kependudukan Kabupaten Serang baru sebatas kemudahan dalam mendapatkan formulir pembuatan Akta-akta kependudukan, seperti formulir pelaporan kelahiran dan formulir pembuatan Akta Kelahiran. Sementara untuk

Pelaksanaan e-service di Kabupaten Kutai Timur

[195]


ISBN: 978-602-96848-2-7

mendapatkan formulir administrasi kependudukan yang lain seperti keterangan pindah, kartu identitas penduduk musiman masih harus datang langsung ke kantor dinas. Diharapkan dengan adanya egovernment pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, lebih baik dan lebih murah.

Biodata Penulis Rahmawati, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untirta. Menyelesaikan S1 di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Diponegoro. Kemudian melanjutkan S2 di Magister Administrasi Publik Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto.

D.

KESIMPULAN Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan tawaran solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu bentuk penerapan e-government tersebut adalah eservice atau pelayanan publik secara on line. Meskipun secara nasional, pemerintah telah membuat blue print penerapan e-government bagi pemerintah daerah, tetapi dalam pelaksanaannya belum mampu diterapkan secara optimal karena adanya beberapa hambatan seperti luas wilayah, pendanaan dan faktor sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA Asgarkhani, Mehdi. 2009. The effectiveness of eservice in local Government: A Case Study. Faculty of Commerce, C.P.I.T, Christchurch, New Zealand. [email protected]. , 2009. The Reality of e-Service in The Public Sector: A Local Government Perspective. Faculty of Commerce, C.P.I.T, Christchurch, New Zealand. [email protected]. Electronic Journal of e-Government Volume 7 Issue 1 2009, pp 113-122, available online at www.ejeg.com Indrajit, Richardus. 2002. Electronic Government. Andi Offset, Yogyakarta 2005. E-Government in Action. Andi Offset, Yogyakarta Rokhman, Ali. 2008. Prospek dan Hambatan Penerapan E-Government di Indonesia. Inovasi Online. Vol 11-xx- Juli 2008 Rosyadi, Slamet, dkk. 2008. Prospek penerapan New Publik Service di tingkat local : teori dan praktek dalam Pelayanan Publik di Tingkat Lokal. Kajian Teori dan Empirik. LMKP, Purwokerto Schwester, Richard. 2009. Examining the Barriers to e-Government Adoption. City University of New York, New York USA. [email protected] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government.

[196]

EFEKTIVITAS E-SERVICE DI PEMERINTAH DAERAH ( KASUS DI KABUPATEN SERANG)

Recommend Documents