BADAN PENGAWASAN KEUA NGA N DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Parangt ritis KM 5, 5 Sewon Y ogy akarta 55187-Telepon : (0274) 385323; 445271 Faks imil : (0274) 415984 – E-m ail : y
[email protected]. id
Nomor : LAKK-8/PW12/6/2015 Lampiran : satu set Hal : Laporan Analisis Kinerja Kegiatan Perwakilan BPKP D.I. Yog yakarta Bulan Desember 2015
8 Januari 2016
Yth. Sekretaris Utama BPKP u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKP di Jakarta Dengan ini kami sampaikan Laporan Analisis Kinerja Kegiatan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Bulan Desember 2015, dengan uraian sebagai berikut : A. Simpulan Hasil analisis capaian kinerja kegiatan (output) dan penggunaan sumber daya diuraikan sebagai berikut. 1. Capaian Kinerja Kegiatan Capaian kinerja kegiatan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sampai dengan bulan Desember 2015 jika dibandingkan dengan target pada periode yang sama, berada pada rentang 100% sampai 260%, yang ditunjukkan oleh lima indikator kinerja kegiatan sebagai berikut. a. Rekom endasi
hasil
pengawasan,
terealisasi
sebanyak
138
atau
mencapai 113,11% dari target sebanyak 122; b. Rekom endasi pembinaan penyelenggaraan SPIP, terealisas i sebanyak 13 atau mencapai 260% dari target sebanyak 5; c. Rekom endasi pembinaan kapabilitas APIP, terealisasi sebanyak 2 a tau mencapai 100% dari target sebanyak 2 ; d. Layanan dukungan manajemen, terealisasi sebanyak 60 atau mencapai 100 % dari target sebanyak 60; e. Layanan sarana dan prasarana, terealis asi sebanyak 358 atau mencapai 100,56% dari targe t sebanyak 356;
2. Penggunaan Sumber Daya Capaian kinerja kegiatan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta didukung oleh penggunaan sumber daya sebagai berikut. a. Penugas an pengawasan, terealisas i sebanyak 701 atau mencapai 203,19% dari targe t sebanyak 345; b. Penugas an dukungan manajemen, terealisasi sebanyak 233 a tau mencapai 127,32% dari target sebanyak 183; c. Layanan sarana dan prasarana, terealisasi sebanyak 2 atau mencapai 100 % dari target sebanyak 2; d. Hari penugasan, terealisasi sebanyak 19.594 OH atau mencapai 95,88% dari target sebanyak 20 .435 OH ; e. Dana
penugasan,
terealisasi
sebanyak
Rp4.802.766.582,00
atau
mencapai 93,46% dari target sebanyak Rp5.138.867.000,00; f. Laporan penugasan terealisir sebanyak 1.115 laporan atau mencapai 146,52% dari targe t sebanyak 761 laporan. Penyebab
tidak
tercapain ya
hari
penugasan
dan
dana
penugasan
disebabkan : -
Perubahan/pergeseran waktu pelaksanaan penugasan (RMP) ses uai arahan rendal.
-
Perubahan/pergeseran waktu pelaksanaan penugasan (RMP) karena masih dalam pros es koordinasi dengan obyek pengawas an.
-
Efektifnya pemanfaatan SDM yang ada dengan melakukan perubahan kom posisi tim dan jum lah hari penugasan.
B. Rencana Tindak Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja kegiatan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, perbaikan yang akan dilakukan yaitu penyusunan rencana kegiatan agar lebih akurat sesuai dengan kebutuhan.
C. Analisis Data Kinerja 1. Rencana Kerja Ses uai dokumen Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2015 dan revis i DIPA bulan September 2015, unit kerja bertanggung jawab atas tercapainya lima sasaran kegiatan dengan enam indikator kinerja kegiatan (output). Untuk mencapai kinerja tersebut, pada tahun 2015 2
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta merencanakan sumber daya pendukung berupa penugasan pengawasan sebanyak 345 PP, layanan dukungan manajemen sebanyak 60 kegiatan, dan pengadaan sarana prasarana sebanyak 356 unit/m2, hari penugasan sebanyak 20.435 HP, dana sebesar Rp5.138.867.000,00, dan laporan sebanyak 402 laporan. Seluruh sumber daya tersebut untuk mencapai target indikator kinerja kegiatan sebanyak 129 rekomendasi, 60 laporan/dokumen, dan 356 unit/m2 alat rum ah tangga/pengolah data/gedung bangunan. Rincian sebagaimana disajikan pada tabel 1. Tabel 1 Target Outpu t dan Sum ber Daya Tahun 2015 No. A 1 2 3 B 1
C 1 2 3
Target 2015 Output Sumber Daya Uraian Lap/Dok Dana Rek PP OH Lap. /Unit/m2 (Rp000) Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Hasil 125 315 16.615 3.028.997 315 Pengawasan Rekomendasi Pembinaan 2 16 656 152.230 16 Penyelenggaraan SPIP/SPI Rekomendasi Pembinaan APIP 2 14 688 232.347 14 Sub jumlah 129 345 17.509 3.413.575 345 Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Jumlah Layanan Dukungan 60 183 2.898 1.079.764 60 Manajemen Perwakilan BPKP Sub jumlah 60 183 2.898 1.079.764 60 Termanfaatkannya asset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan Tersedianya alat pengolah data 49 1 14 310.100 Tersedianya alat rumah tangga 35 1 14 234.800 Tersedianya gedung dan 272 0 0 100.628 bangunan Sub jumlah 356 2 28 645.528 Jumlah 129 416 530 20.435 5.138.867 402
2. Akuntabilitas Kinerja Akun tabilitas kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta menyajikan capaian kinerja kegiatan dan penggunaan sumber daya. Capaian kinerja kegiatan dan dukungan penugasan secara ringkas disajikan pada tabel 2.
3
Tabel 2 Ikhtisar Kinerja Kegiatan s.d. Bulan Des em ber Tahun 2015 Rencana s.d. Realisasi s.d. bulan ini bulan ini No. Uraian PP Lap Rek PP % Lap % Rek % 1 2 3 4 5 6 7=6/3 8 9=8/4 10 11=10/5 A Pelaksanaan Pengaw asan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 1 Hasil Pengaw asan 315 315 122 632 200,63 630 200 138 113,11 2 Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 16 16 5 41 256,25 39 243,75 13 260 3 Pembinaan Kapabilitas 14 14 2 28 200 28 200 2 100 APIP Sub jumlah A 345 345 129 701 203,19 697 202,03 153 118,60 B Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan 1 Jumlah Layanan 183 60 60 233 127,32 60 100 60 100 Dukungan Manajemen Perw akilan BPKP Sub jumlah B 183 60 60 233 127,32 60 100 60 100 C Ter manfaatkannya asset secara optimal dala m mencapai kepuasan layanan keses maan 1 Tersedianya alat 49 49 1 100 51 104,08 51 104,08 1 pengolah data 2 Tersedianya alat ru mah 1 35 35 1 100 35 100 35 100 tangga Tersedianya gedung 3 - 272 272 100 272 100 272 100 bangunan Sub jumlah C 2 356 356 2 100 358 100,56 358 100,56 Jumlah 530 761 545 936 176,60 1.115 146,52 571 104,77
Uraian secara lengkap capaian kinerja kegiatan dan penggunaan sumber daya sebagai berikut. a. Capaian Kinerja Kegiatan Indikator
kinerja
kegiatan
pengawasan
berupa
rekomendasi
hasil
pengawasan, rekomendasi hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP/SPI, rekomendasi hasil pembinaan kapabilitas APIP, sedangkan indikator kinerja kegiatan dukungan pengawasan berupa laporan, dokumen, unit dan m2. 1) Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Sam pai dengan bulan Desember 2015, kegiatan pengawasan menghasilkan sebanyak 138 rekomendasi atau mencapai 113,11% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 122 rekomendasi. Rincian target, realisas i, dan capaian rekomendasi disajikan pada tabel 3.
4
Tabel 3 Capaian Rekom endasi Hasil Pengawasan s.d. Bulan Des em ber 2015 IKK
Rincian IKK
Rekom endasi Hasil Pengawasan
1 2
3 4
5
6
7 8 9
10
Rekom endasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan Rekom endasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara Rekom endasi Perbaikan Kebijakan Korporasi Rekom endasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah Rekom endasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi Rekom endasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan Rekom endasi Keinvestigasian Rekom endasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L Rekom endasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Pemda Rekom endasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi
Rekom endasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan
Realisasi Bulan s.d ini Bulan ini
Target s.d Bulan ini
s.d Bulan lalu
3
25
-
25
833,33
8
7
1
8
100
6
5
1
6
100
4
3
1
4
100
30
32
4
36
120
4
-
-
-
~
47
29
5
34
72,34
7
4
7
11
157,14
-
-
-
-
~
13
10
4
14
107,69
-
-
-
-
~
122
92
23
138
113,11
Capaian (%)
11
Tingginya pencapaian rekomendas i hasil pengawasan disebabkan adanya penugasan yang tidak direncanakan namun menghasilkan rekomendasi strategis. 2) Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Sam pai
dengan
bulan
Desember
2015,
kegiatan
pembinaan
penyelenggaraan SPIP m enghas ilkan sebanyak 13 rekomendasi atau mencapai 260% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 5 rekomendasi. Rincian target, realisasi, dan capaian rekomendasi disajikan pada tabel 4.
5
Tabel 4 Capaian Rekom endasi Pem binaan Penyelenggaraan SPIP s.d. Bulan Des em ber 2015 IKK
Rincian IKK
Rekomendasi Pembinaan Penyelen ggaraan SPIP
1
Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Nasional 2 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L 2 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Realisasi
Target s.d Bulan ini 2
s.d Bulan lalu 2
Bulan ini
1
Capaian (%)
-
s.d Bulan ini 2
-
1
1
100
2
9
1
10
500
5
11
2
13
260
100
Tingginya pencapaian rekomendas i hasil pengawasan disebabkan adanya penugasan yang tidak direncanakan namun menghasilkan rekomendasi strategis. 3) Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Kapasitas APIP Sam pai dengan bulan Desember 2015, kegiatan pembinaan kapasitas APIP menghas ilkan dua rekomendasi atau mencapai 100% dari rencana pada periode yang sam a sebanyak satu rekomendasi. Rincian target, realisas i, dan capaian rekomendasi disajikan pada tabel 5. Tabel 5 Capaian Rekom endasi Pem binaan Kapas itas APIP s.d. Bulan Des em ber 2015 IKK Rekom endasi Pembinaan Kapabilitas APIP
Rincian IKK
1
Rekom endasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
Jumlah Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP
Targ et s.d Bulan ini
s.d Bulan lal u
Reali sasi Bulan ini
s.d Bulan ini
Capai an (%)
2
2
-
2
100
2
2
-
2
100
Dalam rangka mendukung realisasi dan capaian ketiga indikator kinerja kegiatan pengawasan,
sampai dengan bulan Desember 2015 Perwakilan
BPKP D.I. Yogyakarta telah melaksanakan penugasan pendukung kegiatan sebanyak 701 penugasan, sebagaimana disajikan dalam tabel 6.
6
Tabel 6 Realisasi Kegiatan Pengawasan s.d. Bulan Des em ber 2015
No.
Jumlah Rekomendasi Jumlah Target Realisasi PP s.d. s.d. bulan bulan ini ini
Kegiatan
A 1 2 3
Penugasan direncanakan Pengawasan Intern Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Pembinaan Kapabilitas APIP Sub jumlah B Penugasan tidak direncanakan 1 Pengawasan Intern 2 Penyelenggaraan SPIP 3 Pembinaan Kapabilitas APIP Sub jumlah Jumlah
290 13 12 315
122 5 2 129
342 28 16 386 701
94 4 2 100 44 9 0 53 153
Dari Tabel 6 dapat dilihat adanya penugasan pengawasan tahun 2015 sebanyak 386 PP, mendukung capaian kinerja tahun 2015 dengan realisasi 53 rekomendasi yang sebelumnya tidak direncanakan dalam RKT. Rincian penugasan pengawasan untuk setiap indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada lam piran I, II, III, dan IV. 4) Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Pengawasan Kegiatan dukungan pengawasan terdiri dari penugasan dukungan manajemen
dan
layanan
sarpras
(tidak
termasuk
layanan
perkantoran). Sam pai dengan bulan Desember 2015, penugasan dukungan manajemen menghasilkan sebanyak 60 laporan atau mencapai 100% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 60 laporan/dokumen. Adapun penugasan layanan sarpras menghasilkan sebanyak 358 unit atau mencapai 100,56% dari rencana pada periode yang sam a sebanyak 356 unit, sebagaimana disajikan dalam tabel 7.
7
Tabel 7 Capaian Kegiatan Dukungan Pengawasan s.d. Bulan Des em ber 2015 No.
Kegiatan
PP/Keg
1
Penugasan dukungan manajemen Layanan Sarpras
233
2
Output Target Realisasi Capaian Satuan s.d. s.d. (%) bulan ini bulan ini Lap/Dok 60 60 100,00
2
Unit/ Paket
356
358
100,56
Dari Tabel 7 menunjukkan bahwa realisasi indikator output penugasan dukungan
manajemen sampai
dengan
bulan
Desember
2015
sebanyak 60 laporan/dokum en atau mencapai 100% dari target pada periode yang sam a sebanyak 60 laporan/dokum en. Realisasi indikator output layanan sarpras sampai dengan bulan Desember 2015 sebanyak 358 unit atau mencapai 100,56% dari target pada periode yang sam a sebanyak 356 unit. Rincian PP dan kegiatan yang mendukung output penugasan dukungan manajemen dan layanan sarpras dapat dilihat pada lampiran V. b. Penggunaan Sum ber Daya Sumber daya kegiatan terdiri dari penugasan pengawasan/dukungan manajemen, sarana dan prasarana, hari penugasan, dan dana (di luar layanan perkantoran/gaji, tunjangan kinerja, dan belanja bahan), serta laporan penugasan. 1) Penugas an Pengawasan Realisasi penugasan pengawasan sampai dengan bulan Desember 2015, sebanyak 936 PP atau mencapai 176,60% dari target pada periode yang sama sebanyak 530 PP, dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel 8.
8
Tabel 8 Targ et dan Realisasi PP s.d. Bulan Dese mber 2015 Target PP
Realisasi PP
Capaian (%)
No .
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan
C
Ter manfaatkannya asset secara optimal dala m mencapai kepuasan layanan keses maan
Sd Bln s.d. s.d. Bln Bln Bln ini ini Bln ini ini lalu 1 2 3 4 5 6 7 8=6/3 9=7/4 A Pelaksanaan Pengaw asan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Hasil 1 315 571 61 632 554,55 200,63 11 Pengaw asan 2 Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 2 16 32 9 41 450 256,25 3 Rekomendasi Pembinaan APIP 14 25 3 28 ~ 200 Sub jumlah A 13 345 628 73 701 561,54 203,19 B Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan 1 Jumlah Layanan Dukungan 29 183 211 22 233 75,86 127,32 Manajemen Perw akilan BPKP Sub jumlah B 211 22 233 75,86 127,32 29 183 Bln ini
1 Tersedianya alat pengolah 1 data 2 Tersedianya alat ru mah 1 tangga Tersedianya gedung 3 bangunan Sub jumlah C 2 Jumlah 44
s.d. Bln ini
1
1
-
1
~
100
1
1
-
1
~
100
-
-
-
-
~
~
2 530
2 841
95
2 936
~ 215,91
100 176,60
2) Hari Penugas an Sam pai dengan bulan Desember 2015, realisasi hari penugasan sebanyak 19.594 OH atau mencapai 95,88% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 20.435 OH, dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel 9.
9
Tabel 9 Target dan Realisasi OH s.d. Bulan Des em ber 2015 No . 1 A 1 2 3
B 1
C
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan
Target OH Bln ini
Realisasi OH
s.d. Bln ini
s.d Bln lalu
Capaian (%)
s.d. Bln ini
Bln ini
s.d. Bln ini
Bln ini
2 3 4 5 6 7 8=6/3 9=7/4 Pelaksanaan Pengaw asan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Hasil 596 16.165 11.198 895 12.114 150,17 74,94 Pengaw asan Rekomendasi Pembinaan 155 656 226 155 381 100 58,08 Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pembinaan 38 688 619 57 676 150 98,26 APIP Sub jumlah 789 17.509 12.043 1.107 13.171 140,30 75,22 Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Jumlah Layanan Dukungan 535 2.898 5.629 762 6.391 142,43 220,53 Manajemen Perw akilan BPKP Sub jumlah 535 2.898 5.629 762 6.391 142,43 220,53 Ter manfaatkannya asset secara optimal dala m mencapai kepuasan layanan keses maan
1 Tersedianya alat pengolah data 2 Tersedianya alat ru mah tangga Tersedianya gedung 3 bangunan Sub jumlah Jumlah
-
14
18
-
18
~
128,57
-
14
14
-
14
~
100
-
-
-
-
-
~
~
-
28 20.435
32 17.704
1.869
32 19.594
~ 141,16
114,29 95,88
1.324
Perbandingan realisasi HP dengan potensi HP periode sampai dengan Desember 2015 sebagai berikut :
Potensi HP s.d Desember 2015 per PFA = 237 (12/12 x 237)
Realisasi HP per PFA s.d Desember 2015 = 13.171/101 = 130,41 HP per PFA
Dari kondisi di atas terlihat bahwa realisasi HP/PFA sampai dengan Desember 2015 sebesar 130,41 HP atau mencapai 55,03% dibanding potensi HP/PFA yang tersedia sebesar 237 HP. Penyebab tidak tercapainya hari penugasan terutam a disebabkan hal sebagai berikut : a) Perubahan/pergeseran waktu pelaksanaan penugasan (RMP) sesuai arahan rendal.
10
b) Perubahan/pergeseran waktu pelaksanaan penugasan (RMP) karena
masih
dalam
proses
koordinasi
dengan
obyek
pengawasan. c) Mengefektifkan pemanfaatan SDM yang ada dengan melakukan perubahan komposisi tim dan jumlah hari penugasan. Perbandingan realisasi HK dengan potensi HK untuk layanan dukungan manajemen perwakilan BPKP DIY sampai dengan Desember 2015 sebagai berikut: Potensi HK s.d. Desember 2015 per PFU = 237 (12/12X237) Realisasi HK per PFU s.d. Desember 2015 = 6.423/45 = 142,73 HK per PFU Dari kondisi di atas terlihat bahwa realisasi HK/PFU s.d. Desember 2015 sebesar 142,73 HK atau mencapai 60,22% dibanding potensi HK/PFU yang tersedia sebesar 237 HK, disebabkan belum seluruh tugas rutin administrasi kantor dibuatkan penugasan/ST secara formal. 3) Realisasi Dana Sampai dengan bulan Desember 2015, realisasi dana penugasan sejumlah Rp4.802.765.000,00 atau mencapai 93,46% dari rencana periode
yang
sama
sejumlah
Rp5.138.867,00,
dengan
rincian
sebagaimana terlihat pada tabel 10.
Tabel 10 Rencana dan Realisasi Dana s.d. Bulan Des em ber 2015 No. 1 A 1 2 3
B 1
Realisasi Dana (000) Capaian (%) Sd Bln s.d. Bln s.d. Bln ini s.d. Bln ini Bln ini Bln ini lalu ini Bln ini 2 3 4 5 6 7 8=6/3 9=7/4 Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Rekom endasi Hasil 481.627 3.028.997 2.465.053 395.077 2.860.130 82,03 94,42 Pengawasan Rekom endasi Pembinaan 47.620 152.230 42.885 52.807 95.692 110,89 62,86 Penyelenggaraan SPIP Rekom endasi Pembinaan 980 232.347 191.808 191.808 ~ 82,55 APIP Sub jumlah 530.227 3.413.575 2.699.746 447.884 3.147.630 84,47 92,21 Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan
Target Dana (000)
Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas tekni s lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Jumlah Layanan Dukungan 257.211 1.079.764 751.983 263.507 1.015.490 102,45 Manajemen Perwakilan BPKP Sub jumlah 257.211 1.079.764 751.983 263.507 1.015.490 102,45
11
94,05 94,05
C
Termanfaatkannya asset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan
1
Tersedianya alat pengolah data Tersedianya alat rumah tangga
250
310.250
306.350
-
306.350
98,82
98,82
-
234.650
232.700
-
232.700
99,06
99,17
Tersedianya gedung bangunan
-
100.628
100.595
-
100.595
~
99,97
250 787.688
645.528 5.138.867
639.645 4.091.374
711.391
66,74 90,31
99,13 93,46
2 3
Sub jumlah Jumlah
639.645 4.802.765
Penyebab tidak tercapain ya realisasi dana pelaksanaan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP s erta dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya terutam a disebabkan hal sebagai berikut : a) Perubahan/pergeseran
waktu
pelaksanaan
penugasan
(RMP)
waktu
pelaksanaan
penugasan
(RMP)
sesuai arahan rendal. b) Perubahan/pergeseran
karena mas ih dalam proses koordinas i dengan obyek pengawas an. c)
Mengefektifkan pemanfaatan SDM yang ada dengan melakukan perubahan komposisi tim dan jumlah hari penugasan.
4) Laporan Penugasan Sampai dengan bulan Desember 2015, realisasi laporan penugasan sebanyak
1.115 laporan atau mencapai 146,52% dari rencana periode
yang sama sebanyak 761 laporan, dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel 11. Tabel 11 Rencana dan Realisasi Laporan Penugasan s.d. Bulan Des em ber 2015 Target Realisasi Laporan Capaian (%) Laporan No Sasaran Kegiatan/Indikator s.d. . Kinerja Kegiatan Bln Bln Bln s.d. s.d. Bln Bln Bln ini ini lalu ini Bln ini ini ini 1 2 3 4 5 6 7 8=6/3 9=7/4 A Pelaksanaan Pengaw asan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 1 Rekomendasi Hasil 32 315 399 205 630 640,63 200 Pengaw asan 2 Rekomendasi Pembinaan 2 16 27 11 39 550 243,75 Penyelenggaraan SPIP/SPI 3 Rekomendasi Pembinaan A PIP 1 14 25 3 28 300 200 Sub jumlah 35 345 451 219 697 625,71 202,03
12
Lampiran I/1 - 2 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA REALISASI PENUGASAN PENGAWASAN (PP) DIRENCANAKAN & TIDAK DIRENCANAKAN s.d. BULAN DESEMBER 2015 Kegiatan No. 1
Program
Kode
Nama Kegiatan
IKK
Rincian IKK
3701 Pelaksanaan Pengawasan Penugasan Direncanakan Pengawasan Intern Intern Rekomendasi Hasil 1 Akuntabilitas Keuangan Pengawasan Akuntabilitas 2 Negara dan Pembinaan Keuangan Penyelenggaraan SPIP Negara dan 3 Pembinaan 4 Penyelenggaraan 5 Sistem Pengendalian 6 Intern 7 Pemerintah 8 9 10 11 Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
1 2 3
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP
1 2
Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan Rekomendasi Keinvestigasian Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Pemda Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda Jumlah Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Jumlah Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP Jumlah Rekomendasi Program 06 Penugasan Tidak Direncanakan Rekomendasi Hasil 1 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan Pengawasan 2 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara 3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi 4 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah 5 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi 6 Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan 7 Rekomendasi Keinvestigasian 8 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L
Jumlah Rekomendasi Jumlah PP target s.d. realisasi s.d. bulan ini bulan ini
22
3
4
48
8
8
12 57
6 4
6 2
92
30
30
0 25 15 0 19 0 290 2 2 9 13 0 12 12 315
4 47 7 0 13 0 122 2 1 2 5 0 2 2 129
0 24 9 0 11 0 94 2 1 1 4 0 2 2 100
143 20 8 17
0 0 0 0
21 0 0 2
72
0
6
0 13 39
0 0 0
0 10 2
Lampiran I/2 - 2 Kegiatan No.
Program
Kode
Nama Kegiatan
IKK
Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP
Rincian IKK 9 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Pemda 10 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi 11 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan 12 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas 13 Nasional Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L 14 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda Jumlah Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 15 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L 16 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Jumlah Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP Jumlah Rekomendasi Program 06 Jumlah Rekomendasi
Jumlah Rekomendasi Jumlah PP target s.d. realisasi s.d. bulan ini bulan ini
0 30 0 342 0 3 25 28 0 16 16 386 701
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
0 3 0 44 0 0 9 9 0 0 0 53 153
Lampiran II/1 - 11 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA RINCIAN NAMA PP YANG MENDUKUNG REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN S.D. BULAN DESEMBER TAHUN 2015 No.
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan
1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP A Penugasan Direncanakan 1 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan 1.1A Kepada Sekretaris Jenderal KPU RI terkait pola perencanaan yang bersifat top down agar memperhatikan semua ketentuan peraturan perundangan yang ada sehingga pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran atas DIPA/RKA Satker yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tidak menyalahi/menyimpang dari ketentuan. 1.1A.1 Audit Operasional pada KPU DIY 1.1B 1.1B.1 1.2B
Inspektur Kab. Klaten agar mendampingi SKPD dalam pelaksanaan rencana aksi sesuai tenggat waktu yang disepakati, melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dan berkoordinasi dengan satgas SPIP Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK pada Pemkab Klaten Tahun 2014
1.2B.1 1.3B 1.3B.1
Sekda Kab. Kebumen agar memerintahkan Inspektorat dan DPPKAD Kab. Kebumen agar mendampingi SKPD dalam merealisasikan tindak lanjut sebagaimana tertuang dalam dokumen action plan sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati, melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik atas penyelesaian tindak lanjut sebagaimana tertuang dalam dokumen action plan dan berkoordinasi dengan Satgas SPIP untuk mendeteksi permasalahan dan risiko secara lebih mendalam atas temuan BPK sebagaimana tertuang dalam action plan dan mendorong penyusunan dalam suatu Rencana Tindak Pengendalian sehingga dapat dipahami oleh seluruh SKPD Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK pada Pemkab Kebumen Tahun 2014 Inspektorat Kabupaten Gunungkidul harus proaktif memantau dan mendampingi penyelesaian tindaklanjutnya. Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK pada Pemkab Gunungkidul tahun 2014
2
Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara
2.1A
Bupati Cilacap agar mengupayakan percepatan pelaksanaan program Pamsimas pada desa yang memerlukan dana APBD dan mendorong satuan kerja Program Pamsimas Pokja AMPL, Panitia Kemitraan dan Asosiasi BP SPAMS melakukan pembinaan rutin. Audit atas Laporan Keuangan Loan IBRD 4204/5829-ID Third Water Supply Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS) Kabupaten Cilacap Bupati Klaten agar mendorong Pokja AMPL Kab Klaten menyusun rencana aksi percepatan pelaksanaan kegiatan optimalisasi dan kegiatan pengembangan program Pamsimas serta mengupayakan percepatan pelaksanaan program pamsimas pada desa yang memerlukan dana APBD. Audit atas Laporan Keuangan Loan IBRD 4204/5829-ID Third Water Supply Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS) Kabupaten Klaten Bupati Magelang agar mengupayakan percepatan pelaksanaan program Pamsimas pada desa yang memerlukan dana APBD dan mendorong satuan kerja Program Pamsimas Pokja AMPL, Panitia Kemitraan dan Asosiasi BP SPAMS melakukan pembinaan rutin. Audit atas Laporan Keuangan Loan IBRD 4204/5829-ID Third Water Supply Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS) Kabupaten Magelang
2.1A.1 2.2A
2.2A.1 2.3A
2.3A.1 2.4A
2.4A.1 2.4A.2 2.4A.3 2.5A
2.5A.1 2.5A.2 2.5A.3 2.1C 2.1C.1 2.2C
Bupati Klaten agar mendorong kepada Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas PU dan Kepala DPPKAD Kabupaten Klaten untuk lebih meningkatkan koordinasi antar instansi dalam menyusun rencana kerja dan melaksanakan program WISMP Phase II di Kab Klaten Audit Keuangan atas Lap. Keu. Second Water Resource & Irrigation Sector Mgt Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID pada Bappeda Kab.Klaten TA yang berakhir 31 Desember 2014 Audit Keuangan atas Lap. Keu. Second Water Resource & Irrigation Sector Mgt Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID pada Dinas Pertanian Kab. Klaten TA yang berakhir 31 Desember 2014 Audit Keuangan atas Lap. Keu. Second Water Resource & Irrigation Sector Mgt Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID pada Dinas PU Kab. Klaten TA yang berakhir 31 Desember 2014 Kepala Kantor Pertanahan agar mengusulkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang /BPN untuk memberikan pedoman lebih lanjut tentang biaya transport, akomodasi dan konsumsi agar akuntabel dan menginventarisir seluruh sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang akan jatuh tempo dan yang telah jatuh tempo untuk segera mengurus perpanjangan/pembaharuan hak.
Audit atas Pengelolaan PNBP pada Kantor Pertanahan Kab Sleman Audit atas Pengelolaan PNBP pada Kantor Pertanahan Kab Bantul Kompilasi audit pengelolaan PNBP pada BPN wilayah DI Yogyakarta Menyusun Laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Reviu Laporan Keuangan RSUD Kabupaten Kebumen tahun 2014 Menyusun dan menetapkan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi
Lampiran II/2 - 11 No.
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 2.2C.1 2.3C 2.3C.1
Pendampingan penyusunan laporan keuangan tahun 2014 pada RSUD Majenang Merekrut tenaga akuntansi di masing-masing UPTD Puskesmas Bimbingan Teknis Penyusunan Neraca Awal BLUD UPTD di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
3 3.1C 3.1C.1 3.2C 3.2C.1 3.3C 3.3C.1 3.3C.2 3.4C 3.4C.1 3.5C
Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi Aplikasi SIA PDAM sesuai dengan ketentuan Upgrade Aplikasi SIA PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Menetapkan revisi corporate plan 2012-2016 sebagai acuan operasional perusahaan Reviu Corporate Plan Tahun 2012-2016 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Melakukan input transaksi secara akrual dan tepat waktu Monitoring dan Evaluasi SIA PDAM Kabupaten Kebumen Monitoring dan Evaluasi SIA PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Kepada Pemilik disarankan agar membuat kebijakan penerapan GCG pada perusahaan daerah Pendampingan Penyusunan Code of Corporate Governance pada PDAM Kabupaten Klaten Agar memperbaharui Peraturan Bupati no 45/2012 sesuai dengan Perpres 54/2010 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres no 4/2015 Pendampingan penyusunan Pedoman pengadaan Barang dan Jasa BLUD RSUD Cilacap Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah agar menginstruksikan kepada Direktur Perusda untuk menerapkan manajemen aset Permohonan Narasumber Sosialisasi bagi BUMD Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah 1.Pemkab Magelang belum memiliki regualasi pengelolaan KSD dan strategi pengembangan KSD yang mendorong pencapaian prioritas daerah. 2. Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) belum melaksanakan peran sesuai Permendagri 22/2009 3. Kerjasama pembangunan SPBU Salam tidak sesuai ketentuan dan pelaksanaannnya tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disepakati 4.Kerjasama pembangunan taman rekreasi kalibening terbengkalai dan kontribusi pendapatan tidak terealisir 5. Aset hasil kerjasama pembangunan ruko plaza muntilan terancam hilang kepemilikannya dari Pemkab Magelang 6. Kerjasama pertokoan Metro Square kurang menguntungkan bagi daerah
3.5C.1 3.6C 3.6C.1 4 4.1B
4.1B.1
Evaluasi atas Kerjasama Pengelolaan Aset Daerah pada Pemkab Magelang
4.2B
Bupati Klaten agar segera menyusun regulasi terkait dengan kebijakan pengelolaan kerjasama aset daerah serta melakukan pengawasan secara kontinyu atas pelaksanaan kerjasama dan menetapkan action plan yang tepat dalam pemanfaatan/pengelolaan aset yang akan segera berakhir masa kerjasamanya Evaluasi atas Kerjasama Pengelolaan Aset Daerah pada Pemerintah Kabupaten Klaten Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi Kepada Bupati Klaten agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk memutakhirkan database peserta JKN dan Jamkesda secara periodik serta memanfaatkan sisa dana kapitasi Tahun 2014 serta menyusun rencana penggunaan dana kapitasi secara cermat dan optimal. Audit Kinerja atas Program JKN pada Kabupaten Klaten Kepala Dinas Pendidikan terkait pengelolaan TPG TK Non PNS di Kab Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, Bantul dan Kota Yogyakarta agar mengusulkan kepada Direktur P2TK PAUDNI Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan koreksi positif sebesar Rp242.427.700, koreksi negatif sebesar Rp302.037.800 dan menindaklanjuti kelebihan bayar sebesar Rp130.252.125
4.2B.1 5 5.1A
5.1A.1. 5.2A
5.2A.1 5.2A.2 5.2A.3 5.2A.4 5.2A.5 5.3A
5.3A.1 5.3A.2 5.3A.3 5.3A.4 5.3A.5 5.4A
5.4A.1
Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Kulon Progo Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Bantul Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Gunungkidul Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Sleman Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kota Yogyakarta Kepala Dinas Pendidikan terkait pengelolaan TPG TK Non PNS di Kab Cilacap, Kebumen, Purworejo, Magelang dan Klaten agar mengusulkan kepada Direktur P2TK PAUDNI Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan koreksi positif sebesar Rp591.566.500, koreksi negatif sebesar Rp220.372.600 dan menindaklanjuti kelebihan bayar sebesar Rp104.693.610
Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Magelang Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Kebumen Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Purworejo Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Klaten Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Cilacap
Berkoordinasi dengan instansi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan mengenai percepatan penyelesaian basan dan baran yang dititipkan di Rupbasan. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kinerja pengelolaan barang bukti hasil penanganan TPK di masing-masing unit kerja serta melakukan penyimpanan barang bukti hasil penyitaan.
Audit Tujuan Tertentu atas Benda Sitaan dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Tinggi
Lampiran II/3 - 11 No.
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 5.4A.2 5.4A.3 5.5A 5.5A.1 5.6A 5.6A.1 5.7A
5.7A.1 5.8A
5.8A.1 5.9A
5.9A.1 5.1B 5.1B.1 5.2B 5.2B.1 5.3B
5.3B.1 5.4B
5.4B.1 5.5B 5.5B.1 5.6B 5.6B.1 5.1C 5.1C.1 5.1C.2 5.1C.3 5.1C.4 5.1C.5 5.1C.6 5.1C.7 5.1C.8 5.1C.9 5.1C.10 5.1C.11 5.2C 5.2C.1 5.2C.2 5.2C.3 5.2C.4
Audit Tujuan Tertentu atas Benda Sitaan dan Barang Rampasan pada Kementerian Hukum dan HAM Audit Tujuan Tertentu atas Benda Sitaan dan Barang Rampasan pada POLDA DIY Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cilacap agar menyampaikan kepada Bupati Cilacap mengenai hasil
Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Cilacap Kepala BKPM DIY agar (1) menyusun SOP mengenai perizinan yang mengacu pada Perka BKPM RI Nomor 5 Tahun 2013, (2)
Evaluasi Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal (PTSP-PM) pada Badan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta agar (1) berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Kota Yogyakarta untuk memantau dan membantu kelancaran proses penerbitan dasar hukum pembentukan BPMPTSP serta mempersiapkan sarana dn prasarana dan SDM. (2) Berkoordinasi dengan pihak penyedia jasa sistem informasi untuk mempersiapkan integrasi SIM yang sudah ada pada Dinas Perizinan dengan SPIPISE.
Evaluasi Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal (PTSP-PM) pada Kota Yogyakarta Kepada Rektor UGM agar : 1) mengusulkan ke Kemenristek Dikti untuk meninjau kembali rentang penghasilan orang tua untuk UKT kelompok 1. 2) mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan BPPTN. 3) mencantumkan Biaya Kuliah Tunggal pada SK Rektor tentang UKT untuk lebih menjamin kepastian informasi.
Evaluasi Bantuan Operasional PTN pada UGM Yogyakarta Kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY agar mengusulkan kepada BNN RI untuk memberikan sosialisasi kepada BNNP, BNNK atau lembaga rehabilitasi tentag format dan kelengkapan dokumen klaim biaya rehabilitasi dan memberikan rincian penjelasan atas klaim yang disetujui dan dibayarkan kepada lembaga rehabilitasi. Serta menginformasikan kepada BNN RI untuk menyelaraskan berbagai ketentuan pembayaran honor instruktur yang berbeda.
Evaluasi atas Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba P4GN di wilayah BNNP DIY Tim menyarankan agar dilakukan perbaikan pada dua butir konsideran, 34 butir ayat/pasal dan satu bab untuk disempurnakan, dikurangkan ataupun ditambahkan. Pembahasan Rancangan Perbup Klaten tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dilakukan perbaikan dengan menambah jurnal pembentuk beban dengan menggunakan bantuan microsoft access Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Panggungharjo di Kab. Bantul Agar TAPD selalu memperhatikan jangka waktu setiap tahap proses penyusunan APBD sesuai ketentuan dan menyusun Analisis Standar Belanja (ASB) sebagai salah satu alat kendali dalam penganggaran; Agar Bappeda menyusun Formulir Pengendalian Kebijakan Perumusan Rancangan Awal RKPD dan Formulir Pengendalian Kebijakan Rancangan Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik agar pengendalian perencanaan lebih berkualitas. Pengamatan, Evaluasi dan Pengujian pada Bidang Pengelolaan APBD Tahun 2014 dan Tahun 2015 di Kab. Kulon Progo Direkomendasikan agar dilaksanakan penyelesaian masalah berupa penyusunan kebijakan, penegakan peraturan perpanjakan daerah serta pengenaan sanksi dan penghargaan. Sedangkan untuk risiko, disusun rencana tidak perbaikan untuk penyempurnaan sistem perpajakan. Pengamatan, Evaluasi dan Pengujian pada Bidang Pendapatan APBD Tahun 2014 dan Tahun 2015 di Kab. Kulon Progo Direkomendasikan agar Bupati menyelaraskan kebijakan terkait pertambangan, verifikasi PBB P2 dan penegakan peraturan perpajakan dan menyusun rencana tindak perbaikan untuk penyempurnaan sistem perpajakan daerah. Pengamatan, Evaluasi dan Pengujian pada Bidang Pendapatan Tahun 2014 dan 2015 di Kab. Gunungkidul Perbaikan untuk meningkatkannkinerjapenanganan illegal fishing, pemberian bantuan pada nelayan serta meningkatkan kualitas perizinan bidang kelautan dan perikanan Audit Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Kemaritiman pada Pemkab DIY Menyelesaikan proses alih status aset PPPYBDS Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kota Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Menetapkan dan menerapkan Kebijakan Pengelolaan Aset Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kota Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo
Lampiran II/4 - 11 No.
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 5.2C.5 5.2C.6 5.2C.7 5.2C.8 5.2C.9 5.2C.10 5.2C.11 5.3C 5.3C.1 5.3C.2 5.4C 5.4C.1 5.4C.2 5.4C.3 5.4C.4 5.4C.5 5.5C 5.5C.1 5.5C.2 5.5C.3 5.5C.4 5.5C.5 5.5C.6 5.5C.7 5.5C.8 5.5C.9 5.5C.10 5.5C.11 5.6C 5.6C.1 5.6C.2 5.6C.3 5.6C.4 5.6C.5 5.6C.6 5.6C.7 5.6C.8 5.7C 5.7C.1 5.7C.2 5.7C.3 5.7C.4 5.7C.5 5.7C.6 5.7C.7 5.7C.8 5.7C.9 5.7C.10 5.7C.11 5.8C. 5.8C.1 5.8C.2 5.8C.3 5.8C.4 5.8C.5 5.8C.6 5.8C.7
Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan BPPSPAM terkait kebutuhan penambahan air baku Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Menekan biaya operasional dan menurunkan tingkat kehilangan air Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Memperbaiki jaringan distribusi dan pengendalian terhadap flushing Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kota Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Meningkatkan promosi dan kapasitas produksi Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum dengan pengujian sesuai Permenkes 492 Tahun 2010 Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kota Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Membangun Sistem Pengendalian Intern yang efektif Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kota Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman
Lampiran II/5 - 11 No.
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 5.8C.8 5.8C.9 5.8C.10 5.8C.11 5.9C. 5.9C.1 5.9C.2 5.9C.3 5.9C.4 5.9C.5 5.9C.6 5.9C.7 5.9C.8 5.9C.9 5.9C.10 5.9C.11 5.10C. 5.10C.1 5.10C.2 5.10C.3 5.10C.4 5.10C.5 5.10C.6 5.10C.7 5.10C.8 5.10C.9 5.10C.10 5.11C. 5.11C.1 5.11C.2 5.11C.3 5.11C.4 5.11C.5 5.11C.6 5.11C.7 5.12C 5.12C.1 5.13C 5.13C.1 5.14C 5.14C.1 5.15C 5.15C.1
Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Meningkatkan cakupan layanan dengan mengoptimalkan kapasitas produksi Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kota Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Mengoptimalkan kontinuitas aliran air agar dapat melayani 24 jam Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kota Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Melakukan penggantian atau perbaikan water meter induk yang rusak Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kota Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Berupaya meningkatkan kinerja dalam penerapan GCG melalui perbaikan pelaksanaan GCG Assessment Good Corporate Governance (GCG) pada PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko Tahun 2014 Meningkatkan kualitas Pengendalian Intern Evaluasi Kinerja pada RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2014 Meningkatkan upaya dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan Evaluasi Kinerja pada RSUD Majenang Tahun 2014 Menyempurnakan dan menetapkan code of corporate governance menjadi kebijakan Bimbingan Teknis Penyusunan Code of Corporate Governance pada PD Jogjatama Vishesha
6
Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan ---NIHIL---
7 7.1D
Rekomendasi Keinvestigasian Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 176.165.000,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan. PKA dalam perkara Penyewaan Excavator pada Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 569.714.057,64 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan.
7.1D.1 7.2D 7.2D.1 7.3D 7.3D.1
PKA di hadapan Penyidik dalam perkara Penyimpangan APBDes Desa Serut Kec. Gedangsari Kab. Gunungkidul Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.475.542.500,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses hukum selanjutnya. Audit dalam rangka PKKN Program Pengembangan Model Pengelolaan Tanaman Terpadu Kedelai Kab. Gunungkidul
Lampiran II/6 - 11 No.
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 7.4D 7.4D.1 7.5D 7.5D.1 7.6D 7.6D.1 7.7D 7.7D.1 7.8D 7.8D.1 7.9D 7.9D.1 7.10D 7.10D.1 7.11D 7.11D.1 7.12D 7.12D.1 7.13D 7.13D.1 7.14D 7.14D.1 7.15D 7.15D.1 7.16D
7.16D.1 7.17D
7.17D.1 7.18D
Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 163.397.500,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan. PKA dalam perkara Tanggul Progo di Desa Banaran Kec. Galur Kab. Kulon Progo Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 176.165.000,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan. PKA dalam perkara Penyewaan Excavator pada Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 11.248.874.000,00 dan telah disampaikan pada Persidangan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. PKA dalam perkara a.n. Prof. Dr. Ir. Susanto bin Somowiyarjo Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 134.790.500,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan. PKA di depan Penyidik dalam perkara TPK dalam pelaksanaan Revitalisasi Lapangan Olah Raga di Desa Wiladeg Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul TA 2011 a.n. tersangka BUDI NGESTI HARTONO Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 134.790.500,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan. PKA di depan Penyidik dalam perkara TPK dalam pelaksanaan Revitalisasi Lapangan Olah Raga di Desa Wiladeg Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul TA 2011 keuangan a.n. tersangka SUKOCO Penyimpangan tersebut telah merugikan daerah sebesar Rp 62.000.000,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses hukum selanjutnya. PKKN Dana Rehab Rekon Paska Gempa Bantul Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.475.542.500,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan. PKA dalam perkara Program pengembangan model tanaman terpadu kedelai di Kab Gunungkidul Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 176.165.000,00 dan telah disampaikan pada Persidangan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di persidangan dalam perkara a.n terdakwa Prof. Ir. Bambang Sudaryanto bin Ratmo Sumarjo di Tipikor DIY telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp19.000.000,00 dan telah disampaikan kepada Penyimpangan tersebut Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan. Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di Hadapan Penyidik dalam perkara TPK Penyimpangan Dana Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersamatersebut (KUBE)telah 'Makmur' Dusunkeuangan Besari Gunungkidul Penyimpangan merugikan negara/daerah sebesar Rp186.145.550,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan. Pemberian Keterangan Ahli (PKA) didepan penyidik atas dugaan TPK UPK Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) kecamatan Wirobrajan di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 163.397.500,00 dan telah disampaikan dalam Persidangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan. PKA dalam persidangan atas nama terdakwa DWI HARYANTO pada tanggal 11 Juni 2015 di Pengadilan Tipikor Yogyakarta Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 62.000.000,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan PKA di depan Penyidik Kejaksaan Negeri Bantul dalam perkara TPK Dana Bansos Rehab Rekon Paska Gempa Tahun 2006 di Desa Dlingo Kec Dlingo Kab Bantul a.n. tersangka SENO A.Md bin Machori Hasil perhitungan tim audit, dalam perkara tersebut tidak terjadi kerugian keuangan negaradan hal itu telah disampaikan kepada Majelis Hakim di Sidang Pengadilan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan PKA di depan persidangan dalam perkara TPK a.n. terdakwa MARYANI binti MARTO UTOMO di Pengadilan Tipikor Yogyakarta Hasil perhitungan tim audit, dalam perkara tersebut tidak terjadi kerugian keuangan negaradan hal itu telah disampaikan kepada Majelis Hakim di Sidang Pengadilan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan PKA di persidangan dalam perkara TPK atas nama terdakwa DAHONO bin PAWIRODINOMO di Pengadilan Tipikor Yogyakarta Hasil perhitungan telah disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk dapat dilakukan proses hukum selanjutnya.
7.18D.1
PKA dalam perkara a.n. terdakwa R. SUYANTO Bin HARJO MULYONO di Pengadilan Tipikor Yogyakarta
7.19D
Hasil audit telah disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penanganan selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku
7.19D.1
Perpanjangan (ST-345/PW12/5/2015) AI atas Dugaan Penyelewengan Dana Keuangan Desa Margosari Kecamatan Pengasih KAbupaten Kulon Progo TA 2011 s.d. 2013
7.20D
Hasil pehitungan telah disampaikan kepada aparat yang berwenang untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7.20D.1
Perpanjangan (ST-495/PW12/5/2015) Audit PKKN atas Dugaan TPK pada UPK BKM Kel. Patangpuluhan kec. Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2009
Lampiran II/7 - 11 No.
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 7.21D
Hasil perhitungan telah disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk dapat dilakukan proses hukum selanjutnya
7.21D.1 7.22D
Perpanjangan (ST-358/PW12/5/2015) Audit PKKN atas perkara TPK Dugaan Penyimpangan Pengelolaan PADes di Desa Sriharjo Kec. Imogiri Kab. Bnatul TA 2008 - 2013 Hasil perhitungan telah disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk dapat dilakukan proses hukum selanjutnya
7.22D.1
PKA di Kejati DIY dalam perkara Dugaan TPK Penyertaan Modal Pemda DIY pada PT AMI
7.23D
Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 62.000.000,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan
7.23D.1
PKA di depan Penyidik Kejaksaan Negeri Bantul dalam perkara TPK Dana Bansos Rehab Rekon Paska Gempa Tahun 2006 di Desa Dlingo Kec Dlingo Kab Bantul a.n. tersangka SENO A.Md bin Machori
7.24D
Hasil perhitungan tim audit, dalam perkara tersebut tidak terjadi kerugian keuangan negaradan hal itu telah disampaikan kepada Majelis Hakim di Sidang Pengadilan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
7.24D.1
PKA di depan persidangan dalam perkara TPK a.n. terdakwa MARYANI binti MARTO UTOMO di Pengadilan Tipikor Yogyakarta
8 8.1D 8.1D.1 8.2D 8.2D.1 8.3D
Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L Telah terimplementasi tujuh atribut FCP dan disarankan untuk melengkapi Atribut FCP lainnya Bimbingan Teknis Penyusunan Fraud Control Plan pada RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Adanya pengetahuan dan pemahaman pegawai/pejabat di RSUD Kebumen mengenai FCP Sosialisasi FCP pada RSUD Kabupaten Kebumen Dengan adanya pemahaman dan kepedulian yang baik dari mahasiswa baru peserta sosialisasi atas korupsi dan langkahlangkah pencegahan yang dapat dilakukan, diharapkan agar mereka dapat berperan serta dan menyatakan dirinya sebagai pribadi anti korupsi dan menjadi pelopor anti korupsi di lingkungannya masing-masing. SOSPAK untuk Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten agar menyusun kebijakan/peraturan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung atribut-atribut FCP yang telah dibangun. Bimbingan Teknis FCP terkait penyusunan atribut Kepedilain pelanggan dan masyarakat atas kejadian korupsi, prosedur investigasi pengungkapan eksternal, pada dr.melakukan Soeradji Tirtonegoro RSUD Watesdan telah membangun 3kepada atributpihak FCP, diharapkan RSUDRSUP Wates internalisasiKlaten dan implementasi atas atribut tersebut, dan secara bertahap mebangun atribut-atribut lainnya. Bimbingan Teknis Penyusunan Fraud Control plan pada RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo
8.3D.1 8.4D 8.4D.1 8.5D 8.5D.1 8.6D
8.6D.1 8.7D 8.7D.1 8.8D
RSUP diharapkan melakukan pemantauan secara kontinyu atas implemementasi atribut FCP yang telah dibangun dan melakukan penyempurnaan yang diperlukan, melakukan risk assessment secara regular minimal setahun sekali, dan menyediakan sumber daya dan dana yang diperlukan terkait dengan penerapan FCP. Evaluasi Penerapan FCP pada RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten FCP di RSUD Wonosari belum terbangun dan terlaksana secara memacai, oleh karena itu akan dilakukan pembangunan dan penerapan atribut FCP dengan bimbingan FCP oleh Perwakilan BPKP DIY Diagnostic Assesment Fraud Control Plan (DA-FCP) pada RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul
8.8D.1 8.9D
FCP di RSUD Kebumen belum terbangun dan terlaksana secara memadai sehingga akan dilakukan pembangunan dan penerapan atribut FCP dengan pendampingan oleh Perwakilan BPKP DIY Diagnostic Assesment Fraud Control Plan (DA-FCP) pada RSUD Kebumen Kabupaten Kebumen Agar Pemda Kabupaten Gunungkidul melakukan revisi atas perda yang mengatur pedoman pemberian hibah dan bansos
8.9D.1
Kajian terhadap Perda Kabupaten Gunungkidul tentang Dana Bantuan Sosial dan peraturan lain yang terkait
9
Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Pemda ---NIHIL---
10 10.1C 10.1C.1 10.2C
Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi Penyempurnaan norma waktu SOP dan mendokumentasikan data kinerja Pendampingan penyusunan Analisis Beban Kerja pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Memperbaiki mekanisme pengelolaan keuangan BLUD sesuai Permendagri No 61 tahun 2007 sehingga tidak menghambat fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD
10.2C.1 10.3C 10.3C.1 10.4C 10.4C.1
Pendampingan implementasi SIA BLUD pada Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo Kantor Pengelola taman Pintar agar mengimplementasikan SIA BLUD Tahun 2016 Pendampingan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi BLUD Tahap I pada Kantor Pengelolaan Taman Pintar dan UPT Pusat Bisnis Kota Yogyakarta Menyempurnakan draft profil risiko pencapaian 3K menjadi dokumen profil risiko pencapaian 3 K Bimbingan Teknis Manajemen Risiko (MR) pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta
Lampiran II/8 - 11 No.
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 10.5C 10.5C.1 10.6C
Dinas Kesehatan kabupaten Magelang agar melakukan monitoring terhadap penyempurnaan draft RBA dan melakukan konsulidasi dalam penganggaran APBDBisnis Dinasdan Kesehatan KabTahun Magelang Pendampingan Penyusunan Rencana Anggaran 2016tahun pada 2016 Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Mendorong Satuan Pengawas Intern melakukan evaluasi atas ketaatan dan kecukupan penerapan Sistem Pengendalian Internal perusahaan dan memberikan saran perbaikan penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan
10.6C.1 10.7C
Evaluasi Sistem Pengendalian Intern pada PDAM Sleman Memonitor tindak lanjut saran perbaikan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Intern
10.7C.1 10.1D
Evaluasi Sistem Pengendalian Intern pada PDAM Sleman Mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melanjutkan proses hukum perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
10.1D.1 10.2D 10.2D.1 10.3D
Koordinasi Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2015 Mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melanjutkan proses hukum perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Koordinasi Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2015 Mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melanjutkan proses hukum perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
10.3D.1 10.4D 10.4D.1 11
Koordinasi Hasil Pengawasan TW III Tahun 2015 dengan Aparat Penyidik Kejaksaan dan Kepolisian Mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melanjutkan proses hukum perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Koordinasi Hasil Pengawasan Tw IV Tahun 2015 dengan aparat penyidik Kejaksaan dan Kepolisian Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi ---NIHIL--Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan 94 B Penugasan Tidak Direncanakan 1 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan 1.1A Pekerjaan Pembangunan Tahap II Gedung ICC RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta sebesar Rp2.482.120.047,00 telah memenuhi kewajaran harga dan penyelesaian tagihan atas sisa pekerjaan pembangunan tahap II gedung ICC RSUP Dr. Sardjito dapat dilanjutkan dengan DIPA TA 2015. 1.1A.1 Verifikasi atas pelaksanaan pembangunan gedung ICC pada RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta 1.2A Pada DIPA BLU RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 tidak ada alokasi anggaran untuk pembayaran Utang Usaha per 31 Desember 2014 sebesar Rp23.514.690.983,40 dan Biaya yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2014 sebesar Rp17.082.176.360,00, sehingga agar dianggarkan dalam DIPA RSUP Sardjito 1.2A.1 Verifikasi atas Utang Usaha RSUP Dr. Sardjito 1.3A Pembangunan gedung Asrama Mahasiswa Sendowo dan Kinanthi I pada UGM Yogyakarta telah memenuhi unsur urgensi untuk dilanjutkan pembangunannya. Sedangkan perhitungan anggaran untuk penyelesaian pembangunan gedung Asrama Sendowo sebesar Rp63.586.370.000 lebih tinggi dibandingkan hasil perhitungan sehingga tidak memenuhi prinsip kewajaran harga, dan perhitungan anggaran untuk gedung asrama Kinanthi I sebesar Rp75.466.142.000,00 telah memenuhi prinsip kewajaran harga. 1.3A.1 Clearence atas pembangunan Asrama Sendowo dan Kinanthi serta Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada 1.4A Pekerjaan Pembangunan empat gedung RSA UGM telah memenuhi unsur urgensi untuk dilanjutkan pembangunannya. Sedangkan untuk kewajaran harga agar mempertimbangkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara dan peraturan Bupati Sleman tentang stadarisasi harga barang dan jasa di Kab Sleman. Serta meninta Dinas PU, Perumahan dan ESDM DIY untuk menghitung pekerjaan penyelesaian pembangunan empat gedung RSA UGM sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Negara. 1.4A.1 Clearance atas Rencana Penyelesaian Pembangunan Gedung Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM Yogyakarta 1.1B Tim menyarankan agar para petugas akuntansi SKPD Kab. Gunungkidul meningkatkan pemahaman perlakuan SAP berbasis akrual 1.1B.1 NON PKPT-Narasumber Pelatihan SAP Berbasis Akrual di Pemkab Gunungkidul 1.2B Tim menyarankan agar dilakukan identifikasi rekening anggaran dengan memperhatikan pola mapping yang telah dibentuk 1.2B.1 1.3B 1.3B.1 1.4B 1.4B.1 1.5B 1.5B.1 1.6B 1.6B.1 1.7B
NON PKPT-Narasumber Kegiatan Mapping SIMDA Akrual di DPPKAD Kabupaten Bantul Tim menyarankan agar para petugas akuntansi SKPD Kab. Magelang meningkatkan pemahaman perlakuan SAP berbasis akrual Narasumber Pelatihan SIMDA Keuangan Sisi Pertanggungjawaban untuk seluruh SKPD pada Pemkab Magelang [NON PKPTNarasumber Pelatihan SIMDA Keuangan Sisi Pertanggungjawaban untuk seluruh SKPD pada Pemkab Magelang NON PKPT-Monitoring dan Penjajagan Pemutakhiran SIMDA BMD Versi 2.02 ke versi 2.69 di Pemkab Klaten Tim menyarankan agar Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Klaten melakukan perbaikan kelengkapan data BMD untuk memenuhi system requirement SIMDA BMD Tim menyarankan agar dilakukan identifikasi rekening anggaran dengan memperhatikan pola mapping yang telah dibentuk NON PKPT-Narasumber Pendampingan Mapping SIMDA Akrual untuk akun BLUD di Kab. Bantul Tim menyarankan agar Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Purworejo melakukan perbaikan kelengkapan data BMD untuk memenuhi system requirement SIMDA BMD NON PKPT-Pendampingan Operasionalisasi SIMDA BMD Versi 2.1 di DPKKAD Kab. Purworejo DPPKAD Kabupaten Klaten (c.q Bidang Akuntansi) agar segera melaksanakan rencana aksi perbaikan pemetaan rekening dan Kepala DPPKAD memantau pelaksanaannya
Lampiran II/9 - 11 No.
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 1.7B.1 1.8B 1.8B.1 1.9B 1.9B.1 1.10B
1.10B.1 1.11B 1.11B.1 1.12B 1.12B.1 1.13B 1.13B.1 1.14B 1.14B.1 1.15B 1.15B.1 1.16B 1.16B.1 1.17B 1.17B.1
NON PKPT-Narasumber Mapping Kode Rekening SIMDA di Pemkab Klaten [NON PKPT-Narasumber Mapping Kode Rekening SIMDA di Pemkab Klaten] DPPKAD Kabupaten Klaten (c.q. Bagian Aset) agar segera menyiapkan data hasil rekonsiliasi sehingga segera dapat divalidasi oleh UPB SD dan diinput ke SIMDA BMD NON PKPT-Pendampingan Rekonsiliasi Aset Tahun 2014 dan Inputting data ke SIMDA BMD Dinas Pendidikan Kab. Klaten Memberikan rekomendasi perbaikan penyajian laporan keuangan untuk piutang PBB, kontrak-kontrak yang tidak selesai pada akhir tahun anggaran dalam rangka mempertahankan opini WTP NON PKPT-Pendampingan reviu LKPD tahun 2014 pada Inspektorat Kabupaten Sleman Untuk penerapan akuntansi berbasis akrual, Narasumber menyarankan agar disusun infrastruktur yang menyelaraskan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kebijakan akuntansi dan penatausahaan keuangan agar berkesesuaian dengan aplikasi keuangan yang digunakan NON PKPT-Narasumber Sosialisasi SAP Berbasis Akrual di pemkab Bantul Tim memberikan saran perbaikan atas catatan dalam LRA, Persediaan, Utang Jangka Pendek, Utang Jangka Panjang dan Aset tetap. NON PKPT-Narasumber FGD Evaluasi Reviu LKPD Kota Yogyakarta Tim menyarankan agar para petugas akuntansi DPPKAD dan SKPD Kab. Purworejo meningkatkan pemahaman perlakuan SAP berbasis akrual NON PKPT-Narasumber Diklat Teknis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Angkatan I pada Pemkab Purworejo Tim menyarankan agar para auditor Kab. Kebumen meningkatkan pemahaman perlakuan SAP berbasis akrual NON PKPT-Narasumber Bimtek SAP Berbasis Akrual di Inspektorat Kab. Kebumen Dilakukan perbaikan pembukuan dengan menambah jurnal pembentuk beban dengan menggunakan bantuan microsoft access Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2015 berbasis akrual dengan Aplikasi SIMDA Keuangan pada Pemkab Kebumen Agar Kepala DPPKAD Kabupaten Klaten memformalkan SOP dan mengagendakan pembahasan tahap inventarisasi aset dalam rapat koordinasi tingkat pimpinan secara berkala NON PKPT-Pendampingan Rekonsiliasi Aset Tahun 2014 dan Inputting data ke SIMDA BMD Dinas Pendidikan Kab. Klaten Agar proses inventarisasi aset segera diselesaikan sehingga penyusutan laporan keuangan per 31 Desember 2014 restatement dapat segera dilaksanakan NON PKPT-Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Penyesuaian Saldo Awal TA. 2015 pada Pemkab Bantul Agar Pemkot Magelang melengkapi data aset tetap minimal yang yang diperlukan aplikasi SIMDA BMD NON PKPT-Survey kesiapan data aset tetap untuk penerapan SIMDA BMD di Pemkot Magelang
2
Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara ---NIHIL---
3
Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi ---NIHIL---
4 4.1B 4.1B.1
Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah Tim menyarankan agar menambahkan pertimbangan risiko dan penyesuaian sisdur sesuai alur SIMDA
4.2B 4.2B.1 5 5.A
5.1A.1 5.1B
5.1B.1 5.2B 5.2B.1 5.3B
NON PKPT-Pencermatan Sisdur Pengelolaan Retribusi Daerah Pemkab Purworejo [NON PKPT-Pencermatan Sisdur Pengelolaan Retribusi Daerah Pemkab Purworejo]
Pendampingan menyarankan agar draft sistem dan prosedur penilaian aset tanah, gedung dan bangunan segera difinalkan sehingga dapat dipedomani. NON PKPT-Pendampingan Penyusunan Sistem dan Prosedur Penilaian Aset pada Pemkab Klaten Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi Kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap agar melaporkan permasalahan selisih berat kapal kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan . Dan kepada kepala PPS Cilacap agar melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menangani pendangkalan sungai Kaliyasa serta meningkatkan pengawasan terhadap kapal-kapal nelayan yang berpangkalan di PPS Cilacap. Evaluasi atas Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Kepala Desa dan Perangkat Desa harus terus diberi pemahaman dan ketrampilan dengan workshop dan Bimtek atau pendampingan agar dapat mengelola keuangan desa dengan tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bermanfaat bagi warga desa. NON PKPT-Narasumber workshop pengelolaan keuangan desa pada Pemkab Sleman Bendahara Desa harus selalu diberikan pemahaman dan ketrampilan melalui workshop/bimtek/pendampingan agar dapat mengelola keuangan desa dengan tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. NON PKPT- Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bantul Pemkab Kulon Progo berkomitmen akan menerapkan aplikasi SIMDA Desa yang dikembangkan oleh BPKP sebagai sarana untuk memudahkan Kepala/Perangkat Desa dalam mengelola keuangan desa sehingga laporan realisasi APBDesa segera
Lampiran II/10 - 11 No.
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 5.3B.1
NON PKPT-Survei Kesiapan Pembinaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Pemkab Kulon Progo
5.4B
Aplikasi SIMDA Desa yang dikembangkan oleh BPKP sebagai sarana untuk memudahkan Kepala/Perangkat Desa dalam mengelola keuangan desa. NON PKPT-Paparan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa di Pemda Sleman
5.4B.1 5.5B
5.5B.1
Pemkab Purworejo segera mentransfer dana desa Tahap I ke rekening desa. Aplikasi SIMDA Desa yang dikembangkan oleh BPKP sebagai sarana untuk memudahkan kepala/perangkat desa dalam mengelola keuangan desa akan disosialisasikan sesuai permintaan Pemkab Purworejo. NON PKPT-Survei Kesiapan Pembinaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Pemkab Purworejo
6
Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan ---NIHIL---
7 7.1D
Rekomendasi Keinvestigasian Hasil perhitungan telah disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk dapat dilakukan proses hukum selanjutnya.
7.1D.1 7.2D
PKA dalam perkara dugaan penyimpangan pengelolaan PAD Desa Sriharjo, Imogiri, Bantul oleh Sdr. EDY GUNAWAN Hasil perhitungan telah disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk dapat dilakukan proses hukum selanjutnya.
7.2D.1
Perpanjangan (ST-358/PW12/5/2015) Audit PKKN atas perkara TPK Dugaan Penyimpangan Pengelolaan PADes di Desa Sriharjo Kec. Imogiri Kab. Bnatul TA 2008 - 2013 Hasil perhitungan telah disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk dapat dilakukan proses hukum selanjutnya
7.3D 7.3D.1 7.4D 7.4D.1 7.5D 7.5D.1 7.6D 7.6D.1 7.7D 7.7D.1 7.8D 7.9D.1 7.9D 7.9D.1 7.10D 7.10D.1 8 8.1D
8.1D.1 8.2D 8.2D.1 9
10 10.1C 10.1C.1 10.2C
PKA di POLDA DIY, tentang dugaan TPK Dana Hibah Pemda DIY TA 2013 oleh Sdr. LEKSO JUMENO selaku Ketua Kelompok Ternak Sapi Andini Makmur Ds. Sidorejo, Desa Karangtengah, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul Hasil perhitungan telah disampaikan di depan Persidangan untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam PKA atas nama terdakwa H. MARDI MULYO Bin CIPTO MIHARJO di Pengadilan Tipikor Yogyakarta Hasil perhitungan telah disampaikan di depan Persidangan untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. PKA dalam perkara atas nama terdakwa HADI SUGITO Bin Pawiro Rejo di Pengadilan Tipikor Yogyakarta Hasil perhitungan telah disampaikan di depan Persidangan untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. PKA dalam perkara atas nama terdakwa HADI SUGITO Bin Pawiro Rejo di Pengadilan Tipikor Yogyakarta Hasil perhitungan telah disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk dapat dilakukan proses hukum selanjutnya. PKA di Kepolisian Resort Bantul, untuk memberikan keterangan tambahan sehubungan dengan perhitungan atas kerugian keuangan negara pada Penyaluran Raskin di Pedukuhan Kuden, Bantul, periode Juni - November 2012 Hasil perhitungan telah disampaikan di depan Persidangan untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. PKA atas nama terdakwa H. MARDI MULYO Bin CIPTO MIHARJO di Pengadilan Tipikor Yogyakarta Hasil perhitungan telah disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk dapat dilakukan proses hukum selanjutnya PKA di POLDA DIY, tentang dugaan TPK Dana Hibah Pemda DIY TA 2013 oleh Sdr. LEKSO JUMENO selaku Ketua Kelompok Ternak Sapi Andini Makmur Ds. Sidorejo, Desa Karangtengah, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul Hasil perhitungan telah disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk dapat dilakukan proses hukum selanjutnya. PKA di depan penyidik Polres Kulon Progo dalam perkara dugaan TPK penyimpangan dana Kas Desa Margosari TA 2011 s.d. 2013 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L Dengan adanya pemahaman dan kepedulian yang baik dari mahasiswa baru peserta sosialisasi atas korupsi dan langkahlangkah pencegahan yang dapat dilakukan, diharapkan agar mereka dapat berperan serta dan menyatakan dirinya sebagai pribadi anti korupsi dan menjadi pelopor anti korupsi di lingkungannya masing-masing. SOSPAK untuk Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Pegawai RS Majenang telah memahami dan mengapresiasi perlunya FCP, dan selanjutnya akan melakukan DA FCP didampingi oleh Perwakilan BPKP DIY Sosialisasi Fraud Control Plan (FCP) pada RSUD Majenang Kabupaten Cilacap Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Pemda ---NIHIL--Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi Melakukan monitoring terhadap seluruh UPTD agar segera menyempurnakan penyusunan laporan keuangan dan RSB serta melengkapi persyaratan administrasi lainnya. Narasumber Workshop Penyusunan Laporan Keuangan dan Rencana Strategis Bisnis pada UPTD di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo Kantor Pengelola taman Pintar agar mengimplementasikan SIA BLUD Tahun 2016
Lampiran II/11 - 11 No.
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 10.2C.1 10.3C 10.3C.1 11
Pendampingan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi BLUD Tahap I pada Kantor Pengelolaan Taman Pintar dan UPT Pusat Bisnis Kota Yogyakarta Kepada Direktur RSUD Kebumen selaku pimpinan BLUD agar menginstruksikan kepada pejabat pengelola keuangan untuk melakukan input transaksi penerimaan, pengeluaran, dan posting secara tepat waktu Monitoring Implementasi SIA BLUD pada RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi ---NIHIL--Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan (tidak direncanakan) 44
Lampiran III PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA RINCIAN NAMA PP YANG MENDUKUNG REKOMENDASI PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP S.D. BULAN DESEMBER TAHUN 2015 No.
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan
1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP A Penugasan Direncanakan 1 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Nasional 1.1B Bupati Magelang agar membuat sisdur PBJ di tingkat Pemda yang dapat menguatkan peran masing-masing SKPD/Unit kerja dalam PBJ untuk mendukung pengendalian PBJ secara keseluruhan dengan menggunakan indikator yang terpantau secara terus menerus. dan membuat standarisasi sarana dan prasarana pemda serta standar barang agar diidentifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa SKPD dapat dilakukan dengan cermat dan akuntabel. 1.1B.1 Survei penataan sisdur PBJ di Pemkab Magelang 1.1C Kepada SPI BUMD dan BLUD agar mengimplementasikan materi yang diberikan dalam melaksanakan tugas pengawasan 1.1C.1 Workshop Peningkatan Kapasitas Satuan Pengendalian Intern 2 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L 2.1A
Kepada Ketua KPU DIY agar menyusun atau melakukan identifikasi risiko dan menyusun RTP SPIP atas kegiatan utama.
2.1A.1 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada KPU DIY 2.1A.2 FGD SPIP di KPU D.I Yogyakarta 3 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda 3.1 RTP yang disusun dalam rangka menyelenggarakan SPIP yang memadai di Pemkab bantul, diharapkan lebih banyak lagi RTP yang dapat disusun baik tingkat kabupaten maupun SKPD
3.1.1 Narasumber Pendampingan Penyusunan RTP pada Pemkab Bantul Jumlah Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 4 Jumlah Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP (direncanakan) 4 B Penugasan Tidak Direncanakan 1 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Nasional ---NIHIL--2
Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L ---NIHIL---
3 3.1B 3.1B.1 3.2B
Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda Satgas SPIP Kabupaten proaktif sosialisasi dan asistensi penyelenggaraan SPIP ke SKPD NON PKPT-Diklat SPIP Di Kab. Purworejo 1. Workshop mengundang Satgas Kabupaten supaya ikut terlibat dan proaktif dalam menerapkan SPIP di tingkat Kabupaten dan SKPD 2. Sekda akan menyusun RTP SPIP atas kegiatan utama dan akan dikonsultasikan ke BPKP DIY 3.2B.1 NON PKPT-Pendampingan RTP SPIP Pemkab Gunungkidul
3.3B
3.3B.1 3.4B 3.4B.1 3.5B 3.5B.1 3.6B 3.6B.1 3.7B 3.7B.1 3.8B 3.8B.1
Dalam Pembekalan disampaikan sbb: 1. Peserta pembekalan agar menyampaikan materi Penyusunan RTP kepada pegawai di lingkungan SKPD masingmasing dan melanjutkan penyusunan RTP SKPD 2. Satgas SPIP Kota Magelang agar membantu dan memfasilitasi penyusunan RTP SKPD 3. Inspektorat Kota MAgelang agar memonitor pelaksanaan penyusunan RTP SKPD NON PKPT-Pembekalan Penyusunan RTP SKPD kepada satgas SPIP Pemkot Magelang Tim menyarankan agar Satgas SPIP Disperandagkop ESDM menyelesaikan RTP SKPD NON PKPT-Narasumber Pelatihan SPIP di Disperindagkop ESDM Kab. Gunungkidul Memberikan usulan perbaikan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Pemkot Magelang, khususnya nilai LAKIP CC dapat menjadi B atau nilai yang semakin meningkat. NON PKPT-Narasumber Penyusunan LKjIP Pemkot Magelang Tim menyarankan agar Inspektur Kab. Klaten untuk memperbaiki pola kerja tim reviu. NON PKPT-Narasumber Pendampingan reviu LKjIP Kabupaten Klaten tahun 2014 Memberikan rekomendasi perbaikan menuju kinerja yang lebih baik sebelumnya SAKIP Kab Sleman B menuju A NON PKPT-Penyusunan Laporan Kinerja Pemkab Sleman Tahun 2014 SKPD agar menyusun RTP dengan difasilitasi Satgas SPIP Kab. Magelang NON PKPT-Penyusunan RTP Tingkat SKPD pada Pemkab Magelang
Lampiran III No.
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 3.9B
Satgas SKPD agar menyusun RTP SKPD, Satgas Kabupaten agar membantu dan memfasilitasi penyusunan RTP SKPD dan melanjutkan penyusunan RTP Kabuapten, dan Inspektorat agar memonitor penyusunan RTP SKPD dan RTP Kabupaten Cilacap 3.9B.1 NON PKPT-Narasumber Pembekalan bagi Satgas SPIP SKPD di Lingkungan Pemkab Cilacap Jumlah Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP (Tidak Direncanakan) 9
Lampiran IV PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA RINCIAN NAMA PP YANG MENDUKUNG REKOMENDASI PEMBINAAN KAPABILITAS APIP S.D. BULAN DESEMBER 2015 No.
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan
1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP A Penugasan Direncanakan 1 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L NIHIL 2
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
2.1
Kepada Bupati Klaten untuk: 1. Segera menanda tangani Internal Audit Charter sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dan independensi APIP dalam menjalankan fungsinya. 2. Mencukupi kebutuhan jumlah SDM di APIP sampai pada jumlah yang ideal. 3. Memberikan anggaran yang cukup untuk peningkatan kualitas SDM di lingkungan APIP Bimbingan teknis peningkatan level kapabilitas APIP dan penerapan ketentuan JFA pada Inspektorat Kabupaten Klaten Kepada Walikota Magelang untuk: 1. Segera menanda tangani Internal Audit Charter sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dan independensi APIP dalam menjalankan fungsinya. 2. Mencukupi kebutuhan jumlah SDM di APIP sampai pada jumlah yang ideal. 3. Memberikan anggaran yang cukup untuk peningkatan kualitas SDM di lingkungan APIP Bimbingan teknis peningkatan level kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Magelang Jumlah Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP 2 Buah Rekomendasi Strategis
2.1.1 2.2
2.2.1
B Penugasan Tidak Direncanakan 1 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L NIHIL 2
Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L NIHIL
Lampiran V PERWAKILAN BPKP D. I. YOGYAKARTA CAPAIAN KEGIATAN DUKUNGAN PENGAWASAN S.D. BULAN DESEMBER 2015 Kegiatan No.
Program
1
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sasaran Kegiatan Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
Kode
Nama Kegiatan
3670 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan3676 Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Output IKK
Rincian IKK
Jumlah Layanan Perkantoran Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
76 LAP
12
12
100,00
Jumlah Layanan Perkantoran
76 LAP
12
12
100,00
18 2 1 3 20 23 8 13 3 12 2 7 29 7 85
1 1 1 2 12 2 1 14 1 1 2 4 14 4 0
1 1 1 2 12 2 1 14 1 1 2 4 14 4 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Jumlah Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Jumlah Laporan Budaya Kerja (Semester) Jumlah Laporan GDN (Bulanan) Jumlah Dokumen Pemrosesan Kenaikan Pangkat Terpadu Jumlah Dokumen RKA BPKP (Indikatif/Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran) Jumlah Laporan Keuangan (Bulanan, Semesteran, Tahunan) Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan (Tahunan) Jumlah Laporan BMN
1 Printer Warna (Infus) 2 Printer Laser 3 PC 4 LCD Projector 5 Scanner 6 UPS 7 All In PC 8 External HD 3 TB 9 Internal HDD 2,5 GB 10 Kamera 11 Printer Laser Jet 12 Mesin Scanner 13 Screen 14 Stavolt 15 Monitor TV 16 Scanner Barcode
Tersedianya alat rumah tangga BPKP
Capaian (%)
Jumlah dokumen gaji/tunjangan kinerja unit kerja
Jumlah Laporan Konservasi Energi/Penghematan Energi (Semester) 12 Jumlah Laporan Kehumasan Triwulan 13 Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 14 Jumlah Laporan Program Pelatihan Mandiri (PPM/IHT) 15 Jumlah Dokumen Rapat Kerja/Koordinasi Pengawasan dan Pelaksanaan SPIP Jumlah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Termanfaatkann 3678 Pengadaan dan Penyaluran Sarana Tersedianya alat ya Aset secara dan Prasarana BPKP pengolah data BPKP optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 7 skala likert
target realisasi PP/Keg Satuan s.d. s.d. bulan ini bulan ini
1 Mesin Penghancur Kertas 2 Lemari Arsip 3 Lemari Arsip (Koleksi Perpustakaan) 4 Lemari locker
LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP
233 1 1 0 0 0
60 UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT
60 5 3 7 6 2 6 4 2 1 4 4 2 1 1 1 8 8 3 3
6 4 12 7 3 7 4 1 2 2 1 1 1 8 8 3 3
100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 120,00 133,33 171,43 116,67 150,00 116,67 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Lampiran V Kegiatan No.
Program
Sasaran Kegiatan
Kode
Nama Kegiatan
Output IKK
Rincian IKK
5 Perlengkapan sound system 6 Partisi Meja Kerja 7 Filling Cabinet 8 Kulkas 9 Portal Parkir Elektronik Gedung dan Bangunan
1 Pagar Pembatas Lantai 4 ( m2) 2 Rehab Atap Parkir Motor (m2) Jumlah Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP Jumlah Program 01 Jumlah
PP/Keg
0 0 0 0 0 0 0 2 311 311
Satuan
UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT
target realisasi s.d. s.d. bulan ini bulan ini
1 4 6 1 1 74 198 356 428 428
1 4 6 1 1 74 198 358 430 430
Capaian (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,56 100,47 100,47
Lampiran VI/1 - 2 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA S.D. BULAN DESEMBER 2015
Kode No. Kegiatan 1
IKK
Rincian IKK
3701 Rekomend 1 Rekomendasi Perbaikan asi Hasil Akuntabilitas Pelaporan Pengawas 2 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola an Kebendaharaan Umum Negara 3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi 4 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah 5 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program 6 Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan 7 Rekomendasi Keinvestigasian 8 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L 9 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Pemda 10 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi 11 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Rekomend 1 Rekomendasi Perbaikan asi Penyelenggaraan SPIP Pembinaa Program Prioritas Nasional n 2 Rekomendasi Perbaikan Penyeleng Penyelenggaraan SPIP K/L ga-raan 3 Rekomendasi Perbaikan SPIP Penyelenggaraan SPIP Pemda
Rekomend asi Pembinaa n Kapabilita s APIP
2
3670 Jumlah Layanan Perkantor an 3676 Jumlah Laporan Dukungan Manajeme n Perwakila n BPKP
Jumlah Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan 1 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L 2 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Jumlah Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP Jumlah Rekomendasi Program 06 Jumlah dokumen gaji/tunjangan kinerja unit kerja Jumlah Layanan Perkantoran 1 2 3
4 5 6
Jumlah Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Jumlah Laporan Budaya Kerja (Semester) Jumlah Laporan GDN (Bulanan) Jumlah Dokumen Pemrosesan Kenaikan Pangkat Terpadu
7 Jumlah Dokumen RKA BPKP (Indikatif/Pagu
Target
Realisasi Output
Target Output s.d. bula bulan
PP
bulan s.d. s.d. ini bulan bula bulan
OH bulan s.d. bulan ini ini
Dana bulan ini
Laporan bulan s.d. ini bulan
s.d. bulan ini
PP bulan ini
s.d. bulan ini
Realisasi OH bulan s.d. bulan bulan ini ini ini
Laporan bulan s.d. ini bulan
Dana s.d. bulan ini
Capaian (%) PP
OH
Dana
Lap.
-
3
-
25
1
26
59
1.284
97.380.952
297.744.890
3
26
15
165
133
2.100
68.415.413
307.602.408
44
164
634,62
-
8
1
8
-
49
-
2.971
3.400.000
458.476.400
-
49
5
68
39
1.611
4.913.976
383.438.496
10
65
138,78
54,22
83,63 132,65
-
6
1
6
-
12
-
593
36.980.000
187.243.000
2
12
3
20
136
512
37.403.772
89.930.803
5
20
166,67
86,34
48,03 166,67
-
4
1
4
3
65
183
3.077
44.758.000
455.108.598
4
65
8
74
150
1.593
39.505.000
392.211.390
55
72
113,85
51,77
86,18 110,77
4
30
4
36
5
97
333
5.672
159.479.000
953.597.635
10
97
14
164
234
4.458
117.714.926
1.077.783.333
51
169
169,07
78,60 113,02 174,23
1
4
-
-
-
4
-
300
-
1.500.000
2
4
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
7
47
5
34
-
28
-
796
27.058.200
149.568.000
4
28
1
38
4
406
6.278.200
89.369.488
5
37
135,71
51,01
3
7
7
11
1
15
6
516
89.735.000
336.715.000
6
15
7
54
129
610
92.027.950
338.198.158
18
54
360,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
1
13
4
14
1
19
15
956
22.836.031
189.044.031
1
19
8
49
70
824
28.818.362
181.596.228
17
49
257,89
86,19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
122
23
138
11
315
596
16.165
481.627.183
3.028.997.554
32
315
61
632
895
12.114
395.077.599
2.860.130.304
205
-
2
-
2
1
5
52
251
7.360.000
25.218.000
1
5
-
2
-
42
-
11.520.000
-
1
1
1
1
-
2
-
40
-
3.000.000
-
2
2
5
13
38
1.540.000
1.540.000
2
-
2
1
10
1
9
103
365
40.260.000
124.012.446
1
9
7
34
142
301
51.267.123
82.632.569
1
5
2
13
2
16
155
656
47.620.000
152.230.446
2
16
9
41
155
381
52.807.123
95.692.569
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
-
2
-
14
38
688
980.000
232.347.000
1
14
3
28
57
676
-
191.807.940
3
1 18
2 129
25
2 153
13
14 345
38 789
688 17.509
980.000 530.227.183
232.347.000 3.413.575.000
1 35
14 345
3 73
28 701
57 1.107
676 13.171
447.884.722
191.807.940 3.147.630.813
3 219
1
12
1
12
8
107
716
14.698
2.352.993.083
24.351.938.000
1
12
1
76
65
11.840
2.339.238.229
24.139.382.659
1
12
1
12
8
107
716
14.698
2.352.993.083
24.351.938.000
1
12
1
76
65
11.840
2.339.238.229
24.139.382.659
1
1
1
1
2
18
5
7
23.800.000
23.800.000
1
1
2
18
149
1.171
-
46.454.766
-
1
-
1
-
2
-
-
-
18.300.000
-
1
-
2
-
53
-
10.245.000
-
1
-
1
-
1
-
20
-
20.600.000
-
1
-
1
-
405
-
152.500
-
2
-
2
-
3
-
49
-
30.880.000
-
2
-
3
-
93
-
6.292.800
1
12
1
12
2
25
30
756
1.806.670
10.840.000
1
12
2
20
20
1.109
7.521.838
8.549.838
-
2
-
2
3
17
103
343
-
117.260.000
-
2
-
23
-
397
-
-
1
-
1
71.480.000
-
1
-
8
-
64
22.287.948
-
7
-
100
-
-
0,00
0,00
59,75 132,14
118,22 100,44 360,00 0,00
0,00
96,06 257,89
0,00
0,00
200,63
74,94
94,42 200,00
2
40,00
16,73
45,68
5
250,00
95,00
51,33 250,00
32
377,78
82,47
66,63 355,56
256,25
58,08
62,86 243,75
-
0,00
0,00
28
630
9 11
163,55 103,31 630,77
39
-
0,00
0,00
0,00
40,00
0,00
200,00
98,26
82,55 200,00
28 697
200,00 203,19
98,26 75,22
82,55 200,00 92,21 202,03
1
12
71,03
80,56
99,13 100,00
1
12
71,03
80,56
99,13 100,00
1
1
100,00
0
1
100,00
0,00
0
1
100,00
2025,00
0,74 100,00
0
2
100,00
189,80
20,38 100,00
1
12
80,00
146,69
78,87 100,00
112.329.703
0
2
135,29
115,74
95,80 100,00
80.450.903
0
1
114,29
16728,57 195,19 100,00
55,98 100,00
64,00 112,55 100,00
Lampiran VI/2 - 2 Kode No. Kegiatan
IKK
Rincian IKK Jumlah Laporan Keuangan (Bulanan, Semesteran, Tahunan) 9 Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan (Tahunan)
Target Output s.d. bula bulan
Realisasi
Target
Realisasi Output
PP bulan s.d. s.d. ini bulan bula bulan
bulan ini
OH s.d. bulan ini
Dana bulan ini
s.d. bulan ini
Laporan bulan s.d. ini bulan
bulan ini
OH s.d. bulan ini
PP bulan ini
s.d. bulan ini
Dana bulan ini
s.d. bulan ini
Laporan bulan s.d. ini bulan
Capaian (%) PP
OH
Dana
Lap.
8
10 Jumlah Laporan BMN 11 Jumlah Laporan Konservasi Energi/Penghematan Energi (Semester) 12 Jumlah Laporan Kehumasan Triwulan 13 Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 14 Jumlah Laporan Program Pelatihan Mandiri (PPM/IHT 15 Jumlah Dokumen Rapat Kerja/Koordinasi Pengawasan dan Pelaksanaan SPIP Jumlah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 3678 Tersedian 1 Printer Warna (Infus) ya alat 2 Printer Laser pengolah 3 PC data BPKP 4 LCD Projector 5 Scanner 6 UPS 7 All In PC 8 External HD 3 TB 9 Internal HDD 2,5 GB 10 Kamera 11 Printer Laser Jet 12 Mesin Scanner 13 Screen 14 Stavolt 15 Monitor TV 16 Scanner Barcode Tersedian 1 Mesin Penghancur Kertas ya alat 2 Lemari Arsip rumah 3 Lemari Arsip (Koleksi tangga 4 Lemari locker BPKP 5 Perlengkapan sound system 6 Partisi Meja Kerja 7 Filling Cabinet 8 Kulkas 9 Portal Parkir Elektronik Gedung dan Bangunan
1 Pagar Pembatas Lantai 4 ( m2) 2 Rehab Atap Parkir Motor (m2) Jumlah Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP Jumlah Program 01 Jumlah
1
14
1
14
1
17
15
311
7.388.575
103.440.000
1
14
1
13
3
142
550.000
116.260.390
1
14
76,47
-
1 1
-
1 1
1
3 4
15
74 66
51.060.000 22.785.000
51.060.000 118.220.000
-
1 1
1
3 12
2
79 228
220.000
49.893.200 57.529.900
0 0
1 1
100,00 300,00
106,76 345,45
97,71 100,00 48,66 100,00
-
2
-
2
-
4
-
56
6.197.000
23.880.000
-
2
-
2
-
20
-
4.131.000
0
2
50,00
35,71
17,30 100,00
45,66 112,39 100,00
-
4
-
4
-
4
-
122
11.406.000
45.630.000
-
4
1
7
29
192
7.902.092
37.027.630
0
4
175,00
157,38
81,15 100,00
1
14
1
14
3
29
23
369
11.593.958
67.380.000
1
14
3
29
77
1.190
9.880.000
56.374.176
1
14
100,00
322,49
83,67 100,00
-
4
-
4
-
11
-
178
5.350.000
21.400.000
-
4
-
7
-
182
-
3.150.000
0
4
63,64
102,25
14,72 100,00
-
-
-
-
17
38
344
447
115.824.000
355.594.000
-
-
12
85
482
1.066
215.145.774
426.648.963
0
0
223,68
238,48 119,98
4 -
60 5 3 7 6 2 6 4 2 1 4 4 2 1 1 1 8 8 3 3 1 4 6 1 1
4 -
60 6 4 12 7 3 7 4 1 2 2 1 1 1 8 8 3 3 1 4 6 1 1
29
183
535
2.898
257.211.203
1.079.764.000
762
6.391
263.507.652
1.015.490.769
4
60
-
14 14 -
250.000 -
13.752.000 6.446.000 50.250.000 72.792.000 10.250.000 35.460.000 44.000.000 4.360.000 7.840.000 8.000.000 24.600.000 19.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 30.900.000 36.780.000 11.970.000 12.300.000 41.400.000 58.000.000 26.400.000 2.900.000 14.000.000
60 5 3 7 6 2 6 4 2 1 4 4 2 1 1 1 8 8 3 3 1 4 6 1 1
233
1 1 -
4 -
22
-
-
1 1 -
-
18 14 -
-
17.040.000 8.869.000 88.150.000 83.990.000 15.650.000 41.370.000 10.081.000 1.100.000 16.350.000 14.000.000 2.900.000 3.850.000 3.000.000 30.600.000 36.480.000 11.970.000 12.000.000 43.300.000 57.600.000 23.700.000 3.150.000 13.900.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 12 7 3 7 0 4 1 2 0 0 2 1 1 1 8 8 3 3 1 4 6 1 1
127,32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220,53 128,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-
74
-
74
-
-
-
-
-
40.700.000
-
74
-
-
-
-
-
40.700.000
0
74
0,00
0,00 100,00 100,00
-
198
-
198
-
-
-
-
-
59.928.000
-
198
-
-
-
-
-
59.895.000
0
198
0,00
0,00
99,94 100,00
-
356
-
358
-
2
-
28
250.000
645.528.000
-
356
-
2
-
32
-
639.645.000
-
358
5 23
428 557
5 30
430 583
37 50
292 637
1.251 2.040
17.624 35.133
2.610.454.286 3.140.681.469
26.077.230.000 29.490.805.000
5 40
428 773
23 96
311 1.012
827 1.934
18.263 31.434
2.602.745.881 3.050.630.603
25.794.518.428 28.942.149.241
5 224
430 1.127
100,00 106,51 158,87
114,29 103,63 89,47
99,09 100,56 98,92 100,47 98,14 145,80
94,05 123,91 137,59 175,42 115,38 152,68 116,67 0,00 231,22 0,00 208,55 0,00 0,00 73,68 116,00 85,56 46,15 99,03 99,18 100,00 97,56 104,59 99,31 89,77 108,62 99,29
0,00 100,00 120,00 133,33 171,43 116,67 150,00 116,67 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
