Diplomasi. Media Komunikasi dan Interaksi. Indonesia Telah Mengarusutamakan

II, Tgl. 15 -Juli 14 Agustus No. 38 Tahun III,No. Tgl.21, 15Tahun Desember 2010 14 -Januari 2011 2009

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

www.tabloiddiplomasi.org

Presiden RI :

Menlu RI :

Peningkatan Hubungan Ekonomi Dan Mengenang Seratus Tahun Mohammad Roem Konektivitas MemperkuatKontribusi Konsolidasi Islam Internal ASEAN Dan Demokrasi

Dalam Membangun Indonesia Da’i Bachtiar :

Menyelesaikan Persoalan TKI di Malaysia Dengan Kepala Dingin Kebudayaan, Fondasi Untuk Memperkuat Hubungan RI - Suriname

Nia Zulkarnaen :

“KING”

Indonesia Telah Mengarusutamakan MDGs Film Bertema Bulutangkis Dalam Pembangunan Pertama di Dunia Email: [email protected] Email: [email protected]

ISSN1978-9173 1978-9173 ISSN Email: [email protected]

Presiden Amerika Serikat

Indonesia Memainkan Peran Penting di Kawasan Asia-Pasifik 771978917386 917386 dan Ekonomi Global 771978 www.tabloiddiplomasi.org

9

9

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia

Diplomasi TABLOID


Daftar Isi >8

Fokus

>9

Fokus

>9

Kunjungan Presiden Obama Setengah Hati

Peran Internasional Obama Terhambat Oleh Persoalan Dalam Negeri

Kunjungan Obama, Moment Untuk Memulai Hubungan Intens RI - AS

Lensa

> 10

Lensa

> 14 > 15 > 16 > 17

Lensa

> 19

Lensa

MDGs Kesetaraan Gender

Deklarasi Milenium untuk Dunia yang Lebih Baik

> 20

Sorot

MDGs Masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Nasional

Fokus

> 10

> 12

> 18

> 23

Sorot

Komitmen Indonesia di G20 Meningkatkan Pertumbuhan Yang Lebih Tinggi dengan Melibatkan Sektor Swasta

Indonesia Telah Mengarusutamakan MDGs Dalam Pembangunan Delapan Sasaran MDGs

Lensa

Pencapaian MDGs Cerminkan Komitmen Indonesia Untuk Meningkatkan Kesejahteraan

7

FOKUS Presiden Obama Membawa Semangat Kemitraan

Lensa MDGs Merupakan Referensi Penting bagi Pembangunan di Indonesia

Lensa

Pencapaian MDGs Sektor Tenaga Kerja

Lensa Pencapaian MDGs Pengentasan Kemiskinan

Lensa

Posisi Indonesia dalam Percaturan Politik Lingkungan Hidup di Dunia Internasional

21

sorot G-20 Summit

Presiden : Pengembangan Kemitraan Global Menjadi Sangat Penting

Diplomasi Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi Khariri Ma’mun Redaktur Pelaksana Cahyono

Teras Diplomasi Memasuki tahun 2011, Indonesia akan memasuki masa-masa penting terkait perannya di lingkup global. Selaku Ketua ASEAN pada 2011, Indonesia akan berupaya membawa bangsa-bangsa di Asia Tenggara ini untuk menuju terbentuknya ASEAN Community pada 2015, sekaligus menempatkan ASEAN sebagai sentralitas didalam perkembangan tataran global yang tengah berubah dan bergerak ke arah titik berat strategis dan ekonomi dunia sekarang ini, yaitu Asia Pasifik. ASEAN harus mampu mengantisipasi hal ini, dan yang terpenting adalah turut berperan dalam membentuk perkembangan penting tersebut. Kepemimpinan Indonesia pada 2011 sangat strategis didalam membentuk ASEAN sebagai sebuah komunitas dinamis yang koheren, tetapi juga memiliki peran yang kuat di arena global yang tengah berkembang pesat. Tema kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun depan “ASEAN Community, in a Global Community of Nations.”, merupakan antisipasi tanggung jawab bagi ASEAN untuk meningkatkan kontribusi kolektifnya terhadap berbagai isu-isu global. Selain ditataran regional dan multilateral, peran Indonesia di Dunia Internasional juga mendapat perhatian dari negara adidaya Amerika Serikat. Kunjungan Presiden AS Barack Obama Telah Membuka Babak baru hubungan bilateral kedua negara khususnya setelah ditandatanganinya kemitraan komprehensif RI - AS. Meski ada sebagian pengamat yang melihat pesimis peningkatan hubungan bilateral kedua negara mengingat masalah dalam negeri yang dihadapi AS serta perhatian AS yang masih terpaku pada negara-negara lain dikawasan Asia dan Timur Tengah, namun tidak sedikit orang yang menaruh harapan besar terhadap masa depan hubungan kedua negara. Dalam periode lima tahun kedepan, Indonesia harus mampu menunjukkan kapabilitasnya sebagai salah satu pemimpin dunia. Peranserta Indonesia di APEC dan G20, merupakan modal bagi Indonesia untuk meningkatkan peran globalnya.

Indonesia harus berupaya agar menjadi salah satu panutan dunia, salah satunya adalah dalam pencapaian tujuan Millennium Development Goals pada 2015. Sasaran Pembangunan Millennium (MDGs) ini merupakan tantangan utama pembangunan diseluruh dunia. Negara-negara dan komunitas internasional berkomitmen untuk mencapai sasaran MDGs sebagai satu paket tujuan yang terukur dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Komitmen Indonesia untuk mencapai MDGs ini adalah cerminan bahwa Indonesia berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia. Keberhasilan pencapaian MDGs di Indonesia akan sangat tergantung pada pencapaian tata pemerintahan yang baik, kemitraan yang produktif pada semua tingkat masyarakat dan penerapan pendekatan yang komprehensif untuk mencapai pertumbuhan yang pro-masyarakat miskin, meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki koordinasi antar pemangku kepentingan, meningkatkan alokasi sumber daya, pendekatan desentralisasi untuk mengurangi disparitas serta memberdayakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk memelihara lingkungan sosial-ekonomi dan budaya agar semua warga negara, organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta dapat berpartisipasi secara produktif dalam pembangunan yang mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam upaya percepatan pencapaian MDGs. Keberhasilan Indonesia dalam mencapai tujuan MDGs, tentunya akan menuai berbagai prestasi dan penghargaan dalam skala global dan mengurangi ketertinggalan Indonesia dari negaranegara maju. Selamat Tahun Baru 2011, dan selamat memasuki era baru kepemimpinan Indonesia di kancah global.[]

Diplomasi TABLOID


Staf Redaksi Saiful Amin Arif Hidayat Taufik Resamaili Dian harja Irana Tata Letak dan Artistik Tsabit Latief Distribusi Mardhiana S.D. Kontributor M. Dihar Alamat Redaksi Jl. Kalibata Timur I No. 19 Pancoran, Jakarta Selatan 12740 Telp. 021-68663162, Fax : 021-86860256, Surat Menyurat : Direktorat Diplomasi Publik, Lt. 12 Kementerian Luar Negeri RI Jl. Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat Tabloid Diplomasi dapat didownload di http://www.tabloiddiplomasi.org Email : [email protected] Sumber Cover : skyscraperlife.com Padang.today.com Indonesiagamer.com Diterbitkan oleh Pilar Indo Meditama Bekerjasama dengan Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri R.I

Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email:

[email protected] Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber, wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi.

Diplomasi

4

F O K U S

Dr. Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden RI

Merupakan suatu kehormatan yang besar bagi Indonesia menerima estafet kepemimpinan ASEAN dari Vietnam, dan menjadi Ketua ASEAN berikutnya pada 2011. Kami akan melakukan tugas kepemimpinan ini dengan sangat bangga terutama atas apa yang telah dicapai oleh ASEAN selama bertahun-tahun, dan kami memiliki optimisme yang besar tentang masa depan ASEAN. Bagi Indonesia, ASEAN akan tetap dan selalu menjadi landasan kebijakan luar negeri kami. ASEAN adalah keluarga dan rumah kami serta lingkungan kita di masa depan. Indonesia akan terus meningkatkan kebersamaan dengan semua saudara-saudara ASEAN kita, sebagai satu kesatuan. ASEAN sekarang ini tengah berada dalam lintasan yang terus menanjak ke atas, dan kita harus memastikan bahwa kita semua tetap berada pada lintasan yang menanjak ke atas. Tidak ada kehidupan yang tidak mengalami perubahan, dan untuk tetap relevan, ASEAN harus melihat ke depan dan terus beradaptasi, kita harus bergerak maju. Bagaimanapun, ASEAN telah berkembang hingga sejauh ini dan telah melalui pasang dan surut. Ketika Indonesia menjadi Ketua ASEAN di tahun 2003, kami menggagas pembentukan Komunitas ASEAN. Kami meluncurkan upaya bersama untuk mengubah ASEAN dari sebuah asosiasi menjadi sebuah komunitas bangsa-bangsa. Oleh sebab itu kerjasama kita sekarang menjadi lebih luas dan mendalam. Kita telah mengadopsi Piagam ASEAN, dan sekarang ini kita tengah menerapkannya. Hari demi hari, dan bata demi bata, kita susun untuk meletakkan dasar pencapaian tujuan bersama kita tanpa keraguan, yaitu “satu visi, satu identitas, dan satu komunitas.” Kesuksesan kita dalam mencapai visi ini telah merubah Asia Tenggara untuk selamanya.

No. 38 Tahun III

Peningkatan Hubungan Ekonomi dan Konektivitas Memperkuat Konsolidasi Internal ASEAN

dok.presidensby.info

Tetapi keberhasilan kita dalam melakukan konsolidasi internal bangunan ASEAN Community ini belumlah cukup. Ini baru separuh dari pekerjaan kita, atau satu sisi dari sebuah koin, sisi lainnya adalah memperluas hubungan eksternal ASEAN dengan mitra dialog dan seterusnya. Lingkungan ASEAN kita tidak bisa mendapatkan kedamaian abadi, atau kesejahteraan yang berkesinambungan, dalam dunia yang dibebani dengan tekanan dan kekuatan. Bagaimanapun transformasi regional kita harus dibarengi dengan keterlibatan global. Karena kita berada dalam sebuah transisi yang besar. Lanskap global sedang berubah, dimana titik berat strategis dan ekonomi dunia tengah bergeser ke AsiaPasifik. ASEAN harus mampu mengantisipasi hal ini, dan yang terpenting adalah membantu membentuk perkembangan penting tersebut. Kita harus berpikir keras, bukan hanya bagaimana kita mengubah diri menjadi sebuah komunitas dinamis yang koheren, tetapi juga bagaimana Komunitas ASEAN akan berperan dalam arena global yang berkembang pesat. Ini bukanlah sebuah pertanyaan,

karena saat ini ASEAN memiliki kontribusi yang besar dalam berbagai kerjasama regional dan internasional. Kita telah mengembangkan sebuah jejaring kerjasama antar ASEAN, dan juga dengan Asia-Pasifik dan sekitarnya. Melalui Treaty of Amity and Cooperation, kita telah menetapkan norma-norma perdamaian yang disepakati bersama antara ASEAN dan mitra-mitra internasional kita. Namun demikian masih banyak ruang bagi ASEAN untuk memetakan masa depan kita. Kita harus lebih siap untuk berperan sesuai dengan ketentuan yang ada untuk mengatasi tantangan global di zaman kita ini. Mulai dari perubahan iklim hingga krisis keuangan global, dari terorisme hingga keamanan pangan, dari penyelundupan manusia hingga energi. Kita harus menentukan peranan global ASEAN, karena secara kolektif, suara, aset, jaringan diplomatik dan pola pikir kita yang konstruktif serta berorientasi pada solusi sangat penting di dalam hubungan internasional. Menurut pandangan Indonesia selaku Ketua ASEAN tahun 2011, kami mengetahui bahwa ASEAN sudah siap untuk mengejar itu semua. Oleh karena itu kami akan mempercepat pelaksanaan komitmen dan konsensus yang telah disepakati. Kami akan terus bergerak dengan cepat, mulai dari visi hingga tindakan, dan dari implementasi hingga memperoleh hasil dan manfaat secara nyata. Tanpa keraguan, kita akan menghadapi segala tantangan dan hambatan yang ada. Namun demikian kami juga akan melakukan improvisasi dan berupaya menemukan peluangpeluang baru dan mendapatkan momentum baru. Kami akan menjadi Masyarakat ASEAN pada 2015, dengan menerapkan tiga cetak biru masyarakat, dan kami akan melanjutkan program kita tersebut.

Untuk memperkuat konsolidasi internal ASEAN, tahun depan kami akan berupaya memperdalam hubungan ekonomi dan konektivitas kita. Kami juga akan meningkatkan people to people contacts dan memastikan bahwa gagasan mengenai sebuah keluarga ASEAN adalah sesuatu yang dapat dirasakan secara mendalam oleh masyarakat akar rumput. Secara eksternal, kami akan memperluas kerjasama dengan mitra dialog, sehingga dengan demikian kami bisa memastikan sentralitas ASEAN kedalam evolusi arsitektur regional Asia-Pasifik. Kami akan mengejar arsitektur regional yang ditandai dengan keseimbangan yang dinamis. Pada saat yang sama, kami juga akan meningkatkan pengaruh ASEAN dalam tataran global. Itulah sebabnya kami menyambut baik niat Amerika Serikat dan Rusia, untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam membentuk dinamika di kawasan. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun depan bertemakan “ASEAN Community, in a Global Community of Nations.” Tema ini merupakan antisipasi terhadap keberhasilan pencapaian Komunitas ASEAN pada 2015. Dengan tercapainya Komunitas ASEAN, maka akan ada tanggung jawab bagi ASEAN. ASEAN harus meningkatkan kontribusi kolektifnya terhadap berbagai isu-isu global. Sebuah kontribusi positif bagi komunitas global bangsa-bangsa. Mari kita bergerak maju dalam kesatuan dan berada di depan dengan kepercayaan diri, di jalur yang menuju perwujudan Komunitas ASEAN hingga seterusnya. Indonesia membutuhkan dukungan Anda, dan ASEAN membutuhkan dukungan kita. Inilah visi Indonesia dalam kepemimpinan ASEAN yang akan datang. Sebuah visi yang saya percaya dan saya harap dapat berbagi dengan Anda. Sebuah visi yang dapat dicapai sepenuhnya. []

15 DESEMBER 2010 - 14 JANUARI 2011

Diplomasi F

O

K

U

5

S

Indonesia Memainkan Peran Penting di Kawasan Asia-Pasifik dan Ekonomi Global Barack Hussein Obama Presiden Amerika Serikat Indonesia adalah bagian dari diri saya. Pertama kali saya bersentuhan dengan negeri ini adalah ketika ibu saya menikahi seorang pria Indonesia bernama Lolo Soetoro. Sebagai seorang bocah, saya terdampar di sebuah dunia yang berbeda. Namun, orang-orang di sini membuat saya merasa berada di rumah saya sendiri. Pada masa itu, Jakarta terlihat begitu berbeda. Kota ini disesaki oleh gedung-gedung yang tidak begitu tinggi. Salah satu bangunan tinggi di Jakarta kala itu adalah Hotel Indonesia, dan sebuah pusat perbelanjaan baru bernama Sarinah. Jumlah becak jauh lebih banyak dibanding kendaraan bermotor, sementara jalan raya juga masih belum seramai jalan-jalan kampung yang tidak beraspal. Kami tinggal di Menteng Dalam, yaitu di sebuah rumah mungil yang halamannya ditumbuhi sebatang pohon mangga. Saya belajar mencintai Indonesia pada saat menerbangkan layanglayang, berlarian di sepanjang pematang sawah, menangkap capung, dan jajan sate atau bakso dari pedagang keliling. Yang paling saya kenang adalah orang-orangnya: lelaki dan perempuan sepuh yang menyapa kami dengan senyumnya; guru-guru yang mengajarkan tentang keluasan dunia, dan anakanak yang membuat seorang asing seperti saya menjadi seperti tetangga. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan bahasa, dan orang-orang dari berbagai daerah dan suku, maka periode ketika saya tinggal di negeri ini telah melapangkan jalan bagi saya untuk menghargai kemanusiaan. Walaupun ayah tiri saya, sebagaimana orang Indonesia pada umumnya, dibesarkan sebagai seorang Muslim, namun ia sepenuhnya percaya bahwa semua agama patut dihargai secara setara. Dengan cara itu, ia mencerminkan semangat toleransi keberagamaan yang diabadikan dalam Undangundang Dasar Indonesia yang tetap menjadi salah satu ciri negeri ini, dan tentunya memberi inspirasi kepada dunia. Saya tinggal di kota ini selama beberapa tahun, dan itu sungguh merupakan suatu masa yang membentuk masa kecil saya; suatu masa yang menjadi saksi bagi kelahiran adik saya yang manis, Maya; dan suatu masa yang telah membuat ibu saya terpesona sehingga ia terus-menerus menghampiri Indonesia selama 20 tahun untuk kemudian tinggal dan bekerja serta melakukan perjalanan untuk mengejar hasratnya mendorong terbukanya kesempatan bagi perempuan Indonesia, khususnya mereka yang tinggal di pedesaan. Sepanjang hidupnya, negeri ini beserta orang-


dok.change.gov

orangnya, tetap tersimpan di hati ibu saya. Begitu banyak yang berubah dalam empat dekade ini sejak saya kembali ke Hawaii. Jika ditanyakan kepada saya, atau teman-teman sekolah yang mengenal saya pada masa itu, saya yakin tidak ada di antara kami yang menyangka bahwa saya akan kembali ke negeri ini sebagai Presiden Amerika Serikat. Semestinya beberapa orang bisa meramalkan

kisah luar biasa yang melibatkan Indonesia dalam empat dekade terakhir. Jakarta yang dulu saya kenal, kini telah berkembang menjadi sebuah kota yang dijejali hampir sepuluh juta manusia dengan gedunggedung pencakar langit serta pusat-pusat kebudayaan dan perdagangan yang membuat Hotel Indonesia terlihat kerdil. Semasa anakanak dulu, saya dan kawan-kawan biasa

No. 38 Tahun III

Diplomasi

6

F O K U S

berkejar-kejaran di lapangan ditemani kerbau dan kambing. Kini, generasi baru Indonesia termasuk dalam golongan yang saling terhubung dalam jagat komunikasi dunia melalui telepon genggam dan media sosial. Dulu, Indonesia sebagai bangsa yang masih muda hanya fokus ke dalam, tetapi kini, bangsa Indonesia memainkan peran penting di kawasan Asia-Pasifik dan ekonomi global. Perubahan ini juga menjangkau ranah politik Indonesia. Sewaktu masih anak-anak, ayah tiri saya menyaksikan ayah dan kakaknya pergi berperang dan tewas demi kemerdekaan Indonesia. Saya lega bisa berada di sini tepat pada peringatan Hari Pahlawan untuk mengingat jasa begitu banyak orang Indonesia yang rela berkorban demi negara yang besar ini. Ketika saya pindah ke Jakarta pada tahun 1967, beberapa wilayah di negeri ini baru saja mengalami penderitaan dan konflik yang hebat. Meskipun ayah tiri saya pernah menjadi seorang tentara, namun kekerasan dan pembantaian yang terjadi pada masa kekisruhan politik itu tidak dapat saya pahami, karena keluarga Indonesia dan teman-teman saya memilih bungkam. Di dalam keluarga kami, seperti juga keluargakeluarga Indonesia pada umumnya, peristiwa itu menggurat secara mendalam. Bangsa Indonesia sudah merdeka, tapi rasa takut senantiasa mengikuti. Pada masa-masa sesudahnya, Indonesia memilih jalannya sendiri melalui tranformasi demokratis yang luar biasa, yaitu dari pemerintahan tangan besi ke pemerintahan rakyat. Pada beberapa tahun belakangan ini, dunia menyaksikan dengan rasa kagum upaya bangsa Indonesia merengkuh peralihan kekuasaan dengan jalan damai melalui pemilihan kepala negara serta kepala daerah secara langsung. Ketika demokrasi di negeri ini disimbolkan oleh terpilihnya Presiden dan wakilwakil rakyat, maka ketika itu pula demokrasi dijalankan dan dipelihara melalui mekanisme check and balance. Sebuah masyarakat madani, partai politik, media dan warga negara yang penuh semangat dan meyakini bahwa tidak ada jalan untuk kembali ke masa lalu bagi Indonesia. Bahkan ketika tanah tempat saya melalui masa muda ini telah berubah banyak, hal-hal yang pernah saya pelajari untuk mencintai Indonesia, seperti semangat toleransi yang tercantum dalam Undang-undang Dasar dan tercermin melalui keberadaan masjid, gereja dan candi, yang tertanam dalam darah bangsa Indonesia, masih mengalir di tubuh saya. Bhinneka Tunggal Ika atau persatuan dalam keragaman, merupakan falsafah yang menjadi pondasi bangsa Indonesia dan dicontohkan kepada dunia. Itulah sebabnya maka Indonesia akan memainkan peran penting pada abad ke-21. Hari ini, saya kembali ke Indonesia sebagai seorang sahabat sekaligus Presiden AS yang mengharapkan terjalinnya kerjasama yang erat

No. 38 Tahun III

antar kedua negara. Indonesia adalah sebuah negara yang luas dan majemuk, dan terletak berdampingan dengan Samudera Pasifik. Dan di atas semua itu, Indonesia adalah sebuah negara demokrasi, dimana Amerika Serikat dan Indonesia ditakdirkan untuk bersama-sama dalam sebuah kepentingan dan nilai-nilai yang sama. Saya dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyetujui Comprehensive Cooperation yang baru antara Amerika Serikat dan Indonesia, dimana pemerintahan kedua negara akan mempererat hubungan di berbagai bidang. Dan yang juga penting adalah memperkuat hubungan antar bangsa. Kerjasama ini tentunya dilandasi atas dasar rasa saling membutuhkan dan saling menghormati. Dengan sisa waktu yang saya miliki hari ini, saya ingin berbagi tentang mengapa hal-hal yang saya utarakan tadi begitu penting bagi Amerika Serikat dan dunia. Saya ingin menitikberatkan pembahasan pada tiga hal yang saling berkaiterat serta mendasar bagi kemajuan manusia, yaitu: Pembangunan, Demokrasi dan Agama. Pertama, bahwa persahabatan yang terjalin antara Amerika Serikat dan Indonesia dapat memajukan pembangunan yang saling menguntungkan. Ketika saya tinggal di Indonesia, sulit bagi saya untuk membayangkan sebuah masa depan dimana kemakmuran yang dirasakan oleh banyak keluarga di Chicago dan di Jakarta itu saling berhubungan. Sekarang ini, kita berada di era ekonomi global, dimana bangsa Indonesia telah merasakan resiko dan harapan dari globalisasi: Mulai dari krisis ekonomi Asia yang terjadi pada akhir tahun 1990, dan jutaan orang yang berhasil bangkit dari kemiskinan. Artinya, ternyata pada akhirnya apa yang dapat kita pelajari dari krisis ekonomi tersebut, adalah bahwa masing-masing dari kita memiliki sumbangsih atas keberhasilan yang diraih oleh pihak lain. Amerika memiliki sumbangsih terhadap sebagian kemakmuran yang dirasakan oleh Indonesia, karena dengan tumbuhnya kelas menengah di sini, itu juga berarti munculnya pasar bagi produk-produk kami, seperti juga halnya Amerika yang merupakan pasar bagi Indonesia. Karena itu, kami menanamkan modal lebih banyak di Indonesia. Ekspor dari Amerika telah naik sebesar 50 %, dan kami membuka pintu bagi pengusaha Amerika dan Indonesia untuk saling berhubungan. Amerika memiliki sumbangsih terhadap peran yang dimainkan oleh Indonesia dalam perekonomian global. Hari-hari ketika tujuh atau delapan negara membentuk kelompok dan menentukan arah perekonomian dunia telah berlalu. Karena itulah saat ini G-20 telah menjadi pusat kerjasama ekonomi internasional, suatu bentuk yang memungkinkan bagi negara seperti Indonesia untuk memiliki suara dan tanggung jawab yang lebih besar. Melalui kepemimpinan

Indonesia di kelompok G-20 dalam memerangi korupsi, negeri ini harus berada di depan panggung dunia dengan memberikan contohcontoh yang baik dalam mempraktikkan transparansi dan akuntabilitas. Amerika memiliki sumbangsih terhadap Indonesia yang mengejar pembangunan berkelanjutan. Karena cara kita bertumbuh akan mempengaruhi kualitas hidup serta kesejahteraan planet yang kita diami ini. Karena itulah kita mengembangkan teknologi untuk menghasilkan energi bersih yang mampu menopang industri dan menjaga sumber daya alam Indonesia. Amerika menyambut kepemimpinan Indonesia dalam upaya global memerangi perubahan iklim. Di atas itu semua, Amerika memiliki sumbangsih terhadap keberhasilan manusia Indonesia. Kita harus membangun jembatan yang menghubungkan kedua bangsa, karena kita akan berbagi jaminan dan kemakmuran di masa depan. Itulah yang kini sedang kita rintis, yaitu meningkatkan kolaborasi antara ilmuwan dan peneliti kita serta bekerjasama mengembangkan kewirausahaan. Saya pribadi merasa puas, karena kita berhasil meningkatkan jumlah pelajar Amerika dan Indonesia yang melanjutkan pendidikannya di universitas-universitas yang ada di kedua negara. Saya baru saja membicarakan masalahmasalah penting dalam kehidupan kita. Lagipula, pembangunan tak melulu hanya berhubungan dengan tingkat pertumbuhan dan angka-angka dalam neraca. Pembangunan juga menyangkut bagaimana seorang anak mampu mempelajari keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi dunia yang selalu berubah. Pembangunan berkaitan dengan bagaimana sebuah gagasan yang baik dapat diwujudkan dan tidak tercemari olehkorupsi. Pembangunan juga berhubungan dengan bagaimana kekuatankekuatan yang telah mengubah Jakarta yang pernah saya kenal - teknologi, perdagangan, arus keluar-masuk orang dan barang - mampu membuat hidup rakyat menjadi lebih baik, yaitu pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan martabat dan kesempatan. Dan pembangunan semacam itu tidak dapat dipisahkan dari demokrasi. Sekarang ini kita sering mendengar bahwa demokrasi itu ternyata menghambat pertumbuhan ekonomi. Ini bukanlah suatu alasan yang baru, khususnya di tengah perubahan dan kondisi ekonomi yang tidak menentu, orang akan mengatakan bahwa pembangunan itu akan lebih mudah dijalankan dengan mengorbankan Hak Asasi Manusia. Tapi, saya tidak melihat hal itu di India dan Indonesia. Apa yang telah diraih oleh Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi dan pembangunan itu ternyata saling menopang.[] (Disunting dari pidato Presiden Barack Obama di Universitas Indonesia 10/10).[]


Diplomasi F Dr. Dino Patti Djalal Duta Besar RI Untuk Amerika Serikat Meski kunjungan Presiden Barack Hussein Obama kurang dari 24 jam, namun perlu kita letakkan pada konteksnya bahwa Presiden Obama merupakan pemimpin AS pertama yang bermalam di Indonesia. Presiden George Bush pernah berkunjung dan hanya dua jam, lalu kunjungan berikutnya hanya sekian jam. Jadi Presdien Obama merupakan Presiden pertama AS dengan waktu kunjungan terlama yaitu satu malam dua hari. Dan lebih dari sekedar bermalam di Jakarta, Presiden Obama juga membawa semangat kemitraan yang dijalin dalam Komprehensif Partnership. Secara substantif memang ada perbedaaan dalam hubungan antara Indonesia dan AS kali ini, jadi sekarang kita dengan AS tidak saja sebagai kawan saja, tetapi sebagai suatu partner atau mitra dan ini merupakan istilah yang sangat berbeda. Hal ini di tuangkan dalam hubungan kerjasama yang lebih erat dan transformatif. Kunjungan Obama kali ini merupakan kunjungan yang dapat merubah hubungan RI – AS menjadi hubungan di abad ke 21 yang berbeda dari hubungan sebelumnya. Kata-kata kunci dalam hubungan kemitraan ini adalah forward looking (melihat kedepan), membebaskan diri dari stigma-stigma masa lalu. Kata kunci lain adalah “komprehensip” . Suatu hubugan yang dulunya hanya terpaku dalam satu isu, seperti masalah Timor Timur atau masalah hak asasi manusia, hubungan saat ini lebih merata, lebih multi sektoral dan multi dimensional. Hubungan kemitraan strategis ini, konsisten dengan politik bebas aktif, tidak berarti kita keluar dari situ, tapi justru kita semakin komplementer terhadap upaya kita memperjuangkan perdamaian dunia, dan reformasi sistem internasional dan lain sebagaianya. Hubungan RI – AS adalah hubungan win win yang saling menguntungkan, kita harus berhenti berpikir negatif. Seringkali kita curiga saat melakukan hubungan dengan Amerika Serikat. Presiden Obama di Universitas Indonesia Depok, berpidato hampir satu


O

K

U

S

7

Presiden Obama Membawa Semangat Kemitraan

dok.diplomasi

jam mengenai Indoensia, di Kairo Obama Berbicara mengenai Islam, di Indonesia bicara mengenai Indonesia dan pidato ini disiarkan keseluruh dunia. Dengan kata lain selama satu jam, Presiden Obama mengkampanyekan Indonesia ke seluruh dunia dengan cara yang sangat efektif. Yang masuk di hati kita masuk di hati masyarakat Amerika Serikat dan masuk di hati masyarakat dunia. Jadi kita harus meng-apresiasi semangat Presiden Obama dan Pemerintah Amerika Serikat yang benar-benar ingin melakukan hubungan yang tulus dan berbobot dan saling menguntungkan dengan Indonesia. Kita harus menyambut momen ini bukan dengan sikap curiga, berprasangka negatif tetapi justru harus dengan sikap yang selalu menangkap peluang. Kalau tidak, maka kita akan selalu kalah dengan Cina atau India. Mereka selalu cepat menangkap peluang dan memanfaatkannya dengan baik. Salah satu perhatian saya di Amerika Serikat adalah jumlah pelajar Indonesia di AS yang mengalami penurunan . Dulu 14.000 pelajar sekarang turun menjadi 7.000. sewaktu berbicara

dengan Presiden Obama, Presiden SBY menyampaikan perlunya peningkatan pelajar Indonesia di AS, karena AS masih tetap menjadi tempat inovasi, tempat ilmu pengetahuan yang paling terkemuka di dunia. Jadi ini adalah hal-hal yang menjadi tantangan bagi kedua pemerintahan untuk menggalakkan lagi kerjasama pendidikan, membuka lagi akses pendidikan bagi mashasiswa Indonesia yang akan belajar di AS dan bagaimana ada kerjasama iptek yang lebih erat. Dalam berhubungan dengan Amerika Serikat, Indonesia harus menyesuaikan perkembangan yang ada. Indonesia sekarang adalah bangsa yang berbeda. Indonesia bukan lagi dunia ketiga, sekarang Indonesia seperti yang dikatakan Presiden Obama rising global power. Kita memiliki pertumbuhan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Negara terbesar di Asia Tenggara, Negara dengan demokrasi paling stabil di Asia Tenggara, demokrasi kita ketiga terbesar di dunia dan Indonsia adalah anggota G 20. Jadi kita harus mempunyai sikap internasionalisme yang canggih, elegan dan penuh percaya diri. Indonesia mempunyai bahasa yang

baru dalam berhubungan dengan Amerika Serikat. Politik Luar negeri kita sekarang memilki konsep baru dan konsep tambahan yang semakin melengkapi konsep politik bebas aktif yaitu konsep all direction (kesemua arah). Ini penting, karena untuk pertama kalinya sebagaimana dikatakan presiden SBY, kita mempunyai kesempatan untuk memiliki sejuta kawan dan tanpa musuh. Karena memang sekarang tidak ada Negara yang kita musuhi dan tidak ada Negara yang menganggap Indonesia sebagai musuh. Dengan kata lain sekarang kita bisa bebas mempunyai ruang gerak untuk menggandeng Timur dan Barat termasuk Amerika dan Utara maupun Selatan. Artinya kita bisa leluasa bergerak ke segala penjuru. Jadi disaat kita melakukan kemitraan strategis dengan Amerika Serikat, kita juga melakukan hal yang sama dengan China, India, Korea Selatan, Jepang, Australia dan negara lainnya. Apa yang kita lakukan dengan Amerika sekarang adalah bagian dari disain politik luar negeri global dimana Indonesia mempunyai sejuta kawan dan tanpa musuh.[]

No. 38 Tahun III

Diplomasi

8

f o ku s

Kunjungan Presiden Obama

Setengah Hati Prof. Dr. Azyumardi Azra

Pengamat Politik

dok.diplomasi

Dari segi pertahanan dan ekonomi, Indonesia masih tergantung dari luar negeri, karena itu peran besar Indonesia baru pada tingkat Asia Tenggara. Kalau untuk tingkat global peran besar kita masih jauh, jadi tidak tepat kalau dikatakan Indonesia sejajar dengan AS dalam hal ini. Kalau dalam bidang politik, mungkin memang bisa dikatakan Indonesia sejajar dengan AS, tetapi kalau dalam bidang-bidang lainnya masih jauh. Sebagian publik Indonesia yang mengatakan bahwa kunjungan Obama adalah kunjungan setengah hati. Sebab kalau Presiden Obama memang benarbenar ingin menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi itu sangat compatible seperti yang terjadi di Indonesia, dimana mayoritas masyarakatnya adalah Muslim yang moderat, maka kunjungan kenegaraan pertama Obama itu seharusnya bukan ke Turki atau ke Kairo tetapi ke Indonesia. Hal ini penting untuk menyampaikan pesan kepada dunia bahwa Islam dan demokrasi itu compatible, dan itu bisa dilihat di Indonesia. Kita tahu bahwa AS sudah cukup payah mengkampanyekan demokrasi di Timur Tengah, bahkan hingga menggunakan kekuatan militer. Misalnya dalam masalah Irak, dimana AS tidak hanya bertujuan untuk menumbangkan Saddam Hussein, tetapi juga ingin menegakkan demokrasi di Irak, tetapi hingga saat ini upaya tersebut belum berhasil. Oleh karena itulah publik banyak yang beranggapan bahwa kunjungan Obama ini adalah kunjungan setengah hati, dan masyarakat juga tidak terlalu antusias dengan kedatangan Obama sekarang ini. Berbeda dengan ketika rencana kunjungan pertama atau kedua Obama ke Indonesia pada bulan Juni, dimana untuk menyambut kedatangannya, publik Indonesia banyak melakukan diskusi dan seminar, sementara sekarang ini sama sekali tidak ada. Yang paling heboh sekarang ini hanya media, karena ini memang sudah menjadi tugas media, tetapi kalau dari publik Indonesia sendiri mereka tidak terlalu antusias. Upaya pengamanan yang ekstra ketat memang hal yang biasa untuk menyambut kedatangan seorang presiden AS, apalagi ketika Goerge Bush pertama kali datang ke Bali pada bulan Oktober setelah serangan AS ke Irak, pengamanannya lebih ketat dibanding dengan pengamanan kunjungan Obama sekarang ini, sehingga masyarakat Bali banyak yang komplain ketika itu. Hal ini menunjukkan bahwa AS merasa dirinya tidak aman dimana-mana, bahkan di negaranya sendiri. Kalau kita ingin ke AS tetapi kemudian tidak memiliki record didalam

No. 38 Tahun III

keimigrasian AS, maka bisa dipastikan kita akan sulit masuk ke AS. Hal ini dikarenakan mereka terlanjur menganggap bahwa Indonesia adalah musuh atau tidak suka dengan AS, jadi hal inilah yang membuat mereka melakukan pengamanan yang ekstra ketat. Kita memang banyak menerima kedatangan tamu-tamu kenegaraan yang lain, yaitu para tokoh dunia, tetapi pengamanannya tidak pernah seketat jika presiden AS yang datang. Kemiteraan komprehensif yang dilakukan merupakan integrasi dari berbagai program kerjasama yang telah ada antara Indonesia dan AS. Melalui kemiteraan komprehensif sekarang ini, maka semua program kerjasama itu dibuat menjadi terpadu. Tetapi yang perlu ditekankan disini adalah bahwa kemiteraan komprehensif ini bukanlah sebuah program yang instan, hal ini memerlukan waktu dan juga pendanaan yang besar. Saya tidak terlalu optimis bahwa comprehensive partnership ini bisa segera dilaksanakan dan diakselerasikan, karena selain bersifat simbolis, ini tentunya memerlukan dana yang besar. Cukup sulit kalau misalnya Indonesia bergantung kepada AS dalam hal merealisasikan comprehensive partnership ini, karena sementara ini AS sendiri tengah mengalami kesulitan ekonomi. Kalaupun memakai dana AS, biasanya dana yang disalurkan AS ke Indonesia itu juga sangat kecil, kalau tidak salah tahun lalu itu hanya sekitar 150 juta dolar. Kalau kita menginginkan program ini sukses, Indonesia juga harus memberikan dana yang cukup besar. Jadi tidak seperti kerjasamakerjasama luar negeri yang selama ini telah dilakukan, dimana Indonesia lebih banyak tergantung kepada pihak luar untuk realisasinya.

Sebenarnya Indonesia memiliki cukup banyak uang, hanya saja tidak dikelola secara efisien. Oleh karena itu saya kira Indonesia juga harus menyiapkan dana yang cukup besar kalau ingin serius. Dalam kunjungannya ini, akan sangat baik jika Obama juga melakukan dialog atau setidaknya Q&A (question and answer), entah itu ketika mengunjungi masjid Istiqlal atau ketika melaukan ceramah umum di Universitas Indonesia, Depok, karena dialog itu penting untuk menyampaikan berbagai pandangan kita kepada Obama. Ketika kunjungan pertama Bush ke Indonesia, saya mengatakan kepada beliau bahwa AS sering menyebut dirinya sebagai champion of democracy, tetapi apa yang dilakukan Bush di Irak itu tidak demokratis, karena salah satu esensi dari demokrasi itu adalah penyelesaian masalah dan konflik secara damai. Dalam hal ini Bush tidak melakukannya secara damai melainkan mengerahkan tentara AS dan sekutunya ke Irak. Hal ini membuat frustrasi kita yang mencoba menegakkan demokrasi di Indonesia, karena dalam hal ini AS tidak bisa dijadikan contoh. Jadi alangkah baiknya jika dalam kunjungannya ke Indonesia ini, Obama melakukan dialog dengan publik Indonesia, dengan para tokoh civil society dan ormas-ormas Islam yang memiliki peran penting didalam membangun Islam yang moderat di Indonesia. Sehingga dengan demikian mereka bisa menyampaikan pandangannya kepada Obama dan juga agar lebih memahami bagaimana pandangan Obama dan masyarakat AS terhadap Islam. []


Diplomasi f

o

ku

s

9

Peran Internasional Obama Terhambat Oleh Persoalan Dalam Negeri Pidato Presiden Obama telah mengajarkan gagasan-gagasan besar. Saya kira gagasangagasan Obama tersebut dapat direkomendasikan di Indonesia karena memang sangat aktual. Akan tetapi jangan lupa bahwa kita juga harus proporsional dalam menyikapi apa yang disampaikan oleh beliau. Kita tahu bahwa dalam jangka waktu 2 (dua) tahun masa pemerintahannya di AS, Obama menghadapi persoalan dalam negeri yang sangat serius. Oleh karena Obama telah membuat berbagai terobosan dan perubahan-perubahan kebijakan yang sangat dramatis, maka kemudian Obama dipersepsikan oleh sebagian, dan mungkin juga sebagian besar orang AS, sebagai

Dr. Eep Syaifullah Fatah Pengamat Politik

dok.picasaweb

presiden yang paling kiri. Obama telah membawa AS pada tingkat sosialisme yang belum pernah mereka capai sebelumnya, yaitu menciptakan pemerintahan dan peranan pemerintah yang sangat besar dan kemudian dikhawatirkan akan menjadi big spentder, pembelanja uang negara yang besar. Jadi kalau kita menggunakan istilah bahasa Betawi, sebetulnya sebagian besar orang di AS itu belum ‘nyandak’ atas apa yang digagas oleh Presiden Obama. Dan menurut saya hal ini telah menyita kesibukan Obama yang luar biasa. Dan kemudian ketika Obama memainkan peran internasionalnya, seperti yang ditegaskannya di Kairo dan kemudian diulanginya

di Depok, maka kita jangan terlalu berharap banyak bahwa Obama akan segera mewujudkan semua itu selama Obama belum menyelesaikan urusan-urusan dalam negerinya dengan baik. Karena tanpa itu rasanya Obama dan partai Demokrat akan terancam kedudukannya. Jadi kita boleh saja mendukung Obama dan histeria dengan kedatangannya, tetapi kita tetap harus bersikap realistis. Disamping itu tentunya Indonesia juga harus melipatgandakan upaya-upaya dan ikhtiarnya untuk mendorong penciptaan dunia yang lebih adil, termasuk keragaman diatas minoritas. Tetapi hal ini tentunya harus dimulai dari dalam negeri dan dari dalam diri sendiri.[]

Kunjungan Obama, Moment Untuk Memulai Hubungan Intens RI - AS Dr. Hariyadi Wirawan

Kepala Jurusan Hubungan Internasional FISIP UI dok.diplomasi


Personal appearance Presiden Obama itu sebetulnya memang sangat menarik, dan disamping itu beliau juga pandai melakukan public relation yang tentunya untuk kepentingan AS. Buat Indonesia, sebetulnya adalah bagaimana kita bisa menggunakan moment ini untuk juga menaruh kepentingan kita didalamnya, sehingga dengan demikian tidak hanya Obama yang digambarkan dengan sangat baik dan memperoleh aplaus dari temanteman dan para mahasiswa. Sebetulnya kita harus berpikir lebih jauh mengenai apa yang bisa kita lakukan agar kunjungan Obama ke Indonesia ini bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia. Sangat

disayangkan jika kita tidak bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Karena sangat jelas bahwa manfaat dari kunjungan Obama ini adalah untuk Indonesia, ini merupakan suatu jaminan dari AS apabila Indonesia serius dalam melakukan comprehensive partnership tersebut. Oleh karena hubungan kerjasama ini bersifat comprehensive, maka AS akan turut serta didalamnya dan juga melakukan apa saja yang diperlukan bagi Indonesia terkait dengan kerjasama ekonomi, sosial budaya, dan keamanan, sehingga kemudian dapat diterjemahkan kedalam suatu peran Indonesia yang lebih signifikan di kawasan.

Sebenarnya dalam hal ini kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk kemudian secara langsung ataupun tidak langsung melakukan pembahasan intiinti persoalan yang saat ini tengah dibicarakan oleh kedua pemerintahan. Dan saya melihat bahwa pertemuan G-20 adalah awal bagi Indonesia untuk mulai menunjukkan apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk bisa memulai hubungan yang lebih intens dan bermanfaat dengan AS melalui forum tersebut. Forum G20 ini tentunya terkait dengan masalah ekonomi dan keuangan, tetapi masalahmasalah lainnya tentu saja akan mengikuti.[]

No. 38 Tahun III

Diplomasi

10

l e n s a

Indonesia Telah Mengarusutamakan MDGs Dalam Pembangunan Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, SE, MA Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dok.id.wikipedia

Deklarasi Milenium merupakan kesepakatan para Kepala Negara dan perwakilan dari 189 negara dalam sidang PBB di New York pada bulan September 2000. Deklarasi ini menegaskan kepedulian utama masyarakat dunia untuk bersinergi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MillenniumDevelopment GoalsMDGs) pada tahun 2015. Tujuan MDGs menempatkan manusia sebagai fokus utama pembangunan yang mencakup semua komponen kegiatan yang tujuan akhirnya ialah kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengarusutamakan MDGs dalam pembangunan sejak tahap perencanaan dan penganggaran sampai pelaksanaannya sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2004-2009 dan 2010-2014, serta Rencana Kerja Tahunan berikut dokumen anggarannya. Berlandaskan strategi progrowth,pro-job, pro-poor, dan pro-environment, alokasi dana dalam anggaran pusat dan daerah untuk mendukung pencapaian berbagai sasaran MDGs terus meningkat setiap tahunnya. Kemitraan produktif dengan masyarakat madani dan sektor swasta juga berkontribusi terhadap percepatan pencapaian MDGs ini. Perkembangan pencapaian tujuan MDGs di Indonesia tahun 2010 ini merupakan tahap keenam yang bersifat nasional, tahap pertama kami lakukan tahun 2004, dan selanjutnya perkembangan pencapaian tujuan MDGs itu dilaporkan setiap tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kemajuan yang telah dicapai Indonesia, serta

menunjukkan komitmen bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita Deklarasi Milenium PBB tahun 2000 yang lalu. Perkembangan pencapaian tujuan MDGs ini menguraikan secara sekilas berbagai tantangan yang dihadapi serta upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai berbagai sasaran MDGs, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun kegiatan yang diperlukan agar sasaran MDGs pada tahun 2015 dapat tercapai. Berbagai keberhasilan yang telah dicapai adalah wujud dari komitmen dan kerja keras pemerintah dan segenap komponen masyarakat untuk menuju Indonesia yang lebih sejahtera. Pencapaian ini juga merupakan kontribusi Indonesia dalam pembangunan global menuju terwujudnya masyarakat dunia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.[]

Delapan Sasaran MDGs MDGs 1 MDGs 1: Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan. Dalam hal ini Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, sebagaimana diukur oleh indikator USD 1,00 per kapita per hari, menjadi setengahnya. Kemajuan juga telah dicapai dalam upaya untuk lebih menurunkan lagi tingkat kemiskinan, sebagaimana diukur oleh garis kemiskinan nasional dari tingkat saat ini sebesar 13,33 persen (2010) menuju targetnya sebesar 8 – 10 persen pada tahun 2014. Prevalensi kekurangan gizi pada balita telah menurun dari 31 persen pada tahun 1989 menjadi 18,4 persen pada tahun 2007, sehingga Indonesia diperkirakan dapat mencapai target MDGs

No. 38 Tahun III

sebesar 15,5 persen pada tahun 2015. Prioritas kedepan untuk menurunkan kemiskinan dan kelaparan adalah dengan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan infrastruktur pendukung, dan memperkuat sektor pertanian. Perhatian khusus yang perlu diberikan adalah pada: (i) perluasan fasilitas kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); (ii) pemberdayaan masyarakat miskin dengan meningkatkan akses dan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya; (iii) peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan sosial dan (iv) perbaikan penyediaan proteksi sosial bagi kelompok termiskin di antara yang miskin.

MDGs 2 MDGs 2: Mencapai pendidikan Dasar Untuk Semua. Upaya Indonesia untuk mencapai target MDGs di sektor pendidikan dasar dan melek huruf sudah menuju pada pencapaian target 2015 (on-track). Bahkan Indonesia menetapkan pendidikan dasar melebihi target MDGs dengan menambahkan sekolah menengah pertama sebagai sasaran pendidikan dasar universal. Pada tahun 2008/09 angka partisipasi kasar (APK) SD/MI termasuk Paket A telah mencapai 116,77 persen dan angka partisipasi murni (APM) sekitar 95,23 persen. Pada tingkat sekolah dasar (SD/MI) secara umum

disparitas partisipasi pendidikan antarprovinsi semakin menyempit dengan APM di hampir semua provinsi telah mencapai lebih dari 90,0 persen. Tantangan utama dalam percepatan pencapaian sasaran MDGs pendidikan adalah meningkatkan pemerataan akses secara adil bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas di semua daerah. Berbagai kebijakan dan program pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut adalah berupa: (i) perluasan akses yang merata pada pendidikan dasar khususnya bagi masyarakat miskin; (ii) peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; (iii) penguatan tatakelola dan akuntabilitas


Diplomasi f pelayanan pendidikan. Disamping itu kebijakan alokasi dana pemerintah bagi sektor pendidikan minimal sebesar 20 persen dari jumlah anggaran nasional akan diteruskan untuk mengakselerasi pencapaian pendidikan dasar universal pada tahun 2015.

MDGs 3 MDGs 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Berbagai kemajuan telah dicapai dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender di semua jenjang dan jenis pendidikan. Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan terhadap lakilaki di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berturut-turut sebesar 99,73 dan 101,99 pada tahun 2009, dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun telah mencapai 99,85. Oleh sebab itu, Indonesia sudah secara efektif menuju (on-track) pencapaian kesetaraan gender yang terkait dengan pendidikan pada tahun 2015. Di bidang ketenagakerjaan, terlihat adanya peningkatan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian. Di samping itu, proporsi kursi yang diduduki oleh perempuan di DPR pada Pemilu terakhir juga mengalami peningkatan, menjadi 17,9 persen. Prioritas ke depan dalam mewujudkan kesetaraan gender meliputi : (1) peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; (2) perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; dan (3) peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan.

MDGs 4 MDGs 4: Menurunkan Angka Kematian Anak. Angka kematian bayi di Indonesia menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari 68 pada tahun 1991 menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007, sehingga target sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 diperkirakan dapat tercapai.


Demikian pula dengan target kematian anak diperkirakan akan dapat tercapai. Namun demikian, masih terjadi disparitas regional pencapaian target, yang mencerminkan adanya perbedaan akses atas pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah miskin dan terpencil. Prioritas kedepan adalah memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan akses pada pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil.

MDGs 5 MDGs 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu. Dari semua target MDGs, kinerja penurunan angka kematian ibu secara global masih rendah. Di Indonesia, angka kematian ibu melahirkan (MMR/ Maternal Mortality Rate) menurun dari 390 pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Target pencapaian MDG pada tahun 2015 adalah sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga diperlukan kerja keras untuk mencapai target tersebut. Walaupun pelayanan antenatal dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih cukup tinggi, beberapa faktor seperti risiko tinggi pada saat kehamilan dan aborsi perlu mendapat perhatian. Upaya menurunkan angka kematian ibu didukung pula dengan meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi dan menurunkan unmet need yang dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Ke depan, upaya peningkatan kesehatan ibu diprioritaskan pada perluasan pelayanan kesehatan berkualitas, pelayanan obstetrik yang komprehensif, peningkatan pelayanan keluarga berencana dan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.

MDGs 6 MDGs 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya. Tingkat prevalensi HIV/ AIDS cenderung meningkat di Indonesia, terutama pada kelompok

risiko tinggi, yaitu pengguna narkoba suntik dan pekerja seks. Jumlah kasus HIV/AIDS yang dilaporkan di Indonesia meningkat dua kali lipat antara tahun 2004 dan 2005. Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk menurun dari 4,68 pada tahun 1990 menjadi 1,85 pada tahun 2009. Sementara itu, pengendalian penyakit Tuberkulosis yang meliputi penemuan kasus dan pengobatan telah mencapai target. Pendekatan untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini terutama diarahkan pada upaya pencegahan dan pengarusutamaan ke dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Selain itu, pengendalian penyakit harus melibatkan semua pemangku kepen􀆟 ngan dan memperkuat kegiatan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

MDGs 7 MDGs 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup. Tingkat emisi gas rumah kaca di Indonesia cukup tinggi, walaupun upaya peningkatan luas hutan, pemberantasan pembalakan hutan, dan komitmen untuk melaksanakan kerangka kebijakan penurunan emisi karbon dioksida dalam 20 tahun kedepan telah dilakukan. Proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak meningkat dari 37,73 persen pada tahun 1993 menjadi 47,71 persen pada tahun 2009. Sementara itu, proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak meningkat dari 24,81 persen (1993) menjadi 51,19 persen (2009). Upaya untuk mengakselerasi pencapaian target air minum dan sanitasi yang layak terus dilakukan melalui investasi penyediaan air minum dan sanitasi, terutama untuk melayani jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat. Untuk daerah perdesaan, penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat agar memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur dan pembangunan sarana. Di samping itu, perlu dilakukan upaya untuk memperjelas peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air

o

ku

s

11

dan pengelolaan sistem air minum dan sanitasi yang layak. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan menurun dari 20,75 persen pada tahun 1993 menjadi 12,12 persen pada tahun 2009. Upaya untuk penurunan proporsi rumah tangga kumuh dilakukan melalui penanganan pemukiman.

MDGs 6 MDGs 8: Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan. Indonesia merupakan partisipan aktif dalam berbagai forum internasional dan mempunyai komitmen untuk terus mengembangkan kemitraan yang bermanfaat dengan berbagai organisasi multilateral, mitra bilateral dan sektor swasta untuk mencapai pola pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan (propoor). Indonesia telah mendapat manfaat dari mitra pembangunan internasional. Untuk meningkatkan efektifitas kerjasama dan pengelolaan bantuan pembangunan di Indonesia, Jakarta Commitment telah ditandatangani bersama 26 mitra pembangunan pada tahun 2009. Bersamaan dengan ini, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan pinjaman luar negeri pemerintah terhadap PDB. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya rasio pinjaman luar negeri pemerintah terhadap PDB dari 24,6 persen pada tahun 1996 menjadi 10,9 persen pada tahun 2009. Sementara itu, Debt Service Ratio Indonesia juga telah menurun dari 51 persen pada tahun 1996 menjadi 22 persen pada tahun 2009. Untuk meningkatkan akses komunikasi dan informasi, sektor swasta telah membuat investasi besar ke dalam teknologi informasi dan komunikasi, dan akses pada telepon genggam, jaringan PSTN, dan komunikasi internet telah meningkat sangat pesat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2009, sekitar 82,41 persen dari penduduk Indonesia telah mempunyai akses pada telepon seluler.[]

No. 38 Tahun III

Diplomasi

12

f o ku s

Pencapaian MDGs Cerminkan Komitmen Indonesia Untuk Meningkatkan Kesejahteraan dok.kompas

Komitmen Indonesia untuk mencapai MDGs mencerminkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia. Oleh karena itu, MDGs merupakan acuan penting dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Indonesia telah mengarusutamakan MDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 20042009 dan 2010-2014), Rencana Kerja Program Tahunan (RKP), serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam lima tahun terakhir, di tengah kondisi negara yang

No. 38 Tahun III

belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi tahun 1997/1998, Indonesia menghadapi tantangan global yang tidak ringan. Gejolak harga minyak dan harga pangan serta perubahan iklim global serta terjadinya krisis keuangan global 2007/2008 mewarnai dinamika pembangunan Indonesia. Tingkat pertumbuhan ekonomi menurun menjadi sekitar 4-5 persen, dibandingkan dengan pertumbuhan sebelum krisis yang mencapai sebesar 5-6 persen. Kenaikan harga pangan yang menjadi pengeluaran rumah tangga terbesar di kelompok masyarakat menengah bawah dan miskin semakin menimbulkan beban. Perubahan iklim yang ekstrem telah berdampak pada kegagalan pertanian dan kerusakan aset masyarakat serta terganggunya

kesehatan masyarakat. Dalam lingkungan global yang kurang menguntungkan tersebut Indonesia secara bertahap terusmelakukan penataan dan pembangunan di segala bidang sebagai suatu wujud dari komitmen Indonesia untuk bersama-sama dengan masyarakat dunia mencapai Tujuan Pembangunan Milenium. Sampai dengan tahun 2010 ini, Indonesia telah mencapai berbagai sasaran Tujuan Pembangunan Milenium yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu: (a) sasaran yang telah dicapai; (b) sasaran yang menunjukkan kemajuan signifikan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2105 (ontrack); dan (c) sasaran yang masih memerlukan upaya keras untuk pencapaiannya. Sasaran dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang telah dicapai, mencakup: MDGs 1, yaitu proporsi penduduk yang hidup dengan pendapatan per kapita kurang dari USD 1 per hari telah menurun dari 20,6 persen pada tahun 1990 menjadi 5,9 persen pada tahun 2008. MDGs 3, yaitu kesetaraan gender dalam semua jenis dan jenjang pendidikan telah hampir tercapai yang ditunjukkan dengan rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di SD/ MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B berturut-turut sebesar 99,73 dan 101,99, dan rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun sebesar 99,85 pada tahun 2009. MDGs 6, yaitu prevalensi tuberkulosis menurun dari 443 kasus pada 1990 menjadi 244 kasus per 100.000 penduduk pada tahun tahun 2009. Sasaran dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang telah menunjukkan kemajuan


Diplomasi f signifikan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2015 (on-track) adalah: MDGs 1, yaitu prevalensi balita kekurangan gizi telah berkurang hampir setengahnya, dari 31 persen pada tahun 1989 menjadi 18,4 persen pada tahun 2007. Target 2015 sebesar 15,5 persen diperkirakan akan tercapai. MDGs 2, yaitu angka partisipasi murni untuk pendidikan dasar mendekati 100 persen dan tingkatmelek huruf penduduk melebihi 99,47 persen pada 2009. MDGs 3, yaitu rasio APM perempuan terhadap laki-laki di SM/MA/Paket C dan pendidikan tinggi pada tahun 2009 berturutturut 96,16 dan 102,95. Dengan demikian maka target 2015 sebesar 100 diperkirakan akan tercapai. MDGs 4, yaitu angka kematian balita telah menurun dari 97 per 1.000 kelahiran pada tahun 1991 menjadi 44 per 1.000 kelahiran pada tahun 2007 dan diperkirakan target 32 per 1.000 kelahiran pada tahun 2015 dapat tercapai. MDGs 8, yaitu dimana Indonesia telah berhasil mengembangkan perdagangan serta sistem keuangan yang terbuka, berdasarkan aturan, bisa diprediksi dan non-diskriminatif – ditunjukkan dengan adanya kecenderungan positif dalam indikator yang berhubungan dengan perdagangan dan sistem perbankan nasional. Pada saat yang sama, kemajuan signifikan telah dicapai dalam mengurangi rasio pinjaman luar negeri terhadap PDB dari 24,6 persen pada 1996 menjadi 10,9 persen pada 2009. Debt Service Ratio juga telah berkurang dari 51 persen pada tahun 1996 menjadi 22 persen pada tahun 2009. Sasaran dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang telah menunjukkan kecenderungan kemajuan yang baik namun masih memerlukan kerja keras untuk mencapai sasaran yang ditetapkan pada tahun 2015, mencakup: MDGs 1, dimana Indonesia telah menaikkan ukuran untuk target pengurangan kemiskinan dan akan memberikan perhatian khusus untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang diukur terhadap garis kemiskinan nasional dari 13,33 persen (2010) menjadi 8-10


persen pada tahun 2014. MDGs 5, dimana angka kematian ibu menurun dari 390 pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Diperlukan upaya keras untuk mencapai target pada tahun 2015 sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup. MDGs 6, dimana jumlah penderita HIV/AIDS meningkat, khususnya di antara kelompok risiko tinggi pengguna narkoba suntik dan pekerja seks. MDGs 7, dimana Indonesia memiliki tingkat emisi gas rumah kaca yang tinggi, namun tetap berkomitmen untuk meningkatkan tutupan hutan, memberantas pembalakan liar dan mengimplementasikan kerangka kerja kebijakan untuk mengurangi emisi karbon dioksida paling sedikit 26 persen selama 20 tahun ke depan. Selain itu, saat ini hanya 47,73 persen rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan 51,19 persen yang memiliki akses sanitasi yang layak. Diperlukan perha􀆟 an khusus, untuk mencapai target MDG pada tahun 2015. Keberhasilan pembangunan Indonesia, telah menuai berbagai prestasi dan penghargaan dalam skala global. Kemajuan pembangunan ekonomi dalam lima tahun terakhir, telah mengurangi ketertinggalan Indonesia dari negara-negara maju. Negaranegara maju yang tergabung dalam OECD (Organizati on of Economic and Cooperati on Development) mengakui dan memberikan apresiasi kemajuan pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia bersama Cina, India, Brazil, dan Afrika Selatan diundang untuk masuk dalam kelompok ‘enhanced engagement countries’ atau negara yang semakin ditingkatkan keterlibatannya dengan negara-negara maju. Indonesia sejak 2008 juga tergabung dalam kelompok G-20, yaitu dua puluh negara yang menguasai 85 persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dunia, yang memiliki peranan sangat penti ng dan menentukan dalam membentuk kebijakan ekonomi global. Keberhasilan dalam pencapaian MDGs di Indonesia ini tergantung

pada pencapaian tata pemerintahan yang baik, kemitraan yang produktif pada semua tingkat masyarakat dan penerapan pendekatan yang komprehensif untuk mencapai pertumbuhan yang pro-masyarakat miskin, meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki koordinasi antar pemangku kepentingan, meningkatkan alokasi sumber daya, pendekatan desentralisasi untuk mengurangi disparitas serta memberdayakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dalam merancang pencapaian MDGs ke depan, jumlah, pertumbuhan dan persebaran penduduk akan menjadi salah satu pertimbangan penting. Percepatan pencapaian tujuan dan sasaran MDGs memerlukan penanganan masalah kependudukan secara komprehensif dan terpadu, mencakup perluasan akses pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, serta perlindungan bagi hak-hak reproduksi. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia adalah 237,5 juta jiwa (hasil sementara Sensus Penduduk 2010, BPS), telah meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan jumlah pada tahun 1971. Meski terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk dari 1,97 persen per tahun pada kurun waktu 1980-1990 menjadi 1,49 persen per tahun pada kurun waktu 1990-2000, dan menjadi 1,30 persen per tahun pada tahun 2005, namun diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 akan mencapai sekitar 247,6 juta jiwa (Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2025). Dari jumlah tersebut, sekitar 60,2 persen berada di Pulau Jawa yang memiliki luas hanya 7 persen dari total luas Indonesia. Selain itu, tak kurang dari 80 persen industri terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pemerintah berkomitmen untuk memelihara lingkungan sosial-ekonomi dan budaya agar semua warga negara, organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta dapat berpartisipasi secara produktif dalam pembangunan yang mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dalam upaya percepatan pencapaian MDGs, peran serta masyarakat, termasuk organisasi masyarakat dan

o

ku

s

13

khususnya kelompok perempuan, telah memberikan kontribusi nyata terutama di bidang pendidikan, kesehatan, akses air bersih, dan lingkungan hidup. Ke depan, gerakan masyarakat yang mengakar di akar rumput tersebut akan terus diperhatikan untuk mempercepat pencapaian MDGs dan meningkatnya kesejahteraan secara berkelanjutan. Langkah-langkah untuk mempercepat pencapaian MDGs selama lima tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, adalah meliputi : Penyusunan Peta Jalan Percepatan Pencapaian MDGs yang akan digunakan sebagai acuan seluruh pemangku kepentingan melaksanakan percepatan pencapaian MDGs di seluruh Indonesia. Pemerintah provinsi menyiapkan “Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian MDGs” yang digunakan sebagai dasar bagi perencanaan, peningkatan koordinasi upaya-upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Alokasi dana pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten akan terus ditingkatkan untuk mendukung intensifikasi dan perluasan programprogram pencapaian MDGs. Akan dirumuskan mekanisme pendanaan untuk memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik dalam pencapaian MDGs. Dukungan untuk perluasan pelayanan sosial di daerah tertinggal dan daerah terpencil akan ditingkatkan. Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS atau Public Private Partnership/PPP) di sektor sosial, khususnya pendidikan dan kesehatan akan dikembangkan untuk meningkatkan sumber pembiayaan dalam mendukung upaya pencapaian MDGs. Mekanisme untuk perluasan inisiatif CSR (Corporate Social Responsibility) akan diperkuat dalam rangka mendukung pencapaian MDGs. Serta meningkatkan kerjasama pembangunan terkait konversi utang (debt swap) untuk pencapaian MDGs dengan negara-negara kreditor.[] (Sumber Bappenas)

No. 38 Tahun III

Diplomasi

14

l e n s a

Sasaran Pembangunan Millennium (Millennium Development Goals/MDGs) adalah delapan tujuan yang diupayakan dicapai pada 2015 dan merupakan tantangan utama pembangunan diseluruh dunia. Deklarasi MDGs ini diadopsi oleh 189 negara dan telah ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara, termasuk Indonesia, pada saat KTT Millennium di New York pada bulan September 2000. Deklarasi MDGs merupakan komitmen negara-negara dan komunitas internasional untuk mencapai sasaran pembangunan Millennium sekarang ini sebagai satu paket tujuan yang terukur dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Para pemimpin dunia berkomitmen untuk mengurangi separuh lebih jumlah orang-orang yang menderita kemiskinan dan kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan gender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 , dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015. Setiap negara yang berkomitmen dan menandatangani Deklarasi Millennium ini diharapkan membuat laporan mengenai pencapaian MDGs ini. Pemerintah Indonesia telah membuat laporan pertama pencapaian MDGs tersebut dibawah koordinasi Bappenas dan dibantu oleh Kelompok Kerja PBB. Laporan tersebut menjabarkan upaya awal pemerintah untuk menginventarisasi situasi pembangunan manusia terkait dengan pencapaian sasaran MDGs, mengukur, dan menganalisa kemajuan seiring dengan upaya menjadikan pencapaian-pencapaian ini menjadi kenyataan, sekaligus mengidenifikasi dan meninjau kembali kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah yang dibutuhkan untuk memenuhi sasaran-sasaran dimaksud. Tujuan utama MDGs adalah mengurangi jumlah orang dengan pendapatan dibawah upah minimum regional antara tahun 1990 dan 2015, dan laporan yang disampaikan oleh Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam jalur untuk

No. 38 Tahun III

MDGs Merupakan Referensi Penting bagi Pembangunan di Indonesia Don K. Marut Direktur Eksekutif INFID (International NGO Forum on Indonesian Development)

dok.portaledu.worpress

mencapai tujuan tersebut, hanya saja pencapaiannya tidak seimbang antara satu provinsi dengan provinsi lainnya. Sekarang ini MDGs merupakan referensi penting bagi pembangunan di Indonesia, mulai dari tahap perencanaan seperti yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga pelaksanaannya. Walaupun mengalamai kendala, namun pemerintah memiliki komitmen untuk mencapai sasaransasaran ini, untuk itu dibutuhkan kerja keras serta kerjasama dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat madani, pihak swasta, dan lembaga donor. Pencapaian MDGs di Indonesia sekarang ini akan dijadikan dasar bagi perjanjian kerjasama dan implementasinya di masa depan. Hal ini termasuk

kampanye perjanjian tukar guling hutang untuk negara berkembang sejalan dengan Deklarasi Jakarta mengenai MDGs di kawasan Asia Pasifik. Dan tampaknya upaya Pemerintah Indonesia untuk merealisasikan MDGs pada 2015 tersebut akan cukup sulit, karena pada saat yang sama pemerintah juga harus menanggung beban pembayaran utang yang sangat besar. Program-program MDGs di bidang pendidikan, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Merujuk pada data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, per 31 Agustus 2008, beban pembayaran utang Indonesia terbesar akan

terjadi pada tahun 2009-2015 dengan jumlah berkisar antara Rp 97,7 triliun (2009) hingga Rp 81,54 triliun (2015), dan itu merupakan rentang waktu yang sama untuk pencapaian MDGs. Jumlah pembayaran utang Indonesia, baru menurun drastis pada 2016, yaitu sekitar Rp 66,7 triliun. Jadi tanpa upaya negosiasi pengurangan jumlah pembayaran utang luar negeri, tampaknya Indonesia akan sulit mencapai tujuan MDGs ini. Karena itu Pemerintah Indonesia perlu menggalang solidaritas negara-negara Selatan guna mendesak negara-negara Utara untuk meningkatkan bantuan pembangunan (bukan utang) tanpa syarat dan berkualitas minimal 0,7 % dan menolak ODA (Official Development Assistance) yang tidak bermanfaat bagi Indonesia. []


Diplomasi L

e

n

s

a

15

Pencapaian MDGs Sektor Tenaga Kerja Perkembangan ketenagakerjaan telah menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik, dan kecenderungan jangka panjang penciptaan lapangan kerja juga menunjukkan arah yang positif. Tingkat pengangguran terbuka telah berhasil diturunkan dari 8,10 persen pada 2001 menjadi sebesar 7,41 persen pada 2010. Indikator lainnya seperti proporsi pekerja formal secara keseluruhan meningkat, dan sebaliknya proporsi pekerja informal telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Melihat kecenderungan ini, sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka di sekitar 5-6 persen pada 2014, dan diperkirakan akan tercapai. Pertumbuhan produk domestik bruto per tenaga kerja, periode 1990-2009 cukup bervariasi, dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 2,53 persen. Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja sebelum krisis 1997/1998 relatif lebih tinggi yaitu sebesar 5,42 persen pada periode 1990-1995, namun setelah krisis (periode 1998/9-2008) mengalami penurunan, yaitu menjadi rata-rata 3,36 persen per tahun. Hal ini disebabkan menurunnya akumulasi modal per tenaga kerja pada periode pasca krisis. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja dalam kurun waktu 1990-2009 mengalami perubahan yang relatif kecil, dan cukup dinamis. Pertumbuhan ekonomi yang kuat antara 1990-1997 dan antara 20042008 memungkinkan pertumbuhan lapangan kerja melampaui pertumbuhan angkatan kerja. Kesempatan kerja yang tercipta telah menyerap tenaga kerja yang baru memasuki pasar kerja walaupun pekerjaannya informal. Selama dua dekade ini, terdapat penurunan rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja dari 65 persen menjadi 62 persen. Pertumbuhan penduduk usia kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja yang mengindikasikan adanya preferensi yang lebih tinggi untuk melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya dibandingkan untuk mencari pekerjaan setelah lulus sekolah. Di tingkat provinsi, rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja antara 1990 dan 2010 pada umumnya menurun. Provinsi dengan


rasio tetap adalah Bali, sedangkan provinsi yang rasionya meningkat adalah Kalimantan Barat, Papua, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Riau, Maluku, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta yang mengalami peningkatan terbagi, yaitu sekitar 0,11. Jika dibedakan berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan, terlihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di daerah perkotaan meningkat cukup tinggi sejak 1990 sampai 2010, yaitu dari sekitar 55 persen menjadi 65 persen. Sementara itu, TPAK di daerah perdesaan menurun yaitu dari sekitar 72 persen pada 1990 menjadi 70 persen pada 2010. Meskipun angka melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi membaik, Indonesia menghadapi masalah persebaran mutu pekerja yang timpang. Data pada 1990 menunjukkan bahwa 5,88 persen dari seluruh pekerja yang berpendidikan diploma dan universitas berada di perkotaan, sementara di perdesaan hanya 0,57 persen. Hal yang sama untuk tingkat pendidikan menengah, yaitu SMTA. Namun, untuk tingkat pendidikan SD dan tidak pernah sekolah, persentasenya lebih tinggi di perdesaan. Kualitas lapangan kerja yang tercipta membaik. Tenaga kerja yang bekerja di sektor informal, seperti berusaha sendiri dan atau dibantu dengan anggota keluarga, sebagai rasio kesempatan kerja total secara relatif turun yaitu berkurang dari 71 persen pada 1990 menjadi 64 persen pada 2009. Menurunnya rasio tenaga kerja yang bekerja di sektor informal ini dimungkinkan oleh tumbuhnya lapangan kerja berupah. Lapangan kerja tersebut tumbuh sebesar 1,9 persen per tahun untuk periode 2008-2009. Produktivitas pekerja dalam beberapa tahun ini tetap tumbuh dengan baik. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian MDGs di sektor tenaga kerja, adalah; Pertama, memperluas kesempatan kerja formal seluas-luasnya. Pemulihan investasi yang belum berjalan baik menjadi kendala pertumbuhan ekonomi yang lebih 􀆟 nggi, terutama dari sektor industri. Kedua, memperlancar perpindahan pekerja dari pekerjaan yang produktivitasnya rendah ke pekerjaan yang produktivitasnya lebih tinggi.

Tantangan di sini adalah memindahkan ‘surplus tenaga kerja’ keluar dari sektor informal ke pekerjaan yang lebih produktif dan memberikan upah yang lebih tinggi. Perpindahan pekerja dari kegiatan di sektor informal yang sangat banyak dan berproduktivitas rendah ini juga mendorong peningkatan upah dan output pekerja. Ketiga, mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan pekerja yang masih berada di sektor informal dan mempersempit kesenjangan upah pada tingkat produktivitas yang sama. Pergeseran upah saat ini lebih banyak ditentukan oleh aspek kenaikan tingkat harga dibandingkan dengan kenaikan produktivitas. Oleh karena itu, komponen penentuan upah minimum regional (UMR) sebaiknya tidak hanya melihat pada sisi kenaikan infl asi saja, tetap diimbangi dengan aspek produktivitas dan pencapaian target pekerjaan. Kebijakan yang akan dilaksanakan meliputi : 1. Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya melalui investasi dan perluasan usaha. 2. Memperbaiki kondisi dan mekanisme hubungan industrial untuk mendorong kesempatan kerja dan berusaha. 3. Menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah. 4. Meningkatkan kualitas pekerja. Salah satu upaya meningkatkan produktivitas pekerja adalah dengan meningkatkan kualitas atau kompetensi pekerja. 5. Meningkatkan produktivitas pekerja pertanian. Cara yang diberikan antara lain: memperluas jangkauan pengelolaan sektor pertanian dengan mengembangkan riset dalam memperluas usaha pertanian; dan memberikan pengetahuan dan keterampilan pekerja, seperti pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan pertanian. Perbaikan pengetahuan dan keterampilan ini pada waktunya dapat memberikan dampak kepada peningkatan produksi hasil pertanian. 6. Mengembangkan jaminan sosial dan memberdayakan pekerja. Strategi untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerja antara lain dengan mengembangkan program-program jaminan sosial yang memberikan manfaat terbaik bagi pekerja. 7. Menerapkan peraturan ketenagakerjaan utama.[]

No. 38 Tahun III

Diplomasi

16

l e n s a

MDGs Indonesia telah mencapai target MDGs untuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan menggunakan indikator USD 1,00 Purchasing Power Parity (PPP) per kapita per hari, Indonesia telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem dari 20,6 persen pada 1990 menjadi 5,9 persen pada 2008. Meskipun berdasarkan tingkat pendapatan USD 1,00 (PPP) target MDG sudah dapat dicapai, namun Pemerintah Indonesia tidak berpuas diri. Indonesia mengukur tingkat kemiskinan dengan menggunakan garis kemiskinan nasional yang setara dengan USD 1,50 (PPP). Dengan menggunakan garis kemiskinan nasional tersebut, tingkat kemiskinan yang pada 2009 sebesar 14,15 persen menurun pada 2010 menjadi 13,33 persen. Tingkat kesejahteraan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan mengalami perbaikan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya penurunan indeks kedalaman kemiskinan nasional yang pada 2009 sebesar 2,5 menurun menjadi 2,2 pada 2010. Penurunan kemiskinan ini didukung oleh pelaksanaan program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri, sebagai program nasional yang diterapkan di seluruh kecamatan pada 2009, sinergi program-program penanggulangan kemiskinan ke dalam 3 klaster, perbaikan pendataan rumah tangga miskin serta munculnya berbagai inisiatif daerah dalam menurunkan kemiskinan. Penerapan bantuan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) telah banyak membantu masyarakat untuk memulai usaha mikro dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga. Upaya penurunan kemiskinan ini juga didukung

No. 38 Tahun III

Pengentasan Kemiskinan

berbagai upaya dari lembaga masyarakat (CSO). Berdasarkan kecenderungan penurunan kemiskinan serta dengan adanya upaya-upaya tersebut di atas, sasaran MDG (USD 1,00 PPP) yang sudah dicapai pada tahun 2008, diharapkan dapat terus dipertahankan bahkan diturunkan. Sejak 1998 terjadi perubahan metode penghitungan kemiskinan dengan memperbaiki kualitas komoditas non makanan, meliputi: biaya pendidikan yang semula hanya menghitung biaya pendidikan SD, ditingkatkan menjadi biaya pendidikan SMP; biaya perawatan kesehatan yang semula menggunakan standar biaya puskesmas, meningkat menjadi biaya perawatan oleh dokter umum; demikian pula biaya transpor yang semula hanya mencakup biaya transpor dalam kota ditingkatkan menjadi biaya transpor antar kota sesuai dengan perkembangan pola pergerakan (mobilitas) penduduk. Akibatnya, garis kemiskinan meningkat dan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan bertambah. Kesenjangan tingkat kemiskinan antarprovinsi di Indonesia masih perlu ditangani secara efektif. Dari 33 provinsi, 17 provinsi memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata nasional, sementara 16 provinsi lainnya masih memiliki tingkat kemiskinan di atas ratarata nasional. Provinsi yang masih memiliki tingkat kemiskinan dua kali lipat lebih dari rata-rata nasional (13,33 persen), adalah Papua (36,80 persen), Papua Barat (34,88 persen) dan Maluku (27,74 persen). Untuk Pulau Sumatera, provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional adalah Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung. Di Pulau Jawa dan Bali, Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur juga

memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional. Di Pulau Sulawesi, provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo juga tercatat memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dari tingkat nasional, begitu pula yang berlaku untuk provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Tiga provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah pada 2010 adalah Jakarta (3,48 persen), Kalimantan Selatan (5,21 persen) dan Bali (4,88 persen). Tingkat kemiskinan di daerah perdesaan secara signifikan masih lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan, sehingga memerlukan peningkatan pembangunan perdesaan. Tingkat kemiskinan di daerah perdesaan Indonesia adalah 16,56 persen pada 2010 dibandingkan dengan hanya 9,87 persen di wilayah perkotaan. Kebijakan yang dilakukan untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah berupa; 1. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif di daerah, untuk meningkatkan kesempatan usaha dan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat; 2. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan bantuan dan jaminan sosial, termasuk peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, seperti tenaga lapangan yang terdidik dan terlatih serta memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial; 3. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan kebutuhan dasar (indikator kemiskinan non pendapatan) misalnya pada kecukupan pangan (kalori), layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi yang masih rendah, dan

cukup timpang antar golongan pendapatan; 4. Mengoptimalkan pelibatan masyarakat terutama masyarakat miskin dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan; 5. Terjadinya kesenjangan kemiskinan antar provinsi dan antar kelompok pendapatan yang memerlukan penanganan yang berbeda antara Jawa/ Bali dengan luar Jawa/Bali; 6. Masih banyaknya rumah tangga yang rentan terhadap gejolak ekonomi dan sosial (bencana alam, gangguan iklim dan konfl ik sosial) yang masuk kedalam kelompok rumah tangga hampir miskin. Pemerintah berkomitmen untuk membangun lingkungan yang lebih kondusif bagi semua pihak yang bekerja untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan nasional, agar tingkat kemiskinan nasional pada 2011 dapat menurun menjadi 11,5-12,5 persen sesuai Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 dan menjadi 8-10 persen pada 2014 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Upaya untuk mengurangi kemiskinan dilakukan melalui 4 (empat) fokus prioritas yaitu: Meningkatkan dan menyempurnakan kualitas kebijakan perlindungan sosial berbasis keluarga. Upaya ini dilakukan melalui penyatuan sistem pentargetan bagi program-program perlindungan sosial berbasis keluarga, seperti untuk Jamkesmas, bantuan beasiswa dan pendidikan anak usia dini dari keluarga miskin, bantuan subsidi beras bagi keluarga miskin (Raskin), dan bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan. Selain itu, dilakukan pula


Diplomasi l

e

n

s

a

17

Posisi Indonesia dalam Percaturan Politik Lingkungan Hidup di Dunia Internasional Dr. Henry Bastaman, MES Deputi VII Menteri Lingkungan Hidup dok.google

peningkatan dan penyempurnaan kualitas kebijakan perlindungan sosial terutama untuk kelompok masyarakat termarjinalkan. Menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program yang berbasis pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas kelembagaan di tingkat masyarakat yang telah terbentuk sehingga semakin mampu untuk terlibat dalam proses pembangunan, serta dengan meningkatkan integrasi proses pemberdayaan masyarakat kedalam proses pembangunan yang berlangsung. Meningkatkan akses usaha mikro dan kecil kepada sumberdaya produktif yang dilakukan dengan melanjutkan dukungan penjaminan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), agar akses usaha mikro dapat terus diperluas, serta peningkatan


Ada beberapa isu yang harus segera kita sepakati bersama dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu upaya nyata untuk mewujudkan sasaran-sasaran Program Pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, upaya nyata dalam mengantisipasi dampak lingkungan serta penanganan akibat bencana alam, dan upaya nyata dalam mengoptimalkan kerjasama PusatDaerah dan antar Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Posisi Indonesia dalam percaturan politik lingkungan hidup di dunia internasional sekarang ini semakin menguat, karena kondisi perubahan iklim global telah mereposisi Indonesia sebagai salah satu faktor utama. Jika Indonesia tidak melakukan upaya untuk mengurangi laju kerusakan lingkungan, maka dunia akan selalu menuduh bahwa kita adalah salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Untuk memperkuat bargaining position Indonesia dalam empat

tahun ke depan, kita dituntut untuk menjamin pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan, menekan laju deforestasi dan kerusakan lingkungan DAS, membantu penurunan risiko kebakaran hutan, mengurangi beban pencemaran dari industri dan jasa, mengelola secara B3 dan limbah B3, dan menjamin optimalnya pengembangan sistem peringatan dini tsunami, cuaca, dan perubahan iklim. Sangat penting bagi kita semua selaku lembaga pengelola lingkungan hidup, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia beserta stakeholders lainnya, seperti anggota DPR, LSM, ilmuwan, profesional, pengusaha, dan lain-lainnya untuk menggunakan persepsi Ecoregion, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali & Nusa Tenggara, dan Sumapapua (Sulawesi, Maluku dan Papua) di dalam pengelolaan lingkungan hidup ini. Dengan demikian kita dapat

melihat konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang lebih utuh, disamping juga mendorong agar efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran MDGs itu dapat dilakukan secara lebih strategis, tajam dan mendasar. Karena itu pula, dalam National Summit 2010 di Jakarta, dilakukan pertemuan khusus guna membahas Dana Alokasi Khusus dan Dana Dekonsentrasi di bidang lingkungan hidup. Disamping itu juga penting bagi para pengelola lingkungan untuk terlebih dahulu memahami aturan sebelum melakukan tindakan yang baik dan benar, agar segala tindakan itu tidak hanya bersifat legalistik. Indonesia memiliki kekayaan laut dan lahan gambut yang luar biasa besarnya, dan itu berpotensi tinggi dalam bargaining position Indonesia di tingkat internasional. Karena itu potensi kekayaan laut dan lahan gambut ini harus diinternasiolasikan agar Indonesia terpandang di dunia internasional.[]

kualitas pelaksanaan KUR, dengan meningkatkan jangkauan pelayanan pembiayaan bagi koperasi dan UKM serta meningkatkan kapasitas dan pelayanan lembaga keuangan bukan bank, dan revitalisasi sistem pendidikan dan pelatihan perkoperasian. Meningkatkan sinkronisasi dan efektivitas koordinasi penanggulangan kemiskinan serta harmonisasi antar pelaku. Untuk itu perlu adanya upaya: (i) peningkatan koordinasi dan sinkronisasi melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; (ii) peningkatan peran TKPKD dalam koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan untuk percepatan penurunan kemiskinan di daerah, termasuk pemeliharaan dan penggunaan data kemiskinan yang konsisten dan akurat secara kontinyu baik untuk perencanaan, pelaksanaan dan monitoring

program-program penanggulangan kemiskinan di daerah; (iii) memperkuat kemandirian desa dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan (iv) penanganan kantung-kantung kemiskinan terutama yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, termasuk pembangunan sarana dan prasarana dasar dan pendukung (meliputi listrik, air, jalan penghubung antarpulau) di pulaupulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar. Peningkatan upaya di daerah juga dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan rencana mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium pada 2015 dengan membantu Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Millenium (RAD MDG). Forum TKPKD antar provinsi dan antar

kabupaten akan ditingkatkan pula untuk menjadi forum pembelajaran pengalaman sukses dan penggunaan inovasi lokal serta kebijakan lokal (local wisdom) di berbagai daerah. Untuk melaksanakan itu semua, seluruh kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan melalui Tim Nasional yang diketuai oleh Wakil Presiden RI dan beranggotakan kementerian teknis terkait, yaitu antara lain Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UKM serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).[]

No. 38 Tahun III

Diplomasi

18

l e n s a

MDGs

Kesetaraan Gender

Salah satu tujuan pembangunan manusia di Indonesia adalah mencapai kesetaraan gender dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan.Berbagai kemajuan telah dicapai dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan politik. Di bidang pendidikan, upaya mendorong kesetaraan gender dilakukan dengan memberikan akses dan partisipasi yang sama, baik bagi perempuan, maupun lakilaki. Keberhasilan dari upaya tersebut antara lain dapat dilihat dari indeks paritas gender/IPG (Gender Parity Index/ GPI) angka partisipasi murni (APM), atau rasio APM perempuan terhadap laki-laki. Dengan menggunakan indikator IPG APM terlihat bahwa sasaran MDGs untuk mencapai kesetaraan gender pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2015, diperkirakan akan tercapai. Data Susenas periode tahun 1993 sampai dengan 2009 menunjukkan bahwa IPG APM pada pendidikan dasar dan menengah berkisar pada angka 95-105, sementara IPG APM untuk pendidikan tinggi berfluktuasi dengan kecenderungan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2009, IPG APM pada SD/MI/Paket A telah mencapai 99,73; pada SMP/MTs/Paket B sebesar 101,99; pada SM/MA/Paket C sebesar 96,16; dan pada pendidikan tinggi sebesar 102,95. Disparitas antarprovinsi masih menjadi perhatian utama, terutama pada tingkat pendidikan menengah. Data Susenas 2009 menunjukkan bahwa IPG APM pada SD/ MI/Paket A berkisar antara 96,39 (Papua Barat) dan 102,5 (Kepulauan Riau), dengan IPG APM yang hampir sama di semua provinsi. IPG pada SMP/MTs/Paket B berkisar antara 89,54 (Papua) dan 116,17 (Gorontalo). Sementara pada SM/MA/Paket C, IPG berkisar antara 68,60 (Papua Barat) dan 143,22 (Kepulauan Riau). Di beberapa provinsi, IPG APM melebihi angka 110, yang berarti APM perempuan lebih tinggi dari APM laki-laki. Sementara itu, masih terdapat 6 provinsi yang memiliki IPG APM kurang dari 90, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, dan Papua Barat. Selain itu, sasaran MDG untuk rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun telah tercapai. Pada tahun 2009, IPG nasional untuk melek huruf kelompok usia 15-24 tahun hampir mendekati angka 100, dengan tingkat melek huruf pada kelompok perempuan sebesar 99,40 persen dan tingkat melek huruf pada laki-laki sebesar 99,55 persen. Di 15 provinsi, tingkat melek huruf untuk perempuan dalam kelompok usia ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tingkat melek huruf pada laki-laki. Di bidang ketenagakerjaan, data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) perempuan menurun lebih dari 6 persen, dari 14,71 persen pada tahun 2005, menjadi 8,47 persen pada tahun 2009; sementara TPT lakilaki menurun 1,6 persen, yaitu dari 9,29 persen menjadi 7,51 persen, dalam periode yang sama. Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan juga menunjukkan peningkatan, yang berkisar sekitar 50 persen. Angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan TPAK laki-laki yang rata-rata 84 persen selama periode yang sama. Selain itu, kemajuan di bidang ketenagakerjaan juga dapat dilihat dari persentase perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian. Data Sakernas menunjukkan bahwa kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian mengalami peningkatan, dari sebesar 29,02 persen pada tahun 2004, menjadi sebesar 33,45 persen pada tahun 2009. Di bidang politik, kemajuan yang dicapai antara lain adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, disusul dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UndangUndang tersebut mengamanatkan dengan jelas 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik di tingkat pusat dan daerah dalam daftar yang

No. 38 Tahun III

diajukan untuk calon anggota legislatif. Kuota untuk calon anggota legislatif perempuan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang telah dipenuhi oleh seluruh partai politik yang mengikuti pemilihan umum 2009. Meningkatkan kesetaraan gender di semua jenjang pendidikan di semua provinsi. Melaksanakan penegakan hukum untuk memastikan perlakuan tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan dan dalam pekerjaannya. Indonesia telah memiliki berbagai perangkat peraturan perundangundangan yang memastikan perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan. Oleh karena itu, penegakan hukum dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diperkuat, untuk memastikan sinergitas peraturan ketenagakerjaan nasional dengan daerah, serta terlaksananya koordinasi dan pemantauan yang komprehensif untuk menjamin penegakan hukum dan peraturan ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Meningkatkan partisipasi perempuan pada lembagalembaga legislatif dan lembaga-lembaga politik. Sebagian besar perempuan kurang memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidang politik dan pengambilan keputusan. Pendidikan politik yang sensitif gender, baik untuk calon anggota legislatif laki-laki maupun perempuan, sangat diperlukan. Perlu diperhatikan pula peningkatan partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten di samping perempuan (pemilih dan calon legislatif) perlu terus diberi peluang untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Kebijakan peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan diarahkan pada: (1) Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; (2) perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; dan (3) peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan. Dalam rangka mencapai kebijakan tersebut, maka strategi untuk meningkatkan kesetaraan gender dikelompokkan ke dalam empat bidang, yaitu: 1. Bidang pendidikan: a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dalam rangka mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, gender, dan antar tingkat sosial ekonomi. b. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan nonformal

yang responsif gender. 2. Bidang ketenagakerjaan: a. Mengutamakan penegakan hukum yang ada, termasuk menyelaraskan kebijakankebijakan dan peraturan-peraturan ketenagakerjaan, termasuk kebijakan yang melindungi pekerja perempuan di tingkat nasional, daerah dan perusahaan, untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan mampu berpartisipasi tanpa diskriminasi dalam angkatan kerja. b. Memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terutama dalam penegakan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan. c. Memperkuat pengawasan ketenagakerjaan melalui peningkatan jumlah, kapasitas dan kompetensi tenaga pengawas untuk memastikan terlaksananya pengawasan dan penegakan aturan ketenagakerjaan (core labor standards) dengan lebih baik. d. Mengupayakan perlindungan sosial bagi kelompok perempuan yang bekerja di kegiatan ekonomi informal. e. Meningkatkan kualitas pekerja dan calon tenaga kerja perempuan. 3. Bidang politik; melalui peningkatan pendidikan dan partisipasi politik untuk perempuan, antara lain: a. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam peningkatan partisipasi politik perempuan; b. Menyusun modul pendidikan pemilih untuk kelompok perempuan, miskin, cacat, pemilih pemula dan lansia; c. Meningkatkan pendidikan pemilih bagi calon legislatif perempuan; dan d. Meningkatkan pendidikan politik bagi kader perempuan yang menjadi anggota partai politik. 4. Pengarusutamaan gender pada penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dilaksanakan melalui pengembangan pedoman umum untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan, implementasi, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dari kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di tingkat lokal, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.[]


Diplomasi l e n s a

Deklarasi Milenium untuk Dunia yang Lebih Baik

19

Tri Tharyat Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Kemlu dok.diplomasi

“We must not fail the billions who look to the international community to fulfill the promise of the Millennium Declaration for a better world … Falling short of the Goals would be an unacceptable failure, moral and practical” (Sekjen PBB, Ban Ki-moon). Ban Ki-moon menyatakan bahwa kita tidak boleh gagal dan harus dapat menyaksikan masyarakat internasional memenuhi janji mereka melaksanakan Deklarasi Milenium untuk dunia yang lebih baik, karena kegagalan dalam mewujudkan MDGs itu tidak dapat diterima, baik secara moral maupun praktis. MDGs digagas pada saat pelaksanaan PBB Summit tahun 2000, dimana pada akhir perang dingin, muncul adanya ancaman global yang bersifat non-tradisional dan non-konvensional: yaitu berupa kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup, pelecehan Hak Asasi Manusia, dan pelaksanaan demokratisasi. Sekarang ini ada beberapa negara yang telah berada di jalur yang benar dan tepat, dan di sisi lain juga ada beberapa negara yang masih jauh dari jalur yang semestinya sudah harus dicapai. Kemajuan dalam mencapai sasaransasaran MDGs ini ternyata berbedabeda antara satu negara dengan negara lainnya, karena tujuan dan sasaran MDGs yang ingin dicapai oleh masing-masing negara itu juga tidak merata. Dan terjadinya krisis ekonomi baru-baru ini juga telah memperburuk pencapaian sasaran MDGs ini, janji negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang ternyata tidak dapat dipenuhi. Situasi ekonomi saat ini, dan sebelum krisis ekonomi global tahun 2008, merupakan momentum ekonomi dengan kecepatan penuh yang siap untuk mengubah


pertumbuhan ekonomi global menjadi kemakmuran untuk semua, terutama bagi masyarakat yang paling miskin di kawasan Afrika. Setelah terjadinya krisis ekonomi global 2008, yang merupakan krisis keuangan global terburuk sejak PD II, negara-negara maju menghadapi permasalahan devisit anggaran yang cukup besar, upayaupaya pemulihan ekonomi dan pengangguran yang meningkat secara tajam, selain itu negaranegara maju juga dihadapkan pada resiko ganda-dipresiasi nilai tukar mata uang. Kawasan Asia Pasifik adalah kawasan pertama yang berhasil di dalam ; mengurangi disparitas gender dalam pendidikan dasar dan tertier; menghentikan penyebaran HIV/AIDS dan tbc; memastikan proporsi kawasan lindung yang memadai untuk mempertahankan keanekaragaman hayati; mengurangi pemakaian bahan-bahan kimia yang dapat merusak ozon, serta mengurangi separuh jumlah proporsi penduduk yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan air minum yang aman. Kawasan Asia Pasifik saat ini sudah berada di jalur yang benar dalam hal ; paritas gender di sektor pendidikan menengah; menjamin akses universal anak-anak untuk sekolah dasar, dan mengurangi separuh proporsi penduduk yang hidup di bawah penghasilan USD 1,25 per hari. Sebelum terjadinya krisis ekonomi, kawasan Asia Pasifik telah mengalami pertumbuhan

ekonomi yang cukup signifikan, dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi global. Bahkan selama terjadinya krisis, kawasan Asia Pasifik telah menjadi penggerak utama dalam upaya pemulihan ekonomi global. Pencapaian ini tentunya memberikan kontribusi terhadap kemampuan kawasan untuk mewujudkan berbagai sasaran MDGs. Akibat terjadinya krisis ekonomi maka komitmen negara-negara maju untuk memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara berkembang sebagaimana yang dituangkan dalam Monterrey Concensus dan G8 Gleneagles ternyata tidak dapat dipenuhi. Hanya 11 negara yang berhasil menyisihkan lebih dari 0,7% GNI nya untuk memberikan bantuan pembangunan kepada negaranegara berkembang. Bantuan keuangan tersebut utamanya adalah untuk upaya penghentian penyebaran HIV/AIDS, tb dan malaria serta kegiatan-kegiatan pemeliharaan lingkungan di negaranegara berkembang. Kontribusi Indonesia pada pencapaian MGDs di kawasan, antara lain dengan ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan regional tingkat menteri tentang MDGs di Asia dan Pasifik menuju 2015 yang diksanakan pada bulan Agustus 2005. Selain itu Indonesia juga menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan khusus MDGs tingkat menteri pada tanggal 3-4 Agustus 2010 di Jakarta. Pertemuan tersebut

dihadiri oleh 25 negara di AsiaPasifik, disamping juga ada 14 mitra pembangunan, PBB, Bank Dunia dan ADB yang turut berpartisipasi dalam pertemuan. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk meninjau kembali jadwal pelaksanaan MDGs dan mempertimbangkan kembali berbagai tindakan yang akan diambil oleh negara-negara di kawasan didalam menuju pencapaian sasaran MDGs pada 2015. Hasil-hasil dari pertemuan tersebut kemudian di kontribusikan pada berbagai diskusi yang dilakukan dalam KTT Dunia 2005 dan pertemuan pleno tingkat tinggi tentang MDGs pada 20-22 September 2010 di New York. Kunci dari kemitraan global adalah berupa kemitraan sejati antara negara maju dan negara berkembang. Dalam hal ini, negaranegara berkembang juga harus memainkan peran mereka secara sukarela dan mengoptimalkan peran kemitraan dalam G20 sebagai alternatif lain di luar PBB. Dan peran kunci pemuda terkait dalam pencapaian sasaran-sasaran MDGs adalah sebagaimana yang disampaikan oleh mantan Sekjen PBB, Kofi Annan; “pemuda itu bukan hanya pemimpin di masa mendatang tetapi juga mitra di masa sekarang”.[]

No. 38 Tahun III

Diplomasi

20

l e n s a

MDGs Masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Nasional Dr. Ir. Ceppie K. Sumadilaga, MA Bappenas

dok.diplomasi

No. 38 Tahun III

Pencapaian tujuan Millennium Development Goals (MDGs) itu merupakan komitmen Pemerintah Indonesia yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional yang disusun berdasarkan MDGs itu sendiri. Pada dasarnya tujuan dari negara kita adalah kesejahteraan rakyat, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, sementara hakekat dari MDGs itu sendiri adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, sebagaimana juga yang dicitacitakan oleh bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, gemah ripah lohjinawi, tata tenteram kerta raharja. Dengan adanya MDGs ini, tentunya lebih mendorong kita untuk mencapai sasaran-sasaran yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Jadi sebenarnya MDGs itu sudah masuk kedalam RPJM dan RPJP Nasional. Dalam bidang Pendidikan misalnya, sekarang ini sudah kita naikkan anggarannya menjadi 20 persen dari total APBN, dimana mulai dari SD hingga SMP, Pemerintah memiliki program Wajib Belajar Sembilan Tahun dan menggratiskan biaya pendidikannya. Kita coba untuk mengarahkan agar anak-anak usia sekolah itu bisa bersekolah, dimana dengan bersekolah itu, paling tidak mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri dan tidak hanya sebagai pencari kerja. Oleh karena itu nanti mungkin akan lebih diperbanyak sekolah-sekolah kejuruan dibanding dengan SMA, sehingga dengan demikian setelah lulus sekolah mereka dapat langsung memasuki lapangan pekerjaan. Kita akan cari nanti sekolah kejuruan apa yang tepat untuk setiap wilayah, kalau ternyata suatu wilayah itu merupakan sentra perkebunan, maka tidak mungkin kita membangun sekolah kejuruan teknik disana. Jadi kita akan sesuaikan dengan wilayahnya masingmasing, kira-kira apa yang pas dan tepat untuk dikembangkan disana. Dalam hal ini, tanpa bantuan

asing pun sebenarnya anggaran Pemerintah sendiri sudah cukup besar, tetapi mungkin kita kurang menyadari hal itu, khususnya untuk bidang Pendidikan dan Kesehatan. Oleh karena itu dalam hal bantuan luar negeri itu kita jangan melulu memandang dan mengartikan bantuan luar negeri itu sebagai pinjaman atau utang, melainkan sebagai suatu upaya adanya win-win solution dalam bentuk transformasi, apakah itu dalam bentuk kapital, teknologi, experiences, experties, best practices, dan lain sebagainya dimana mungkin mereka sudah lebih baik dari kita dan coba kita terapkan disini sepanjang itu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan kita. Sekarang ini penting bagi kita untuk tidak melulu melihat bantuan luar negeri hanya dalam aspek pinjaman saja, karena sebenarnya banyak aspek lainnya yang tentunya bisa kita manfaatkan. Terkait dengan terjadinya berbagai bencana di tanah air, memang benar bahwa hal ini dapat menghambat upaya kita dalam pencapaian MDGs. Tetapi kalau kita lihat prosentasenya, ternyata itu hanya kecil saja, artinya bahwa bencana itu terjadi secara lokal di satu tempat saja, dan dengan adanya upaya penanggulangan, program rehabilitasi dan sebagainya, tentunya berbagai upaya itu diharapkan dapat segera memulihkan kondisinya. Jadi hambatan itu jelas ada, tetapi jika dibandingkan dengan skala nasional, tentunya itu tidak terlalu mempengaruhi besaran target yang ingin dicapai, kecuali jika bencana yang terjadi itu cukup masiv dalam skala yang besar, itu mungkin bisa mempengaruhi target pencapaian MDGs secara signifikan. Jadi tidak akan begitu berpengaruh terhadap upaya pencapaian MDGs jika bencana yang terjadi itu sifatnya hanya lokal. Mengenai kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan program rehabilitasinya di lapangan, itu

bukan kewenangan Bappenas, karena dalam hal ini kami hanya melakukan perencanaan. Kewenangan pelaksanaan itu dimiliki oleh instansi teknis dan untuk pengawasannya oleh instansi pengawasan. Dalam hal ini Bappenas hanya mencoba untuk membuat suatu rencana rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan kebutuhan-kebutuhannya kedepan. Dan sebetulnya kita juga sudah melakukan perencanaan pembangunan itu sesuai dengan karakteristik suatu wilayah, misalnya bagaimana pelabuhan yang layak untuk daerah yang rawan gempa dan sebagainya, tetapi terkadang perencanaan itu tidak dapat terlaksana dengan baik pada tahapan implementasinya. Misalnya, bahwa instansi teknis kemudian memiliki pertimbangan lain dimana mereka melihat kebiasaan penduduk dan berbagai pertimbangan lainnya. Jadi secara teknis, implementasi dari suatu perencanaan itu bisa saja kemudian berkembang dan tidak memenuhi 100 persen perencanaannya. Selain itu, terkadang juga terjadi trade off, dalam artian bahwa kalau kemudian kita bangun sesuai dengan perencanaannya itu terkait dengan biaya tinggi. Namun demikian, secara teknis hal itu sudah pasti dipertimbangkan secara matang termasuk faktor savety nya, apabila ternyata tidak bisa seratus persen sesuai dengan perencanaannya. Apalagi bahwa besaran bencana itu tidak dapat kita perhitungkan secara tepat, misalnya gempa dengan skala righter sekian yang terjadi di suatu wilayah tertentu akan mengakibatkan seberapa besar tingkat kerusakannya, walaupun kita sudah memiliki catatan-catatan bahwa kalau terjadi seperti ini biasanya bagaimana dan seberapa besar kerusakannya, tetapi tetap saja kita tidak dapat memperkirakan secara persis seperti apa dan seberapa besarnya sebuah bencana yang akan terjadi.[]


Diplomasi s

G-20 Summit

Presiden : Pengembangan Kemitraan Global Menjadi Sangat Penting dok.presidensby.info

Para pemimpin G20 melakukan sessi foto bersama sebelum mengikuti sessi pertama Plenary Session

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 November 2010 bertolak ke Seoul, Korea Selatan, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dengan menggunakan pesawat khusus kepresidenan A330-300 milik Garuda. Pesawat kepresidenan tersebut lepas landas dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pukul 11.30 WIB dan membutuhkan waktu enam jam tiga puluh menit hingga mendarat di Bandara Internasional Incheon, Seoul, atau pukul 20.20 waktu setempat, dimana Jakarta dan Seoul memiliki perbedaan waktu sekitar dua jam. Presiden memutuskan untuk mengikuti KTT G20 di Korsel dan juga KTT APEC di Jepang setelah memperoleh kepastian bahwa sistem penangan bencana telah berfungsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja dengan baik. Namun demikian, Presiden SBY tidak bisa mengikuti kedua summit tersebut secara penuh karena ingin secepatnya berada di tanah air guna mengikuti perkembangan penanganan bencana secara seksama.


Acara pembukaan KTT G20 diselenggarakan pada 11 November 2010 malam di Museum Nasional Korea, Seoul, dalam sebuah resepsi selamat datang, dan kemudian dilanjutkan dengan Working Dinner. Sesi pembahasan atau plenary session baru dilaksanakan pada esok harinya (Jumat,12/11) di Convention and Exhibition Center (COEX), Seoul. Dalam KTT tahun ini terdapat empat sesi pembahasan, yang kemudian ditutup dengan Final Plenary Session berupa deklarasi komunike bersama. Pada pelaksanaan plenary session untuk sesi ke-tiga, yang berlangsung pada pukul 11.3012.30 waktu setempat, Presiden SBY bertindak selaku leader speaker dalam pembahasan mengenai isu-isu pembangunan termasuk isu kekayaan maritim. Dalam penjelasannya kepada wartawan, Presiden SBY mengemukakan bahwa pembahasan mengenai isu pembangunan ini sangat penting bagi Indonesia karena Indonesia tidak ingin ekonomi dunia berkembang secara timpang, tidak adil, dan tidak mendengarkan suara negara-negara berkembang. Selain itu Presiden SBY juga menjelaskan mengenai pentingnya

G20 di Seoul kali ini bagi negaranegara Asia, karena merupakan yang pertama kali diselenggarakan di Asia. Isu pembangunan juga baru pertama kali ini menjadi topik bahasan di G20. Pemerintah Korea Selatan sangat mengharapkan kehadiran Indonesia untuk bisa berperan dalam pembahasan isu pembangunan, terutama untuk menunjang kepentingan negaranegara berkembang. Dalam plenary session ke-tiga tersebut, Indonesia mengusulkan agar setiap anggota G20 dapat mengintegrasikan sepenuhnya pembangunan mereka ke dalam reformasi struktural untuk mencapai pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, dan berimbang yang merupakan kunci bagi upaya bersama untuk memerangi kemiskinan. Presiden SBY menjelaskan bahwa Indonesia sendiri telah menempatkan upaya pemberantasan kemiskinan ini sebagai prioritas utama, akan tetapi sebagaimana diketahui bahwa upaya nasional ini dapat lebih efektif jika bersinergi dengan upaya di tingkat global. Oleh karena itulah maka pengembangan kemitraan global ini menjadi sangat penting.

o

r

o

t

21

Negara maju maupun negara berkembang memiliki kewajiban dan tanggung jawabnya masingmasing. Pertama, negara-negara maju harus menjaga pasar mereka tetap terbuka untuk produk negaranegara berkembang, khususnya produk pertanian, sesuai dengan kesepakatan Putaran Doha. Kedua, negara-negara maju harus memberikan bantuan keuangan. Ketiga, negara-negara maju harus memastikan arus keuangan yang cukup, baik melalui bantuan pengembangan luar negeri atau melalui bantuan perbankan multilateral. Keempat, negaranegara maju dapat memainkan peran dalam menjamin arus investasi asing langsung melalui kemitraan publik-privat untuk membangun infrastruktur, dan meningkatkan teknologi. Di sisi lain, negara berkembang harus terlebih dahulu menerapkan praktik tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Kedua, meningkatkan sumber daya manusia. Ketiga, harus menyediakan iklim yang kondusif bagi investasi langsung asing. Keempat, memastikan pembangunan lingkungan yang keberlanjutan. Prinsip-prinsip pembangunan ini harus berorientasi pada hasil dan karenanya juga harus dibuat rencana aksi pembangunan dengan langkah yang konkret dan terjadwal pada sejumlah bidang, seperti infrastruktur, investasi swasta, pengembangan sumber daya manusia, inklusi keuangan, dan pertumbuhan dengan ketahanan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden SBY menegaskan keyakinannya bahwa jika negara maju dan berkembang memenuhi komitmen mereka, maka pembangunan ekonomi akan lebih berkelanjutan dan berdaya. Dan dengan demikian maka tujuan dari Millenium Development Goals (MDGs) juga akan dapat dicapai. Sebelum menjadi leader speaker pada sesi ketiga tersebut, Presiden SBY bersama-sama dengan 19 pemimpin G20 lainnya telah mengikuti sesi pertama plenary session yang membahas kerangka kerja ekonomi global dan juga sesi kedua yang mendiskusikan tentang reformasi keuangan global.[]

No. 38 Tahun III

Diplomasi

22

s o r o t

Pertemuan Puncak G20

Menahan Penurunan Ekonomi Global Setelah melakukan Konferensi Tingkat Tinggi selama dua hari (11-12 November 2010) di Seoul, Korea Selatan, para Pemimpin G20 menghasilkan ‘Deklarasi Seoul’. Dalam deklarasi tersebut, para Pemimpin G20 berkeyakinan bahwa dengan bekerja bersama-sama mereka bisa mengamankan masa depan yang lebih sejahtera bagi semua warga negara. Setelah melakukan Konferensi Tingkat Tinggi selama dua hari (11-12 November 2010) di Seoul, Korea Selatan, para Pemimpin G20 menghasilkan ‘Deklarasi Seoul’. Dalam deklarasi tersebut, para Pemimpin G20 berkeyakinan bahwa dengan bekerja bersama-sama mereka bisa mengamankan masa depan yang lebih sejahtera bagi semua warga negara. Ketika pertama kali berkumpul pada bulan November 2008 untuk mengatasi resesi dunia yang paling parah yang pernah dihadapi generasi ini, para Pemimpin G20 telah berjanji untuk mendukung dan menstabilkan ekonomi global. Dan pada saat yang sama, mereka juga meletakkan dasar untuk dilakukannya reformasi dan memastikan bahwa dunia tidak akan pernah menghadapi pergolakan itu lagi. Dalam empat kali Pertemuan Puncak terakhir, para Pemimpin G20 telah melakukan kerjasama yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yaitu menahan penurunan ekonomi global secara dramatis untuk kemudian membangun dasar-dasar pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Langkahlangkah yang diambil ternyata telah membantu memastikan negaranegara untuk lebih siap melakukan pencegahan, dan jika perlu menahan terjadinya krisis di masa depan. Para Pemimpin juga berjanji untuk melanjutkan upaya-upaya yang lebih terkoordinasi serta melakukan tindakan bersama-sama untuk menghasilkan pertumbuhan yang kuat, seimbang dan berkelanjutan. Menyadari pentingnya mengatasi masalah yang paling rentan, para Pemimpin kemudian bertekad untuk melakukan upaya-upaya pemulihan, perlindungan sosial, pekerjaan yang layak dan menjamin percepatan pertumbuhan di negara-negara berpenghasilan rendah (LICs). Segala upaya dan kerjasama yang tidak kenal lelah selama dua tahun terakhir ini telah memberikan hasil yang kuat, namun demikian tetap harus waspada. Upaya ini tetap berisiko, karena

No. 38 Tahun III

beberapa diantara anggota G20 mengalami pertumbuhan yang kuat, sementara yang lain menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi dan proses pemulihan yang lamban. Pertumbuhan yang tidak merata dan perkembangan yang juga tidak seimbang, dapat memicu godaan untuk menyimpang dari solusi global dan melakukan tindakan yang tidak terkoordinasi. Namun, bagaimanapun tindakan kebijakan yang tidak terkoordinasi itu hanya akan memberikan hasil yang buruk bagi semua. Sejak 2008, pandangan umum tentang tantangan ekonomi dunia memerlukan tanggapan dan tekad yang kuat untuk melawan proteksionisme. Ini memungkinkan bagi para Pemimpin untuk menyelesaikan akar penyebab krisis dan menjaga pemulihan. Hari ini para Pemimpin sepakat untuk mengembangkan pandangannya masing-masing guna menghadapai berbagai tantangan baru dan menemukan jalan pertumbuhan yang kuat, seimbang dan berkelanjutan dalam mengatasi krisis. KTT G20 Seoul kali ini menghasilkan: Rencana Aksi Seoul yang terdiri dari kerjasama komprehensif dan kebijakan yang spesifik untuk semakin mendekatkan negara-negara G20 kepada tujuan bersama. Rencana Aksi Seoul meliputi komitmen untuk: Melakukan kebijakan ekonomi makro, termasuk konsolidasi fiskal jika diperlukan, untuk memastikan pemulihan dan pertumbuhan yang berkelanjutan serta meningkatkan stabilitas pasar keuangan, khususnya agar bergerak ke arah sistem nilai tukar yang lebih market determined, meningkatkan fleksibilitas nilai tukar yang mencerminkan dasar fundamental ekonomi, dan menahan diri dari kompetitif devaluasi mata uang. Advanced ekonomi, termasuk cadangan mata uang, untuk mewaspadai kelebihan volatilitas dan gerakan teratur dalam pertukaran

tarif. Tindakan ini akan membantu mengurangi risiko volatilitas yang berlebihan di ibukota. Untuk menghadapi arus beberapa negara berkembang, G20 akan melaksanakan berbagai reformasi struktural guna meningkatkan dan mempertahankan permintaan global, mendorong penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan potensi pertumbuhan. Meningkatkan Proses Mutual Penilaian (MAP) untuk mempromosikan keberlanjutan eksternal. G20 juga akan memperkuat kerjasama multilateral untuk mempromosikan keberlanjutan eksternal dan mengejar berbagai kebijakan yang kondusif untuk mengurangi ketidakseimbangan yang berlebihan dan ketidakseimbangan rekening menjaga arus pada tingkat berkelanjutan. Besarnya ketidakseimbangan yang terus-menerus, yang dinilai dengan pedoman indikatif, disetujui oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral melalui sebuah surat perintah penilaian sifat dan akar penyebab hambatan sebagai bagian penyesuaian dari MAP, mengakui kebutuhan untuk mempertimbangkan keadaan nasional atau regional, termasuk produsen komoditas besar. Panduan indikatif ini terdiri dari berbagai indikator dan akan berfungsi sebagai mekanisme yang memfasilitasi identifikasi besarnya ketidakseimbangan yang tidak tepat waktu, memerlukan pencegahan dan tindakan korektif . Untuk mendukung komitmen pertemuan ini, para Pemimpi G20 membentuk Framework Kelompok Kerja dengan dukungan teknis dari IMF dan organisasi internasional lainnya, sebagai upaya mengembangkan pedoman indikatif. Pelaksanaannya sendiri akan dibahas oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral pada paruh pertama tahun 2011 di Gyeongju. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral akan meminta IMF untuk memberikan penilaian sebagai bagian dari MAP tentang

kemajuan menuju keberlanjutan eksternal dan konsistensi bidang fiskal, moneter, keuangan, struktural, pertukaran rate dan kebijakan lain. IMF sekarang lebih modern dan mencerminkan perubahan dalam perekonomian dunia melalui representasi pasar negara berkembang yang lebih besar dan dinamis. Kuota komprehensif dan reformasi pemerintahan, seperti diuraikan dalam Dokumen KTT Seoul, akan meningkatkan legitimasi, kredibilitas dan efektifitas IMF, sehingga membuat lembaga itu lebih kuat untuk mempromosikan stabilitas dan pertumbuhan keuangan global. Ini merupakan instrumen untuk memperkuat jaring pengaman keuangan global, dan membantu negara-negara dalam mengatasi volatilitas keuangan mereka dengan menyediakan alat yang praktis untuk mengatasi pembalikan arus modal internasional secara mendadak. Ini adalah unsur inti kerangka peraturan baru keuangan, termasuk modal bank, standar likuiditas, serta langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengatur dan menyelesaikan sistemik lembaga keuangan penting, dan dilengkapi dengan pengawasan dan supervisi yang lebih efektif. Kerangka kerja baru dan prestasi lainnya sebagaimana diuraikan di Seoul Summit Document, akan memastikan sistem keuangan yang lebih tahan mengekang ekses-ekses sektor keuangan masa lalu dan lebih baik dalam melayani kebutuhan ekonomi kita. Bekerja melalui kemitraan dengan negara-negara berkembang, khususnya LICs, untuk membantu mereka membangun kapasitas untuk mencapai dan memaksimalkan potensi pertumbuhan mereka, sehingga berkontribusi terhadap rebalancing global. Konsensus Seoul ini melengkapi komitmen para pemimpin untuk mencapai MDGs dan berfokus pada langkah-langkah konkrit seperti diringkas dalam Rencana Aksi.[]


Diplomasi s o r o t Sebagai negara yang termasuk dalam kategori Surplus Emerging Economy, Indonesia berkomitmen untuk melakukan kebijakan fiskal berupa penurunan defisit anggaran. Pada tahun 2010 besaran defisit anggaran Indonesia diperkirakan mencapai 2,1% dari PDB, dan pada tahun 2011 direncanakan terjadi penurunan menjadi 1,8% dari PDB. Disamping itu Pemerintah juga merencanakan untuk mengurangi tingkat utang pemerintah menjadi sekitar 26-28% terhadap PDB pada akhir 2011. G20 telah menyediakan dukungan fiskal sejak terjadinya krisis global untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Sektor yang dipilih sebagai target adalah berdasarkan kontribusi suatu sektor terhadap pertumbuhan ekonomi global. G20 tetap mempertahankan stimulus pertumbuhan sepanjang tahun 2010 untuk memastikan dasar yang kuat dan solid bagi upaya pemulihan. Disamping itu pertumbuhan sektor swasta juga telah memungkinkan untuk mengambil stimulus fiskal yang dapat ditarik secara bertahap. Fokus Indonesia adalah mengupayakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dengan melibatkan sektor swasta sebagai penggerak utama. Hal ini akan dapat dicapai dengan memupuk lingkungan ekonomi makro yang baik, termasuk rekening fiskal yang berkelanjutan dan pengelolaan utang publik. Langkah stimulus Indonesia ini dirancang bersifat sementara, yaitu dalam rangka untuk memfasilitasi saja. Indonesia juga akan melakukan rebalancing ekonomi untuk lebih mengandalkan pertumbuhan sektor swasta, sehingga memungkinkan untuk dilakukannya penarikan secara bertahap stimulus fiskal yang diberikan selama krisis. Pertumbuhan ini diperkirakan masih terus bergantung pada pasar domestik, terutama karena mengingat bahwa pemulihan di tingkat global berjalan sangat lambat. Dengan semakin mengecilnya surplus eksternal, hal ini mencerminkan pick-up pasar domestik, termasuk juga bidang investasi. Kebijakan yang ditetapkan oleh Indonesia di sektor keuangan adalah ; Ikut serta dalam Program Penilaian Sektor Keuangan dan menyiapkan rencana aksi untuk memperkuat kepatuhan terhadap standar internasional yang didasarkan atas hasil FSAP; Menyelesaikan implementasi Basel II dengan melakukan penyesuaian peraturan rezim, termasuk didalamnya proposal BCBS terakhir guna memperkuat modal global dan standar likuiditas (Basel III); Menambah kebijakan dan peraturan tentang persyaratan kehati-hatian melalui


23

Komitmen Indonesia di G20

Meningkatkan Pertumbuhan Yang Lebih Tinggi dengan Melibatkan Sektor Swasta kekuatan regulator masing-masing untuk memberlakukan persyaratan tambahan pada lembaga-lembaga keuangan tertentu ; Menerapkan metode pengawasan berbasis risiko untuk semua entitas dan diatur melalui kegiatan audit yang lebih sering ; Berupaya untuk meluluskan UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan untuk memperkuat pengaturan dan pengawasan keuangan ; Menetapkan peraturan kehati-hatian yang lebih ketat dan pemantauan yang lebih kuat terhadap lembaga-lembaga keuangan yang penting. Untuk itu Indonesia akan mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan pendalaman pasar keuangan dan mendorong pertumbuhan intermediasi. Disamping itu Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan sektor keuangan, mengurangi risiko krisis dan memberlakukan UU Keselamatan Sistem Keuangan yang bersih yang akan memberikan kejelasan resolusi masalah lembaga keuangan. Kepatuhan terhadap standar internasional diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan melalui peningkatan stabilitas keuangan. Penguatan kerangka kerja pengaturan dan pengawasan diharapkan juga dapat meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan melalui pendekatan stabilitas keuangan. Disamping itu juga dilakukan langkah-langkah pencegahan krisis guna mendukung resolusi pertumbuhan yang lebih berkelanjutan melalui peningkatan stabilitas keuangan. Peningkatan aksesibilitas sektor keuangan yang memungkinkan untuk mendukung kebutuhan domestik. Reformasi struktur kebijakan yang akan dilakukan oleh Indonesia adalah melalui ; Percepatan pembangunan infrastruktur yang lebih difokuskan pada irigasi, transportasi, perumahan, sumber daya air, dan komunikasi; Menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13/2010 untuk memperkuat jaminan pembiayaan pemerintah di bidang infrastruktur; Menetapkan target pembangunan infrastruktur pada tahun 2011 untuk: (i) memperkuat ketahanan pangan nasional, (ii) meningkatkan konektivitas domestik untuk penumpang dan barang; (iii) memperkuat interkoneksi domestik virtual (komunikasi), (iv) mengatasi backlog pasokan perumahan; (v ) memperkuat keamanan energi nasional, dan (vi) memperkuat pengelolaan sumber daya air dan manajemen banjir,

serta membentuk PT. Infrastructure Finance Indonesia. Indonesia akan fokus pada penguatan infrastruktur yang akan merangsang permintaan domestik dalam jangka pendek, serta meningkatkan potensi pertumbuhan dari waktu ke waktu. Di sisi lain, potensi pertumbuhan juga sedang didorong melalui peningkatan alokasi anggaran untuk pendidikan dan penghapusan hambatan bagi investasi publik dan swasta di bidang infrastruktur. Anggaran untuk bidang ini dan pengeluaran sosial lainnya akan diambil dari pengurangan subsidi BBM yang tidak efisien. disamping itu Pendirian PT. Indonesia Infrastructure Finance diharapkan dapat meningkatkan peran sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema PPP. Kebijakan pembangunan tahun 2010 yang diambil Indonesia adalah ; Mengintensifkan dan mempercepat inisiatif inklusi keuangan untuk mendukung kebijakan ekonomi pemerintah yang “pro poor, pro job, dan pro pertumbuhan” ; Memperkuat dan memperluas program penanggulangan kemiskinan ; Memperluas sistem bantuan sosial berbasis keluarga untuk meningkatkan cakupan rumah tangga miskin dan rentan; meningkatkan cakupan kesehatan dan keamanan bagi semua keluarga, dan meningkatkan jumlah beasiswa bagi siswa miskin di semua tingkatan pendidikan ; Scaling-up PNPM Mandiri dari Rp 10,3 triliun di tahun 2009 menjadi Rp 12,1 triliun pada tahun 2010 ; Memperluas cakupan Kredit Usaha Rakyat (KUR), program untuk meningkatkan akses terhadap kredit untuk usaha kecil dan menengah, dan meningkatkan mekanisme distribusi ; Merangsang intermediasi perbankan, antara lain dengan menghubungkan peran intermediasi perbankan dengan cadangan wajib mereka ; Menyediakan berbagai jasa perbankan yang lebih luas dengan perbaikan lebih lanjut sistem perbankan syariah. Inklusi di bidang keuangan ini telah berhasil meningkatkan intermediasi dan dengan demikian berperan dalam meningkatkan pertumbuhan yang kuat. Upaya penanggulangan kemiskinan dan kesetaraan yang lebih besar akan meningkatkan kohesi sosial yang, dan pada gilirannya, akan tercermin dalam pertumbuhan dan produktivitas yang kuat. Aturan yang merangsang

intermediasi perbankan ditujukan untuk mendorong pinjaman bank dalam kondisi resesi dan credit discouraging bank dalam periode booming. Langkah ini akan mendorong pertumbuhan kredit sehingga juga mendorong permintaan domestik menjadi lebih kuat. Jangkauan yang lebih luas dari layanan perbankan Syariah juga akan membantu mempercepat pertumbuhan industri. Dengan memperluas dasardasar pertumbuhan ekonomi kita, inklusi keuangan akan membantu menghasilkan pertumbuhan yang berkesinambungan. Peningkatan potensi pertumbuhan dalam jangka panjang akan berjalan sejalan dengan Human Development Index (HDI) yang lebih baik. Aturan yang merangsang intermediasi kebijakan perbankan secara terpadu adalah sebuah upaya untuk menyeimbangkan kebijakan moneter, kehati-hatian secara makro dan mikro untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan juga menciptakan perbankan yang stabil dan system keuangan yang lebih mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Sistem perbankan syariah, di mana semua kegiatan didasarkan pada aset yang nyata akan menjadi dasar terjaminnya keberlanjutan. Dengan mengurangi kemiskinan dan memperluas ketergantungan pada sektor swasta, inklusi keuangan ini juga akan membantu keseimbangan pertumbuhan. Kebijakan moneter dan nilai tukar yang di lakukan oleh Indonesia adalah dalam bentuk ; Kerangka kebijakan moneter yang tetap diarahkan terutama untuk stabilisasi harga, dengan memperhatikan stabilitas sistem keuangan, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi, serta mengintegrasikan kebijakan kehati-hatian makro ke dalam sebuah kerangka kerja ; Dukungan finansial yang lebih dalam melalui pengembangan instrumen pasar ; Bank Indonesia telah mengeluarkan paket kebijakan pada bulan Juni 2010 untuk menopang operasi moneter dan memperbaiki aspek prudential banking, yang terdiri dari instrumen tambahan dan penyelesaian beberapa persyaratan keuangan dan pasar valuta asing. Kebijakan moneter telah lebih akomodatif, sementara kebijakan penurunan suku bunga selama krisis global tetap tidak berubah. Pasca krisis, nilai tukar telah semakin fleksibel dan secara nyata menunjukkan dukungan pasar domestik yang lebih kuat.[]

No. 38 Tahun III

No. 21, Tahun

Diplomasi No. 38 Tahun III, Tgl. 15 Desember 2010 - 14 Januari 2011

http://www.tabloiddiplomasi.org

TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi www.tabloiddiplomasi.com

KTT APEC

2010 Pada tanggal 13-14 November 2010, para Pemimpin APEC bertemu di Yokohama, Jepang, dalam penyelenggaraan KTT APEC ke-18 yang mengusung tema “Change and Action “ yang merupakan artikulasi dari visi para pemimpin APEC untuk mengupayakan pembangunan kawasan Asia-Pasifik yang lebih terintegrasi di abad 21. Dua puluh satu tahun yang lalu, para pendiri APEC melihat perlunya konsultasi dan kerjasama yang lebih besar untuk memandu perekonomian negara-negara Asia-Pasifik yang semakin saling tergantung menuju sebuah sistem ekonomi regional yang lebih erat dan efektif. Dari pendekatan baru dan kreatif tersebut kemudian lahir sebuah konsensus yang tertuang dalam Bogor Goals, yaitu bahwa investasi dan perdagangan yang bebas terbuka merupakan cara yang paling tepat untuk mencapai stabilitas dan kesejahteraan yang lebih besar di kawasan Asia-Pasifik. Sejak digulirkannya gagasan tersebut, maka kemudian APEC dan kawasan Asia-Pasifik telah menjadi pendorong pertumbuhan perekonomian dunia. Melalui berbagai upaya, baik secara individu maupun kolektif dalam mencapai tujuan Bogor Goals, kawasan Asia-Pasifik telah berhasil mengatasi berbagai hambatan substansial dalam bidang perdagangan dan investasi. Upaya ini menyebabkan terjadinya peningkatan arus perdagangan dan investasi, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan kemajuan besar dalam kesejahteraan masyarakat di kawasan. Para pemimpin meyakini bahwa APEC berada dalam jalur yang benar untuk mencapai tujuan perdagangan bebas dan investasi terbuka diantara negara-negara APEC. Tahun ini APEC melakukan review untuk mengevaluasi pencapaian Bogor Goals di lima negara industri dan delapan negara berkembang yang menjadi relawan. Para pemimpin mendukung Laporan Ekonomi

APEC 2010 mengenai kemajuan Menuju Bogor Goals dan menyimpulkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan disamping kemajuan yang telah dicapai secara signifikan oleh 13 negara APEC. Pada periode 1994- 2009, total perdagangan barang APEC tumbuh sebesar 7,1 % per tahun sementara perdagangan intra-APEC meningkat tiga kali lipat selama periode yang sama. Investasi langsung luar negeri, baik ke dalam maupun keluar dari APEC, tumbuh sebesar 13 % per tahun pada periode 1994-2008. Rata-rata tarif yang diterapkan di seluruh kawasan turun dari 10,8 % pada 1996 menjadi 6,6 % pada 2008. Kemajuan pencapaian Bogor Goals yang cukup pesat dalam bidang perdagangan bebas dan investasi terbuka tersebut dimungkinkan oleh keputusan para Pemimpin APEC untuk melakukan liberalisasi ekonomi di negaranya masing-masing. Para pemimpin percaya bahwa pembentukan APEC telah memungkinkan terbukanya ekonomi domestik, dan karenanya menegaskan kembali komitmen untuk mencapai perdagangan bebas dan investasi terbuka di kawasan. Abad ke-21 menyajikan harapanharapan dan juga tantangan-tantangan baru, dimana lingkungan global dan regional mengalami perubahan akibat meningkatnya pengaruh kawasan AsiaPasifik, berkembangnnya rantai pasokan secara lebih luas, dan adopsi informasi dan teknologi komunikasi baru yang lebih cepat. Didorong oleh perubahan ini, maka kawasan telah menjadi lebih terintegrasi dan saling tergantung. Sementara transformasi bersejarah telah membawa dinamika ekonomi yang luar biasa di kawasan, beberapa kejadian dalam beberapa tahun terakhir ini telah menunjukkan bahwa krisis telah dengan cepat menyebar ke seluruh sektor ekonomi dan berdampak cukup dramatis

eput

Menlu RI :

arfo

rex

Mengenang Seratus Tahun Moham

Kontribusi Isla Dan Demokras Dalam Memban Indonesia

terhadap sistem ekonomi regional dan global, serta menghambat pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Ekonomi kawasan Asia-Pasifik memang sudah mulai pulih dari krisis, namun ketidakpastian masih tetap membayangi. Tantangan yang dihadapi semakin meningkat sehubungan dengan perlindungan lingkungan dan sumber daya alam, termasuk keharusan untuk mengatasi perubahan iklim secara bersama-sama. Semua pihak harus mengambil pelajaran dari masa lalu dan mengakui peran kawasan yang semakin meningkat di dalam ekonomi global, yaitu sebagai kawasan yang paling dinamis di dunia. Negaranegara di kawasan perlu memperkuat pondasi ekonomi masing-masing dan sistem perdagangan multilateral untuk menjamin pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang sebagaimana disebutkan dalam kerangka G20. Para pemimpin menyambut baik hasil KTT G20 di Seoul dan akan menyeimbangkan serta memperkuat permintaan global, mengejar manajemen fiskal yang sehat dan meningkatkan pembiayaan untuk sektor-sektor utama seperti infrastruktur, usaha kecil dan menengah, rumah tangga dan green investation sebagaimana yang ditekankan dalam Laporan Pertumbuhan dan Strategi Keuangan Kyoto yang disampaikan oleh Menteri Keuangan APEC. APEC harus terus mengambil langkah-langkah untuk membangun sistem keuangan global yang lebih kuat dan tangguh. APEC tetap berkomitmen

untuk mempertahankan pasar terbuka dan menentang proteksionisme, serta menegaskan kembali tekad bersama untuk mendukung pemulihan ekonomi dengan cara yang kolaboratif dan terkoordinasi. Para Pemimpin APEC menegaskan komitmen yang kuat untuk mensuksekan Doha Development Agenda secepatnya. Mengingat bahwa 2011 sangat penting sebagai “window of opportunity”, para Menteri APEC akan langsung terlibat dalam sebuah negosiasi yang komprehensif yang menitik beratkan pada peranan APEC yang didasari atas kemajuan yang telah dicapai, termasuk dalam modalitas dan konsistensi mandat Doha. Berupaya meraih dukungan domestik sesuai dengan sistem masingmasing untuk memperkuat perjanjian dalam menentang proteksionisme, dan sepakat untuk memperpanjang komitmen standstill yang dibuat pada 2008 hingga akhir 2013 untuk tidak melakukan hambatan baru dalam bidang peningkatan investasi, perdagangan barang dan jasa, serta pemberlakuan pembatasan ekspor. Tidak melakukan tindakan yang tidak konsisten dengan WTO di semua bidang, termasuk tindakan yang merangsang ekspor. APEC berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah mendistorsi rollback perdagangan yang muncul selama krisis dan selanjutnya akan terus menahan diri dalam melakukan berbagai langkah dengan mempertimbangkan konsistensi WTO jika terdapat efek proteksi yang signifikan dan segera memperbaiki tindakan-tindakan tersebut.[]

Da’i Bachtiar :

Menyelesaikan Pers TKI di Malaysia Den Kepala Dingin

Kebudayaan, Fondasi Memperkuat Hubunga RI - Suriname

Nia Zulkarna

“KIN

Film Bertema Bulutang Pertama di Du

Tabloid Diplomasi dapat diakses melalui:

http://www.tabloiddiplomasi.org

Bagi Anda yang berminat menyampaikan tulisan, opini, saran dan kritik silahkan kirim ke:

[email protected]

dok.s

Direktorat Diplomasi Publik

Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3513094

Diplomasi. Media Komunikasi dan Interaksi. Indonesia Telah Mengarusutamakan

Recommend Documents