Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung KATA PENGANTAR

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Kota Bandung

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2013 sebagai perwujudan pertanggungjawaban kinerja yang telah dihasilkan dalam tahun tersebut. LAKIP tahun 2013 merupakan laporan hasil kerja atas pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang telah dilakukan pengukuran atas pencapaiannya, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja sehingga memiliki nilai informasi

yang

bermanfaat

bagi

para

pemangku

kepentingan

(stakeholders). Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung melaporkan hasil kinerja atas perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2009-2013, Rencana Kerja Tahun 2013, serta Anggaran Tahun 2013. Penyusunan LAKIP tahun 2013 dimaksudkan untuk memenuhi dua kebutuhan. Pertama, sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihakpihak

yang

berkepentingan.

Kedua,

sebagai

sarana

untuk

mengevaluasi dan menganalisis capaian kinerja Dinas Pelayanan Kota Bandung secara berkelanjutan dalam rangka memperbaiki kinerja yang akan datang. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

merupakan

pendekatan

yang

digunakan

dalam

penyusunan LAKIP. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, merupakan akhir

dari

serangkaian

perencanaan,

pelaksanaan,

pengukuran,

evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2013 sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah dicapai i LAKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013


selama

Kota Bandung

satu

tahun

dalam

rangka

mewujudkan

tata

kelola

pemerintahan yang baik (good governance). Harapan kami adalah semoga LAKIP 2013 ini, dapat menjadi pedoman dalam mensikapi berbagai tantangan kedepan dalam rangka peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

Bandung, ........................ 2014 KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG,

Dr.H.DANDAN RIZA WARDANA, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19680702 198803 1 003

ii LAKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013


Kota Bandung

DAFTAR ISI

Kata Pengantar …………………………………………………….......... Daftar Isi ………………………………………………………………....... BAB I

Halaman I iii

PENDAHULUAN ....................................................... Latar Belakang .................................................... Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi ………….... Landasan Hukum ............................................ Ruang Lingkup .................................................

1 1 3 6 7

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....... A. Indikator Kinerja Utama …………………………….. B. Rencana Strategis ............................................. 1. Visi …………………………………………………..... 2. Misi ………………………………………………….... 3. Tujuan dan Sasaran ………………………………. 4. Strategi dan Arah Kebijakan ………………....... C. Rencana Kinerja Tahunan 2013 .......................... D. Penetapan Kinerja 2013 ....................................

8 8 9 11 11 11 14 17 20

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA .................................. A. Kerangka Pengukuran Kinerja …………………….. B. Capaian Indikator Kinerja Utama ………………… C. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis.. ………… D. Analisis Pencapaian Kinerja ............................. E. Akuntabilitas Keuangan ….………………………… F. Prestasi Dan Penghargaan ...............................

28 29 31 33 38 62 65

BAB IV

PENUTUP ..............................................................

67

A. B. C. D.

Lampiran : Lampiran I : Pengukuran Kinerja Tahun 2013 Lampiran II : Capaian Kinerja Sasaran tahun 2013 Lampiran III : Target dan Realisasi Pendapatan 2009-2013 Lampiran IV : Realisasi Pendapatan Murni Tahun 2012-2013 Lampiran V : Realisasi Tunggakan Pajak 2012-2013 Lampiran VI : Analisis IKU yang tercantum dalam RPJMD 2008-2013 Lampiran VII : Grafik Peningkatan Pendapatan Tahun 2008-2013 Lampiran VIII : Penetapan Kinerja Tahun 2014.

iii LAKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013


Kota Bandung

iv LAKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Kota Bandung

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan

Intruksi

Presiden

No.

7

Tahun

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1999

tentang

(AKIP). Pelaksanaan

lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas perwujudan

Kinerja

kewajiban

mempertanggung

Instansi

suatu

jawabkan

Pemerintah

instansi

keberhasilan

pemerintah atau

adalah untuk

kegagalan

pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

sebagai

sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan

1 LAKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013


kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut

diperlukan

pengembangan

dan

penerapan

sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan

pemerintah

dan

pembangunan

dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undangundang

tersebut

menyatakan

bahwa

azas-azas

umum

penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan

negara,

azas

kepentingan

umum,

azas

keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pelayanan Pajak Kota

Bandung

diwajibkan

untuk

menyusun

Laporan

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas

Pelayanan

Pajak

Kota

Bandung

Tahun

2013

yang

dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. 2 LAKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013


B. Tugas Pokok dan Fungsi Sejalan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan sinergitas program pembangunan yang berkelanjutan antara pemerintah

pusat,

pemerintah

provinsi

dan

pemerintah

kabupaten/kota, untuk mengoptimalkan kemampuan daerah dalam membangun, telah diterbitkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Memperhatikan pemerintah

Pasal

kemudian

98

pada

undang-undang

mengeluarkan

Peraturan

tersebut, Pemerintah

Nomor 91 Tahun 2010 yang memutuskan jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Perubahan aturan mengenai perpajakan tersebut, jenis pajak daerah yang dikelola Pemerintah Kota Bandung bertambah menjadi 9 (sembilan) mata pajak. Sebelum adanya pelimpahan wewenangan pajak ke daerah, Pemerintah Kota Bandung hanya memungut dan mengelola 6 (enam) mata pajak daerah, yaitu : 1. Pajak Hotel; 2. Pajak Restoran; 3. Pajak Hiburan; 4. Pajak Reklame; 5. Pajak Penerangan Jalan; 6. Pajak Parkir; menjadi bertambah 3 (tiga) mata pajak : Pajak Air Tanah, PBB P2 dan BPHTB,

sehingga

ketentuan-ketentuan

yang

mengatur

perpajakan di Kota Bandung perlu diadakan penyesuaian. Atas dasar hal tersebut, untuk meningkatkan pencapaian kinerja dinas daerah dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan perubahan

Pemerintah susunan

Kota

Bandung,

organisasi

dinas

maka daerah

dilakukan dengan

ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota 3 LAKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013


Bandung Nomor 05 Tahun 2013 Pasal 2, struktur dinas daerah mengalami perubahan baik komposisi, tugas pokok dan fungsi maupun

nomenklaturnya.

Salah-satu

dinas

daerah

yang

mengalami perubahan yaitu Dinas Pendapatan Kota Bandung baik tugas pokok dan fungsi maupun nomenklaturnya, sehingga struktur organisasi pun perlu disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Nomenklatur Dinas Pendapatan Kota Bandung menjadi Dinas

Pelayanan

Pajak

Kota

Bandung

dengan

tugas

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pajak daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pendapatan daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pelayanan Pajak; b. Pelaksanaan tugas teknis pelayanan pajak yang meliputi: perencanaan pajak, pemungutan pajak, dan pengendalian pajak daerah; c. Pelaksanaan teknis administratif Dinas; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :



a. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Program dan Anggaran. b. Bidang Perencanaan, membawahi: 1. Seksi Perencanaan Pajak Daerah; 2. Seksi Data dan Potensi Pajak;dan 3. Seksi Analisa dan Pelaporan. c. Bidang Pajak Pendaftaran, membawahi: 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan; 2. Seksi Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan;dan 3. Seksi Penyelesaian Piutang. d. Bidang Pajak Penetapan, membawahi: 1. Seksi Penilaian dan Pengaduan; 2. Seksi Penetapan dan Pembukuan;dan 3. Seksi Penagihan. e. Bidang Pengendalian, membawahi: 1. Seksi Penyuluhan; 2. Seksi Pengawasan; dan 3. Seksi Penindakan. f. Unit Pelayanan Pemungutan,terdiri atas: 1. UPP Bandung Barat; 2. UPP Bandung Utara; 3. UPP Bandung Tengah; 4. UPP Bandung Selatan; dan 5. UPP Bandung Timur g. Kelompok Jabatan Fungsional



C.

Kota Bandung

Landasan Hukum

LAKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 1.

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2.

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

1999

tentang

33

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah; 3.

Undang-Undang

Nomor

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota; 5.

Instruksi

Presiden

Nomor

7

Tahun

1999

tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 20092013.



D.

Kota Bandung

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013 adalah : 1.

Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013;

2.

Tujuan,

Sasaran,

Strategi

dan

arah

kebijakan

yang

tercantum dalam Renstra SKPD Tahun 2009-2013; 3.

Pencapaian tujuan dan sasaran

4.

Realisasi

Pencapaian

Indikator

Kinerja

Utama

Dinas

Pelayanan Pajak Kota Bandung 5.

Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan lima tahun berjalan dengan target kinerja (lima) tahunan yang direncanakan.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilias Kinerja Tahun 2013 ini, mengacu

pada

Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. A. Indikator Kinerja Utama Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Indikator

Kinerja

Utama

tentang di

Pedoman

Lingkungan

Umum Instansi

Penetapan Pemerintah,

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 050/Kep.966Orpad/2013 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota

Bandung

2009-2013.

Upaya

untuk

meningkatkan

akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu 8 LAKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013


organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung tahun 2013 adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja

Target

Rata – rata Peningkatan Pajak Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9

B.

Pajak Pajak Pajak Pajak PPJU

Hotel Restoran Hiburan Reklame

13 %

Pajak Parkir Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan Pajak Air Tanah PBB

Rencana Strategis Rencana Strategis merupakan dokumen yang disusun melalui

proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 Pasal 2, Tanggal 7 Januari 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota No. 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak, maka Nomenklatur Dinas Pendapatan Kota Bandung berubah menjadi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dengan tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pajak daerah. 9 LAKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013


Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan

pola

pertanggung

jawaban

penetapan / kebijakan bahwa Rencana

Walikota

terkait

dengan

Strategis Dinas Pelayanan

Pajak Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra

Dinas

Pelayanan

Pajak

Kota

Bandung

tersebut

ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013. Disamping itu pula, Renstra Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan Renstra Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pelayanan

Pajak

Kota

Bandung

yang

merupakan

dokumen

perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Renja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.



1. Visi Visi

Kota Bandung

adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada

masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”. Visi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2009-2013 adalah : PROFESIONAL DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH, PRIMA DALAM PELAYANAN MENUJU KOTA JASA YANG BERMARTABAT” 2. Misi Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2009-2013 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : a. Menjadikan Pajak sebagai sumber utama pendapatan daerah b. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Pajak secara transparan dan Akuntabel 3. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sebagai berikut:



Tabel 2.2 TUJUAN Misi 1. Menjadikan Pajak sebagai sumber utama pendapatan daerah

1.1 1.2

1.3 2. Meningkatkan Sistem 2.1 Pengelolaan Pajak secara transparan dan Akuntabel 2.2

Tujuan Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah secara Optimal; Tercapainya Penerimaan Pendapatan Bukan Pajak Daerah sesuai hak Daerah; Terlaksananya pengelolaan PBB sebagai Pajak Daerah. Meningkatnya mutu pelayanan yang transparan dan akuntabel; Meningkatnya sistem pengelolaan pajak daerah.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2009-2013 sebanyak 13 (tiga belas) sasaran strategis.



Tabel 2.3 SASARAN

TUJUAN 1.1 Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah secara optimal

SASARAN Tersusunnya Peraturan tentang Pajak Daerah 1.1.2 Tercapainya Penerimaan pajak daerah sesuai potensi yang dimiliki 1.1.3 Terkendalinya pengelolaan tunggakan pajak daerah 1.1.4 Terlaksananya pengawasan atas penerapan sistem pemungutan pajak Self Assesment 1.1.1

1.2

Tercapainya Penerimaan Pendapatan Bukan Pajak Daerah sesuai hak Daerah

1.2.1 Tercapaianya penerimaan bagi hasil pajak pusat sesuai potensi daerah 1.2.2 Tercapaianya penerimaan bagi hasil pajak provinsi sesuai potensi daerah

1.3

Terlaksananya pengelolaan PBB sebagai Pajak Daerah

1.3.1 Tersedianya sarana prasarana pendukung pengelolaan PBB 1.3.2 Tersedianya tenaga profesional berkaitan dengan pengelolaan PBB 1.3.3 Tersusunnya data wajib PBB yang akurat

2.1 Meningkatnya mutu pelayanan yang transparan dan akuntabel

2.1.1 Meningkatnya transparansi pelayanan 2.1.2 Meningkatnya akuntabilitas pelayanan

2.2 Meningkatnya sistem pengelolaan pajak daerah

2.2.1 Meningkatnya pemahaman pegawai atas peraturan perundangan terkait 2.2.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasana pelayanan



C. Strategi dan Arah Kebijakan Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Dinas

Pelayanan

kebijakan,

Pajak

program

dan

Kota

Bandung

kegiatan.

mencakup

Kebijakan

penentuan

pada

dasarnya

merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu

rencana

kinerja

yang

berturut-turut

diarahkan

untuk

mencapai sasaran. Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:



Tabel 2.4

KEBIJAKAN DAN PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN No. 1 2

3 4

5

6

7

8

SASARAN Tersusunnya Peraturan tentang Pajak Daerah Tercapainya Penerimaan pajak daerah sesuai potensi yang dimiliki Terkendalinya pengelolaan tunggakan pajak daerah Terlaksananya pengawasan atas penerapan sistem pemungutan pajak Self Assesment Tercapaianya penerimaan bagi hasil pajak pusat sesuai potensi daerah Tercapaianya penerimaan bagi hasil pajak provinsi sesuai potensi daerah Tersedianya sarana prasarana pendukung pengelolaan PBB

BIDANG BIDANG PERENCANAAN

1.

BIDANG PAJAK PENDAFTARAN

2.

BIDANG PAJAK PENDAFTARAN BIDANG PENGENDALIAN

3.

Tersedianya tenaga profesional berkaitan dengan pengelolaan PBB

BIDANG PAJAK PENETAPAN

4. BIDANG PAJAK PENETAPAN

KEBIJAKAN Profesionalisme Sumber Daya Manusia Dispenda Kota Bandung. Sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang operasional pengelolaan Pajak Daerah. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Penelitian dan Pengkajian, dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah. Jaringan kerjasama penelitian dan pengembangan dalam mewujudkan sistem informasi dan database yang berorientasi Teknologi Informasi.

PROGRAM (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. (4) Program Kapasitas Aparatur.

Peningkatan Sumberdaya

(5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (6) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.


Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Kota Bandung 9

Tersusunnya data wajib PBB yang akurat

BIDANG PAJAK PENETAPAN

10

Meningkatnya transparansi pelayanan

BIDANG PERENCANAAN

11

Meningkatnya akuntabilitas pelayanan

BIDANG PAJAK PENDAFTARAN & BIDANG PAJAK PENETAPAN

12

Meningkatnya pemahaman pegawai atas peraturan perundangan terkait

SEKRETARIAT

13

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasana pelayanan

SEKRETARIAT

5.

Pengelolaan proses organisasi melalui ISO 9001 ; 2008.

6.

Pelimpahan kewenangan perpajakan baru (UU no 28 tahun 2009) yang memperluas basis pajak daerah.



D. Rencana Kinerja Tahunan 2013 Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam perencanaan dan perjanjian Kinerja, dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini : Tabel 2.5 RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG TAHUN 2013 Sasaran Strategis 1 1 Tersusunnya Peraturan tentang Pajak Daerah

Indikator Kinerja 2 1.1 Rasio ketersediaan Perda dan Perwal untuk masingmasing jenis pajak

2

2.1

Tercapainya Penerimaan pajak daerah sesuai potensi yang dimiliki

Satuan 3 %

Target 4 100

Rasio realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target tahun berjalan

%

P.Hotel

%

100

P. Rest

%

100

P.Hib

%

100

P.Rekl

%

100

P.Parkir

%

100

P.Pen.Jln

%

100

P.Air Tnh BPHTB

% %

100

PBB

%

100 100



Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja 2 2.2 Rasio penerimaan pajak yang berasal dari target murni tahun berjalan dibandingkan dengan total penerimaan (untuk setiap jenis pajak)

Satuan 3 %

Target 4

P.Hotel

%

100

P. Rest

%

100

P.Hib

%

100

P.Rekl

%

100

P.Parkir

%

100

P.Pen.Jln

%

100

P.Air Tnh

%

100

BPHTB

%

100

PBB

%

2.3

Rasio Penyelesaian BPHTB yang tepat waktu terhadap total validitas BPHTB

%

100 90

3

Terkendalinya pengelolaan Tunggakan Pajak Daerah

3.1

Rasio jumlah penyelesaian piutang secara administrasi dibandingkan dengan jumlah penunggak pajak

%

100

4

Terlaksananya pengawasan atas penerapan sistem pemungutan pajak Self Assesment

4.1

Rasio jumlah wajib pajak yang diperiksa terhadap total WP (untuk setiap jenis pajak)

%

4.2

4.2

Rasio Pemanfaatan LHP sebagai dasar penetapan Pajak

%

100

Tercapaianya penerimaan bagi hasil pajak pusat sesuai potensi daerah

5.1

Rasio realisasi perimaan bagi hasil pajak pusat dibandingkan dengan target

%

100

5



Sasaran Strategis 1 6 Tercapaianya penerimaan bagi hasil pajak provinsi sesuai potensi daerah

Indikator Kinerja 2 6.1 Rasio realisasi perimaan bagi hasil pajak provinsi dibandingkan dengan target

7

Tersedianya sarana prasarana pendukung pengelolaan PBB

7.1

Sistem Aplikasi

8


8.1

tenaga Appraisal

9


9.1

Data WP PBB

10


10.1

11


Satuan 3 %

Target 4 100

Unit

14

Orang

45

WP

448.103

Tersusunnya SOP dan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pajak

%

0

10.2

Tersusunnya Standar Waktu Pelayanan untuk setiap jenis pajak

%

100

10.3

Terlaksananya sosialisasi atas setiap pelayanan

kegiatan

8

11.1

% Ketersediaan media pengaduan masyarakat

unit

1

11.2

Rasio kasus pengaduan yang terselesaikan

%

80



Sasaran Strategis 1 12 Meningkatnya pemahaman pegawai atas peraturan perundangan terkait

Indikator Kinerja 2 12.1 jumlah pegawai yang mengikuti diklat

13

13.1

Meningkatnya sarana prasana pelayanan

Satuan 3 orang

Target 4 45

Ketersediaan sistem teknologi informasi

unit

0

13.2

Tersediannya barang cetakan

dokumen

131

13.3

tersedianya gedung kantor dan UPT

unit

4

13.4

Tersedianya sarana transportasi

unit

0

E. Penetapan Kinerja 2013 Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan

kinerja

tersebut

diharapkan

fokus

dalam

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Pelayanan 20 LAKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013


Pajak Kota Bandung Tahun 2013 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2009-2013, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2013, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2013. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2013 dengan uraian sebagai berikut :



Tabel 2.6 PENETAPAN KINERJA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG TAHUN 2013 Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

1

Tersusunnya Peraturan tentang Pajak Daerah

1.1

2


2.1

Satuan

Target

2 Rasio ketersediaan Perda dan Perwal untuk masingmasing jenis pajak

3 %

4 100


%

P.Hotel P. Rest P.Hib P.Rekl P.Parkir P.Pen.Jln P.Air Tnh BPHTB

% % % % % % % %

100 100 100 100 100 100 100 100

PBB

%

100

Program/ Kegiatan 5 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan restribusi 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 3. Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah Dengan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Anggaran 6 7.659.529.816,00

352.535.000,00

1.050.000.000,00

3.284.464.816,00



Sasaran Strategis

Indikator Sasaran 2.2

2.3

2 Rasio penerimaan pajak yang berasal dari target murni tahun berjalan dibandingkan dengan total penerimaan (untuk setiap jenis pajak) P.Hotel P. Rest P.Hib P.Rekl P.Parkir P.Pen.Jln P.Air Tnh BPHTB PBB Rasio Penyelesaian BPHTB yang tepat waktu terhadap total validitas BPHTB

Satuan

Target

3 %

4

% % % % % % % % % %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 90

Program/ Kegiatan

Anggaran

5 4. Penyusunan Data Base Pajak Daerah

6 615.680.000,00

5. Peningkatan Penerimaan PBB melalui Informasi Teknologi

750.000.000,00

6. Pengendalian kualitatif dan kuantitatif Pajak Terpadu 7. Pengendalian Partisipasi Aktif Wajib Pajak 8. Pengendalian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan

200.000.000,00

300.300.000,00

116.550.000,00

9. Intensifikasi dan



Sasaran Strategis 3

4

5

Indikator Sasaran

Satuan

Target

2 Rasio jumlah penyelesaian piutang secara administrasi dibandingkan dengan jumlah penunggak pajak

3 %

4 100


3.1


4.1


%

4.2

4.2


%

100

Tercapaianya penerimaan bagi hasil pajak pusat sesuai potensi daerah

5.1


%

100

Program/ Kegiatan 5 Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

Anggaran 6 990.000.000,00



Sasaran Strategis

Indikator Sasaran 2 Rasio realisasi perimaan bagi hasil pajak provinsi dibandingkan dengan target

6

Tercapaianya penerimaan bagi hasil pajak provinsi sesuai potensi daerah

6.1

7


7.1

Sistem Aplikasi

8


8.1

tenaga Appraisal

9


9.1

Data WP PBB

Satuan

Target

Program/ Kegiatan

Anggaran

3 %

4 100

5

6

Unit

14

Orang

45

WP

448.103



Sasaran Strategis 10

11



Indikator Sasaran

Satuan

Target

Program/ Kegiatan

Anggaran

2 10.1 Tersusunnya SOP dan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pajak

3 %

4 0

5

6

10.2 Tersusunnya Standar Waktu Pelayanan untuk setiap jenis pajak

%

100

10.3 Terlaksananya sosialisasi atas setiap pelayanan

kegiatan

8

11.1 % Ketersediaan media pengaduan masyarakat

unit

1

%

80

orang

45

11.2 Rasio kasus pengaduan yang terselesaikan 12

Meningkatnya pemahaman pegawai atas peraturan

12.1 jumlah pegawai yang mengikuti diklat



Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Satuan

Target

Program/ Kegiatan

Anggaran

2

3

4

5

6

13.1 Ketersediaan sistem teknologi informasi

unit

0

13.2 Tersediannya barang cetakan

dokumen

131

13.3 tersedianya gedung kantor dan UPT

unit

4

13.4 Tersedianya sarana transportasi

unit

0

perundangan terkait 13

Meningkatnya sarana prasana pelayanan



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi

amanah.

Dinas

Pelayanan

Pajak

Kota

Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN

Nomor

239/IX/618/2003

tentang

Perbaikan

Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2009-2013 maupun Renja Tahun 2013. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja

digunakan

pelaksanaan

untuk

kegiatan

menilai

sesuai

keberhasilan

dengan

program,

dan

kegagalan

sasaran

yang

ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.



A. Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran

ordinal

dengan

pendekatan

petunjuk pelaksanaan

evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut : No

Katagori

Nilai Angka

Interpretasi

1.

AA

> 85 – 100

Memuaskan

2.

A

> 75 – 85

Sangat Baik

3.

B

> 65 – 75

Baik

4.

CC

> 50 – 65

Cukup Baik

5.

C

> 30 – 50

Agak Kurang

6.

D

0 – 30

Kurang 29

LAKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013


Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2009-2013 maupun Renja Tahun 2013. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2013 dan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD 20092013

berdasarkan

Keputusan

Walikota

Bandung

Nomor

:

050/Kep.966-Orpad/2013, telah ditetapkan 13 sasaran dengan 22 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :  Sasaran 1

terdiri dari 1 indikator

 Sasaran 2


 Sasaran 3


 Sasaran 4

terdiri dari 2 indikator 30



 Sasaran 5


 Sasaran 6


 Sasaran 7


 Sasaran 8


 Sasaran 9


 Sasaran 10 terdiri dari 3 indikator  Sasaran 11 terdiri dari 2 indikator  Sasaran 12 terdiri dari 1 indikator  Sasaran 13 terdiri dari 4 indikator B. Capaian Indikator Kinerja Utama Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan

apa

yang

menjadi

kinerja

utama

dari

instansi

pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 050/Kep.966Orpad/2013 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja 31 LAKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013


Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja,

permasalahan

dan

isu-isu

strategis

yang

sangat

mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung tahun 2013 menunjukan hasil sebagai berikut: Tabel 3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG TAHUN 2013 2012

2013

Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi

Rata-rata peningkatan pajak daerah 1 Pajak Hotel

131.000.000.000

142.732.317.105

Target

Realisasi

148.000.000.000

177.490.303.830

12,98% 2

Pajak Restoran

3

Pajak Hiburan

4

Pajak Reklame

88.500.000.000

97.356.787.188

24,35%

102.000.000.000

118.700.322.856

15,25% 33.000.000.000

34.553.186.144

21,92%

35.500.000.000

37.767.188.531

7,58% 15.500.000.000

18.575.238.358

9,30%

18.500.000.000

17.603.910.300

19,35% 5

PPJU

114.000.000.000

118.646.202.927

-5,23%

121.500.000.000

135.297.036.036

6,58% 6

Pajak Parkir

7.000.000.000

7.135.692.799

14,03%

7.500.000.000

7.796.908.376

7,14% 7

PBB

8

BPHTB

9

Pajak Air Tanah

9,27%

0

0

277.000.000.000

280.104.269.023

335.000.000.000

398.574.514.052

350.000.000.000

415.761.410.854

4,48% 3.000.000.000

3.471.181.769

4,31%

3.000.000.000

3.566.097.210

0,00% Jumlah

727.000.000.000

821.045.120.342

2,73%

1.063.000.000.000

Peningkatan Pajak Daerah dari Tahun Sebelumnya

1.194.087.447.016

46,22%

45,44%

Target Kenaikan Pendapatan Pajak 13 %

13,00%

13,00%

Capaian IKU

355,52%

349,50%

Kinerja Capaian Sasaran

Memuaskan

* Catatan: Data sebelum Audit BPK



Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Misi kesatu “Menjadikan Pajak sebagai sumber utama pendapatan daerah”, dapat dilihat dari indikator Ratarata Peningkatan Pajak Daerah. Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yaitu 349,50% atau lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu 13%. Karena IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu SKPD, maka bisa dikatakan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung telah

berhasil mencapai

sesuai dengan

target

yang

ditetapkan.

C. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Secara umum Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2009-2013. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2009-2013 sebanyak 13 (tiga belas) sasaran. Pada tahun 2013 ditetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis dengan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2013. Dari 13 sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 22 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran 33 LAKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013


Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pelayanan Kota Bandung Tahun 2013 NO. 1 2 3 4 5 6

SASARAN STRATEGIS Memuaskan Sangat Baik Baik Cukup Baik Agak Kurang Kurang Jumlah

CAPAIAN 8 0 0 0 0 4 12

Keterangan: Sasaran Ke-5 yaitu "Tercapainya penerimaan bagi hasil pajak pusat sesuai potensi daerah", tidak dapat diukur dikarenakan adanya pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah.

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:



Tabel 3.3

Capaian Kinerja sasaran Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013 Jumlah Indikator

Rata-rata Capaian


1

100,00 %

Memuaskan

2


3

105,98 %

Memuaskan

3

Terkendalinya pengelolaan tunggakan pajak daerah

1

2,61 %

2

95,36 %

No

Sasaran

A

Menjadikan Pajak sebagai sumber utama pendapatan daerah

1

4

5

Terlaksananya pengawasan atas penerapan sistem pemungutan pajak Self Assesment Tercapaianya penerimaan bagi hasil pajak pusat sesuai potensi daerah

0-30

>30-50

>50-65

>65-75

>75-85

>85-100

Kurang

Memuaskan

1

Pengalihan Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah

6


1

119,71 %

7


1

21,43 %

Memuaskan

Kurang


Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Kota Bandung No

Sasaran

Jumlah Indikator

Rata-rata Capaian

0-30 Kurang

>30-50

>50-65

>65-75

>75-85

>85-100

8


1

0,00%

9


1

116,35%

Memuaskan

B

Meningkatkan Sistem Pengelolaan Pajak secara transparan dan Akuntabel

1


3

87,50%

Memuaskan

2


2

108,63%

Memuaskan

1

6,67%

4

96,85

3

4

Meningkatnya pemahaman pegawai atas peraturan perundangan terkait Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasana pelayanan

Jumlah

Kurang

Memuaskan

22

Keterangan: Sasaran Ke-5 indikator ke-8 yaitu "Tercapainya penerimaan bagi hasil pajak pusat sesuai potensi daerah", tidak dapat diukur dikarenakan adanya pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah.



Dari 13 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut: Tabel 3.4 PENCAPAIAN TARGET MISI Tingkat Pencapaian No.

Misi

Jumlah Indikator Sasaran

Melampaui Target (>100%)

Sesuai Target (100%)

Belum Mencapai Target (<100%)

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

1


11

4

36,36%

2

18,18%

5

45,45%

2


10

2

20,00%

3

30,00%

5

50,00%

Jumlah

21

6

5

10




Dari 13 sasaran dengan 22 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.5 KATEGORI PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN No. A.

Kategori Menjadikan Pajak sebagai sumber utama pendapatan daerah

Jumlah Indikator

Presentase

11

1

Memuaskan

8

72,73%

2

Sangat Baik

0

0,00%

3

Baik

0

0,00%

4

Cukup Baik

0

0,00%

5

Agak Kurang

0

0,00%

6

Kurang

3

27,27%


B.

10

1

Memuaskan

5

50,00%

2

Sangat Baik

0

0,00%

3

Baik

1

10,00%

4

Cukup Baik

1

10,00%

5

Agak Kurang

0

0,00%

6

Kurang

3

30,00%


D. Analisis Pencapaian Kinerja Evaluasi

bertujuan

agar

diketahui

pencapaian

realisasi,

kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar

dapat

dinilai

dan

dipelajari

guna

perbaikan

pelaksanaan

program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi 38 LAKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013


kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya

dilakukan

pula

pengukuran/penentuan

tingkat

efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam

melakukan

evaluasi

kinerja,

perlu

juga

digunakan

pembandingan-pembandingan antara : -

kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

-

kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

-

kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

-

kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang

telah dicapai pada tahun 2013 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 13 sasaran dan 22 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung tahun 2009-2013, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan

secara rinci dapat

dilihat sebagai berikut :



1.


Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Tersusunnya Peraturan tentang Pajak Daerah Indikator Kinerja Utama

No

Satua n

Rasio ketersediaan Perda dan Perwal untuk masing-masing jenis pajak

1

Tahun 2012 Realisas Target i

%

100

100

Tahun 2013 Realisas Target i

%

100%

100

100

%

100%

Rata-rata Capaian IKU

100%

100%


Memuaskan

Memuaskan

Tabel 3.7 Pencapaian Indikator Sasaran 1 Tahun 2013 dibandingkan Target Akhir Renstra Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

No

1

Indikator Sasaran Rasio ketersediaan Perda dan Perwal untuk masingmasing jenis pajak

Satuan

Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2013

Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2013

Persentase Capaian Kinerja

%

100

100

100%

Rata-rata Capaian

100%


Memuaskan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ketersediaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan yang telah ditargetkan yaitu Produk hukum yang telah dihasilkan selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:



1. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1131 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 887 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan PBB. 2. Peraturan Walikota Bandung Nomor 615 Tahun 2013 tentang Tata Bara Pelaksanaan Online System Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah. 3. Peraturan Walikota Bandung Nomor 016 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. 4. Keputusan

Walikota

Disyanjak/2014

tentang

Bandung

Nomor

Penetapan

NJOP

973/Kep.006Sebagai

Dasar

Pengenaan PBB untuk Kota Bandung Tahun 2014. 5. Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah: a. Perwal No. 301 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung No. 386 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel. b. Perwal No. 302 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Perwal No. 387 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran. 41 LAKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013


c. Perwal No. 303 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Perwal No. 388 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan. d. Perwal No. 304 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Perwal No. 389 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame. e. Perwal No. 305 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Perwal No. 390 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak PPJ. f. Perwal No. 306 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Perwal No. 391 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir. g. Perwal No. 307 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Perwal No. 392 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak BPHTB. h. Perwal No. 308 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Perwal No. 393 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pajak Air Tanah.



2.

Kota Bandung

Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah Sesuai Potensi Yang dimiliki Tabel 3.8 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah Sesuai Potensi Yang Dimiliki Indikator Kinerja Utama

Sat uan

Tahun 2012

Tahun 2013

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

%

100%

112,96%

112,96%

100%

112,33%

112,33%

1 Pajak Hotel

%

100%

108,96%

108,96%

100%

119,93%

119,93%

2 Pajak Restoran

%

100%

110,01%

100%

116,37%

116,37%

3 Pajak Hiburan

%

100%

104,71%

100%

106,39%

106,39%

4 Pajak Reklame 5 PPJU

%

100%

119,84%

119,84%

100%

%

100%

104,08%

104,08%

100%

95,16% 111,36%

111,36%

6 Pajak Parkir

%

100%

101,94%

101,94%

100%

103,96%

103,96%

7 PBB 8 BPHTB

%

100%

0,00%

0,00%

100%

101,12%

101,12%

%

100%

118,98%

118,98%

100%

118,79%

118,79%

9 Pajak Air Tanah Rasio penerimaan pajak yang berasal dari target murni tahun berjalan debandingkan dengan total penerimaan (untuk setiap jenis pajak)

%

100%

115,71%

115,71%

100%

118,87%

118,87%

%

100%

99,88%

99,88%

100%

99,95%

99,95%

1 Pajak Hotel

%

100%

99,67%

99,67%

100%

99,97%

99,97%

2 Pajak Restoran

%

100%

99,69%

99,69%

100%

99,96%

99,96%

3 Pajak Hiburan

%

100%

99,85%

99,85%

100%

99,82%

99,82%


%

100%

99,76%

99,76%

100%

98,88%

98,88%

%

100%

100,00%

100%

100,00%

100,00%

6 Pajak Parkir

%

100%

99,73%

99,73%

100%

99,85%

99,85%

7 PBB 8 BPHTB

%

100%

0,00%

0,00%

100%

100,00%

100,00%

%

100%

100,00%

100,00%

100%

100,00%

100,00%

9 Pajak Air Tanah Rasio penyelesaian BPHTB yang tepat waktu terhadap total validitas BPHTB

%

100%

97,60%

97,60%

100%

93,87%

93,87%

90%

96,27%

106,97%

90,00 %

95,09%

105,65%

Rasio Realisasi Penerimaan Pajak Dibandingkan Dengan Target Tahun Berjalan

110,01% 104,71%

100,00%


106,60%

105,98%


Memuaskan

Memuaskan

95,16%




No .

1

2

3



Indikator Sasaran

Satuan


Rasio Realisasi Penerimaan Pajak Dibandingkan Dengan Target Tahun Berjalan

%

112,33%

100,00%

112,33%

1 Pajak Hotel

%

119,93%

100,00%

119,93%

2 Pajak Restoran

%

116,37%

100,00%

116,37%

3 Pajak Hiburan

%

106,39%

100,00%

106,39%


%

100,00%

95,16%

%

95,16% 111,36%

100,00%

111,36%

6 Pajak Parkir

%

103,96%

100,00%

103,96%

7 PBB 8 BPHTB

%

101,12%

100,00%

101,12%

%

118,79%

100,00%

118,79%

9 Pajak Air Tanah Rasio penerimaan pajak yang berasal dari target murni tahun berjalan debandingkan dengan total penerimaan (untuk setiap jenis pajak)

%

118,87%

100,00%

118,87%

%

99,95%

100,00%

99,95%

1 Pajak Hotel

%

99,97%

100,00%

99,97%

2 Pajak Restoran

%

99,96%

100,00%

99,96%

3 Pajak Hiburan

%

99,82%

100,00%

99,82%


%

98,88%

100,00%

98,88%

%

100,00%

100,00%

100,00%

6 Pajak Parkir

%

99,85%

100,00%

99,85%

7 PBB 8 BPHTB

%

100,00%

100,00%

100,00%

%

100,00%

100,00%

100,00%

9 Pajak Air Tanah

%

93,87%

100,00%

93,87%

%

95%

90%

105,65%

Rasio penyelesaian BPHTB yang tepat waktu terhadap total validitas BPHTB Rata-rata Capaian

105,98%


Memuaskan



Mencermati realisasi penerimaan pajak dari sektor Pajak Daerah tersebut, terlihat hampir semua jenis pajak telah melampaui angka diatas 100 % atau Over Target, kecuali satu mata pajak yang masih dibawah target yaitu Pajak Reklame sebesar 95,16%. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan Bapak Walikota Bandung yang berkaitan dengan moratorium Reklame yang berarti penghentian ijin sementara yang mengakibatkan penerimaan reklame tidak tercapai, hal tersebut dikarenakan Dinas Pelayanan Pajak dalam memungut pajak reklame tersebut harus berdasarkan ijin (by ijin). Keberhasilan pencapaian target ini selain disebabkan semakin membaiknya roda perekonomian disertai dengan situasi Kota Bandung yang dipandang kondusif, juga menjadi perhatian serta pilihan bagi para wisatawan baik Domestik maupun Internasional yang akan berkunjung di Kota Bandung. Hal ini berdampak besar bagi hunian hotel, wisata kuliner atau restoran maupun hiburan sehingga menjadikan penerimaan pajak yang naik secara signifikan 3.

Terkendalinya Pengelolaan Tunggakan Pajak Daerah Tabel 3.10 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Terkendalinya Pengelolaan Tunggakan Pajak Daerah

No

1


Satuan


%

Tahun 2012

Tahun 2013

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

100,00

13,56

13,56%

100,00

2,61

2,61%


13,56%

2,61%


Kurang

Kurang




No

Indikator sasaran

Satuan


1


%

2,61



100

2,61%

Rata-rata Capaian

2,61%


Kurang

Tunggakan

pajak

daerah

merupakan

pajak

yang

terutang

ataupun yang belum dibayar kepada daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan. Jumlah hutang pajak yang harus dibayar dalam batas waktu yang ditetapkan tercantum pada SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan harus dibayar oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dalam kenyataannya tidak semua wajib pajak melunasi pajak yang terhutang secara tepat waktu. Kinerja capaian penyelesaian piutang sebesar 2,61% masih jauh dibawah target, dikarenakan belum adanya dasar hukum untuk penyelesaian piutang pajak daerah. Oleh karena itu diharapkan di tahun mendatang tersedia aturan hukum mengenai penyisihan piutang.

4.

Terlaksana Pengawasan Atas Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Self Assesment 46



Rekapitulasi Wajib Pajak (Sistem Pemungutan Pajak Self Assesment) Yang Diperiksa

No.

1 2 3 4 5

Jenis Pajak Hotel Restoran Hiburan Parkir PPJU TOTAL

Juml ah WP 289 700 239 300 2 1530

2012 WP Yang Diperi ksa 15 32 22 6 0 75

2013 Rasio 5,19% 4,57% 9,21% 2,00% 0,00% 4,90%

Jumlah WP

WP Yang Diperiksa

433 1250 255 289 2 2229

Rasio

42 43 0 0 0 85

9,70% 3,44% 0,00% 0,00% 0,00% 3,81%

Tabel 3.12 Analisis Pencapaian Sasaran 4

Terlaksana Pengawasan Atas Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Self Assesment Indikator Kinerja Utama

Satu an

1


2

Rasio pemanfaatan LHP sebagai dasar penetapan pajak

No

Tahun 2012

Tahun 2013 Realisas i

Target

Realisasi

%

Target

%

3,60

4,90

136,11%

4,20

3,81

90,71%

%

100

100

100%

100

100

100%


118,06%

95,36%


Memuaskan

Memuaskan

%



Tabel 3.13

Pencapaian Indikator Sasaran 4 Tahun 2013 dibandingkan Target Akhir Renstra Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Satuan

Realisasi Akumula si s/d Tahun 2013


Persentas e Capaian Kinerja

1


%

3,81

4,20

90,71%

2

Rasio pemanfaatan LHP sebagai dasar penetapan pajak

%

100

100

100,00%

No

Indikator Sasaran

Rata-rata Capaian

95,36%


Memuaskan

Sistem pemungutan Pajak Daerah pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menganut Office Assesment dan Self Assesment. Office Assesment merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib Pajak, sedangkan Self Assesment merupakan suatu system pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajaknya. Dalam system ini, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menerapkan pada jenis pajak yang memandang wajib pajaknya cukup mampu untuk diserahi tanggungjawab untuk menghitung dan menetapkan utang pajaknya sendiri yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB). Dalam system Self Assesrnent;

administrasi

perpajakan

berperan

aktif

melaksanakan

pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan. Fungsi pengawasan memegang 48 LAKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013


peranan

sangat

penting

dalam

Self

Assesment,

karena

tanpa

pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan sistem tersebut tidak berjalan dengan baik, sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak maksimal. Indikator kinerja utama dari sasaran terlaksananya pengawasan atas penerapan system pemungutan pajak Self Assesment

adalah sebagai berikut “Prosentase jumlah wajib pajak yang

diperiksa terhadap total Wajib Pajak (untuk semua jenis pajak)” Salah

satu

tahapan

yang

penting

dalam

keberhasilan

pemungutan pajak daerah adalah kepastian bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya secara benar. Untuk mengetahui hal tersebut, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung melalui Bidang Pengendalian melakukan pemeriksanaan terhadap wajib pajak untuk membuktikan kebenaran pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai peraturan. Dari Target yang ditetapkan 4,2 %, Dinas Pelayanan Pajak Kota

Bandung

melalui

Bidang

Pengendalian

telah

melakukan

pemeriksaan kepada 85 Wajib Pajak dari total sebanyak 2229 Wajib Pajak yang ada di Kota Bandung atau sekitar 3,81%. 5.

Tercapainya penerimaan bagi hasil pajak pusat sesuai potensi daerah Sehubungan dengan telah terbitnya UU No. 28 Tahun 2009

sebagai pangganti dari Undang Undang No. 34 Tahun 2000 (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 49 LAKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013


Retribusi Daerah, maka Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang semula merupakan Pajak Pusat dilimpahkan pengelolaannya menjadi Pajak Daerah. 6.

Tercapainya Penerimaan bagi hasil pajak provinsi sesuai potensi daerah DANA BAGI HASIL PROVINSI TAHUN 2013

No.

Jenis Pajak

Anggarran Murni

Realisasi

%

1 PKB

207.212.902.530

258.981.059.481

124,98%

2 BBNKB

118.515.365.815

234.674.723.250

198,01%

3 PBBKB

183.413.977.362

115.924.462.258

63,20%

4 Air Permukaan

220.672.090

240.858.027

109,15%

5 Kemetrologian

280.000.000

275.529.058

98,40%

509.642.917.797

610.096.632.074

119,71%

JUMLAH

Tabel 3.14 Analisis Pencapaian Sasaran 6 Tercapainya Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi Sesuai Potensi Daerah No


Satuan

1

Rasio realisasi penerimaan bagi hasil pajak provinsi dibandingkan dengan target

%

Tahun 2012

Tahun 2013

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

100,00

113,64

113,64%

100,00

119,71

119,71%


113,64%

119,71%


Memuaskan

Memuaskan




No

1

Indikator Sasaran Rasio realisasi penerimaan bagi hasil pajak provinsi dibandingkan dengan target

Satuan




%

119,71

100

119,71%

Rata-rata Capaian

119,71%


Memuaskan

Sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung tidak lepas dengan masalah pembiayaan, yang untuk saat ini memang dapat mengandalkan pajak dari sektor Pajak Daerahnya. Disamping dari Pajak Daerah, sumber penerimaan lainnya yang memungkinkan untuk dapat memberikan harapan yang nyata adalah dari Bagi Hasil Pajak, yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor

(BBNKB),

Pajak

Bahan

Bakar

Kendaraan

Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (Aper), dan Kemetrologian. Bagi Hasil Pajak Provinsi ini merupakan dana perimbangan yang pembagiannya didasarkan pertimbangan yang lebih mendalam atas potensi (daerah penghasil), pertumbuhan ekonomi, dan kinerja daerah serta diberikan kepada daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.



7.

Tersediannya sarana prasarana pendukung pengelolaan PBB Tabel 3.16 Analisis Pencapaian Sasaran 7 Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Pengelolaan PBB Indikator Kinerja Utama

No

Ketersediaan Sistem Aplikasi

1

Satuan Unit

Tahun 2012

Tahun 2013

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

14,00

0,00

0,00%

14,00

3,00

21,43%


0,00%

21,43%


Kurang

Kurang

Tabel 3.17 Pencapaian Indikator Sasaran 7 Tahun 2013 dibandingkan Target Akhir Renstra Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung No

1

Indikator Sasaran Ketersediaan Sistem Aplikasi

Satuan




Unit

3

28

10,71%

Rata-rata Capaian

10,71%


Kurang

Di tahun 2013 dibangun aplikasi sebagai sarana pendukung pengelolaan PBB, diantaranya adalah: 1. Pengembangan Sismiop menjadi Web Basic Application. 2. Migrasi Database SIM Pengelolaan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah. 3. Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Multimedia Touchscreen.



Pengembangan dan pembentukan aplikasi tersebut dibebankan kepada anggaran Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung TA 2013 sebesar

Rp.

400.836.500,-

dengan

nama

kegiatan

Penerimaan PBB Melalui Informasi Teknologi”

“Peningkatan

termasuk didalamnya

untuk pemeliharaan aplikasi dan database, juga pemeliharaan jaringan dan hardware selama 1 (satu) tahun.

8.

Tersedianya Tenaga Profesional Berkaitan Dengan Pengelolaan PBB Tabel 3.18 Analisis Pencapaian Sasaran 8 Tersedianya Tenaga Profesional Berkaitan Dengan Pengelolaan PBB

No 1


Satuan

Ketersediaan Tenaga Appraisal

Orang

Tahun 2012

Tahun 2013

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

45,00

50,00

111,11%

45,00

0,00

0,00%


111,11%

0,00%


Memuaskan

Kurang


No

1

Indikator Sasaran Ketersediaan Tenaga Appraisal

Satuan




Orang

50

90

55,56%

Rata-rata Capaian

55,56%


Cukup Baik



Dalam rangka mempersiapkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan oleh daerah yang pada awalnya merupakan Pajak Pusat, maka Disyanjak Kota Bandung pada tahun 2012 telah mempersiapkan tenaga profesional berkaitan dengan pengelolaan PBB. Salah satunya yaitu

Tenaga Appraisal yang dibutuhkan

dalam pemeriksaan PBB,

sehingga dapat meningkatkn penerimaan daerah. Dinas Pelayanan Pajak mengirimkan sebanyak 30 orang untuk mengikuti Bimbingan Teknis

tentang

“Pelatihan

Pemantapan

Penilaian

Serta

BPHTB

(Penilaian Individual)” serta 20 orang mengikuti Bimbingan Teknis tentang “Pelatihan Optimalisasi dan Aplikasi Penerapan PBB dan BPHTB serta Penilaian Aset Tanah dan Bangunan Yang Berbasis IT” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidik dan Pengkaji Pajak (LP3). 9.

Tersusunnya Data Wajib PBB Yang Akurat Tabel 3.20 Analisis Pencapaian Sasaran 9 Tersusunnya Data Wajib PBB Yang Akurat

No


Satu an

1

Ketersediaan data wajib pajak PBB

WP

Tahun 2012

Tahun 2013

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

448.103

516.158

115,19%

448.103

521.386

116,35%


115,19%

116,35%


Memuaskan

Memuaskan



Tabel 3.21

Pencapaian Indikator Sasaran 9 Tahun 2013 dibandingkan Target Akhir Renstra Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung No

Indikator Sasaran

Satuan

1

Ketersediaan data wajib pajak PBB

WP



521.386


448.103

Rata-rata Capaian

116,35%


Memuaskan

116,35%

Data Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang tercatat per Bulan Desember 2013 adalah sebanyak 521.386. Jumlah data tersebut adalah hasil pelimpahan dari Kantor Pajak Pratama dan penambahan dari pengajuan baru kepada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung selama tahun 2013. 10.

Meningkatnya Transparansi Pelayanan Tabel 3.22 Analisis Pencapaian Sasaran 10 Meningkatnya Transparansi Pelayanan

No


1


2 3

Tersusunnya standar waktu pelayanan untuk setiap jenis pajak Terlaksananya sosialisasi atas setiap pelayanan Rata-rata Capaian IKU Kinerja Capaian Sasaran

Satu an

Tahun 2012 Reali Target sasi %

Tahun 2013 Realis Target asi

%

%

100

0

0%

0

100

100%

%

5 hr

5 hr

100%

100

100

100%

Kegia tan

5

5

100%

8

5

62,50%

66,67% Baik

87,50% Memuaskan




1

2 3

Indikator Sasaran Tersusunnya SOP dan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pajak Tersusunnya standar waktu pelayanan untuk setiap jenis pajak Terlaksananya sosialisasi atas setiap pelayanan

Satuan




%

100

0

100,00%

%

100

100

100,00%

Kegiatan

10

13

76,92%

Rata-rata Capaian

92,31%


Memuaskan

Dalam rangka terwujudnya visi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yaitu “Profesional Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah, Prima Dalam Pelayanan Menuju Kota Jasa Yang Bermartabat”, maka Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung merasa perlu untuk membuat standar operasional dan standar pelayanan yang baku dalam mengelola pajak dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Maka pada tahun 2012 dibuatlah Naskah Kajian Standar Operasional dan Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan untuk setiap jenis pajak. Baru pada tahun 2013 disusunlah Peraturan Walikota tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan untuk setiap jenis pajak yang baru diundang-undangkan pada tanggal 6 Januari 2014.

11.

Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan



Data Rekapitulasi Pengaduan dari Masyarakat

No.

Yang Terselesaika n

Jumlah Pengaduan

Pengaduan melalui:

1

Kantor Bidang Pajak Penetapan Kasie Pelayanan dan Pengaduan

2 3

Rasio

21250

17296

81,39%

Web Disyanjak

6

6

100,00%

Media Sosial Twitter

8

8

100,00%

Rata-rata

93,80%

Tabel 3.24 Analisis Pencapaian Sasaran 11 Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Tahun 2012 Realisa Target si

No


Satua n

1

Ketersediaan Media Pengaduan Masyarakat

unit

1

2


%

100


%

Target

1

100%

1

1

100%

100

100%

80

93,80

117,25%


100,00%

108,63%


Memuaskan

Memuaskan

%

Tabel 3.25 Pencapaian Indikator Sasaran 11 Tahun 2013 dibandingkan Target Akhir Renstra Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung N o

Indikator Sasaran

Satuan




1

Ketersediaan Media Pengaduan Masyarakat

unit

2

2

100,00%

2


%

93,8

80

117,25%

Rata-rata Capaian

108,63%


Memuaskan



Salah satu aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang baik adalah dengan memberikan akses untuk pengaduan dari masyarakat. Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menyediakan sarana untuk memberikan informasi dan pengaduan (complaint) yang berfungsi menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat. Sarana tersebut berupa Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung, Bidang Penetapan. Di sana segala jenis pengaduan mengenai PBB telah terselesaikan sebanyak 93,8%. Untuk

pajak lainnya (selain PBB), pengaduan

dilayangkan ke web disyanjak yaitu disyanjak.bandung.go.id atau lewat media sosial twitter @disyanjakkotbdg. Semua pengaduan melalui website dan media sosial telah terselesaikan 100%. 12.

Meningkatnya Pemahaman Pegawai Atas Peraturan Perundangan Terkait Tabel 3.26 Analisis Pencapaian Sasaran 12 Meningkatnya Pemahaman Pegawai Atas Peraturan Perundangan Terkait

No


Satuan

1

Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat

Orang

Tahun 2012

Tahun 2013

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

50

53

106%

45

3

6,67%


106,00%

6,67%


Memuaskan

Kurang



Tabel 3.27 Pencapaian Indikator Sasaran 12 Tahun 2013 dibandingkan Target Akhir Renstra Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Indikator Sasaran

No

1

Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat

Satuan




Orang

56

95

58,95%

Rata-rata Capaian

58,95%


Cukup Baik

Di

tahun

2013,

Dinas

Pelayanan

Pajak

Kota

Bandung

mengirimkan 3 orang untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pengelolaan Keuangan. Apabila dilihat di sini, jumlah peserta Diklat jauh berkurang dari tahun 2012, hal ini disebabkan karena Diklat memang difokuskan pada tahun 2012 sebagai persiapan pengelolaan PBB oleh Pemerintah Kota Bandung.

13.

Meningkatnya sarana dan prasarana Pelayanan



Tabel 3.28

Analisis Pencapaian Sasaran 13 Meningkatnya Sarana Prasarana Pelayanan N o

Indikator Kinerja Utama Ketersediaan sistem teknologi informasi Tersedianya barang cetakan Tersedianya gedung kantor dan UPT Tersedianya sarana transportasi

1 2 3 4

Satu an

Target


Tahun 2013 Realis Target asi

%

%

unit

3

2

66,67%

0

0

0,00%

doku men

131

131

100,00%

131

90

68,70%

unit

6

5

83,33%

4

5

125,00%

unit

52

52

100,00%

0

20

0,00%


87,50%

96,85%


Memuaskan

Memuaskan


1

2

3

4

Indikator Sasaran Ketersediaan sistem teknologi informasi Tersedianya barang cetakan Tersedianya gedung kantor dan UPT Tersedianya sarana transportasi

Satuan




unit

2

3

66,67%

dokumen

221

262

84,35%

unit

10

10

100,00%

unit

72

52

138,46%

Rata-rata Capaian

97,37%


Memuaskan



Dinas pelayanan

Pelayanan terhadap

Pajak

Kota

masyarakat

Bandung

yang

pada

dalam

mendukung

hakikatnya

adalah

pemberian pelayanan prima, telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan. Adapun indikator sasaran meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan adalah sebagai berikut: a.

Ketersediaan system teknologi informasi Ketersediaan system teknologi informasi sangatlah membantu sebagai bentuk pelayanan publik yang cepat, tepat dan akurat. Pada tahun 2012 telah di bangun System Informasi Manajemen Online Pajak dan SISMIOP yaitu penerapan teknologi informasi (egovernment) yang membantu Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam melaksanakan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di bidang pajak daerah sehingga mampu memberikan potensi pajak yang maksimal dan akurat. Pada tahun 2013 bentuk pengadaan kegiatan tersebut hanya berupa pengembangan system, migrasi data dan pemeliharaan sehingga tidak dapat diukur.

b.

Tersedianya barang cetakan Untuk memenuhi pelayanan pajak kepada masyarakat, Dinas Pelayanan

Pajak

Kota

Bandung

telah

menyediakan

dengan

mencetak formulir-formulir pajak daerah serta mencetak peraturan tentang perpajakan daerah. c.

Tersedianya gedung kantor dan UPT Sebagai bentuk pendekatan dan dukungan pelayanan publik secara

prima,

Dinas

Pelayanan

Pajak

Kota

Bandung

telah 61



membentuk Unit Pelaksana Teknis yang terbagi atas 5 (lima) Wilayah. Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) UPT ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 543 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 413 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Unit Pelaksana Teknis Pemungut Pajak meliputi 5 (lima) Wilayah, yaitu :

d.

1.

Unit Pelaksana Teknis Wilayah Bandung Utara;

2.

Unit Pelaksana Teknis Wilayah Bandung Barat;

3.

Unit Pelaksana Teknis Wilayah Bandung Tengah;

4.

Unit Pelaksana Teknis Wilayah Bandung Timur;

5.

Unit Pelaksana Teknis Wilayah Bandung Selatan. Tersedianya sarana transfortasi Untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi di tahun 2013 Dinas

Pelayanan

Pajak

Kota

Bandung

menyediakan

sarana

transportasi berupa 5 unit Mobil dan 15 unit sepeda motor.

E. Akuntabilitas Keuangan Selama tahun 2013 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 7.659.529.816,00 sedangkan 62 LAKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013


realisasi

Kota Bandung

anggaran

mencapai

Rp.

3.777.562.599,00

atau

dengan

serapan dana APBD mencapai 49,32%, dengan demikian dapat dikatakan

kondisi anggaran

adalah

Silpa

Rp.

3.881.967.217,00.

Serapan anggaran ini jauh dibawah target disebabkan oleh adanya perubahan nomenklatur dari Dinas Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pelayanan Pajak berdasarkan Perda Kota Bandung No. 05 tahun 2013. Dengan adanya perubahan itu berdampak pada perubahan DPA (Dokumen

Pelaksana

Anggaran)

dan

Surat

Keputusan

tentang

Pengangkatan Pengelola Keuangan di lingkungan Dinas Pelayanan Pajak

yaitu

KPA

Penatausahaan

(Kuasa

Keuangan)

Pengguna dan

PPTK

Anggaran), (Pejabat

PPK

Pelaksana

(Pejabat Teknis

Kegiatan), sehingga pelaksanaan kegiatan baru dimulai pada triwulan ke -3 (tiga). Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.30 Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013 No.

Misi

1


2


Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

%

7.659.529.816

3.777.562.599

49,32%

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat 63 LAKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013


efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung pada tahun 2013. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja

misi

dan

anggaran

yang

digunakan

pada

tahun

2013

sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.31 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013 No.

Kategori

Jumlah Indikator

A.


11

Presentase Capaian Kinerja

Memuaskan

8

72,73%

Sangat Baik

0

0,00%

3

Baik

0

0,00%

4

Cukup Baik

0

0,00%

5

Agak Kurang

0

0,00%

6

Kurang Meningkatkan Sistem Pengelolaan Pajak secara transparan dan Akuntabel

3

27,27%

1 2

B.

Realisasi (Rp)

3.777.562.599

%

49,32%

10

Memuaskan

5

2

Sangat Baik

0

0,00%

3

Baik

1

10,00%

4

Cukup Baik

1

10,00%

5

Agak Kurang

0

0,00%

6

Kurang

3

30,00%

1

Anggaran

50,00%




Pencapaian pencapaian

Misi pada

kinerja

tahun

Tahun terakhir

2013

merupakan

Renstra

akumulasi

2012-2013,

dengan

demikian diuraikan pula capaian misi berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 2 (dua) tahun sebagai berikut : Tabel 3.32 Penyerapan Anggaran pada setiap Misi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 2012-2013

No.

Misi

1


2

Meningkatka n Sistem Pengelolaan Pajak secara transparan dan Akuntabel

Pagu Indikatif Renstra (Rp)

13.116.306.106

Realisasi anggaran tahun ke-

4

5

4.258.228.010

3.777.562.599

Jumlah

% (dari Pagu Indikatif )

8.035.790.609

61,27%

Sumber data : Dinas Pelayanan Pajak

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang

digunakan

kurang

efektif

terhadap

capaian

kinerja

misi

organisasi. F. Prestasi dan Penghargaan Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan 65 LAKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013


penghargaan selama kurun waktu 2 (dua) tahun tersebut, sebagai berikut : 1. Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat No. Prestasi Penghargaan 1. Kejuaraan Sepak Juara ke-1 Bola Liga Ngabuburit 2. Kejuaraan Sepak Juara ke-1 Bola Liga Ngabuburit 2. Prestasi Tingkat Kota Bandung No. Prestasi Penghargaan 1. Olah raga Futsal Juara ke-I (POR PEMKOT) 2. Olah raga Futsal Juara ke-I (POR PEMKOT) 3. Olah Raga Catur Juara ke II (POR PEMKOT) 4. Olah Raga Catur Juara ke I (POR PEMKOT) 5. Senam Beregu Juara ke II (POR PEMKOT) 6. Senam Beregu Juara ke II (POR PEMKOT) 7. Billiard Juara ke I (POR PEMKOT) 8. Billiard Juara ke II (POR PEMKOT) 9. Tenis Meja Juara ke II (POR PEMKOT) 10. Bulu Tangkis Juara ke II (POR PEMKOT) 11. Gerak Jalan Juara ke III (POR PEMKOT) Beregu

Tahun 2012 2013

Tahun 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2013 2013 2013



BAB IV PENUTUP

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2012. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah

(AKIP).

Sebagai

upaya

untuk

penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LAKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2013 Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menetapkan sebanyak 13 (Tiga Belas) sasaran dengan 22 (Dua Puluh Dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut : Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 % atau interpretasi memuaskan. Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 105,98 % atau interprestasi memuaskan Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 2,61 % atau interprestasi kurang 67 LAKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013


Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 95,36 interprestasi memuaskan Sasaran 5 Pengalihan Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 119,71 interprestasi memuaskan Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 21,43 interprestasi kurang Sasaran 8 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 0,00 interprestasi kurang Sasaran 9 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 116,35 interprestasi memuaskan Sasaran 10 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 87,50 interprestasi memuaskan Sasaran 11 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 108,63 interprestasi memuaskan Sasaran 12 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 6,67 interprestasi kurang Sasaran 13 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 96,85 interprestasi Memuaskan.

% atau % atau % atau % atau % atau % atau % atau % atau % atau

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 13 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 85 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan. Dalam Tahun Anggaran 2013 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 7.659.529.816,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.777.562.599,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 49,32%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2013 Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 3.881.967.217,00



Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun

pihak

lain

yang

telah

mengambil

bagian

dengan

berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, ............................... 2014 KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG,

Dr.H.DANDAN RIZA WARDANA, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19680702 198803 1 003


Lampiran VIII

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4

5

6

7

1.1. Penerimaan pajak daerah

1

2

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor swasta/masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik

Jumlah realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target tahun berjalan dari 9 Mata Pajak Daerah yaitu : 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 1.2. 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Parkir 5. Pajak BPHTB 6. Pajak Penerangan Jalan 7. Pajak Reklame 8. Pajak Air Tanah 9. PBB

2.1.

Jumlah kelompok sasaran/jenis yang mendapatkan insentif pajak

Triliun Rp

%

Jumlah Kelompok sasaran

1,400

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.

Peningkatan sumber pendapatan daerah dengan pengembangan sistem informasi manajemen.

3.605.000.000

2.

Penyusunan data base pajak daerah.

3.000.000.000

3.

Peningkatan penerimaan PBB melalui informasi teknologi.

950.000.000

4.

Penyusunan evaluasi tahunan pendapatan.

150.000.000

100

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 12

1.

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi.

1.000.000.000

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3

4

5

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar pajak

Meningkatnya pengawasan atas pelaksanaan Pengelolaan perpajakan daerah

3.1. IKM bidang pembayaran pajak daerah

Prosentase Wajib Pajak yang taat 4.1. membayar Pajak Daerah

Prosentase jumlah WP yang 5.1. ditindaklanjuti terhadap nota pengantar yang harus ditindaklanjuti

% pengaduan masyarakat yang 5.2. ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk

Kategori

%

B

75

1.

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah.

2.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB.

%

50

90

950.000.000


%

2.530.400.000

Pengendalian partisipasi aktif wajib pajak

1.250.000.000


Pengendalian Kualitatif dan K.uantitatif pajak terpadu

250.000.000

2.

Pengendalian program kerja pemeriksaan tahunan.

150.000.000

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4

5

6

7

6.1.

Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

%

80


Fasilitasi penyelesaian piutang pendaftaran.

1.440.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. 6

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

6.2.

6.3

Penilaian AKIP SKPD oleh Kementerian PAN /inspektorat

Kategori

Prosentase tertib Administrasi Barang/Aset Daerah

%

CC

Penyusunan RENSTRA dan RENJA SKPD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

15.775.400.000

Bandung,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL, ST, M.UD

250.000.000

80

Jumlah

WALIKOTA BANDUNG

250.000.000

2014

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

Dr. H. DANDAN RIZA WARDANA, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19680702 198803 1 003

Lampiran IV

REALISASI PENDAPATAN MURNI TAHUN 2012 DAN 2013 2013

2012

No

Jenis Pajak

1 2 3 4 5 6 7

Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame PPJU Pajak Parkir PBB Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan Pajak Air Tanah JUMLAH

8 9

Realisasi murni

Realisasi Bruto

%

Target

Realisasi

Rasio Realisasi Pendapatan dibandingkan dengan Target

Tunggakan

Denda

Realisasi Murni

142.258.105.149 97.054.380.499 34.501.838.894 18.531.350.645 118.646.202.927 7.116.300.999 -

142.732.317.105 97.356.787.188 34.553.186.144 18.575.238.358 118.646.202.927 7.135.692.799 -

99,67% 99,69% 99,85% 99,76% 100,00% 99,73% 0,00%

148.000.000.000 102.000.000.000 35.500.000.000 18.500.000.000 121.500.000.000 7.500.000.000 277.000.000.000

177.519.772.031 118.727.329.343 37.781.838.385 17.603.910.300 135.297.036.036 7.797.748.411 280.104.269.023

119,95% 116,40% 106,43% 95,16% 111,36% 103,97% 101,12%

24.163.465 14.704.800 54.862.250 196.631.500 10.537.000 -

29.468.201 27.006.487 14.649.854 840.035 -

177.466.140.365 118.685.618.056 37.712.326.281 17.407.278.800 135.297.036.036 7.786.371.376 280.104.269.023

398.574.514.052

398.574.514.052

100,00%

350.000.000.000

415.761.410.854

118,79%

-

-

415.761.410.854

3.382.976.328 820.065.669.493

3.471.181.769 821.045.120.342

97,46% 3.000.000.000 99,88% 1.063.000.000.000

3.566.154.326 1.194.159.468.709

118,87% 112,34%

218.698.782 519.597.797

57.116 72.021.693

3.347.398.428 1.193.567.849.219

Rasio Realisasi Pendapata n Murni dibandingk an dengan Total penerimaa n 99,97% 99,96% 99,82% 98,88% 100,00% 99,85% 100,00%

100,00% 93,87% 99,95%

Lampiran II

CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2013 DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG No 1

TUJUAN Meningkatnya penerimaan pajak daerah secara optimal

SASARAN Tersusunnya Peraturan tentang Pajak Daerah Tercapainya Penerimaan pajak daerah sesuai potensi yang dimiliki

INDIKATOR SASARAN

1.1 2.1

TARGET

REALISASI

Rasio ketersediaan Perda dan Perwal untuk masing-masing jenis pajak

%

100%

100,00%

100,00% Memuaskan


%

100%

112,33%

112,33% Memuaskan

% % % % % % %

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

119,93% 116,37% 106,39% 95,16% 111,36% 103,96% 101,12%

119,93% 116,37% 106,39% 95,16% 111,36% 103,96% 101,12%

%

100%

118,79%

118,79%

%

100%

118,87%

118,87%

%

100%

99,95%

% % % % % % %

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

99,97% 99,96% 99,82% 98,88% 100,00% 99,85% 100,00%

99,97% 99,96% 99,82% 98,88% 100,00% 99,85% 100,00%

%

100%

100,00%

100,00% 93,87%

Pajak Pajak Pajak Pajak


PPJU Pajak Parkir PBB Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan Pajak Air Tanah

2.2

Rasio penerimaan pajak yang berasal dari target murni tahun berjalan dibandingkan dengan total penerimaan (untuk setiap jenis pajak) Pajak Pajak Pajak Pajak


PPJU Pajak Parkir PBB Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan Pajak Air Tanah



SATUAN

%

100%

93,87%

2.3


%

90%

95,09%

3.1


%

100%

2,61%

%

99,95% Memuaskan

105,65% Memuaskan

2,61% Kurang

No

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET

REALISASI


%

4,2%

3,81%

90,71% Memuaskan


%

100%

100%

100,00% Memuaskan

Tercapaianya penerimaan bagi hasil pajak pusat sesuai potensi 5.1 daerah


%

100%



6.1

Rasio realisasi perimaan bagi hasil pajak provinsi dibandingkan dengan target

%

100%

119,71%

Terlaksananya Tersedianya sarana prasarana pengelolaan PBB sebagai pajak daerah pendukung pengelolaan PBB

7.1

Sistem Aplikasi

Unit

14

3

21,43% Kurang


8.1

tenaga Appraisal

Orang

45

0

0,00% Kurang


9.1

Data WP PBB

WP

448103

521386

116,35% Memuaskan

10.1


%

0%

100%

100,00% Memuaskan

10.2


%

100%

100%

100,00% Memuaskan

10.3


kegiatan

8

5

62,50% Cukup Baik

11.1


unit

1

1

100,00% Memuaskan

11.2


%

80%

93,80%

117,25% Memuaskan

12.1

jumlah pegawai yang mengikuti diklat

orang

45

3

6,67% Kurang

13.1


unit

0

0

0,00% Kurang

13.2


dokumen

131

90

13.3


unit

4

5

13.4


unit

0

20

Terlaksananya pengawasan atas 4.1 penerapan sistem pemungutan pajak Self Assesment 4.2 2

3

4

Tercapainya penerimaan pendapatan bukan pajak daerah sesuai hak daerah

Meningkatnya mutu pelayanan yang transparan dan akuntabel



5

Meningkatnya sistem Meningkatnya pemahaman pengelolaan pajak pegawai atas peraturan daerah perundangan terkait Meningkatnya sarana prasana pelayanan

%


SATUAN

119,71% Memuaskan

68,70% Baik 125,00% Memuaskan 0,00% Kurang

Lampiran I

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013 DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG No 1

TUJUAN

SASARAN

Meningkatnya Tersusunnya Peraturan penerimaan pajak tentang Pajak Daerah daerah secara optimal

INDIKATOR SASARAN 1.1

Rasio ketersediaan Perda dan Perwal untuk masingmasing jenis pajak

SATUAN TARGET %

100%

REALISASI 1.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 1131 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 887 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan PBB.

2.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 615 Tahun 2013 tentang Tata Bara Pelaksanaan Online System Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah.

3.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 016 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

4.

Keputusan Walikota Bandung Nomor 973/Kep.006Disyanjak/2014 tentang Penetapan NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB untuk Kota Bandung Tahun 2014.

5.

Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah: a. Perwal No. 301 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung No. 386 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel. b. Perwal No. 302 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung No. 387 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran. c. Perwal No. 303 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung No. 388 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan. d. Perwal No. 304 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung No. 389 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame. e. Perwal No. 305 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung No. 390 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan. f.

Perwal No. 306 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung No. 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir.

g. Perwal No. 307 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung No. 392 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak BPHTB. h. Perwal No. 308 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan walikota Bandung No. 393 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pajak Air Tanah.

% CAPAIAN KINERJA 100,00%

No

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN TARGET


% CAPAIAN KINERJA

REALISASI

% Target Target 2.1

2.3

% Realisasi

% Capaian Kinerja


%

100%

1.063.000.000.000

1.194.087.447.016

112,33%

112,33%

Pajak Hotel

%

100%

148.000.000.000

177.490.303.830

119,93%

119,93%

Pajak Restoran

%

100%

102.000.000.000

118.700.322.856

116,37%

116,37%

Pajak Hiburan

%

100%

35.500.000.000

37.767.188.531

106,39%

106,39%

Pajak Reklame

100% 100% 100%

18.500.000.000 121.500.000.000 7.500.000.000

17.603.910.300

PPJU Pajak Parkir

% % %

135.297.036.036 7.796.908.376

95,16% 111,36% 103,96%

95,16% 111,36% 103,96%

PBB

%

100%

277.000.000.000

280.104.269.023

101,12%

101,12%

Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan

%

100%

350.000.000.000

415.761.410.854

118,79%

118,79%

Pajak Air Tanah

%

100%

3.000.000.000

3.566.097.210

118,87%

118,87%

Total Penerimaan 2.2

Realisasi

Realisasi Penerimaan Murni

%

% Capaian Kinerja

Rasio penerimaan pajak yang berasal dari target murni tahun berjalan dibandingkan dengan total penerimaan (untuk setiap jenis pajak)

%

100%

1.194.159.468.709

1.193.567.849.219

99,95%

99,95%

Pajak Hotel

%

100%

177.519.772.031

177.466.140.365

99,97%

99,97%

Pajak Restoran

%

100%

118.727.329.343

118.685.618.056

99,96%

99,96%

Pajak Hiburan

%

100%

37.781.838.385

37.712.326.281

99,82%

99,82%

Pajak Reklame

%

100%

17.603.910.300

17.407.278.800

98,88%

98,88%

PPJU

%

100%

135.297.036.036

135.297.036.036

100,00%

Pajak Parkir

%

100%

7.797.748.411

7.786.371.376

PBB

%

100%

280.104.269.023

280.104.269.023

100,00%

100,00%

Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan

%

100%

415.761.410.854

415.761.410.854

100,00%

100,00%

Pajak Air Tanah

%

100%

3.566.154.326

3.347.398.428


%

90%

99,85%

93,87%

Total Berkas BPHTB yang masuk

Penylesaian berkas BPHTB

%

4802

4566

95,09%

100,00% 99,85%

93,87% % Capaian Kinerja

105,65%

No

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN TARGET

Jumlah Penunggak Pajak Terkendalinya pengelolaan Tunggakan Pajak Daerah 3.1

%

4.1

%

4,20%

4.2


%

100%

Tercapainya Tercapaianya penerimaan penerimaan pendapatan bukan bagi hasil pajak pusat sesuai 5.1 potensi daerah pajak daerah sesuai hak daerah


%

100

Realisasi Penyelesaian Piutang

20.980.849.799,44

100%



2


546.656.825,60

3

Terlaksananya pengelolaan PBB sebagai pajak daerah


6.1

Rasio realisasi perimaan bagi hasil pajak provinsi dibandingkan dengan target

7.1

Sistem Aplikasi

Tersedianya tenaga profesional berkaitan dengan 8.1 pengelolaan PBB

4

Meningkatnya mutu pelayanan yang transparan dan akuntabel

Tersusunnya data wajib PBB yang akurat Meningkatnya transparansi pelayanan

tenaga Appraisal

9.1

Data WP PBB

10.1


%

100%

Unit

14

%

2229

85

3,81%

100%

% Capaian Kinerja

2,61%

% Capaian Kinerja

90,79%

100,00%


Realisasi

509.642.917.797

1. 2. 3.

610.096.632.074

Pengembangan SISMIOP menjadi Web Basic Aplication Aplikasi SIM Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah

%

% Capaian Kinerja

119,71%

119,71%

3

21,43%

Aplikasi SIM Touchscreen

45

0

WP

448103

521386

0

2,61%

Wajib Pajak yang diperiksa

Orang

%

%

Jumlah Wajib Pajak

Target Tercapaianya penerimaan bagi hasil pajak provinsi sesuai potensi daerah

% CAPAIAN KINERJA

REALISASI

Telah tersusunnya Standar Operasional Prosedur tata cara pemungutan pajak daerah

0,00% 116,35%

100%

100,00%

4

Meningkatnya mutu pelayanan No yang TUJUAN transparan dan akuntabel

Meningkatnya transparansi pelayanan SASARAN

INDIKATOR SASARAN

10.2

10.3


11.1




SATUAN TARGET

%

kegiatan

unit

100%

8

1

Telah tersusunnya standar waktu pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 1.

Sosialisasi interaktif mengenai PBB di Radio

2. 3. 4. 5.

Sosialisasi Sosialisasi Pajak Sosialisasi Sosialisasi


%

80 2. 3.

5

Meningkatnya sistem pengelolaan Meningkatnya pemahaman pegawai atas peraturan pajak daerah perundangan terkait Meningkatnya sarana prasana pelayanan

PBB Kepada para Camat dan Lurah SOP Pemungutan Pajak kepada Wajib

100%

5

100,00%

62,50%

PBB kepada Wajib Pajak PBB kepada petugas PBB di Kelurahan

Tersedianya Kantor Pelayanan Pajak Bidang Penetapan Kasi Pelayanan dan Pengaduan 1.

11.2

% CAPAIAN KINERJA

REALISASI

Jumlah pengaduan melalui Kantor Bidang Pajak Penetapan Kasi Pelayanan dan Pengaduan sebanyak 21.250 yang terselesaikan 17.296 Jumlah Pengaduan melalui Web Disyanjak sebanyak 6 yang terselesaikan 6 Jumlah Pengaduan melalui Media sosial Twitter sebanyak 8 yang terselesaikan 8

12.1

jumlah pegawai yang mengikuti diklat

orang

45

13.1


unit

0

13.2


dokumen

131

13.3


unit

4

Tersedianya Gedung Kantor UPP Barat, UPP Timur, UPP selatan, UPP utara, UPP Tengah.

13.4


unit

0

tersedianya 15 unit Motor dan 5 unit Mobil

Mengikuti Diklat Keuangan

1

93,80

3

0 tersedianya Blanko Cetakan

100,00%

117,25%

6,67%

0,00% 90 5 20

68,70% 125,00% 0,00%

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung KATA PENGANTAR

Recommend Documents