Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG dan BUPATI BULELENG MEMUTUSKAN :

1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BULELENG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULELENG,

Menimbang

: a. bahwa sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi dan kondisi yang dimiliki; b. bahwa pelayanan kesehatan swasta telah berkembang dengan pesat untuk itu di pandang perlu untuk mengadakan pembinaan dan mengendalikan kegiatannya sehingga dapat memberikan hasil guna dan daya guna bagi pelaksanaan pembangunan melalui perijinan Bidang Kesehatan; c. bahwa penerbitan izin memerlukan proses administrasi dan biaya sehingga untuk memperlancar proses penerbitannya diperlukan adanya partisipasi dari para pelaku di bidang kesehatan melalui pembayaran retribusi ; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Bidang Kesehatan di Kabupaten Buleleng.

Mengingat

: 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

2

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Izin Praktek Dokter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) ; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran negara Nomor 3258); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

3

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG dan BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BULELENG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng. 2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bupati adalah Bupati Buleleng. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daeah Kabupaten Buleleng. 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. 6. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat. 7. Optikal adalah suatu tempat di mana diselenggarakan pelayanan kaca mata baik melalui resep Dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri. 8. Masa bakti adalah masa pengabdian profesi tenaga medis kepada masyarakat dalam rangka menjalankan tugas profesi pada satu sarana pelayanan kesehatan atau sarana lain yang ditentukan pemerintah dalam kedudukan sebagai pegawai tidak tetap. 9. Surat keterangan selesai masa bakti adalah surat keterangan yang diberikan kepada tenaga medis yang telah selesai menjalankan masa bakti oleh Gurbenur u.p. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi penempatan atas nama Menteri Kesehatan. 10. Rumah Sakit adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialis tertentu, pelayanan medik penunjang, pelayanan instalansi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap. 11. Praktek Berkelompok adalah Penyelenggara Pelayanan Medik secara bersama oleh Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.

4

12. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan. 13. Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar kepada wanita hamil, bayi dan anak prasekolah, dan pelayanan keluarga Berencana. 14. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir. 15. Tukang Gigi adalah mereka yang melakukan pekerjaan di bidang penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan gigi dan tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi, yang kewenangannya terbatas pada membuat gigi tiruan lepasan dari akrilik sebagian atau penuh dan memasang gigi tiruan lepasan. 16. Pedagang Eceran Obat adalah orang atau badan Hukum yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obatan bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu. 17. Laboratorium kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan bahan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit kondisi kesehatan atau factor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perseorangan dan masyarakat. 18. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematology, mikrobiologi klinik, himonologi klinik, dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan terutama untuk penunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. 19. Laboratorium Gigi adalah tempat usaha untuk melakukan pengolahan , pencampuran, dan perubahan bentuk bahan kimia dalam rangka pembuatan gigi palsu. 20. Praktek Swasta Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik. 21. Surat Izin Kerja Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan. 22. Surat Izin Praktik Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perawat perorangan/berkelompok. 23. Klinik Perawatan Penderita Narkoba adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan narkotik, psikotropik dan zat aditif lainnya berupa kegiatan pemulihan dan pengembangan secara terpadu baik fisik, mental, social dan agama. 24. Klinik Kecantikan adalah bentuk pelayanan terhadap individu berupa penambahan, pengurangan dan merubah kulit, wajah, atau bagian tubuh lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medis. 25. Klinik Spesialis adalah penyelenggaraaan pelayanan medik khusus atau spesialis di satu bidang pelayanan oleh tenaga medis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.

5

26. Laik Sehat adalah kondisi rumah makan atau restoran yang telah memenuhi persyaratan kesehatan. 27. Sertifikat Penyuluhan adalah sertifikat yang diberikan kepada pengusaha produksi Pangan Industri Kecil Rumah Tangga (PIRT) setelah mengikuti penyuluhan keamanan pangan serta diperiksa sarana produksinya dan memenuhi persyaratan kesehatan. 28. Laik Hygiene Sanitasi adalah kondisi upaya kesehatan untuk mengurangi atau menghilangkan factor penyebab terjadinya pencemaran terhadap air minum dan sarana yang digunakan untuk proses pengolahan, penyimpanan dan pembagian air minum. BAB II PERIZINAN Pasal 2 (1) Setiap kegiatan pelayanan di bidang kesehatan di daerah wajib mendapat izin dari Bupati. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimohonkan oleh badan atau orang pribadi. (3) Izin kegiatan pelayanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Izin bagi Pelayanan Medik Dasar yaitu : 1. izin praktek Dokter Umum ; 2. izin praktek Dokter Gigi ; 3. izin penyelenggaraan praktik berkelompok Dokter Umum ; 4. izin pendirian praktik berkelompok Dokter Gigi ; 5. izin praktik Bidan ; 6. izin praktik Perawat ; 7. izin kerja Perawat ; 8. izin pendirian Balai Pengobatan/Klinik ; 9. izin pendirian Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) ; dan 10. izin pendirian Rumah Bersalin. b. Izin bagi Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan) : 1. izin praktik Dokter Spesialis ; 2. izin praktik Dokter Gigi Spesialis ; 3. izin pendirian praktik berkelompok Dokter Spesialis ; 4. izin pendirian Klinik Spesialis ; 5. izin pendirian praktik berkelompok Dokter Gigi Spesialis ; 6. izin pendirian Rumah Sakit Swasta yang setara dengan Rumah Sakit Pemerintah Tipe C dan Tipe D ; 7. izin pendirian Klinik Perawatan Penderita Narkoba ; 8. izin pendirian Klinik Kecantikan ; dan 9. izin pendirian Unit Tranfusi Darah.

6

c. Perizinan bagi Pelayanan Medik Penunjang : 1. izin Apotik dan toko obat ; 2. izin pendirian Laboratorium Klinik ; 3. izin pendirian Laboratorium Kesehatan Masyarakat ; 4. izin pendirian Laboratorium Gigi ; 5. izin praktik Fisiotherafis ; 6. izin pendirian Optikal ; 7. izin pedagang eceran obat ; dan 8. izin tukang gigi. d. Sertifikasi Bidang Kesehatan : 1. Sertifikasi Laik Sehat Hotel, Restoran atau Rumah Makan ; 2. Sertifikasi Penyuluhan (SP) dan Produksi Pangan Industri Rumah tangga ; dan 3. Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi. Pasal 3 (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali. (2) Sertifikasi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf d berlaku untuk jangka waktu sebagai berikut : a. Sertifikasi Laik Sehat Hotel, Restoran atau Rumah Makan 3 (tiga) tahun; b. Sertifikasi Penyuluhan (SP) Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 6 (enam) bulan; c. Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi 6 (enam) bulan; dan d. Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit 1 (satu) tahun;

Pasal 4 (1) Pengalihan izin kegiatan pelayanan bidang kesehatan wajib mendapat persetujuan dari Bupati. (2) Perubahan jenis pelayanan kesehatan wajib dilakukan perizinan baru dan diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 Tata Cara dan Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB III NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 6 Dengan nama Retribusi Perizinan Bidang Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penerbitan surat izin Bidang Kesehatan Pasal 7 Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas penerbitan surat izin usaha atau surat terdaftar atau sertifikasi atau rekomendasi di bidang kesehatan.

7

Pasal 8 Subyek retribusi adalah badan atau orang pribadi yang memperoleh surat izin usaha atau surat terdaftar atau sertifikasi atau rekomendasi di Bidang Kesehatan. Pasal 9 (1) Dikecualikan dari subyek retribusi adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. (2) Penyelenggaraan pelayanan / kegiatan yang dilakukan BUMD atau BUMN tidak termasuk yang dikecualikan dari subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 10 Retribusi perizinan di Bidang Kesehatan termasuk golongan Retribusi lain-lain.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 11 Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jumlah danjenis izin yang diberikan sesuai dengan jenis pelayanan medik dan sertifikasi yang diusahakan. BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 12 Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan di Bidang Kesehatan didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan antara lain biaya prestasi, biaya operasional, dan biaya pembinaan dan pengawasan. Pasal 13 Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut: a. Izin bagi pelayanan Medik Dasar : 1. izin Praktek Dokter Umum dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; 2. izin Praktek Dokter Gigi dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; 3. izin Praktek Berkelompok Dokter Umum dikenakan retribusi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; 4. izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi dikenakan retribusi sebesar Rp. 750.000,- (tjuh ratus lima puluh ribu rupiah); 5. izin Praktek Bidan dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; 6. izin Kerja Perawat dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; 7. izin Praktek Perawat dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

8

8. izin Balai Pengobatan (Klinik) dikenakan retribusi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; 9. izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) dikenakan retribusi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; dan 10. izin Rumah Bersalin dikenakan retribusi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). b. Izin bagi Pelayanan medik Spesialis (Rujukan) : 1. izin Praktek Perorangan Dokter Spesialis dikenakan retribusi sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tjuh puluh lima ribu rupiah) ; 2. izin Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis dikenakan retribusi sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; 3. izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; 4. izin Pendirian Klinik Spesialis dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; 5. izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; 6. izin Pendirian Rumah Sakit dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; 7. izin Pendirian Klinik Penderita Narkoba dikenakan retribusi sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ; 8. izin Pendirian Klinik Kecantikan dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan 9. izin Pendirian Unit Tranfusi Darah dikenakan retribusi sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). c. Perizinan bagi Pelayanan Medik Penunjang : 1. izin Apotik dikenakan retribusi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; 2. izin Laboratorium Klinik dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.250.000,1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 3. izin Pendirian Laboratorium Kesehatan Masyarakat dikenakan retribusi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; 4. izin Pendirian Laboratorium Gigi dikenakan retribusi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; 5. izin Praktik Fisioterapi dikenakan retribusi sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ; 6. izin Pendirian Optikal dikenakan retribusi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; 7. izin Pedagang Eceran Obat dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; dan 8. izin Tukang Gigi dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). d. Sertifikasi Bidang Kesehatan : 1. Sertifikasi Laik Sehat Hotel, Restoran atau Rumah Makan dikenakan retribusi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; 2. Sertifikasi Penyuluhan (SP) Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; 3. Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) ; dan

9

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 14 Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan perizinan diberikan. BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 15 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 16 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus dimuka. (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati. BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 17 Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelayanan bidang kesehatan di daerah dibentuk Tim Penilai Pelaksana di Bidang Kesehatan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 18 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dikenakan sanksi administratif oleh Bupati mulai dari teguran sampai dengan penghentian kegiatan dan /atau pencabutan izin. (2) Teguran tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyakbanyaknya 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan. (3) Apabila sampai dengan teguran tertulis terakhir yang bersangkutan tetap tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, perizinan bidang kesehatan yang bersangkutan dapat dilakukan tindakan administrasi dalam bentuk penghentian sementara kegiatan pelayanannya. (4) Perintah penghentian sementara kegiatan pelayanan kesehatan swasta dapat dicabut apabila yang bersangkutan telah melaksanakan perbaikan sesuai dengan persyaratan.

10

(5) Apabila sampai jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak penghentian sementara kegiatan pelayanan dilampaui yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan maka dilakukan pencabutan izin tetap. BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 19 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (5) dimana yang bersangkutan tetap melaksanakan kegiatannya, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 20 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Penyidik Umum diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tantang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubangan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan pengeledahan untuk mendapakan bahan bukti perbukuan, pencatatan, dan dokumen-dokuman lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.

11

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21 (1) Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) yang telah memiliki izin pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dianggap telah memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menyesuaikan diri dengan Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Daerah ini. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Buleleng. Ditetapkan : di Singaraja pada tanggal : 27 Desember 2007 BUPATI BULELENG, TTD PUTU BAGIADA Diundangkan pada tanggal

: di Singaraja : 28 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

TTD I KETUT ARDHA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2007 NOMOR 13.

12

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BULELENG

I. PENJELASAN UMUM Bahwa sebagaimana tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, yang memberikan kewenangan yang lebih kepada Daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki. Bahwa pelayanan di bidang kesehatan di Kabupaten Buleleng telah berkembang dengan pesat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi kedokteran dan sosial budaya masyarakat maka di pandang perlu mengatur dan mengendalikan kegiatan sehingga dapat memberikan hasil guna dan daya guna bagi pembangunan Kabupaten Buleleng.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup jelas Pasal 2 : Cukup jelas Pasal 3 : Cukup jelas Pasal 4 : Cukup jelas Pasal 5 : Cukup jelas Pasal 6 : Cukup jelas Pasal 7 : Cukup jelas

13

Pasal 8 : Cukup jelas Pasal 9 : Cukup jelas Pasal 10 : Cukup jelas Pasal 11 : Cukup jelas Pasal 12 : Cukup jelas Pasal 13 : Cukup jelas Pasal 14 : Cukup jelas Pasal 15 : Cukup jelas Pasal 16 : Cukup jelas Pasal 17 : Tim terdiri dari unsur-unsur Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng. Pasal 18 : Cukup jelas Pasal 19 : Cukup jelas Pasal 20 : Cukup jelas Pasal 21 : Cukup jelas asal 22 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 8.

14

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2007

15

BEBERAPA PERUBAHAN PADA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BULELENG HASIL PEMBAHASAN DENGAN PANSUS I DPRD PADA HARI RABU, 15 AGUSTUS 2007. 1. Perubahan pada Pasal 2 a. Ayat (3) huruf b. angka 6 dimana kata ‘penyelenggaraan’ diubah menjadi kata ‘pendirian’. Sehingga berbunyi : 6. Izin pendirian Rumah Sakit ; Pasal 13 menyesuaikan dengan perubahan ini, karena mengatur hal yang sama. b. Ayat (3) huruf d. kata ‘atau rekomendasi’ dan point angka 4. dihapus, sehingga berbunyi : d. Sertifikasi Bidang Kesehatan : 1. Sertifikasi laik sehat hotel, restoran atau rumah makan; 2. Sertifikasi Penyuluhan (SP) dan produksi pangan industri rumah tangga ; dan 3. Sertifikasi laik hygiene sanitasi. Pasal 13 menyesuaikan dengan perubahan ini, karena mengatur hal yang sama. 2. Pada Pasal 12 kata ‘pemeliharaan’ diganti dengan kata ‘pembinaan dan pengawasan’ sehingga berbunyi : Pasal 12 Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi perizinan di Bidang Kesehatan didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan antara lain biaya prestasi, biaya operasional dan biaya pembinaan dan pengawasan. 3. Perubahan pada Pasal 13 a. kata ‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1)’ dihapus sehingga berbunyi : Pasal 13 Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut : b. Perubahan tariff pada huruf. b angka 6. Izin Pendirian Rumah Sakit, yang semula Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diubah menjadi Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah ). c. Perubahan tariff pada huruf d. angka 2. Serifikasi Penyuluhan (SP) dan produksi pangan industry rumah tangga yang semula Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diubah menjadi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). 4. Penambahan kata ‘serta biaya administrasi’ pada Pasal 16 Ayat (2) sehingga berbunyi : Pasal 16 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus dimuka. (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi serta biaya administrasi diatur dengan Keputusan Bupati. 5. Pada Pasal 20 Ayat (1) kata ‘Pejabat’ diganti menjadi ‘Penyidik’ sehingga berbunyi: Pasal 20 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dan penyidik umum diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum acara Pidana yang berlaku.

16

BUPATI BULELENG KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BULELENG NOMOR ……….. TAHUN ………. TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR …….TAHUN ……… TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN DI BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BULELENG

BUPATI KABUPATEN BULELENG

Menimbang

:

a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor

tahun tentang Retribusi Perijinan di Bidang

Kesehatan di Kabupaten Buleleng, maka dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tentang tata cara dan persyaratan perijinan di bidang kesehatan; b. bahwa petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Buleleng;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kabupaten Buleleng (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan lembaran Negara Nomor 3465); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

17

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 113/Menkes/Per/IV/1979 tentang penyelenggaraan Optikal; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Kesehatan Swasta di bidang Medik; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 478/Menkes/Per/X/1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Tranfusi Darah; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 514/Menkes/Per/VI /1994 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta diandedum dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/Menkes/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 916/Menkes/Per/VIII /1997 tanggal 25 Agustus 1997 tentang Ijin Praktek Bagi Tenaga Medis; 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 167/Kab/B.VIII/1973 tentang Pedagang Eceran Obat; 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 922/Menker/Per/X/93 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Apotik; 17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1540/Menkes/SK/XII/2002 tentang Penetapan Tenaga Medis melalui masa bhakti dan cara lain; 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat; 19. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Nomor

394/Menkes-

Kesos/SK/V/2001 tentang Institusi Penguji Alat Kesehatan; 20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan;

18

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 996/Menkes/SK/VIII /2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya (Napza); 22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobat Tradisional; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 19 Tahun 2001 tentang Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2003); 24.Peraturan

Daerah

Kabupaten

Buleleng

Nomor….Tahun

…….tentang Retribusi Perijinan di Bidang Kesehatan di Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BULELENG TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN

PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN BULELENG NOMOR ………………. TENTANG RETRIBUSI

PERIJINAN

DI

BIDANG

KESEHATAN

KABUPATEN BULELENG.

Dengan Persetujuan : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN

BULELENG

TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BULELENG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

19

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Kabupaten Buleleng adalah Daerah Kabupaten Buleleng; b. Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng; c. Bupati Kabupaten Buleleng adalah Kepala Daerah Kabupaten Buleleng; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Buleleng adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng; e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng; f. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat; g. Optikal adalah suatu tempat di mana diselenggarakan pelayanan kaca mata baik melalui resep Dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri; h. Surat Penugasan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada tenaga medis yang telah mendaftarkan diri (registrasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i.

Masa bakti adalah masa pengabdian profesi tenaga medis kepada masyarakat dalam rangka menjalankan tugas profesi pada satu sarana pelayanan kesehatan atau sarana lain yang ditentukan pemerintah dalam kedudukan sebagai pegawai tidak tetap;

j.

Surat keterangan selesai masa bakti adalah surat keterangan yang diberikan kepada tenaga medis yang telah selesai menjalankan masa bakti oleh Gurbenur u.p. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi penempatan atas nama Menteri Kesehatan;

k. Suart Ijin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga Dokter/Bidan/Perawat/Fisiotherapis

yang

menjalankan

praktek

setelah

memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya; l.

Rumah Sakit adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialis tertentu, pelayanan medik penunjang, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;

m. Praktek Berkelompok adalah Penyelenggaraan Pelayanan Medik secara bersama oleh Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik; n. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan; o. Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar kepada wanita hamil, bayi dan anak prasekolah, dan pelayanan keluarga Berencana;

20

p. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir; q. Tukang Gigi adalah mereka yang melakukan pekerjaan di bidang penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan gigi dan tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi, yang kewenangannya terbatas pada membuat gigi tiruan lepasan dari akrilik sebagian atau penuh dan memasang gigi tiruan lepasan; r. Pedagang Eceran Obat adalah orang atau Badan Hukum yang memiliki ijin untuk menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu; s. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan bahan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit kondisi kesehatan atau factor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perseorangan dan masyarakat; t. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan

pemeriksaan

dibidang

hematology,

mikrobiologi

klinik,

Immunologi klinik, dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan terutama untuk penunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan; u. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia, dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama yang menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan; v. Laboratorium Gigi adalah tempat usaha untuk melakukan pengolahan, pencampuran, dan perubahan bentuk bahan kimia dalam rangka pembuatan gigi palsu; w. Praktek Swasta Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik; x. Surat Ijin Keja Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan disarana pelayanan kesehatan; y. Upaya Kesehatan Tranfusi Darah adalah upaya kesehatan berupa segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memungkinkan penggunaan darah bagi keperluan pengobatan dan pemulihahan kesehatan yang mencakup kegiatan-kegiatan pengerahan penyumbang darah, pengambilan, penggunaan, pengolahan, penyimpanan, dan penyampaian darah kepada pasien melalui sarana pelayanan kesehatan;

21

z. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun, dan atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat; aa. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran; ab. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan; ac. Pengobat Tradisional Ketrampilan adalah pengobat tradisional pijat urut, patah tulang, sunat, dukun bayi, refleksi, ekupresuris, akupunturis, chiropractor dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis; ad. Pengobat Tradisional Ramuan adalah pengobat tardisional ramuan Indoneseia (Jamu), gurah, tabib, shinshe, homoeopathy, aromatherapist dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis; ae. Pengobat Tradisional Pendekatan Agama adalah pengobat tradisional dengan pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, atau Budha; af. Pengobat Tradisional Supranatural adalah pengobat tardisional tenaga dalam (prana), paranormal, reiky master, qigong, dukun kebatinan dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis; ag. Laik Sehat adalah kondisi rumah makan atau restoran yang telah memenuhi persyaratan kesehatan; ah. Sertifikat Penyuluhan adalah sertifikat yang diberikan kepada pengusaha produksi pangan industri kecil rumah tangga setelah mengikuti penyuluhan keamanan pangan serta diperiksa sarana produksinya dan memenuhi persyaratan kesehatan; ai. Laik Hygiene Sanitasi adalah kondisi upaya kesehatan untuk mengurangi atau menghilangkan factor penyebab terjadinya pencemaran terhadap air minum dan sarana yang digunakan untuk proses pengolahan, penyimpanan dan pembagian air minum; aj. Klinik Perawatan Penderita Narkoba adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan narkotik, psikotropik dan zat aditif lainnya berupa kegiatan pemulihan dan pengembangan secara terpadu baik fisik, mental, sosial dan agama; ak. Klinik Kecantikan adalah bentuk pelayanan terhadap individu berupa penambahan, pengurangan dan merubah kulit, wajah, atau bagian tubuh lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medis; al. Klinik spesialis adalah penyelenggaraaan pelayanan medik khusus atau spesialis di satu bidang pelayanan oleh tenaga medis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;

22

BAB II PERIJINAN Pasal 2

(1). Setiap kegiatan pelayanan di bidang kesehatan di Kabupaten Buleleng wajib mendapat ijin dari Bupati Kabupaten Buleleng; (2). Perijinan di bidang kesehatan dapat dimohonkan oleh perorangan atau badan hukum; (3). Ijin kegiatan pelayanan di bidang kesehatan dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi: a. Ijin bagi Pelayanan Medik Dasar yaitu : 1). Ijin Praktek Dokter Umum. 2). Ijin Praktek Dokter Gigi. 3). Ijin Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter Umum. 4). Ijin Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter Gigi. 5). Ijin Praktik Bidan. 6). Ijin Praktik Perawat. 7). Ijin Kerja Perawat. 8). Ijin Penyelenggaraan Balai Pengobatan/Klinik. 9). Ijin Penyelenggaraan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA). 10).Ijin Penyelenggaraan Rumah Bersalin. 11).Ijin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

b. Ijin bagi Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan) : 1). Ijin Praktik Dokter Spesialis. 2). Ijin Praktik Dokter Gigi Spesialis. 3). Ijin Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter Spesialis. 4). Ijin Penyelenggaraan Klinik Spesialis. 5). Ijin Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis. 6). Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit. 7). Ijin Penyelenggaraan Klinik Perawatan Penderita Narkoba. 8). Ijin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan. 9). Ijin Penyelenggaraan Unit Tranfusi Darah. 10).Ijin Penyelenggaraan Pelayan Medik Spesialis lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

c. Perijinan bagi Pelayanan Medik Penunjang : 1). Ijin Apotik. 2). Ijin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik.

23

3). Ijin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat. 4). Ijin Penyelenggaraan Laboratorium Gigi. 5). Ijin Praktik Fisiotherafis. 6). Ijin Penyelenggaraan Optikal. 7). Ijin Pedagang Eceran Obat. 8). Ijin Tukang Gigi. 9). Ijin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Penunjang lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

d. Ijin Pengobat Tradisional atau Surat Terdaftar Pengobat Tradisional : 1). Pengobat Tradisional Ketrampilan. 2). Pengobat Tradisional Ramuan. 3). Pengobat Tradisional Pendekatan Agama. 4). Pengobat Tradisional Supranatural.

e. Perijinan Bagi Institusi Penguji Alat Kesehatan : 1). Ijin penyelenggaraan institusi penguji alat kesehatan tipe A (yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian alat dan atau kalibrasi terhadap semua jenis alat kesehatan tertentu). 2). Ijin penyelenggaraan institusi penguji alat kesehatan tipe B (yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian alat dan atau kalibrasi terhadap 5 jenis alat kesehatan tertentu). 3). Ijin penyelenggaraan institusi penguji alat kesehatan tipe C (yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian alat dan atau kalibrasi terhadap 3 jenis alat kesehatan tertentu).

f. Sertifikasi atau Rekomendasi Bidang Kesehatan : 1). Sertifikasi Laik Sehat Hotel, Restoran atau Rumah Makan. 2). Sertifikasi Penyuluhan (SP) Produksi Pangan Industri Rumah tangga. 3). Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi. 4). Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit.

Pasal 3

(1). Perijinan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) huruf a,b,c,d dan e Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali. (2). Sertifikasi atau Rekomendasi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) huruf f Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu sebagai berikut :

24

a. Sertifikasi Laik Sehat Hotel, Restoran atau Rumah Makan 3 (tiga) tahun; b. Sertifikasi Penyuluhan (SP) Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 6 (enam) bulan; c. Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi 6 (enam) bulan; d. Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit 1 (satu) tahun;

BAB III TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IJIN Pasal 4

(1). Untuk memperoleh ijin dimaksud pasal 2 ayat (3) Keputusan ini, permohonan diajukan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan dengan menggunakan formulir yang disediakan; (2).

Bupati

memberikan ijin atau menolak permohonan ijin setelah memperhatikan

pertimbangan Tim Penilai Pelaksanaan Perijinan di Bidang Kesehatan; (3). Permohonan ijin dimaksud ayat (1) dikeluarkan/diterbitkan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) hari kerja sejak diterimanya pengajuan permohonan dimaksud secara lengkap dan benar; (4). Permohonan ijin yang ditolak harus disertai dengan alasan-alasan penolakan secara tertulis; (5). Khusus bagi Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang belum memiliki Surat Penugasan/Surat Keterangan Selesai Masa Bakti adalah memperhatikan pertimbangan Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak terdapat hal-hal yang mengakibatkan ditolaknya, Bupati dapat memberikan ijin Sementara mendahului dikeluarkannya ijin dibidang kesehatan secara difnitif; (6). Ijin Sementara dimaksud ayat (5) pasal ini berlaku selama 6 bulan sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali.

Pasal 5

(1). Permohonan ijin pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) keputusan ini wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; (2). Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 6

25

Bupati

mendelegasikan kewenangan penandatanganan perijinan bidang kesehatan

sebagaimanan dimaksud pasal 2 ayat (3) kepada Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati .

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7

(1). Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) Keputusan ini yang telah memeiliki ijin pada saat ditetapkannya Keputusan ini dianggap telah memiliki ijin berdasarkan Keputusan ini; (2). Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan diri dengan Keputusan ini dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

BAB VI PENUTUP Pasal 8 Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Disahkan di Singaraja Pada tanggal ………………. BUPATI BULELENG,

PUTU BAGIADA

Diundangkan di Singaraja Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ir.I KETUT ARDHA, M.Si NIP. 080 039 499

26

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ……….. NOMOR …………… LAMPIARAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BULELENG TANGGAL

:

……………….. ………….

NOMOR

:

……… TAHUN …………..

TENTANG

:

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR …..TAHUN ………. TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN DIBIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BULELENG

PERSYARATAN DAN TARIF RETRIBUSI PERIJINAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BULELENG I. PERSYARATAN PERIJINAN A. Ijin Bagi Pelayanan Medik Dasar Jenis Ijin

No. 1.

- Ijin Praktek Dokter Umum

Persyaratan - Foto copy KTP - Foto copy Surat Penugasan - SK Penempatan dalam rangka masa bhakti atau bukti telah selesai menjalankan masa bhakti - Rekomendasi dari atasan (bila bekerja pada sarana

pelayanan

kesehatan

pemerintah/swasta) - Rekomendasi dari IDI - Rekomendasi lokasi praktek dari Kepala Puskesmas - Pas foto 4x6, 2 lembar - Ijin Sementara Praktek Umum

- Foto copy KTP - Foto copy Surat Penugasan - Rekomendasi dari IDI - Rekomendasi lokasi praktek dari Kepala Puskesmas - Pas foto 4x6, 2 lembar

2.

- Ijin Praktek Dokter Gigi

- Foto copy KTP - Foto copy Surat Penugasan - SK Penempatan dalam rangka masa bhakti atau bukti telah selesai menjalankan masa bhakti - Rekomendasi dari atasan (bila bekerja pada sarana

pelayanan

pemerintah/swasta)

kesehatan

27

- Rekomendasi dari PDGI - Rekomendasi lokasi praktek dari Kepala Puskesmas - Pas foto 4x6, 2 lembar - Ijin Sementara praktek Dokter Gigi

- Foto copy KTP - Foto copy Surat Penugasan - Rekomendasi dari PDGI - Rekomendasi lokasi praktek dari Kepala Puskesmas - Pas foto 4x6, 2 lembar

3.

- Ijin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Umum

- Foto copy KTP (bagi usaha perorangan) - Foto copy yayasan (bila yayasan/badan hukum lainnya) - Penanggung jawab adalah dokter umum yang telah memiliki SIP - Foto copy Ijin Tempat Usaha atau Ijin Undang-Undang Gangguan (Ho) - Dilaksanakan minimal oleh 3 dokter umum yang

telah

Peraturan

memenuhi

syarat

sesuai

Perundang-Undangan

Yang

Berlaku - Daftar ketenagaan dan inventaris alat - Denah lokasi yang dilengkapi dengan akte sewa

menyewa/kontrak.hak

milik

bangunan 4.

Ijin Penyelenggaraan Praktek - Foto copy KTP (bagi usaha perorangan) Berkelompok Dokter Gigi

- Foto copy yayasan (bila yayasan/badan hukum lainnya) - Penanggung jawab adalah dokter gigi yang telah memiliki SIP - Foto copy Ijin Tempat Usaha atau Ijin Undang-Undang Gangguan (Ho) - Dilaksanakan minimal oleh 3 dokter gigi yang

telah

Peraturan

memenuhi

syarat

sesuai

Perundang-Undangan

Yang

Berlaku - Daftar ketenagaan dan inventaris alat - Denah lokasi yang dilengkapi dengan akte

28

sewa

menyewa/kontrak.hak

milik

bangunan 5.

Ijin Praktek Bidan

- Foto copy KTP - Foto copy Ijazah Bidan - Surat Persetujuan Atasan - Pas foto 3 x 4 (2 lembar) dan 4 x 6 (3 lembar) - Rekomendasi dari organisasi profesi (IBI) - Foto copy Surat Ijin Bidan (SIB) - Surat

keterangan

sehat

dari

dokter

pemerintah - Rekomendasi lokasi praktek dari Kepala Puskesmas 6.

Ijin Praktek Perawat

- Foto copy KTP - Foto copy ijazah ahli madya keperawatan atau ijazah pendidikan dengan kompetensi lebih tinggi - Surat keterangan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun dari pimpinan sarana tempat kerja khusus bagi ahli keperawatan - Foto copy Surat Ijin Perawat (SIP) - Surat keterangan sehat dari dokter - Pas foto 4 x 6 sebanyak 2 lembar - Rekomendasi dari organisasi profesi

7.

Ijin Kerja Perawat

- Foto copy KTP - Foto copy Surat Ijin Perawat (SIP) - Surat keterangan sehat dari dokter - Pas foto 4 x 6 sebanyak 2 lembar - Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja - Rekomendasi dari organisasi profesi

8.

Ijin Penyelenggaraan Balai

- Foto copy KTP (bagi usaha perorangan)

Pengobatan/Klinik

- Foto copy yayasan (bila yayasan/badan hukum lainnya) - Penanggung jawab adalah dokter umum yang telah memiliki SIP - Foto copy Ijin Tempat Usaha atau Ijin Undang-Undang Gangguan (Ho) - Denah lokasi yang dilengkapi dengan akte

29

sewa

menyewa/kontrak.hak

milik

bangunan - Pimpinan adalah minimal seorang paramedis keperawatan - Daftar ketenagaan dan inventaris alat - Apabila kegiatan dilaksanakan 24 jam minimal mempunyai 3 orang dokter umum yang

telah

memiliki

SIP

(termasuk

penanggung jawab) dan 4 orang paramedis (termasuk pimpinan) 9.

Ijin Penyelenggaraan Balai

- Foto copy KTP (bagi usaha perorangan)

Kesehatan Ibu dan Anak

- Foto copy yayasan (bila yayasan/badan

(BKIA)

hukum lainnya) - Penanggung jawab adalah dokter umum yang telah memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Foto copy Ijin Tempat Usaha atau Ijin Undang-Undang Gangguan (Ho) - Denah lokasi yang dilengkapi dengan akte sewa

menyewa/kontrak.hak

milik

bangunan - Pimpinan adalah bidan yang telah memiliki Surat Ijin Praktek Bidan - Daftar ketenagaan dan inventaris alat 10.

Ijin Penyelenggaraan Rumah

- Foto copy KTP (bagi usaha perorangan)

Bersalin

- Foto copy yayasan (bila yayasan/badan hukum lainnya) - Penanggung jawab adalah dokter umum yang telah memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Foto copy Ijin Tempat Usaha atau Ijin Undang-Undang Gangguan (Ho) - Denah lokasi yang dilengkapi dengan akte sewa

menyewa/kontrak.hak

milik

bangunan - Pimpinan adalah paramedis (bidan) yang telah memiliki Surat Ijin Praktek Bidan - Mempunyai minimal 5 ruangan untuk 10 tempat tidur dan 10 box bayi - Mempunyai tenaga bidan minimal 3 orang

30

termasuk pimpinan dan dilengkapi dengan Surat Ijin Praktek Bidan - Daftar ketenagaan dan inventaris alat

B. Ijin Bagi Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan) No. 1.

Jenis Ijin - Ijin Praktek Dokter Spesialis

Persyaratan - Foto copy KTP - Foto copy Surat Penugasan - SK Penempatan dalam rangka masa bhakti atau bukti telah selesai menjalankan masa bhakti - Rekomendasi dari atasan (bila bekerja pada sarana

pelayanan

kesehatan

pemerintah/swasta) - Rekomendasi dari IDI - Rekomendasi

dari

perhimpunan

dokter

spesialis - Rekomendasi lokasi praktek dari Kepala Puskesmas - Pas foto 4 x 6, 2 lembar - Ijin Sementara Praktek Dokter Spesialis

- Foto copy KTP - Rekomendasi dari atasan (bila bekerja pada sarana

pelayanan

kesehatan

pemerintah/swasta) - Rekomendasi dari IDI - Rekomendasi

dari

perhimpunan

dokter

spesialis - Rekomendasi lokasi praktek dari Kepala Puskesmas - Pas foto 4 x 6, 2 lembar 2.

Ijin Praktek Dokter Gigi

- Foto copy KTP - Foto copy Surat Penugasan - SK Penempatan dalam rangka masa bhakti atau bukti telah selesai menjalankan masa bhakti - Rekomendasi dari atasan (bila bekerja pada sarana

pelayanan

kesehatan

pemerintah/swasta) - Rekomendasi dari PDGI - Rekomendasi

dari

perhimpunan

dokter

31

spesialis - Rekomendasi lokasi praktek dari Kepala Puskesmas - Pas foto 4 x 6, 2 lembar 3.

Ijin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis

- Foto copy akte (bagi yayasan/badan hukum lainnya) - Rekomendasi dari atasan langsung - Foto copy Ijin Tempat Usaha atau UndangUndang Gangguan (HO) - Study kelayakan tentang rencana jenis pelayanan medik yang diberikan - Memiliki 3 (tiga) dokter spesialis dari disiplin keahlian yang sama atau berbeda yang sudah memiliki Surat Ijin Praktek - Memiliki minimlal 2 (dua) ruang periksa dengan ukuran minimal 2 x 3 meter, 1 ruang administrasi, 1 ruang tunggu, 1 ruang penunjang sesuai kebutuhan dan 1 kamar mandi/WC - Pimpinan

adalah

seorang

dokter

umum/dokter spesialis yang mempunyai SP/SIP sebagai penaggung jawab - Daftar peralatan medis/penunjang medis sesuai kebutuhan - Daftar ketenagaan - Denah lokasi disertai akte sewa menyewa 4.

Ijin Penyelenggaraan klinik

- Foto copy KTP (bagi usaha perorangan)

Spesialis

- Foto copy akte (bagi yayasan/badan _okum lainnya) - Rekomendasi dari atasan langsung - Foto copy Ijin Tempat Usaha atau UndangUndang Gangguan (HO) - Study kelayakan tentang rencana jenis pelayanan medik yang diberikan - Memiliki

2(dua)

dokter

spesialis

dari

disiplin keahlian yang sama yang sudah memiliki Surat Ijin Praktek - Memiliki minimlal 2 (dua) ruang periksa dengan ukuran minimal 2 x 3 meter, 1 ruang administrasi, 1 ruang tunggu, 1 ruang

32

penunjang sesuai kebutuhan dan 1 kamar mandi/WC - Pimpinan

adalah

seorang

dokter

umum/dokter spesialis yang mempunyai SP/SIP sebagai penaggung jawab - Daftar peralatan medis/penunjang medis sesuai kebutuhan - Daftar ketenagaan - Denah lokasi disertai akte sewa menyewa 5.

Ijin Penyelenggaraan Praktek - Foto copy KTP (bagi usaha perorangan) Berkelompok Dokter Gigi

- Foto copy akte (bagi yayasan/badan hukum lainnya) - Ijin dari atasan langsung - Foto copy Ijin Tempat Usaha atau UndangUndang Gangguan (HO) - Study kelayakan tentang rencana jenis pelayanan medik yang diberikan - Memiliki 3 (tiga) dokter gigi spesialis yang sudah memiliki Surat Ijin Praktek - Memiliki minimlal 2 (dua) ruang periksa dengan ukuran minimal 2 x 3 meter, 1 ruang administrasi, 1 ruang tunggu, 1 ruang penunjang sesuai kebutuhan dan 1 kamar mandi/WC - Pimpinan

adalah

umum/dokter

gigi

seorang spesialis

dokter yang

mempunyai SP/SIP sebagai penaggung jawab - Daftar peralatan medis/penunjang medis sesuai kebutuhan - Daftar ketenagaan - Denah lokasi disertai akte sewa menyewa 6.

Ijin Penyelenggaraan Rumah

- Foto copy pendirian badan hukum

Sakit Umum

- Persetujuan Prinsip Membangun dari Bupati Rekomendasi dari Dinas Kesehatan - Foto copy IMB - Ijin Tempat Usaha atau Undang-Undang Gangguan (HO) - Dokumen UKL/UPL - Rekomendasi dari PERSI

33

- Struktur organisasi rumah sakit - Daftar ketenagaan medis, non medis dan paramedis - Data kepegawaian Direktur Rumah Sakit - Proposal pendirian Rumah Sakit - Study kelayakan tentang Rumah Sakit - Denah situasi, bangunan, jaringan listrik, air dan air limbah - Hasil pemeriksaan air minum (6 bulan terakhir) - Daftar inventaris medis, penunjang medis dan non medis - Daftar tarif pelayanan medik terbaru - Surat

perjanjian

kerjasama

tentang

pengolahan sampah medis - Surat

pernyataan

ketentuan undangan

dan

sanggup Peraturan

yang

mentaati Perundang-

berlaku

sebagai

penyelenggara rumah sakit 7.

Ijin Penyelenggaraan Klinik

- Foto copy KTP (bagi usaha perorangan)

Perawatan Penderita

- Foto copy akte notaris bagi usaha berbadan

Narkoba

hukum - Foto copy Ijin Tempat Usaha dan UndangUndang Gangguan (HO) - Tanda daftar sarana dari Dinas Sosial Kabupaten/

dan tanda registrasi Badan

Hukum dari instansi yang berwenang - Surat Keputusan pengangkatan penanggung jawab dari pimpinan saranan - Surat pernyataan kesediaan dokter sebagai penaggung jawab medis - Surat

Keputusan

pengangkatan

dokter

penanggung jawab medis dari pimpinan sarana - Surat keterangan dari puskesmas setempat sebagai Pembina - Sruktur organisasi - Denah lokasi dan denah bangunan disertai IMB - Daftar dan jumlah personalia yang ada

34

- Program dan tarif yang akan diselenggarakan 8.

Ijin Penyelenggaraan Klinik - Foto copy KTP (bagi usaha perorangan) Kecantikan

- Foto copy akte (bagi yayasan atau badan hukum lainnya) - Foto copy Ijin Tempat Usaha atau Undangundang (HO) - Study kelayakan rencana jenis pelayanan dan daftar tarif - Daftar inventaris alat medis dan sarana - Penunjang Struktur organisasi dan daftar ketenagaan - Penaggung jawab adalah dokter spesialis kulit kelamin yang dilengkapi : - Foto copy KTP - Surat Ijin Praktek (SIP) dan persetujuan tempat

praktek

di

lokasi

yang

bersangkutan - Surat pernyataan kesanggupan menjadi penaggung jawab - Rekomendasi dari atasannya bila yang bersangkutan PNS 9.

Ijin Penyelenggaraan Unit

- Foto copy KTP (bagi usaha perorangan)

Tranfusi Darah

- Foto copy akte (bagi usaha berbadan hukum) - Foto copy Ijin Tempat Usaha atau Undangundang Gangguan (HO) - Foto copy persetujuan Pengurus PMI pusat - Rekomendasi PMI Daerah Bali - Daftar Inventaris Peralatan - Daftar Ketenagaan

C. Perijinan Bagi Pelayanan Medik Penunjang NO. 1.

Jenis Ijin Ijin Apotik

Persyaratan - Foto copy ijazah, surat sumpah dan SIK/Surat Penugasan (SIP) -

Surat

keterangan

sehat

dari

dokter

pemerintah - Foto copy KTP Bali atau KTP yang dilengkapi

dengan

surat

keterangan

35

domisili - Foto copy NPWP Apoteker Pengelola Apotik - Foto copy NPWP pemilik sarana - Foto copy akte pendirian badan usaha (bagi yang berbentuk badan usaha) - Gambar peta lokasi dan denah bangunan apotik - Akte sewa menyewa, kontrak atau akte hak milik bangunan - Daftar ketenagaan - Foto copy ijazah dan surat ijin kerja (SIK) - Asisten Apoteker - Daftar terperinci alat kelengkapan apotik - Surat pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotik (APA) tidak berkedudukan sebagai APA di apotik lain - Surat ijin atasan bagi PNS, TNI/POLRI - Akte

perjanjian

kerjasama

Apoteker

Pengelola Apotik (APA), dengan Pemilik Sarana Apotik (PSA) - Surat pernyataan dari Pemilik Sarana Apotik (PSA) tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat -

Surat selesai melaksanakan masa bhakti apoteker atau surat pernyataan akan melaksanakan masa bhakti apoteker

- Surat pernyataan tidak keberatan diganti dari APA yang baru - Surat rekomendasi dari badan pimpinan daerah Ikatan Sarjana Farmasi - Perjanjian pelengkap apoteker pengelola apotik dengan pemilik sarana apotik - Rancangan papan nama apotik, surat pesanan, copy resep, rancangan lemari narkotika - Surat lolos butuh dari Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/ - Foto copy SITU atau Undang-undang

36

Gangguan (HO) 2.

Ijin Penyelenggaraan

- Foto copy KTP

Laboratorium Klinik

- Foto copy akte pendirian badan (bila pemohon berbadan hukum) - Foto copy Ijin Tempat Usaha atau Undang-Undang Gangguan (HO) - Surat permohonan bermeterai Rp. 6.000,-

Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan

-

Surat

pernyataan

kesanggupan

Penanggung jawab - Surat pernyataan kesanggupan masingmasing tenaga teknis - Surat pernyataan kesediaan mengikuti Program Pamantapan Mutu - Data kelengkapan bangunan - Data kelengkapan peralatan 3.

Ijin

Penyelenggaraan - Foto copy KTP

Laboratorium

Kesehatan - Foto copy akte pendirian badan (bila

Masyarakat

pemohon berbadan hukum) - Foto copy Ijin Tempat Usaha atau Undang-Undang Gangguan (HO) - Surat permohonan bermeterai Rp. 6.000,-

Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan

-

Surat

pernyataan

kesanggupan

Penanggung jawab - Surat pernyataan kesanggupan masingmasing tenaga teknis - Surat pernyataan kesediaan mengikuti Program Pamantapan Mutu - Data kelengkapan bangunan - Data kelengkapan peralatan 4.

Ijin Penyelenggaraan

- Foto copy KTP

Laboratorium Gigi

- Foto copy akte pendirian badan (bila pemohon berbadan hukum) - Foto copy Ijin Tempat Usaha atau Undang-Undang Gangguan (HO) - Surat permohonan bermeterai Rp. 6.000,-

Denah lokasi dengan situasi sekitarnya

37

dan denah bangunan -

Surat

pernyataan

kesanggupan

Penanggung jawab - Surat pernyataan kesanggupan masingmasing tenaga teknis - Surat pernyataan kesediaan mengikuti Program Pamantapan Mutu - Data kelengkapan bangunan - Data kelengkapan peralatan 5.

Ijin Praktek Fisioterafi

- Foto copy KTP - Salinan/foto copy ijazah fisioterapist - Surat rekomendasi dari IFI setempat - Surat keterangan berbadan sehat dari dokter - Surat tidak berkeberatan dari atasan langsung - Daftar peralatan yang dipergunakan - Pas foto 4 x 6 (2 lembar)

6.

Ijin Penyelenggaraan Optikal

- Foto copy KTP (untuk perorangan) - Foto copy akte pendirian perusahaan (bagi badan usaha) - Surat keterangan sehat

dari dokter

pemerintah - Surat pernyataan dari refraksionis di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,- sebagai penanggung jawab - Foto copy ijazah tenaga refraksionis - IMB - Pas foto pemohon/pemilik ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar - Rekomendasi dari Gapopin 7.

Ijin Pedagang Eceran Obat

- Foto copy KTP - Foto copy akte (bagi usaha berbadan hukum) - Foto copy dan SIK Asisten Apoteker - Surat

keterangan

sehat

dari

dokter

pemerintah bagi penaggung jawab - Foto copy NPWP pemilik sarana - Alamat dan denah tempat usaha - Surat

pernyataan

Asisten

Apoteker

38

bersedia menjadi penaggung jawab - Surat pernyataan Asisten Apoteker tidak bekerja sebagai penanggung jawab toko obat lainnya 8.

Ijin Tukang Gigi

- Foto copy KTP - Umur tidak melewati 65 tahun - Persyaratan fisik/bangunan: - Luas bangunan minimal persegi dan

luas

6 meter

ruang

sebagai

laboratorium yang memenuhi standar kesehatan; - Pembagian ruang dengan ruang lain antara lain ruang praktik dengan ruang laboratorium ditata sedemikian rupa

sehingga

memenuhi

syarat

kesehatan; - Perlengkapan kerja di laboratorium : kompor, panic, cupet, alat pres, mesin poles dan perlengkapannya - Persediaan air : tersedia air bersih yang memenuhi syarat hygiene, air tersedia pada setiap tempat kegiatan secara lancer -

Pembuangan pembuangan

air

limbah

air

:

saluran

limbah

harus

menggunakan system tertutup, kedap air dan air dapat mengalir dengan lancar

D. Ijin Pengobat Tradisional atau Surat Terdaftar Pengobat Tradisional No. 1.

Jenis Ijin

Persyaratan

Surat Terdaftar Pengobat

- Foto copy KTP

Tradisional (STPT) :

- Biodata pengobat tradisional

a. Batra Keterampilan; b. Batra Ramuan; c. Batra Pendekatan Agama; d. Batra Supranatural.

- Surat

keterangan

Kepala

Desa/Lurah

tempat melakukan pekerjaan - Rekomendasi

dari

asosiasi/organisasi

profesi di bidang pengobat tradisional - Foto

copy

sertifikat/ijazah

pengobat

tradisional - Pas foto 4 x 6 ( 2 lembar) - Rekomendasi pengobat

dari

Kejaksaan

tradisional

bagi

klasifikasi

39

supranatural atau kantor Departemen Agama

bagi

pengobat

tradisional

klasifikasi pendekatan agama 2.

Surat Ijin Pengobat Tradisional - Foto copy KTP (SIPT)

- Biodata pengobat tradisional - Surat

keterangan

Kepala

Desa/Lurah

tempat melakukan pekerjaan - Rekomendasi

dari

asosiasi/organisasi

profesi di bidang pengobat tradisional - Foto

copy

sertifikat/ijazah

pengobat

tradisional - Pas foto 4 x 6 ( 2 lembar) - Rekomendasi

dari

pengobat

Kejaksaan

tradisional

bagi

klasifikasi

supranatural atau kantor Departemen Agama

bagi

pengobat

tradisional

klasifikasi pendekatan agama - Surat pengantar Kepala Puskesmas - Peta lokasi dan denah ruangan

E. Perijinan Bagi Institusi Penguji Alat Kesehatan No. 1.

Jenis Ijin a. Ijin penyelenggaraan

Persyaratan - Foto copy KTP

institusi penguji alat

- Foto copy akte pendirian perusahaan

kesehatan tipe A

- IMB

b. Ijin penyelenggaraan institusi penguji alat kesehatan tipe B c. Ijin penyelenggaraan institusi penguji alat kesehatan tipe C

- Surat keterangan domisili - Penaggung

jawab

teknis

sekurang-

kurangnya S1 di bidang keteknisan medis - Pelaksana teknis 1 s/d 4 minimal DIII di bidang keteknisan medis - Palaksana administrasi - Daftar alat kesehatan yang dimiliki

F. Sertifikat atau Rekomendasi Bidang Kesehatan No. 1.

Jenis Ijin

Persyaratan

Sertifikasi Laik Sehat Hotel,

- Foto copy KTP penaggung jawab/pemilik

Restoran atau Rumah Makan

- Surat keterangan domisili usaha dari desa/kelurahan

40

- Surat pernyataan status bangunan/hak milik/kontrak - Peta lokasi 2.

Sertifikat Penyuluhan (SP) dan

- Foto copy KTP/Akte Pendirian

Produksi Pangan Industri

- Data perusahaan makanan industri rumah

Rumah Tangga

tangga - Data produk makanan - Peta lokasi - Denah bangunan - Surat keterangan domisili usaha dari desa/kelurahan - Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (3 lembar) - Surat pernyataan akan membuat label yang memenuhi syarat - Surat pernyataan status bangunan (hak milik/kontrak)

3.

Sertifikasi Laik Higiene

- Foto copy KTP

Sanitasi

- Surat permohonan - Peta lokasi - Surat pernyataan status bangunan/hak milik/kontrak - Pas foto 4 x 6 (3 lembar)

4.

Rekomendasi Pendirian

- Foto copy KTP pemohon

Rumah Sakit Khusus

- Surat permohonan - Study kelayakan yang memuat : - Rencana kapasitas tempat tidur - Rencana jenis pelayanan medis - Rencana pengelolaan limbah rumah sakit

BUPATI BULELENG

PUTU BAGIADA

41

BUPATI KABUPATEN BULELENG KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BULELENG NOMOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PELAKSANAAN PERIJINAN BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BULELENG BUPATI KABUPATEN BULELENG

Menimbang

:

a. bahwa

urusan

Pengelola

Perijinan

Bidang

Kesehatan

merupakan kewenagan Pemerintah Kabupaten Buleleng; b. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan proses permohonan perijinan di Bidang Kesehatan, maka perlu dibentuk Tim Penilai Pelaksana Perijinan di Bidang Kesehatan; c. bahwa pembentukan Tim penilai dimaksud huruf b di atas dipandang

perlu

ditetapkan

dengan

Keputusan

Bupati

Kabupaten Buleleng; Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kabupaten Buleleng (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465); 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1992 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan

Kewenangan

Propinsi

sebagai

Daerah

Otonomi; 5. Peraturan Pemerintah 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 916/Menkes/VIII/1997 tentang Ijin Praktek Bagi Tenaga Medis; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tanggal 23 Oktober 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Apotek;

42

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 113/Menkes/Per/IV/1979 tentang Penyelenggaraan Optik; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1998 tentang Pekerjaan Tukang Gigi; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78/Menkes/Per/X/1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Tranfusi Darah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2001 tentang Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang-undang Gangguan (HO), (Lembaga Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2001); 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/Menkes/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan; 14. Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 11 Desember 2001 Nomor 1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pengelola Pestisida; 15. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Nomor

1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Kesehatan

Nomor

167/Kab/B.VII/1972

tentang

Pedagang Obat Eceran; 16. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Nomor

900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidang; 17. Keputusan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 49 A Tahun 2000 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Kabupaten Buleleng; 18. Keputusan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2002 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perijinan Bidang Kesehatan Kabupaten Buleleng;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Membentuk Tim Penilai Pelaksanan Perijinan Bidang Kesehatan Kabupaten Buleleng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

:

Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud diktum pertama keputusan ini adalah : a. Melakukan

kegiatan

sementara/rekomendasi

registrasi dan

atau

permohonan

izin/izin

pencabutan

izin/izin

sementara/rekomendasi sarana kesehatan dengan lingkup perijinan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini;

43

b. Melakukan kegiatan penelitian dan penilaian persyaratan ketenagaan,

kelengkapan

sementara/rekomendasi

berkas

dan

atau

permohonan

izin/izin

pencabutan

izin/izin

sementara/rekomendasi sarana kesehatan; c. Melakukan kegiatan/tugas lapangan untuk menilai kecocokan berkas permohonan dengan kenyataan yang ada di lapangan; d. Melakukan evaluasi dalam rangka penerbitan dan atau pencabutan

izin/izin

sementara/rekomendasi

Sarana

Kesehatan; e. Mempersiapkan penerbitan izin/izin sementara/rekomendasi dan atau pencabutan izin/izin sementara/rekomendasi Sarana Kesehatan; f. Bertanggung jawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kabupaten Buleleng. KETIGA

:

Lingkup Perijinan Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT

:

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran ……. dengan kode rekening :

KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ……………….

Ditetapkan di Pada tanggal

Singaraja …………..

BUPATI BULELENG,

PUTU BAGIADA Tembusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Bupati Kabupaten Buleleng 2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng 3. Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng 4. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Buleleng 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng 6. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng 7. Arsip

44

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BULELENG TANGGAL : NOMOR : TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI PELAKSANA PERIJINAN BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PELAKSANA BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BULELENG Penasehat/

:

Bupati Kabupaten Buleleng.

:

1. Wakil Bupati Kabupaten Buleleng.

PERIJINAN

Penanggung jawab Pembina

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng. Ketua

:

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.

Sekretaris

:

Kepala

Bidang

Pelayanan

Kesehatan

Masyarakat

Kabupaten Buleleng. Anngota

:

a. Kasi. Kesehatan Khusus, Farmasi dan Sertifikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. b. Kasi. Puskesmas dan Rumah Sakit Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng c. Unsur Bidang Kesehatan Keluarga dan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. d. Unsur Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. e. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. f. Unsur Dinas Trantib dan Satpol PP Kabupaten Buleleng. g. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng. h. Unsur Organisasi Profesi : (IDI, ISFI, IBI, PDGI) Cabang Buleleng

Staf Administrasi

:

5 (lima) orang dari unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.

BUPATI BULELENG,

PUTU BAGIADA

45

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BULELENG TANGGAL : NOMOR : TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI PELAKSANA PERIJINAN BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

LINGKUP PERIJINAN BIDANG KESEHATAN A. PERIJINAN YANG DITANGANI : 1. Apotek. 2. Optikal. 3. Praktik Berkelompok Dokter Umum. 4. Praktik Berkelompok Dokter Gigi. 5. Balai Pengobatan. 6. Balai Pengobatan Gigi. 7. Balai Kesejahteraan Ibu Dan Anak (BKIA). 8. Rumah Bersalin. 9. Unit Tranfusi Darah. 10. Tukang Gigi. 11. Praktek Fisiotherapi. 12. Praktek Swasta Perorangan Dokter Umum/Spesialis/Dokter Gigi. 13. Praktek Bidan. 14. Pedagang Eceran Obat. 15. Laboratorium Kesehatan Swasta. 16. Pengelolaan Pestisida. B. REKOMENDASI : 1. Rumah Sakit Khusus. 2. Rumah Sakit Umum. C. TANDA DAFTAR : Pengobat Tradisional.

BUPATI BULELENG,

PUTU BAGIADA

46