KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA NOMOR TAHUN 2014 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERITAS BRAWIJAYA
Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
5.
6. 7.
Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka dipandang perlu untuk menetapkan susunan Organisasi dan Tata Kerja yang berlaku di lingkungan Program Pascasarja Universitas Brawijaya; bahwa sehubungan dengan butir a, maka perlu diterbitkan Peraturan Direktur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana Uiversitas Brawijaya.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembarn Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); Undang-Undang Republik Indonesia Nomnor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya; Hasil Rapat Pengelola Program Pascasarjana Universitas Brawijaya pada tanggal 13 Agustus 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Program Pascasarjana.
MEMUTUSKAN: Menetapkan : STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Rektor adalah Rektor Universitas Brawijaya. 2. Program Pascasarjana adalah Program Pascasarjana Universitas Brawijaya. 3. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas Brawijaya. 4. Program Studi adalah unit pelaksana akademis yang melaksanakan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 5. Pendidikan Tinggi merupakan upaya pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri untuk menghantarkan peserta didik mencapai kualitas tertentu sesuai dengan tujuan pendidikan universitas. 6. Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. 7. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pemanfaatan ilmun pengetahuan dan teknologi dalam upaya pemberdayaan masyarakat. 8. Sivitas akademika adalah dosen dan mahasiswa. 9. Hubungan instruktif adalah hubungan yang didasarkan pada saluran perintah dan pelaporan. 10. Hubungan fungsional adalah hubungan yang didasarkan pada kesamaan fungsi pada level yang berbeda. 11. Hubungan konsultatif adalah hubungan yang didasarkan pada kebutuhyan konsultasi pada level dan fungsi yang sama dan atau berbeda. 12. Hubungan koordinatif adalah hubungan yang didasarkan pada kebutuhan koordinasi pada level dan fungsi yang sama dan atau berbeda.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 2 Program pascasarjana yaitu penyelenggara kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 3 Program pascasarjana mempunyai tugas mengkoordinasikan dan atau melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, program pascasarjana mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan dan pengembangkan pendidikan tinggi ilmu interdispliner; b. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni; c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. Pelaksanaan kegiatan layanan tata usaha program pascasarjana. e. Penjaminan mutu Program Pascasarjana Universitas Brawijaya f. Pengelolaan jurnal Program Pascasarjana Universitas Brawijaya g. Pengelolaan beasiswa Program Pascasarjana Universitas Brawijaya
BAB III SUSUNAN ORGANISASI FAKULTAS Pasal 5 Program pascasarjana terdiri atas: a. Pimpinan program pascasarjana b. Unsur Pelaksana Akademik c. Unsur Pelaksana Administrasi d. Unsur Penunjang e. Gugus Jaminan Mutu BAB IV PIMPINAN PROGRAM PASCASARJANA Pasal 6 (1) Pimpinan program pascasarjana adalah Direktur dan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh dua orang Wakil Direktur (Wadir) (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Wakil Direktur Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I, dan b. Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II (3) Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur; (4) Apabila Direktur berhalangan tidak tetap, maka Wakil Direktur bertindak sebagai Pelaksana harian Direktur. Bagian Pertama Wakil Direktur I Pasal 7 (1) Wakil Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Wakil Direktur I mempunyai fungsi: a. Penelaahan program studi Magister dan Doktor; b. Pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; c. Pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester; d. Pengendalian standarisasi baku mutu pendidikan akademik; e. Pelaksanaan bidang administrasi akademik; f. Pelaksanaan kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan pihak lain di dalam dan luar negeri; g. Penyususunan laporan tahunan Direktur bidang akademik. Bagian Pertama Wakil Direktur II Pasal 8 (1) Wakil Direktur II mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Wakil Direktur II mempunyai fungsi: a. Pengkoordinasian penyusunan anggaran dan belanja fakultas yang disusun oleh unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi, unsur penunjang, dan gugus jaminan mutu; b. Penyelenggaraan pengelolaan data bidang administrasi umum; c. Pengkoordinasian ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketertiban, dan keamanan program pascasarjana; d. Pengkoordinasian pengadaan barang dan jasa; e. Pemantauan dan evaluasi penyusunan Daftar Usulan Kegiatan;
f. g.
Pengkoordinasian hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) program pascasarjana; dan Penyusunan Laporan Tahunan Direktur di bidang administrasi umum dan keuangan. BAB V UNSUR PELAKSANA AKADEMIK Pasal 9
Unsur pelaksana akademik adalah program studi Pasal 10 (1) Program Studi merupakan penyelenggara program pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum; (2) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi; (3) Ketua Program Studi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur; (4) Program Studi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan program studinya; (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4); program studi mempunyai fungsi: a. Pengkoordinasian kegiatan pendidikan pada program studinya; b. Perumusan baku mutu pendidikan program studinya; c. Evaluasi pelaksanaan kegiatan di program studinya; d. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tahunan program studi kepada Direktur. BAB VI UNSUR PELAKSANA ADMINISTRASI Pasal 11 Unsur pelaksana administrasi adalah bagian tata usaha Bagian Pertama Pasal 12 (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, kerjasama, administrasi umum, dan keuangan (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur. Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. Penghimpunan, pengelolaan, dan penganalisaan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan program pascasarjana; b. Penghimpunan, penelaahan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan program pascasarjana; c. Pengurusan penyelenggaraan rapat dinas, upacara resmi, dan pertemuan resmi lainnya; d. Penyusunan anggaran dan rencana penggunaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan monitor pelaksanaan anggaran; e. Penyusunan kerangka acuan untuk bahan usulan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan serta DPP; dan f. Penyusunan laporan kerja bagian tata usaha sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
Pasal 14 Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Sub bagian akademik dan kerjasama; b. Sub bagian umum dan keuangan Bagian Kedua Bagian Akademik Pasal 15 (1) Bagian Akademik dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur melalui Wakil Direktur I (2) Bagian Akademik dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan administrasi pendidikan dan kemahasiswaan (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2); Bagian Akademik mempunyai fungsi: a. Penyusunan Program Kerja Tahunan bagian akademik; b. Penghimpunan dan pengklarifikasian data dan informasi di bidang kurikulum, silabus, dan prestasi akademik mahasiswa; c. Penyusunan jadwal perkuliahan dan ujian d. Pemantauan kegiatan registrasi administrasi dan registrasi akademik, perkuliahan, ujian semester, seminar proposal, seminar hasil penelitian, ujian prakualifikasi, ujian kelayakan, ujian tesis dan disertasi, serta yudisium; e. Penyelesaian bahan informasi untuk evaluasi studi dan penyelesaian ijazah; f. Persiapan penyelenggaraan wisuda dan pelepasan alumni; g. Penghimpunan dan pengklarifikasian data dan informasi di bidang kemahasiswaan dan alumni h. Penyusunan dan pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak i. Penyusunan laporan kerja sesuai dengan hasil kerja kepada Direktur. Bagian Ketiga Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Pasal 16 (1) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur melalui Wakil Direktur II (2) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum dan keuangan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2); Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi: a. Penyusunan Program Kerja Tahunan bagian administrasi umum dan keuangan; b. Pelaksanaan tata persuratan yang meliputi: pengetikan, penggandaan, pendistribusian, dan kearsipan; c. Pemeliharaan keamanan, kebersihan, keindahan ruangan kantor, halaman, dan taman; d. Perencanaan, pengadaan, pendistribusian, dan pertanggungjawaban penggunaan alat tulis kantor, dan perlengkapan kantor, serta kebutuhan rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. Pencatatan, pemeliharaan perlengkapan inventaris kantor dan pengusulan penghapusan barang inventaris kantor; f. Pencatatan, pemverifikasian, pengarsipan setiap dokumen atau bukti transaksi keuangan; g. Pelaksanaan pembayaran gaji pegawai dan perjalanan dinas; h. Penyusunan laporan kerja sesuai dengan hasil kerja kepada Direktur.
BAB VII UNSUR PENUNJANG Pasal 17 1. 2.
3. 4.
Unsur penunjang merupakan unit yang membantu pelaksanaan tugas program pascasarjana di bidang akademik dan non akademik yang bersifat lintas program studi. Unsur Penunjang terdiri atas: a. Badan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (BPP); b. Pusat Sistem Informasi dan Kehumasan (PSIK); c. Unit Jurnal; d. Unit Deteksi Plagiasi Unsur penunjang pengadministrasian kegiatan yang berada dalam lingkup unit kerjanya Unsur penunjang dipimpin oleh seorang ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Bagian Pertama Badan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 18 (1) Badan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi ke masyarakat. (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Badan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai fungsi: a. Pengkajian masalah-masalah ketahanan nasional, kajian perempuan, pengelolaan sumberdaya alam, kajian lingkungan dan pembangungan; b. Pembinaan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) atas studi interdisipliner serta aplikasinya guna meningkatkan pengetahuan dan taraf hiduf masyarakat serta memperkaya kebutuhan nasional. Bagian Kedua Pusat Sistem Informasi dan Kehumasan Pasal 19 (1) Pusat Sistem Informasi dan Kehumasan bertugas melakukan kajian ilmiah tentang manajemen sistem informasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Pusat Sistem Informasi dan Kehumasan mempunyai fungsi: a. Pengembangan konsep dan metode dalam manajemen sistem informasi dan kehumasan; b. Mengelola data dan informasi serta kehumasan c. Mengelola infrastruktur teknologi informasi d. Pengembangan web program pascasarjana agar selalu update dan informatif. Bagian Ketiga Unit Jurnal Pasal 20 (1) Unit Jurnal adalah unit pelayanan yang mempunyai tugas menerbitkan buku dan jurnal ilmiah di program pascasarjana. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Unit Jurnal mempunyai fungsi: a. Berkoordinasi dengan pengelola jurnal yang ada di Universitas Brawijaya; b. Berkoordinasi dengan forum komunikasi jurnal elektronik di Universitas Brawijaya; c. Membantu penyusunan dan editing naskah jurnal yang akan dipublikasikan mahasiswa; d. Mereview naskah jurnal yang akan dipublikasikan mahasiswa.
Bagian Keempat Unit Deteksi Plagiasi Pasal 21 (1) Unit Deteksi Plagiasi adalah unit pelayanan yang mempunyai tugas memeriksa orisinalitas karya ilmiah mahasiswa berupa jurnal, tesis, dan disertasi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud ayat (1), Unit deteksi Plagiasi mempunyai fungsi: a. Melakukan deteksi plagiasi atas karya ilmiah mahasiswa; b. Membuat surat keterangan untuk ditandatangani Direktur atas karya ilmiah mahasiswa yang telah dilakukan pengujian orisinalitasnya. BAB VIII GUGUS PENJAMINAN MUTU Pasal 22 (1) Gugus Penjaminan Mutu (GJM) bertugas penjaminan mutu yang mencakup penyusunan, pemantauan, dan evaluasi baku mutu akademik dan audit sistem akademik. GJM dipimpin oleh seorang ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. (2) Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Gugus Jaminan Mutu mempunyai fungsi: a. Penyusunan dokumen kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, manual mutu akademik, dan manual prosedur akademik; b. Pengkoordinir perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan audit internal mutu akademik; c. Peningkatan mutu program pascasarjana secara berkelanjutan
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.
Ditetapkan di Malang Pada Tanggal Direktur
Prof. Dr. Abdul Hakim, Drs., M.Si NIP 19610202 198503 1 006
