DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 48 /PB/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2006 TENTANG PENGELOLAAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka penyesuaian persentase Pengembalian Penerimaan PFK Bulanan kepada Pihak Ketiga dan Pengelolaan Penerimaan PFK PT Kereta Api (Persero) terkait pensiun eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api (Persero), perlu dilakukan penyesuaian ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2006 tentang Pengelolaan Perhitungan Fihak Ketiga; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2006 tentang Pengelolaan Perhitungan Fihak Ketiga;
Mengingat
: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.02/2008 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero); 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2006 tentang Pengelolaan Perhitungan Fihak Ketiga; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2006 TENTANG PENGELOLAAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2006 tentang Pengelolaan Perhitungan Fihak Ketiga diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “ Pasal 5 Penerimaan PFK meliputi: 1. Penerimaan Setoran/Potongan PFK 10% Gaji PNS Pusat; 2. Penerimaan Setoran/Potongan PFK 10% Gaji PNS Daerah; 3. Penerimaan Setoran/Potongan PFK 10% Gaji Polri dan PNS Polri; 4. Penerimaan Setoran/Potongan PFK 10% Gaji TNI dan PNS Dephan; 5. Penerimaan Setoran PFK PT KAI-Past Service Liability; 6. Penerimaan Setoran PFK PT KAI-Kontribusi PT KAI; 7. Penerimaan Setoran PFK PT KAI-Iuran Pegawai PT KAI; -1-
8. Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Gaji Pembayaran Gaji Terusan PNS Pusat; 9. Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Gaji Pembayaran Gaji Terusan PNS Daerah; 10. Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Gaji Pembayaran Gaji Terusan Polri dan PNS Polri; 11. Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Gaji Pembayaran Gaji Terusan TNI dan PNS Dephan; 12. Penerimaan Setoran/Potongan PFK Bulog PNS Pusat; 13. Penerimaan Setoran/Potongan PFK Bulog Polri dan PNS Polri; 14. Penerimaan Setoran/Potongan PFK Bulog TNI dan PNS Dephan; 15. Penerimaan Setoran PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Provinsi; 16. Penerimaan Setoran PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Kabupaten/Kota; 17. Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT; 18. Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/PNS Dephan; 19. Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Pensiun Polri/PNS Polri; 20. Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Pusat; 21. Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Daerah. “ 2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “ Pasal 7 Persentase Pembagian Pengembalian Penerimaan PFK adalah: 1. PFK 10% Gaji PNS Pusat/Daerah a. 4,75% Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun PNS kepada PT Taspen (Persero); b. 3,25% Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua PNS kepada PT Taspen (Persero); c. 2,00% Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS kepada PT Askes (Persero). 2. PFK 10% Gaji Polri/PNS Polri a. 4,75% Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Polri dan PNS Polri kepada PT Asabri (Persero); b. 3,25% Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua Polri dan PNS Polri kepada PT Asabri (Persero); c. 2,00% Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan Polri dan PNS Polri kepada Pusku Polri. 3. PFK 10% Gaji TNI/PNS Dephan a. 4,75% Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Personil TNI dan PNS Dephan kepada PT Asabri (Persero); b. 3,25% Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua TNI dan PNS Dephan kepada PT Asabri (Persero); c. 2,00% Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI dan PNS TNI kepada Pusku Dephan. 4. PFK PT KAI-Past Service Liability, Kontribusi PT KAI dan Iuran -2-
Pegawai PT KAI kepada PT Taspen (Persero). 5. PFK 2% Gaji Terusan a. PFK 2% Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS Pusat kepada PT Askes (Persero); b. PFK 2% Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS Daerah kepada PT Askes (Persero); c. PFK 2% Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Polri dan PNS Polri kepada Pusku Polri; d. PFK 2% Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan TNI dan PNS Dephan kepada Pusku Dephan; 6. PFK Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog PNS Pusat, Polri/PNS Polri, TNI/PNS Dephan kepada Perum Bulog. 7. PFK 2% Pengembalian Penerimaan Setoran PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Provinsi kepada PT Askes (Persero). 8. PFK 2% Pengembalian Penerimaan Setoran PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Kabupaten/Kota kepada PT Askes (Persero). 9. PFK 2% Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT kepada PT Askes (Persero). 10. PFK 2% Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Asuransi Kesehatan Pensiun Polri/PNS Polri kepada PT Askes (Persero). 11. PFK 2% Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/PNS Dephan kepada PT Askes (Persero). 12. PFK Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Pusat/Daerah kepada Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS.” 3. Ketentuan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2006 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Perhitungan Fihak Ketiga huruf E angka 5.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “5.2 Dasar Perhitungan Pembayaran PFK 5.2.1 Perhitungan Pembayaran PFK Bulanan didasarkan pada Laporan Realisasi Penerimaan (LRP) PFK yang telah ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara; 5.2.2 Persentase Pembayaran PFK Bulanan ditetapkan sebesar 95% dari LRP PFK bulan lalu; 5.2.3 Khusus PFK PT KAI-Past Service Liability, Kontribusi PT KAI dan Iuran Pegawai PT KAI, persentase Pembayaran PFK Bulanan ditetapkan sebesar 100% dari LRP PFK bulan lalu; 5.2.4 Pembayaran PFK Rampung (definitif) dibayar sebesar kekurangan Pembayaran Pengembalian Penerimaan PFK selama satu tahun anggaran yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.”
4. Ketentuan Lampiran tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Perhitungan Fihak Ketiga huruf E angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “7. KODE AKUN (MATA ANGGARAN) PFK 7.1. KODE AKUN (MATA ANGGARAN PENERIMAAN) 811111 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 10% Gaji PNS Pusat -3-
811112 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 10% Gaji PNS Daerah 811113 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 10% Gaji Polri dan PNS Polri 811114 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 10% Gaji TNI dan PNS Dephan 811121 Penerimaan Setoran PFK PT KAI- Iuran Pegawai PT KAI 811122 Penerimaan Setoran PFK PT KAI- Past Service Liability 811123 Penerimaan Setoran PFK PT KAI- Kontribusi PT KAI 811211 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Gaji Pembayaran Gaji Terusan PNS Pusat 811212 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Gaji Pembayaran Gaji Terusan PNS Daerah 811213 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Gaji Pembayaran Gaji Terusan Polri dan PNS Polri 811214 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Gaji Pembayaran Gaji Terusan TNI dan PNS Dephan 811311 Penerimaan Setoran/Potongan PFK Bulog PNS Pusat 811312 Penerimaan Setoran/Potongan PFK Bulog Polri dan PNS Polri 811313 Penerimaan Setoran/Potongan PFK Bulog TNI dan PNS Dephan 811411 Penerimaan Setoran PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Provinsi 811412 Penerimaan Setoran PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Kabupaten/Kota 811511 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT 811611 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/PNS Dephan 811612 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Pensiun Polri/PNS Polri 811911 Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Pusat 811912 Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Daerah 7.2. KODE AKUN (MATA ANGGARAN PENGELUARAN) 821111 821112 821113 821114
Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun PNS (4,75%) Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua PNS (3,25%) Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Polri & PNS Polri (4,75%) 821115 Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua Polri & PNS Polri (3,25%) 821116 Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan Polri & PNS Polri (2%) 821117 Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Personil TNI & PNS Dephan (4,75%) 821118 Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua TNI dan PNS Dephan (3,25%) -4-
821119 Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI & PNS Dephan (2%) 821121 Penerimaan Setoran PFK PT KAI-Iuran Pegawai PT KAI 821122 Penerimaan Setoran PFK PT KAI-Past Service Liability 821123 Penerimaan Setoran PFK PT KAI- Kontribusi PT KAI 821211 Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) 821212 Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Daerah (2%) 821213 Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Polri dan PNS Polri (2%) 821214 Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan TNI dan PNS Dephan (2%) 821311 Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog PNS Pusat 821312 Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog Polri dan PNS Polri 821313 Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog TNI dan PNS Dephan 821411 Pengembalian Penerimaan Setoran PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Provinsi 821412 Pengembalian Penerimaan Setoran PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Kabupaten/Kota 821511 Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT 821611 Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/PNS Dephan 821612 Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Pensiun Polri/PNS Polri 821911 Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Perumahan PNS Pusat 821912 Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Perumahan PNS Daerah.” Pasal II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2008 DIREKTUR JENDERAL,
HERRY PURNOMO NIP 060046544
-5-
