DAFTAR ISI. Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup D. Sistematika Laporan

DAFTAR ISI Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup D. Sistematika Laporan Bab II Prinsip-prinsip Pendaftaran Pemilih A. Dasar Hukum Pemutakhiran Daftar Pemilih B. Prinsip dan Kriteria C. Tujuan Pemutakhiran Daftar Pemilih D. Mengapa Harus dilakukan Pemutakhiran? E. Sumber Data F. Metode Pemutakhiran G. Standard Operasional Prosedur Pemutakhiran H. Perangkat Teknologi Pendukung Bab III Tahapan Persiapan Pemutakhiran A. Pengorganisasian Kerja B. Alur Kerja dan Jadual Tahapan Pemutakhiran DPT C. Petunjuk Teknis Pemutakhiran D. Bimbingan Teknis E. Supervisi dan Monitoring Bab IV Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih A. Penetapan DPS Pilpres B. Pemutakhiran DPS C. Rekapitulasi dan Penetapan DPSHP Pilpres D. Tanggapan Masyarakat Terhadap DPSHP Bab V Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) A. Prosedur Penetapan DPT B. Rekapitulasi dan Penetapan DPT PPWP 2014

Bab VI Permasalahan dan Penyelesaian A. Kendala dalam Proses Pemutakhiran B. Minimnya Partisipasi C. Masalah Daftar Pemilih Khusus Tambahan Bab VII Penutup A. Kesimpulan B. Rekomendasi

BAB I Pendahuluan

1

S

A.Latar Belakang esuai dengan amanat UndangUndang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, KPU memiliki tugas, wewenang, dan Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah, Ida Budhiati, Husni Kamil Manik (Ketua), Hadar Nafis Gumay dan Juri Ardiantoro (Anggota) kewajiban untuk melakukan memimpin Rapat Pleno Terbuak Rekapitulasi DPT Pilpres 2014 di pemutakhiran data pemilih, Ruang Sidang Lantai 2 Gedung KPU (13/06/2104) menyusun, dan menetapkan Foto: Humas KPU daftar pemilih dalam pemilu legislatif tahun 2014. Tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih merupakan tahapan yang sangat krusial dan sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden. Tahapan ini selain sangat krusial dan penting, KPU juga mencatat sebagai tahapan yang paling panjang dari sisi waktu dan membutuhkan sumber daya manusia dan finansial yang tidak sedikit. Banyak ahli pemilu berpendapat bahwa DPT merupakan komponen utama yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu. Jika DPT tidak berkualitas, dapat dipastikan penyelenggaraan pemilu akan menuai banyak permasalahan. Oleh karena itu, KPU ingin memastikan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 jauh lebih berkualitas dibanding DPT pemilu-pemilu sebelumnya. Dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban KPU untuk memutakhirkan data pemilih, menyusun dan menetapkan daftar pemilih dan memastikan daftar pemilih lebih berkualitas, KPU jauh hari sebelum tahapan dimulai telah menyusun berbagai persiapan untuk menyelenggarakan tahapan ini, antara lain: 1. Menyiapkan sistem pemutakhiran data pemilih 2. Menyiapkan sistem informasi dan teknologi untuk pemutakhiran data pemilih yang lebih dikenal dengan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) 3. Menyusun regulasi berupa PKPU, Petunjuk teknis, dan buku panduan untuk petugas di lapangan

2

4. Melakukan bimbingan teknis dan pelatihan kepada seluruh jajaran KPU dan operator Sidalih 5. Menyiapkan dukungan anggaran keuangan bagi terselenggaranya pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih 6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, dan lain-lain KPU telah melakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih untuk pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Sesuai dengan Peraturan KPU No 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Peraturan KPU No 9 tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU telah melewati 3 tahapan yaitu; penetapan DPS, pemutakhiran DPS dan penetapan DPSHP. Sesuai dengan pasal 29 UU No 42 Tahun 2008, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPS menggunakan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka KPU melalui SK No 355 Tahun 2014 menetapkan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagai DPS PePeserta perwakilan dari Kemendagri mengikuti Rapat Pleno Ter- milu Presiden dan Wakil Presbuak Rekapitulasi DPT Pilpres 2014. di Ruang Sidang Lantai 2 iden tahun 2014. Gedung KPU (13/06/2104) Foto: Humas KPU Beberapa hari setelah pemungutan suara pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, KPU berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mendapatkan data tambahan WNI yang memiliki hak pilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden yaitu WNI yang akan berusia 17 tahun dalam kurun waktu 10 April 2014 sampai dengan 9 Juli 2014. Pada tanggal 15 April 2014 KPU menerima data pemilih tambahan untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak kurang lebih 3,1 juta pemilih. Oleh KPU data tersebut didistribusikan kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota

3

untuk dilakukan pencocokan dan penelitian oleh PPS pada tanggal 21 – 30 April 2014. Setelah dilakukan pencocokan dan penelitian oleh PPS, KPU Kabupaten/Kota menyusun DPS Hasil Pemutakhiran (DPSHP) Pilpres dengan menggabungkan 3 jenis daftar pemilih yaitu: 1) Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Anggota DPR, DPD, 2) DPRD, DPS Pemilu Presiden, dan 3) Pemilih tambahan/pemilih pemula untuk pemilu presiden dan wakil presiden. DPSHP telah ditetapkan oleh PPS pada tanggal 12 Mei 2014 yang lalu. Saat ini KPU Kabupaten/Kota dan KPU Porovinsi sedang melakukan rapat rekapitulasi DPSHP Pilpres di masing-masing tingkatan. KPU akan melakukan rapat koordinasi dengan KPU Provinsi untuk melakukan rekapitulasi DPSHP pada tanggal 21-22 Mei 2014. DPSHP yang telah ditetapkan oleh PPS diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat umum selama dua minggu untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. KPU Kabupaten/Kota juga telah menyerahkan salinan DPSHP berupa soft copy kepada pengawas pemilu dan partai politik atau tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden. KPU juga mengumumkan DPSHP secara on line melalui website KPU sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor desa/kelurahan. Setelah tahapan DPSHP, KPU dalam setiap tingkatan menyelenggaran rapat pleno penetapan DPT. KPU telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Nasional Pilpres 2014 di ruang sidang KPU, Jakarta, pada 13 Juni 2014. KPU menetapkan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sebanyak 190.219.110 orang. Angka ini gabungan antara DPT di dalam dan luar negeri. DPT di dalam negeri sebanyak 188.268.423 yang terdiri dari 94.201.112 laki-laki dan 93.967.311 perempuan. Sedangkan jumlah DPT luar negeri sejumlah 2.938.711 pemilih. Penetapan itu telah diperkuat melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 477 Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pilpres 2014. Sementara itu, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) untuk pilpres berkurang

4

68.512, dari 545.803 TPS saat pileg menjadi 477.291 TPS. Hal itu disebabkan KPU melakukan pengelompokan ulang atau re-grouping terkait ketentuan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 yang menyebutkan satu TPS maksimal terdiri atas 800 orang pemilih. Dalam UU Pilpres disebutkan ketentuan jumlah pemilih dalam satu TPS maksimal 800 orang, sedangkan di UU Pileg ketentuannya hanya paling banyak 500 orang. Namun, tidak semua TPS yang belum mencapai batas maksimal 800 pemilih digabungkan menjadi satu TPS. KPU tetap memperhitungkan kondisi geografis di wilayah tersebut. Pada intinya, pengelompokan ulang atau regrouping TPS tidak dilakukan sembarangan. Pengelompokan ulang harus mengacu pada kepadatan penduduk di daerah tempat TPS yang bersangkutan. Jika dibandingkan antara DPT Pileg dengan DPT Pilpres maka terjadi peningkatan jumlah pemilih sebanyak 2.440.436 pemilih. Peningkatan jumlah pemilih dari pemilu legislatif ke pemilu presiden disebabkan karena adanya penambahan pemilih DPK Pemilu Legislatif dan DP4 Pilpres. B. Maksud dan Tujuan Maksud dari laporan ini adalah untuk merekam semua proses kinerja KPU dalam melakukan penyelenggaraan tahapan pemutakhiran daftar Peserta Rapat Pleno Terbuak Rekapitulasi DPT Pilpres pemilih Pemilu legislatif 2014 sejak 2014. di Ruang Sidang Lantai 2 Gedung KPU (13/06/2104) persiapan, pelaksanaan hingga pene- Foto: Humas KPU tapan. Tujuan dari laporan ini adalah: 1. Menggambarkan bagaimana kegiatan penyelenggaraan tahapan pemutakhi ran daftar pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 telah sesuai sebagaimana diamanatkan dalam UU No 42 Tahun 2008. 2. Dalam kegiatan persiapan, perencanaan dan penetapan daftar pemilih Pe milu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang dilakukan oleh KPU dilaku kan secara terbuka, transparan dan mengakomodasi hasil pengawasan Ba waslu, masukan Partai Politik dan masyarakat serta bantuan pemerintah melalui Dirjen Dukcapil Kemendagri. 3. Bentuk pertanggungjawaban KPU kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, penyelenggara Pemilu lainnya seperti Bawaslu serta masyarakat

5

yang lebih luas. C. Ruang Lingkup Laporan tahapan pemutakhiran dan penetapan DPT Pemilu Presiden 2014 ini, berupaya untuk menggambarkan bagaimana proses tahapan pemutakhiran dan penetapan data pemilih berikut ini : 1. Penggunaan Sidalih dalam hal konsolidasi, distribusi dan publikasi data. 2. Pencocokan dan penelitian terhadap DP4 Pilpres dan DPKTb Pemilu Legislatif. 3. Proses pemutakhiran terhadap terhadap DPS Pilpres. 4. Pengumuman DPS, DPSHP dan DPT secara manual dan online. 5. Pencermatan ulang terhadap DPT yang sudah ditetapkan. 6. Verifikasi ulang terhadap DPT yang elemen datanya belum lengkap. 7. Rapat Pleno terbuka Rekap DPT berjanjang dari daerah hingga Nasional dan Penetapan DPT Nasional. D. Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah : Kata Pengantar Bab I Pendahuluan Bab II Prinsip-Prinsip Pendaftaran Pemilih Bab III Tahapan Persiapan Pemutakhiran Bab IV Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Bab V Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bab VI Permasalahan dan Penyelesaiannya Bab VII Penutup Lampiran

6

BAB II Prinsip-prinsip Pendaftaran Pemilih

7

D

A. Dasar Hukum Pemutakhiran Daftar Pemilih asar hukum KPU dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih adalah: 1) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Bab IV Penyusunan Daftar Pemilih; 2) Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; 3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; 4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; B. Prinsip dan Kriteria Sistem pendaftaran dan pemutakhiran pemilih disusun berdasar prinsip-prin sip sebagai berikut: 1. Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilu, seluruh WNI yang telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin harus terdaftar dalam DPT. 2. Pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih terhadap WNI tersebut dilaku kan berdasarkan domisili de facto (dicatat dalam desa/kelurahan tempat tinggalnya secara faktual) sepanjang memiliki identitas yang jelas berupa salah satu dari beberapa bukti identitas sebagai berikut: KTP (NIK), KK, KIPEM, akta kelahiran, akta kawin, paspor, surat keterangan domisili lurah/ kepala desa, dan surat keterangan khusus. 3. WNI yang belum memiliki identitas kependudukan wajib dicatat dan dima sukan dalam daftar pemilih. Kriteria yang digunakan dalam penyediaan daftar pemilih oleh KPU adalah komprehensif/inklusif, akurat, dan mutakhir (up to date) masing-masing bernilai 95%. 1. Komprehensif adalah daftar pemilih harus memuat semua warga negara Republik Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih wajib dimasukkan dalam daftar pemilih. Apapun situasi dan kondisinya, seluruh WNI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih harus terdaftar. Dalam kegiatan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan atau menghapus na-

8

ma-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agama, jenis kelamin, kelas atau alasan apapun. 2. Akurat adalah daftar pemilih harus memuat informasi tentang identitas pemilih seTampilan Daftar Tabel DPT Pilpres 2014. Foto: Humas KPU cara benar, meliputi nomor Kartu Keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NIK), nama, umur/tanggal lahir, status kawin, status difabel, alamat tempat tinggal, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak atau telah meninggal. 3. Mutakhir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan keadaan terakhir men gacu pada hari pemungutan suara. Berdasarkan skala periode waktu, metode pendaftaran pemilih ada tiga jenis, yaitu : 1. periodic list, 2. continuous register/list, dan 3. civil registry. Metode periodic list yaitu metode pendaftaran pemilih hanya untuk pemilu tertentu saja. Metode continuous register/list adalah metode pendaftaran pemilih untuk pemilu yang berkelanjutan. Metode civil registry adalah pendaftaran pemilih berdasarkan pencatatan sipil (penduduk) untuk mendata nama, alamat, kewarganegaraan, umur dan nomor identitas. Dari tiga metode tersebut, KPU memilih metode pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan (continuous register/list). Metode ini dipilih karena lebih mampu menjamin terlaksananya prinsip dan kriteria yang disebutkan di atas serta menjamin efisiensi. C.Tujuan Pemutakhiran Daftar Pemilih 1) Untuk memastikan seluruh WNI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar di dalam DPT. 2) Untuk memastikan akurasi data pemilih yang disediakan oleh pemerintah sesuai dengan kondisi real/faktual pemilih. 3) Untuk memastikan bahwa DPT yang akan ditetapkan tidak mengandung

9

nama-nama pemilih yang tidak berhak memilih. 4) Untuk melayani pemilih yang telah terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilih. 5) Untuk kepentingan KPU dalam rangka mempersiapkan logistik pemilu. D. Mengapa Harus dilakukan Pemutakhiran? 1) Data yang diserahkan oleh pemerintah adalah data kependdudukan, bukan data pemilih. Oleh karena itu, data tersebut harus dimutakhirkan sesuai dengan kriteria sebagai pemilih, dengan tujuan untuk memperoleh data pemilih yang akurat dan terkini. 2) Mobilitas/perpindahan penduduk sangat tinggi. 3) Perubahan status kependudukan sangat dinamis, misalnya: a. Meninggal dunia; b. Menikah/kawin; c. Berubah status dari sipil menjadi anggota TNI/Polri dan/atau sebaliknya; d. Bertambah usia dan lain sebagainya; 4) Faktanya masih terdapat pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT. E. Jenis-jenis Daftar Pemilih 1. Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (DPS PPWP) adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014. 2. Daftar Pemilih SementaraHasil Pemuktahiran(DPSHP) adalah Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil verifikasi atas masukan atau tanggapan dari masyarakat. 3. Daftar Pemilih Tambahandari Pemerintahadalah data dari Pemerintah yang berisi tambahan jumlah penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada

10

saat Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. 4. Daftar Pemilih Tetap (DPT)adalah:Daftar Pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan perbaikan DPSHP yang diterima dari PPS. 5. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT PPWP di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang ber sangkutan terdaftar. 6. DaftarPemilih Khusus adalah Daftar Pemilih yang memuatPemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS, DPSHP dan DPT. 7. DaftarPemilih Khusus Tambahan(DPKTb) adalah Daftar Pemilih yang memuat pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPS, DPSHP dan DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS pada hari pemungutan suara. F. Sumber Data Berkaitan sumber data diperlukan dari 2 (dua) sumber, yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, dan Data Kependudukan Pemerintah. Dua jenis data tersebut digunakan dengan pertimbangan bahwa DPT pemilu terakhir telah menyediakan informasi tentang alamat pemilih sesuai dengan alokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan Data Kependudukan sebagai bahan untuk pemutakhiran (berdasarkan kriteria umur, status kawin, alamat, dikenali anggota TNI/Polri, dan status telah meninggal). Daftar Pemilih disusun berdasarkan DPT PePeserta dari Bawaslu dan DKPP mengikuti milu terakhir dan Data Kependudukan PemerinRapat Pleno Terbuka DPT Pilpres di Ruang Sidang Lantai 2 Gedung KPU (13/06/2104) Foto: tah. DPT dan Data Kependudukan Pemerintah akan digabungkan (merging) dengan menggunakHumas KPU an teknologi telah dikembangkan oleh KPU. Hasil penggabungan ini akan mampu mendeteksi sejumlah informasi dari dua jenis data tersebut, di antaranya adalah: (1) data sama persis (exact match), (2) data unik dalam Data Kependudukan Pemerintah, (3) data unik dalam DPT, (4) data mirip dalam dua jenis data tersebut. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk pemutakhiran secara faktual oleh Pantarlih.

11

G. Metode Pemutakhiran 1) Sistem Berkelanjutan yaitu data pemilih akan dimu takhirkan secara terus menerus. 2) Semua warga negara yang telah berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin harus didaftar. 3) Pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih terhadap WNI tersebut dilaku kan berdasarkan domisili de facto. 4) Pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan pendekatan door to door (mendatangi pemilih secara langsung ) oleh Pantarlih. 5) WNI yang belum/tidak memiliki identitas kependudukan wajib dicatat dan dimasukan dalam daftar pemilih. 6) 1 (satu) Pantarlih melakukan pemutakhiran 1 TPS (maksimal 500 pemilih). 7) Pantarlih akan dibekali (dan sebagai alat kontrol) : a. Data Pemilih (Model A-KPU); b. Form Data Pemilih Baru (Model A.A-KPU) yang berfungsi untuk men gakomodasi pemilih yang belum terdaftar di Model A-KPU; c. Stiker pemutakhiran (tanda telah didaftar); dan d. Formulir bukti tanda telah didaftar. H. Standard Operasional Prosedur Pemutakhiran 1) KPU telah menyusun SOP untuk masing-masing tingkatan. 2) SOP terdiri dari SOP Pemutakhiran Data Pemilih dan SOP Aplikasi/ Teknologi dan Informasi. 3) SOP akan dibuat manual atau buku pedoman agar mudah dipahami oleh petugas di lapangan. 4) SOP disusun secara detail dan rinci untuk menghindari penafsiran yang berbeda oleh petugas. I. Perangkat Teknologi Pendukung - KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap memiliki Sistem Informasi data Pemilih (Aplikasi SIDALIH) yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan.

12

- Sidalih digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, serta untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih dan memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar Pemilih. - Aplikasi SIDALIH akan berada di level KPU Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota (PPK dan PPS menggunakan aplikasi ini untuk pemutakhiran). - Ketiga level tersebut (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota) akan terhubung secara On Line. - Fungsi IT: o Konsolidasi; o Pemeliharan dan pemutakhiran; dan o Sosialisasi. - PPK dan PPS akan diberi aplikasi portable (Flash Disc) namun bekerjanya secara Off Line, namun jika memiliki akses internet PPK dan PPS juga dapat menggunakan Sidalih secara On Line. - Pantarlih bekerja dengan kertas (formulir) tanpa menggunakan teknologi IT. - PPS menyusun DPS, DPSHP, dan DPSHP Akhir secara komputer dengan menggunakan aplikasi Sidalih.

13

BAB III Tahapan Persiapan Pemutakhiran

14

D

A. Pengorganisasian Kerja alam melakukan kerja pemutakhiran dan penetapan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/ Kota, PPK, PPS dan PPLN melakukan pembagian tugas dan pengorganisasian sebagai berikut : 1. KPU Dalam pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih KPU bertanggung jawab secara penuh atas kualitas DPT yang akan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Oleh karena itu, untuk memastikan kualitas pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, KPU memiliki kewajiban untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka operasionalisasi pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Tanggung jawab manajerial KPU untuk memastikan proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan DPT yang berkualitas antara lain dilaksanakan dengan cara: 1. Menyusun dasar hukum berupa Peraturan KPU dan Standard Operasional dan Prosedur (SOP) pemutakhiran bagi semua tingkatan penyelenggara pemilu; 2. Menyusun jadual operasional pemutakhiran daftar pemilih berdasarkan perudang-undangan yang berlaku; 3. Menyusun dan mengajukan anggaran pemutakhian daftar pemilih; 4. Menyelenggaran pelatihan atau bimtek pemutakhiran data pemilih beserta manual pelatihan bagi petugas di lapangan; 5. Melakukan supervisi, asistensi, dan pengendalian proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; 6. Melakukan sosialisasi proses dan tahapan pemutakhiran daftar pemilih ke pada masyarakat luas; dan 7. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga terkait dengan pe nyediaan data pemilih di tingkat nasional. Terkait dengan proses kegiatan pemutakhiran data pemilih, KPU memiliki tu gas dan kewajiban sebagai berikut: 1. Menerima data kependudukan yang berupa DP4 dari Pemerintah (Ke mendagri). 2.Melakukan sinkronisasi DP4 bersama pemerintah (Kemendagri) serta sink ronisasi antara DP4 dengan DPT pemilu terakhir yang telah dikonsulidasi oleh KPU. 3. Menyusun data pemilih (Model A.PPWP) berdasarkan hasil sinkronisasasi DP4 dari Kemendagri dengan DPT Pemilu terakhir.

15

Para Peserta mengikuti Rapat Pleno Terbuka DPT Pilpres di Ruang Sidang Lantai 2 Gedung KPU (13/06/2104) Foto: Humas KPU

4. Mendistribusikan data pemilih (Model A.PPWP) kepada KPU Kabupaten/ Kota. 5. Mengumumkan data pemilih tersebut kepada masyarakat melalui website KPU; 6. Mengumpulkan DPS yang telah ditetapkan oleh PPS melalui KPU Kabupaten/Kota untuk keperluan rekapitulasi DPS tingkat nasional. 7. Mengumumkan DPS kepada masyarakat di website KPU. 8. Menyerahkan salinan sofcopy DPS Nasional dalam format PDF yang telah terkunci kepada peserta pemilu dan Bawaslu. 9. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dan peserta pemilu terhadap DPS yang telah diumumkan. 10.Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota terkait jika terdapat tang gapan dan masukan terhadap DPS. 11. Menerima dan mengumpulkan DPSHP dan DPSHP Akhir dari KPU Kabu paten/Kota, serta mengumumkan DPSHP dan DPSHP Akhir tersebut kepada masyarakat melalui website KPU. 12.Melakukan analisis potensi data ganda pada DPS, DPSHP, dan DPSHP Akhir sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 13. Menyampaikan hasil analisis potensi data ganda pada DPS, DPSHP, dan DPSHP Akhir kepada KPU Kabupaten/Kota terkait jika ditemukan indikasi data ganda atau data yang tidak akurat. 14. Menerima dan mengumpulkan DPT dari KPU Kabupaten/Kota. 15. Melakukukan rekapitulasi dan penetapan DPT Nasional, serta mengumumkan DPT Nasional kepada masyarakat melalui website KPU, dan

16

16. Menyerahkan salinan soft copy DPT dalam format PDF yang terkunci kepada peserta pemilu dan Bawaslu. 2. KPU Provinsi Dalam proses pemutakhiran data pemilih, KPU Provinsi pada dasarnya menjadi wakil KPU di tingkat provinsi untuk melakukan koordinasi dan dan supervisi terhadap KPU Kabupaten/Kota, serta petugas di lapangan dalam rangka melakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Koordinasi dan supervisi oleh KPU Provinsi kepada jajaran di bawahnya sangat penting untuk memastikan kinerja petugas di lapangan agar seragam dalam sisi waktu dan prosedurnya. Dengan demikian hasil akhir dari pemutakhiran tersebut seragam dalam sisi waktu dan kualitas. Selain itu, KPU Provinsi juga membantu KPU melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan peserta pemilu terkait tahapan dan mekanisme pemutakhiran data pemilih melalui berbagai media dengan tujuan agar masyarakat memahami tahapan dan mekanisme pemutakhiran serta berpartisipasi aktif dalam proses tersebut. Secara umum tugas KPU Provinsi sebagai berikut : a. Membantu KPU melakukan sosialisasi pemutakhiran daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada masyarakat luas; b. Menyampaikan Data Pemilih Tambahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model A.PPWP) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam hal KPU/KIP Kabu paten/Kota memiliki keterbatasan jaringan internet; dan c. Melaksanakan rekapitulasi DPSHP dan DPT 3. KPU Kabupaten/Kota KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas lebih berat dibandingkan dengan petugas lainnya. Hal ini disebabkan karena fungsi KPU Kabupaten/Kota sebagai koordinator dan menjalankan supervisi kepada petugas di bawah dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, KPU Kabupaten/Kota juga memiliki tanggung jawab untuk kegiatan teknis pemutakhiran dan penyusunan, misalnya: mempersiapkan pengadaan dan penggandaan formulir pemutakhiran, mengalokasikan pemilih ke dalam TPS, melaksanakan bimbingan teknis/pelatihan, menetapkan DPT dan sebagainya. KPU Kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk melakukan rekapitulasi dan konsulidasi DPSHP dan DPSHP Akhir dari seluruh PPS di wilayah kerja masing-masing. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan konsolidasi DPSHP, dan DPSHP Akhir, dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten/Kota dengan mengundang Panwaslu Kabupaten/Kota, tim kampanye dan perwakilan pasangan calon presiden dan wakil presiden tingkat kabupaten/kota dan pihak terkait. KPU Kabupaten/Kota dapat memberikan soft copy DPS dan DPSHP dalam format PDF yang terkunci serta rekapitulasi DPS dan

17

DPSHP kepada perwakilan pasangan calon presiden dan wakil presiden di tingkat kabupaten/kota dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagai bahan untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap DPS dan DPSHP. DPSHP dan DPSHP Akhir yang telah di konsolidasikan oleh KPU Kabupaten/Kota harus segera dikirimkan kepada KPU dan KPU Provinsi sesuai dengan tahapannya. Pengiriman data pemilih tersebut dilakukan secara on line dengan menggunakan Sidalih. Jika terdapat permasalahan dengan aplikasi Sidalih atau jaringan internet, maka KPU Kabupaten/Kota menyerahkan DPS, DPSHP, dan DPSHP Akhir kepada KPU Provinsi dengan cara manual yaitu menyimpannya ke dalam DVD atau flshPerwakilan dari KPU Provinsi Jawa Barat menyalami perwakilan Tim Pasang Calon Presiden Nomor Urut 1 dan 2 pada acara disc. Penetapan DPT dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka DPT Pilpres di Ruang Sidang Lantai 2 Gerapat pleno terbuka KPU Kabupaten/ dung KPU (13/06/2104) Foto: Humas KPU Kota dengan mengundang Panwaslu Kabupaten/Kota, perwakilan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan pihak terkait. Setelah DPT ditetapkan dan direkapitulasi, KPU Kabupaten/Kota segera mengirimkan DPT dan rekapitulasi DPT tersebut kepada KPU dan KPU Provinsi secara on line melalui aplikasi Sidalih. Selain itu, KPU Kabupaten/Kota melakukan supervisi dan pemantauan terhadap PPK dan PPS dalam menyusun usulan daftar pemilih khusus (DP Khusus) dengan memastikan PPK dan PPS mampu melaksanakan tugas penyusunan DP Khusus dengan baik dan tepat waktu. Secara umum tugas KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut : a. Membantu KPU Propinsi melakukan sosialisasi pemutakhiran; b. Mencetak dan menyampaikan Data Pemilih Tambahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model A.PPWP) kepada PPS untuk dilakukan pencocokan dan penelitian; c. Melakukan sinkronisasi terhadap DPS PPWP, DPK, dan DPK Tambahan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan mengirimkan hasil sinkronisasi dalam bentuk soft copy kepada PPK dan PPS sebagai bahan menyusun DPSHP PPWP; d. Melakukan rekapitulasi penyusunan DPSHP dan DPT; dan e. Menyusun dan menetapkan DPT.

18

4. PPK PPK memiliki kewajiban untuk mengkonsolidasi (mengumpulkan) dan merekapitulasi DPSHP, dan DPSHP Akhir sesuai dengan jadual yang telah ditentukan oleh KPU. Proses rekapitulasi DPSHP dan DPSHP Akhir di tingkat kecamatan dilakukan dalam Ketua KPU Husni Kamil Manik memberikan Hasil DPT Pilpres kepa- rapat pleno terbuka PPK dengan da perwakilan Tim Pasang Calon Presiden Nomor Urut 1 dan 2 pada mengundang Panwaslu Kecamatan, acara Rapat Pleno Terbuka DPT Pilpres di Ruang Sidang Lantai 2 pejabat pemerintah kecamatan, dan Gedung KPU (13/06/2104) Foto: Humas KPU pengurus partai politik peserta pemilu atau tim sukses perwakilan capres/ cawapres tingkat kecamatan. Setelah KPU Kabupaten/Kota menetapkan DPT, maka PPK akan menerima DPT dari KPU Kabupaten/Kota dan wajib menyampaikan kepada masing PPS yang bersangkutan. PPK juga membantu PPS dalam menyusun usulan daftar pemilih khusus secara komputerisasi dengan menggunakan Aplikasi Sidalih. Proses penyusunan Daftar Pemilih Khusus secara terkomputerisasi sama dengan proses penyusunan DPS, DPSHP, dan DPSHP Akhir. Setelah PPK dan PPS menyusun usulan daftar pemilih khusus dan rekapitulasi daftar pemilih khusus secara komputerisasi selesai, PPK menyampaikan usulan daftar pemilih khusus tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota secepatnya. Penyerahan usulan daftar pemilih khusus diserahkan dalam bentuk soft copy dan rekapitulasi usulan daftar pemilih khusus dalam bentuk hard copy. Jadi, ringkasnya tugas PPK adalah sebagai berikut : a. Membantu KPU Propinsi melakukan sosialisasi pemutakhiran; b. Mencetak dan menyampaikan Data Pemilih Tambahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model A.PPWP) kepada PPS untuk dilakukan pencocokan dan pene litian; c. Melakukan sinkronisasi terhadap DPS PPWP, DPK, dan DPK Tambahan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan mengirimkan hasil sinkronisasi dalam bentuk soft copy kepada PPK dan PPS sebagai bahan menyusun DPSHP PPWP; d. Melakukan rekapitulasi penyusunan DPSHP dan DPT; dan e. Menyusun dan menetapkan DPT. 5. PPS/PPLN Tugas dan kewajiban PPS/PPSLN dalam pemutakhiran data pemilih sangat penting dan strategis. Bahkan, baik dan buruknya kualitas DPT sangat ditentukan oleh kinerja

19

PPS dalam proses pemutakhiran data pemilih. Mengapa PPS menjadi aktor yang sangat sentral dalam pemutakhiran data pemilih? Setidaknya terdapat 2 (dua) alasan mengapa PPS menjadi aktor sentral, antara lain: 1. Kewenangan PPS dalam proses pemutakhiran data pemilih sangat besar, mulai dari entry data, memperbaiki data pemilih (menghapus, menambah, dan mem perbaiki), mengumumkan daftar pemilih kepada masyarakat. Pelaksana pemilu di atasnya (PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU) tidak memiliki ke wenangan melakukan perubahan data pemilih tanpa usulan dan persetujuan PPS. 2.PPS menjadi ujung tombak kedua bagi KPU, yang langsung berhubungan den gan pemilih. Oleh karena itu PPS memiliki pengetahuan dan kedekatan dengan warga/pemilih. PPS, dibantu oleh KPPS, melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data yang dikirim oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 30 April 2014; a. Data Pemilih Pilpres (Model A-PPWP) b. Daftar Pemilih Tambahan (Model A.4-KPU) c. Data Pemilih Ganda K1 d. Data NIK Ganda Kemudian PPS mengembalikan data yang telah dilakukan pencocokan dan penelitian kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK paling lambat 1 Mei 2014. Selanjutnya, PPS menetapkan DPSHP PWPW dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi DPS PPWP dalam rapat pleno PPS paling lambat 12 Mei 2014. Berikutnya, PPS mengumumkan DPSP PPWP untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat, pengawas pemilu dan peserta pemilu selama 7 hari (tanggal 13 – 19 Mei 2014). Kemudian, PPS menyampaikan salinan Berita Acara Rekapitulasi DPSHP PPWP kepada PPK dan KPU Kabupaten/Kota. PPS menerima masukan dan tanggapan terhadap DPSHP PPWP dari masyarakat, pengawas pemilu, dan peserta pemilu selama 7 hari. PPS memberbaiki DPSHP PPWP berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat, pengawas pemilu, dan peserta pemilu paling lama 7 hari. PPS menyampaikan hasil perbaikan DPSHP PPWP kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk disusun dan ditetapkan menjadi DPT PPWP. Secara ringkas tugas PPS dalam pemutakhiran DPT adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan sosialisasi pemutakhiran data Pemilih di tingkat desa/kelurahan; b. Menerima Data Pemilih Tambahan (Model A.PPWP) dari KPU/KIP Kabupaten/ Kota melalui PPK; c. Melakukan pencocokan dan penelitian terhadap Data Pemilih Tambahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model A PPWP) dan DPTb Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh PPS; dan d. Menyusun dan menetapkan DPSHP PPWP dalam formulir Model A.2-PPWP. Demikian halnya dengan PPLN punya tugas yang cukup berat. Mengingat DPT LN

20

ditetapkan oleh PPLN paling lambat 45 (empat lima) hari sebelum pemungutan suara di luar negeri. Makanya, PPLN menyampaikan DPT LN PPWP dan Rekapitulasinya kepada KPU dengan ditembuskan kepada Kepala Perwakilan Luar Negeri. DPT Luar Negeri tercatat di dalam Model A.3-LN PPWP. Sementara untuk daftar pemilih khusus, pemilih yang tidak/belum terdaftar di DPS, DPSHP, DPT, atau DPTb maka pemilih tersebut didaftar di dalam DPK (Model A. Khusus PPWP LN) dan DPK disusun dan ditetapkan oleh PPLN paling lambat 14 hari sebelum pemungutan suara di luar negeri. Pemilih Khusus disusun dalam formulir Model A.K-LN PPWP. Selain itu, untuk Pemilih Tambahan (DPTb) disusun dalam formulir Model A.4-LN PPWP. Kemudian, DPT LN diumumkan oleh PPLN di kantor PPLN dan di website PPLN. Pengumuman DPT dilakukan setelah penetapan DPT sampai dengan pemungutan suara.

21

Sesuai dengan tahapan pada tabel di atas, KPU juga secara konsisten melakukan monitoring terhadap penyusunan DPS melalui aplikasi sidalih, monitoring dan supervisi secara sampling, melalui email dan voice terhadap proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara. Dengan Sidalih, KPU membantu PPS dan Pantarlih dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara. Dan selanjutnya hasil penyusunan Daftar Pemilih Sementara yang dikumpulkan untuk ditayangkan di website KPU dan tempat-tempat strategis sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 09 Tahun 2013. C. Koordinasi Antarlembaga Dalam rangka menyediakan data pemilih pemilu 2014 lebih baik, KPU melakukan koordinasi yang lebih efektif dengan pemerintah, khususnya dengan Kemendagri dan Kemenlu. Dalam koordinasi tersebut, sebagiannya terjalin adanya MoU (Momerandum of Understanding) yang pada intinya secara bersama melakukan data sharing, format data, penyelesaian permasalahan kependudukan dan pemilih, serta Pokja bersama dan Help Desk. Bersama Kementerian Luar Negeri RI, misalnya, KPU menandatangani nota kesepahaman Nomor 13/KB/KPU/TAHUN/2012 dan Nomor 02/NK/XII/2012/01 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bagi warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Tahun 2014 ditandatangani pada hari kamis, tanggal 6 Desember tahun 2012. Maksud Nota Kesepahaman antara KPU dan Kemenlu RI adalah: a. Mensukseskan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPRD, DPD, serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; dan b. Meningkatkan partisipasi Warga Negara Republik Indonesia dalam politik pada pemilu anggota DPR, DPRD, DPD, serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Adapun raung lingkup Nota Kesepahaman antara KPU dan Kemenlu RI meliputi: a. Pemilih luar negeri yang merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang ber diam atau sedang berada di luar negeri pada saat diselenggarakannya Pemilu; dan b. Pemilu tahun 2014 bagi pemilih Luar Negeri untuk memilih Anggota Dewan Per wakilan Rakyat untuk daerah Pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta II meli puti Kotamadya Jakarta Pusat dan Luar Negeri serta Kotamadya Jakarta Selatan dengan alokasi 7 kursi dan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. D. Bimbingan Teknis Secara berjenjang KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis untuk PPK, PPS dan Pantarlih. Bimbingan teknis berkaitan dengan tugas-tugas dan hal-hal teknis lainnya seperti : • Pembagian wilayah kerja pemutakhiran;

22

• Dengan siapa saja koordinasi harus dilakukan; • Formulir-formulir pemutakhiran dan tata-cara pengisiannya. Bimbingan teknis ini dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota kepada PPK dan PPS, kemudian PPK dan PPS melakukan pengarahan kepada Pantarlih. Sekitar tanggal 6-8 April 2013, KPU di berbagai jenjang melaksanan Bimtek dan Pelatihan Sidalih gelombang pertama kepada PPK sebanyak 6.994 orang, PPS sebanyak 8.153 orang, dan Pantarlih sebanyak 54.610 orang. Kemudian seminggu setelah itu pada tanggal 11-13 April 2013 (gelombang kedua) seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diundang ke Jakarta. Setelah melakukan pelatihan Bimtek DP4 dan Daftar Pemilih, kemudian diawal Mei, Pantarlih baru mulai melakukan proses coklit. E. Layanan Helpdesk KPU juga sudah memfasilitasi adanya helpdesk khusus untuk data pemilih, kemudian KPU juga menyiapkan aplikasi Sidalih yang membantu pemutakhiran dan penyusunan data pemilih Pemilu 2014. Di KPU Pusat, layanan Helpdesk Senin-Sabtu: 08:00 -16:00, Minggu: 08:00 - 13:00, dengan Kontak Helpdesk No Telp: 021 3193 1527, 021 319 37223 No Fax: 021 315 6362, email: [email protected] F. Pemanfaatan Aplikasi Sidalih Dalam rangka membantu penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lebih berkualitas, khususnya untuk menyediakan daftar pemilih, KPU memanfaatkan sistem informasi dan teknologi yang dinamakan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Hal ini sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang berisi: 1. KPU dan KPU Kab/Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan; 2. KPU dan KPU kabupaten/kota wajib memelihara dan memutakhirkan data pemilih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1); 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi data pemilih diatur dengan peraturan KPU. Makanya, sistem aplikasi ini adalah sebuah sistem informasi berbasis teknologi komputer (aplikasi) yang digunakan KPU untuk membantu petugas dalam proses penutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Sidalih yang diintegrasikan dengan sistem informasi administrasi kependudukan Kemendagri untuk sinkronisasi DP4 dan menyusun serta memelihara data pemilih. Dengan optimalisasi TIK tersebut maka KPU dapat menghimpun daftar pemilih by name, bukan hanya rekapitulasi, dari KPU Kabupaten/Kota secara real time.

23

Selain itu, dengan Sidalih KPU dapat memonitor kemajuan penyusunan DPS, DPSHP maupun DPT di masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, fungsi utama Sidalih antara lain mencakup konsolidasi data pemilih, pemeliharaan dan pemutakhiran, dan sosialisasi. Sidalih juga membantu proses pemutakhiran mulai dari analisis DP4, mengunggah DPT Pemilu terakhir, sinkronsiasi DP4 dan DPT Pemilu terakhir, distribusi data pemilih (Model A.KPU) ke seluruh KPU Kabupaten/Kota, dan menyusun pemilih kedalam TPS (Model A.0 KPU). Selain fungsi tersebut di atas, SIDALIH juga membantu dalam mendata dan merekapitulasi jumlah badan penyelenggara pemilu ad-hoc (PPK dan PPS), serta mensosialisasikan DPS, DPSHP, dan DPT kepada masyarakat. Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti penggunaan Sidalih, KPU telah berhasil mendorong nilai-nilai: - Transparan, dengan memanfaatkan TIK KPU berupaya transparan dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Setiap aktivitas penambahan, penghapusan, dan perbaikan data pemilih dapat tercatat dan terlihat dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan - Melayani pemilih, Sidalih memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi daftar pemilih secara online, sehingga memudahkan pemilih untuk melakukan pengecekan nama pemilih tanpa harus datang ke kantor PPS atau kantor Desa/Kelurahan. Pemilih cukup mengakses website KPU. - Partisipatif, dengan adanya daftar pemilih online dan penyerahan salinan daftar pemilih kepada pengurus partai politik peserta Pemilu dan pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan Kecamatan, diharapkan partisipasi masyarakat dan peserta Pemilu untuk memperbaiki kualitas daftar pemilih semakin tinggi.

24

BAB IV Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

25

S

A. Penetapan DPS Pilpres esuai dengan Peraturan KPU No 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Peraturan KPU No 9 tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU harus melewati beberapa tahapan diantaranya yaitu: penetapan DPS, pemutakhiran DPS dan penetapan DPSHP. Pada pasal 29 ayat 1 UU No 42 Tahun 2008, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPS menggunakan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka KPU melalui SK No 355 Tahun 2014 menetapkan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagai DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Pemilih Dalam Negeri berjumlah 185.827.987 pemilih terdiri Laki-Laki 93.060.494 dan Perempuan 92.767.493. Pemilih Luar Negeri berjumlah 2.025.005 pemilih. Dengan jumlah TPS di dalam negeri sebanyak 545.805 dan TPS di luar negeri sebanyak 498. Kendati demikian, KPU menyadari bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 yang selanjutnya ditetapkan oleh KPU menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden masih menyisakan masalah, khususnya masalah data ganda. Namun, KPU telah berupaya maksimal untuk mengurangi data ganda dalam daftar pemilih. Sehabis Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014 KPU segera melakukan analisis data ganda, baik ganda identik (K1) maupun NIK ganda (K2) yang ada di dalam DPT dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Hasil analisis tersebut KPU memerintahkan KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS untuk melakukan proses pemutakhiran dan verifikasi di lapangan terhadap data ganda dan data pemilih pemula Pilpres 2014. Hasil pemutakhiran tersebut sebagai dasar untuk menyusun dan menetapkan DPS Hasil Pemutakhiran (DPSHP). Proses pemutakhiran terhadap data ganda K1 dan K2 tidak berhenti setelah DPSHP ditetapkan oleh PPS, KPU terus melakukan upaya meminimalisir data ganda sampai dengan penetapan DPT di tingkat KPU Kabupaten/Kota.

26

B. Pemutakhiran DPS Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara Daftar Pemilih Presiden dan Wakil Presiden (DPS PPWP) adalah kegiatan pengolahan daftar pemilih Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, danDPRD DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 untuk diperbaharui dan menjadi bahan penyusunan DPS Hasil Pemutakhiran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Ada beberapa poin penting mengenai Daftar Pemilih Sementara PPWP, yakni : 1. KPU, KPU Provinsi Aceh, KPU Kabupaten/Kota dan PPS menggunakan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Model A.3KPU) sebagai DPS PPWP dengan menggunakan Model A.1-PPWP. 2. DPS PPWP memuat informasi: a) nomor kartu keluarga (NKK); b) nomor induk kependudukan (NIK); c) nama; d) tempat e) tempat dan tanggal lahir f) jenis kelamin g) status kawin h) alamat; dan i) jenis disabilitas Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih. 3. DPS PPWP yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), dapat di masukkan dalam DPT sepanjang memenuhi syarat sebagai Pemilih. 4. KPUKabupaten/Kota menyalin Model A.3 KPU menjadi Model A.1-PPWP dengan menggunakan sistem informasi data Pemilih atau program excel bagi KPU Kabupaten/Kota yang memiliki kendala jaringan internet. 5. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran DPS PPWP paling lama 30 (tiga puluh) hari. 6. Pemutakhiran DPS PPWP dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan PPS. Selanjutnya, DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 disusun dan ditetapkan berdasarkan daftar pemilih yang ada di dalam pemilu legislatif yaitu DPT Pileg, DPK Pileg, DPKTb Pileg dan DP4 Pilpres. Yang dimaksud dengan DP4 Pilpres adalah WNI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu presiden pada tanggal 9 Juli 2014, yaitu WNI yang telah genap berusia 17 tahun pada tanggal 9 Juli 2014. DPS Pilpres harus memuat informasi NKK, NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status kawin, alamat dan jenis disabilitas. Untuk DPS yang tidak punya NIK dapat dimasukkan ke dalam DPT sepanjang memenuhi syarat. Dan, kegiatan pemutakhiran DPS paling lama dilakukan selama 30 hari. Dalam rangka mempersiapkan proses pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pe-

27

milih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, KPU menyurati Dirjen Jenderal Adminduk untuk menyediakan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 dengan Nomor 183/KPU/III/2014 tertanggal 21 Maret 2014. DP4 Pilpres 2014 yang dimaksud adalah daftar penduduk yang akan berumur/berusia 17 tahun atau lebih dan daftar penduduk yang pernah/pernah kawin pada rentang waktu antara 10 April 2014 sampai dengan 9 Juli 2014. Kemudian pada tanggal 15 April 2014, Dirjen Adminduk Kemendagri Ir. H. Irman, M.Si menyerahkan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tambahan yang berusia 17 tahun pada tanggal 10 April sampai dengan 09 Juli 2014 sejumlah 3.113.714 jiwa dalam bentuk file dmp. Data yang diserahkan Kemendagri dimasukkan dalam kategori daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih tambahan itu dikirim ke Kabupaten/Kota melalui Sidalih. Kemudian dilakukan sinkronisasi DPS Pilpres dengan DPTb, DPK dan DPK Tb Pileg serta Data Kemendagri. Hasil sinkronisasinya menjadi bahan penyusunan DPS Pilpres. Dalam pelaksanaannya, KPU mendistribusikan daftar pemilih tambahan tersebut kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan pencocokan dan peneTabel Rekapitulasi DP4 tambahan Pemilih Pemula untuk PPWP 2014

Sumber : Dirjendukcapil Kemendagri

Adapun kegiatan sinkronisasi DPS dengan DPTb, DPKTb Pileg dan Data Kementerian Dalam Negeri, adalah sebagai berikut : a. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota melakukan sinkronisasi terhadap DPS dengan DPTb, DPK, dan DPKb pada Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan data dari Kementerian Dalam Negeri b. Hasil sinkronisasi digunakan sebagai bahan penyusunan DPS PPWP dalam

28

Model PPWP yang kemudian dilakukan pemutakhiran oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. c. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Model A.PPWP kepada PPK dan PPS untuk dilakukan pencocokan dan penelitian. d. KPU Kabupaten/Kota dibantu PPK dan PPS melakukan pencocokan dan penelitian terhadap Daftar Pemilih Tambahan dan DPTb Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. e.Pencocokan dan penelitian terhadap Model A.PPWP dan DPTb Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari. Setelah dilakukan pencocokan dan penelitian di lapangan data DP4 Pilpres, data tersebut diinput untuk menyusun DPS Hasil Pemutakhiran (DPSHP) Pilpres. Oleh karena itu DPSHP Pilpres ini disusun berdasarkan: 1.DPS Pilpres sebanyak 185.827.987 pemilih 2.DP4 Pilpres sebanyak 3,1 juta pemilih. 3.DPK Pemilu Legislatif sebanyak 923 ribu pemilih, dan 4.DPKTb Pemilu Legislatif sebanyak 2,7 juta pemilih. Namun demikian, tidak semua pemilih yang terdaftar di DP4 Pilpres dan DPKTb Pileg dapat dimasukkan kedalam DPSHP Pilpres yang disebabkan oleh karena: 1.Sebagian pemilih yang ada di DP4 Pilpres sudah terdafar di DPT 2.Sebagian dari pemilih yang terdaftar di DP4 Pilpres tidak memenuhi syarat 3.Pemilih yang terdaftar di DPKTb tidak dapat didaftar ke dalam atau ditolak oleh sistem informasi data pemilih karena sebagian besar pemilih DPKTb sudah terdaftar di DPT. 4.Sebagian KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melakukan entry data pemilih DPKTb karena DPKTb berada di kota suara yang terkunci ketika nyampe di KPU Kabupaten/Kota. C. Rekapitulasi dan Penetapan DPSHP Pilpres Sebelum dilakukan kegiatan rekapitulasi dan penetapan DPSHP Pilpres 2014, maka PPS harus memastikan terkait susunan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSH), dengan langkah-langkah sebagai berikut :

29

1. Pencocokan dan Penelitian DPS PPWP a. Dalam kegiatan pencocokan dan penelitian terhadap Model A PPWP, PPS me mastikan bahwa Pemilih telah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan memasti kan data Pemilih sesuai dengan identitas kependudukan yang dimiliki. b. Dalam hal terdapat data Pemilih di dalam Model A PPWP tidak sesuai dengan identitas kependudukan yang dimiliki Pemilih, PPS memperbaiki data Pemilih berdasarkan identitas kependudukan sah yang dimiliki Pemilih. c. PPS mencoret atau menghapus Pemilih yang ada dalam Model A PPWP jika Pemilih tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, karena: 1) Meninggal dunia; 2) Pindah domisili; 3) Tidak dikenal; atau 4) Menjadi anggota TNI/Polri. d. PPS memberikan catatan jenis kecacatan bagi Pemilih yang cacat dan nomor TPS di dalam kolom keterangan pada formulir Model A.PPWP. e. Dalam kegiatan pencocokan dan penelitian terhadap DPTb (Model A.4-KPU) Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, PPS memeriksa dan menanyakan ulang kepada Pemilih yang terdapat di DPTb akan menggunakan hak pilihnya di TPS yang sama. f. Dalam hal Pemilih yang terdaftar di DPTb akan menggunakan di TPS yang sama, maka PPS mendaftar Pemilih tersebut kedalam DPSHP PPWP. g. Dalam hal Pemilih yang terdaftar di DPTb tidak lagi menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, PPS tidak mendaftarkan ke DPSHP PPWP. h. Dalam hal terdapat Pemilih belum terdaftar, PPS mendaftarkan ke dalam DP SHP PPWP dengan mengisi semua kolom Model A.2 PPWP secara lengkap dan akurat. Kemudian, dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DP SHP), yang wajib diperhatikan PPS dan PPK adalah : a. PPS menyusun DPSHP PPWP dengan cara menggabungkan daftar Pemilih hasil sinkronisasi DPS PPWP, DPK, DPK Tambahan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan Data Pemilih Tambahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model A PPWP) dan DPTb yang telah dilakukan pencocokan dan penelitian. b. Penyusunan DPSHP PPWP menggunakan formulir Model A.2-PPWP. c. PPS menyusun DPSHP PPWP dengan jumlah Pemilih paling banyak 800 (delapan ratus) Pemilih untuk setiap TPS. d. Dalam menentukan jumlah Pemilih untuk setiap TPS, PPS dapat menggabung kan TPS Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota yang saling berdekatan dengan memerhatikan prinsip-prinsip: 1) Memperhatikan partisipasi masyarakat;

30

2) Memudahkan Pemilih; 3) Memperhatikan aspek geografis; jarak tempuh menuju TPS; 4) Batas waktu yang disedikan untuk pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS; dan 5) Tidak menggabungkan Pemilih yang berasal dari desa/kelurahan berbeda dalam 1 (satu) e. PPS dibantu PPK menyusun DPSHP PPWP menggunakan formulir Model A.2PPWP di dalam Sidalih. f. Dalam hal PPK dan PPS tidak memiliki akses terhadap jaringan internet, PPK dan PPS menyusun DPSHP PPWP menggunakan program microsoft excel den gan format berpedoman pada Model A.2 PPWP. g. Dalam penyusunan DPSHP PPWP menggunakan program Microsoft excel memperhatikan ketentuan: a) 1 (satu) sheet excel memuat 1 (satu) TPS; b) 1 (satu) file document excel memuat TPS seluruh desa/kelurahan. h. PPS menetapkan DPSHP PPWP dalam rapat pleno PPS yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS Selanjutnya, PPS menetapkan DPSHP pada tanggal 11-12 Mei 2014. DPSHP yang telah ditetapkan tersebut diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat umum selama 2 (dua) minggu untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. KPU Kabupaten/ Kota juga telah menyerahkan salinan DPSHP berupa soft copy kepada pengawas Pemilu dan partai politik atau tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. KPU juga mengumumkan DPSHP secara on line melalui website KPU sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor desa/ kelurahan. Setelah DPSHP ditetapkan, KPU mengumumkan dan menyerahkan salinan soft copy DPSHP Pilpres kepada tim kampanye/sukses masing-masing pasangan calon dan pengawas pemilu untuk dilakukan pencermatan dan masukan serta tanggapan terhadap DPSHP. Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPSHP dalam negeri untuk pemilu presiden sesuai dengan Berita Acara No 64/BA/V/2014 tanggal 25 Mei 2014 adalah sebanyak 187.338.239 pemilih yang terdiri dari dari pemilih laki-laki 93.863.282 dan perempuan 93.470.573. Terdapat peningkatan pemilih sebanyak 1.505.868 pemilih dibanding DPS. Berikutnya, DPSHP diumumkan kepada publik untuk mendapatkan masukan dan tanggapan pada tanggal 13 – 26 Mei 2014. KPU Kab/Kota telah menyerahkan salinan DPSHP kepada perwakilan partai politik pengusung pasangan capres dan cawapres. Sementara itu, TPS yang diusulkan oleh KPU Kab/Kota dalam DPSHP ini sebanyak

31

475.330 buah, lalu KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi melakukan rapat rekapitulasi DPSHP Pilpres di masing-masing tingkatan. KPU telah melakukan rapat koordinasi dengan KPU Provinsi untuk melakukan rekapitulasi DPSHP pada tanggal 23-25 Mei 2014.

32

D. Tanggapan Masyarakat Terhadap DPSHP Pengumuman DPSHP dipasang di papan pengumuman balai desa dan balai kelurahan dan tempat-tempat srategis di RT/RW/balai pertemuan dan tempat lain di wilayah PPS bersangkutan selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat, Pengawas Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu. Dalam DPSHP itu, semua masukan dan tanggapan masyarakat yang datanya akurat wajib diakomodir. Masukan dan tanggapan terhadap DPSHP, yaitu : a. Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan secara tertulis kepada PPS paling lama 7 (tujuh) hari sejak DPSHP PPWP diumumkan. b. Masukan dan tanggapan dari Pemantau, Peserta Pemilu, Bawaslu/Pengawas Pemilu terhadap pengumuman DPS PPWP disampaikan secara tertulis kepada PPS paling lama 7 (tujuh) hari sejak DPSHP PPWP diumumkan. c. Pemilih yang memberikan tanggapan dan masukan harus menunjukkan iden titas diri atau surat keterangan yang sah lainnya. d. Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu antara lain: 1) perbaikan penulisan identitas atau data Pemilih; 2) penghapusan atau pencoretan Pemilih yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pemilih; 3) mendaftar Pemilih ke dalam DPSHP PPWP karena belum terdaftar; dan 4) menambah/mendaftar Pemilih ke dalam DPSHP PPWP karenaperubahan status anggota TNI/Polri menjadi status sipil. Secara online, KPU sudah merilis DPSHP melalui website KPU. Masyarakat dapat mengecek DPSHP secara online, selain pengecekan secara manual melalui pengumuman yang disampaikan di kantor desa dan kelurahan. Jika belum terdaftar diminta untuk segera melapor ke panitia pemungutan suara (PPS) setempat. Beikutnya, perbaikan DPSHP yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut : a. PPS memperbaiki DPSHP PPWP berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat, Pemantau, Peserta Pemilu, dan Pengawas Pemilu yang telah di lakukanpengecekan kebenaran atas masukan dan tanggapan tersebut. b. Perbaikan DPSHP PPWP dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat. c. Perbaikan DPSHP PPWP dilakukan dalam formulir Model A.3-PPWP. d. PPS menyerahkan soft copy perbaikan DPSHP PPWP beserta rekapitulasinya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

33

BAB V Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

34

D

A.Prosedur Penetapan DPT aftar Pemlih Tetap (DPT) adalah daftar pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan perbaikan DPSH yang diterima dari PPS. Ada beberapa hal penting dalam prosedur penetapan DPT, yakni : a. KPU/ Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan DPT PPWP ke dalam Model A.3 PPWP berdasarkan Perbaikan DPSHP PPWP yang diterima dari PPS. b. KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan DPT PPWP berdasarkan TPS. c. Penetapan DPT PPWP ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota. d. Penetapan DPT PPWP dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara. Kemudian, dilanjutkan dengan penyerahan DPT dari KPU Kabupaten/Kota ke KPU, KPU Propinsi, PPK dan PPS, yang meliputi : a. DPT PPWP yang telah ditetapkan diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, PPK, dan PPS. b. Penyerahan DPT PPWP kepada KPU dan KPU Provinsi dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih atau dalam bentuk cakram padat. c. DPT PPWP yang diserahkan kepada PPK dan PPS sebanyak 6 (enam) rangkap: 1) 1 (satu) rangkap untuk PPK; 2) 2 (dua) rangkap untuk PPS untuk diumumkan; dan 3) 3 (tiga) rangkap untuk KPPS untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Kegiatan berikutnya adalah penyerahan salinan DPT kepada Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu. KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan DPT PPWP kepada perwakilan Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu baik di tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk cakram padat dengan format PDF yang tidak bisa diubah. Penyerahan salinan DPT PPWP kepada perwakilan Peserta Pemilu dan Panwaslu dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan DPT PPWP. Penyerahan salinan DPT PPWP kepada perwakilan Peserta Pemilu dan Panwaslu disertai dengan berita acara serah terima. PPS wajib mengumumkan DPT PPWP yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota sejak DPT PPWP diterima oleh PPS sampai dengan hari pemungutan suara. Dalam mengumumkan DPT PPWP, PPS menempel DPT PPWP di papan pengumuman yang mudah terjangkau masyarakat dan Pemilih penyandang disabilitas. DPT PPWP nantinya akan digunakan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara di TPS. B.Rekapitulasi dan Penetapan DPT PPWP 2014 Rekapitulasi DPT PPWP dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditan-

35

datangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. Rapat Pleno penetapan DPT Pilpres digelar di KPU Kabupaten/Kota,7-9 Juni 2014. KPU Kabupaten/ Kota melakukan rekapitulasi DPT PPWP di kabupaten/kota Peserta Rapat Pleno Terbuka DPT Pilpres di Ruang Sidang Lantai dengan menggunakan formulir 2 Gedung KPU (13/06/2104) Foto: Humas KPU Model A.3.3 PPWP. Sedangkan KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT PPWP di provinsi dengan menggunakan formulir Model A.3.4 PPWP. Setelah itu baru KPU melakukan rekapitulasi DPT PPWP secara nasional dengan menggunakan formulir Model A.3.5 PPWP. KPU telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Nasional Pilpres 2014 di ruang sidang KPU, Jakarta, pada 13 Juni 2014. KPU menetapkan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sebanyak 190.219.110 orang. Angka ini gabungan antara DPT di dalam dan luar negeri. DPT di dalam negeri sebanyak 188.268.423 yang terdiri dari 94.201.112 laki-laki dan 93.967.311 perempuan. Sedangkan jumlah DPT luar negeri sejumlah 2.938.711 pemilih. Penetapan itu telah diperkuat melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 477 Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pilpres 2014. Dalam kesempatan itu, hadir sejumlah perwakilan lembaga negara seperti perwakilan KPU Daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komisi II DPR, Mabes Polri, serta kedua pasang calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam rapat tersebut, tidak banyak masukan dan kritik terhadap DPT yang disampaikan oleh KPU. Bawaslu justru menyampaikan proses pemutakhiran data yang dilaksanakan oleh KPU sudah tepat prosedur, namun Bawaslu memberikan catatan beberapa KPU Kabupaten/Kota yang ternyata belum belajar dari pengalaman untuk optimal dalam rangka pemutakhiran data pemilih. Namun, ada beberapa rekomendasi penting Bawaslu terhadap hasil pemutakhiran DPT yang dilaksanakan oleh KPU. Diantaranya sebanyak 13 Provinsi terjadi kenaikan jumlah pemilih dari DPS ke DPSHP ke DPT, sebanyak 3 Provinsi penurunan dari DPS ke DPSHP ke DPT, sebanyak 6 Provinsi naik dari DPS ke DPSHP dan turun pada DPT, dan 1 provinsi turun dari DPS ke DPSHP dan naik ke DPT. Bawaslu menegaskan bahwa rekomendasi tersebut diharapkan segera ditindaklanjuti oleh KPU dalam waktu sesegera mungkin.

36

Sementara itu, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) untuk pilpres berkurang 68.512, dari 545.803 TPS saat pileg menjadi 477.291 TPS. Hal itu disebabkan KPU melakukan pengelompokan ulang atau re-grouping terkait ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang menyebutkan satu TPS maksimal terdiri atas 800 orang pemilih. Dalam UU Pilpres disebutkan ketentuan jumlah pemilih dalam satu TPS maksimal 800 orang, sedangkan di UU Pileg ketentuannya hanya paling banyak 500 orang. Namun, tidak semua TPS yang belum mencapai batas maksimal 800 pemilih digabungkan menjadi satu TPS. KPU tetap memperhitungkan kondisi geografis di wilayah tersebut. Pada intinya, pengelompokan ulang atau regrouping TPS tidak dilakukan sembarangan. Pengelompokan ulang harus mengacu pada kepadatan penduduk di daerah tempat TPS yang bersangkutan. Berikut adalah rekapitulasi Data Pemilih Tetap Provins Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai Keputusan KPU Nomor 477/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 13 Juni 2014 dengan total DPT Pilpres Dalam Negeri dan Luar Negeri adalah 190.291.110 pemilih yang tersebar di 479.376 TPS, dengan rincian sebagai berikut : Data Dalam Negeri a. Jumlah Kabupaten/Kota : 497 b. Jumlah Kecamatan/PPK : 6.980 c. Jumlah Desa/Kel/PPS : 81.142 d. Jumlah TPS : 478.685 e. Jumlah Pemilih Laki-Laki : 94.301.112 Jumlah Pemilih Perempuan : 93.967.311 Total Pemilih : 188.268.423 Data Luar Negeri a. Jumlah PPLN : 130 b. Jumlah TPSLN : 498 c. Jumlah Pemilih Laki-Laki : 919.687 Jumlah Pemilih Perempuan : 1.119.024 Total Pemilih : 2.038.711 Jika dibandingkan antara DPT Pileg dengan DPT Pilpres maka terjadi peningkatan jumlah pemilih sebanyak 2.440.436 pemilih. Peningkatan jumlah pemilih dari pemilu legislatif ke pemilu presiden disebabkan karena adanya penambahan pemilih DPK Pemilu Legislatif dan DP4 Pilpres. Sedangkan untuk pemilih di dalam DPKTb Pemilu Legislatif sebagian didaftar ke dalam DPK Pilpres dan sebagian lainnya tidak/belum terdaftar baik di DPT Pilpres maupun DPK Pilpres. Sehingga sebagian besar dari pemilih yang terdaftar di DPKTb Pemilu Legislatif harus menggunakan hak pilihnya di dalam Pemilu Presiden dengan menggunakan KTP atau identitas resmi lainnya. KPU telah akan menyampaikan soft copy DPT Pilpres kepada Bawaslu dan Tim Kampanye 37

Tabel Rekapitulasi Data Pemilih Tetap Provinsi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Sumber : Lampiran Keputusan KPU : 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 13 Juni 2014

38

BAB VI

Permasalahan dan Penyelesaian

39

A. Kendala dalam Proses Pemutakhiran PU telah berusaha secara maksimal untuk memastikan DPT yang ditetapkan lebih berkualitas, komprehensif, akurat, dan terkini. Namun demkian, Komisioner Anggota KPU Arif Budiman menyalami Tim Pasangan Calon Presiden nomor urut 1 dan 2 pada acara Rapat Pleno Terbuka DPT Pilpres KPU mengakui DPT Pemilu di Ruang Sidang Lantai 2 Gedung KPU (13/06/2104) Foto: Humas KPU Presiden dan Wakil Presiden 2014 masih memiliki beberapa kelemahan, misalnya tidak semua pemilih yang terdaftar di DP4 Pilpres dan DPKTb Pileg dapat dimasukkan kedalam DPSHP Pilpres. Hal ini disebabkan karena: 1. Sebagian pemilih yang ada di DP4 Pilpres sudah terdafar di DPT 2.Sebagian dari pemilih yang terdaftar di DP4 Pilpres tidak memenuhi syarat 3.Pemilih yang terdaftar di DPKTb tidak dapat didaftar ke dalam atau ditolak oleh sistem informasi data pemilih karena sebagian besar pemilih DPKTb sudah terdaftar di DPT. 4.Sebagian KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melakukan entry data pemilih DP KTb karena DPKTb berada di kota suara yang terkunci ketika sampai di KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, secara umum terjadi karena kendala-kendala yang antara lain: 1. Kondisi geografi bangsa Indonesia yang sangat beragam sifatnya, mulai dari wilayah kepulauan sampai dengan pegunungan yang sulit diatasi oleh petugas di lapangan 2. Mobilitas penduduk dan perubahan penduduk sangat tinggi, misalnya pemilih pindah domisili, meninggal dunia, ganti status TNI/Polri menjadi sipil dan se baliknya yang terjadi setiap hari bahkan hitungan jam atau menit. 3. Kualitas SDM KPU di tingkat bawah dan PPS yang kurang memadai 4.Tidak meratanya kualitas dan jumlah operator Sidalih di seluruh Indonesia 5. Jaringan internet yang tidak merata tersedia di seluruh wilayah kabupaten/ kota se-Indonesia 6. Jaringan listrik yang tidak stabil di wilayah luar Pulau Jawa 7. Penyelenggaraan Pemilukada yang berbarengan dengan proses pemutakhiran

K

40

data pemilih Atas berbagai kendala-kendala di atas, KPU melakukan langkah-langkah penyempurnaan DPT sebagai berikut : - KPU melakukan analisis dan memfollow up temuan dan tanggapan dari Parpol dan Pengawas Pemilu - Melakukan analisis data ganda - Melengkapi informasi data pemilih yang belum lengkap terkait; jenis kelamin, tanggal lahir, status kawin, umur, dan alamat - KPU punya sistem yang mampu mendeteksi berbagai kekurangan dalam penyusunan DPT. Sehingag temuan itu dapat digunakan para stakeholders untuk membantu melakukan perbaikan data - KPU melakukan banyak agenda konsolidasi dan menerbitkan surat edaran un tuk perbaikan data pemilih, termasuk memastikan orang yang tidak memiliki NIK, NIK Nol, NIK lebih dari 16 digit, NIK kurang dari 16 digit, NIK dengan empat digit terakhir nol B. Minimnya Partisipasi Dalam setiap tahapan pemilu, termasuk pemutakhiran data pemilih, KPU telah mengupayakan partisipasi semua stakeholder pemilu. KPU telah sangat membuka diri dalam tahap pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Bahkan, Daftar Pemilih Sementara (DPS) sudah diserahkan kepada perwakilan partai politik ditingkat kecamatan melalui PPK. Penyerahan data itu dimaksudkan untuk dapat memberikan input perbaikan daftar pemilih mulai dari tingkat bawah sehingga masalahnya dapat dilokalisir. Namun, partisipasi parpol minim dalam memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih. Bukankah sudah seyogyanya Parpol turut berpatisipasi ketika datanya sudah sampai di tingkat pusat menjelang ditetapkan menjadi DPT? Selain itu, partisipasi warga dan civil society juga masih rendah sehingga tidak banyak membantu memperbaiki data pemilih. Padahal, sejak pengumuman DPSHP sudah dipasang di papan pengumuman balai desa dan balai kelurahan dan tempat-tempat srategis di RT/RW/balai antaranews.com

41

pertemuan dan tempat lain di wilayah PPS bersangkutan selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Bukan hanya itu, secara online, KPU sudah merilis DPSHP melalui website KPU. Masyarakat dapat mengecek DPSHP secara online. Jika belum terdaftar diminta untuk segera melapor ke panitia pemungutan suara (PPS) setempat. C.Masalah Daftar Pemilih Khusus Tambahan Dalam sengketa Pilpres belakangan, ada tuduhan atau keberatan terkait dengan Daftar Pemilih Khusus Tambahan atau DPKTb Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang jumlahnya dianggap sangat besar. Pemilih DPKTb adalah pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT, DPTb, atau DPK yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menggunakan KTP, Passport, atau identitas kependudukan yang syah lainnya. Berdasarkan pada Putusan MK No 102/ PUU-VII/2009, UU No 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No 9 Tahun 2013, Peraturan KPU No 9 Tahun 2014, dan Peraturan KPU No 19 Tahun 2014 bahwa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT, DPTb, atau DPK dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 dengan mekanisme sebagai berikut : 1. Mendaftar kepada petugas KPPS dengan memperlihatkan KTP, passport atau identitas kependudukan yang sah lainnya 2. Memilih di TPS yang ada di RT/RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP atau passport pemilih 3. Pemilih memilih 1 jam sebelum pemungutan suara selesai dilaksanakan 4. Pemilih dapat menggunakan hak suaranya selama surat suara di TPS masih tersedia Dengan demikian pemilih yang termasuk dalam kategori DPKTb adalah legal menurut peraturan perundang-undangan. Kendati KPU telah melakukan proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih secara maksimal, tidak dipungkiri ada kendala-kendala yang dihadapi di lapangan sehingga tidak semua pemilih yang telah memiliki hak pilih terdaftar di dalam DPT dan/atau DPK. Kendala-kendala yang dihadapi KPU yang menyebabkan tercecernya pemilih dalam DPKTb tidak terdaftar di DPT dan/atau DPK antara lain: 1. Kondisi geografis yang sulit dijangkau oleh petugas ketika melakukan pemutakhiran dan pendaftaran 2. Mobilitas penduduk (perpindahan penduduk dan perubahan status anggota TNI/Polri menjadi sipil) yang sangat tinggi terutama di daerah-daerah perkotaan 3. Petugas sulit mengakses pemukiman di perusahaan-perusahaan tambang

42

atau perkebunan maupun pemukiman elit di kota-kota besar. 4. Kurangnya partisipasi masyarakat pada proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, namun mendekati pemungutan suara pemilih baru menyadari pentingnya terdaftar dalam daftar pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Selain karena terdapat pemilih yang belum terdaftar di DPT dan DPK, besarnya jumlah pemilih dalam DPKTb disebabkan oleh beberapa alasan antara lain: 1. Sebagian dari pemilih DPKTb sebenarnya telah terdaftar di DPT sehingga pemilih tersebut tercatat lebih dari satu kali yaitu di DPT dan DPKTb. Hal ini mungkin terjadi karena: a. Petugas TPS yang kurang memahami jenis-jenis pemilih secara baik dan benar. Banyak kasus dimana pemilih yang sebenarnya telah terdaftar di DPT, namun ketika pemungutan suara pemilih tidak membawa surat pemberitahuan atau C6 hanya membawa KTP, oleh petugas pemilih tersebut langsung dicatat dalam DP KTb tanpa memeriksa terlebih dahulu di DPT atau DPK. b. Pemilih yang telah terdaftar di DPT di tempat pemilih bekerja atau belajar (peran tauan) ternyata menjelang hari pemungutan suara kembali ke kota/kampung halaman sehingga pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di kampung hala mannya dengan menggunakan KTP. Kasus ini banyak terjadi di kota-kota besar, daerah industri dan kota-kota yang banyak kampus atau universitas. Terlebih pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada bulan ramadhan dan masa ujian akhir semester bagi pelajar dan mahasiswa telah berakhir. Sehingga pemilih (mahasiswa, pelajar, dan pekerja) tidak menggunakan hak pilihnya dimana dia terdaftar akan tetapi menggunakan hak pilih ditempat asalnya. 2. Kemudahan mendapatkan surat keterangan domisili dari kepala desa/kelurahan sebagai salah satu syarat agar bisa menggunakan hak pilih pada hari pemungutan di daerah-daerah perkotaan terutama di kota-kota besar maupun di daerah perke bunan maupun pertambangan tidak sulit diperoleh pemilih. 3. Pemilih enggan untuk mengurus formulir pindah memilih atau model A.5 kare na pemilih mengetahui aturan bahwa pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP. Bagi yang telah terdaftar di tempat pemilih bekerja atau belajar (tempat perantuaan) yang ingin menggunakan hak pilih di kampung halaman seharusnya menggunakan mekanisme pindah memilih yaitu mengurus formulir Model A.5 di kantor PPS dimana pemilih terdaftar.

43

BAB VII Penutup

44

A. Kesimpulan Berdasarkan pemaparan dari Bab I s.d VI yang menguraikan bagaiamana proses pemutakhiran daftar pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, sejak persiapan pelaksanaan hingga penetapannya, maka KPU menyimpulkan beberapa hal penting dari tahapan pemilu tersebut : 1. DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 disusun dan ditetapkan berdasarkan daftar pemilih yang ada di dalam pemilu legislatif yaitu DPT Pileg, DPK Pileg, DPKTb Pileg dan DP4 Pilpres. 2. Jumlah pemilih dalam negeri yang terdaftar di DPS Pilpres adalah 185.827.987 pemilih, sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan KPU No 355/Kpts/TA HUN 2014 tentang Rekapitulasi DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014. 3. DPSHP Pilpres ini disusun berdasarkan DPS Pilpres sebanyak 185.827.987 pe milih, DP4 Pilpres sebanyak 3,1 juta pemilih, DPK Pemilu Legislatif sebanyak 923 ribu pemilih, dan DPKTb Pemilu Legislatif sebanyak 2,7 juta pemilih. 4. Setelah DPSHP ditetapkan, KPU mengumumkan dan menyerahkan salinan soft copy DPSHP Pilpres kepada tim kampanye/sukses masing-masing pasangan calon dan pengawas pemilu untuk dilakukan pencermatan dan masukan serta tanggapan terhadap DPSHP. Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPSHP dalam negeri untuk pemilu presiden sesuai dengan Berita Acara No 64/BA/V/2014 tanggal 25 Mei 2014 adalah sebanyak 187.338.239 pemilih. 5. Jumlah pemilih yang terdaftar di dalam DPT dalam negeri Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sesuai dengan SK KPU No 477 tahun 2014 adalah 188.268.423 pemilih yang terdiri dari 94.301.112 pemilih laki-laki dan 93.967.311 pemilih perempuan. 6. Jika dibandingkan antara DPT Pileg dengan DPT Pilpres maka terjadi pening katan jumlah pemilih sebanyak 2.440.436 pemilih. Peningkatan jumlah pemilih dari pemilu legislatif ke pemilu presiden disebabkan karena adanya penambahan pemilih DPK Pemilu Legislatif dan DP4 Pilpres. B. Rekomendasi Atas enam poin kesimpulan tersebut, maka KPU merasa perlu untuk merekomendasikan perbaikan proses penyelenggaran tahapan pemilu masa mendatang, khususnya dalam tahapan daftar pemilih tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Ada tiga rekomendasi penting :

45

1. Perlu Unit Khusus Pemutakhiran Daftar Pemilih. Selama ini, memang sudah ada pembagian tugas antara KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan Pantarlih dalam pemutakhiran daftar pemilih. Namun, yang masih menjadi masalah adalah belum ditentukan secara pasti unit di dalam jajaran KPU yang bertanggung jawab memimpin, mengoperasionalkan dan mengendalikan kegiatan pemutakhiran daftar pemilih. Demikian juga belum diketahui informasi tentang persiapan dan pembentukan PPSLN sebagai unit pelaksana pemutakhiran daftar pemilih di luar negeri. 2. Peningkatan kualitas manajemen pemutakhiran daftar pemilih. Boleh dikata bahwa potensi masalah yang mungkin muncul sudah terantisipasi dalam sejumlah peraturan dan juknis yang dibuat KPU. Namun, kerapkali peraturan-peraturan itu tidak cukup mampu mengatasi problem-problem manajerial yang bersifat dinamis, misalnya aspek perencanaan, keuangan, logistik dan personil pelaksana pemutakhiran daftar pemilih, terutama kekhawatiran terhadap penyediaan biaya sesuai keperluan dan dicairkan sesuai dengan tahapan jadual kegiatan. Untuk itulah perlu dibuat unit khusus /task force atau help desk yang menangani isu-isu, pertanyaan dan komplain dari masyarakat, KPU daerah, maupun partai politik, sehingga setiap pertanyaan maupun komplain bisa terlayani secara cepat. Pimpinan KPU harus memastikan ada unit khusus yang setiap hari mengurusi daftar pemilih. Menangani keluhan, komplain, pertanyaan dari berbagai kalangan. 3. Diperlukan Sosialisasi Data Pemilih menggunakan media sosial dan berkolaborasi dengan tokoh-tokoh yang memiliki follower banyak pada masa yang akan datang. Media social (facebook, twitter, youtube dan lain-lain) sangat strategis untuk menjangkau pemilih pemilu maupun pemilih yang melek teknologi informasi. KPU dapat membuat akun FB dan Twitter khusus untuk melakukan kampanye/sosialisasi Daftar Pemilih. Namun, harus ada admin yang terus memantau dan meng-up date status di FB maupun Twitter. Selain itu penunjukkan duta pemilu untuk kalangan pemuda atau komunitas dunia maya sangat direkomendasikan. Pemilihan duta pemilu bisa berasal dari kalangan artis yang peduli pemilu, tokoh pemuda, maupun tokoh lainnya.

46